current account – faisal basri

9 Feb 20199 Feb 2019 faisal basri Ekonomi Internasional, Indonesian Economy, Makroekonomi

Kinerja Neraca Pembayaran Indonesia 2018 dan Tantangan ke Depan

Pengantar

Neraca pembayaran (balance of payments) ialah ringkasan dari seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan pihak luar negeri. Kekuatan, intensitas, dan karakteristik hubungan ekonomi luar negeri suatu negara tercermin dalam neraca pembayaran.

Secara garis besar, neraca pembayaran terdiri dari dua kelompok transaksi, yaitu transaksi barang dan jasa yang disebut akun lancar (current account) serta transaksi finansial dan modal yang lazim disebut akun modal (capital account) atau akun finansial dan modal (financial and capital account). Jadi, dalam praktek hubungan ekonomi internasional ada arus barang dan jasa serta arus financial dan modal.

Komponen lainnya dalam tabel di bawah (IV-VII) bukan berupa transaski, sifatnya hanya sebagai pelengkap dan penggenap. Komponen total (IV) hanya merupakan penjumlahan dari I-III. Komponen V merupakan selisih perhitungan bersih (net errors & omissions), merupakan penampung kesalahan pencatatan atau selisih transaksi yang tidak bisa dilacak. Misalnya, nilai ekspor menurut catatan pabean USD100, tetapi devisa yang tercatat masuk hanya USD90. Maka selisih USD10 dimasukkan ke pos net errors & omission dengan tanda minus.

Komponen terakhir (VII) berfungsi sebagai penyeimbang yang nilainya persis sama dengan Komponen VI tetapi dengan tanda berlawanan. Dengan demikian, jika kita menjumlahkan seluruh komponen, hasilnya adalah nol. Karena itulah disebut balance of payments.

Kinerja Neraca Pembayaran 2018

Indonesia mengalami defisit akun lancar selama tujuh tahun berturut-turut sejak 2012. Pada tahun 2018, nilai defisit akun lancar terbesar sepanjang sejarah, namun jika dinyatakan sebagai persentase terhadap produk domestik bruto (PDB) masih lebih rendah dibandingkan 2013 dan 2014. Defisit akun lancar terparah terjadi pada tahun 1983 sebesar 7,8 persen.

Selama tahun 2018 defisit akun lancar selalu meningkat, dari 2,1 persen PDB pada triwulan I menjadi 3.0 persen pada triwulan II, naik lagi menjadi 3.3 persen pada triwulan III, dan mencapai puncaknya 3.6 persen pada triwulan IV.

Penyebab utama meningkatnya defisit akun lancar adalah lonjakan impor barang sebesar 20,7 persen, sedangkan ekspor barang hanya meningkat 7 persen. Sedemikian kontrasnya sehingga transaksi perdagangan barang untuk pertama kalinya dalam sejarah mengalami defisit walaupun relatif kecil, yaitu sebanyak USD431. Penjelasan tentang penyebab defisit perdagangan bisa dilihat di sini.

Komponen akun lancar yang juga menonjol pada 2018 adalah peningkatan pendapatan sekunder sebesar 53 persen dibandingkan tahun 2017. Kita memperoleh arus uang masuk dalam bentuk transfer personal–yang sebagian besar bersumber dari tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri–senilai USD 11 miliar tahun lalu, naik dari USD8,8 miliar pada tahun sebelumnya. Para TKI sungguh merupakan pahlawan devisa.

Berdasarkan data resmi Bank Indonesia, TKI sebanyak 3,65 juta, sedangkan tenaga kerja asing (TKA) sebanyak 94 ribu orang.

Komponen akun lancar lainnya tidak mengalami perubahan berarti.

Walapun pada tahun 2016 dan 2017 akun lancar mengalami defisit, masing-masing sebesar USD17 miliar dan USD16,2 miliar, namun neraca pembayaran menikmati surplus cukup besar. Penyebabnya adalah karena arus modal masuk sangat deras dan jauh melampaui defisit akun lancar. Kondisi inilah yang membuat nilai tukar rupiah relatif stabil pada 2016-2017.

Keadaan berbalik pada 2018. Neraca pembayaran mengalami tekanan berat. Di satu pihak, defisit akun lancar melonjak hampir dua kali lipat. Di lain pihak, arus modal masuk melorot hingga lebih kecil dari defisit akun lancar, sehingga menyebabkan defisit neraca pembayaran. Kemerosotan arus modal masuk terjadi baik berupa modal asing langsung maupun modal asing dalam bentuk portofolio.

Pemerintah tampaknya sangat mewaspai ancaman yang menghadang jika kecenderungan pemburukan hingga triwulan III terus berlanjut. Pada triwulan IV pemerintah genera menerbitkan surat utang dan investor asing meresponnya dengan membeli senilai USD4,75 miliar. Angka ini lebih besar dari pembelian surat utang negara oleh investor asing selama triwulan I-III sebesar USD4,70 miliar.

Pada triwulan IV-2018, investor asing gencar pula membeli surat utang swasta sehingga masuklah dana USD6,6 miliar. Angka ini lebih besar dari keseluruhan tahun 2017 yang hanya USD5,1 miliar. Kita perlu waspada atas kemungkinan dana yang masuk deras ini tiba-tiba berbalik ke luar.

Untuk mengurangi gejolak makroekonomi ke depan, pekerjaan rumah kita adalah menekan defisit akun lancar lewat serangkaian kebijakan struktural untuk meningkatkan ekspor dan daya saing industri dalam negeri agar bisa bersaing dengan produk impor. Dengan begitu, kita bisa mengurangi ketergantungan pada dana asing, terutama investasi portofolio.

5 Sep 201829 Jan 2019 faisal basri Ekonomi Internasional, Makroekonomi, Monetary Policy

Jurus Meredam Pelemahan Rupiah Lewat Pemahaman Akun Lancar (Current Account)

Neraca pembayaran (balance of payments) adalah ringkasan seluruh transaksi ekonomi suatu negara dengan luar negeri yang disusun secara sistematis selama kurun waktu tertentu (setahun atau satu triwulan atau satu semester). Neraca pembayaran Indonesia disajikan dalam dollar AS. Ada juga negara yang menyajikannya dalam mata uang lokal. Setiap transaksi yang menghasilkan valuta asing (dalam tulisan ini dollar AS) dicatat dengan tanda + (plus/positif), sebaliknya transaksi yang menguras devisa dicatat dengan tanda – (minus/negatif).

Secara sederhana, neraca pembayaran terdiri dari dua kelompok besar. Pertama adalah akun lancar (current account) yang di Indonesia–entah mengapa–lebih dikenal dengan istilah transaksi berjalan. Akun lancar terdiri dari ekspor dan impor barang dan jasa, baik jasa faktor produksi (upah/gaji untuk balas jasa tenaga kerja, bunga untuk balas jasa modal, dan laba atau repatriasi laba untuk balas jasa pengusaha atau pemilik perusahaan), serta selebihnya adalah jasa non-faktor produksi seperti transportasi, asuransi, dan turisme.

Jika akun lancar surplus, berarti suatu negara lebih banyak menjual barang dan jasa ke luar negeri ketimbang membeli barang dan jasa dari luar negeri. Dengan kata lain, di dalam “saku” negara itu ada kelebihan valuta asing. Sebalikya, jika akun lancar defisit, berarti di “saku” negara itu tidak ada valuta asing tersisa, malahan tekor. Ketekoran terjadi karena membeli barang dan jasa dari luar negeri (impor) lebih banyak daripada menjual barang dan jasa ke luar negeri (ekspor).

Indonesia jarang sekali menikmati surplus akun lancar. Pada peraga di bawah, surplus akun lancar terjadi pada tahun 2010 dann 2011. Setelah itu selalu mengalami defisit (tekor).

Mirip dengan kondisi keuangan rumahtangga, khususnya keluarga muda, sesekali tekor atau defisit keuangan adalah hal biasa. Jika pengeluaran rumahtangga lebih besar dari pendapatan, kekurangannya bisa ditutupi dari tabungan, pinjaman dari bank, pinjaman tanpa bunga dari orang tua, atau menjual harta warisan.

Suatu negara mengalami defisit akun lancar juga lazim asalkan terkendali atau tidak kronis. Negara berkembang bisa mengimpor barang modal dan teknologi yang belum mampu dihasilkan di dalam negeri walaupun tidak memiliki cukup dana. Ketekorannya dituutp dengan berutang ke luar negeri atau mengundang modal asing membangun pabrik. Berutang ke luar negeri bisa dalam bentuk utang bilateral dan multilateral ataupun menerbitkan surat utang (obligasi).

Kelompok kedua adalah capital account dan financial account, yang berfungsi untuk menutup defisit akun lancar. Jumlah capital account sangat kecil. Untuk menyederhanakan analisis, bisa kita abaikan.

Jika defisit akun lancar lebih besar dari surplus akun finansial, maka neraca pembayaran mengalami defisit dan defisit itu ditutupi oleh cadangan devisa. Untuk mengetahui neraca pembayaran mengalami surplus atau defisit, langsung saja tengok pos Reserves and Related Items. Jika pos ini bertanda positif berarti neraca pembayaran mengalami defisit dan sebaliknya jika bertanda negatif berarti neraca pembayaran menikmati surplus.

Pos Net Errors and Omissions berfungsi menampung transaksi luar negeri yang tak terlacak dan kesalahan pencatatan.

Mari kita fokus ke akun lancar yang dipandang sebagai akar masalah pelemahan rupiah belakangan ini.

Sejak 2012 Indonesia mengalami defisit akun lancar. Pada 2018 sampai semester pertama, defisit akun lancar membengkak dua kali lipat dibandingkan semester pertama tahun sebelumnya.

Untuk perdagangan barang, kita masih menikmati surplus. Sayangnya pada semester I-2018 surplus perdagangan terjun bebas menjadi 2,6 miliar dollar AS dari 10,5 miliar dollar AS pada semester I-2017. Lebih parah lagi, pada triwulan II-2018 surplus perdagangan terkikis hingga hanya 289 juta dollar AS, jauh lebih rendah dari triwulan I-2017 sebesar 4,8 miliar dollar AS.

Sementara itu, minyak (minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) kian menggerogoti akun perdagangan. Defisit minyak meningkat sebesar 2 mi,iar dollar AS lebih, dari 6,39 miliar dollar pada semester I-2017 menjadi 8,43 miliar dollar AS pada semester I-2018. Syukurlah surplus gas pada periode yang sama meningkat 600 juta dollar sehingga defisit migas lebih kecil dari defisit minyak. Defisit akun lancar juga sedikit terbantu oleh penurunan defisit jasa.

Pos yang paling menghantui defisit akun lancar adalah Primary income. Pos ini mencatatkan defisit32,8 miliar dollar AS pada tahun 2017. Tak terlihat tanda-tanda meyakinkan bahwa defisit Primary income bakal berkurang secara signifikan tahun ini.

Penyumbang terbesar dan dominan terhadap defisit Primary income adalah Investment income, terdiri dari: pendapatan penanaman modal asing, pendapatan investasi portofolio, dan pendapatan investasi lainnya.

Repatriasi laba perusahaan asing yang melakukan investasi langsung di Indonesia menyedot hampir dua pertiga dari Investment income. Besarnya laba yang dibawa pulang (repatriasi laba) investor asing ini tidak diimbangi oleh peningkatan ekspor karena semakin sedikit penanaman modal asing langsung yang berorientasi ekspor. Salah satu contoh adalah dominasi asing di perusahaan operator telepon seluler dan jasa-jasa lainnya. Mereka menikmati pertumbuhan tinggi di pasar domestik dan praktis sangat kecil sumbangannya terhadap devisa. Sebaliknya, hampir semua barang modal yang diperlukan didatangkan dari luar negeri.

Defisit pendapatan investasi portofolio terutama berupa pembayaran bunga utang luar negeri. Tak mengagetkan tentu saja, karena utang pemerintah naik pesat dalam 3mpat tahun terakhir.

Dari pemaparan di atas terlihat dengan jelas prioritas untuk membantu penurunan defisit akun lancar. Pertama, pemerintah perlu berupaya keras membujuk perusahaan asing untuk menahan sebagian labanya dan diinvestasikan kembali di Indonesia. Tentu pemerintah perlu secepat mungkin menyusun skema insentif yang membuat mereka tertarik menanamkan kembali sebagian keuntungannya di sini. Kata kuncinya adalah tingkat laba yang lebih tinggi dari alternatif investasi di negara asalnya dan di negara tetangga serta kepastian usaha. Sepertiga saja yang diputarkan kembali di Indonesia akan sangat membantu penurunan defisit akun lancar.

Langkah-langkah lain telah mulai dijalankan oleh pemerintah, semisal mencampur solar dengan 20 persen biofuel (B20) dan memajukan pariwisata.

Semoga kita segera terlepas dari tekanan berat. Krisis finansial global tahun 2008 berhasil kita lalui. Kita juga cepat pulih dari gejolak 2013 dan 2015. Jika segala potensi yang sejauh ini masih berserakan berhasil kita himpun dan mobilisasikan, tekanan yang kita hadapi sekarang pun rasanya bisa kita lewati.

***

13 Okt 201429 Jan 2019 faisal basri Analisis Ekonomi Kompas, Industri, Makroekonomi

Asa Pemerintahan Baru

Seminggu lagi kita bakal memiliki pemerintahan baru. Banyak tantangan menghadang. Namun, cukup banyak pula faktor yang membuat asa menyembul.

Ancaman utama bukan berasal dari luar. Seburuk-buruknya perekonomian dunia, pertumbuhan ekonomi global tahun ini bakal lebih baik daripada tahun lalu. Publikasi terakhir Dana Moneter Internasional memperkirakan pertumbuhan ekonomi dunia bakal lebih baik lagi. Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2015 diperkirakan 3,8 persen, jauh lebih tinggi ketimbang tahun ini yang diperkirakan hanya 3,3 persen.

Tahun depan, ujung tombak akselerasi pertumbuhan berasal dari Amerika Serikat, Uni Eropa, dan India. Penurunan pertumbuhan Tiongkok yang terjadi sejak 2011 tampaknya akan terus berlanjut tahun depan.

Di dalam negeri membaiknya perekonomian AS kerap dipandang oleh penentu kebijakan makroekonomi sebagai ancaman utama. Mereka meyakini perbaikan ekonomi AS bakal membuat Bank Sentral AS (The Fed) segera menaikkan suku bunga. Walaupun dana stimulus hampir bisa pastikan dalam waktu dekat tak lagi digelontorkan, The Fed tidak akan serta merta pada waktu bersamaan menaikkan suku bunga. Sebagian anggota The Fed, termasuk ketuanya, belum berani menetapkan target waktu penurunan suku bunga mengingat peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan masih menghadapi beberapa rintangan.

Angka pengangguran di AS memang turun menjadi 5,9 persen pada September lalu, yang merupakan tingkat terendah sejak 2008. Namun, penurunan itu juga disebabkan semakin banyak pencari kerja frustrasi bertahun-tahun tak menemukan pekerjaan baru sehingga mereka keluar dari pasar kerja.

Lagi pula, kenaikan suku bunga bakal memacu arus modal masuk ke AS sehingga membuat nilai dollar AS terapresiasi. Padahal, pasar ekspor AS banyak yang melemah sehingga membuat transaksi perdagangan AS tertekan, yang pada gilirannya meningkatkan angka pengangguran kembali.

Kalaupun The Fed menaikkan suku bunga, daya tahan ekonomi kita tergolong cukup kuat. Selama tahun 2014, imbal hasil pasar saham Indonesia selalu dua digit, bahkan tak jarang mencapai di atas 20 persen. Tak heran, arus modal portofolio neto yang masuk ke Indonesia selama semester I- 2014 sudah mencapai 16,8 miliar dollar AS, naik hampir dua kali lipat dibandingkan dengan sepanjang tahun lalu yang sebesar 9,5 miliar dollar AS. Investor asing juga terus membeli surat utang negara sebagaimana tercermin dari pemilikan surat utang negara oleh asing yang naik dari 33 persen pada Desember 2013 menjadi 36 persen pada akhir Juni 2014.

Penanaman modal asing langsung juga masih menunjukkan tren kenaikan, rata-rata setahun mendekati 20 miliar dollar AS. World Investment Report terbaru yang diterbitkan Konferensi Perdagangan dan Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNCTAD), Juli lalu, menempatkan Indonesia di urutan ketiga sebagai negara paling prospektif di mata perusahaan transnasional. Posisi itu naik satu peringkat dibandingkan dengan laporan tahun lalu.

Persoalannya adalah Indonesia lebih dilihat sebagai potensi pasar semata, sehingga penanaman modal asing langsung dalam beberapa tahun terakhir kian menyemut di sektor yang berorientasi pasar dalam negeri. Karena struktur industri sangat rapuh, peningkatan investasi justru memperberat defisit akun lancar (current account) mengingat peningkatan ekspor lebih kecil daripada peningkatan impor.

Tantangan berat yang harus dijawab oleh pemerintahan baru adalah bagaimana investor asing kian menjadikan Indonesia sebagai basis produksi regional, bahkan dunia. Samsung memilih Vietnam dan Blackberry memilih Malaysia sebagai basis produksi kiranya cukup sebagai cambuk untuk membenahi kebijakan industrial kita.

Selama ini yang hilang dalam memajukan industri adalah kepemimpinan nasional. Tak ada dirijen yang memandu kebijakan sektoral sehingga kementerian-kementerian terkait berjalan sendiri-sendiri dengan target yang berbeda-beda demi kepentingan jangka pendek.

Atas nama stabilitas, sektor riil, khususnya industri manufaktur, dikorbankan. Kenyataannya stabilitas tidak membaik dan pertumbuhan ekonomi melorot.

Kebijakan fiskal dan moneter yang dilatarbelakangi oleh ketakutan tindakan The Fed yang belum pasti itu membuat perumus kebijakan terlena mengikuti langgam gerak perekonomian yang memang sudah menunjukkan pelemahan sejak triwulan III-2012. Pelemahan direspons dengan mengeluarkan kebijakan yang semakin melemahkan lewat kebijakan fiskal dan moneter ketat.

Bukti bahwa perumus kebijakan sudah kebablasan adalah Bank Indonesia yang sudah tujuh kali mengubah prediksi pertumbuhan ekonomi 2014.

Kabinet pemerintahan mendatang perlu segera tancap gas untuk segera memulihkan pertumbuhan ekonomi. Gunakan strategi low-hanging fruit, dengan membakar lemak yang menyelubungi perekonomian, mereformasi struktur bea masuk, dan menghapuskan beban-beban tidak perlu yang justru meningkat dalam setahun terakhir. Dengan begitu, diyakini Indonesia bakal menjadi sangat menarik untuk dijadikan basis produksi regional maupun global sehingga segera berdampak bagi perbaikan akun lancar.

Bagaimanapun, tekanan sektor eksternal akan lebih cepat menyembuhkan penyakit akut perekonomian jika harga bahan bakar minyak bersubsidi segera dinaikkan tanpa menunggu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2015 mulai dilaksanakan. Keberanian mengangkat kanker ganas ini merupakan prasyarat atau syarat perlu.

Saatnya mengusung asa terukur bagi penyembuhan tuntas. Sedikit saja keraguan bakal membuat asa terkikis. Kita berharap kepemimpinan baru bisa mewujudkan harapan yang sudah cukup lama terkubur oleh keraguan.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 13 Oktober 2014, hal.15]

31 Agu 201429 Jan 2019 faisal basri Analisis Ekonomi Kompas, Migas, Public Policy

Jurus Pamungkas BBM Bersubsidi

Produksi minyak nasional pada Juli 2014 tinggal 788.000 barrel per hari, hanya separuh dari tingkat produksi 34 tahun yang lalu (1980). Sebaliknya, konsumsi minyak naik dua kali lipat hanya dalam waktu 20 tahun, dari sekitar 807.000 barrel per hari tahun 1994 menjadi sekitar 1.650.000 barrel per hari tahun 2014.

Tak pelak lagi, kesenjangan antara konsumsi minyak dan produksi minyak kian menganga. Dalam 12 tahun terakhir saja, selisih antara konsumsi dan produksi minyak melonjak berlipat ganda, dari hanya 46.000 barrel per hari menjadi sekitar 750.000 barrel per hari, atau lebih dari 16 kali lipat.

Devisa yang terkuras untuk impor minyak tahun 2013 mencapai 42,2 miliar dollar AS, sedangkan ekspor minyak hanya 14,5 miliar dollar AS sehingga defisit minyak tahun 2013 mencapai 27,7 miliar dollar AS. Selama semester pertama tahun ini, defisit minyak sudah mencapai 13,7 miliar dollar AS.

Defisit minyak pertama kali terjadi pada awal pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Kala itu defisitnya masih 3,8 miliar dollar AS. Berarti, selama dua periode pemerintahan Yudhoyono, defisit minyak meroket lebih dari tujuh kali lipat.

Mekanisme paling ampuh untuk menemukan keseimbangan baru yang berkelanjutan agar kita berdaulat di bidang energi dan terhindar dari krisis minyak adalah penyesuaian harga. Tanpa penyesuaian harga, pemerintah tidak bakal mampu mengelola kebijakan energi nasional karena terlalu banyak variabel yang tidak bisa dikendalikan oleh pemerintah untuk menjaga harmoni permintaan dan penawaran minyak.

Kalau pemerintah bersikukuh mempertahankan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi pada level sekarang, subsidi BBM bakal terus menggelembung. Kuota BBM bersubsidi harus senantiasa dinaikkan, impor minyak kian menggila, serta defisit perdagangan barang (trade account) dan defisit akun lancar (current account) bakal terus menghantui sehingga menekan nilai rupiah.

Selama empat tahun terakhir, harga minyak ekspor Indonesia selalu di atas 100 dollar AS per barrel. Gejolak di kawasan kaya minyak tampaknya akan berkepanjangan sehingga harga minyak tetap tinggi. Penjualan mobil dalam enam tahun ini naik 3,5 kali lipat dan penjualan sepeda motor naik 1,65 kali lipat. Sementara itu, nilai tukar rupiah selama tiga tahun terakhir merosot 27,8 persen dari tingkat terkuatnya pada 2 Agustus 2011.

Antrean panjang di stasiun pengisian bahan bakar untuk umum (SPBU) di sejumlah daerah merupakan konsekuensi logis dari inkonsistensi pemerintah mengelola BBM. Mempertahankan kuota BBM bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini yang sama dengan tahun lalu merupakan kemustahilan. Menghadapi gelagat kuota BBM bersubsidi bakal terlampaui, pemerintah lewat Pertamina membatasi pasokan. Dengan menggunakan mekanisme nonharga ini, niscaya terjadi kelebihan permintaan (excess demand) sehingga menimbulkan kelangkaan (shortage). Mahasiswa fakultas ekonomi semester pertama pun sangat paham soal itu.

Ketimbang berkutat dengan segala jurus nonharga mengendalikan permintaan BBM bersubsidi, alangkah arif jika pemerintah menohok ke akar masalah agar kanker BBM tidak menjalar ke sekujur tubuh perekonomian.

Setahun setelah kenaikan harga BBM memang bakal menekan perekonomian, membebani hampir seluruh segmen masyarakat, terutama penduduk miskin dan nyaris miskin (near poor). Adalah tugas utama pemerintah melindungi kelompok masyarakat yang paling rentan gejolak. Namun, kita pun ingin tidak hidup di bawah bayang-bayang mitos.

Penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan pada Maret 2014 berjumlah 28,28 juta, hampir dua pertiga tinggal di pedesaan. Harga beraslah yang paling sensitif bagi orang miskin dan nyaris miskin di pedesaan karena belanja untuk beras menghabiskan sepertiga dari belanja total mereka.

Selama lima tahun terakhir, harga beras naik 75,8 persen dari Rp 6.441 per kilogram (kg) pada November 2008 menjadi Rp 11.321 per kg pada Juli 2014. Cukup banyak keluarga tani yang menjadi pembeli neto, artinya produksi beras lebih kecil ketimbang konsumsi beras mereka. Selain itu, kenaikan harga eceran beras juga tidak proporsional dengan harga yang petani peroleh. Pada periode yang sama, harga padi dengan kadar air di bawah 14 persen di tingkat petani hanya naik 58 persen, dari Rp 2.909,18 per kg pada November 2008 menjadi Rp 4.597,59 per kg pada Juli 2014.

Sementara itu, selama November 2008 hingga Juli 2014, harga bensin bersubsidi hanya naik 8,3 persen, dari Rp 6.000 per liter menjadi Rp 6.500 per liter. Orang miskin di pedesaan hanya mengeluarkan 2,46 persen dari pengeluaran totalnya untuk bensin. Pengeluaran terbesar kedua yang menentukan garis kemiskinan di pedesaan adalah untuk rokok keretek filter, yaitu 8,64 persen.

Jadi, cara paling ampuh menurunkan angka kemiskinan bukanlah dengan mempertahankan harga BBM bersubsidi yang nyata-nyata menambah kenikmatan kelas menengah ke atas, melainkan dengan menjaga kestabilan harga beras di tingkat eceran seraya mendorong pendapatan petani dengan mereformasi mata rantai setelah panen. Selain itu, juga dengan menaikkan cukai rokok agar petani kian menjauh dari barang yang merusak kesehatan dan kantong petani.

Dampak inflatoar dari kenaikan harga BBM bisa ditekan dengan memilih momentum kenaikan yang tepat. Dari perilaku inflasi bulanan pada 10 tahun terakhir, waktu paling pas menaikkan harga BBM adalah bulan September. Semoga Presiden Yudhoyono berbesar hati melakukannya, mengakhiri pemerintahannya dengan tinta emas, paling tidak kenaikan Rp 1.500, sehingga bisa menghemat anggaran tahunan Rp 69 triliun. Lalu, pemerintah baru nanti menaikkan lagi sebesar Rp 1.500 pada Februari atau selambat-lambatnya April 2015.

Dana tambahan di APBN sebesar Rp 138 triliun dialokasikan untuk membangun sektor pertanian guna melumatkan kemiskinan di desa. Selain itu, sebagian dana juga untuk membenahi angkutan umum dan membangun perumahan terjangkau di kota besar guna membasmi kemiskinan di perkotaan.

Dengan begitu, mulai tahun 2016 kita bisa keluar dari perangkap dan mitos BBM, lalu melaju dengan kecepatan penuh.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 1 September 2014, hal. 15]

10 Agu 201429 Jan 2019 faisal basri Analisis Ekonomi Kompas, Perjalanan, Public Policy

Hantu BBM

Tahun lalu impor minyak (minyak mentah dan produk bahan bakar minyak) menyedot devisa sebanyak 42,1 miliar dollar AS, naik 5,6 kali lipat dibandingkan dengan sepuluh tahun lalu yang masih senilai 7,5 miliar dollar AS.

Pada kurun waktu yang sama ekspor minyak hanya naik dua kali lipat, dari 7.2 miliar dollar AS pada tahun 2003 menjadi 14,5 miliar dollar AS pada tahun 2013.

Tak ayal, transaksi perdagangan minyak jungkir balik, dari surplus 0,3 miliar dollar AS pada tahun 2003 menjadi defisit yang meroket sebesar 27,7 miliar dollar AS pada tahun 2013.

Tak tanggung-tanggung, impor minyak tahun 2013 mencapai 43 persen dari cadangan devisa pada pertengahan tahun 2013 (akhir bulan Juni). Daya perusak minyak, terutama bahan bakar minyak (BBM), tampak pula dari kenyataan selama lima tahun terakhir ini.

Komoditas ini menjadi pengimpor terbesar, mengalahkan impor mesin dan peralatan mekanik serta mesin dan peralatan listrik yang selama puluhan tahun berada di urutan pertama dan kedua. Minyaklah yang merupakan penyumbang terbesar pelemahan nilai tukar rupiah.

Tekanan minyak terhadap sekujur perekonomian terus berlanjut dan kian berat hingga sekarang. Anggaran Pendaptan dan Belanja Negara (APBN) digerogoti subsidi yang menggelembung, diperkirakan tahun ini sekitar Rp 260 triliun untuk BBM dan sekitar 104 triliun untuk listrik. Total subsidi untuk energi yag berjumlah sekitar 364 itu lebih besar dari APBN Perubahan yang hanya dianggarkan Rp 350 triliun.

Kuota solar dan premium bersubsidi sebesar 46 juta kiloliter tahun ini juga hampir pasti bakal terlampaui.

Menghadapi tekanan terhadap neraca pembayaran dan nilai tukar rupiah serta APBN yang telah berlangsung bertahun-tahun tidak membuat pemerintah belajar dan kian bijak. Urat nadi persoalan justru tak kunjung disentuh.

Penyesuaian harga BBM bersubsidi terakhir pada akhir Juni 2013 hanya mengembalikan tingkat harga Januari 2009. Jadi, praktis selama lima tahun terakhir tidak terjadi kenaikan harga BBM bersubsidi. Bahkan harga riil atau harga relatif BBM bersubsidi turun sehingga konsumsi naik pesat.

Pemerintah masih saja berakrobat dengan beragam wacana dan jurus tumpul. Tak satu pun jurus yang berjalan efektif. Sebut saja mulai dari pemasangan stiker mobil dinas pemerintah, wacana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi untuk kendaraan pribadi, pemasangan radio frequency identification (RFID) yang tak jelas kelanjutannya, penggantian mulut tangki mobil terjangkau dan ramah lingkungan (LCGC), pembelian BBM bersubsidi nontunai, hingga inisiatif terakhir pembatasan lokasi dan waktu operasi penjualan solar bersubsidi.

Semakin banyak inisiatif pengendalian BBM bersubsidi, wujudnya semakin kontra produktif bagi perekonomian serta berpotensi menimbulkan beragam masalah baru yang bertambah pelik dan menambah ketidakpastian. Semua itu berujung pada ongkos penundaan yang kian mahal. Boleh jadi akumulasi ongkos penundaan lebih mahal daripada ongkos memangkas subsidi BBM secepatnya.

Ongkos penundaan paling kentara adalah tetap tingginya defisit akun lancar (transaksi berjalan/current account) dan gejolak nilai tukar rupiah, penyelundupan dan manipulasi kian marak, ongkos berutang semakin mahal akibat sovereign rating (peringkat utang negara) tak membaik karena risiko fiskal naik, dan diversifikasi energi nonfosil terhambat.

Ujung-ujungnya adalah pertumbuhan ekonomi melambat. Sudah 14 triwulan terakhir ini pertumbuhan ekonomi mengalami tren menurun. Dalam dua triwulan terakhir pertumbuhan PDB masing-masing hanya 5,2 dan 5,1 persen, merosot dari 5,7 persen pada triwulan IV-2013.

Bukannya menawarkan kebijakan anti-cyclical untuk membalikkan kecenderungan, tetapi justru pemerintah dan Bank Indonesia sibuk berulang kali mengoreksi proyeksi atau target pertumbuhan, seraya menempuh langkah-langkah yang “mencekik” kegiatan ekonomi produktif.

Sebagai contoh, tengok saja pertumbuhan konsumsi pemerintah yang turun tajam selama tiga triwulan terahir, dari 8,6 persen pada triwulan III-2013 menjadi 6,4 persen pada triwulan IV-2013 dan 3,6 persen pada triwulan I-2014, serta akhirnya kontraksi (minus) 0,7 persen pada triwulan II-2014.

Pemerintah juga selalu menjadikan perekonomian dunia, khususnya pertumbuhan di Amerika Serikat dan Tiongkok, sebagai kambing hitam. Padahal, pertumbuhan ekonomi AS naik tajam dari minus 2,1 persen pada triwulan I-2014 menjadi 4,0 persen pada triwulan II-2014.

Perekonomian AS yang membaik dipandang sebagai ancaman karena bakal mendorong Bank Sentral AS (The Fed) mengurangi stimulus. Sebaliknya, kalau memburuk, juga jadi ancaman terhadap ekspor Indonesia.

Kemungkinan perlambatan ekonomi Tiongkok juga dipandang berdampak terhadap perlambatan ekspor kita, padahal Dana Moneter Internasional (IMF) hanya mengoreksi proyeksi pertumbuhan Tiongkok dari 7,5 persen menjadi 7,4 persen untuk tahun 2014.

Kondisi geopolitik dunia dan regional makin tak menentu. Konflik di sejumlah kawasan yang kaya minyak tampaknya akan terus berlanjut. Faktor itu yang membuat harga minyak mentah dunia bakal tetap di kisaran 100 dollar AS per barrel dan sewaktu-waktu harga minyak mentah bisa naik tajam.

Jangan biarkan kanker menjalar ke sekujur tubuh perekonomian. Menaikkan harga BBM bersubsidi secepatnya paling tidak sebesar Rp 1.500 per liter merupakan kemoterapi yang menyakitkan, tetapi menjanjikan penyembuhan total. Menundanya sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan baru.

Kita yakin Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bakal meninggalkan legacy sebagai negarawan bijak bestari.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 11 Agustus 2014, hal.15]

20 Apr 201429 Jan 2019 faisal basri Analisis Ekonomi Kompas, Makroekonomi, Migas, Public Policy

Subsidi BBM Ancaman Utama bagi Perekonomian

Bahan bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memiuh perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian.

Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ambil contoh pada tahun 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011.

Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak sebesar 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen.

Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun).

Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat.

Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik pun diperkirakan membengkak dari smula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun.

Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN), anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya, sehingga rawan disalahgunakan.

Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang.

Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial, karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat).

Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan itu adalah subsidi BBM.

Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kestria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini.

Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis.

Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM , setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kestaria.

[Dimuat di Kompas, Senin, 21 April 2014, halaman 15]

9 Feb 2014 faisal basri Analisis Ekonomi Kompas

Jangan Lekas Puas Diri

Transaksi perdagangan luar negeri mengalami surplus selama tiga bulan berturut-turut dengan kecenderungan membesar. Pada Oktober 2013, surplus perdagangan hanya 0,03 miliar dollar AS, lalu naik menjadi 0,79 miliar dollar AS pada November, dan meningkat tajam lagi menjadi 1,52 miliar dollar AS pada Desember. Peningkatan surplus perdagangan itu lebih disebabkan kenaikan ekspor yang lebih tinggi ketimbang kenaikan impor dan penurunan impor.

Data produk domestik bruto triwulan IV-2013 yang dirilis Badan Pusat Statistik, Rabu (5/2), juga menunjukkan geliat ekspor. Tak tanggung-tanggung, ekspor menyumbang hampir dua pertiga pertumbuhan ekonomi triwulan IV-2013, melampaui sumbangan konsumsi rumah tangga sebesar 51 persen. Selama lebih dari satu dasawarsa, konsumsi rumah tangga hampir selalu jadi penopang utama pertumbuhan ekonomi.

Menurut Menteri Keuangan, penguatan kinerja ekspor belakangan ini menunjukkan kebijakan pemerintah dan Bank Indonesia untuk mengatasi defisit perdagangan berhasil efektif (Kompas, 4/2). Prestasi yang lebih “spektakuler” disampaikan Wakil Menteri Perdagangan dalam konferensi pers, Senin (3/2), “Surplus nonmigas tahun 2013 meningkat 118,2% dibandingkan tahun lalu yang hanya mencapai 3,9 miliar dollar AS.”

Pemerintah tak boleh lekas puas. Peningkatan ekspor Desember bisa dikatakan semu karena dua alasan. Pertama, penyumbang terbesar peningkatan ekspor adalah minyak dan gas, yakni senilai 638 juta dollar AS. Padahal, di bulan yang sama, impor minyak dan gas juga naik sebesar 283 juta dollar AS. Walaupun pada Desember nilai defisit perdagangan minyak turun, ternyata volume impor bahan bakar minyak (BBM) masih saja naik, dari 2,7 juta ton pada November menjadi 2,9 juta ton pada Desember atau kenaikan sebesar 7,4 persen. Kenaikan harga BBM bersubsidi ternyata belum cukup ampuh menurunkan konsumsi BBM. Terbukti dari konsumsi BBM bersubsidi pada semester II-2013 naik dibandingkan semester I-2013, masing-masing 15,5 juta ton dan 14,1 juta ton atau naik sebesar 9,9 persen. Kedua, lonjakan ekspor bijih, kerak, dan abu besi senilai 280 juta dollar AS dari November ke Desember. Sepanjang 2013, ekspor komoditas tambang belum diolah itu naik tajam sebesar 1,46 miliar dollar AS. Apalagi penyebabnya kalau bukan tindakan pengusaha menggenjot ekspor menjelang pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah mulai 12 Januari 2014.

Kenaikan ekspor kedua komoditas primer itu mencapai 918 juta dollar AS, hampir sama dengan peningkatan ekspor total sebesar 1,04 miliar dollar AS.

Peningkatan surplus perdagangan nonmigas selama 2013 sebesar 4,66 miliar dollar juga semu. Hampir sepertiga peningkatan itu disumbang oleh peningkatan ekspor mineral mentah. Surplus perdagangan nonmigas yang meningkat lebih banyak disebabkan penurunan impor ketimbang peningkatan ekspor sebagaimana terlihat dari penurunan impor mesin dan peralatan sebesar 1,8 miliar dollar AS. Penurunan ini yang menjelaskan mengapa pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto pada triwulan IV-2013 masih terus menurun untuk keenam kalinya berturut-turut sejak triwulan III-2012. Peningkatan ekspor mineral mentah dan penurunan impor mesin menyumbang 70 persen terhadap peningkatan surplus perdagangan nonmigas.

Sudah begitu, transaksi perdagangan total justru mengalami peningkatan defisit, dari 1,6 miliar dollar AS tahun 2012 menjadi 4,1 miliar dollar AS tahun 2013. Rongrongan defisit migas kian menjadi-jadi. Pada 2013 defisit migas naik 125 persen menjadi 12,6 miliar dollar AS sehingga menambah tekanan terhadap defisit akun lancar (current account). Tekanan dari sektor migas akan terus berlanjut karena produksi minyak mentah 2014 diperkirakan lebih rendah dari 2013 (826 ribu barrel per hari), bahkan bisa jadi di bawah 800 ribu barrel per hari.

Akar persoalan sudah terang benderang. Masalah keseimbangan eksternal kian memburuk. Pada masa Orde Baru, kita hanya mengalami defisit akun lancar, tetapi sekarang juga defisit perdagangan total.

Janganlah mengambinghitamkan pertumbuhan ekonomi sebagai biang keladi peningkatan defisit akun lancar sebagaimana dikatakan mantan Gubernur Bank Indonesia Darmin Nasution. Benahilah industri manufaktur, perkokoh strukturnya. Perkuat di tengah, agar impor bahan baku/penolong dapat ditekan. Porsi impor bahan baku/penolong dalam impor total terus naik, dari 73,1 persen tahun 2012 menjadi 76,1 persen pada 2013. Impor plastik dan barang dari plastik serta bahan kimia organik saja tahun 2013 sudah menyedot devisa senilai 15 miliar dollar AS. Belum lagi impor besi dan baja yang menghabiskan 10 miliar dollar AS.

Membangun industri tidak bisa dengan cara simsalabim seperti sesumbar Menteri Koordinator Perekonomian yang mengatakan, dengan pengolahan dan pemurnian produk tambang, ekspor akan meningkat 27 miliar dollar AS pada tahun 2016-2017.

Tekanan terhadap akun lancar akan semakin berat mengingat pertumbuhan industri manufaktur hampir selalu lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, peranan industri manufaktur dalam produk domestik bruto melorot secara konsisten, dari titik tertingginya 29 persen pada 2001 menjadi hanya 23,7 persen tahun 2013.

Musuh perekonomian adalah penguasa yang bekerja sama dengan para pemburu rente yang tidak rela industri kita kokoh, khususnya industri yang mengolah bahan baku. Kalau struktur industri kita kokoh, mereka bakal kehilangan rente, terutama dari perdagangan ekspor dan impor minyak mentah, BBM, kondensat, dan nafta.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 10 Februari 2014, hal. 15]

9 Feb 201430 Jan 2019 faisal basri Development, Industri

Negeri “Kambing”

“Menurut Darmin Nasution, kalau setelah kejepit baru mengambil tindakan, kambing pun tahu.” (Begini Guyonan Darmin Nasution Membandingkan Kerja Pejabat RI dengan Kambing – Jaring News http://jaringnews.com/ekonomi/umum/55923/begini-guyonan-darmin-nasution-membandingkan-kerja-pejabat-ri-dengan-kambing via @jaringnews)

Meski dengan nada bergurau, sentilan mantan Gubernur Bank Indonesia ini sangat mengena.

Sentilan yang tak kalah tajam disampaikan oleh Gubernur Bank Indonesia pengganti Darmin Nasution: “… struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan zaman (obsolete).” (Paragraf pembuka isi pidato Gubernur Bank Indonesia pada acara “Governor’s Address & Annual Bankers’ Dinner 2013,” Jakarta, 14 November 2013).

Bank Indonesia dan pemerintah tidak boleh lagi sekedar sebagai pemadam kebakaran, setelah api menjilat ke mana-mana baru semburkan air untuk memadamkan. Ongkos bertindak model begini sangat mahal dan pada gilirannya memperlemah fondasi perekonomian. Cara bertindak seperti ini mirip dengan menenggak panadol, sekedar meredam pusing tetapi tidak mengobati akar penyakit.

Defisit akun lancar (current account) merupakan akibat dari struktur ekonomi yang rapuh. Lebih rapuh lagi tatkala transaksi perdagangan pun sudah defisit seperti sekarang ini, tepatnya sejak 2012.

Jika ditelusuri lebih mendalam, ke struktur defisit akun lancar dan defisit transaksi perdagangan, kita menemukan akar persoalan adalah pada industrialisasi yang centang perentang, yang menyebabkan struktur industry keropos, bolong di tengah. Industri yang maju adalah yang bersosok tukang jahit dan berorientasi pasar dalam negeri. Sebagian besar bahan baku dimpor dan sebagian besar produksinya untuk pasar dalam negeri. Jadi, industrialisasi tidak meningkatkan kapasitas ekspor.

Maka, tak ayal, transaksi perdagangan dan akun lancar (current account) semakin mengalami tekanan berat, yang pada gilirannya memperlemah nilai tukar rupiah.

Jangankan bicara penguatan struktur industri. Kenyataannya peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) saja turun terus.

17 Nov 201329 Jan 2019 faisal basri Analisis Ekonomi Kompas, Ekonomi Internasional

Ekonomi Perbanyak Doa

Nilai tukar rupiah kembali mencatatkan rekor terendah baru minggu lalu (Rabu, 13/11) dalam hampir lima tahun terakhir. Mengantisipasi tekanan terhadap rupiah lebih lanjut, sehari sebelumnya, Bank Indonesia menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 7,5 persen. Kenaikan Bi Rate yang cukup kerap—lima kali dalam lima bulan terakhir yang totalnya 175 basis poin—merupakan salah satu pertanda pembenahan sektor riil mandul.

Kebijakan fiskal bisa dikatakan tidak membantu sama sekali, bahkan dalam beberapa hal kontraproduktif. Pemerintah lebih memilih Jalan pintas dengan penuh kesadaran: pertumbuhan ekonomi dikorbankan!

Dalam pertemuan tahunan perbankan minggu lalu, Gubernur Bank Indonesia mengimbau perbankan untuk menahan laju kredit dan tidak jorjoran menaikkan suku bunga untuk menyerap dana masyarakat. Dengan alasan meredam pemburukan akun semasa (current account), Bank Indonesia menargetkan pertumbuhan kredit tahun depan di kisaran 15 persen-17 persen, jauh lebih rendah ketimbang pertumbuhan kredit bulan September lalu sebesar 23,1 persen.

Menteri Keuangan pun telah berulang kali mengatakan pertumbuhan ekonomi tahun ini dan tahun depan bakal terus tertekan, bahkan hampir pasti di bawah 6 persen pada tahun 2014. Tak ayal, tingkat pengangguran pada Agustus 2013 naik, baik dibandingkan Agustus 2012 maupun Februari 2013, menjadi 6,25 persen.

Semua petinggi penentu kebijakan ekonomi mengambinghitamkan ketidakpastian ekonomi dunia dan rencana pemotongan stimulus oleh bank sentral Amerika Serikat (The Fed) sebagai biang keladi pemburukan ekonomi Indonesia.Padahal, sumber masalah lebih banyak berasal dari dalam negeri, terutama kegagalan pemerintah menghadirkan pertumbuhan berkualitas. Pertumbuhan sektor penghasil barang terus melambat. Yang paling kentara adalah sektor industri manufaktur, dari tingkat tertingginya pada triwulan III-2012 sebesar 6,4 persen menjadi hanya 4,9 persen pada triwulan III-2013.

Pembenahan infrastruktur tak kunjung menampakkan hasil nyata, bahkan dalam banyak hal memburuk. Ranking komponen Infrastruktur dalam indeks kinerja logistik (logistics performance index) melorot dari peringkat ke-69 pada tahun 2010 menjadi ke-84 pada tahun 2012. Pemadaman listrik semakin kerap. Kemacetan menggila. Kondisi bandara bertambah semrawut. Alih-alih menawarkan penyelesaian menyeluruh, pemerintah pusat malahan menumpahkan kesalahan kepada pemerintah daerah. Alih-alih menyuntikkan dana lebih berarti dari anggaran negara (APBN), pemerintah justru kian mengandalkan swasta dengan mengedepankan skema private-public partnership,sedangkan alokasi dana untuk subsidi energi terus menggelembung, tahun ini dan tahun depan diperkirakan naik lagi menjadi sekitar Rp 350 triliun.

Pertumbuhan ekonomi yang semakin tidak berkualitaslah yang menjadi biang keladi dari pemburukan kinerja ekonomi Indonesia, bukan faktor eksternal. Bukankah pertumbuhan ekonomi dunia mulai membaik? Bukankah pertumbuhan perdagangan dunia tahun ini lebih tinggi ketimbang tahun lalu?

Di tengah ketidakpastian kebijakan The Fed tentang pemotongan stimulus, bukankah selama ini arus modal asing yang masuk ke Indonesia selalu positif dalam jumlah yang tergolong lumayan besar? Bahkan, pada triwulan III-2013, investasi asing langsung neto triwulan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah, sebesar 5,1 miliar dollar AS. Dalam Sembilan bulan terakhir (Januari-September), investasi asing langsung sudah mencapai 12,8 miliar dollar AS, hampir menyamai keseluruhan tahun lalu sebesar 14 miliar dollar AS.

Investasi portofolio juga tak bisa dikatakan jeblok. Selama Januari-September 2013, arus neto investasi portofolio mencapai 8 miliar dollar AS, hanya sedikit di bawah keseluruhan tahun lalu sebesar 9,2 miliar dollar AS. Investasi portofilio paling buruk terjadi pada triwulan IV-2012, tetapi itu pun masih positif walaupun kecil sebesar 190 juta dollar AS.

Jadi, peningkatan defisit neraca pembayaran pada triwulan III-2013 menjadi 2,6 miliar dollar AS—dari 2,5 miliar dollar AS pada triwulan sebelumnya—sehingga terus menekan rupiah lebih disebabkan oleh tekanan pada akun semasa.

Janganlah pemburukan neraca pembayaran ditumpahkan pada ekspansi perekonomian yang dipandang terlalu cepat sebagaimana disinyalir Gubernur Bank Indonesia dalam pidatonya minggu lalu. Gubernur BI justru harus lebih yakin dengan ucapannya sendiri pada acara yang sama: “… struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan zaman (obsolete).” Itulah wujud senyata-nyatanya dari pertumbuhan tidak berkualitas.

Pertumbuhan yang tak berkualitas itulah yang menjadi penyebab utama pemburukan akun semasa sejak tahun 2012. Telaahan struktur akun semasa lebih rinci akan sampai pada kesimpulan itu. Penyumbang positif terbesar akun semasa selama puluhan tahun adalah surplus transaksi perdagangan nonmigas.

Selama kurun waktu 2008-2011, surplus transaksi perdagangan nonmigas naik pesat, dari 15,1 miliar dollar AS tahun 2008 menjadi 35,4 miliar dollar AS tahun 2011. Namun, pada tahun 2012 anjlok menjadi hanya 13,8 miliar dollar AS, lebih rendah daripada tahun 2008. Pemburukan masih berlanjut tahun ini. Selama Januari-September 2013 surplus transaksi perdagangan nonmigas tercatat 8,9 miliar dollar AS, lebih rendah dari periode yang sama tahun lalu sebesar 10,6 miliar dollar AS.

Transaksi perdagangan minyak pun kian parah. Tahun 2009 defisit perdagangan minyak baru 4 miliar dollar AS. Tahun 2010 naik menjadi 8,7 miliar dollar AS, lalu naik dua kali lipat lebih menjadi 17,5 miliar dollar AS setahun berikutnya, dan terus naik menjadi 20,4 miliar dollar AS tahun 2012. Selama Januari-September tahun ini kenaikan terus berlanjut dibandingkan periode yang sama tahun lalu, masing-masing 17,5 miliar dollar AS dan 14,8 miliar dollar AS. Pada triwulan III-2013 sekalipun, kenaikan masih terjadi dibandingkan dengan triwulan sebelumnya maupun triwulan yang sama tahun lalu.

Penguasa sudah benar-benar terjangkit penyakit kronis sebagaimana pepatah “gajah dipeluk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan tampak nyata.”

Jangan cuma perbanyak doa. Bekerja keraslah dengan patut.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 18 November 2013, hal. 15]

8 Okt 201329 Jan 2019 faisal basri Development, Migas

Beda Indonesia dengan Timor-Leste seperti Bumi-Langit

Perekonomian Timor-Leste tak ada apa-apanya dibandingkan Indonesia. Negeri yang sempat menjadi bagian dari Indonesia ini berpenduduk 1,2 juta (Indonesia 246,9 juta). Produk Domestik Bruto (PDB) Timor Leste berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) hanya 2,1 miliar dollar AS (Indonesia 1,2 triliun dollar AS). PDB per kapita berdasarkan PPP Timor-Leste 1.709 dollar AS (Indonesia 4.956 dollar AS).

Ekspor andalan nonmigas hanya kopi. Pantas saja kalau impor Timor-Leste lebih besar ketimbang ekspor. Namun, akun semasa (current account) Timor-Leste surplus karena penghasilan ekspor minyaknya dicatat sebagai pendapatan di akun semasa (Indonesia mengalami defisit akun semasa). Minyak menjadi berkah bagi perekonomian Timor-Leste, sedangkan bagi Indonesia sudah menjadi “kutukan”.

Mengapa minyak menjadi berkah bagi Timor-Leste? Karena pemerintahnya bijak bestari, tidak memperlakukan penghasilan minyak sebagai hak generasi sekarang semata dan dihambur-hamburkan. Harga BBM di Timor-Leste tidak disubsidi, sehingga generasi sekarang tidak merampok hak generasi mendatang. Hujahnya sederhana, karena minyak adalah sumber daya tak terbarukan (nonrenewable resources), sehingga harus dikelola bagi kemaslahatan generasi mendatang juga.

Penghasilan dari minyak dimasukkan ke Petroleum Fund yang dikelola oleh bank sentral Timor Leste, tidak dimasukkan ke dalam APBN dan dihabiskan pada tahun itu juga seperti di Indonesia. Bahkan, pendapatan minyak Indonesia yang diperoleh dari bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak lebih kecil dari subsidi BBM, sehingga APBN sektor minyak tekor.

Petroleum Fund Timor-Leste pada akhir Juli 2013 berjumlah 14 miliar dollar AS, meningkat dari 11,8 miliar dollar AS pada akhir 2012. Jadi, hanya dalam waktu tujuh bulan, Petroleum Fund meningkat 2,2 miliar dollar AS. Di Indonesia yang meningkat adalah impor minyak mentah dan BBM serta dampaknya terhadap defisit transaksi perdagangan, defisit akun semasa, dan pelemahan rupiah.

Pemerintah Timor-Leste baru menarik 180 juta dollar AS dari Petroleum Fund yang disalurkan ke Kementerian Keuangan.

Kebijakan pemerintah Timor-Leste sejalan dengan roh Surat Yusuf dalam Al-Qur’an (QS12:47): “Yusuf berkata: supaya kamu bertanam tujuh tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan.”

Boro-boro menabung untuk hari depan yang serba tak pasti dan niscaya akan hadir masa paceklik (perlambatan pertumbuhan ekonomi seperti sekarang dan kemerosotan ekonomi atau resesi), pemerintah Indonesia mengumbar segala sumber daya untuk memanjakan rakyatnya “minum” BBM sepuasnya. Bahkan terus disuruh minum lebih banyak dengan kehadiran “mobil murah ramah lingkungan” (LCGC).

[Tulisan ini menggunakan data dari publikasi World Bank, “Rebuilding Policy Buffers, Reinvigorating Growth,” East Asia and Pacific Economic Update, October 2013; dan terinspirasi oleh tulisan Budi Hikmat, “Revitalisasi Demokrasi untuk Menangkal Jebakan Kelas Menengah (forcoming).]

	Bambang Prasetia pada Hampa
	Tim Aryawan pada Hampa
	Tim Aryawan pada Hampa
	Tim Aryawan pada Hampa
	faisal basri pada Asa untuk Menteri Kesehatan ya…