Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Memacu Investasi


Salah satu alasan utama pemerintah menghadirkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memacu investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja.

Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud (investasi fisik), tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto (PDB).

Kenyataannya investasi di Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi, lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, dan Brazil serta hampir sama dengan India. Pada peraga di bawah, hanya Vietnam yang pertumbuhan investasinya lebih tinggi dari Indonesia.

Karena pertumbuhan investasi lumayan tinggi itulah membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat, bahkan lebih tinggi ketimbang rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendapatan menengah-atas.

Di ASEAN, Indonesia juaranya. Tak ada yang lebih tinggi dari Indonesia.

Hanya China yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, China menyadari aras investasi mereka sudah terlalu tinggi. Banyak pabrik kelebihan kapasitas. Akhirnya China banting stir. Mereka menyalurkan investasinya ke luar negeri. Di dalam negeri, mereka memacu konsumsi masyarakat agar lebih banyak menyerap produksi dalam negeri sehingga ketergantungan pada ekspor bisa dikurangi. Pemerintah China tak mau lagi menekan buruh dengan upah murah. Buat apa menyenangkan konsumen dunia dengan menawarkan barang-barang murah tetapi menekan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hasilnya terlihat pada peraga di atas. Porsi investasi dalam PDB di China menunjukkan penurunan cukup signifikan dalam sewindu terakhir.

***

Porsi investasi dalam PDB mencapai rekor tetinggi justru tercapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa justru Presiden Jokowi menafikan keberhasilannya yang cukup fenomenal itu?

Jadi, nyata sekali Presiden keliru mengatakan investasi terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan “tidak nendang”. Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tak memiliki pijakan kuat.

Kekeliruan yang terus dibiarkan melahirkaan banyak kekeliruan baru. Yang paling fatal adalah pandangan yang mengatakan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu KPK harus dilemahkan. Maka Undang-undang KPK harus direvisi. Pembisik menang. Sekarang KPK tak lagi bertaji untuk menjaring korupsi di pusaran kekuasaan, terutama dalam bentuk korupsi kebijakan. Oligarki leluasa semakin mencengkeram dengan menguasai kekayaan sumber daya alam lewat praktik pemburuan rente berskala besar.

Padahal, yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Sedangkan urusan ketenagakerjaan berada urutan kesebelas. Alih-alih memperkuat posisi KPK, malahan KPK dilemahkan.

Masih banyak indikator yang menunjukkan investasi di Indonesia jauh dari “memble”. Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara yang paling menjanjikan. Walaupun turun dari posisi teratas pada tahun2013, posisi kelima di dunia cukup menjanjikan.

Survei yang dilakukan majalah terpandang The Economist yang berpusat di London menunjukkan hampir separuh responden berencana meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia berada di posisi ketiga di Asia setelah China dan India.

Di mata China, Indonesia kian menarik. Jika pada tahun 2013 dan 2015 Indonesia di urutan ke-44 dalam China Going Global Investment Index, dalam survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak tajam menjadi ke-26.

Publikasi tahunan UNCTAD terbaru, World Investment Report 2020, kian membuktikan reputasi Indonesia cukup menonjol. Indonesia bertengger di kelompok top-20 di dunia untuk urusan foreign direct investment (FDI). Di ASEAN, hanya Indonesia dan Singapura yang masuk kelompok top-20 dunia.

Padahal, Indonesia bisa dikatakan jual mahal terhadap investor asing. Dan, yang luar biasa, selama ini Indonesia tak pernah sangat bergantung pada investasi asing.

Secara sadar Indonesia memasang kawat berduri tertinggi ketiga di dunia setelah Filipina dan Saudi Arabia.

Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan enyahkan kawat berduri yang menyelimuti pagar. Tak perlu bom atom Omnibus Law, cukup dengan melongggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction.

***

Pak Jokowi sebetulnya mengeluhkan pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung beringsut dari 5 persen. Target Pak Jokowi 7 persen. Padahal, kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Slogannya saja: kerja, kerja, kerja. Presiden rajin menjelajah ke seantero negeri. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Inflasi terendah sepanjang sejarah. Angka kemiskinan berhasil ditekan sampai hanya satu digit yang tak pernah terjadi sejak merdeka. Ketimpangan sebagaimana diukur dengan nisbah Gini (Gini ratio) juga turun ke aras di bawah 0,4, yang berarti ketimbangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY sempat di atas 0,4 (tekimpangan sedang).

Investasi yang merupakan ujung tombak utama pertumbuhan mencapai aras tertinggi, juga terjadi di era Jokowi.

Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?

Masalah paling mendasar adalah investasi besar tetapi hasilnya kecil. Inilah yang harus dijawab dan dicarikan obat mujarabnya.

Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi tetapi mengapa berat badannya tidak naik. Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu.

Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi perekonomian. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Korupsi merampas hak rakyat sehingga rakyat tetap loyo.

Cacing bisa juga berupa praktik antipersaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN, tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Proyek-proyek tanpa dibekali perencanaan yang memadai.

Cacing yang lebih berbahaya adalah para investor kelas kakap yang dapat fasilitas istimewa dari penguasa. Investasi mereka sangat besar, tetapi hampir segala kebutuhannya diimpor, puluhan ribu tenaga kerja dibawa dari negara asal dan tidak menggunakan visa kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor sehingga pengusaha dalam negeri yang memasok investor asing itu menderita luar biasa.

Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keistimewaan. Proyek-proyek mereka dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status itu mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk, tak perlu menggunakan komponen dalam negeri. Mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Dan, yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan sampai 25 tahun. Pajak pertambahan nilai (PPN) pun dibebaskan.

Kasus kasat mata adalah puluhan proyek smelter dari China yang bisa dibaca dalam tulisan di blog ini dengan judul Presiden Dibohongi Mentah-mentah.

Praktik-praktik tak terpuji itulah yang bermuara pada ICOR (incremental capital-output ratio) yang sangat tinggi. Di era Jokowi ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang kurun waktu Orde Baru sampai era SBY reratanya hanya 4,3. Artinya, selama pemerintahan Jokowi-JK, untuk menghasilkan tambahan satu unit output, diperlukan tambahan modal 50 persen lebih banyak. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya, ICOR Indonesia pun tertinggi di ASEAN.

Jika Pak Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7 persen sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7 persen otomatis akan tercapai.

*****

Presiden Dibohongi Mentah-mentah


“Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini  akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia,  dan produsen teknologi di masa depan.”

Kutipan di atas adalah salah satu alinea dari naskah pidato Presiden Joko Widodo pada Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Sidang Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka HUT ke-75 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, 14 Agustus 2020.

***

Indonesia memiliki cadangan bijih nikel terbesar di dunia. Hampir seperempat cadangan nikel dunia berada di dalam perut bumi Indonesia.

Produksi bijih nikel Indonesia mengalami peningkatan sangat tajam pada tahun 2012 dan 2013 akibat rencana pemerintah akan melarang ekspor bijih mineral mulai 2014. Oleh karena itulah produksi 2014-2016 anjlok karena fasilitas pengolahnya belum siap.

Ekspor betul-betul nihil selama tahun 2015-2016. Pemerintah melonggarkan ketentuan larangan ekspor sehingga ada realisasi ekspor bijih dan konsentrat nikel (HS 2604) sebanyak 4,9 juta ton tahun 2017, 19,8 juta ton tahun 2018, dan 32,4 juta ton tahun 2019.

Larangan ekspor bijih nikel kembali diberlakukan mulai 1 Januari 2020, dipercepat dari yang tadinya ditetapkan mulai 2022. Tarik ulur kebijakan larangan ekspor ini tentu saja sangat memukul perusahaan penambang nasional yang sudah mulai bersiap diri membangun fasilitas smelter. Tak ayal, perusahaan-perusahaan smelter dari China yang paling siap memanfaatkan peluang emas karena harga bijih nikel domestik anjlok akibat larangan ekspor. Perusahaan smelter leluasa membeli bijih nikel dengan harga hanya sekitar separuh dari harga internasional.

***

Perusahaan smelter dari China kian berbondong-bondong datang ke Indonesia karena menikmati fasilitas luar biasa dari pemerintah, mulai dari tax holiday, nihil pajak ekspor, tak bayar pajak pertambahan nilai, boleh membawa pekerja kasar sekalipun tanpa pungutan 100 dollar AS per bulan bagi pekerja asing. Mereka bebas mengimpor apa saja yang dibutuhkan. Tak pula harus membayar royalti tambang. Mereka bebas menentukan surveyor dan trader yang bertindak sebagai oligopsoni menghadapi pemasok bijih nikel. Semua fasilitas itu tidak mereka nikmati di negara asalnya.

Tentu saja Indonesia sangat diuntungkan jika terjadi peningkatan proses nlai tambah di dalam negeri. Industri berbasis bijih nikel bisa berkembang pesat hingga menghasilkan produk akhir atau semi-akhir berupa baterai, plating, dan logam campuran berbasis nikel (nickel based alloy), pipa las tahan karat, dan batang baja tahan kerat. Produk-produk itu digunakan oleh banyak sektor usaha, antara lain konstruksi kapal, otomotif, pertahanan, rel kereta api, peralatan rumah tangga, alat kesehatan, migas, bangunan, dan banyak lagi.

Pidato Presiden benar adanya bahwa kita telah berhasil mengolah bijih nikel menjadi ferro nikel, stainless steel slab, dan lembaran baja. Namun, beberapa produk itu sudah cukup lama telah dihasilkan di dalam negeri, antara lain oleh PT Antam (Persero) di Pomalaa, PT Valle di Sorowako, dan PT Indoferro di Cilegon.

Namun, sampai sekarang tidak ada fasilitas produksi untuk mengolah bijih nikel menjadi hidroksida nikel (kadar nikel (Ni) 35 persen sampai 60 persen) dan nikel murni berkadar 99,9 persen yang menjadi bahan utama menghasilkan beterai.

Perusahaan-perusahaan smelter yang menjamur belakangan ini baru mencapai sekitar 25 persen menuju produk akhir, jadi tidak bisa dikatakan telah menjalankan industrialisasi atau menjadi ujung tombak industrialisasi di Indonesia. Kalau menggunakan istilah hilirisasi, perjalanan menuju hilir masih amat panjang.

Perusahaan-perusahaan smelter itu pada umumnya mengekspor produk seperempat jadi ke negara asalnya. Di sana diolah lebih lanjut, kemudian diekspor ke Indonesia, misalnya untuk kebutuhan sektor migas dan otomotif.

Bapak Presiden, jadi sebenarnya yang terjadi adalah praktik pemburuan rente besar-besaran. Belum ada sama sekali pijakan untuk mengembangkan bijih nikel menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Belum ada rute menuju ke sana. Indonesia sejauh ini hanya dimanfaatkan sebagai penopang industrialisasi di China dengan ongkos sangat murah dibangdingkan kalau kegiatan serupa dilakukan di China.

Nilai tambah yang kita nikmati tak sampai 10 persen dari keseluruhan nilai tambah yang tercipta dari model hilirisasi sekarang ini. Itu pun kebanyakan dinikmati oleh para pemburu rente di dalam negeri.

Model yang “aneh” seperti ini sangat kecil kemungkinannya bisa memperbaiki defisit transaksi berjalan sebagaimana Bapak Presiden dan kita semua harapkan.

*****

“Sesat Pikir” Omnibus Law


hukumonline.com

Begitu banyak pencapaian bermakna yang telah dirasakan rakyat selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lihat juga Berhasilkah Pemerintah Jokowi?

Di samping pencapaian itu, memang ada beberapa perkembangan yang belum sesuai harapan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang anteng di sekitar 5 persen selama 2015-2019, jauh dari target 7 persen sebagaimana dicanangkan selama kampanye pilpres 2014 dan tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019.

Momentum akselerasi pertumbuhan tampaknya belum kunjung menghampiri. Bahkan dalam satu setengah tahun terakhir kembali cenderung melemah.

Padahal, kurang usaha keras apa lagi. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Presiden telah menjelajah seantero negeri hingga ke pelosok dan daerah terdepan (perbatasan) yang sebelumnya terabaikan. Sovereign rating Indonesia telah menembus investment grade. Semua agensi pemeringkat dunia telah menyematkan status Indonesia satu notch  di atas batas investment grade.

Kemudahan berbisnis membaik luar biasa. Tadinya peringkat ease of doing business (EODB) Indonesia di posisi ke-114 (2014). Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2018 Indonesia meloncat ke peringkat ke-72. Dua tahun terakhir memang turun, tetapi hanya satu peringkat.

Semua unsur dari indikator tata kelola atau penadbiran (governace) menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir. Peran pemerintah semakin efektif. Sampai tahun 2015, indiktor government effectiveness selalu di zona negatif, yang dapat diinterpretasikan bahwa “kehadiran pemerintah lebih banyak mengganggu ketimbang membantu”. Tiga tahun terakhir sudah masuk zona positif, bahkan pada 2018 menunjukkan perbaikan pesat menjadi 0,18.

Perbaikan signifikan terjadi pula pada indikator regulatory quality sekalipun masih di zona negatif. Dalam pengendalian korupsi pun terjadi kemajuan yang konsisten. Indikator ini yang masih negatif menandakan bahwa korupsi masih menjadi virus berbahaya dan oleh karena itu pemberantasan korupsi harus semakin gencar dan KPK harus diperkuat.

Salah Diagnosis?

Presiden kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Presiden memandang investasi jeblok. Masih menurut Presiden, kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”. Presiden juga mengeluhkan tak ada satu pun perusahaan yang merelokasikan pabriknya dari China ke Indonesia sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat dengan China.

Kenyataan bicara lain. Kinerja investasi Indonesia tidak “buruk-buruk amat”. Pertumbuhan investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir masih di atas pertumbuhan PDB.

Jika dibandingkan dengan beberapa negara, pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi ketimbang Malaysia, Afrika Selatan, dan Brazil. Dua negara terakhir tergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Russian Federation, India, China, dan South Africa). Dibandingkan dengan China sekalipun, pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi.

Pangsa investasi dalam produk domestik bruto (PDB) sudah tergolong sangat tinggi. Di era Jokowi-JK justru mencapai aras tertinggi sepanjang sejarah dan konsisten tinggi serta lebih tinggi dari negara berpendapatan menengah-rendah dan negara berpendapatan menengah-tinggi sekalipun.

Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun. Memang Indonesia kalah dengan China, namun China sudah mengalami kecenderungan menurun. Mereka kelebihan investasi sehingga harus repor-repot menciptakan proyek-proyek besar di luar negeri lewat “One Belt, One Road” initiative.

Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang “diusir”. Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing: saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia).

Begitu pun, asing masih saja cukup antusias berinvestasi di Indonesia. Di Asia, Indonesia paling diminati setelah China dan India.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 (2017) menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.

Investasi dari China mengalir cukup deras, sedemikian kasat mata. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index.

Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar —jauh untuk dikatakan buruk.

Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan.

Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law.

Rendahnya investasi asing itulah yang mebuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup.

Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi turun terus, mengakibatkan impor minyak membengkak. Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat.

Meningkatkan Kualitas Investasi

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen.

Bagaimana hendak meningkatkan ekspor kalau investasi mesin dan peralatan relatif rendah. Bandingkan dengan negara emerging market lain yang investasi mesin dan peralatannya jauh lebih tinggi.

Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, tak usah didorong-dorong pun investasi akan dilakukan oleh dunia usaha.

Investasi masih terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit.

Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian. Bagaimana perekonomian hendak berlari lebih cepat jika detak jantung lemah.

Bahkan masih jauh dari pulih dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.

Enyahkan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali.

Jangan sampai yang dicari nun jauh di sana tak tergapai, yang dalam genggaman terbang.

[Diperbarui pada 19 Januari 2020, pk. 21:30.]