Membenahi Keseimbangan Eksternal


Setelah krisis ekonomi 1998-1999 hingga 2011, Indonesia selalu menikmati surplus akun semasa (current account). Pada 2012 akun semasa memburuk luar biasa dengan mencatatkan defisit 24,4 miliar dollar AS. Defisit berlangsung hingga kini dengan puncaknya pada triwulan II-2013 sebesar 4,4 persen dari produk domestik bruto.

Defisit akun semasa tidak terjadi mendadak sontak. Membenahinya pun tak bisa dalam sekejap. Kondisi akun semasa merupakan cerminan struktur ekonomi yang memburuk, khususnya sektor penghasil barang yang tertatih-tatih.

Pemburukan akun semasa selama empat tahun terakhir lebih parah ketimbang defisit akun semasa yang hampir selalu terjadi pada era sebelum krisis tahun 1998. Pada masa sebelum krisis, difisit akun semasa (ekspor minus impor barang dan jasa) tidak disertai dengan defisit transaksi perdagangan (ekspor minus impor barang). Jadi, defisit akun semasa sepenuhnya karena defisit perdagangan jasa, yang nilainya lebih besar ketimbang surplus perdagangan barang.

Kini transaksi perdagangan sudah defisit, tepatnya sejak triwulan II-2013. Difisit ini murni barang karena pencatatan ekspor dan impor barang di neraca pembayaran  berdasarkan nilai free on board (FOB). Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat ekspor berdasarkan nilai FOB dan impor berdasarkan nilai cost, insurance, and freight (CIF), transaksi perdagangan sudah defisit sejak 2012.

Dengan demikian, pembenahan mendasar keseimbangan eksternal harus dilakukan serempak di dua bagian, yaitu mengembalikan surplus perdagangan barang dan menekan defisit perdagangan jasa. Kunci mengembalikan surplus perdagangan barang adalah dengan membenahi sektor industri manufaktur dan sektor pertanian serta mereformasi total sektor minyak dan gas bumi. Tak ada cara lain.

Industri manufaktur didorong bukan dengan memicu peningkatan pasar domestik semata ala “mobil murah ramah lingkungan “ (LCGC). Sebab, perangkat kebijakan yang ditawarkan pemerintah lewat pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nyata-nyata  merupakan jalan pintas lewat peningkatan konsumsi mobil domestik. Mengingat industri otomotif sangat boros devisa, kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan eksternal.

Industri otomotif bisa didorong tanpa harus memperburuk transaksi perdagangan dengan menawarkan seperangkat insentif fiskal untuk menggenjot produksi. Pemerintah menetapkan jenis mobil ideal yang diinginkan, yang betul-betul mobil hijau (green car) yang sebagian bahan bakarnya menggunakan non-fossil fuel. Mobil ideal ini otomatis lebih murah karena tercipta keekonomian skala (economies of scale) karena hanya produsen tertentu yang memberikan penawaran terbaiklah yang bisa menikmati. Salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah adalah mayoritas produksinya untuk pasar ekspor.

Pemerintah menawarkan insentif berupa pembebasan pajak keuntungan (tax holiday) selama lima tahun pertama dan penurunan PPnBM—bukan pembebasan sepenuhnya—sehingga konsumsi mobil di dalam negeri tidak melonjak seketika.

Peningkatan keekonomian skala yang lebih cepat terwujud lewat insentif produksi—bukan insentif konsumsi ala LCGC—bakal memaksa produsen otomotif mempercepat alih teknologi dan memacu pertumbuhan industri komponen sehingga industri otomotif lambat laun tidak lagi boros devisa, bahkan sebaliknya membuka kemungkinan sebagai penyumbang devisa neto.

Peningkatan keekonomian skala bisa terwijud jika pemerintah membantu pengadaan lahan bagi kawasan industri. Cabut segera aturan pembatasan lahan untuk satu perusahaan kawasan industri sebanyak 400 hektar di satu provinsi dan 2.000 hektar untuk seluruh Indonesia. Dengan ketentuan yang tak realistik seperti itu, bagaimana mungkin muncul sosok industri otomotif terpadu yang membutuhkan lahan setidaknya sekitar 200 hektar.

Sejalan dengan tuntutan kenaikan upah, industri padat karya yang tak membutuhkan lahan luas, seperti garmen, boneka, dan alas kaki, akan meredup. Industri barang modal dan industri dasar berskala besar bakal bermunculan, di antaranya industri mesin dan peralatan mekanik, industri mesin dan peralatan listrik, industri besi dan baja, serta industri petrokimia. Karena impor produk-produk industri tersebut sangat mendominasi, penguatan industri barang modal dan industri dasar niscaya memperkokoh kemandirian dan daya tahan ekonomi Indonesia.

Jadi, kuncinya adalah kebijakan industrial yang tidak bias konsumsi. Janganlah pertumbuhan strata menengah yang mengharu-biru digadaikan untuk mendorong penanaman modal asing. Kalau kebijakan industrial bias konsumsi, industri-industri yang berkembang pesat adalah yang berorientasi pasar domestik, sebagaimana telah terjadi dalam lima tahun terakhir. Tak pelak lagi, kemajuan industri dan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dibayar mahal dalam bentuk pemburukan keseimbangan eksternal.

Di sektor jasa, penyumbang utama bagi pundi-pundi cadangan devisa negara adalah kiriman hasil jerih payah tenaga kerja Indonesia di luar negeri (remitansi). Pada tahun 2012, kiriman TKI berjumlah 7,0 miliar dollar AS, sedangkan arus dana keluar dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berjumlah 2,4 miliar dollar AS. Dengan demikian, sumbangan bersih tenaga kerja mencapai 4,6 miliar dollar AS. TKI nyata-nyata merupakan pahlawan devisa. Namun, kita tak boleh terus-menerus mengandalkan darah dan keringat TKI. Kita wajib menciptakan lapangan kerja yang bermutu di dalam negeri.

Pendapatan devisa dari turis belum bisa diandalkan. Sekalipun belanja turis asing cukup lumayan, yaitu 8,3 miliar dollar AS pada tahun 2012, belanja turis Indonesia di luar negeri juga lumayan boros, yakni 6,8 miliar dollar AS pada tahun yang sama. Dengan demikian, saldonya hanya 1,5 miliar dollar AS, kalah jauh dengan sumbangsih TKI.

Yang paling mendesak dibenahi di sektor jasa ini tinggal angkutan laut. Pada 2012, devisa yang terkuras untuk membayar angkutan barang 9,6 miliar dollar AS, sedangkan pemasukan hanya 2 miliar dollar AS, sehingga terjadi defisit 7,6 miliar dollar AS.

Hanya dengan mewujudkan visi maritim lewat penguasaan transportasi laut dan armada yang tangguh, defisit akut di sektor jasa ini bisa diselesaikan. Butuh kesadaran baru dengan mindset baru untuk membawa bangsa ini menuju kejayaan. Siapa pun pemimpin tertinggi yang dipilih rakyat pada tahun 2014 nanti, semoga bisa mengemban amanat ini.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 28 Oktober 2013, hal. 15.]

A.R. Soehoed: Sosok yang Selalu Peduli Masa Depan Bangsanya


Catatan: Beberapa tahun lalu Pak AR. Soehoed berulang tahun ke-90. Sosok yang saya hormati ini merupakan tokoh nasional yang meletakkan dasar-dasar industrialisasi yang sistematik. Semoga pemikirannya mengilhami para perumus kebijakan dalam merumuskan industrialisasi yang mampu mengangkat kesejahteraan Bangsa.

***

ImageSumber: wikipedia

Sejak krisis tahun 1998, jumlah usaha indusri manufaktur berskala menengah dan besar mengalami kemerosotan. Semakin banyak indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami gejala dini deindustrialisasi.

Sementara itu, kita terus saja mengeksploitasi kekayaan alam tanpa mengolahnya secara berarti untuk menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Kita terbuai dengan kebanggaan menjadi negara pengekspor utama berbagai macam hasil tambang dan mineral. Sebaliknya, pasar domestik kian dijejali oleh produk-produk impor.

Semoga karunia kekayaan alam yang relatif melimpah dengan keberagamannya tidak akan menjadi kutukan. Jangan sampai kita tergolong sebagai negara yang mengalami kutukan sumber daya (resource curse). Dalam kaitan ini terngiang Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Betapa tidak. Banyak industri berbasis sumber daya alam justru mengalami kesulitan feed stock: industri pupuk menderita kekurangan pasokan gas alam,hampir seluruh bahan baku obat harus diimpor, industri petrokimia bergantung pada bahan baku nafta yang merupakan produk sampingan dari industri pengilangan minyak, industri mebel kesulitan bahan baku kayu dan rotan, industri pengolahan cokelat terkendala oleh pasokan kakao, dan masih banyak lagi.

Pengusaha perkebunan lebih gandrung mengekspor crude palm oil (CPO) ketimbang mengolahnya lebih lanjut menjadi produk-produk turunan surfaktan yang bernilai tambah jauh lebih tinggi. Industri makanan dan bioetanol tak cukup dapat pasokan tetes, sehingga terpaksa harus memenuhi kebutuhannya dari tetes impor.

Kita tak bisa menyalahkan pengusaha yang cenderung bertindak pragmatis berdasarkan pertimbangan untuk memaksimumkan laba. Karena, struktur insentif yang berlaku menggiring mereka seperti itu. Kenyataan menunjukkan bahwa mekanisme pasar memberikan signal demikian, walaupun manfaat bagi perekonomian sangat terbatas.

Jika kecenderungan di atas terus berlangsung, tak pelak lagi kita akan gagal memenuhi amanat pasal 33 UUD 1945. Kita akan cenderung menjadi negara konsumen dan negara dagang. Padahal, tak ada satu negara yang perekonomiannya besar seperti Indonesia bisa maju dan mandiri serta memiliki ketahanan ekonomi tanpa melewati kematangan berindustri.

Industri yang maju dan terus berkembang hingga ke tahapan mapan merupakan salah satu prasyarat utama untuk membuat perekonomian tangguh dan berdaya saing. Tak hanya itu. Melainkan juga menjadi landasan bagi terbentuknya kelas menengah yang tangguh, yang memiliki ideology of progress.

Industri yang tangguh diyakini  merupakan wahana untuk memajukan sektor-sektor lain secara sehat. Modernisasi sektor pertanian akan terpacu, sehingga kita tak sebatas sebagai the plantation of the west. Selain itu, kemajuan sektor industri yang lebih merata akan mendongkrak produktivitas pekerja, meningkatkan porsi pekerja di sektor formal. Lebih jauh, industrialisasi akan memperkokoh pertahanan negara, karena secara tak langsung (faktor eksternalitas) akan menaikkan kapabilitas dalam membangun military industrial complex.

Kala merenungi ini semua, saya selalu teringat Bapak A.R. Soehoed. Sosok yang telah mengarungi empat zaman ini merupakan figur langka, yang dalam usianya yang sudah sangat lanjut, masih saja sangat peduli akan nasib dan masa depan bangsanya.

Pak Soehoed harus diakui sebagai peletak dasar industrialisasi di Indonesia. Ia melihat industri secara holistik, yang harus dikembangkan dengan kerangka pemikiran strategik dalam rangka . Pada masanya sebagai Menteri Perindustrian, mungkin ia terpinggirkan oleh pemikiran teknokratik yang cenderung pragmatis.

Di tengah ketergopohan kita menghadapi Asean-China Free Trade Area, keterceceran daya saing, dan kelimbungan mengintegrasikan perekonomian domestik, kiranya pemikiran-pemikiran Pak Soehoed menemukan relevansinya kembali. Pak Soeshoed mengajak kita untuk back to basic.

Pelajaran paling berharga dari Pak Soehoed adalah memulai dari yang sudah ada, lalu secara bertahap namun terukur menyerap kemampuan teknologi, sehingga lambat laun kita bisa mengelola sendiri berbagai kegiatan ekonomi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ambil contoh proyek Asahan yang telah puluhan tahun ia geluti. Danau Toba dan sungai Asahan merupakan kekayaan yang jadi titik pijak. Dari sana, dengan prinsip sustainable development, dibangunlah pusat pembangkit listrik yang kalau  didayagunakan secara optimal bakal memenuhi kebutuhan listrik di kawasan itu. Namun, pembangkit listrik itu hanya feasible kalau dibangun fasilitas produksi yang menghasilkan bijih bauksit yang memang bersifat energy intensive.

Sesuai masterplan yang disusun semasa Pak Soehoed menjadi Ketua Otorita Asahan, direncanakan untuk membangun pabrik yang mengolah bijih bauksit menjadi alumina. Selanjutnya, dari situ bisa dikembangkan kegiatan industri hilir yang menghasilkan aluminium alloys yang sangat dibutuhkan oleh berbagai industri dan kebutuhan pembangunan lainnya semisal di usaha kelistrikan.

Dengan kerangka pemikiran serupa, kita bisa mengembangkan hasil produksi tambang dan mineral (tembaga, bijih besi, batu bara) kita yang saling bersinergi satu sama lain.

Untuk mewujudkan gagasan besar ini, diperlukan grand strategy, lalu kebijakan industrial yang komprehensif serta pembenahan struktur insentif.

Pak Soehoed mengajarkan kita bahwa tak ada jalan pintas. Kepemimpinan yang visioner akan membimbing negeri ini dalam mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Yang menjadikan kekayaan sumber daya alam kita menjadi berkah, bukan kutukan.

Selamat ulang tahun, Pak Soehoed. Tanggung jawab kami, generasi yang lebih muda, untuk meneruskan perjuangan menguakkan harapan yang telah Bapak letakkan landasan pijaknya.

Faisal Basri Sang Pendobrak


ImageReportase24.com, 24 Oct 2013 // SelisikSosok

Reportase24.com -Jakarta- Faisal Basri adalah sosok tokoh Indonesia yang memiliki wajah beragam. Selain di kenal sebagai ekonom senior, ia juga di kenal publik sebagai aktivis, penulis dan politisi. Kiprah dan sepak terjangnya hampir selalu disorot oleh publik, sebab di samping ide serta gagasannya selalu segar. Lelaki kelahiran Bandung 6 November 1959 ini, juga sangat kuat dalam menjaga prinsip terkait kebenaran yang di yakini, kendati harus dimusuhi oleh banyak orang.

Pergolakan politik 1998, ekonom UI tersebut, juga mempunyai andil besar dalam menggulingkan rezim otoriter Orde Baru. Ia bergabung di Majelis Amanat Rakyat(MARA), salah satu organ gerakan reformasi yang menuntut Soeharto turun. Beserta tokoh nasional seperti Amin Rais, Goenawan Mohammad, Rizal Ramli, Emil Salim dan lainnya, MARA kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Partai Amanat Nasional(PAN).

Di PAN, beserta 7 tokoh lainnya, ia merupakan salah satu tokoh yang merumuskan platform dan garis haluan partai. Ayah dari 3 anak ini kemudian didapuk sebagai Sekretaris Jenderal serta Amin Rais sebagai Ketua Umum. Meski kemudian mengundurkan diri karena alasan terjadinya perubahan asas dan haluan partai, tapi aktivitas gerakan sama sekali tidak.

Selain kembali sebagai akademisi, ia selanjutnya aktif di gerakan masyarakat sipil. Jiwa aktivisnya terus bergelora yang tercermin dari beragam kegiatan, misalnya, aktif dalam gerakan ekstraparlementer, produktif menyumbangkan pemikiran melalui kajian dan analisisnya sebagai koreksi disamping berfungsi sebagai masukan bagi rezim penguasa.

Bersama beberapa tokoh muda, seperti: Budiman Sudjatmiko, Arie Sujito, Faisol Reza, Ade Indira Damayanti di tahun 2004 mendeklarasikan ormas Pergerakan Indonesia. Salah satu cita-cita dari Pergerakan Indonesia, antara lain bertujuan melahirkan kader-kader politik yang mempunyai jiwa negarawan. Faisal juga berharap melalui ormas tersebut dapat menyemai bibit-bibit muda yang kelak akan melahirkan pemimpin-pemimpin pro rakyat.

Pilkada DKI Jakarta 2012, peraih penghargaan “Pejuang Anti Korupsi 2003,” yang diberikan oleh Masyarakat Profesional Madani (MPM) tersebut juga tidak berpangku tangan. Ia kemudian di usung oleh kalangan masyarakat sipil maju sebagai calon gubernur melalui jalur independen. Pilihan jalur independen tentu bukan tanpa dasar alasan. Sebagai politisi yang pernah mendirikan partai, ia paham betul bahwa kehidupan parpol di Indonesia tidaklah berjalan sehat. Karena itu, dalam bahasa dia, perlu ‘sabuk pengaman demokrasi’ agar parpol segera berbenah dan menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Karena itu, pilihan jalur independen merupakan cara untuk memperbaiki kehidupan partai agar segera berbenah dan mengorientasikan tujuan-tujuan politiknya hanya untuk masyarakat meski tidak meraih kemenangan, tapi capain suara yang bisa mengalahkan pasangan calon yang di usung dari parpol adalah prestasi besar.

Selain itu, yang paling penting, Faisal Basri beserta teamnya telah mampu memperagakan politik yang bermartabat, murah dan menempatkan warga sebagai subjek politik. Karena hanya ingin mengabdi pada warga, ia menggalang dana melalui saweran warga karena tidak mau ketika memimpin di sandera.  Bahkan, majunya dari jalur independen dalam pilkada DKI Jakarta 2012, oleh salah satu koran nasional di nilai memiliki kontribusi besar bagi perubahan di Tanah Air.

Kesuksesan ekonom ini dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 dinilai layak serta pantas. Menurut pandangan beberapa tokoh, tekad yang kuat serta keberaniannya untuk terus melaju melalui jalur independen dianggap mampu memberikan inspirasi sekaligus pendidikan politik yang baik bagi warga dan berhasil merubah konstelasi politik yang cenderung stagnan dan kian pragmatis. Terlebih saat itu Faisal kerap mendapat cibiran dari sebagian kalangan yang meragukan kemampuannya untuk bisa bersaing dengan calon gubernur lain.

Lelaki yang suka membawa tas ransel itu juga telah mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan, menurut koran ternama di Jakarta, banyak kalangan menilai Faisal Basri merupakan pemain penting dalam menggiring kemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Analisisnya, jika calon yang maju hanya pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke- Nara), Alex Noerdin-Nono Sampono (Alex- Nono), Jokowi-Ahok, sangat mungkin kemenangan akan diraih Foke. Semua parpol diprediksi bakal merapat ke Foke seperti pada pilgub sebelumnya.

Melihat rekam jejaknya, nampaknya Faisal Basri adalah sosok yang selalu menjadi pendobrak kejumudan. Gelora perbaikan dan perubahan selalu menyatu dalam satu tarikan napas serta menjadi tindakan aksi hampir di semua waktu dan kesempatan. Sebagai intelektual, keprihatinan atas kondisi bangsa tidak hanya ditumpahkan melalui kajian-kajian dan penelitiannya, melainkan di manifestasikan menjadi gerakan nyata secara terus-menerus agar perubahan ke arah yang lebih baik segera terwujud sebagaimana cita-cita para founding father.

[Arif Nurul Imam/R24]

Sumber: diunduh dari http://www.reportase24.com/faisal-basri-sang-pendobrak/

Bunda Putri yang saya Kenal


Banyak kicauan di twitter yang menayangkan foto saya dengan Bunda Putri. Di foto itu ada seorang lagi yang saya tak ingat siapa gerangan nama dan latar belakangnya. Lebih banyak lagi komentar dan pertanyaan yang diajukan pada saya. Sejumlah wartawan juga bertanya tentang hubungan saya dengan Bunda Putri. Senin malam (21/9) ada yang bercerita muncul lagi foto saya bersama Bunda Putri di salah satu stasiun televisi swasta. Saya tidak mengomentari kicauan di twitter, juga tidak bersedia menjawab pertanyaan wartawan. Semoga tulisan ini menjadi penggantinya.

Saya pertama kali bertemu Bunda Putri tahun 2007 di coffee shop hotel Le Meridien, diperkenalkan oleh Kosasih yang juga baru saya kenal ketika itu. Perkenalan dengan Kosasih lewat Azwar Zulkarnaen, rekan saya di Pergerakan Indonesia. Kosasih dan Azwar berkecimpung dalam bisnis tambang batubara. Bunda Putri menemui saya setelah bertemu dengan seorang menteri Somalia yang sedang berkunjung di Jakarta. Entah apa urusannya, Bunda Putri tak bercerita.

Saya diajak bertemu Bunda Putri oleh Azwar karena menurutnya Bunda Putri hendak memberikan gambaran tentang peta politik di Jakarta. Kala itu saya berniat mengikuti konvensi bakal calon gubernur Jakarta yang diselenggarakan oleh PDI-Perjuangan. Menurut Azwar, Bunda Putri adalah anak dari Ahmadi, ketua DPD Golkar Jakarta di zaman Soeharto.

Pertemuan berlangsung singkat karena malam menjelang larut. Tak banyak yang dibicarakan. Analisis Bunda Putri tentang peta politik Jakarta pun tak ada yang baru dan kontak tak berlanjut. Saya lebih banyak meminta nasehat politik dari Sarwono Kusumaatmaja, sejak dulu hingga pilkada 2012 yang lalu.

Setelah cukup lama tak bertemu, staf Bunda Putri bernama Rudi mengundang saya bertemu Bunda Putri di coffee shop hotel Grand Hyatt. Saya diperkenalkan dengan orang-orang yang lebih dulu tiba dan beberapa orang dari Petronas Malaysia. Sempat juga bertemu dengan Marzuki Usman, mantan menteri pariwisata, tapi ia tak ikut dalam pertemuan ini. Kesan saya Bunda Putri sudah kenal lama dan cukup akrab dengan Marzuki Usman. Dengan berjalannya waktu, saya menyaksikan dengan mata kepala saya sendiri betapa luas relasi Bunda Putri. Pada acara ulang tahun Bunda Putri saya bertemu dengan Andi Malarangeng dan beberapa pejabat. Pernah juga diajak bertemu dengan Purnomo Yusgiantoro di ruang VIP bandara Supadio, Pontianak. Saya sudah beberapa kali bertemu dengan Pak Pur, sekali di kediamannya. Di rumah Bunda Putri di Pondok Indah berjejeran foto Bunda Putri dengan para pejabat. Tak pelak lagi, Bunda Putri memang kenal banyak orang penting di negeri ini.

Saya tertarik mendengar kisah Petronas yang telah memenangi konsesi ladang gas Kapodang, blok Muria. Menurut rencana, gas ini akan dialirkan ke PLTGU Tambak Lorok. Kontrak sudah ditandatangani antara Petronas dan PT. PLN. Namun, ada masalah dengan transmisi pipa yang akan menyalurkan gas dari ladang Kapodang ke PLTGU Tambak Lorok. Yang akan membangun jaringan pipa adalah Bakrie Group. Perundingan dengan Bakrie Group tak kunjung tuntas, molor bertahun-tahun, sehingga PLTGU hingga kini tak dioperasikan. Betapa besar kerugian negara kalau PLTGU itu dioperasikan tanpa pasokan gas sehingga harus menggunakan BBM.  Besarnya potensi kerugian negara akibat keterlambatan realisasi pembangunan transmisi pipa ini sudah dihitung oleh BPK. Laporan BPK saya peroleh dari Rudi, staf Bunda Putri. Kalau tak salah, dalam tiga tahun kerugiannya hampir sama dengan dana yang dikucurkan ke Bank Century, sekitar Rp 6 triliun.

Berdasarkan laporan BPK dan tambahan informasi yang saya peroleh dari pejabat PT PLN, saya sempat menulis potensi kerugian negara ini. Dengan suka cita dan sukarela saya menulis dan memaparkan kasus ini dalam berbagai kesempatan.

Bunda Putri sangat dihormati oleh para pejabat Petronas. Bunda Putri boleh dikatakan sebagai pelobi Petronas, tak hanya di Indonesia melainkan juga di Timur Tengah atau Afrika. Itulah barangkali yang menjelaskan mengapa Bunda Putri kenal dengan menteri Somalia.

Cerita Bunda Putri dan stafnya tentu saja lebih detail dan membuat yang mendengarkannya geram terhadap sepak terjang Bakrie Group. Yang saya tuliskan sebatas fakta yang saya baca dalam laporan BPK dan informasi dari internal PT PLN. Informasi dari internal PT PLN, Laporan BPK, serta penjelasan Bunda Putri dan stafnya klop.

Saya pun diceritakan tentang keterlibatan Bunda Putri membantu kelistrikan di Kalimantan Barat. Saya tak terlibat sama sekali. Cuma sempat diperkenalkan dengan pihak pemasok listrik dari Sarawak yang hendak menjual listrik ke Kalimantan Barat. Penjualan listrik ini sudah terwujud. Sebagian wilayah Kalimantan Barat beroleh aliran listrik dari Malaysia. PT PLN yang membangun saluran transmisinya.

Kami beberapa kali bertemu di Pontianak karena saya kebetulan sudah hampir 10 tahun mengajar di Universitas Tanjung Pura sampai sekarang. Beberapa kali kebetulan waktu mengajar bersamaan dengan kehadiran Bunda Putri di Pontianak. Bunda Putri mengenal banyak pejabat di Kalimantan Barat. Di mata Bunda Putri, saya tak asing dengan kondisi Pontianak khususnya dan Kalimantan Barat umumnya. Dengan latar belakang itu, saya diminta menjadi anggota tim percepatan investasi di Kalimantan Barat. Seingat saya, Bunda Putri sebagai ketuanya. Surat Keputusan tim ini resmi ditandatangani oleh Gubernur Kalimantan Barat. Sekretaris tim adalah Ketua Bappeda Kalimantan Barat.

Kalau tak salah ingat, sebagai anggota tim saya terlibat dalam tiga kesempatan. Pertama, bertemu dengan Gubernur Kalimantan Barat di rumah dinas Gubernur. Kedua, menjadi pembicara seminar di kantor gubernur dengan tema percepatan pembangunan di Kalimantan Barat. Ketiga, ikut mendampingi delegasi calon investor dari China yang berkunjung ke Kalimantan Barat. Saya hanya menyertai beberapa pertemuan di Pontianak. Dalam setiap pertemuan itu, beberapa jajaran setingkat dinas memaparkan potensi ekonomi Kalimantan Barat di hadapan delegasi China.

Bunda Putri dan stafnya pernah pula bercerita tentang pabrik pupuk di Kalimantan Barat yang dimiliki Bunda Putri. Bunda Putri senang tanaman. Ia merupakan alumnus IPB, kalau tidak salah seangkatan dengan ekonom Iman Sugema.

Kontak dengan Bunda Putri selebihnya sebatas ngobrol dengan kerabat Bunda Putri, mulai dari pengacara, politisi, pengusaha, pejabat pemda, dan sanak familinya. Rasanya saya lebih sering tak bisa hadir karena biasanya pemberitahuan acara pertemuan sangat mendadak. Kalau sedang luang, baru saya datang. Tak pernah saya bertemu hanya berdua dengan Bunda Putri. Hampir semua pertemuan biasanya meriah dengan banyak pesertanya. Kadang sekedar makan malam bersama.

Siapa pun yang pernah berjumpa dengan Bunda Putri sangat boleh jadi punya kesan Ibu Putri memiliki relasi yang luas, bicaranya lugas tanpa tedeng aling-aling. Dalam suatu kunjungan di Pontianak, saya berjumpa dengan Adik dari Wakil Presiden, pensiunan BI bernama Ibu Tuti. Tak ada urusan politik dan bisnis yang kami bicarakan. Ibu Tuti bicara tentang kegiatan sosial dan kesenian. Kebetulan Kepala BI Pontianak adalah mantan koleganya di BI. Jadi, pertemuan itu juga dihadiri oleh Kepala BI Pontianak.

Satu hal kecil yang teringat, Bunda Putri gemar menyantap durian. Larut malam sekalipun, kalau sedang musim durian, Bunda Putri hampir selalu mengajak rombongan ke sentra durian di Pontianak. Sewaktu menghadiri acara pernikahan putra pejabat Petronas di Kuala Lumpur pun, tengah malam kami mendatangi pasar rakyat untuk menyantap durian.

Begitulah sekelumit pengenalan dan interaksi saya dengan Bunda Putri. Sudah hampir dua tahun saya tak berjumpa dengan sosok yang mendadak sontak menjadi tokoh misterius. Di mata saya, rasanya ia sosok yang tidak teramat misterius. Ia sosok yang hangat, seorang ibu yang memiliki anak perempuan semata wayang yang telah mengaruniainya seorang cucu lelaki. Yang membuat dia semakin misterius adalah komentar Presiden yang mengatakan 2.000 persen tak mengenalnya dan para petinggi PKS yang begitu saja menelan mentah-mentah apa yang mereka dengar dari ucapan Bunda Putri. Entahlah.

Sesat Pikir Kebijakan Mobil “Murah”: Boros Devisa


Satu lagi yang sangat disayangkan dari kebijakan mobil “murah” adalah dampaknya terhadap pemburukan transaksi perdagangan luar negeri (ekspor minus impor), lalu berlanjut terhadap akun semasa (current account), neraca pembayaran, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah.

Padahal, sumber utama yang membuat perekonomian Indonesia mengalami tekanan berat dan akhirnya mengerek turun pertumbuhan ekonomi adalah memburuknya keseimbangan eksternal.

Tanpa kehadiran mobil “murah” (LCGC) saja, peningkatan produksi dan penjualan mobil sudah terbilang luar biasa.

Karena nilai kandungan lokal industri otomotif di Indonesia tergolong rendah, maka tak pelak lagi nilai impor kendaraan bermotor dan komponenya juga ikut melambung. Oleh karena itu industri otomotif bisa dikatakan ikut menyumbang cukup signifikan terhadap pemburukan keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia.

oto-key

Tekanan semakin bertambah karena peningkatan penjualan otomotif mengerek impor BBM yang tahun lalu sudah mencapai 28,7 miliar dollar AS. Impor kendaraan bermotor dan komponennya ditambah dengan impor BBM mencapai 20 persen dari impor total tahun 2012.

Dengan kehadiran LCGC, hampir bisa dipastikan sumbangan industri otomotif terhadap tekanan keseimbangan eksternal bakal semakin besar.

Statistik sebagai Pilar Penentu Arah Kebijakan Pembangunan Bangsa[1]


“If you torture the data long enough, it will confess.”

Ronald Coase

 

Beberapa waktu lalu kami dari Pergerakan Indonesia berkunjung ke Kulon Progo menghadiri acara syukuran panen cabai merah di lahan pasir. Setelah acara selesai, kami mengunjungi salah satu markas kelompok tani. Pengurus kelompok tani membeberkan data time series perkembangan harga cabai yang sangat rinci. Pengurus kelompok tani ini meminta masukan bagaimana menghadapi fluktuasi harga cabai yang sangat tajam sebagaimana tercermin pada data yang dibeberkannya. Para petani di Kulon Progo sangat sulit menyimpulkan data tersebut, apakah dari waktu ke waktu harga cabai di sana semakin berfluktuasi, seberapa besar fluktuasinya, dan bagaimana cara menyikapinya.

Sebetulnya mereka sudah tergolong sangat maju karena berhasil menciptakan pasar lelang. Pedagang dari kota tak lagi leluasa berhubungan langsung dengan setiap petani. Mereka “mengadu” para pedagang kota untuk menawarkan harga lebih tinggi. Pedagang yang menawar harga paling tinggilah yang bisa membeli hasil panen cabai merah petani di sana.

Seandainya para petani bisa mengolah data harga yang mereka catat dan kumpulkan sendiri, mereka bakal lebih memahami perilaku harga cabai di pasar lelang lokal. Mereka sangat boleh jadi juga memiliki data perkembangan jumlah pedagang peserta lelang serta data produksi. Dengan data yang semakin lengkap, para petani yang telah berhasil membangun kekuatan kolektif dan kelembagaan pasar, walaupun sangat sederhana, bisa memperkokoh kekuatan kolektifnya menghadapi para pedagang.

Statistik dan statistika akan sangat membantu mereka. Dengan statistika mereka bisa mengolah data, melakukan analisis kecenderungan pergerakan berbagai variabel, mengetahui perilaku hubungan antara produksi dan harga, dan melakukan prediksi atau proyeksi. Dari sini mereka bisa bertindak lebih jauh, misalnya mengelola stok atau mengolah sebagian hasil panen menjadi sambal botol atau cabai kering. Jika keekonomian skala (economies of scale) belum tercapai, mereka bisa merangkul kelompok tani di daerah tetangga dan memperbesar skala pasar lelang dan bagian produksi yang diolah. Dengan cara begitu fluktuasi harga bisa ditekan.

Petani di Kulon Progo sudah memiliki kearifan lokal. Tidak ada yang memberi tahu atau membimbing mereka menciptakan pasar lelang.[2] Tidak ada yang menyuruh mereka mencatat hasil produksi dan harga setiap transaksi lelang. Mereka belajar dari pengalaman dan menggunakan naluri (instinct). Seandainya mereka dapat sentuhan ilmu statistik (statistika), bisa diharapkan nasib mereka bakal lebih baik. Mereka lebih memiliki kepastian berapa pendapatan yang bakal mereka peroleh. Mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan untuk menjaga harga agar tidak mengalami volatilitas tajam. Lebih baik lagi jika mereka memiliki akses perkembangan harga pasar cabai di kota dekat lokasi mereka hingga di tingkat nasional maupun internasional. Teknologi informasi yang telah masuk desa sungguh akan sangat membantu. Hampir seluruh proses tersebut terkait dengan statistik.

Data yang dikumpulkan secara sistematik dan diolah sesuai dengan kaidah umum statistika sehingga memiliki nilai informasi yang memadai bisa pula digunakan pemerintah (pemerintah daerah maupun pemerintah pusat) untuk membantu nasib petani menghadapi kaum kapitalis/pedagang kota sehingga setara dalam level of playing field. Pemerintah daerah bisa berperan sebagai pelindung dan pendorong petani agar kekuatan yang berserakan selama ini terhimpun menjadi suatu kekuatan kolektif menghadapi kaum kapitalis kota. Kebijakan pemerintah daerah akan lebih efektif dan tepat sasaran seandainya memiliki data yang lengkap dan akurat. Di sinilah peran statistik menjadi sangat vital. Jika data yang dikumpulkan tidak akurat dan serampangan serta diolah tanpa mengindahkan kaidah-kaidah statistika, maka kebijakan yang dirumuskan pun akan mandul, bahkan bisa kontraproduktif.

***

Di tingkat nasional kita memiliki pelajaran berharga terkait dengan kebijakan daging sapi. Betapa mahal ongkos ekonomi yang harus dibayar akibat kebijakan kuota yang tidak dilandasi oleh data akurat. Bagaimana mungkin penetapan kuota akan mampu meredam kenaikan harga kalau pemerintah tidak memiliki data akurat tentang populasi sapi dan tingkat konsumsi daging sapi. Kementerian Pertanian sejak Kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono jilid I telah mencanangkan swasembada daging sapi. Namun, setelah hampir sepuluh tahun berjalan, bukannya Indonesia semakin mendekati swasembada, melainkan semakin lebar kesenjangan antara permintaan dan penawaran di dalam negeri. Harga pasar merupakan indikator yang paling bisa mencerminkan kesenjangan itu. Boleh jadi ada faktor lain yang menambah keruh pasar daging sapi, semisal praktik kartel atau praktik persaingan usaha tidak sehat lainnya.

Ternyata benar adanya. Sensus Pertanian 2013 menunjukkan populasi sapi dan kerbau bukannya naik, tetapi justru turun drastis. Selama kurun waktu 1 Juni 2011 sampai dengan 1 Mei 2013, populasi sapi dan kerbau turun sebanyak 2,5 juta ekor, dari 16,7 juta ekor hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau (PSPK) menjadi 14,2 juta ekor berdasarkan Sensus Pertanian 2013.[3] Karena perkiraan pasokan dalam negeri kebesaran (overestimate), maka penetapan jumlah kouta daging sapi lebih kecil dari yang seharusnya bisa meredam kenaikan harga. Akibatnya, terjadi kelebihan permintaan (excess demand) yang relatif besar untuk kurun waktu cukup lama. Jika kita hitung nilai surplus konsumen (consumer surplus) yang menciut berdasarkan selisih antara harga domestik dan harga internasional dan asumsi konsumsi daging sapi per kapita 1,9 kilogram, nilai kerugian konsumen sekitar Rp 21,9 triliun.[4]

Satu contoh kebijakan daging sapi saja sudah menimbulkan beban bagi konsumen puluhan triliun rupiah. Padahal, kebijakan yang menimbulkan praktik pemburuan rente (rent seeking) dengan menggunakan instrumen kuota tidaklah sedikit dan ironisnya menyangkut kebutuhan rakyat banyak seperti bawang putih, gula pasir, dan kedelai. Dengan dalih melindungi produsen dalam negeri, pemerintah memilih instrumen yang mengedepankan mekanisme non-harga seperti kuota yang membutuhkan prasyarat akurasi data.[5] Jika pemerintah memilih kebijakan yang menekankan pada mekanisme harga seperti tarif bea masuk, maka persyaratan akurasi data tidak perlu terlalu ketat. Oleh karena itu, sepatutnyalah pemerintah lebih mengandalkan BPS untuk memformulasikan kebijakan-kebijakan yang menggunakan instrumen non-harga jika ingin memberikan hasil yang efektif.

Untuk itu BPS perlu mempersiapkan langkah agar sigap seandainya pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya membutuhkan uluran tangan BPS. Akan lebih baik lagi apabila BPS mempertajam rencana kerja ke depan berdasarkan antisiapasi atas persoalan-persoalan yang berpotensi sangat merugikan perekonomian nasional serta peluang-peluang yang terbuka lebar bagi percepatan kemajuan Bangsa ke depan.

***

Pada kesempatan yang berharga ini, perkenankan saya menyampaikan satu contoh ancaman dan satu contoh lagi berupa peluang yang mana BPS dan para statistisi diharapkan terpacu untuk menggelutinya.

Yang berupa ancaman adalah kecenderungan distribusi pendapatan (income distribution)  dan ketimpangan (inequality) semakin memburuk. Menurut perhitungan BPS, sejak tahun 2011 Indeks Gini sudah menembus 0,4 dan dalam tiga tahun terakhir bertengger di aras 0,41.[6]

Pemburukan Indeks Gini sejalan dengan data distribusi pendapatan. Sejak empat tahun silam, kelompok pendapatan 20 persen tertinggi (top 20%) menikmati peningkatan porsi pendapatan nasional terus menerus, dari 41,24 persen tahun 2009 menjadi 49,04 persen. Sebaliknya, pada periode yang sama, kelompok pendapatan 40 persen termiskin (bottom 40%) dan kelompok 40 persen menengah (middle 40%) mengalami penurunan, masing-masing dari 21,22 persen menjadi 16,87 persen dan dari 37,54 persen menjadi 34,09 persen.

Data di atas berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). BPS terus memperbaiki kualitas Susenas, baik jumlah sampel maupun cakupan jenis barang dan jasa. Sebelum tahun 2007 sampel hanya 10.000 rumah tangga, lalu menjadi 68.800 rumah tangga dan sejak tahun 2012 menjadi 75.000 rumah tangga. Namun, kelemahan mendasarnya tetap melekat, karena indikator yang digunakan untuk menghitung Indeks Gini dan distribusi pendapatan bukanlah data pendapatan, melainkan data pengeluaran. Padahal, data pengeluaran antara orang kaya dan orang miskin cenderung jauh lebih konvergen ketimbang data pendapatan.

Ada beberapa indikasi angka ketimpangan dan distribusi pendapatan berdasarkan data pengeluaran tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, antara lain:

  1. Konsumsi per kapita berdasarkan data Susenas dikalikan dengan jumlah penduduk menghasilkan konsumsi nasional yang lebih rendah ketimbang data konsumsi rumah tangga versi Produk Domestik Bruto.
  2. Pola pertumbuhan ekonomi semakin timpang antara sektor nontradable dan sektor tradable. Sejak tahun 2004 pertumbuhan sektor nontradable dua kali lipat lebih tinggi dari pertumbuhan sektor tradable. Sektor nontradable, khususnya jasa modern, menyerap relatif sedikit tenaga kerja dan pada umumnya adalah tenaga kerja berpendidikan SLTA ke atas. Padahal, jumlah pekerja dengan tingkat pendidikan SLTA ke atas hanya 39,11 persen pada Februari 2013. Pola pertumbuhan ekonomi yang semakin senjang antara sektor non-tradable dan sektor tradable menambah keyakinan bahwa kelompok kaya maju lebih cepat ketimbang kelompok miskin.
  3. Lebih dari separuh (54 persen) pekerja berstatus pekerja informal dan 38 persen sebagai pekerja tanpa kontrak.[7] Sebanyak 92 persen pekerja tersebut kehidupannya sangat rentan karena tanpa dinaungi oleh sistem jaminan sosial.
  4. Pertumbuhan penjualan mobil semakin tinggi. Hanya dalam waktu enam tahun (2006-2012), penjualan mobil naik 3,5 kali lipat.[8]
  5. Pusat perbelanjaan mewah bertaburan di kota-kota besar. Juga komplek perumahan dan apartemen mewah.
  6. Distribusi pemilikan deposito dan pelanggan listrik PLN.

Jumlah orang kaya di Indonesia meningkat terus, bahkan kian banyak yang masuk ke jajaran orang terkaya di dunia. Sementara itu, penurunan penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan semakin melambat. Oleh karena itu, cukup beralasan jika di kalangan masyarakat umum meyakini ketimpangan pendapatan lebih buruk ketimbang yang digambarkan oleh angka Indeks Gini. Boleh jadi ketimpangan di Indonesia sudah masuk ke zona “buruk” dengan Indeks Gini di atas 0,5.

Dengan Indeks Gini yang dipandang masih moderat, pemerintah cenderung abai untuk mengoreksi kebijakan pembangunan yang menjadi biang keladinya. Sebaliknya, jika data statistik resmi tentang ketimpangan kian dipandang sebagai anomali atau semakin tidak mencerminkan keadaan sebenarnya, kepercayaan kepada BPS khususnya dan pemerintah umumnya bisa memudar. Padahal, kondisi ketimpangan yang memburuk merupakan benih keresahan dan ketegangan sosial yang pada gilirannya bisa memicu krisis kehidupan berbangsa.

Ketimbang mereka-reka, sangat membantu jika BPS mulai mengambil inisiatif menghitung Indeks Gini berdasarkan pendapatan. Dengan mengetahui keadaan yang mendekati kenyataan, diharapkan pemerintah lebih bersungguh-sungguh mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kredibilitas BPS pun terangkat.

***

Indonesia memiliki potensi lebih dari cukup untuk menjadi negara besar serta menyejahterakan rakyatnya dan berkeadilan, asalkan sadar akan jatidiri sebagai negara maritim. Dengan gugusan lebih dari 17.000 pulau dan bentangan lautan yang dua kali lebih luas dari daratan, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan memiliki garis pantai terpanjang kedua di dunia.

Laut merupakan pemersatu, bukan pemisah pulau-pulau. Lautlah yang mengintegrasikan penduduk di berbagai pulau yang membentuk zamrud khatulistiwa dengan tiga zona waktu. Secara politik kita telah terintegrasi, namun secara ekonomi masih tercerai berai. Salah satu indikator perekonomian suatu negara terintegrasi adalah disparitas harga antardaerah yang rendah.

Di website BPS tercantum publikasi Asean Community Progress Monitoring System untuk menunjukkan seberapa jauh perkembangan proses integrasi ekonomi Asean yang ditempuh dengan memperkokoh konektivitas dalam tiga hal:

  1. Physical connectivity: Transport, Information and Communications Technology (ICT), Energy
  2. Institutional connectivity: Trade liberalisation and facilitation, Investment and services liberalisation and facilitation, Mutual recognition agreements/arrangements, Regional transport agreements, Cross-border procedures, Capacity building programmes
  3. People-to-people connectivity: Education and Culture, Tourism

Hampir semua indikator yang ditampilkan dalam publikasi itu menunjukkan Asean semakin terintegrasi. Salah satu indikator yang digunakan adalah disparitas harga. Alangkah ironisnya jika Indonesia semakin jauh terintegrasi dengan Asean, bahkan dengan dunia, tetapi perekonomian di dalam negeri tetap saja tercerai-berai atau mengalami disintegrasi. Beberapa penelitian menunjukkan indikasi demikian. Alangkah bernilai jika BPS dan komunitas statistik juga mengembangkan indikator sejenis seperti yang diterapkan untuk Asean. BPS sudah memiliki database yang memadai untuk memulai upaya ini.

Data yang juga sangat dibutuhkan adalah yang terkait dengan logistik (logistics). Kalau Bank Dunia memiliki Logistics Performance Index (LPI) lintas negara, alangkah elok jika BPS pun memiliki LPI intra-Indonesia beserta informasi ongkos angkutan laut. BPS selama ini secara “tak sadar” terseret gelombang bias darat. Sudah saatnya BPS turut aktif mengampanyekan Indonesia sebagai negara maritim dengan cara semakin banyak menyajikan data dan informasi kemaritiman dalam artian luas.

***

Betapa besar tantangan yang dihadapi komunitas ilmuwan statistik untuk membawa negeri ini ke arah yang benar, lebih baik, dan berkelanjutan. Tantangan semakin besar karena terjadi perubahan struktur kegiatan ekonomi dan perilaku masyarakat yang cepat, sehingga menuntut BPS lebih sigap dan cekatan menyesuaikan diri.

Statistik didedikasikan untuk semua, untuk kemanusiaan. Tak boleh ada celah bagi intervensi pihak lain yang memiliki kepentingan sempit dan jangka pendek. Oleh karena itu independensi harus betul-betul dijaga. Modal dasar ilmuwan statistik adalah integritas dan kredibilitas. Melakukan sesuatu secara benar dengan cara yang bisa dipercaya dan hasilnya bisa diandalkan, serta diyakini (tak diragukan) oleh khalayak pengguna.[9]

Tugas dan tanggung jawab utama BPS adalah mengumpulkan dan mengolah data. Lakukanlah tugas itu dengan sebaik-baiknya. Jagalah integritas dan kredibilitas BPS dan para ilmuwannya. Jangan terjangkit demam pengamat yang kerap berspekulasi. Sedapat mungkin hindari menyampaikan prediksi, apalagi menjelang diumumkan.

Saya tercenung membaca dua running text Bloomberg TV Indonesia kira-kira seminggu sebelum pengumuman resmi BPS 1 Oktober 2013. Yang pertama menayangkan perkiraan BI bakal terjadi deflasi, lalu diikuti perkiraan BPS bakal terjadi inflasi. Masyarakat bisa dibuat bingung oleh dua pernyataan yang bertolak belakang tersebut.

Nuansa spekutalif memang tampak dari penjelasan Kepala BPS yang dikutip media massa: “September kemungkinan terjadinya inflasi masih ada, tetapi jauh lebih rendah jika dibandingkan Agustus,” ujar dia saat ditemui dalam acara “Dialog BPS Mengenai Data BPS Untuk Mencerdaskan Bangsa” di Swiss Bell Hotel, Jakarta, Rabu (25/9).”[10]

BPS juga tidak perlu menganalisis data terlalu jauh. Apalagi kalau analisisnya ceroboh seperti contoh berikut:

“Rusman menjelaskan, konsumsi rumah tangga menyumbang kue pertumbuhan terbesar, yakni 56,7 persen, disusul investasi 32,2 persen. Idealnya, konsumsi rumah tangga terus menurun hingga di bawah 50 persen, seperti yang terjadi di negara-negara maju.” (Kompas, 8 Februari 2011).

Tak ada teori ekonomi mainstream menyatakan demikian. Kenyataan pun tidak begitu. Porsi konsumsi rumah tangga di negara-negara yang jauh lebih maju dari Indonesia justru lebih tinggi, misalnya Amerika Serikat 72 persen, Inggris 66 persen, Jepang 60 persen, dan Jerman 58 persen. Sebaliknya, Bhutan dengan PDB per kapita lebih rendah dari Indonesia tetapi porsi konsumsi rumah tangganya juga lebih rendah, hanya 41 persen.[11]

Teramat banyak fenomena kehidupan yang belum diketahui dan teka teki yang belum tersibakkan. Ilmu yang telah diketahui oleh umat manusia sangat terbatas, sangat sedikit (Qur’an 17:85). Tugas kita, terutama kaum terpelajar, adalah terus membaca alam sekitar, sebagaimana diperintahkan Allah SWT dalam Qur’an 96:1, ayat pertama yang diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kira senantiasa berupaya keras menyibakkan rahasia alam semesta semampu kita dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu statistik yang kita miliki dan terus dalami sampai akhir hayat nanti.

Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan keteratuan dan pola, menetapkan ukuran-ukurannya dengan serapi-rapinya (Qur’an 25:2 dan Qur’an 55:49). Statistik berupaya untuk menemukenali pola keteraturan dari ciptaan Tuhan dengan presisi setinggi mungkin, seakurat mungkin. Akumulasi pengetahuan kita kebanyakan adalah tentang keberadaan masa lalu dan masa kini. Itu pun hanya sedikit. Apatah lagi tentang masa depan. Semakin panjang dan jauh penerawangan kita ke depan, semakin samar-samar bayangan yang bakal terjadi atau bahkan kita tidak tahu sama sekali.

Upaya para ilmuwan untuk membayangkan masa depan yang bakal terjadi dengan menggunakan teknik proyeksi yang paling canggih sekalipun sebetulnya berpijak pada pengenalan terhadap faktor-faktor yang telah diketahui di masa lalu dan masa kini: “Diketahui telah Diketahui”. Di luar itu para ilmuwan dan peneliti memperlakukannya sebagai givens, sebagai bagian dari kondisi ceteris paribus.[12]

Menurut Kuntjoro-Jakti, selebihnya  kita menghadapi dunia ketidakpastian dengan segala risikonya: Tidak diketahui telah diketahui; Diketahui tidak diketahui; dan Tidak diketahui sama sekali (unknows). Ilmuwan atau peneliti yang melakukan proyeksi ke depan sebenarnya hanya merupakan the future of the past atau paling banter the future of the present. Sedangkan the future of the future boleh dikatakan masih merupakan misteri (unknowns).

Betapa sangat sedikit yang telah kita ketahui tentang fonemena masa lalu dan masa kini, apalagi masa depan. Semakin jauh kita mengarungi samudera ilmu, semakin terasa kita seperti setitik air di lautan luas.

Dengan selalu merendahkan diri dan sadar akan segala kekurangan, siddiq, amanah, tabligh, dan fathonah, insya Allah keberadaan kita bakal menaburkan kebaikan di muka bumi (rahmatan lil ‘alamin). Semoga ilmu yang kita gali memberikan maslahat bagi orang banyak dan kejayaan Negeri.

*****

[1] Makalah dipersiapkan untuk pidato ilmiah pada Wisuda Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS) XVI, Kampus STIS, Jakarta, 10 Oktober 2013.

[2] Petani Cabai Kulon Progo praktis tak pernah memperoleh sentuhan pemerintah daerah, mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat terendah. Bahkan aparat daerah menjaga jarak karena sungkan dengan Raja mereka yang konon memiliki tanah yang digarap petani. Raja punya rencana lain mengusahakan pertambangan bijih besi bekerja sama dengan investor luar negeri.

[3] Badan Pusat Statistik, “Berita Resmi Statistik,” No. 62/09/Th. XVI, 2 September 2013.

[4] Faisal Basri, “Darurat Korupsi,” Kompas, 1 Februari 2013,  halaman 15.

[5] Berbeda halnya jika pemerintah memilih instrumen kebijakan harga seperti pengenaan tarif bea masuk yang membuat penyesuaian lewat mekanisme pasar berlangsung lebih mulus sehingga mengurangi piuh (distorsi) dalam perekonomian.

[6] Ketimpangan tergolong rendah jika indeks atau koefisien gini di bawah 0,4, moderat jika berada di kisaran 0,4-05, dan buruk jika di atas 0,5.

[7] Data diperoleh dari presentasi Shubham Chaudhuri dari kantor Bank Dunia Jakarta pada Diskusi Panel Ekonomi Kompas, 21 Juni 2012.

[8] Faisal Basri, “Masalah Struktural Perdagangan Luar Negeri,” Kompas, 7 Oktober 2013, hal. 15.

[9] Lihat Zachary N. Russ, “Preserving the Integrity of Statistics: Students and Novice Researchers Need Guidance on How and When to Use This Essential Tool,” Genetic Engineering & Biotechnology News, Vol. 29, No. 19, November 1, 2009.

[10] “Ketua BPS: Inflasi September Jauh Lebih Rendah dari Agustus,” beritasatu.com, 25 September 2012, yang diunduh dari http://www.beritasatu.com/ekonomi/140494-ketua-bps-inflasi-september-jauh-lebih-rendah-dari-agustus.html

[11] Data diperoleh dari Bank Dunia, “World Development Indicators.” Untuk Amerika Serikat, Jepang, dan Bhutan data tahun 2011, untuk Jerman dan Inggris data tahun 2012.

[12] Dorodjatun Kuntjoro-Jakti, ”Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21,” Jakarta: Pustaka Alvabet, 2012: 106-109.

Semua Prediksi Kerek Turun Pertumbuhan Indonesia


APBN 2013 mematok sangat tinggi pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2013, yaitu 6,8 persen. Lalu pemerintah dan DPR mengoreksi menjadi 6,3 persen sebagaimana tercantum di APBN-P 2013. Koreksi itu dilakukan menjelang kenaikan harga BBM Juli lalu. Namun, angka asumsi APBN-P itu tampaknya sudah usang, walaupun ditetapkan baru beberapa bulan lalu.

Hari ini International Monetary Fund (IMF) meluncurkan World Economic Outlook (WEO) terbaru. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dikoreksi tajam 100 basis point, dari 6,3 persen menjadi 5,3 persen. Koreksi prediksi pertumbuhan tak hanya dialami Indonesia. Prediksi pertumbuhan ekonomi Dunia pun dikoreksi. Untuk tahun ini saja IMF sudah empat kali mengoreksi yang semuanya dikerek turun. Pada bulan Januari IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Dunia sebesar 3,5 persen. Pada bulan April dikoreksi turun menjadi 3,3 persen dan pada bulan Juli diturunkan lagi menjadi 3,1 persen. Hari ini prediksi pertumbuhan ekonomi dunia 2013 kembali diturunkan menjadi 2,9 persen.

Image

Koreksi turun terutama dialami negara-negara berkembang. China juga empat kali dikoreksi, dari 8,1 persen pada Januari lalu menjadi 7,6 persen pada Oktober ini. Namun, Indonesia yang mengalami koreksi turun paling tajam.

Tidak hanya IMF yang mengoreksi turun pertumbuhan ekonomi Indonesia. Pada 2 Oktober minggu lalu Asian Development Bank menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 6,4 persen menjadi 5,7 persen. Dua hari kemudian, 4 Oktober 2013, giliran Bank Dunia mengoreksi pertumbuhan ekonomi Indonesia dari 5,9 persen (pada laporan bulan Juli 2013) menjadi 5,6 persen (pada laporan terbaru).

Image

Dari dalam negeri, Bank Indonesia kemarin juga mengoreksi turun pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2013 dari antara 5,8%-6,4% menjadi 5,5%-5,9%.

Koreksi paling tajam dilakukan oleh majalah Economist, dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen.

Pemerintah sejauh ini belum melakukan tindakan nyata untuk meredam kecenderungan perlambatan pertumbuhan ekonomi ini, semisal meluncurkan program stimulus ekonomi, kecuali stimulus untuk “mobil murah ramah lingkungan (LCGC). Mungkin perhatian pemerintah masih tercurah ke pertemuan puncak APEC di Bali.

Masalah Struktural Perdagangan Luar Negeri


Transaksi perdagangan luar negeri pada Agustus 2013 kembali surplus walau tipis sebesar 132 juta dollar AS. Surplus perdagangan sebelumnya terjadi hanya pada bulan Maret, selebihnya selama enam bulan mengalami defisit. Selama Januari-Agustus 2013 transaksi perdagangan masih defisit sebesar 5,5 miliar dollar AS, melonjak tajam dari hanya 1,6 miliar dollar AS sepanjang tahun lalu.

Perbaikan transaksi perdagangan bulan Agustus lalu bukan disebabkan peningkatan ekspor, melainkan penurunan impor yang lebih cepat daripada penurunan ekspor, masing-masing 25,2 persen dan 12,8 persen. Penurunan impor dialami oleh 10 golongan barang utama nonmigas tanpa kecuali. Impor kesepuluh  golongan barang itu merosot tajam, yaitu 30 persen terhadap bulan Juli. Padahal, hampir semua golongan barang tersebut adalah bahan baku/penolong dan barang modal. Pada bulan Agustus, impor bahan baku/penolong turun 23,3 persen terhadap bulan Juli, sedangkan impor barang modal turun 29,8 persen.

Pada Januari-Agustus, impor barang modal turun 18,6 persen, sedangkan impor bahan baku/penolong hanya naik 3,5 persen.

Penurunan impor yang terjadi selama 8 bulan terakhir tahun ini lebih mencerminkan perlambatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tak heran jika banyak lembaga di dalam negeri dan luar negeri terus menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013.

Akhir pekan lalu, Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dari 5,9 persen menjadi 5,6 persen. Bank Indonesia juga mengerek turun prediksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5,8 persen-6,4 persen menjadi 5,4 persen-5,9 persen. Sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) mengoreksi tajam dari 6,3 persen menjadi 5,25 persen. Lebih tajam lagi yang dilakukan majalah Economist, dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen.

Dengan demikian, transaksi perdagangan yang kembali surplus pada bulan Agustus bukanlah berita baik, justru sebaliknya membuat mendung yang menaungi perekonomian Indonesia kian pekat.

Penurunan impor bulan Agustus juga dialami minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), masing-masing 15,9 persen dan 11,4 persen. Penurunan ini disebabkan bulan Juli pemerintah menggenjot impor BBM untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang lebaran. Impor BBM dan minyak mentah bulan Agustus tetap naik jika dibandingkan dengan bulan Juni. Volume impor BBM pada bulan Juni sebesar 2,3 juta ton, sedangkan pada bulan Agustus 2,5 juta ton. Nilainya pun naik dari 2,2 miliar dollar AS pada bulan Juni menjadi 2,4 miliar dollar AS pada bulan Agustus.

Boleh jadi dampak penurunan konsumsi BBM akibat kenaikan harga BBM bersubsidi bakal sirna karena kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang tetap kencang walaupun pertumbuhan ekonomi menurun. Tahun ini diperkirakan penjualan otomotif akan naik sebesar 10 persen. Hanya dalam waktu enam tahun (2006-2012), penjualan otomotif naik 3,5 kali lipat dan produksi otomotif naik empat kali lipat. Lonjakan ini belum dihitung kehadiran “mobil murah ramah lingkungan” (LCGC).

Mengingat industri otomotif sangat boros devisa, tak heran jika peningkatan penjualan dan produksi otomotif serta-merta menggelembungkan impor kendaraan bermotor dan bagiannya sehingga turut menekan transaksi perdagangan. Impor kendaraan bermotor dan bagiannya tahun 2009 tercatat baru 3,1 miliar dollar AS. Tiga tahun kemudian melonjak tiga kali lipat lebih menjadi 9,8 miliar dollar AS. Kehadiran LCGC nyata-nyata berpotensi besar memperburuk tekanan terhadap transaksi perdagangan.

Tak ada yang salah dengan industri otomotif. Yang keliru adalah pemerintah memilih instrumen pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih menekankan perluasan pasar dalam negeri semata. Jika pemerintah menggunakan instrumen untuk lebih menggenjot ekspor otomotif lewat peningkatan investasi baru seperti yang diterapkan pemerintah Thailand, ceritanya bakal berbeda.  Setidaknya, kemajuan industri otomotif tidak memperparah tekanan terhadap keseimbangan eksternal.

Pemburukan transaksi perdagangan luar negeri sebetulnya bukan fenomena jangka pendek dalam hitungan bulanan, melainkan sudah menjelma sebagai masalah struktural. Peningkatan impor yang lebih pesat ketimbang ekspor disebabkan pola pertumbuhan ekonomi yang jomplang antara sektor tradable dan sektor nontradable.

Sejak tahun 2004, sektor nontradable (sektor jasa) rata-rata tumbuh dua kali lebih tinggi ketimbang sektor tradable (sektor penghasil barang: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur), masing-masing sekitar 8 persen dan 4 persen. Sektor tradable inilah merupakan tulang punggung ekspor. Karena tumbuh loyo, tak heran jika semua sektor tradable sudah mengalami defisit perdagangan luar negeri. Defisit manufaktur terjadi sejak tahun 2008, defisit pangan sejak tahun 2007, sedangkan defisit migas sudah sejak awal tahun 2008. Jadi, Indonesia telah mengalami triple deficits sejak tahun 2008.

Investasi naik tajam sejak tahun 2007. Namun, baik investasi domestik maupun asing langsung didominasi oleh yang berorientasi pasar domestik sehingga peningkatan kapasitas perekonomian untuk mengekspor kalah jauh dengan impor. Tak pelak lagi, akhirnya sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit perdagangan luar negeri.

Tak ada pilihan untuk mengatasi kondisi keseimbangan eksternal yang memburuk, kecuali dengan melakukan penyesuaian struktural yang konsisten. Ego sektoral seperti kebijakan otomotif yang sesat, harus dicampakkan.

Kuncinya adalah meluruskan kebijakan industrialisasi dan pembangunan pertanian. Kondisi dan struktur perdagangan luar negeri yang sudah cukup lama memburuk merupakan cerminan dari kebijakan industrial, kebijakan investasi, dan kebijakan pertanian yang tak terarah.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 7 Oktober 2013, hal.15]

Blog at WordPress.com.

Up ↑