Presiden: “New Normal!!!” Apa Iya?


rebecaschiller.com
rebecaschiller.com

Harian Kompas hari ini (29/11) mewartakan pidato Presiden pada acara Pertemuan Tahunan Bank Indonesia kemarin. “Presiden menyampaikan, situasi saat ini adalah situasi normal baru. Banyak perbedaan dan pergeseran yang mengubah perekonomian dunia dan nasional. Pada periode harga komoditas yang tinggi, pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa mencapai 17 persen. Namun, saat ini konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93 persen.”

 

Perekonomian dunia dan Indonesia memang telah banyak berubah.

Dalam tataran makroekonomi misalnya, sejumlah ekonom meyakini Phillips curve yang menjelaskan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran tak lagi hadir atau setidaknya meredup di Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Tidak semua ekonom mengamini, antara lain Olivier Blanchard dan Janet Yellen. Muncul pula fenomena secular stagnation  sebagaimana dikemukakan Lawrence Summers yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi rendah beriringan dengan inflasi rendah dan suku bunga rendah di negara-negara maju. Yang tidak sepakat pun cukup banyak. Jika beberapa fenomena baru belum beroleh konsensus, apatah lagi cara menanganinya.

phillips_curve

Telah hadir pula Revolusi Industri IV dan era ekonomi digital. Jika fenomena makroekonomi baru sebatas terjadi di negara-negara maju, era ekonomi digital telah merasuk ke seluruh penjuru dunia. Inilah pesan penting Presiden Joko Widodo. Kita sudah memasuki era baru: pola pikir harus berubah dan pendekatan pembangunan pun harus berubah.

Betapa penting memahami perubahan dalam konteks. Kita potret dulu persoalan mendasar yang menghadang dan akar masalahnya. Apakah kita sudah berada di jalur yang benar sehingga yang dibutuhkan adalah penguatan dan percepatan atau kita berada di rel yang salah.

Kembali ke ucapan Presiden. Data menunjukkan sepanjang sejarah Indonesia merdeka, pertumbuhan konsumsi rumahtangga hampir mencapai 17 persen hanya sekali, yakni pada 1981. Sejak 1979 sampai 1981 konsumsi rumah tangga tumbuh dua digit. Tetapi setelah itu anjlok menjadi 3,4 persen. Pertumbuhan dua digit hanya terjadi sekali  sebelumnya pada 1974 dan setelahnya pada 1995. Boom komoditas memang menjadi pemicunya. Namun, boom komoditas terakhir hanya mampu mendongkrak pertumbuhan konsumsi rumahtangga ke aras tertinggi 5,5 persen pada 2012-2013.

cp
Sumber: Bank Dunia

Setelah krisis ekonomi 1998 pertumbuhan konsumsi rumahtangga tak pernah menembus 6 persen. Pada periode yang sama, pertumbuhan konsumsi rumahtangga di China dan India relatif jauh lebih tinggi dari Indonesia. Bahkan, China menikmati pertumbuhan rerata 11,1 persen selama 1991-2016 (data yang tersedia hanya sejak 1991). Sementara itu, India menunjukkan akselerasi pertumbuhan konsumsi rumahtangga.

Dibandingkan dengan Filipina dan Malaysia pun, pertumbuhan konsumsi rumahtangga Indonesia kerap lebih rendah. Tampak jelas pola di Indonesia mendatar, seolah kekurangan tenaga untuk mengakselerasi.

c

Jangan-jangan pola Indonesia menunjukkan ketidaknormalan sudah sejak lama, sebelum fenomena baru dunia sekalipun.

Banyak faktor di balik fenomena ganjil yang dialami Indonesia. Antara lain adalah transformasi struktural yang tidak mulus atau tidak mengikuti pola normal. Industrialisasi meredup ketika kita belum mencapai tingkat matang berindustri. Pekerja informal lebih banyak ketimbang pekerja formal. Pekerja di sektor pertanian masih dominan sedangkan peranannya di dalam produk domestik bruto turu lebih cepat. Akibat dari semua itu, nisbah pajak rendah dan bahkan terus turun.

Perlu cetak biru baru bagi Indonesia agar terhindar dari middle income trap.

Presiden berjanji menawarkan strategi baru setelah melakukan akselerasi pembangunan infrastruktur.

 

 

Faisal Basri Kritik ‘Kawin Paksa’ Holding BUMN Tambang


Setyo Aji Harjanto , CNN Indonesia | Selasa, 28/11/2017 15:39 WIB
Faisal Basri Kritik 'Kawin Paksa' Holding BUMN TambangEkonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap, PT Indo Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan.

Inalum nantinya menaungi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Faisal Basri menilai, Inalum tidak cocok karena perusahaan tersebut bergerak di bidang Industri atau hilir bukan bergerak di bidang tambang (hulu).

“Jadi ini mah kawin paksa namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, jadi ini argumennya enggak ada yang lain, kecuali dia 100 persen milik negara kok. Ini maksa banget menurut saya,” jelas Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).

Ia menambahkan, hal ini terkesan dipaksakan karena Inalum memiliki struktur pasar yang berbeda dengan perusahaan tambang yang dibawahinya. Menurut Faisal, struktur pasar dari alumunium, alumina, bauksit, dan batu bara tidak dapat disamakan.

“Batu bara orientasinya ekspor dan dalam negeri, alumunium juga orientasinya ekspor dan dalam negeri, bauksit sebagian besar diekspor. Jadi struktur pasarnya beda. Kalau dipaksakan jadi aneh,” terangnya.

Menurut Faisal, sebaiknya Inalum disinergikan dengan industri yang bergerak di hilir, seperti dengan industri yang memanfaatkan hasil alumunium, contohnya industri pesawat dan mobil.

Holding BUMN tambang efektif berlaku pada 29 November 2017 mendatang setelah pengalihan saham pemerintah pemerintah pada Bukit Asam , Antam dan Timah ke Inalum.

Faisal mengimbau pemerintah harus memiliki acuan yang jelas dalam membentuk Holding BUMN.

“Walaupun tidak ada kewajiban, alangkah baiknya diuji secara akademik, kemudian best practice dilaksanakan dengan baik. Lebih baik konsepnya jelek tapi konsisten, daripada bagus tapi tidak konsisten,” terang Faisal. (gir)

Sumber: https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128103700-85-258549/faisal-basri-kritik-kawin-paksa-holding-bumn-tambang/

 

Rongrongan Baru: Defisit Migas


Print
reforminer.com

Cadangan devisa akhir Oktober 2017 turun hampir 3 miliar dollar AS dibandingkan akhir September 2017. Penurunan cadangan devisa itu antara lain karena Bank Indonesia mengamankan nilai tukar rupiah agar tidak merosot lebih dalam pasca Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dua bulan berturut-turut pada Agustus dan September, sehingga depresiasi rupiah hanya 1,7 persen pada bulan Oktober 2017.

Tekanan terjadi pula karena berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan bersih. Lalu lintas modal menikmati peningkatan surplus tertolong oleh peningkatan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment).

Tekanan baru muncul dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Sudah memasuki bulan kelima harga minyak mentah terus merangkak naik. Harga rerata harian minyak keranjang OPEC (OPEC basket price) pada November hingga akhir minggu lalu sudah bertengger di atas 60 dollar AS per barrel. Dibandingkan harga rerata harian bulan Juni sudah naik 34 persen.

price

Sementara itu pemerintah telah mengumumkan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya permintaan BBM di dalam negeri terus naik tanpa adanya koreksi harga. Karena produksi dalam negeri bergeming, maka impor minyak mentah dan BBM meningkat.

Akibatnya, defisit minyak, terutama BBM, melonjak. Selama Januari-Oktober 2017 impor defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai 11,8 miliar dollar AS, naik 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sudah lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2016 sebesar 11 miliar dollar AS. Sampai akhir tahun ini defisit minyak berpotensi mendekati atau bahkan melebihi defisit tahun 2015 yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.

Defisit minyak Januari-Oktober 2017 sudah melampaui penerimaan devisa dari turis asing Januari-September 2017 sebesar 9,4 miliar dollar AS dan tahun 2016 sebesar 11,2 miliar dollar AS. Kementerian Pariwisata mengklaim tahun ini sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar.

migas

Sedemikian besarnya defisit minyak, sehingga surplus gas tidak bisa menutupi defisit minyak, sekedar separuhnya sekalipun. Secara keseluruhan, perdagangan migas defisit 6,7 miliar dollar AS selama Januari-Oktober 2017.

Gairah Menabung Meningkat, Investasi Sebaliknya


norwichcreditunion.org.uk
norwichcreditunion.org.uk

Ada fenomena kurang lazim terjadi sejak Oktober 2016. Pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan melonjak dari hanya 3,15 persen pada September 2016 menjadi 8,4 persen sebulan kemudian. Setelah itu menembus dua digit dan terus bertahan di kisaran 10 persen dan naik ke aras tertinggi menjadi 11,69 persen pada September 2017.

Peningkatan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito berjangka) sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kenaikan tabungan masyarakat. Pada triwulan II-2016, porsi pendapatan masyarakat yang ditabung sebesar 18,60 persen. Pada triwulan yang sama tahun 2017 naik menjadi 20,77 persen. Data yang dilansir Mandiri Institute mengindikasikan peningkatan tabungan dari 20,6 persen pada Juli menjadi 21,1 persen pada Agustus 2017.

Sebaliknya, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan kecenderungan menurun dengan selalu di aras satu digit selama 21 bulan berturut-turut. Pada September 2017 pertumbuhan  kredit kembali turun cukup tajam menjadi 7,86 persen dari 8,26 persen pada bulan sebelumnya. Dengan kecenderungan seperti itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit hanya 8 persen pada akhir tahun ini.

credit

Tak ayal, loan-to-deposit ratio (LDR) mengalami penurunan, dari 91,7 persen pada September tahun lalu menjadi 88,7 persen pada September 2017. Tiga bulan terakhir LDR terus turun. Uang masyarakat semakin banyak yang mengendap di perbankan.

Rilis Badan Pusat terakhir melunjukkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau sederhananya sebut saja investasi, paa triwulan III-2017 naik cukup tajam menjadi 7,11 persen dari 5,35 persen pada triwulan II-2017. Mengingat kredit perbankan cenderung turun, maka boleh dikatakan yang menopang pertumbuhan investasi adalah belanja modal pemerintah, sehingga menyelamatkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 tetap sedikit di atas 5 persen.

Apa gerangan yang terjadi dengan investasi swasta yang masih lemah padahal peringkat kemudahan berbisnis sudah tiga tahun naik sangat tajam? Boleh jadi ada faktor politik yang juga memengaruhinya.

Indonesia Economic and Tourism Outlook 2018


baliCatatan: Hari ini (17/11), komunitas pariwisata Bali menggelar acara ITO 2018 Hospitality Talk dengan tema “Indonesia Outlook 2018: Leveraging Creativity through Digital Emotional Media Revolution in Tourism Industry,” di Ayodya Resort, Nusa Dua.

Bahan yang saya siapkan untuk acara pagi ini merupakan pemutakhiran data (terutama data neraca pembayaran triwulan III yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia) serta beberapa tambahan dari bahan presentasi acara serupa di Jakarta pada awal November.

Bagi yang berminat, silakan tengok presentasi dalam bentuk pdf:

20171117-ITO_Hospitality_Talk-tourism_outlook

 

Tantangan Meningkatkan Penerimaan Devisa Netto Sektor Pariwisata


Mount Bromo - 10 of The Best Indonesia Tourist Attractions
captureindonesia.com

Pada tulisan sebelumnya (14/11), ditunjukkan penerimaan devisa dari tulis asing yang datang ke Indonesia menunjukkan peningkatakan dari tahun ke tahun tanpa henti, tidak seperti pendapatan ekspor komoditas yang berfluktuasi seperti roller coaster. Data yang dipublikasikan oleh Bank Indonesia ini lebih rendah ketimbang yang disampaikan oleh Kementerian Pariwisata.

Di sisi lain, pengeluaran devisa yang dibelanjakan oleh pelancong Indonesia di luar negeri juga menunjukkan kecenderungan meningkat sejak 2013 dibandingkan dengan tiga tahun sebelumnya, walaupun tidak secepat devisa yang masuk.

t3

Jika kita menelaah lebih dalam, tampak ada kecenderungan pengeluaran turis asing per kapita mengalami penurunan. Sebaliknya, pengeluaran turis Indonesia di luar negeri menunjukkan peningkatan.

capita

Ada baiknya promosi untuk turis domestik lebih digencarkan mengingat sedemikian banyak obyek wisata di dalam negeri yang bisa dikunjungi yang tak kalah menarik ketimbang obyek wisata di luar negeri.

 

Pertumbuhan di Kawasan Timur Indonesia Melambat


Pemerintah sangat gencar membangun kawasan timur Indonesia. Namun, justru laju pertumbuhan di kawasan itu mengalami perlambatan. Di semua pulau/kelompok pulau (Sulawesi, Bali dan Nusa Tenggara, serta Maluku dan Papua) pertumbuhan ekonomi menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Yang paling melorot adalah Bali dan Nusa Tenggara. Sementara itu, meskipun mengalami penurunan, Sulawesi masih tumbuh di atas rata-rata nasional dan sekaligus tertinggi.

kti

Sumatera dan Jawa sangat mendominasi dalam pembentukan PDB nasional. Sejak 2010, dominasinya nyaris tidak berubah, sekitar 80 persen. Kaimantan mengalami penurunan, demikian pula dengan Maluku dan Papua. Sebaliknya, Bali dan Nusa Tenggara menunjukkan peningkatan.

pulau

 

 

Sedikit Koreksi untuk Menteri Pariwisata


t-0Tak diragukan lagi, pariwisata Indonesia tumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir. Wisatawan mancanegara telah menembus 10 juta pada 2015. Setahun berikutnya tumbuh dua digit (12,6 persen) dan Januari-September tahun ini kian mengakselerasi dengan pertumbuhan tahunan (year-on-year) sebesar 25 persen. Tiga bulan tersisa tahun ini diperkirakan turis asing akan bertambah sekitar 3,5 juta sampai 4 juta.

t-1

Kinerja sektor turisme sudah menonjol  dan memperoleh pengakuan dari dalam negeri maupun luar negeri. Kerja keras pemerintah pusat dan daerah telah membuahan hasil nyata, tanpa harus dibumbui dengan penggunaan indikator yang salah kaprah.

Salah satu contoh yang menunjukkan salah kaprah adalah dengan mengklaim sektor pariwisata bakal menjadi penyumbang devisa terbesar mulai tahun ini. Saya mendengarkan langsung presentasi Menteri Pariwisata pada awal bulan ini. Salah satu peraga yang ditampilkan adalah sumbangan pariwisata berada pada posisi ketiga selama 2013-2015 dan naik ke peringkat kedua pada 2016.

t-2

Pertama, membandingkan sumbangan sektor pariwisata dalam penerimaan devisa dengan ekspor komoditas atau barang tidaklah apple to apple. Di dalam sektor pariwisata terkandung berbagai produk seperti hotel, restoran, transportasi udara, dan mungkin banyak lagi. Sedangkan komoditas ekspor yang diperbandingkan bersifat tunggal. Ada kemungkinan  tumpang tindih di situ.

Sektor lain bisa pula mengklaim seperti sektor pariwisata. Misalnya sektor industri kreatif.

Jika kecenderungan seperti itu semakin menjamur, penerimaan devisa Indonesia menggelembung, lebih besar atau jauh lebih besar dari yang tercatat resmi di neraca pembayaran Indonesia yang diterbitkan oleh Bank Indonesia.

Data yang disampaikan oleh Menteri Pariwisata saja sudah berbeda dengan data Bank Indonesia.

Menurut data Kementerian Pariwisata, pada tahun 2016 sektor pariwisata menyumbang devisa sebanyak 12,2 miliar dollar AS. Sementara itu, data Bank Indonesia untuk tahun yang sama hanya 11,2 miliar dollar AS.

t3

Kedua, yang dihitung oleh Kementerian Pariwisata hanya devisa yang masuk. Padahal kian banyak orang Indonesia yang melancong ke luar negeri. Menurut survei turisme global yang dilakukan Visa, turis Indonesia berniat melancong lebih jauh, lebih lama, dan lebih banyak pengeluaran per kunjungan. jadi ada baiknya indokator sumbangan devisa pariwisata menggunakan konsep neto. Jika demikian, sumbangan netto sektor turisme dalam penerimaan devisa pada 2016 hanya 3,7 miliar dollar AS, jauh lebih rendah ketimbang batubara dan minyak sawit yang praktis tidak ada impornya.

Memang sumbangan netto sektor pariwisata masih positif. Berbeda dengan ekspor migas yang menduduki posisi teratas hingga 2015, tetapi nilai impornya lebih banyak, sehingga sumbangan netto migas sudah negatif.

Ketiga, mungkin karena khilaf, sumbangan sektor listrik (electricity) pada peraga yang disampaikan menteri Pariwisata menduduki posisi keenam selama 2014-2016. Rasanya kita belum pernah mengekspor listrik. Dari penelusuran terhadap data ekspor, sangat boleh jadi itu bukan listrik, melainkan ekspor kendaraan bermotor dan komponennya (kode HS 87).

Semoga presentasi Pak Menteri di kemdian hari akan jauh lebih akurat.

Selamat bekerja dan sukses selalu untuk dunia pariwisata Indonesia.

 

Kritik Faisal Basri Soal Target Pajak dan Kondisi Ekonomi


fb
Ari Saputra/detikcom

Senin 30 Oct 2017, 12:42 WIB

Eduardo Simorangkir – detikFinance

Jakarta – Tahun ini target penerimaan pajak pemerintah adalah Rp 1.307,6 triliun, dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 1.385,9 triliun. Target ini dinilai ketinggian.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target pajak yang telah dicanangkan pemerintah sangat tidak masuk akal.

Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi di tengah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus turun, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan yang dimiliki pemerintah.

“Ingin didorong spending berbasis pajak tapi unfortunatelylingkungan strategisnya sedang buruk. Betapa lemahnya database perpajakan itu,” katanya dalam Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Lingkungan strategis yang buruk tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat dari tahun ke tahun. Dan di saat yang bersamaan, rasio pajak juga terus turun.

Tax ratio harusnya enggak boleh berubah. Tapi penerimaan pajak relatif turun, padahal ingin digenjot,” ujarnya.

Faisal juga menyatakan soal masih rendahnya angka penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Persentasenya baru 46,7% dari PDB. Padahal di negara lain sudah berada di atas 100%.

“Dibanding negara-negara lain yang sudah di atas 200%, kita masih 40%-an. Mudah-mudahan dengan adanya fintech bisa naik, setidaknya mendekati 60% seperti sebelum krisis. Sehingga laporan bisa lebih akurat,” tutur Faisal.

Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor Indonesia juga masih menunjukkan penurunan terhadap PDB. Angka ekspor dan impor yang menurun tersebut juga menyumbang menurunnya basis pajak.

“Dan kita satu-satunya negara di dunia yang turun. Jadi taxable base-nya menurun, baik ekspor atau impor. Ekspor turun dari 29% ke 19%, impor turun dari 24% ke 18%. Itu sudah terjadi selama 16 tahun terakhir secara konsisten turun terus. Mungkin ada selundupan (enggak bisa dipajakin),” sambungnya.

Indikator lainnya yang menunjukkan pelemahan sumber penerimaan adalah masih besarnya angka pekerja informal di Indonesia yang notabene tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jumlahnya mencapai 70% sehingga hanya 30% yang bisa menjadi objek pajak.

“Jadi 70% masyarakat Indonesia itu extreme poor, moderate poor, dan vulnerable, yang hampir pasti enggak punya NPWP. Jadi kelas menengah sampai ke economy secure itu hanya 30% yang feasible dipajakin,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur hingga penugasan ke BUMN terkait proyek-proyek nasional berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

“Harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Padahal harga minyak sudah 4 bulan naik. Dan menurut Perpres, 3 bulan sekali ditinjau. Tapi subsidinya tidak naik di APBN, tapi ditanggung ke Pertamina. Demikian juga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Untuk Papua saja sudah rugi Rp 800 miliar. Semua ditanggung Pertamina, Pertamina untungnya melorot, akhirnya pajak perusahaan dan kontribusi ke negara melorot,” papar Faisal.

“PLN juga sudah 2 tahun tarif listrik tidak naik. Harga energi primer naik. Keuntungan turun, pembayaran PPh 2 BUMN besar ini melorot. Jadi basis pajaknya dibikin kerdil oleh pemerintah sendiri. Ini yang kita tidak sadari,” tambahnya.

Penerimaan pajak pun akhirnya terus berkurang seiring dengan memburuknya lingkungan strategis yang menjadi objek kena pajak tersebut. Meskipun pernah mencapai 107%, namun hal itu lebih dikarenakan adanya melonjaknya harga komoditas. Namun di dua tahun terakhir, penerimaan melorot hingga ke angka 82%. Bahkan di 2016, realisasi tanpa tax amnesty itu hanya 74%.

“Jadi bukan sebetulnya salah dari pajak. Tapi ambisi yang terlalu menggebu. Dan semua menteri sekarang memberikan justifikasi bahwa Pak Jokowi benar, bukan malah mengingatkan. Jadi kesehatannya mandek. Ekonomi tumbuh 5%. Padahal yang stanting ada 27,2%, yang berat badan di bawah usia masih sekian belas persen. Masih ada 9,2% bayi yang lahir di bawah standar. Bagi saya itu lebih penting daripada infrastruktur, karena memanusiakan manusia. Kasihan jadinya pajaknya,” tukasnya. (eds/wdl)

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3705608/kritik-faisal-basri-soal-target-pajak-dan-kondisi-ekonomi

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑