Saya baru pertama kali berjumpa dan berdiskusi dengan Mas Gita Wirjawan ketika diundang untuk mengisi podcast yang ia asuh: Endgame. Banyak topik yang dibahas secara mendalam. Waktu merembet tak terasa hingga senja menjelang. Mas Gita piawai menggali dan menggali hingga tuntas hingga tak ada lagi yang menggantung. Pertanyaan-pertanyaannya sangat tajam dan tak terduga, membuat saya
Kategori: Public Policy
Ratusan triliun mereka keruk isi perut Ibu Pertiwi. Penguasa diam membisu. Penguasa mengobral bijih nikel, menetapkan harga hanya sekitar seperempat dari harga di negeri mereka sendiri. Tak pelak lagi, mereka berbondong-bondong ke sini. Kalau perlu pindahkan pabrik smelter nikel di negerinya. Bisa jadi mesin bekas yang dipindahkan itu diakui sebagai mesin baru, harganya digelembungkan agar seolah-olah
Sudah dua tulisan tentang lonjakan harga minyak goreng di blog ini, masing-masing berjudul Ulah Pemerintahlah yang Membuat Harga Minyak Goreng Melonjak dan Di Balik Lonjakan Harga Minyak Goreng. Posting yang ketiga ini adalah wawancara dengan Narasi TV, berlangsung pada 5 Februari 2022. Semoga semakin memperjelas duduk parkara lonjakan harga dan kelangkaan mintak goreng. Hasil wawancara
Sore hari ini, Rabu, 16 Februari 2022, saya diundang oleh Partai Gelora dalam acara Gelora Talks Edisi #34 bertajuk “Minyak Goreng Langka, Ada Apa?” Bahan yang saya persiapkan untuk acara ini bisa diunduh di bawah ini:
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, harga minyak goreng pada Desember 2021 naik 34 persen dibandingkan Desember tahun sebelumnya. Pada Desember 2020 harga eceran minyak goreng Rp15.792 per liter, sedangkan pada Desember 2021 sudah mencapai Rp21.125 per liter. Banyak berita menuduh lonjakan harga minyak goreng akibat ulah pengusaha. Bahkan ada yang menengarai terjadi praktik kartel oleh
Nota Keuangan dan RAPBN 2022 yang disampaikan Presiden kepada DPR pada 16 Agustus lalu menjadi sajian pahit dalam menyongsong hari kemerdekaan ke-76. Dalam naskah itu tertera pada akhir tahun 2022 utang pemerintah pusat akan mencapai Rp8,11 kuadriliun. Ini berarti kenaikan luar biasa dibandingkan pada akhir pemerintahan SBY-JK sebesar Rp2,61 kuadriliun atau kenaikan lebih dari tiga
Pada 1 Juli 2021, saya diundang oleh Pusat Kajian Pertanian Pangan & Advokasi (PATAKA) dalam webinar bertajuk “Dampak RUU KUP terhadap Industri Strategis Nasional.” Kalangan pengusaha perunggasan resah RUU ini bakal berdampak pada usaha mereka mengingat produk mereka tergolong sembako yang selama ini tidak dikenakan PPN. Pembahasan saya bisa diaksed di Youtube pada menit 50:00.
Sejak zaman Kolonial hingga tahun 1967, Indonesia merupakan negara pengekspor gula, bahkan sempat sebagai pengekspor gula terpandang, nomor dua setelah Kuba. Bertahun-tahun gula menjadi sumber penerimaan ekspor terbesar bagi penjajah Belanda. Sentra produksi utama adalah Jawa Timur di sepanjang Sungai Brantas. Kini Jawa Timur masih tetap dominan, menyumbang sekitar separuh dari produksi gula nasional. Ironinya,
Sudah genap setahun wabah COVID-19 secara resmi melanda Indonesia dan jumlah kasus terkonfirmasi telah menembus satu juta warga sejak 26 Januari 2021, namun tak kunjung hadir strategi untuk memerangi dan menjinakkannya. Padahal, perang melawan pandemi jauh lebih pelik ketimbang perang konvensional. Negara-negara maju dengan kemampuan persenjataan paling canggih sekalipun sempat limbung dibuatnya. Dalam peperangan konvensional
[Diperbarui dan ditambahkan pada 17 Maret 2021 ⏱06:29] Tak ada halilintar, tak ada guruh, tiba-tiba pemerintah hendak mengimpor beras dalam jumlah cukup besar tahun ini–satu juta ton, separuhnya untuk meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dan separuh lagi untuk memenuhi kebutuhan Bulog. Rencana impor beras itu dipaparkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian minggu lalu. Bahkan Menteri
faisal basri 