Category Archives: Public Policy

Urusan Beras Jangan Ditambah Ruwet

Baru saja awal tahun ini Kementerian Pertanian mengklaim harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang di India, Thailand, dan Vietnam. Kalau benar begitu, harga rerata beras di Indonesia tergolong sangat murah kalau tidak hendak dikatakan termurah di dunia. Menjelang akhir pekan … Continue reading

Posted in Agriculture, Public Policy, Salah Kaprah | 2 Comments

APBN dan Utang: Lebih Baik Tingkatkan Kewaspadaan dan Redam Ambisi Jangka Pendek

Setelah melalui penantian panjang hampir genap dua dasawarsa, akhirnya perusahaan pemeringkat Standard and Poor’s (S&P) kembali memberikan status investment grade dengan menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia. Selengkapnya lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P. Pertimbangan utama S&P meningkatkan peringkat Indonesia … Continue reading

Posted in Ekonomi Politik, Makroekonomi, Public Policy, Uncategorized | 2 Comments

Menghindari Kutukan Siklus Krisis “20-Tahunan”

Dua puluh tahun setelah merdeka, Indonesia mengalami krisis politik besar dan berdarah yang membawa keruntuhan rezim Orde Lama. Perekonomian morat marit. Laju inflasi meroket ke aras 650 persen. Kelangkaan barang sangat masif. Dua dekade berikutnya kembali terjadi krisis besar. Krisis … Continue reading

Posted in Development, Ekonomi Politik, Public Policy | 4 Comments

Quiz Produk Makanan dan Minuman

Jika mengunjungi pasar swalayan atau minimarket, kita dengan mudah menemui kuaci yang diolah dari biji bunga matahari dengan kemasan berbahasa Indonesia. Susuri rak demi rak, kita akan menemukan beragam cemilan. Untuk jenis kacang-kacangan, berjejer produk Garuda dan Dua Kelinci. Keduanya … Continue reading

Posted in Food & beverages, Industri, Manufactures, Public Policy, Tata Niaga | 8 Comments

Prospek Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty

Program pengampunan pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Antusiasme masyarakat tergolong luar biasa. Sampai akhir batas waktu program, tercatat satu juta lebih jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH). Nilai harta yang dideklarasikan mencapai 4.866 triliun, sekitar 40 persen Produk Domestik … Continue reading

Posted in Fiscal Policy, Public Policy | 6 Comments

Populisme dan Nasionalisme sebagai Kedok Pemburuan Rente

Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN). Tengok saja konsep … Continue reading

Posted in Mining, Political Economy, Public Policy, Salah Kaprah | 3 Comments

Mau Tumbuh Lebih Tinggi? Jangan “Grusa-grusu”

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor dan impor. Porsi terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Komponen terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto atau invetasi. … Continue reading

Posted in Capital Market, Development, FDI, Financial Sector, Public Policy | 2 Comments