Yang Masalah Fiskal Kok yang Diobrak-abrik Moneter?


Cokro TV | Seruput Kopi – Eko Kuntadhi

Kali ini Seruput Kopi Cokro TV menyoroti kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi. Ekonom Faisal Basri menyebut ada kebijakan yang keliru dalam merespon kelesuan ekonomi, kemudian memberikan beberapa masukan. Simak lebih lanjut dalam Seruput Kopi dengan Faisal Basri: Yang Masalah Fiskal kok yang Diobrak-abrik Moneter. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Faisal Basri, Pribadi Sangat Sederhana, Tetapi Hasilkan Pemikiran tidak Sederhana Tentang Indonesia


Catatan: Rabu, 26 Agustus 2020, sore hari, saya mengunjungi kediaman Bang Helmi Yahya di bilangan Cipete, memenuhi undangan untuk rekaman “Helmi Yahya Bicara.” Sudah lama tak jumpa, kami cukup lama ngobrol sebelum ke ruangan rekaman. Seusai rekaman, kami menyantap mpekmpek yang telah tersaji di meja makan. Lemak nian. Faisal Basri

Video kali ini saya akan berbincang-bincang dengan seorang tokoh luar biasa, Faisal Basri. Seperti apa analisa beliau soal Indonesia yang diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi nomer 5 dunia pada tahun 2025. Langsung simak aja ya. Semoga menginspirasi. –Hemi Yahya

Selengkapnya bisa disaksikan di video ini.

Ekonom Faisal Basri soal Korupsi setelah 75 tahun RI Merdeka: Masih Buruk (Video)


Pengantar Redaksi IDN Times

Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha.

Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times pada 14 Agustus 2020 bisa dilihat di atas, dengan tautan berikut: Soal Korupsi Setelah 75 Tahun Merdeka.

Dijajah Utang Sampai Mati (Video)


CNN Indonesia, 14 Agustus 2020.

Pengantar Redaksi CNN Indonesia

Indonesia memilih utang menjadi salah satu pembiayaan untuk menangani pandemi Covid-19. Presiden Jokowi memutuskan hal ini ketika menerbitkan Perppu Corona pada akhir Maret lalu.

Utang memang menjadi masalah dilematis.

Satu sisi, pemerintah belum maksimal mengumpulkan pendapatan negara melalui pajak, namun pengeluaran negara untuk pembangunan kian melonjak. Akhirnya, utang pun menjadi pilihan cepat.

Kini utang di era Pemerintahan Jokowi mencapai Rp5.796 triliun. Walaupun terjadi pergeseran utang dari negara dan lembaga kreditur untuk Indonesia menjadi Surat Berharga Negara, utang tetap menjadi masalah tersendiri.

Persoalan lainnya pun mengiringi: Penyaluran yang tepat dan beban utang.

Sejumlah kritik mengatakan apakah utang yang dikeluarkan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat paling bawah atau tidak. Lantas bagaimana dengan beban pembayaran utang di masa mendatang? Benarkah utang ribuan triliun itu akan menjadi beban sejarah sekaligus masa depan bagi generasi berikutnya?

Diskusi seutuhnya bisa disaksikan di sini.