Catatan: Dua tahun lalu, Haris Munandar dan saya menerbitkan buku berjudul “Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa.” Dua puluh tiga tokoh bangsa kami kisahkan. Satu-satunya tokoh yang masih hidup kala itu adalah DR. Artidjo Alkostar. Sungguh hampir mustahil menemukan sosok pajabat tinggi sesederhana beliau. Kalimat terakhir kami dalam buku itu: “Panjang umur, Pak Hakim.” Ternyata Sang
Kategori: Corruption
Pengantar Redaksi IDN Times Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha. Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times
Pengantar Pada 14 Agustus 2020, IDN Times menyelenggarakan webinar dengan tajuk “Menjaga Indonesia: 75 Tahun Merdeka, Kok Masih Rajin Korupsi.” Penggalannya bisa disaksikan di atas. Ini tautannya: Kebocoran Lebih Banyak Saat Ini
Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.” Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang
Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi
Asuransi merupakan sektor vital dalam perekonomian. Ini yang menyebabkan permasalahan skandal gorengan seperti Jiwasraya dan Asabri harus segera dituntaskan. Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. Ini adalah Episode 2. Seutuhnya bisa diunduh di sini:
Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.” Kolaborasi seluruh elemen bangsa dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK
Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan
Kemarin (11/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seminar bertajuk “Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik” (“Fighting Corruption for Better Investment”). Seminar ini digelar antara lain untuk menjawab apakah benar pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK menghambat investasi sehingga keluarlah undang-undang KPK yang baru. Hampir semua kajian akademik menyimpulkan sebaliknya. Korupsi justru membuat investasi terganggu
Catatan: Surat terbuka kepada Presiden ini dipelopori oleh sahabat-sahabat kampus yang dimotori oleh Rimawan Pradiptyo (FEB UGM), Teguh Dartanto (FEB UI), Sonny Priarsono (FEM IPB), dan Arief Anshory Yusuf (FEB UNPAD). Naskah akademik menjadi roh dari surat terbuka ini, bisa diunduh di sini: *** Surat TerbukaRekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap
faisal basri 