Kategori: Politik

Memahami Omnibus Law Cipta Kerja


Omnibus Law Cipta Kerja hadir tidak di ruang hampa. Juga tidak tiba-tiba muncul, melainkan berproses dan dengan motif tertentu. Kita akan tersesat di hutan belantara jika membahas pasal per pasal dan teksnya saja. Oleh karena itu kita perlu memahaminya secara utuh dengan mendalami konteksnya. Itulah yang menjadi pijakan saya dalam setiap diskusi di berbagai forum

Lanjutkan membaca

Ekonom Faisal Basri soal Korupsi setelah 75 tahun RI Merdeka: Masih Buruk (Video)


Pengantar Redaksi IDN Times Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha. Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times

Lanjutkan membaca

Oligarki dan Korupsi


Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.” Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang

Lanjutkan membaca

Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?


Siang hingga sore tadi (20/02), BEM UI menggelar diskusi publik bertajuk “Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?” di lobby Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya banyak belajar dari tiga pakar hukum, termasuk guru besar FHUI, Prof. Maria Farida Indrati. Materi dari para pembicara disa diunduh di sini: bit.ly/MateriDispubOmnibus.

Korupsi Mengancam Peradaban


Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi

Lanjutkan membaca

Upaya Menuju Indonesia Bersih (Part II-IV)


Diskusi Sabtu sore minggu lalu (25/1) bagian pertama (Part I) yang telah ditayangkan sebelumnya, tertera di sini: https://www.youtube.com/watch?v=mBYIFkH7T60 Selebihnya bisa dilihat di: Part II: https://www.youtube.com/watch?v=lHcA6eREnBk Part III: https://www.youtube.com/watch?v=-Z1HercmCfY Part IV: https://www.youtube.com/watch?v=MiA2vOAmB0c

Darurat Korupsi: Bahu-Membahu untuk Memeranginya


Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.” Kolaborasi seluruh elemen bangsa  dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK

Lanjutkan membaca

Oligarki, Ketimpangan, dan Korupsi


Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk. Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.

Lanjutkan membaca

Mafia Migas


Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja

Lanjutkan membaca