Bocor


 

enterprise-cio.com

Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.

Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.

Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.

Bocor dalam Perekonomian

Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.58.35.png

Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.

Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.

Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.

Pengertian Bocor

Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.

Bocor APBN

Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.

Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.

Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.

Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.

Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.

Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).

Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.

Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.

Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.42.57.png

Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.

Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.

Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.

Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.

Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.

Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.

Praktek Pemburuan Rente


Impor migas kerap kali disoroti sebagai biang kerok kenaikan defisit transaksi berjalan Indonesia di tahun 2018. Tapi ternyata ada banyak hal menarik yang terjadi di balik menciutnya surplus di transaksi nonmigas.

Kenaikan impor beberapa komoditas seperti beras, gula, dan garam membawa banyak pertanyaan. Tanpa ada kenaikan permintaan yang besar, kenaikan impor dalam jumlah besar itu patut diduga sebagai praktik perdagangan yang menumpuk keuntungan super besar. 

https://tv.kontan.co.id/video/kEAfhNu95r8?&ch=

Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk & Benalu di Lingkungan Dekat Presiden


waystocap.com

Defisit perdagangan (ekspor barang minus impor barang) sangat jarang terjadi. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia hanya mengalami tujuh kali defisit perdagangan, yaitu tahun 1945, 1952, 1961, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2018 baru lalu. Di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai tahun 1950, nilai ekspor dan impor masih di bawah satu miliar dollar AS, sehingga walaupun defisit, nilai defisitnya sangat rendah untuk bilangan sekarang. Defisit perdagangan tahun 1945 senilai 103,6 juta dollar AS, tahun 1952 sebesar 13,5 juta dollar AS, dan tahun 1961 hanya 8,0 juta dollar AS.

Selama setengah abad kemudian, transaksi perdagangan luar negeri Indonesia selalu menikmati surplus. Defisit perdagangan kembali terjadi tiga tahun berturut-turut selama kurun waktu 2012-2014. Penyebab utamanya ialah kemerosotan harga komoditas ekspor dan melonjaknya impor bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2013 defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai rekor tertinggi senilai 27,6 miliar dollar AS.

Namun, defisit perdagangan 2018 yang terparah sepanjang sejarah Indonesia merdeka tergolong ganjil. Penyebab utamanya bukanlah lonjakan impor BBM seperti tahun 2013. Betul bahwa defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari 14,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 20,0 miliar dollar AS tahun 2018.

Jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 44,2 persen, dari 8,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 12,4 miliar dollar AS tahun 2018.

Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas.

“Penyebab defisit 2018 lebih karena defisit migas 12,4 miliar dollar AS,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1/2019).” Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/123000226/rekor-terburuk-defisit-perdagangan-ri-857-miliar-dollar-as-di-2018

Penyebab Utama Bukan Defisit Migas

Jika kita telusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit perdagangan ternyata adalah kemerosotan tajam transaksi perdagangan nonmigas. Tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas anjok sebesar 81,4 persen, dari 20,4 miliar dollar tahun 2017 menjadi hanya 3,8 miliar dollar AS tahun 2018.

Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak dinyana, impor meningkat jauh lebih pesat sebesar 20,2 persen atau tiga kali lipat dari pertumbuhan ekspor. Tidak hanya impor migas yang melonjak, melainkan juga impor nonmigas. Perbedaannya relatif tipis, masing-masing 22,6 persen untuk migas dan 19,7 persen untuk nonmigas.

“Jalan Tol” Membuat Impor Kian Deras

Kondisi Perekonomian tidak mengalami pemanasan (overheating) karena pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari sekitar 5 persen, sehingga tidak ada alasan kuat impor melonjak, karena lebih dari 90 persen impor berupa bahan baku dan barang modal. Tidak terjadi pula lonjakan impor barang konsumsi.

Oleh karena itu, niscaya ada penyebab khusus yang mengakibatkan lonjakan impor tahun lalu. Gencarnya pembangunan infrastruktur memang membutuhkan alat berat dan bahan baku tertentu yang diimpor. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif telah berlangsung selama tiga sampai empat tahun, bukan baru terjadi tahun lalu. Jadi, sangat boleh jadi ada penyebab yang lebih khusus.

Pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan tol, jembatan, LRT, MRT, bandara, kereta bandara, dan bendungan tentu saja membutuhkan banyak sekali besi/baja. Ada yang khusus terjadi tahun lalu terkait dengan impor besi/baja, yaitu terbitnya Permendag Nomor 22 Tahun 2018 tentang ketentuan impor baja yang menghapuskan syarat rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian dan memindahkan pengawasan beji/baja keluar kepabeanan. Ketentuan itu ibarat “jalan tol” bagi impor besi/baja, memuluskan arus masuk baja impor–termasuk yang berkualitas rendah–sehingga mengakibatkan masalah level of playing field bagi produsen baja domestik. Lihat https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20190105/281767040356732 dan https://industri.kontan.co.id/news/kras-maraknya-baja-impor-membuat-persaingan-tidak-sehat.

Aturan serupa juga diberlakukan untuk impor ban, sehingga pertumbuhan impor ban melonjak lebih dari 100 persen. Beberapa produk lainnya juga memperoleh fasilitas kemudahan impor sehingga banyak dikeluhkan produsen di dalam negeri.

Berburu Rente dan Free Rider

Saya tertegun mendapatkan data yang menunjukkan Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan China dan Amerika Serikat.

Berbekal data dari portal statistik Statista, saya menelusuri berbagai sumber. Ternyata sumber International Trade Center (ITC) yang berada di bawah World Trade Organization (WTO), USDA (United States Department of Agriculture) dan tentu saja Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata data itu memang benar adanya. Data BPS menunjukkan impor gula (HS 1701) Indonesia melonjak sejak 2009 dan meroket pada 2016. Pada tahun 2018 sampai November, impor gula sudah mencapai 4,63 juta ton, sehingga untuk keseluruhan tahun 2018 sangat berpeluang memecahkan rekor tertinggi baru untuk impor gula.

Potensi rente yang diperoleh dari bisnis gula ini boleh jadi mirip dengan praktek mafia migas yang dikomandoi Riza Chalid–sungguh sangat menggiurkan. Memang produksi gula nasional yang berbasis tebu jauh dari mencukupi kebutuhan gula nasional. Namun, obral lisensi impor raw sugar yang menjadi bahan baku untuk menghasilkan gula rafinasi di dalam negeri melampaui kebutuhan industri makanan dan minuman. Padahal, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa gula rafinasi hanya boleh dijual ke produsen industri makanan dan minuman. Pemerintah pula yang pernah mengatakan bahwa gula rafinasi tidak baik untuk kesehatan dan oleh karena itu melarangnya untuk dijual sebagai gula konsumsi masyarakat.

Belakangan justru pemerintah menggunakan gula rafinasi untuk operasi pasar demi menjaga laju kenaikan harga gula enceran sebagai salah satu cara untuk menjaga laju inflasi.

Dengan harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja keuntungan yang diraup sangat menggiurkan, karena selisih harga enceran di dalam negeri dengan harga dunia rata-rata mencapai tiga kali lipat.

Katakanlah gula di pasar dunia itu masih berupa raw sugar. Jenis raw sugar yang lazim diperdagangkan dan dicatat pergerakan harganya di pasar London adalah yang berkode #11. Berikut adalah hitungannya sampai diolah di pabrik gula rafinasi.

Keuntungan terbesar tentu saja jika gula rafinasi dijual eceran sebagaimana dengan mudah kita dapatkan di toko-toko atau pasar modern.

Potensi rente yang dirau tercermin dari bidang C dan E’ + E” yang berwarna biru. Lezat, bukan?!!! Sedangkan bidang D dan merupakan rugi beban-mati (deadweight loss) yang menguap di dalam perekonomian dalam bentuk inefisiensi dari sisi konsumen dan produsen.

Para pedagang tentu saja enggan menyerap gula petani yang memang harganya lebih mahal. Akibatnya gula milik petani menumpuk dan akhirnya merugi. Petani kian enggan menanam tebu, mengakibatkan produksi gula nasional berpotensi turun atau setidaknya stagnan di kisaran 2 juta ton setahun.

Upaya maraup rente pernah juga dilakukan dengan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan yang mewajibkan seluruh transaksi gula rafinasi melalui lelang. Perusahaan yang ditunjuk berkantor di Gedung Artha Graha. Setiap ton yang ditransaksikan dikenakan ongkos administrasi sebesar Rp 85.000. Banyak lagi kutipan lainnya yang dibebankan kepada peserta tender. Pengguna gula rafinasi mengajukan keberatan. Setelah Ketua KPK melayangkan surat “peringatan” akhirnya Menteri Perdagangan mencabut Permen wajib lelang.

Kasus Beras

Atas nama stabilisasi harga beras untuk meredam laju inflasi dan peningkatan penduduk miskin, pemerintah juga mengobral impor beras. Tak tanggung-tanggung, impor beras selama Januari-November 2018 meningkat lebih dari 600 persen, dari hanya 0,3 juta ton tahun 2017 menjadi 2,3 juta ton tahun 2018.

Padahal, menurut BPS yang baru saja memutakhirkan data perberasan dengan teknologi canggih, tahun 2018 kita menikmati surplus 2,8 juta ton. Kita sangat menyadari, sekalipun surplus, boleh jadi masih perlu impor karena panen beras tidak sepanjang tahun. Ada bulan-bulan yang produksinya sangat rendah jauh di bawah tingkat konsumsi bulanan. Namun, mengapa impor sedemikian banyak?

Ditambah lagi, waktu mengimpor dalam jumlah yang besar dilakukan justru ketika musim panen, tatkala produksi melebihi konsumsi. Sebaliknya, impor sangat rendah ketika sedang dalam kondisi defisit (produksi lebih rendah dari konsumsi), yaitu pada bulan Janua ri dan Oktober sampai Desember. Akibatnya, lagi-lagi petani dirugikan, demikian juga konsumen.

Kasus Garam

Inisiatif penggelembungan impor garam berawal dari Kementerian Perindustrian. Dengan alasan kelangkaan garam, terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak lagi mewajibkan rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi impor cukup dari Menteri Perindustrian. Serta merta, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk setiap perusahaan lengkap dengan jumlah kuota volume impor masing-masing. Entah dari mana angka jumlah kuota impor sebesar 3,7 juta ton untuk tahun 2018. Belakangan dirjen yang mengurusi garam di Kemenperin mengakui angka itu tidak memperhitungkan produksi garam nasional.

Presiden memanggil menteri-menteri yang terkait dengan urusan garam. Sehari setelah pertemuan itu, Menperin mengumpulkan para pedagang yang memperoleh rekomendasi impor dan “perwakilan” petani garam. Dari pertemuan itu dihasilkan MoU berisi kesediaan para pedagang menyerap garam petani. Sudah bisa diduga nasib MoU itu. Karena kemarau yang cukup panjang tahun lalu, produksi garam nasional melonjak, dari di bawah 1 juta ton tahun 2017 menjadi 2,7 juta ton tahun 2018. Hingga akhir tahun lalu, garam petani yang belum terserap berkisar 800.000 ton (lihat https://kompas.id/baca/utama/2019/01/14/tata-ulang-kebijakan-impor-garam/) 

“Musuh” Pak Jokowi Bukan Pak Prabowo, Melainkan Pembantu-pembantu Terdekatnya

Ketiga contoh kasus di atas nyata adanya. Puluhan juta petani menjadi korban. Mereka menaruh harapan besar Pak Jokowi dapat mengangkat kesejahteraan petani. Mungkin sebagian besar mereka memilih Pak Jokowi ketika Pemilihan Presiden 2014. Akibat ulah segelintir pembantu Presiden yang mengikis asa puluhan juta petani (dan mungkin tak sedikit pula konsumen yang mengeluh karena kenaikan harga gula dan beras), boleh jadi cukup banyak dari mereka yang mulai apatis menghadapi pemilu April nanti.

Tidak ada kata terlambat walaupun memang waktunya kian mepet. Bersihkanlah lingkungan dekat Presiden dari para penunggang percuma (free rider) dan para pemburu rente. Komitmen dan langkah tegas Presiden menghadapi mereka bisa memunculkan kembali asa.

Dan, yang tak kalah penting, defisit transaksi perdagangan bisa ditekan dan bahkan kembali surplus, sehingga bisa menjinakkan tekanan terhadap rupiah. Cara ini tokcer, berdampak “seketika”, tidak membutuhkan waktu selama serangkaian upaya pemerintah yang sudah dilakukan.

***

[Data dimutakhirkan pada 16 Januari 2019, pk. 13:03 dan penambahan data impor baja pada 18 Januari 2019, pk.02:10]


Pengelolaan BUMN dan Kereta Kencana


pixabay.com
pixabay.com

Kereta kencana yang dihela empat kuda jantan mengangkut penuh lampu kristal menuju tempat peristirahatan raja di puncak bukit. Medan yang dihadapi sepanjang perjalanan tidaklah mudah: jalan berkelok bertabur kerikil tajam, tidak ada lampu penerang jalan pada malam hari, tak jarang melalui jurang menganga di kedua sisi jalan,  dan kala melalui jalan mendatar harus menembus hutan belanta, serta tidak ada petunjuk jalan padahal kerap menemui jalan bercabang.

Baru di kelokan pertama sudah terdengar gemuruh teriakan kelompok demogog-populis. Dari arah atas, bertengger di pepohonan rimbun, beberapa orang memanah dan melontarkan batu sebesar telur angsa dari ketepel. Ratusan meter kemudian menyeruak kawanan xenophibia menghadang. Mendekati tujuan akhir, muncul kawanan begal hendak merampas lampu-lampu kristal.

pinterest.com
pinterest.com

Kusir harus cekatan mengendalikan kuda-kuda penghela yang kerap meringkik berlawanan arah ketika menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Juga ketika ada kuda yang berulah melangkah tak seirama dengan tiga kuda lainnya.

Kusir harus berbekal peta agar tidak tersesat tatkala menembus rimba belantara. Asisten kusir harus selalu waspada setiap saat menghadapi para pengganggu. Kusir dan asisten kusir wajib saling bahu membahu dan berkomunikasi dengan frekuensi yang sama agar tidak terjadi salah paham. Pembagian tugas harus jelas, tidak boleh sesuka hati. Mereka harus sepakat bulat kapan memecut kuda agar berlari lebih kencang dan kapan berhenti sejenak mengatur strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.

ebay.ca
ebay.ca

Tim kusir tentu harus merupakan sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh si empunya lampu kristal. Rekam jejaknya terpuji, tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya, amanah, kredibel, dan konsisten. Ditambah dengan integritas tinggi, kereta kencana terjamin sampai ke tujuan dengan seisinya utuh tanpa kerusakan berarti.

***

Mengelola badan usaha milik negara (BUMN) tentu saja lebih pelik karena banyak pemangku kepentingan terlibat atau merasa berhak pula untuk bersuara.

BUMN yang berjumlah 118 dengan sekitar 800 anak-cucu memiliki latar belakang, sejarah, karakteristik bisnis, ukuran, misi, fungsi, peranan, dan permasalahan yang berbeda-beda. Perlu terlebih dahulu memetakan seluruh BUMN agar kita paham betul tentang keberadaan masing-masing BUMN sesuai dengan hakekat keberadaannya.

artcrystal.cz
artcrystal.cz

Boleh jadi, lingkungan strategis suatu BUMN dewasa ini telah sangat berubah dibandingkan ketika dilahirkan. Misalnya, negara memandang perlu membangun industri sandang untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Usaha swasta yang ada di bidang sandang mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menjadi pelopor untuk meningkatkan produksi sandang dengan menghadirkan industri bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang dikelola oleh swasta di hilir. Ketika swasta sudah mampu, negara undur diri.

Secara azali, kehadiran BUMN dan sekaligus yang membedakannya dengan perusahaan swasta adalah faktor eksternalitas atau maslahat sosial. Jika dalam proses inventarisasi dalam rangka pemetaan BUMN faktor eksternalitas ini tidak ada sama sekali, maka BUMN tak lagi perlu dipertahankan. Kerangka konseptual versi penulis maupun versi PwC bisa membantu memetakan BUMN dan bentuk penanganannya. Jadi, tidak ada solusi tunggal untuk menangani atau mengelola BUMN.

konsep
pwc

Di sinilah persoalan utama dengan konsep Kementerian BUMN yang menerapkan solusi tunggal: holding BUMN. Menurut salah seorang petinggi Kementerian BUMN, ultimate goal dari holdingisasi BUMN adalah terbentuknya super holding semacam Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Rasanya harus berpikir ulang untuk meniru konsep Singapura dan Malaysia. Konteks dan lingkungan strategis di kedua negara itu sangat berbeda dengan Indonesia. Bukankah sebetulnya kita sudah memiliki super holding yang tak lain tak bukan adalah Kementerian BUMN yang tak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia?

Namun, tetap ada yang perlu ditiru, terutama praktek yang mengikuti best practices di dunia. Sebagai contoh, untuk perbankan, pilihan yang lazim dan mengikuti best practice adalah konsolidasi perbankan lewat merger dan akuisisi. Nah, di Indonesia yang dipilih adalah lewat holding. Anehnya lagi, induk holding adalah PT Danareksa yang bukan bank.

Alasan pemilihan induk holding bank sama dengan pemilihan induk-induk holding lainnya. PT Inalum memimpin holding “tambang” atau “industri pertabangan,” PT Perumnas memimpin holding perumahan, PT Pertamina memimpin holding migas. Satu-satunya kriteria induk holding adalah karena pemilikan sahamnya 100 persen oleh negara, bukan karena kompetensi, senioritas, ukuran, citra terpuji, dan lain-lain.

Dengan konsep holding, bank BUMN tetap ada empat. Tak terjadi konsolidasi perbankan di tanah air. Pemerintah sendiri dan otoritas perbankan (OJK) mendorong terjadinya konsolidasi perbankan nasional, tetapi tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri. Pantas saja peranan perbankan di Indonesia untuk memajukan usaha di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Perbankan adalah jantung utama perekonomian yang fungsinya menyedot “darah” dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan memompakan kembali “darah” ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sampai sekarang, fungsi “jantung” perekonomian Indinesia belum kunjung pulih dari posisi sebelum krisis. Bagaimana mungkin pertumbuhan bakal mencapai 7 persen kalau kemampuan memompakan darah ke sekujur perekonomian masih sedemikian lemah.

Di kawasan ASEAN, bank terbesar kita (Bank Mandiri) hanya menduduki posisi ke-11 berdasarkan aset. Posisi tiga teratas diisi semuanya oleh Singapura, posisi keempat sampai keenam semuanya oleh bank Malaysia, dan posisi ketujuh sampai kesepuluh semuanya oleh Thailand. Jika Bank Mandiri dan Bank BNI digabung menjadi Bank “Nusantara” seketika naik ke urutan ketujuh.

credit-1
credit-2
top
no

Kita bukannya menentang konsep holding. Yang kita persoalkan adalah holding sebagai solusi tunggal dan logika pemilihan induk holding.

Yang lebih penting lagi, sebaik apa pun konsep yang dipilih, kalau kusir tidak kredibel, kereta kencana akan sulit sampai ke tujuan dengan selamat.

Akar masalahnya ada pada sosok Sang Menteri. Seraya membenahi beberapa BUMN dengan konsep holdingnya, beberapa BUMN lain ia rusak. Contoh yang paling anyar adalah menyuruh Perum Bulog mengambil alih pabrik gula milik swasta murni yang bobrok, yang kredit macetnya di Bank BRI (bank BUMN dan sudah go public) lebih satu triliun rupiah. Bulog merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk diberikan kepada pemilik lama, dan pemilik swasta masih diberikan pemilikan saham 30 persen. Bulog dan BRI kena getahnya. Bukankah Bulog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang bertugas melakukan stabilisasi harga pangan? Mengapa dipaksa masuk ke industri yang bukan merupakan kompetensinya? Bukankah pemerintah telah memiliki puluhan pabrik gula yang kebanyakan terseok-seok?

Konsistensi jadi sirna, membuat konsep yang bagus sekalipun jadi kehilangan legitimasinya.

Faisal Basri Kritik ‘Kawin Paksa’ Holding BUMN Tambang


Setyo Aji Harjanto , CNN Indonesia | Selasa, 28/11/2017 15:39 WIB
Faisal Basri Kritik 'Kawin Paksa' Holding BUMN Tambang
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan. (CNN Indonesia/Safir Makki)

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap, PT Indo Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan.

Inalum nantinya menaungi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.

Faisal Basri menilai, Inalum tidak cocok karena perusahaan tersebut bergerak di bidang Industri atau hilir bukan bergerak di bidang tambang (hulu).

“Jadi ini mah kawin paksa namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, jadi ini argumennya enggak ada yang lain, kecuali dia 100 persen milik negara kok. Ini maksa banget menurut saya,” jelas Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).

Ia menambahkan, hal ini terkesan dipaksakan karena Inalum memiliki struktur pasar yang berbeda dengan perusahaan tambang yang dibawahinya. Menurut Faisal, struktur pasar dari alumunium, alumina, bauksit, dan batu bara tidak dapat disamakan.

“Batu bara orientasinya ekspor dan dalam negeri, alumunium juga orientasinya ekspor dan dalam negeri, bauksit sebagian besar diekspor. Jadi struktur pasarnya beda. Kalau dipaksakan jadi aneh,” terangnya.

Menurut Faisal, sebaiknya Inalum disinergikan dengan industri yang bergerak di hilir, seperti dengan industri yang memanfaatkan hasil alumunium, contohnya industri pesawat dan mobil.

Holding BUMN tambang efektif berlaku pada 29 November 2017 mendatang setelah pengalihan saham pemerintah pemerintah pada Bukit Asam , Antam dan Timah ke Inalum.

Faisal mengimbau pemerintah harus memiliki acuan yang jelas dalam membentuk Holding BUMN.

“Walaupun tidak ada kewajiban, alangkah baiknya diuji secara akademik, kemudian best practice dilaksanakan dengan baik. Lebih baik konsepnya jelek tapi konsisten, daripada bagus tapi tidak konsisten,” terang Faisal. (gir)

Sumberhttps://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20171128103700-85-258549/faisal-basri-kritik-kawin-paksa-holding-bumn-tambang/

Masa Depan Pertanian di Pundak Generasi Muda


w

Hari ini (22/10), menyembul sescercah harapan akan masa depan Indonesia. Generasi milenial terbukti mampu mendobrak cara pandang dan pendekatan pembangunan pertanian konvensional. Mereka tidak memedulikan kebijakan pemerintah yang justru menjadi kendala bagi kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sektor pertanian kian ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga rata-rata usia petani semakin tua. Nasib petani, khususnya petani pangan dan buruh tani, kian jauh tertinggal. Akibatnya, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Hasil produksi petani semakin susut tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani. Selisih harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen akhir sangat lebar karena mata rantai perdagangan yang panjang. Petani tercerai berai menghadapi kaum kapitalis kota. Kala musim panen harga  barang yang dihasilkan petani anjlok, sedangkan ketika harga tinggi di masa paceklik, mereka tidak lagi memiliki stok yang bisa dijual.

Kemunculan generasi milenial yang menjadi pelopor kemunculan agripreneur dengan menggunakan teknologi digital dan the internet of things (IoT) merupakan harapan baru bagi petani dan sektor pertanian Indonesia. Tiga tokoh dari kiri (foto atas) menawarkan konsep baru memecah kebuntuan. Mereka memangkas mata rantai perdagangan, menyediakan modal (bahkan sampai Rp 2 miliar) dengan fintech, membantu penyediaan bibit, pupuk, dan banyak lagi. Pendekatan ke petani dilakukan dengan memahami terlebih dahulu konteks sosial dan budaya dengan penuh asa. Tokoh keempat (paling kanan) bergelut di hilir dengan riset untuk menghasilkan formula produk yang ramah lingkungan dan prinsip lestari.

Keempat tokoh berbagi dengan ratusan generasi muda dari berbagai daerah, dari Barat sampai ke Timur.

Salut kepada Forum for Young Indonesians (FYI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menggelar acara bertema “Our Food, Our Future!” Berharap kepeloporan mereka menjadi awal kebangkitan sektor pertanian yang merupakan ujung tombak peningkatan gizi masyarakat.

Sesi pembuka dengan subtema “Unleashing the Potential of Youth in Sustainable Development” diisi oleh Prof. Boediono (mantan Wakil Presiden), Prof. Emil Salim, DR. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), dan saya. Sesi ini lebih bersifat sebagai pembuka wawasan untuk memahami peta permasalahan makro dan pemacu semangat bagi generasi muda. Keberhasilan sepenuhnya ada di tangan mereka.

Siang ini akan dilanjutkan dengan pembahasan yang sepenuhnya diisi oleh pelaku yang hampir semua generasi milenial.

Salut kepada Ibu Menteri Kesehatan yang rencananya bakal hadir sampai acara usai.

f-1
f-2

[Dua foto terakhir ditambahkan pada 22/10/2017, pk.20:25]

Mayoritas Penduduk Indonesia Kehidupannya Masih Insecure


insecure

Jumlah penduduk sangat miskin (extreme poor) dan miskin sedang (moderate poor) turun signifikan dalam satu dasawarsa terakhir, namun penurunannya kian melambat.

Persentase penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tetapi kehidupannya masih rentan, sehingga bisa kembali ke kubangan kemiskinan, mengalami peningkatan.

Penduduk yang betul-betul hidup dengan aman atau berkecukupan tidak lebih dari 30 persen.

Pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia.  Richard H. Thaler, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonimi tahun 2017, mengingatkan:

“In order to do good economics you have to keep in mind that people are human.”

Manusialah yang menjadi titik perhatian pembangunan. Lainnya menjadi penopang. Pembangunan infrastruktur yang masif ada baiknya lebih menitikberatkan pada upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk yang kehidupannya masih rentan ini.

Peta Perekonomian Indonesia Memasuki Era Digital


ikf

Catatan: Hari ini hingga besok (3-4 Oktober 2017) Yayasan Bakti BCA Learning Serivice menggelar Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VI-2017 dengan tema “Elevating Creativity & Innovation through Digital Collaboration.”

Saya diundang untuk mengisi sesi pleno dengan tema “Peta Perekonomian Indonesia di Era Digital.” Berikut adalah bahan presentasi yang saya persiapkan untuk acara ini dalam format pdf.

20171003-BCA_IKF-peta_perekonomian_di_era_digital

Blog di WordPress.com.

Atas ↑