Ketika berdialog dengan sejumlah menteri dan petinggi pemerintahan lainnya serta anggota DPR yang telah meloloskan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tujuan yang kerap terlontar dari mereka adalah untuk kemudahan berusaha. Mereka menyodorkan sejumlah praktik yang menyulitkan berusaha, antara lain: sangat banyak jenis perizinan, peraturan berbelit-belit dan tumpang tindih, dan daerah mempersulit pengurusan izin. Masalah klasik
Kategori: Sesat Pikir
Salah satu alasan utama pemerintah menghadirkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memacu investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja. Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud (investasi fisik), tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto
Rancangan undang-undang omnibus law telah diserahkan pemerintah kepada DPR Rabu lalu (12/1). Sudah banyak isinya telah terkuat ke publik. Substansi rancangan undang-undang tentang perpajakan praktis sama dengan versi yang telah cukup lama beredar luas. Sejauh ini materi perpajakan tidak menimbulkan kontroversi karena tidak langsung menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rancangan undang-undang cipta lapangan kerja.
Begitu banyak pencapaian bermakna yang telah dirasakan rakyat selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lihat juga Berhasilkah Pemerintah Jokowi?. Di samping pencapaian itu, memang ada beberapa perkembangan yang belum sesuai harapan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang anteng di sekitar 5 persen selama 2015-2019, jauh dari target 7 persen sebagaimana dicanangkan selama kampanye pilpres 2014 dan tercantum dalam RPJM
Kereta kencana yang dihela empat kuda jantan mengangkut penuh lampu kristal menuju tempat peristirahatan raja di puncak bukit. Medan yang dihadapi sepanjang perjalanan tidaklah mudah: jalan berkelok bertabur kerikil tajam, tidak ada lampu penerang jalan pada malam hari, tak jarang melalui jurang menganga di kedua sisi jalan, dan kala melalui jalan mendatar harus menembus hutan
Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo memulai debutnya dengan penuh determinasi. Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Dengan langkah itu, alokasi anggaran untuk belanja modal naik tajam, juga untuk pendidikan dan kesehatan. Rakyat pun sempat beberapa kali menikmati penurunan harga BBM ketika harga minyak mentah anjlok. Pemerintah
Daya beli (purchasing power) merupakan sekedar istilah, bukan teori. Menurut Oxford Dictionary of Economics, puchasing power adalah “The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, the purchasing power of money goes down.” Definisi tidak jauh
Kementerian Pertanian agak mirip dengan Presiden Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer. Kementan kerap menyanggah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar dengan mengajukan pendapat dan fakta versinya sendiri yang akurasi dan kredibilitasnya diragukan. Terakhir terkait dengan harga beras. Menurut Kementan, harga beras di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam,
Berita malam ini Presiden Banyak Salahnya terdiri dari 11 alinea. Dua alinea pertama merupakan pengantar. Alinea ke-3: “Pertama, kita tahu semuanya. Ekonomi dunia, ekonomi global sedang lesu, melambat. Perkiraan 4,3 persen turun di Bank Dunia, di IMF. Menurunkan jadi 3,1. Tahun depan diperkirakan masih melambat lagi. Ini tantangan yang sangat berat, yang mau tak mau harus kita
Wakil Presiden dan para petinggi pemerintahan, termasuk Presiden dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK, kerap mengatakan suku bunga harus turun. Hari ini (28/8) kembali Wapres mengatakan hal serupa: Bunga Deposito Harus Turun Agar Pasar Modal RI Lebih Menarik. Menurut Wapres, pasar modal baru menarik jika bunga deposito sekitar 5 persen. Kenyataannya, pasar modal kita sudah
faisal basri 