Pengelolaan BUMN dan Kereta Kencana


pixabay.com
pixabay.com

Kereta kencana yang dihela empat kuda jantan mengangkut penuh lampu kristal menuju tempat peristirahatan raja di puncak bukit. Medan yang dihadapi sepanjang perjalanan tidaklah mudah: jalan berkelok bertabur kerikil tajam, tidak ada lampu penerang jalan pada malam hari, tak jarang melalui jurang menganga di kedua sisi jalan,  dan kala melalui jalan mendatar harus menembus hutan belanta, serta tidak ada petunjuk jalan padahal kerap menemui jalan bercabang.

Baru di kelokan pertama sudah terdengar gemuruh teriakan kelompok demogog-populis. Dari arah atas, bertengger di pepohonan rimbun, beberapa orang memanah dan melontarkan batu sebesar telur angsa dari ketepel. Ratusan meter kemudian menyeruak kawanan xenophibia menghadang. Mendekati tujuan akhir, muncul kawanan begal hendak merampas lampu-lampu kristal.

pinterest.com
pinterest.com

Kusir harus cekatan mengendalikan kuda-kuda penghela yang kerap meringkik berlawanan arah ketika menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Juga ketika ada kuda yang berulah melangkah tak seirama dengan tiga kuda lainnya.

Kusir harus berbekal peta agar tidak tersesat tatkala menembus rimba belantara. Asisten kusir harus selalu waspada setiap saat menghadapi para pengganggu. Kusir dan asisten kusir wajib saling bahu membahu dan berkomunikasi dengan frekuensi yang sama agar tidak terjadi salah paham. Pembagian tugas harus jelas, tidak boleh sesuka hati. Mereka harus sepakat bulat kapan memecut kuda agar berlari lebih kencang dan kapan berhenti sejenak mengatur strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.

ebay.ca
ebay.ca

Tim kusir tentu harus merupakan sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh si empunya lampu kristal. Rekam jejaknya terpuji, tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya, amanah, kredibel, dan konsisten. Ditambah dengan integritas tinggi, kereta kencana terjamin sampai ke tujuan dengan seisinya utuh tanpa kerusakan berarti.

***

Mengelola badan usaha milik negara (BUMN) tentu saja lebih pelik karena banyak pemangku kepentingan terlibat atau merasa berhak pula untuk bersuara.

BUMN yang berjumlah 118 dengan sekitar 800 anak-cucu memiliki latar belakang, sejarah, karakteristik bisnis, ukuran, misi, fungsi, peranan, dan permasalahan yang berbeda-beda. Perlu terlebih dahulu memetakan seluruh BUMN agar kita paham betul tentang keberadaan masing-masing BUMN sesuai dengan hakekat keberadaannya.

artcrystal.cz
artcrystal.cz

Boleh jadi, lingkungan strategis suatu BUMN dewasa ini telah sangat berubah dibandingkan ketika dilahirkan. Misalnya, negara memandang perlu membangun industri sandang untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Usaha swasta yang ada di bidang sandang mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menjadi pelopor untuk meningkatkan produksi sandang dengan menghadirkan industri bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang dikelola oleh swasta di hilir. Ketika swasta sudah mampu, negara undur diri.

Secara azali, kehadiran BUMN dan sekaligus yang membedakannya dengan perusahaan swasta adalah faktor eksternalitas atau maslahat sosial. Jika dalam proses inventarisasi dalam rangka pemetaan BUMN faktor eksternalitas ini tidak ada sama sekali, maka BUMN tak lagi perlu dipertahankan. Kerangka konseptual versi penulis maupun versi PwC bisa membantu memetakan BUMN dan bentuk penanganannya. Jadi, tidak ada solusi tunggal untuk menangani atau mengelola BUMN.

konseppwc

Di sinilah persoalan utama dengan konsep Kementerian BUMN yang menerapkan solusi tunggal: holding BUMN. Menurut salah seorang petinggi Kementerian BUMN, ultimate goal dari holdingisasi BUMN adalah terbentuknya super holding semacam Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Rasanya harus berpikir ulang untuk meniru konsep Singapura dan Malaysia. Konteks dan lingkungan strategis di kedua negara itu sangat berbeda dengan Indonesia. Bukankah sebetulnya kita sudah memiliki super holding yang tak lain tak bukan adalah Kementerian BUMN yang tak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia?

Namun, tetap ada yang perlu ditiru, terutama praktek yang mengikuti best practices di dunia. Sebagai contoh, untuk perbankan, pilihan yang lazim dan mengikuti best practice adalah konsolidasi perbankan lewat merger dan akuisisi. Nah, di Indonesia yang dipilih adalah lewat holding. Anehnya lagi, induk holding adalah PT Danareksa yang bukan bank.

Alasan pemilihan induk holding bank sama dengan pemilihan induk-induk holding lainnya. PT Inalum memimpin holding “tambang” atau “industri pertabangan,” PT Perumnas memimpin holding perumahan, PT Pertamina memimpin holding migas. Satu-satunya kriteria induk holding adalah karena pemilikan sahamnya 100 persen oleh negara, bukan karena kompetensi, senioritas, ukuran, citra terpuji, dan lain-lain.

Dengan konsep holding, bank BUMN tetap ada empat. Tak terjadi konsolidasi perbankan di tanah air. Pemerintah sendiri dan otoritas perbankan (OJK) mendorong terjadinya konsolidasi perbankan nasional, tetapi tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri. Pantas saja peranan perbankan di Indonesia untuk memajukan usaha di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Perbankan adalah jantung utama perekonomian yang fungsinya menyedot “darah” dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan memompakan kembali “darah” ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sampai sekarang, fungsi “jantung” perekonomian Indinesia belum kunjung pulih dari posisi sebelum krisis. Bagaimana mungkin pertumbuhan bakal mencapai 7 persen kalau kemampuan memompakan darah ke sekujur perekonomian masih sedemikian lemah.

Di kawasan ASEAN, bank terbesar kita (Bank Mandiri) hanya menduduki posisi ke-11 berdasarkan aset. Posisi tiga teratas diisi semuanya oleh Singapura, posisi keempat sampai keenam semuanya oleh bank Malaysia, dan posisi ketujuh sampai kesepuluh semuanya oleh Thailand. Jika Bank Mandiri dan Bank BNI digabung menjadi Bank “Nusantara” seketika naik ke urutan ketujuh.

credit-1credit-2

 

topno

Kita bukannya menentang konsep holding. Yang kita persoalkan adalah holding sebagai solusi tunggal dan logika pemilihan induk holding.

Yang lebih penting lagi, sebaik apa pun konsep yang dipilih, kalau kusir tidak kredibel, kereta kencana akan sulit sampai ke tujuan dengan selamat.

Akar masalahnya ada pada sosok Sang Menteri. Seraya membenahi beberapa BUMN dengan konsep holdingnya, beberapa BUMN lain ia rusak. Contoh yang paling anyar adalah menyuruh Perum Bulog mengambil alih pabrik gula milik swasta murni yang bobrok, yang kredit macetnya di Bank BRI (bank BUMN dan sudah go public) lebih satu triliun rupiah. Bulog merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk diberikan kepada pemilik lama, dan pemilik swasta masih diberikan pemilikan saham 30 persen. Bulog dan BRI kena getahnya. Bukankah Bulog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang bertugas melakukan stabilisasi harga pangan? Mengapa dipaksa masuk ke industri yang bukan merupakan kompetensinya? Bukankah pemerintah telah memiliki puluhan pabrik gula yang kebanyakan terseok-seok?

Konsistensi jadi sirna, membuat konsep yang bagus sekalipun jadi kehilangan legitimasinya.

 

 

Sejumlah Kebijakan Pemerintah Justru Melemahkan Sendi-sendi Perekonomian


thou
economist.com

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo memulai debutnya dengan penuh determinasi.  Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Dengan langkah itu, alokasi anggaran untuk belanja modal naik tajam, juga untuk pendidikan dan kesehatan. Rakyat pun sempat beberapa kali menikmati penurunan harga BBM ketika harga minyak mentah anjlok.

Pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan. Namun, aturan itu sudah lama tidak dilaksanakan. Bahkan, pemerintah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa harga BBM bersubsidi, LPG 3 kg, dan tarif listrik tidak akan dinaikkan pada 2018, Disiplin fiskal mengendur. Bayangkan kalau separuh dari dana subsidi itu langsung dibagikan dalam bentuk tunai bersyarat dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa secara masif, niscaya subsidi akan lebih tepat sasaran dan langsung mendongkrak daya beli penduduk 40 persen termiskin.

Lebih ironis lagi, peningkatan dana subsidi, khususnya subsidi BBM, secara tidak langsung dibiayai dari utang. Peningkatan subsidi tersebut merupakan salah satu penyebab kenaikan defisit APBN dan, oleh karena itu, kenaikan utang pemerintah.

Jika perusahaan pemeringkat memandang perubahan sikap pemerintah berpotensi meningkatkan risiko fiskal, bukan tidak mungkin mereka akan meninjau peringkat Indonesia yang semuanya telah memberikan status investment grade. Apalagi mengingat pertimbangan utama S&P ketika menaikkan credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB- pada 19 Mei 2017 adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara. Lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade.

Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Jadi Pemicu?

Kado yang agak hambar menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-72 adalah pengumuman BPS tentang kenaikan jumlah penduduk miskin. Kendati penduduk miskin hanya meningkat tak sampai 7 ribu jiwa–meskipun dalam persentase turun dari 10,70 persen menjadi 10,61 persen–dalam enam bulan (dari September 2016 ke Maret 2017), berita itu sangat mengganggu di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang gencar memerangi kemiskinan. Narasi APBN dalam dua tahun terakhir sarat dengan upaya pemerintah memerangi kemiskinan, ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Kenaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik dikhawatirkan memicu kenaikan harga-harga umum sehingga berpotensi besar menambah jumlah penduduk miskin. Padahal pemilihan umum dan pemilihan presiden sudah kian dekat. Ongkos politik menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg serta tarif listrik terlalu besar.

Tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Karena beras merupakan komponen terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan, pemerintah hendak memastikan harga beras tidak naik dengan cara menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Menjadi kebablasan karena HET tidak hanya diberlakukan untuk beras medium tetapi juga untuk beras premium.

Pemerintah tampaknya tidak percaya diri. Kalau produksi beras yang diklaim pemerintah benar adanya, pasokan akan melimpah sehingga harga akan turun. Ditambah lagi, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, surplus beras tergolong sangat besar. Bertolak dari data itu, pemerintah menutup rapat impor beras. Bahkan hendak mengekspor beras.

Tetapi masa kampanye sudah dekat. Tidak ada waktu lagi melakukan verifikasi atas kebenaran data produksi beras. Tidak ada waktu lagi untuk membenahi sisi produksi dan mata-rantai perdagangan beras yang diklaim sangat menguntungkan pedagang.

Jalan pintas harus ditempuh. HET diberlakukan. Yang melanggar akan kena sanksi. HET beras medium ditetapkan Rp 9.450 per kg dan beras premium Rp 12.800 per kg di provinsi penghasil beras dan ditambah ongkos kirim Rp 500 untuk provinsi bukan penghasil beras. HET berlaku di pasar tradisional dan pasar modern mulai 1 September 2017.

Berdasarkan data BPS, harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2017 adalah Rp 8,744 per kg. Pada Januari 2017 harga beras medium Rp 9.100.  Pedagang beras berlapis-lapis. Kalau ada tiga jenjang dan masing-masing mengambil laba Rp 200 saja, harga di tingkat eceran sudah melampaui HET beras medium. Itu belum termasuk ongkos angkut, bongkar muat, dan karung.

harga

Berdasarkan data produksi versi pemerintah, maka yang berlaku adalah kurva FALSE SUPPLY. Ceteris paribus, harga pasar adalah P*. Tetapi ternyata harga pasar di atas P*, katakanlah PP. Keseimbangan supply dan demand terjadi di TRUE EQUILIBRIUM ketika kurva demand berpotongan dengan kurva TRUE SUPPLY.

Jika pemerintah memaksakan HET sama dengan P* sesuai dengan keyakinan bahwa beras melimpah, maka akan terjadi excess demand, karena pasokan beras tidak sebesar yang diperkirakan pemerintah. Sejumlah pedagang tidak lagi beraktivitas karena keuntungannya kecil. Kalau pedagang tetap beraktivitas tetapi tidak mau menurunkan marjin keuntungan, maka mereka akan menekan pedagang di bawahnya. Begitu seterusnya hingga yang paling akhir ditekan adalah petani. Petani betul-betul  merugi. Boleh jadi, petani akan beralih ke tanaman lain atau lebih baik mengadu nasib dengan pindah ke kota, menyemut di sektor informal atau menjadi pekerja informal atau pekerja serabutan.

gold-market-distortions_image002
marketoracle.co.uk

Perlakuan untuk gula berbeda lagi. HET sama untuk semua jenis gula yaitu Rp 12.500. Tak peduli dijual di pasar tradisional atau pasar modern. Tidak ada zonasi seperti beras. Gula menyumbang 2,27 persen terhadap garis kemisinan di kota dan 3,04 persen di desa.

Untuk mengamankan HET gula di aras Rp 12.500, pemerintah memanggil produsen dan distributor gula untuk membuat MoU. Lebih jauh lagi, Mendag menyeret KPPU ke jalur yang bukan tugasnya. Bukankah KPPU merupakan lembaga independen yang justru menentang praktek “kartel” atau penetapan harga bersama (price fixing). Amat ironis kalau Ketua KPPU justru menyaksikan kesepakatan pelaku usaha menetapkan harga bersama yang diinisiatifi pemerintah. Semakin tidak jelas fungsi dan peranan KPPU ketika ketuanya ikut menggerebek salah satu perusahaan beras. Belakangan kepolisian hanya mendakwa perusahaan itu melakukan “penipuan”, bukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Pangan mengamanatkan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman internal bagi pemerintah. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga “referensi” maka pemerintah akan melakukan operasi pasar. Pemerintah bisa memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar.

Mekanisme pelaksanaan dari Undang-undang Pangan dijabarkan dalam Permendag. Sangat jelas fungsi harga acuan dalam Permendag No.63/2016, yaitu sebagai acuan bagi Bulog melakukan operasi pasar.

Karena kemampuan Bulog terbatas, Permendag selanjutnya (Permendag No.27/2017) semakin keras. Harga acuan bukan lagi semata-mata diperuntukkan bagi Bulog, melainkan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Masih kurang bergigi, Permendag No.47/2017–yang belum sempat diberlakukan–menjadikan harga acuan sebagai HET. Di sana HET beras medium Rp 9.000. Aturan terbaru yang sudah diumumkan dan akan mulai berlaku 1 September 2017 pada dasarnya serupa dengan Permendag No.47/207, hanya saja HET beras medium dinaikkan menjadi Rp 9.450.  omb

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia

Model campur tangan langsung pemerintah dalam penetapan harga merembet ke perbankan. Walaupun Bank Indonesia sudah berulang kali menurunkan suku bunga acuan (dulu BI rate dan sekarang BI 7-day RR), suku bunga masih saja bertengger di aras sekitar 12 persen yang dianggap relatif tinggi. Untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit, Pemerintah dan OJK bakal panggil bank-bank untuk turunkan suku bunga kredit.

Masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang bernuansa “pemaksaan”. Bukannya membenahi akar masalah, justru tindakan pemerintah berpotensi mencipakan lebih banyak masalah. Pemerintah tidak menyentuh akar masalah, melainkan mengambil jalan pintas yang melemahkan sendi-sendi perekonomian.

Sekali Lagi tentang Daya Beli


Daya beli (purchasing power) merupakan sekedar istilah, bukan teori. Menurut Oxford Dictionary of Economics, puchasing power adalah

“The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, the purchasing power of money goes down.”

Definisi tidak jauh berbeda oleh Investopedia:

“Purchasing power is the value of a currency expressed in terms of the amount of goods or services that one unit of money can buy. Purchasing power is important because, all else being equal, inflation decreases the amount of goods or services you would be able to purchase.”

Istilah purchasing power memiliki arti yang berbeda sesuai konteks. Masih menurut Investopedia, dalam terminologi investasi,  purchasing power adalah

“the dollar amount of credit available to a customer to buy additional securities against the existing marginable securities in the brokerage account.”

Dalam khazanal ekonomi internasional, kita mengenal teori paritas daya beli (purchasing power parity (PPP) theory). Teori ini menjelaskan daya beli suatu mata uang terhadap mata uang lain yang mengaitkannya dengan kemampuan masing-masing mata uang membeli barang dan jasa yang sama. Berikut penjelasan Oxford Dictionary of Economics tentang teori PPP:

“The theory that exchange rates between currencies are determined in the long run by  the amount of goods and services that each can buy. In the absence of transport cost and tariffs, if the price of tradable goods are lower in the one country than another, traders could gain by buying buying goods in the country where they are cheaper and selling in the other one: relative price levels thus determine the equilibrium exchange rate. Not all goods are tradables, and even for tradables transport costs and tariffs mean that prices need not be equal, but the same forces of arbitragelimit their differences, and thus limit the deviations of exchange rates from PPP. An alternative form of PPP says that changes in the equilibrium exchange rate are determined by changes in relative price levels.”

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan merilis data nilai tukar petani (NTP) dengan tujuan untuk menangkap perkembangan tingkat “kesejahteraan” petani di pedesaan. BPS mendefinisikan NTP sebagai berikut:

“Perbandingan indeks harga yg diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, mencerminkan tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar (terms of trade) produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi petani.”

Jika harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik lebih lambat dari harga barang dan jasa yang dibeli petani, ceteris paribus, berarti daya beli petani menurun. Dengan uang yang sama yang diperoleh dari penjualan produk pertanian yang dihasilkan, kian sedikit barang dan jasa yang bisa dibeli petani, baik untuk konsumsi maupun untuk ongkos produksi petani.

Petani bisa membeli lebih banyak kebutuhannya jika produktivitas petani naik dan atau petani melakukan ekspansi lahan tanam.

***

Perbincangan yang marak belakangan ini tentang sinyalemen daya beli masyarakat yang merosot  di tengah data makroekonomi yang tidak mengalami pemburukan sangat boleh jadi disebabkan oleh duduk perkara yang tidak jelas. Jika duduk perkaranya jelas, boleh jadi tidak terjadi anomali antara data makro dan data mikro.

Pihak yang mengatakan daya beli masyarakat merosot bertolak dari kenyataan omzet beberapa outlet penjualan ritel modern dan penjualan sejumlah barang mengalami penurunan. Sudah barang tentu kenyataan itu tidak mencerminkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Lihat Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot dan Data PDB Terbaru dan Daya Beli.

Jika kembali ke definisi pertama yang diperluas, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan turun seandainya peningkatan pendapatan masyarakat lebih lambat ketimbang peningkatan harga-harga umum sebagaimana terefleksikan dari laju inflasi. Pendapatan masyarakat sebagaimana tercermin dari pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu 2013-2016 mengalami kenaikan rerata 9,8 persen. Bahkan pada tahun 2016 kenaikannya tertinggi selama periode itu, yaitu 11,7 persen.

Karena selalu terjadi kenaikan jumlah penduduk, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan nasional. Selama periode 2013-2016, pendapatan nasional per kapita rerata setahun naik sebesar 8,23 persen, dengan peningkatan tertinggi 10,3 persen pada tahun 2016.

Untuk mendapatkan pendapatan nasional riil, kita harus memperhitungkan kenaikan harga dengan menggunakan deflator PDB atau deflator pendapatan nasional. BPS menyajikan data itu. Agar lebih mengerucut pada daya beli, kita gunakan saja indeks harga konsumen yang lazim dipakai untuk mengukur laju inflasi. Ternyata laju inflasi selalu lebih rendah dari pertumbuhan nominal pendapatan nasional maupun pendapatan nasional per kapita, bahkan laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun hingga di bawah 4 persen pada Juli 2017.

inflasi

Pendapatan nasional (national income) telah mengeluarkan pajak tidak langsung.

Pendapatan perseorangan (personal income) diperoleh dari national income dikurangi transfer payments bersih. Jika personal income dikurangi dengan pajak perseorangan, maka didapat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income).

Karena tarif pajak perseorangan tidak naik, maka tidak terjadi tekanan terhadap pendapatan yang siap dibelanjakan atau tidak terjadi tekanan terhadap daya beli karena faktor pajak. Jika pemerintah menurunkan pendapatan tidak kena pajak, barulah daya beli masyarakat menurun.

Selain itu, bisa saja kelompok masyarakat tertentu menikmati peningkatan pendapatan tetapi konsumsinya tidak naik, karena porsi pendapatan yang ditabung meningkat. Kecenderungan demikian terlihat dari peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan sejak Oktober 2016. Jadi penurunan konsumsi bukan berarti daya beli turun, melainkan karena switching ke tabungan.

dpk

Riitel modern dan beberapa barang yang penjualannya turun seperti semen dan pakaian tidak mencerminkan seluruh belanja masyarakat. Terbukti survei Bank Indonesia  terbaru menunjukkan penjualan eceran Juni 2017 meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan total masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, yang tercermin dari  peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2017 sebesar 6,3% dibandingkan Juni tahun lalu.

Tulisan Ari Kuncoro menjelaskan tidak terjadi anomali data mikro dan makro. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi, antara lain karena perubahan gaya hidup kelas menengah-atas.

Oleh karena itu wajar saja terjadi penurunan di sektor tertentu tetapi lebih banyak sektor yang menikmati peningkatan. Analisis Ari Kuncoro ditopang oleh data.

Rilis BPS terbaru menunjukkan, walaupun pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan (tumbuh tapi melambat) dari 5,41 persen pada triwulan I-2017 menjadi 3,94 persen pada triwulan II-2017, selama semester I-2017 subsektor ini tumbuh 5,41 persen–lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sebesar 5,01 persen.

Kelas menengah-atas yang semakin gandrung melancong tampak dari nilai tambah sektor transportasi & pergudangan serta sektor hospitality yang terus tumbuh, bahkan beberapa subsektor tumbuh dua digit.

nt-tranport-hospotality

Tengok pula peningkatan jumlah penumpang dan volume barang yang diangkut yang juga naik relatif tinggi.

transport

Turis mancanegara dan turis domestik juga sangat berperan menggairahkan kedua sektor itu. Sejak 2015 jumlah turis asing telah menembus 10 juta dengan peningkatan dua digit pada 2016 dan diperkirakan berlanjut seperti itu tahun ini. Pada semster I-2017 jumlah turis mancanegara tumbuh 22,42 persen dibandingkan semester yang sama tahun lalu.

turis

Sudah barang tentu tidak semua kenaikan sektor transportasi dan hospitality berasal dari turisme, melainkan juga dari kegiatan bisnis yang terus meningkat. Ikhwal peningkatannya tidak mengakselerasi, itulah yang menjadi tantangan kita bersama.

Indonesia tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, apalagi kalau kurang berkualitas sebagaimana tampak pada perkembangan lima tahun terakhir.

Kementan, Hentikan Kebohongan Soal Harga Beras


all-about-rice-by-the-high-heel-gourmet
justdakhila.com

Kementerian Pertanian agak mirip dengan Presiden Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer. Kementan kerap menyanggah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar dengan mengajukan pendapat dan fakta versinya sendiri yang akurasi dan kredibilitasnya diragukan.

Terakhir terkait dengan harga beras. Menurut Kementan, harga beras di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan India. Berikut sekedar contoh pemberitaan yang muncul pada 25 Januari 2017: Kementan: Beras Indonesia MurahKementan sebut harga beras RI termurah dibanding Thailand dan IndiaKementan: Harga Beras di Indonesia Relatif Murah Dibandingkan Negara Lain. Satu berita lagi yang senada muncul setahun yang lalu (24 Februari 2016): Kementan: Harga Beras di Indonesia Masih Lebih Murah.

Tak tanggung-tanggung, Kementan menurunkan tim ke berbagai negara untuk memantau harga beras. Dana mubazir untuk berkunjung ke berbagai negara hanya menghasilkan harga rata-rata yang didapat dari harga terendah dan harga tertinggi.

Menurut Kementan, di Vietnam harga beras (per kg) tertinggi adalah Rp 18.292 dan terendah Rp sebesar Rp 6.097, sehingga rata-ratanya Rp 12.195. Angka itu didapat sekedar menjumlahkan harga tertinggi dan harga terendah lalu dibagi dua atau (Rp 18.292 + Rp 6.097)/2.

Di Thailand, harga tertinggi Rp 10.837 dan harga terendah Rp 10.585, sehingga harga rata-ratanya Rp 10.711. Sedangkan di India harga tertinggi Rp 11.125 dan harga terendah Rp 11.056, sehingga harga rata-ratanya Rp 11.091.

Harga rata-rata di ketiga negara itu lebih tinggi ketimbang harga rata-rata di Indonesia sebesar Rp 10.150, dengan harga tertinggi Rp 13.500 dan harga terendah Rp 6.800.

Amat banyak kelemahan mendasar dari survei perbandingan harga yang dilakukan Kementan, bisa dikatakan sangat memalukan.

Pertama, harga rata-rata sekedar membandingkan harga tertinggi dan harga terendah. Lazimnya, harga rata-rata diperoleh dengan menggunakan bobot sehingga kita memperoleh rata-rata tertimbang. Jika harga terendah hanya mewakili satu persen dari keseluruhan beras yang dijual, maka harga rata-rata terkerek ke bawah. Sebaliknya terjadi jika harga tertinggi hanya mewakili satu persen beras yang dijual di pasar.

Kedua, Kementan tidak menjelaskan jenis beras yang dijadikan sampel dan cakupan pasar yang disurvei. Apakah di negara lain yang disurvei adalah harga di supermarket atau di pasar grosir atau di pasar tradisional. Kementan hanya menjelaskan bahwa harga patokan yang dipakai di Indonesia adalah harga di Cipinang, Jakarta.

Ketiga, apakah waktu pelaksanaan survei bersamaan?

Keempat, acuan nilai tukar yang dipakai. Apakah mengacu pada kurs Bank Indonesia? Kalau ya, apakah kurs tengah atau kurs jual atau kurs beli. Kalau kurs tengah atau kurs beli, tentu saja harga beras di luar negeri dalam rupiah lebih rendah ketimbang berdasarkan kurs jual.

Kelima, perbedaan harga tertinggi dan terendah di Thailand dan India sangat tipis, masing-masing hanya Rp 252 dan Rp 69. Sebaliknya, perbedaan di Indonesia dan Vietnam sangat tajam, masing-masing Rp 6.700 dan Rp 12.195. Perbedaan yang sangat besar sangat boleh jadi disebabkan cakupan wilayah atau lokasi dan jenis beras yang disurvei amat berbeda. Perlu diingat, Thailand menghasilkan beragam jenis dan kualitas beras sehingga perbedaan harga tertinggi dan harga terendah pun relatif besar seperti di Indonesia dan Vietnam.

Buat apa Kementan menurunkan tim ke luar negeri kalau sekedar ingin memperoleh data harga terendah dan tertinggi. Cukup minta kedubes atau konsulat kita melakukannya.

Perbandingan harga berbagai jenis komoditas pangan sangat mudah diperoleh. FAO–yang seharusnya akrab sekali di jajaran Kementan–memiliki divisi khusus memonitor harga pangan. Gratis, tak perlu buang devisa negara. Dari data FAO yang serba jelas definisinya, terlihat harga beras di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang di India dan Thailand. Jika Kementan ingin membandingkan berbagai variabel lainnya juga tersedia di website interaktif FAO.

scan

Publikasi Bank Dunia menunjukkan pola serupa. Harga beras di Indonesia hampir sama dengan di Filipina tetapi jauh lebih tinggi ketimbang di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

wb

Data Bank Dunia dan BPS menunjukkan pergerakan harga beras di Indonesia berlawanan arah dengan di Thailand. Di Indonesia dengan trend peningkatan, sebaliknya di Thailand cenderung turun.

opposite

Menurut Kementan, harga beras terendah di Cipinang Rp 6.800. Apa benar atau seberapa jauh akurasinya? Berdasarkan data BPS, harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan saja pada Desember 2016 sudah mencapai Rp 8.658 per kg.

ina

Saya percaya birokrat di Kementan tidak naif dalam melakukan survei dan mengolah data. Hasil survei perbandingan harga beras tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat disayangkan lingkungan kerja di Kementan membuat birokrat profesional tak berdaya mengungkapkan kebenaran.

Quo vadis Kementan.

[Dikoreksi dan dimutakhirkan pada 18 Februari 207, pk.21:40; ditambahkan gambar beras di muka tulisan pada pk.23:47]

Koreksi untuk Presiden


Berita malam ini Presiden Banyak Salahnya terdiri dari 11 alinea. Dua alinea pertama merupakan pengantar.

Alinea ke-3: “Pertama, kita tahu semuanya. Ekonomi dunia, ekonomi global sedang lesu, melambat. Perkiraan 4,3 persen turun di Bank Dunia, di IMF. Menurunkan jadi 3,1. Tahun depan diperkirakan masih melambat lagi. Ini tantangan yang sangat berat, yang mau tak mau harus kita hadapi,” ujar Jokowi di Hotel Bidakara, Jl. Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).

world

Pada Oktober IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi turun dari 3,2 persen tahun 2015 menjadi 3,1 persen tahun 2016. Sebelumnya, pada Juni 2016, Bank Dunia menurunkan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2016 dari 2,9 persen menajdi 2,4 persen. IMF dan Bank Dunia sepakat pertumbuhan ekonomi tahun 2017 diproyeksikan lebih tinggi dari tahun ini.

Alinea ke-4: “Jokowi mengatakan, kondisi ekonomi di Indonesia tetap tumbuh. Dia memaparkan pencapaian pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tiap triwulan. Menurutnya, kondisi itu menempatkan Indonesia sebagai negara tertinggi ketiga di dunia.”

Betul, pertumbuhan ekonomi Indonesia tertinggi ketiga di antara negara G-20.

g-20

Tetapi jika dibandingkan dengan seluruh negara di dunia, kinerja Indoinesia tidaklah di urutan ketiga. Masih banyak negara yang pertumbuhan ekonominya lebih tinggi dari Indonesia.

rank

Alinea ke-10: “Kemudian berkaitan dengan inflasi. Dalam 2 tahun ini, inflasi betul-betul bisa kita kendalikan dengan baik. Tahun yang lalu inflasi kita 3,35. Tahun ini target kita di bawah 3. Artinya, pergerakan harga-harga barang bisa dikendalikan dengan baik. Kalau pertumbuhan ekonominya 5 dan inflasi cuma 3,5. Artinya ada keuntungan 1,5 yang kita nikmati,” papar Jokowi.

Dunia menghadapi fenomena penurunan inflasi, terutama disebabkan penurunan harga minyak dan harga komoditas. Kita patut bersyukur inflasi di Indonesia turun, namun negara lain turun lebih cepat lagi. Harga pangan masih kerap menyumbang inflasi terbesar di Indonesia.

inflasi

Yang paling mengganggu adalah pernyataan: Kalau pertumbuhan ekonominya 5 dan inflasi cuma 3,5. Artinya ada keuntungan 1,5 yang kita nikmati.”

Pertumbuhan ekonomi mencerminkan peningkatan riil produksi barang dan jasa. Jadi sudah menghilangkan faktor kenaikan harga. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen berarti produksi barang dan jasa tumbuh secara riil sebesar 5 persen. Volume barang dan jasa tumbuh 5 persen. Tidak perlu lagi dikurangi dengan inflasi untuk memperoleh “keuntungan”.

Dalam perhitungan pertumbuhan PDB (produk domestik bruto) riil, pengaruh kenaikan harga sudah dikeluarkan dengan melakukan penyesuaian PDB nominal dengan GDP deflator.

Sesat Pikir Wapres “Bunga Deposito Harus Turun”


Wakil Presiden dan para petinggi pemerintahan, termasuk Presiden dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK, kerap mengatakan suku bunga harus turun. Hari ini (28/8) kembali Wapres mengatakan hal serupa: Bunga Deposito Harus Turun Agar Pasar Modal RI Lebih Menarik. Menurut Wapres, pasar modal baru menarik jika bunga deposito sekitar 5 persen.

Kenyataannya, pasar modal kita sudah lumayan bergairah. Indeks harga saham gabungan naik tajam sejak awal Juli 2016. Hingga akhir pekan ini, indeks saham naik 18,42 persen (year-to-date). Jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, indeks sudah melaju 28,34 persen.

idx

Pasar saham Indonesia sangat bergairah jika dibandingkan dengan emerging markets. Per 24 Agustus 2016, kinerja pasar saham Indonesia tahun ini dalam US$ term terbaik kedua di Asia dan keempat di dunia.

global

Arus modal portofolio sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia pun cukup besar selama semester I 2016, yaitu 13 miliar dollar AS, dua kali lipat lebih dari penanaman modal asing langsung. Tahun ini diperkirakan modal portofolio bakal melampaui tahun lalu.pdi

Mengapa suku bunga deposito dan suku bunga kredit sulit turun secara signifikan? Pertama, pemerintah semakin gencar berutang akibat tekanan fiskal (APBN). Agar surat utang pemerintah laku, imbal hasilnya harus menarik. Maret lalu pemerintah mengeluarkan Sukuk Ritel dengan imbal hasil sangat menarik, 8,3 persen, di atas rata-rata bunga deposito. Dewasa ini pemerintah sedang menawarkan Sukuk Tabungan perdana (ST001) yang imbal hasilnya bersaing dengan deposito.

Pak Wapres, salah satu penyebab bunga deposito susah turun adalah pemerintah sendiri yang gencar berutang, menjadi pesaing utama perbankan. Bapak baiknya melihat laju pertumbuhan deposito yang nyaris stagnan, hanya naik 1,97 persen pada Juni 2016 dibandingkan Juni 2015. Sudah hampir setahun pertumbuhan deposito melorot tajam, terjun bebas dari tingkat tertingginya sebesar 26,1 persen pada Februari 2015.

Berharap Pak Wapres lebih piawai menakhodai negeri ini bersama Pak Presiden.

td

 

 

 

Kementan: Faisal Basri Dinilai Gagal Paham Soal Larangan Impor Jagung


Catatan: Siap dialog terbuka bagi perbaikan mendasar.

***

Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja

JITUNEWS.COM, 15 Juli 2016 09:30 WIB

JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kasubid Data Sosial, Prasarana dan Sarana, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Luthful Hakim, menilai bahwa Faisal Basri gagal paham soal kebijakan pemerintah yang di keluarkan oleh Kementan soal pengendalian impor jagung.

Pasalnya, langkah ini diambil pemerintah untuk mendorong gairah petani jagung agar produknya terserap ke pasar dan industri pakan ternak.
Selain itu Luthful menegaskan bahwa dari berbagai program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini menujukan adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan.

“Dari berbagai program dan capaian ini, patut diduga, jangan-jangan saudara Faisal Basri yang selama ini gagal mencari mafia migas dan memboroskan biaya, kini beralih mengamati jagung. Tapi gagal paham tentang jagung. Mudah-mudahan saja bukan dari bagian mafia itu sendiri,” kata Luthful seperti dalam keterangan tertulisnya kepada JITUNEWS.COM, Jumat (15/7).

Untuk itu, Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja.

“Saran saya sebagai junior di Kementan, agar saudara Faisal Basri lebih banyak fokus atasi masalah mafia migas saja,” terang Luthful.

Sebelumnya, Faisal Basri meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab harga jagung mahal karena adanya keputusan tersebut.

Pada kesempatan yang sama, Faisal juga mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang menyebut produksi jagung naik dan sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenyataannya, kata dia, jagung langka di pasar sehingga harga melonjak.

“Kalau benar-benar stok jagung cukup, tunjukkan saja di gudang mana? Jika memang kelebihan produksi pada masa panen tentu disimpan, bukan dibuang ke laut. Kalau teknologi pengolahan buruk, masa terjadi di semua komoditas,” tutur Faisal Basri, seperti yang di kutip dari CNN Indonesia.
Penulis : Siprianus Jewarut, Riana
@jitunews http://www.jitunews.com/read/41351/kementan-faisal-basri-dinilai-gagal-paham-soal-larangan-impor-jagung#ixzz4GqWN2DKk

Sesat Pikir Regulasi Gula di Indonesia


Menurut data Badan Pusat Statistik, harga eceran gula pasir pada bulan Juli 2016 adalah Rp 15,745 per kg. Dibandingkan Juli tahun sebelumnya Rp 13.065 per kg, berarti terjadi kenaikan sebesar 20,5 persen.

Walaupun harga gula di pasar internasional pada Juli 2016 naik tajam (53,6 persen) dibandingkan bulan yang sama tahun 2015, harga eceran gula di Indonesia tetap saja jauh lebih mahal, yakni 2,8 kali lipat dibandingkan dengan harga gula internasional.

Harga gula pasir di pasar internasional pada Juli 2016 adalah 0,43 dollar AS per kg atau Rp 5.676 per kg dengan kurs Rp 13.200 per dollar AS. Pada Juli 2015 harga gula di pasar internasional adalah 0,28 dollar AS.

sugar_price.png
Enter a caption

Gula merupakan pengeluaran terbesar keempat bagi penduduk miskin di perdesaan setelah beras, rokok kretek dan telur ayam ras.

 

Harga gula di Indonesia relatif sangat mahal karena pemerintah tak kunjung menyelesaikan akar masalahnya. Pemerintah hanya mengutik-utik persoalan di hilir dengan menaikkan harga pokok penjualan (HPP) di tingkat pabrik gula. Seolah dengan begitu pemerintah membantu petani tebu. Padahal, pendapatan petani sangat ditentukan oleh dua faktor utama di luar harga. Pertama, ongkos giling yang dinikmati pabrik gula relatif tinggi, yakni 35 persen. Jadi petani hanya menikmati 65 gula yang digiling pabrik gula. kedua, kadar gula (rendemen) yang ditetapkan pabrik gula tidak tansparan. Semakin rendah kadar gula versi pabrik gula, petani semakin dirugikan.

Bisa dikatakan HPP atau harga lelang terendah yang naik terus tidak kunjung dinikmati petani karena inefisiensi pabrik gula yang kebanyakan sudah berusia tua dan manajemen yang buruk.

Tak heran jika sejak 2008, pasokan gula kristal putih (GKP) lokal relatif stagnan. Dalam sepuluh tahun terakhir hanya tumbuh rata-rata 1,3 persen per tahun. Kinerja industri relatif tidak berkembang, produksi per hektar mandeg, bahkan cenderung turun pada tahun terakhir.

Sejak 2012, produksi gula putih (GKP) stagnan pada kisaran 2,5 – 2,6 juta ton. Produksi tahun 2016 berdasarkasn prakiraan optimis 2,4 juta ton sedangkan prakiraan pesimis 2,1 juta ton. Operasi pasar tidak efektif menurunkan harga karena pabrik gula tidak dapat menjual langsung ke konsumen.

produksi.png

Di sisi lain, kebutuhan gula terus bertambah, karena (1) jumlah penduduk makin besar (tumbuh 1,48% per tahun selama 2000-10, lebih tinggi dari pertumbuhan produksi GKP lokal); (2) produksi industri makanan dan minuman tumbuh rata-rata 6,5% per tahun selama kurun waktu 2011-15.

Berdasarkan asumsi kebutuhan gula per kapita sebesar 23,1 kg/tahun (ISO, Sugar Year Book 2015), kebutuhan pada 2015 mencapai 5,9 juta ton. Dengan produksi GKP sebesar 2,5 juta ton maka diperlukan impor sebesar 3,4 juta ton. Karena impor gula 2015 dibatasi hanya sebesar 2,8 juta ton, maka terjadi excess demand sekitar 0,6 juta ton. Tak pelak lagi, harga terus merangkak naik.

konsumsi.png
Perkembangan industri makanan dan minuman

Yang paling aneh adalah regulasi yang membedakan GKP dan gula rafinasi (GR). Di dunia pergulaan tak dikenal pemisahan seperti itu, karena pada dasarnya GKP dan GR memiliki karakteristik yang identik. Yang lazim adalah perbedaan antara raw sugar (RS) dan rifined sugar (RS) atau gula rafinasi (GR).

Perbedaan antara GKP dan GR hanya dalam proses pengolahan: GR diproduksi secara bertahap, melalui pemurnian gula mentah sedangkan GKP diproduksi secara langsung dari tebu menjadi gula.

GR atau disebut juga gula kristal rafinasi (GKR) yang diproduksi di dalam negeri menggunakan bahan baku RS impor. Hasil pabrik gula rafinasi hanya boleh dijual langsung ke industri pengguna, hampir semua diserap oleh industri makanan dan minuman berskala besar.

Kualitas GR lebih tinggi dari GKP dan harganya pun lebih murah. Sayangnya, reulasi pula yang membuat industri kecil tidak bisa menikmati GR karena tidak ada distributor GR. Industri kecil mengalami diskriminasi, tidak bisa menikmati harga gula murah dengan kualitas lebih baik. Tidak hern industri kecil hanya jago kandang dan boleh semakin tidak bisa bersaing dengan produk impor yang bea masuknya nol persen.

Yang aneh, jika terjadi kelangkaan gula, pemerintah melakukan intervensi pasar dengan menggelontorkan gula rafinasi.

Sudah saatnya pemerintah membenahi total regulasi pergulaan. Tidak ada gunanya TPID kalau sekedar menjadi pemadam kebakaran.

 

 

Menteri yang Masih Saja Terus Bermimpi


Petugas Memeriksa Sapi Potong
KONTAN/Cheppy A. Muchlis

Pada Februari 2016 terjadi deflasi 0,09 persen dibandingkan bulan sebelumnya. Namun, harga beras dan daging sapi terus naik sekaligus menjadi penyumbang terbesar kenaikan harga-harga umum. Harga eceran rerata daging sapi di Indonesia pada Januari 2016 adalah Rp 104.120 per kg. Pada bulan yang sama, harga daging sapi di pasaran internasional 3,50 dollar AS per kg atau sekitar Rp 48.500 per kg dengan kurs rerata bulan Januari Rp 13.857 per dollar AS. Bahkan koran Kontan memberitakan harga daging sapi di pasaran bertahan tinggi di kisaran Rp 125.000 sampai Rp 130.000 per kg.

beef
Beef monthly international price (USD/kg). Source: World Bank
price-beef-bps
Beef domestic average retail price (Rp/kg). Source: BPS.

Untuk menurunkan harga daging sapi, terutama di Jakarta, pemerintah gencar mendatangkan sapi dari NTT dengan kapal khusus. Menteri Pertanian berjanji membeli sapi hidup dari NTT dengan harga lebih tinggi, dari yang sebelumnya Rp 25 ribu sampai Rp 26 ribu per kg menjadi Rp 28 ribu hingga Rp 31 ribu per kg. Sapi itu nantinya dijual di Jakarta dalam bentuk daging dengan harga Rp 85.000 per kg.

Ampuhkah tambahan pasokan sapi dari NTT untuk menurunkan harga daging sapi di Jakarta dalam jangka pendek? Menurut para ahli persapian di NTT, paling banter NTT hanya mampu memasok sapi ke Jakarta sebanyak 136 ekor per hari atau sekitar 9,1 persen dari kebutuhan sapi Jakarta per hari sebanyak 1.500 ekor. Itu dengan catatan sejumlah masalah lokal yang cukup pelik bisa dibenahi (“Stop Sistem Kuota Lokal,” Victory News, Jumat, 4 Maret 2016, hal. 1 dan 5). Sejauh ini, sapi yang sudah dikirim ke Jakarta dari NTT masih jauh dari 136 ekor per hari.

Menurut Kepala Dinas Kelautan, Perikanan dan Ketahanan Pangan DKI Jakarta, kebutuhan sapi Jakarta per hari 165 ton, yang mana 97 persen merupakan sapi impor. Pemerintah DKI Jakarta bertekad menaikkan pasokan sapi lokal menjadi 30 persen dalam 5 sampai 6 tahun ke depan. Jadi tidak bisa dalam jangka pendek.

Ada yang tidak sinkron antara ambisi pemerintah pusat dengan realitas di lapangan. Untuk menjaga keberlanjutan usaha peternakan sapi, pemerintah daerah NTT membatasi pengiriman sapi ke Jawa 65 ribu ekor per tahun ke pulau Jawa. Belakangan, kuota ke Jawa diturunkan dari 1.500 ekor per pekan menjadi 800 ekor per pekan. Berarti rata-rata sehari hanya 114 ekor. Jumlah itu untuk seluruh pulau Jawa. Kalau semua dikirim ke Jakarta, tentu alokasi ke Jawa di luar Jakarta bakal turun. Bagaimana pula dengan alokasi sapi dari NTT ke Kalimantan dan daerah-daerah lain? Bukankah selama ini peternak di NTT tidak mengalami masalah pemasaran? Selama ini tidak pula tendengar NTT mengalami excess supply (dengan relevant market mencakup seluruh wilayah Indonesia) sehingga harga sapi di NTT anjlok.

Tidak ada jurus “simsalabim” untuk menurunkan harga daging sapi dalam jangka pendek tanpa menambah pasokan nasional. Kalaupun dipaksakan lebih banyak sapi dari NTT digelontorkan ke Jakarta, bukankah alokasi sapi untuk NTT sendiri dan daerah sekitarnya yang selama ini dipasok dari NTT akan berkurang sehingga bakal meningkatkan harga daging sapi di sana? Jangan mengatasi masalah di Jakarta tetapi menimbulkan masalah di tempat lain.

Kalau hendak meningkatkan produksi sapi nasional, pemerintah perlu membenahi sisi pasokan, antara lain pembibitan dan ketersediaan pakan ternak. Kedua, pembenahan tata niaga di tingkat nasional dan daerah.***

Blog at WordPress.com.

Up ↑