Ekonom Faisal Basri soal Korupsi setelah 75 tahun RI Merdeka: Masih Buruk (Video)


Pengantar Redaksi IDN Times

Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha.

Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times pada 14 Agustus 2020 bisa dilihat di atas, dengan tautan berikut: Soal Korupsi Setelah 75 Tahun Merdeka.

Oligarki dan Korupsi


Gambar

Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.”

Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang merosot pasca pelemahan KPK dengan kehadiran Undang-undang KPK yang baru.

Keraguan saya ternyata luluh dan sirna. Acara berlangsung dengan lancar. Semua pembicara, termasuk Prof. Jeffrey Winters, pengarang buku Oligarki yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, leluasa menyampaikan pandangannya tanpa pembatasan sama sekali, bahkan mengkriitik KPK sekalipun.

Semoga KPK bisa terus menjalankan tugasnya yang kian berat dalam memberantas korupsi.

Isi lengkap acara ini bisa disaksikan di sini.

Bahan presentasi tersedia di laman KPK.

Korupsi Mengancam Peradaban


Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi melambat, dan iklim investasi yang tidak sehat. Awal Oktober lalu, integrito berbincang dengan ekonom senior, Faisal Basri tentang korupsi politik hingga korelasi korupsi dan ekonomi. Menurutnya, kejahatan luar biasa ini adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa dan bisa membuat negara ini bangkrut. Berikut petikannya:

Bagaimana dampak political corruption terhadap perekonomian negara?

Political corruption bisa membangkrutkan ekonomi. Karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti. Tidak ada checks and balances, kemudian terjadi systemic corruptionorganized corruption dan tiba-tiba ekonomi jadi bangkrut.

Korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kaum elite mengontrol pemerintah, ini yang bahaya. Akibatnya kaum elite yang mengatur sedemikian rupa agar negara membuka ruang hingga terjadi eksploitasi hingga monopoli. Korupsi bukan sekadar musuh KPK, tapi korupsi juga musuh untuk peradaban.

Mengapa korupsi bisa mengancam peradaban?

Korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak bisa lagi menyejahterakan Rakyat, malah memarjinalkan kekuatan rakyat. Pemusatan sumber daya ekonomi berada di tangan segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mencari perlindungan atau dukungan politik.

Analisis saya, mahasiswa ikut bersuara karena masa depan mereka terancam. Mereka bukan cuma memikirkan masa depan Indonesia, tapi mereka juga enggak mau hidup sengsara di masa depan. Makanya mereka mendukung penguatan KPK. Kalau tidak, sama saja menciptakan jalan tol proses perampokan itu.

Keberadaan KPK membuat ekonomi lemah, pendapat Anda?

Martin Wolf pernah menjelaskan tentang rentier capitalism, istilah dimana pasar dan kekuasaan politik memberikan individu dan pengusaha yang diistimewakan untuk mengeruk uang yang besar dari orang lain atau negara. Dengan begitu, pembangunan jadi rapuh.

Justru pertumbuhan ekonomi lemah bukan karena ada KPK, tapi ini menandakan bahwa KPK justru harus diperkokoh agar korupsi menjadi sedikit. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Kalau sekarang, karena korupsinya merajalela maka pengusaha-pengusaha yang muncul itu tidak siap bersaing. Makanya pengusaha itu pindah ke sektor yang tidak ada pesaing. Akibatnya, industri semakin sedikit dan melemah. Jadi ekonomi kita makin lemah karena korupsi. KPK bukan penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan akselelator pertumbuhan ekonomi.

KPK mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya?

Tugas KPK seperti The Narrow Corridor. Jadi kita harus bangun koridor sesempit mungkin agar manuver koruptor sedikit. Kita tidak mungkin memberantas korupsi sampai nol. Tapi yang kita bisa, mempersempit manuver mereka. Jadi kalau masih ada korupsi pun, bukan systemic corruption. Bukan korupsi yang membangkrutkan negara. Kalau enggak ada KPK, negara bangkrut.

Sejak terbitnya Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, KPK dapat menjerat korporasi. Apa dampaknya bagi dunia usaha?

Menakutkan untuk mereka yang berbisnis di grey area. Tapi, sebenarnya banyak pelaku bisnis yang kotor sudah capai melakukan cara curang. Mereka lapor ke saya tentang bisnis yang kotor. Pelaku bisnis kotor itu, untungnya banyak tapi bayar pajaknya sedikit. Untungnya banyak, dia bawa keluar negeri. Jadi sudah nyolong, untungnya dia bawa keluar negeri. Makanya korupsi itu dibilang extraordinary crime yang membangkrutkan negara.

Hanya pebisnis yang kotor yang memandang KPK itu musuh dia. Karena mereka harus tersingkir dari bisnis. Karena mereka sebenarnya enggak bisa bersaing. Tapi korporasi yang bersih akan senang karena bisnisnya jadi fair. Sehingga kalau ada tender, dia akan mengajukan harga terbaik, dengan kualitas terbaik, dan menang. Iklim bisnisnya semakin bagus dan dihargai.

Lihat negara-negara yang paling kaya, seperti Norwegia, Finlandia, Corruption Perception Indeksnya (CPI) paling tinggi. Kalau negara yang banyak bisnis kroninya, CPI-nya rendah, seperti Thailand, Rusia, Malaysia, dan Indonesia ada di nomor 7 di daftar The Crony Capitalism Index.

Di Indonesia, lebih banyak pebisnis yang curang atau yang jujur?

Saya enggak tahu. Tapi bisa dilihat perusahaan yang go public, yang saham-sahamnya blue chips di pasar saham. Biasanya mereka yang punya good governance. Perusahaan yang go public itu laporan keuangannya jelas dan terbuka. Tapi perbandingannya, dari 1.000 perusahaan besar menengah di Indonesia, hanya 30 yang go public. Secara umum bisa digambarkan betapa minimnya perusahaan yang punya good governance.

Mengapa KPK harus tetap kuat?

KPK harus kuat demi peradaban. Peradaban itu bukan cuma ekonomi, tapi juga bidang poltik dan lain sebagainya. KPK sudah terbukti efektif. Kurang lebih 200 kepala daerah dipenjara. Itu pun masih merajalela, enggak ada kapoknya. Karena hukumannya yang ringan dan dipenjara seperti di surga.

Makannya justru harus didukung. Jika KPK lemah, pengendalian terhadap korupsi akan semakin lemah. Sendi-sendi demokrasi akan kian rapuh, oligarki semakin kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang dan ketimpangan sosial akan semakin buruk.

Kalau KPK melemah, “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute- ly” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia emas pada 2045 dibayangi kabut yang pekat.

BIODATA

NAMA

Faisal Batubara

TEMPAT, TANGGAL LAHIR

Bandung, 6 November 1959

PENDIDIKAN

SMA Negeri 3, Jakarta

Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985)

Master of Arts (M.A) bidang ekonomi di Vanderblit University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (1988)

KARIER

(1985-1987) Anggota tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN

(2000) Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI

(1999-2003) Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta

(2014) Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas

(1997-sekarang) Editorial Board Quarterly Journal of the Indonesia Economy

PENGHARGAAN

(1996) Dosen teladan III Universitas Indonesia

(2003) Pejuang Antikorupsi 2003 dari Masyarakat Profesional Madani

(2005) FEUI Award 2005 dalam kategori prestasi, komitmen, dan dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.

Sumber: Majalah Integrito, Edisi 4 Tahun 2019, hal. 30-33.

Klik untuk mengakses Ed4_2019_Isi_preview.pdf

Darurat Korupsi: Bahu-Membahu untuk Memeranginya


9c6bb3de-793d-40c0-a83f-ea6ffe3cf4c3 copy

Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.”

Kolaborasi seluruh elemen bangsa  dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK di PTIK membuktikan UU KPK yang baru membuat KPK nyaris tak bergigi. Keberadaan Dewan Pengawas membuat penggeledahan tidak lagi efektif sebagaimana tercermin dari berita Kompas, Minggu, 12 Januari, halaman muka.

IMG_0399

Upaya pemberantasan korupsi sebetulnya sudah di jalan yang benar. Pencapaiannya cukup baik sebagaimana terlihat dari indeks persepsi korupsi. Pada tahun 1995, ketika pertama kali TI Corruption Index diluncurkan, Indonesia adalah negara paling korup di dunia. Peringkat Indonesia kala itu adalah ke-41 dari 41 negara yang disurvei, dengan skor 1,94 (rentang skor 0-10, nol terburuk, 10 terbaik; belakangan rentang skor menjadi 0-100). Oleh karena itu, pada garis hitam, angka Indonesia adalah 1 (satu), diperoleh dari 41 dibagi 41.  Survei untuk tahun 2018 posisi Indonesia naik menjadi 0,49, artinya Indonesia berada di kelompok 50 persen atas. Untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari kelompok 50 persen bawah. Kiprah KPK sangat menentukan kemajuan ini.

Screen Shot 2020-01-13 at 23.57.03

Dengan skor yang masih rendah (38), tentu saja upaya pemberantasan korupsi harus lebih gencar, bukan sebaliknya momentum menjadi sirna karena perlawanan dari power of state.  Di kawasan Asia Pasifik peringkat kita masih belum menggembirakan, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja.

Screen Shot 2020-01-14 at 00.15.38

Perbaikan terlihat pula dalam “control of corruption,” walaupun nilainya masih minus, namun kian mendekati sumbu nol.

Screen Shot 2020-01-14 at 00.18.52

Korupsi lambat laun telah merambah dari pucuk ke ranting, lalu ke cabang, kemudian ke batang, dan akhirnya merembet sampai ke akar kekuasaan. Tak pelak lagi, perlawanan pun semakin keras. Para aktor politik seakan memiliki musuh bersama yang harus dilemahkan. Mereka kian percaya diri karena power of the state menguat, sebaliknya power of society melemah. Kekuasaan kepolisian semakin eksesif dan represif, menguasai intelejen, birokrasi daerah (Mendagri), dan—yang paling ironis—KPK dipimpin jenderal polisi aktif yang kontroversial.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.00.49

Checks and balances melemah. Hubungan antara korporasi dan partai/kekuatan politik semakin erat. Cengkeraman power of state semakin kokoh karena mereka juga menguasai media, terutama televisi.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.10.38

Maka terjadilah kemunduran sistematis reformasi. Jika dibiarkan, penguasaan sumber daya ekonomi semakin terkonsentrasi. Pada tahun 2019, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 kekayaan nasional, tertinggi ketiga di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional, terburuk keenam dalam hal ketimpangan kekayaan.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.17.01

Kekayaan luar biasa segelintir orang itu karena mereka bagian dari elite atau memiliki akses bebas hambatan dengan kekuasaan, bukan karena kemampuan inovasi dan berdaya saing. Mereka jago kandang. Dua pertiga dari kekayaannya diperoleh dari praktik bisnis kroni atau dari sektor kroni (crony sectors). Oleh karena itulah the crony-capitalism index Indonesia masuk dalam kelompok 10 besar dunia, persisnya di peringkat ketujuh.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.20.23

Dana APBN diselewengkan, mulai dari proses di tingkat perencanaan. BUMN dijarah, dikerdilkan, diisi oleh petinggi-petinggi yang tidak kompeten. Satu demi satu skandal besar mulai terkuak, Jiwasraya contohnya. Lisensi diperjualbelikan. Undang-undang menghamba kepada vested interest. Kebijakan tidak mengutamakan kepentingan publik.

Semua itu bermuara pada angka ICOR (incremental capital-output ratio) yang tinggi dan cenderung meningkat. ICOR Indonesia di atas 6, sementara negara-negara tetangga hanya sekitar 3. Artinya, untuk menambah satu unit output di Indonesia butuh 6 unit modal lebih, di negara tetangga hanya butuh sekitar 3 unit modal.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.32.15

Padahal modal kita terbatas dan tax ratio sangat rendah dengan kecenderungan turun. Untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan, terpaksa berutang lebih banyak.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.37.38Utang pemerintah pusat per September 2019 telah mencapai Rp4,7 kuadriliun, meningkat 81 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2014.

Screen Shot 2020-01-14 at 01.53.44

Utang harus dibayar oleh generasi mendatang. Kekayaan alam yang dikuras besar-besaran membuat semakin sedikit yang tersisa bagi generasi mendatang. Maka generasi muda harus bersuara lebih lantang di barisan terdepan untuk melawan korupsi agar keadilan antargenerasi tertegakkan.

Darurat korupsi bisa diakhiri jika Presiden segera mengeluarkan PERPU tentang KPK dengan semangat memperkuatnya agar korupsi, yang merupakan musuh peradaban itu, terkerangkeng.

 

Kemunduran Sistematis Reformasi: Kajian Komprehensif tentang Dampak UU KPK yang Baru


Prof. Rimawan Pradiptyo merupakan salah satu inisiator utama penyusunan Surat Terbuka kepada Presiden bertajuk “Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian” yang dilengkapi dengan Kajian Akademik mendalam pada Oktober lalu. Surat Terbuka didukung oleh ratusan ekonom lintas-kampus seluruh Indonesia, khususnya dari fakultas ekonomi dan bisnis, peneliti dan aktivis NGO. Prof. Rimawan baru saja menuntaskan Regulatory Impact Assessment (RIA) terhadap Undang-undang No. 19/2019 (Revisi Undang-undang KPK). Kajian bisa diunduh di sini:

Kajian menghasilkan 14 kesimpulan:

  1. Tidak terdapat bukti yang menunjukkan isi UU 19/2019 menguatkan KPK
  2. UU 19/2019 justru berpotensi menciptakan state-captured corruption 
  3. Melemahkan fungsi penindakan KPK (detection rate dan conviction rate turun bahkan hilang pada beberapa hal): (a). Korupsi tetaplah sebagai kejahatan serius, namun KPK tidak diberi kewenangan menangani dengan cara-cara khusus, namun kewenangan dibatasi untuk menangani seperti kejahatan biasa;  (b) KPK tidak lagi menangani kasus korupsi yang menjadi perhatian masyarakat; (c) Kemampuan penyadapan, penggeledahan dan penyitaan dibatasi.
  1. Melemahkan fungsi pencegahan KPK karena pencegahan hanya akan efektif jika lembaga yang melakukan pencegahan memiliki kemampuan penindakan yang kredibel. 
  2. Status KPK menjadi ambigu, tidak lagi lembaga independent namun bagian dari eksekutif 
  3. SOP di KPK yang berlaku selama ini tidak akan berjalan efektif lagi, karena tidak didukung sistem insentif single salary system yang merupakan asumsi dasar dari SOP yang ada selama ini. 
  4. KPK akan menjadi sumber korupsi karena sistem insentif yang akan berlaku sulit membuat pegawai KPK untuk berintegritas (hazar moral dan adverse selection) 
  5. Reaksi dari calon koruptor perlu diwaspadai, karena pelemahan fungsi pendindakan dan pencegahan KPK akan mempengaruhi reaction function dari para calon koruptor. 
  6. Pemerintah dan rakyat adalah dua lembaga yang menanggung biaya terbesar dari UU 19/2019 ini. 
  7. Revisi UU yang dibutuhkan adalah terhadap UU Tipikor untuk mengakomodasi rekomendasi UNCAC, namun ternyata DPR justru melakukan revisi terhadap UU KPK 
  8. Dampak pelemahan KPK akibat UU 19/2019, membalik proses reformasi yang telah dilakukan 21 tahun terakhir kembali ke titik awal (back to square one
  9. Pelemahan KPK menciptakan sinyal yang keliru, sehingga investor yang tertarik berinvestasi justru investor yang tidak bertanggung jawab. 
  10. Dampak jangka panjang pelemahan KPK adalah peningkatan perilaku dan cara berfikir korup. 
  11. Pelemahan KPK akan memicu berbagai konflik agraria, kebakaran hutan dan lahan, serta kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh korupsi, akan meningkat.

Kajian ditutup dengan mengajukan tiga rekomendasi:

  1. Presiden hendaknya segera mengeluarkan Perppu untuk mencabut UU 19/2019 dan memberlakukan kembali UU 30/2002 tentang KPK.
  2. Jika penyempurnaan terhadap UU KPK akan dilakukan di masa datang, diperlukan kajian yang seksama dengan memanfaatkan evidence based policy dari berbagai disiplin ilmu
  3. UU Tipikor lebih urgent untuk segera disusun amandemen-nya mengingat UU Tipikor telah ketinggalan jaman dan pada banyak kasus justru menjadi sumber pemidanaan terhadap orang yang tidak bersalah.

Semoga kajian ini kian mempertebal kesadaran kolektif kita akan bahaya korupsi bagi masa depan Bangsa.

Korupsi dan Investasi


Kemarin (11/12), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar seminar bertajuk “Komitmen Anti Korupsi untuk Investasi yang Lebih Baik” (“Fighting Corruption for Better Investment”). Seminar ini digelar antara lain untuk menjawab apakah benar pemberantasan korupsi dan keberadaan KPK menghambat investasi sehingga keluarlah undang-undang KPK yang baru.

Hampir semua kajian akademik menyimpulkan sebaliknya. Korupsi justru membuat investasi terganggu dan tidak berkualitas.

Saya menyiapkan bahan presentasi untuk sesi diskusi putaran pertama, bisa diunduh di:

 

Surat Terbuka Kepada Presiden Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi


Catatan: Surat terbuka kepada Presiden ini dipelopori oleh sahabat-sahabat kampus yang dimotori oleh Rimawan Pradiptyo (FEB UGM), Teguh Dartanto (FEB UI), Sonny Priarsono (FEM IPB), dan Arief Anshory Yusuf (FEB UNPAD).

Naskah akademik menjadi roh dari surat terbuka ini, bisa diunduh di sini:

***

Surat Terbuka
Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian

Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo

Bapak Presiden yang kami hormati,
Amanah konstitusi seperti termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat, tidak akan tercapai jika korupsi marak di Indonesia. Pembentukan KPK adalah amanah reformasi sekaligus amanah Konstitusi. RUU KPK lebih buruk daripada UU KPK 2002 karena RUU KPK melemahan fungsi penindakan KPK, dan membuat KPK tidak lagi independen. Dampak pelemahan ini akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan menurunkan kredibilitas KPK dalam melaksanakan program-program pencegahan sehingga mengancam efektivitas program pencegahan korupsi.

Ilmu Ekonomi mengajarkan optimalisasi dan efisiensi alokasi sumber daya, namun korupsi menciptakan mekanisme sebaliknya. Kami para ekonom, sebagai akademisi, berkewajiban memaparkan dan memisahkan mitos dari fakta terkait dampak pelemahan penindakan korupsi terhadap perekonomian (naskah akademik terlampir). Sebagai ekonom, kami memfokuskan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.

Hasil telaah literatur yang kami lakukan menunjukkan: a) korupsi menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi; b) korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan; c) korupsi melemahkan pemerintahan dalam wujud pelemahan kapasitas fiskal dan kapasitas legal; d) korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing. Studi kami juga menunjukkan: a) argumentasi korupsi sebagai pelumas pembangunan mengandung tiga kelemahan mendasar dan tidak relevan untuk Indonesia; dan b) argumentasi penindakan korupsi menghambat investasi tidak didukung oleh hasil kajian empiris.

Hasil telaah literatur menunjukkan, korupsi mengancam pencapaian visi pembangunan nasional karena korupsi berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, menghambat pembangunan SDM, membebani APBN dan menyuburkan praktik aktivitas ilegal (shadow economy). Pencapaian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terancam akibat korupsi dan lemahnya aspek kelembagaan.

Bapak Presiden yang kami hormati,
Penindakan dan pencegahan korupsi bukan bersifat substitutif namun bersifat komplementer. Pencegahan korupsi oleh KPK tidak akan efektif ketika fungsi penindakan KPK dimarginalisasikan. KPK telah memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di sektor-sektor strategis seperti: kesehatan, pendidikan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peningkatan integritas pejabat negara dan membangun korporasi berintegritas. Peningkatan penerimaan negara meningkat akibat program-program pencegahan tersebut. Pelemahan KPK akan mengancam kinerja berbagai program pencegahan korupsi tersebut.

Selain korupsi berdampak negatif terhadap ekonomi, dampak lain korupsi adalah : a) mengancam eksistensi pemerintah, b) menyuburkan terorisme dan ekstrimisme, c) mendorong kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, d) menyuburkan budaya egois dan tidak jujur; e) meningkatkan kejahatan lain yang terkait dengan korupsi. Hasil kajian kami menunjukkan tingkat korupsi berkorelasi negatif dengan kualitas kelembagaan. Kendala utama pembangunan di Indonesia adalah aspek kelembagaan yang belum dibangun dengan seksama.

Pelemahan fungsi penindakan KPK akibat RUU KPK akan menghambat kinerja program-program pencegahan KPK. Dampak pelemahan KPK ternyata tidak banyak membebani KPK, namun justru membebani DPR, pemerintah dan masyarakat.

Didasarkan pada hasil telaah literatur tersebut, kami para ekonom yang bertandatangan di bawah ini mendukung Bapak Presiden melanjutkan komitmen meneruskan amanah reformasi untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Didasarkan hasil kajian, kami merekomendasikan sebagai berikut:

  1. a)  Memohon kepada Bapak Presiden untuk memimpin reformasi di berbagai sektor, mengingat sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi di berbagai negara;
  2. b)  Memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan RUU KPK atau semakin memperkuat KPK.

Atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih.

Jakarta, 16 Oktober 2019

Ttd

Daftar Ekonom Pendukung Rekomendasi:

1. Piter Abdullah (CORE)
2. Arti Adji (FEB UGM)
3. Vid Adrison (FEB UI)
4. Evi Noor Afifah (FEB UGM)
5. Prof. Lincolin Arsyad (FEB UGM) 6. Rumayya Batubara (FEB UNAIR). 7. Faisal Basri (FEB UI)
8. Meilanie Buitenzorgy (FEM IPB)
9. Teguh Dartanto (FEB UI)
10. Doni Dalimunthe (FEB USU)
11. Prof. Didin S. Damanhuri (FEM IPB)
12. Sahara (FEM IPB)
13. Wuri Handayani (FEB UGM)
14. Dwini Handayani (FEB UI)
15. Lukman Hakim (FEB UNS)
16. Tony Irawan (FEM IPB)
17. Prof. Hariadi Kartodihardjo (IPB)
18. Saiful Mahdi (FMIPA Unsyiah)
19. Chaikal Nuryakin (FEB UI)
20. Evita Pangaribowo (F Geografi UGM) 21. Arianto A. Patunru (ANU, Australia)
22. Yudistira Hendra Permana (Vokasi UGM) 23. Rimawan Pradiptyo (FEB UGM)
24. Prof. Sonny Priyarsono (FEM IPB)

25. BM Purwanto (FEB UGM)
26. Hengki Purwoto (FEB UGM)

27. Prof. Budy Resosudarmo (ANU, Australia)
28. Prof. Bambang Riyanto (FEB UGM)

29. Gumilang Aryo Sahadewo (FEB UGM)

30. Bhimo R. Samudro (FEB UNS)
31. Muhammad Ryan Sanjaya (FEB UGM)

32. Kresna Bayu Sangka (FKIP UNS)
33. Elan Satriawan (FEB UGM)
34. Prof. Hermanto Siregar (FEM IPB)

35. Martin Daniel Siyaranamual (FEB UNPAD)

36. Maman Setiawan (FEB UNPAD)
37. Ni Made Sukartini (FEB UNAIR)
38. A/Prof. Zulfan Tadjoeddin (WSU Australia)

39. Martua Sirait

40. Prof. Catur Sugiyanto (FEB UGM)

41. Akhmad Akbar Susamto (FEB UGM)

42. Basuki Wasis (IPB)
43. Sanjiwacika Wibisana (FEB UGM)

44. Prof. Tri Widodo (FEB UGM)

45. Firman Witoelar (ANU, Australia)
46. I Dewa Gede Karma Wisana (FEB UI)
47. M. H. Yudhistira (FEB UI)
48. Prof. Arief Anshori Yusuf (FEB UNPAD)

49. Amri Anjas Asmara (FEB UGM)
50. Giovani van Empel (FK UGM)
51. Ilmiawan Auwalin (FEB UNAIR)
52. Haerul Anam (FEB UNTAD)
53. Siti Aisyah Tri Rahayu (FEB UNS)
54. Nairobi (FEB UNILA)
55. Istiqomah (FEB Unsoed)
56. Jaka Sriyana (FE UII)
57. Muhammad Bekti Hendrianto (FE UII)

58. Prof. Syafrudin Karimi (FE Unand)
59. Tri Kunawangsih (FEB Trisakti)
60. Berly Martawardaya (FEB UI dan INDEF)

61. Vivi Alatas
62. Y. Sri Susilo (FBE UAJY/Atma Jogja)

63. Rahmatina A. Kasri (FEB UI)
64. Listya Endang Artiani (FE UII)
65. Sri Rahayu Hijrah Hati (FEB UI)
66. Enny Sri Hartati
67. Alin Halimatusadiah (FEB UI)

68. Mohamad Fahmi (FEB Unpad)

69. Yayan Satyakti (FEB Unpad)

70. Amelia Hayati (FEB Unpad)

71. Ekki Syamsulhakim (FEB Unpad)

72. Heriyaldi (FEB Unpad)

73. Bayu Kharisma (FEB Unpad)

74. Omas Bulan Samosir (FEB UI)

75. Esther Sri Astuti (INDEF)

76. Prof. Bustanul Arifin (UNILA)

77. Rizal E. Halim (FEB UI)

78. Rus’an Nasrudin (FEB UI)

79. Sri Awalia Febriana (FK-KMK UGM)

80. Ari Perdana (Independen)

81. Sari Wahyuni (FEB UI)

82. Hera Susanti (FEB UI)

83. Irfan Syauqi Baik (FEM IPB)

84. Estro D Sihaloho (FEB Unpad)

85. Fahmy Radhi (FEB UGM)

86. Nirdukita Ratnawati (FEB Universitas Trisakti)

87. Hermien Triyowati (FEB Usakti)

88. Prof. Werry Darta Taifur (FE Unand).

89. Dr. Hefrizal Handra (FE Unand).

90. Dr. Endrizal Ridwan (FE Unand).

91. Dr. Ambya (FEB Unila)

92. Sekar Utami Setiastuti (FEB UGM)

93. Erlangga Agustino Landiyanto (RISED)

94. Osni Erza (FEB Usakti )

95. Inayati Nuraini Dwiputri (FEB UM)

96. Wahyu Wisnu Wardana (RISED)

97. Oldy rotinsulu (FEB Unsrat)

98. Deniey A. Purwanto (FEM IPB)

99. Wisnu Setiadi Nugroho (FEB UGM)

100. Khalifany As-Shidiqqi (FEB-UMY)

101. Febrio Kacaribu (FEB UI)

102. Sigit Wibiwo (FEB UI)

103. Lydia Napitupulu (FEB UI)

104. Transna Putra (FEB UNCEN)

105. Rizal Yahya (FEB UMY)

106. Rizal Shidiq (Leiden Universiteit)

107. M. Rizal Taufikurahman (INDEF)

108. M. Fadli Hanafi (FEB UI)

109. Nazaruddin Malik (FEB UM Malang)

110. Mukhaer Pakkanna (ITB-AD Jakarta)

111. Ahmad Ma’ruf (FEB UM Yogyakarta)

112. Prof. Edy Suandi Hamid (FEB UII)

113. A. Budisusila (FE USD)

114. Setyo Budiantoro (Perkumpulan Prakarsa)

115. Syamsul Anam (FEB UHO)

116. Doni Satria (FE UNP)

117. Oskar Vitriano (FEB UI)

118. Salamah Wahyuni (FEB UNS)

119. Imam Asngari (FEB UNSRI)

120. Syofriza Sofyan (FEB Trisakti)

121. Poppy Ismalina (FEB UGM)

122. Abd Luky (AHBI)

123. Rachman Dano Mustafa (FEB UnKhair, Ternate)

124. Agus Salim (SBE Prasetia Mulya)

125. AM Rini Setyastuti (FBE UAJY)

126. Zuhairan Yunan (FEB UIN Syarif Hidayatullah)

127. Heri Sulistio (Kemitraan)

128. Rizal Rahman H. Teapon, S.E., M.Si (FEB UnKhair)

129. Dr. Mukhtar Adam, S.E., MM (FEB UnKhair)

130. Marwan Man Soleman, S.E., M.Si (FEB UnKhair)

131. Yuliana S. Kalengkongan, S.E., M.Si (FEB UnKhair)

132. Muhammad Faisal (CORE)

133. Nurul Hidayah, S.E., M.Si (FEB UnKhair)

134. Bakri Soamole, S.E., M.Si (FEB UnKhair)

135. Deni Pandu Nugraha (FEB UIN Syarif Hidayatullah)

136. Fadhil Hasan (INDEF)

137. M Bustom (Kemitraan)

138. Citra Pertiwi (RISED)

139. Eny Sulistyaningrum (FEB UGM)

140. Harmini (FEM IPB)
141. Ida Busneti (FEB Trisakti)

142. Jony Puspa Kusuma (FE UT)

143. Dyah Nirmalawati (FEB Perbanas)

144. Ahmad Fawaiq Suwanan (FEB UM)

145. Fajri Muharja (FE UNAND)

146. Dian Octaviani (FEB Trisakti)

147. Lyla Rachmaningtyas (FEB UNAIR)
148. Nenny Hendajany (FE USB)

149. Mubariq Ahmad (FEB UI)

150. DR. Sri Maryati (FEB UNAND)

151. Mulyanto (FEB UNS)

152. Fitri Hastuti (FEB UNPAD)

153. Prof Didik J. Rachbini (INDEF)

154. DR Fithra Faisal (FEB UI)

155. Ciplis G. Qoriah (FEB UNEJ)

156. Feriansyah (FEB Universitas Pertamina)

157. Ris Yuwono Yudo Nugroho (Universitas Trunojoyo)

158. Mirzalina Zaenal (FEB UNHAS)

159. Muhammad Djibril Tajibu (FEB UNHAS)

160. Ahmad Heri Firdaus (INDEF)

161. Prof. Candra Fajri Ananda (FEB UB)

162. Grisvia Agustin (FE UM)

163. Amiluhur Soeroso (STIPRAM)

164. Jahen F. Rezki (FEB UI)

165. Rizal Yaya, PhD (FEB UMY)

166. Albertus Girik Allo (FEB UNIPA)

167. Prof. Ridwan (FEB UNTAD)

168. Muh. Ahlis (FEB UNTAD)

169. Alimuddin Rauf (FEB UNTAD)

170. Retno Fitriani (FEB UNHAS)

171. Riki Relaksana (FEB UNPAD)

172. Titik Anas (FEB UNPAD)

173. Teguh Santoso

174. Wisnu Wibowo (FEB UNAIR)

175. Elfindri (FE UNAND)

176. Achmad Sjafii (FEN UNAIR)

177. Sri Undai Nurbayani (FEB UNHAS)

178. Dyah Titis Kusuma Wardani (FEB UMY)

179. Faiza Husnayeni Nahar (FEB UMY)

180. Susilo Nur Aji Cokro Darsono (FEB UMY)

181. Mufti Alam Adha (Perbankan Syariah UAD)

182. Dwi Santoso Pambudi (Perbankan Syariah UAD)

183. Pribawa E. Pantas (Perbankan Syariah UAD)

184. Priyono P. Prasetya (Perbankan Syariah UAD)

185. Riduwan (Perbankan Syariah UAD)

186. Akhmad Arif Rifan (Perbankan Syariah UAD)

187. Rofiul Wahyudi (Perbankan Syariah UAD)

188. Agus Susetyohadi (Perbankan Syariah UAD)

189. Romi Bhakti Hartarto (FEB UMY)

190. Dini Hariyanti (FEB Usakti)

191. A. Ratna Sari Dewi (FEB UNHAS)

192. Rudy Badrudin (STIE YKPN)

193. Suparmono (STIM YKPN)

194. Arief Ramayandi

195. Lucentezza Napitupulu (FEB UI)

196. Setia Mulyawan (UIN Gunung Jati)

197. Tri Oldy Rotinsulu (FEB UNSRAT)

198. Majang Palupi (FE UII)

199. Prof. Heru Kurnianto Tjahjono (FEB UMY)

200. Diah Setyawati (FEB UMY)

Dukungan masih terus mengalir.

[Dimutakhirkan pada 17 Oktober 2019, pk. 20:52]

Perpu KPK: Kebebasan Tak Datang dari Langit


Daron Acemoglu dan James Robinson, pengarang buku Why Nations Fail yang sangat berpengaruh itu, baru saja menerbitkan buku The Narrow Corridor.

Buku ini bisa membantu kita untuk memahami betapa penting kehadiran Perpu KPK oleh Presiden Jokowi untuk memelihara demokrasi yang sehat dan kehadiran pembangunan inklusif di Tanah Air tercinta.

Partai pemenang Pemilu 2019 hanya memperoleh 19 persen kursi DPR. Sekalipun tiga partai terbesar bergabung membentuk grand coalition, jumlah kursi mereka (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya 42 persen—masih jauh untuk menguasai parlemen.

Sekalipun lanskap kekuatan politik di Indonesia semakin terdispersi, ada kecenderungan oligarki politik menguat. Budaya oposisi belum tumbuh. Kedua kubu dalam Pilpres 2019 cepat mencair dan kerap seia-sekata dalam menyikapi berbagai persoalan. Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Mereka juga sepakat untuk “memperlemah” KPK yang merupakan musuh bersama mereka. Jika Gerindra diakomodasi dalam kabinet mendatang, kekuatan oposisi semakin tak bertaji.

Tak ada kubu penguasa dan oposisi dalam berbagi kekuasaan. Empat dari lima pimpinan BPK yang baru diisi oleh mantan anggota DPR yang gagal berlaga dalam pemilu, dari kedua kubu. Berbeda dengan lima tahun sebelumnya yang mana kubu Prabowo menyapu bersih pimpinan DPR, kali ini mereka sepakat berbagi, juga dalam mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Semua partai yang terwakili di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR.

Pimpinan KPK mendatang telah mereka pilih, yang prosesnya sarat kontroversi. Mereka juga tampaknya sepakat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh jadi bertujuan untuk memperkokoh oligarki.

Diadaptasi dari Acemoglu dan Robinson, The Narrow Carridor, 2019.

Tak pelak lagi, pendulum pada peraga di atas berayun ke kiri yang bias ke pengokohan cengkeraman power of the state, sebaliknya power of society cenderung melemah. Garis melengkung atas akan bergeser ke kiri mendekat ke sumbu vertikal. Dengan demikian koridor antara dua garis lengkung melebar, membuat kemampuan bermanuver power of the state kian leluasa.

Akibatnya, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam. Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.

Koridor di antara dua garis lengkung harus dipelihara harus tidak melemah, apalagi jika mengarah ke kanan. Upaya itu semoga akan berhasil jika kita mampu lambat laun mengubah extractive political institutions menjadi inclusive political institutions dan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institution. Setiap rintangan untuk mewujudkannya harus kita enyahkan.

[Diperbarui pada 13 Oktober 2019, pk. 20:10]