Pagi ini (3/9) pk. 09:30, Indef menyelenggarakan webibar bertajuk “Jalan Terjal Penerimaan Negara.” Perkiraan saya, teman-teman peneliti muda Indef bakal menyajikan data terakhir APBN, khususnya pos pemerimaan, serta analisis yang mendalam.
Saya menggunakan pendekatan yang mudah-mudahan melengkapi.
Berikut PowerPoint yang saya siapkan sebagai pengantar diskusi.
Lazimnya, bahan lengkap webinar akan diposting di laman Indef setelah acara berakhir. Bagi yang menginginkan format ppt, silakan hubungi Indef atau sampaikan alamat email di kolom komentar di blog ini.
Indonesia memilih utang menjadi salah satu pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19. Presiden Jokowi memutuskan hal ini ketika menerbitkan Perppu Corona pada akhir Maret lalu.
Utang memang menjadi masalah dilematis.
Satu sisi, pemerintah belum maksimal mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak, namun pengeluaran negara untuk pembangunan kian melonjak. Akhirnya, utang pun menjadi pilihan cepat.
Kini utang di era Pemerintahan Jokowi mencapai Rp5.796 triliun. Walaupun terjadi pergeseran utang dari negara dan lembaga kreditur untuk Indonesia menjadi Surat Berharga Negara, utang tetap menjadi masalah tersendiri.
Persoalan lainnya pun mengiringi: Penyaluran yang tepat dan beban utang.
Sejumlah kritik mengatakan apakah utang yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling bawah atau tidak. Lantas bagaimana dengan beban pembayaran utang di masa mendatang? Benarkah utang ribuan triliun itu akan menjadi beban sejarah sekaligus masa depan bagi generasi berikutnya?
Menteri BUMN dan sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir, sesumbar Ekonomi Indonesia lebih baik dari Singapura, Malaysia, dan Filipina. Alasannya sangat sederhana dan naif, yaitu kontraksi ekonomi di ketiga negara itu jauh lebih parah karena menerapkan lockdown. Erick Thohir mengklaim keputusan Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan lockdown atau karantina total sebagai keputusan yang sangat tepat.
Negara-negara yang menerapkan pembatasan sosial ketat berskala nasional tentu saja mengakibatkan aktivitas perekonomian sangat merosot, karena cara itu yang paling ampuh untuk menjinakkan pandemik COVID-19 sebelum tersedia vaksin.
Erick Tohir membandingkan kontraksi ekonomi Indonesia yang hanya 5,3 persen dengan kontraksi Singapura (13 persen), Filipina (16 persen) dan Malaysia (17 persen).
Karena hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lokal —tidak nasional— dan itu pun tidak dijalankan secara konsisten dan sudah diperlonggar ketika kasus terus naik, tentu saja masih banyak aktivitas ekonomi yang dengan leluasa terus berjalan di Indonesia. Akibatnya sangat fatal. Virus kian leluasa menjalan ke seantero negeri. Sudah 482 kapubapten/kota yang terjangkit atau 94 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada. Semua provinsi sudah terjangkit COVID-19.
Karena penanganan COVID-19 di Indonesia tergolong buruk dan kapasitas sistem palayanan kesehatan kita sangat tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina, maka angka kematian resmi di Indonesia akibat COVID-19 jauh lebih tinggi, yaitu 6.071 sampai hari ini. Jumlah kematian di Singapura hanya 27, Malaysia 125, dan Filipina 2.600. Case fatality rate (CFR) —jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus— Indonesia pun jauh lebih tinggi yaitu 4,42 persen dibandingkan dengan Singapura yang hanya 0,05 persen, Malaysia 1,36 persen, dan Filipina 1,65 persen.
Singapura dan Malaysia telah berhasil mengendalikan pandemik. Kasus harian di Singapura sudah cukup lama turun drastis dan sekarang hanya di bawah 100 kasus. Jumlah yang masih terjangkit (active cases) tinggal 4.585. Sementara itu, Malaysia hanya mencatat kasus kumulatif sangat rendah (9.175 kasus) dan sebagaian besar sudah sembuh. Yang masih dalam perawatan hanya 219 kasus. Tambahan kasus harian hanya puluhan.
Kasus di Filipina memang lebih besar dari Indonesia. Namun, Filipina lebih agresif dalam mengendalikan virus dengan melakukan testing yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Jumlah tes per satu juta penduduk di Filipina sebanyak 18.258, sedangkan Indonesia hanya 6.802. Diperkirakan Filipina akan lebih cepat menjinakkan COVID-19 ketimbang Indonesia.
Ketiga negara itu amat mengutamakan kesehatan publik dan nyawa manusia. Mereka benar-benar menjalankan prinsip saving lives is saving the economy. Sedangkan Indonesia menggunakan jargon “gas-rem” sebagaimana dikatakan Presiden. Itu ceminan kita tidak punya strategi yang terukur alias trial and error.
Kini, Singapura dan Malaysia telah memetik hasil dari kerja keras mengendalikan pandemik. Aktivitas ekonomi secara bertahap telah dibuka dengan indikator yang sangat terukur. Pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Singapura berpeluang lebih baik dari Indonesia. Tahun 2021 mereka bisa pulih dengan pola V-shaped recovery dan lebih pasti.
Sampai kini kasus baru di Indonesia masih menunjukkan peningkatan dan telah memasuki fase baru (bukan gelombang kedua, karena gelombang pertama pun belum jelas kapan mencapai puncaknya) dengan kasus harian di atas 2.000.
Tunjukkanlah sense of crisis yang tinggi. Pandemik tidak bisa dijinakkan dengan mengumbar pernyataan-pernyataan peripur lara. Jika perilaku pembuat kebijakan cuma sebatas membusungkan dana dengan menjustifikasi langkah-langkah yang telah mereka lakukan dan memaksakan ekonomi menjadi komandan, maka akhirnya ongkos ekonomi yang harus ditanggung bakal jauh lebih mahal. Pemulihan semakin tak pasti, karena ekonomi tak akan maju berkelanjutan di tengah pandemik yang belum terjinakkan.
Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 18
Benarkah ekonomi Indonesia sedang di ambang resesi? Jika iya, seberapa buruk dampaknya? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. —Redaksi Cokro TV.
Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 17
Menurut Ekonom Faisal Basri, saat ini rakyat lebih butuh bantuan daripada sembako. Apa yang mendasari klaim tersebut? Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV.–Redaksi Cokro TV
Foto: Ekonom senior, Faisal Basri saat menghadiri acara CNBC Indonesia Economic Outlook 2019. (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)
NEWS – Cantika Adinda Putri, CNBC Indonesia 11 July 2020 10:35
Jakarta, CNBC Indonesia – Ekonom Senior Faisal Basri memandang sense of crisis di tengah pandemi sepenuhnya adalah tanggung jawab Presiden Joko Widodo (Jokowi), pemotongan anggaran di sejumlah kementerian masih belum imbang.
Menurut Faisal, pemerintah semestinya bisa untuk memangkas anggaran Kementerian Pertahanan di bawah kepemimpinan Prabowo Subianto lebih signifikan lagi.
“Sense of crisis ini tanggung jawab Jokowi. Kenapa pemerintah memotong anggaran pertahanan tak signifikan. Hari gini [di tengah krisis pandemi covid-19], Kementerian Pertahanan satu-satunya yang memiliki anggaran di atas Rp 100 triliun,” jelas Faisal Basri dalam diskusi virtual, Jumat (10/7/2020) malam.
Untuk diketahui, untuk memenuhi kebutuhan strategisnya dalam menjaga keamanan NKRI, di dalam APBN 2020, Kementerian Pertahanan mendapatkan alokasi anggaran APBN terbesar di tahun 2020, yakni sebesar Rp 131 triliun, angka ini meningkat dari anggaran tahun lalu yang sebesar Rp 110 triliun.
Kemudian dalam kebijakan pemerintah refocusing anggaran, anggaran Menhan Prabowo, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, Anggaran Kemenhan kini menjadi Rp 117 triliun.
“Jadi mau pakai kebijakan apapun, defisitnya dinaikkan itu seperti menaruh air di ember yang bolong, bocor terus,” jelas Fasial.
Adapun untuk tahun anggaran 2021, Prabowo untuk Kemenhan telah mengajukan alokasi anggaran sebesar Rp 129,3 triliun. Nilai pagu anggaran Menteri Prabowo tersebut terungkap dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEMPPKF) Tahun 2021 yang bertajuk Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi.
Tertulis di dalam dokumen tersebut, pagu indikatif Kementerian Pertahanan TA 2021 adalah sebesar Rp 129,3 triliun.
Secara rinci, dokumen tersebut menjelaskan bahwa alokasi anggaran tersebut antara lain bersumber dari rupiah murni Rp113,1 triliun (87,5%), pagu penggunaan PNBP Rp2,1 triliun (1,6%), pagu penggunaan BLU Rp3,1 triliun (2,4%), dan SBSN Rp900 miliar (0,7%).
Kementerian Pertahanan beralasan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung pencapaian target prioritas pembangunan nasional bidang pertahanan.
Adapun, program-program tersebut meliputi program penggunaan kekuatan, program modernisasi alutsista dan non-alutsista dan sarana dan prasarana pertahanan, program pembinaan sumber daya pertahanan dan program profesionalisme dan kesejahteraan prajurit.
Akibat krisis kesehatan karera pandemik COVID-19, pendapatan negara anjlok. Berdasarkan prediksi terakhir (Perpres No.72/2020), penerimaan negara hanya Rp1.700 triliun, berkurang lebih dari Rp500 triliun dibandingkan dengan APBN 2020 sebesar Rp2.233 triliun. Sebaliknya, belanja negara naik dari Rp2.540 triliun menjadi Rp2.739 triliun. Akibatnya defisit APBN membengkak hampir tiga setengah kali lipat, dari Rp307 triliun menjadi Rp1.039 triliun. Dari hanya 1,76 persen PDB dalam APBN 2020 menjadi 5,07 persen dalam perubahan pertama (Perpres No.54/2020), lalu kian melebar dalam perubahan kedua (Perpres No.72/2020) menjadi 6,34 persen PDB.
Penyumbang defisit terbesar bukan karena lonjakan belanja negara, khususnya untuk menangani wabah COVID-19. Karena belanja negara hanya naik tak sampai Rp200 triliun, jauh lebih kecil ketimbang kemerosotan pendapatan negara sebesar lebih dari Rp500 triliun.
Sebetulnya defisit bisa diperkecil jika belanja yang tidak mendesak bisa dipotong lebih besar. Kita sedang mengalami kejadian luar biasa. Tunjukkan sense of crisis yang tinggi. Tak pantas anggaran Kementerian Pertahanan hanya dipangkas Rp9 triliun pada tahun 2020. Seakan-akan masalah sudah sirna tahun ini, tahun 2021 anggaran Kementerian Pertahanan rencananya dinaikkan lagi sebanyak Rp7 triliun menjadi Rp129 triliun. Agak kurang patut di tengah krisis kesehatan justru anggaran Kementerian Pertahanan paling tinggi dan satu-satunya yang di atas Rp100 trilun. Kita tidak bisa menaklukkan COVID-19 dengan persenjataan secanggih apa pun. Puasa sedikitlah setidaknya dalam dua tahun ini. Nanti kalau sudah normal kembali, modernisasi persenjataan, khususnya untuk TNI Angkatan Laut, bisa dipercepat.
Alokasi untuk Kementerian PUPR juga bisa dipotong lebih dalam. Proyek-proyek fisik cukup banyak yang bisa ditunda, bukan dibatalkan. Utamakan perlindungan atau penguatan sumber daya manusia, hindari pertambahan balita stunting yang masih sangat tinggi dan perbaiki gizi mereka, gencarkan imunisasi DPT dan campak untuk anak-anak di bawah usia satu tahun untuk meningkatkan daya tahan mereka menghadapi berbagai penyakit, lingkungan yang terus memburuk dan kualitas sanitasi yang belum memadai. Cakupan untuk dua jenis imunisasi ini sangat rendah bahkan paling rendah atau kedua terendah di ASEAN.
Ubah total senarai proyek strategis nasional, karena sejatinya prioritas harus berubah sebelum dan sesudah pandemik COVID-19.
Tambahan utang yang terlalu banyak dan mendadak bakal menimbulkan berbagai komplikasi serius. Masalah yang belum terselesaikan masih bertumpuk, jangan tambah lagi masalah-masalah baru. Apalagi perilaku business as usual masih sangat kental di kalangan birokrasi dan parlemen. Pemborosan terjadi di mana-mana seperti tercerminkan dari incremental capital-output ratio (ICOR) yang melonjak dan sangat tinggi dalam lima tahun terakhir dan tertinggi sepanjang sejarah serta tertinggi pula di ASEAN. Lihat Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros. Survei World Economic Forum memperkuat konstatasi ini. Birokrasi pemerintahan yang tidak efisien menduduki urutan kedua setelah korupsi yang membuat investor pening berbisnis di Indonesia.
Pada triwulan I-2020, subsektor tanaman pangan mengalami kontraksi paling parah (10,3 persen) setelah subsektor transportasi udara (13,3 persen). Ditinjau dari peranannya terhadap produk domestik bruto (PDB), subsektor tanaman pangan lebih besar ketimbang subsektor transportasi udara, masing-masing 2,82 persen dan 1,63 persen pada tahun 2019.
Namun, perlakuan pemerintah terhadap transportasi udara sangat besar sejak awal pandemik COVID-19, antara lain dengan memberikan rabat jumbo untuk tarif pesawat hingga kucuran dana Rp8,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Tbk) berupa Dana Talangan Investasi.
Tapi, apa yang diperoleh petani tanaman pangan yang sangat terpuruk? Tidak ada sama sekali.
Karena rakyat harus tetap makan padahal produksi merosot, maka impor pangan menunjukkan trend peningkatan, sehingga defisit perdagangan pangan terus naik. Lihat Lampu Kuning Impor Pangan.
Bukan hanya pangan yang defisit. Untuk produk manufaktur pun Indonesia mengalami defisit, lebih besar impor ketimbang ekspor. Migas juga demikian. Untuk jasa, kita selalu defisit, terbesar adalah jasa transportasi laut.
Jadi, dari mana kita membiayai triple deficits itu? Ya dari mana lagi kalau bukan dengan menguras kekayaan alam atau komoditas primer. Petik, jual; tebang, jual; keruk, jual.
Sungguh, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 sangat bias kota.
Ekonom senior dan pendiri INDEF, Faisal Basri akan membahas habis habisan soal efek corona ke Indonesia. Inilah perang dunia sesungguhnya. Faisal Basri mengatakan dampak dari virus corona yang makin mewabah ini semakin dahsyat di dunia, tanpa lockdown dan isolasi yang serius, RI bisa jatuh ke dalam bahaya. Simak wawancara Tim Redaksi CNBC Indonesia dengan Ekonom Senior dan pendiri INDEF, Faisal Basri dalam Podcast Cuap Cuap Cuan berikut.
