Pemilu tinggal 27 hari lagi. Elektabilitas Jokowi turun dalam dua survei terakhir yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Pada April 2018, elektabilitas Jokowi—yang belum memiliki pasangan—mencapai puncaknya, yaitu 55,9 persen. Trend kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi sejak April 2016. Pada survei Litbang Kompas Oktober 2018, elektabilitas Jokowi yang telah berpasangan dengan Ma’ruf turun menjadi 52,6 persen. Hasil survei Maret 2019 yang diberitakan Kompas hari Ini (20/3) kembali turun menjadi di bawah 50 persen, persisnya 49,2 persen.
Walaupun pasangan Jokowi-Ma’ruf masih menikmati selisih elektabilitas sebesar dua digit dari pasangan Prabowo-Sandi, namun rentangnya kian menipis. Elektabilitas Prabowo-Sandi pada Maret 2019 mencapai 37,4 persen, meningkat dari 32,7 persen pada Oktober 2018. Peningkatan sebesar 4,7 persen lebih tinggi dari penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang hanya 3,2 persen. Sisanya didapat dari responden yang tadinya menjawab “rahasia” atau boleh jadi belum menentukan pilihan (undecided voters). Persentase responden yang menjawab “rahasia” turun dari 14,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 13,4 persen pada Maret 2019.
Ada beberapa kemungkinan penyebab penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berdasarkan tinjauan beberapa indikator ekonomi. Pertama, jutaan petani kecewa akibat membanjirnya impor gula, garam, dan beras. Juga peningkatan impor jagung akibat kelangkaan pasokan yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku utama pakan ternak. Petani padi juga mengeluh karena impor beras dilakukan semasa panen. Pun karena HPP (harga pembelian pemerintah) beras tidak kunjung dinaikkan sejak 2015. Pemerintah hanya memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk membeli gabah dengan harga 10 persen di atas HPP, padahal harga pasar lebih tinggi dari HPP plus 10 persen itu. Tampaknya pemerintah gamang karena lebih mengutamakan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Manajemen perberasan khususnya dan pangan umumnya yang buruk ditengarai menjadi salah satu penyebab elektabilitas Jokowi tergerus.
Petani tanaman pangan masih bisa menikmati kenaikan niai tukar (kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih tinggi dari kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani) lebih disebabkan oleh mekanisme pasar ketimbang kebijakan pemerintah terkait dengan HPP.
Namun, sejak 2015 petani secara keseluruhan praktis tidak menikmati kenaikan nilai tukar yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Nilai tukar petani secara keseluruhan selama pemerintahan Jokowi praktis tidak mengalami perubahan, bahkan lebih kerap mengalami tekanan.
Kelompok yang paling tertekan adalah petani tanaman perkebunan rakyat. Sebaliknya nelayan tangkap menikmati peningkatan nilai tukar paling tinggi. Tanpa banyak gembar gembor dan di tengah tekanan dari sesama koleganya, Menteri KKP telah menunjukkan kerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kedua pasangan berpeluang meraup suara tambahan dari kalangan buruh tani. Belakangan ini upah riil buruh tani meningkat walaupun masih lebih rendah ketimbang pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Yang agak berat adalah meyakinkan kalangan buruh informal di perkotaan, khususnya buruh bangunan. Upah riil mereka cenderung turun dalam empat tahun terakhir.
Kalangan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi tidak menikmati kenaikan gaji dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah baru menaikkan gaji mereka tahun ini dan pencairannya akan dirapel pada April nanti. Apakah kenaikan pendapatan yang akan diperoleh dua minggu sebelum hari pencoblosan akan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf? Boleh jadi ya, namun tampaknya tidak signifikan.
Tantangan yang dihadapi petahana adalah faktor psikologis. Pemilih cenderung memilih petahana jika kinerjanya sangat memuaskan dan berdampak langsung kepada pemilih. Sekedar sedikit lebih baik saja cenderung dianggap tidak mengubah nasib mereka.
Pembangunan Infrastruktur yang luar biasa cenderung lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas, sehingga sulit mengompensasikan tekanan yang dialami kelompok pendapatan 40 persen terbawah yang tidak menikmati perbaikan berarti.
Pasangan yang bisa meraih kepercayaan dari ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, khususnya kelompok pendapatan 40 persen terbawah akan berpotensi memperoleh tambahan suara.
Jika Tim Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan blunder atau kesalahan fatal, agaknya Prabowo-Sandi harus bekerja amat keras mengeksploitasi nasib kelompok 40 persen terbawah yang kurang diuntungkan selama empat setengah tahun terakhir dan menerapkan strategi spektakuker untuk menang.
Kita berharap proses pemilu lancar, aman, dan kohesi sosial semakin solid. Kita buktikan bahwa Indonesia pantas dibanggakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Isu-isu ekonomi sudah jadi makanan sehari-hari bagi seorang Faisal Basri. Masalah utang negara, APBN, ekspor impor, sampai analogi organ tubuh manusia dalam ekonomi, dikupas tuntas oleh ekonom lulusan Vanderbilt University tersebut dalam Program Pangeran Mingguan Asumsi terbaru, Kamis, 31 Januari 2019. Di luar briliannya pemikiran ekonomi seorang Faisal Basri, ternyata terselip sekelumit pergerakan menariknya di panggung politik.
Orang-orang mungkin lebih sering melihat sosok Faisal Basri sebagai seorang analis ekonomi andal. Ia dikenal secara luas sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai situasi dan kebijakan ekonomi. Suara lantangnya menyampaikan kritik itulah yang membuatnya lebih sering menjaga jarak dengan kekuasaan.
Salah satu kritik menarik pernah dilontarkan Faisal Basri pada akhir Agustus 2018 lalu. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan. Ia pun mengibaratkan kebijakan pemerintah layaknya strategi ‘parkir bus’ ala Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang pernah membesut Manchester United.
Lebih rinci, Faisal melihat strategi ini yang kini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri, khususnya defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Namun, lanjut Faisal, strategi itu justru kurang tepat, apalagi strategi menyerang melalui upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang.
“Defense (pertahanan) yang jelek adalah seperti strategi Mourinho, parkir bus. Padahal, seharusnya defense harus dengan counter attack (serangan balik) yang bagus,” kata Faisal di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.
Orientasi Pembangunan di Laut ala Faisal Basri
Saat berbincang di Pangeran Mingguan yang tayang di YouTube Asumsi.co, Faisal sempat menuangkan pemikirannya soal gagasan pembangunan ekonomi dari sektor laut. Ia tak memuji dan tak juga memandang buruk kebijakan pemerintahan saat ini yang gencar membangun infrastruktur terutama jalan tol. Menurut Faisal, Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau ini harus tetap mempertahankan konsep Nusantara yang sudah bertahan jauh sebelum republik ini berdiri.
“Mungkin di infrastrukturnya ini orientasinya terlalu heavy ke jalan tol, padahal negara kita adalah negara yang terdiri dari 17.502 pulau. Berbeda dengan seluruh negara yang lain, di mana untuk mengintegrasikan Indonesia ini justru transportasi laut yang harus diutamakan, sehingga secara ekonomi kita bersatu. Dipersatukan pulau-pulau ini oleh laut,” kata Faisal saat berbincang dengan Pangeraan Siahaan, Kamis, 31 Januari 2019.
Faisal pun yakin APBN 2019 sudah terlihat memunculkan sedikit re-orientasi dengan mengarahkan penguatan pembangunan ke sektor laut. “Nah oleh karena itu kita ingin seperti yang anda lihat ya, Nusantara sebelum ada Indonesia pernah meraih kejayaan kan karena lautnya kuat.”
Kerjaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya abad ke-9, Majapahit abad ke-14, pernah berjaya pada masanya. Bahkan, lanjut Faisal, pada abad ke-2 pun warga Nusantau, kalau sekarang itu namanya Nusantara dan kalau dulu itu namanya Nusantau, itu telah menjelajah dan menjejakkan kakinya di Afrika.B
“Jadi kalau kita lihat juga kultur laut atau kultur pesisir itu kan lebih terbuka, sedangkan kultur pegunungan lebih tertutup biasanya, jadi kita negara terbuka, kita tidak takut daya saing kalah, harusnya kita tidak kalah, tapi optimalkan potensi keunikan kita itu yang tidak dimiliki oleh negara lain.”
Cerita di 2012: Bergerak Independen Bukan dari Partai
Faisal Basri pernah merasakan langsung panasnya persaingan memperebutkan kursi DKI 1 di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sayangnya, modal maju sebagai cagub dari jalur independen ternyata tak cukup bagi Faisal untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota. Ia kalah dari lima pasang cagub-cawagub lainnya, di mana saat itu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil menjadi pemenang.
Menariknya, Faisal punya cerita lain pada hari-harinya sebelum memutuskan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012. Sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 6 November 1959 itu sempat membangun hubungan baik dengan Ahok, yang akhirnya ikut Pilkada DKI 2012 melawan Faisal dan menang. Saat itu, Faisal melihat Ahok adalah sosok yang baik.
“2012 itu, mas Ahok atau sekarang dipanggilnya BTP ya, datang ke kantor pergerakan saya, Pergerakan Indonesia namanya di Gandaria tengah. Beberapa kali datang bahkan dua-tiga kali. Lalu bertanya “Bang Faisal mau maju enggak Pilkada Jakarta?” “Enggak!” “Saya mau maju independen, bantu ya” “Wah saya bantu!”,” kata Faisal mengulangi percakapannya dengan Ahok kala itu.
Faisal mengatakan saat itu Ahok sudah menyiapkan buku-buku, membuat tawaran. Sehingga hal itu lah yang membuat dirinya memandang Ahok adalah orang baik. “Jarang nih orang seperti ini serius dan saya diyakinkan oleh banyak orang juga, dia orang yang baik, orang yang berhasil waktu memimpin Belitung Timur.”
Lalu, singkatnya lantaran Faisal maju lewat jalur independen, maka harus memenuhi syarat dukungan berupa pengumpulan KTP warga Jakarta yang mendukungnya. Ahok lah yang membantunya mengumpulkan KTP. Namun, meski Ahok dan tim Faisal sudah bergerak, tetap saja usaha mengumpulkan KTP tersebut tak berbuah maksimal.
“Jadi bahkan [Ahok] tidak sekedar membantu, tim saya juga yang bahkan ikut membantu BTP untuk mengumpulkan KTP karena independen. Dengan terus berjalan, karena BTP ini kan punya metode bagaimana mengumpulkan KTP yang cepat gitu.Nah metodenya gagal, jadi KTP-nya baru terkumpul 80ribu, sementara kebutuhannya 350-400ribu, nyerah dia.”
Setelah gagal mengumpulkan batas maksimal jumlah KTP, Ahok pun menyerah. Sampai akhirnya mantan Bupati Belitung Timur itu bergabung dengan partai politik. Meski begitu, Faisal dan timnya tak patah arang dan ingin melanjutkan langkah perjuangan mereka saat itu
“Nah setelah nyerah, baru dia masuk ke partai politik lagi, Gerindra ya kalau gak salah waktu itu, sebelumnya Golkar. Nah tim saya ini datang ke saya dan bilang “Bang ini eksperimen harus dilanjutkan, jadi Bang Faisal harus maju!”. Saya bilang “sialan kalian” saya sudah ingin menjauh dari yang begini-begini, tapi saya ingat saya yang ikut memperjuangkan sama Mas Fazrul, sama bupati dari Lombok yah, itu untuk independen. Saya bersaksi waktu di Mahkamah Konstitusi yang alhamdulillah kita berhasil.”
Calon Independen Jadi Bentuk ‘Perlawanan’ terhadap Partai
Bagi Faisal, maju sebagai calon kepala daerah lewat jalur independen memiliki keistimewaan sendiri. Ia mengatakan kalau tanpa adanya calon independen, maka partai politik berpotensi semena-mena menentukan tarif untuk mendapatkan pencalonan. Hadirnya calon independen tentu diharapkan bisa memberikan semangat baru yang berbeda dari calon-calon pemimpin yang berasal dari partai.
“Jadi independen adalah semangat untuk mengimbangi partai politik agar ada batasnya menetapkan harga. Engak boleh terlalu tinggi, karena kalo terlalu tinggi cukong yang jadi pemimpin kita, atau orang yang dibiayai oleh cukong.”
Di Pilkada 2012 sendiri, Faisal tak merasa dirinya gagal karena semangat itu tetap ada. Bahkan, dirinya bangga karena terbukti sanggup mengalahkan calon dari Partai Golkar, yang merupakan partai politik kedua terbesar. Saat itu, Alex Noerdin maju sebagai cagub dari Partai Golkar di Pilkada DKI 2012.
“Nah jadi saya ingin juga memberikan nilai-nilai kepada teman-teman yang muda, berpolitik itu tidak segalanya uang, seperti itu. Uang perlu tapi bukan segalanya. Kita bisa saweran, kita bisa melakukan manuver-manuver yang murah, dan di beberapa TPS kami menang.”
“Jadi harusnya kami bikin buku lah pengalaman-pengalaman itu, tapi teman-teman udah pada berkeliaran di mana-mana. Jadi calon yang berasal dari independen itu membuat kualitas Pilkada DKI 2012 saat itu jadi keren sekali”.
Alasan Faisal Basri Konsisten Bergerak di Luar Partai
Faisal Basri bukannya alergi dengan partai politik, bahkan tidak sama sekali. Malah, di awal-awal karier, ia pernah menjadi pentolan di Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi, lagi-lagi, menurutnya bergerak di luar partai itu atau sebagai sosok politisi independen punya keistimewaan sendiri yakni leluasa menuangkan ide yang ada tanpa harus mengekor ke partai.
“Saya salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian jadi Sekjen yang pertama. Tapi Januari 2001, saya mundur total, dan saya tidak masuk partai politik lain.”
Lalu, kenapa Faisal masih tetap ngotot tak ingin bergerak dari dalam partai politik saja? Apa alasannya masih setia memperjuangkan ide-idenya dari jalur independen di panggung politik? Faisal punya penjelasan yang sangat logis dan sebenarnya cukup mumpuni terhadap persoalan itu.
“Tidak juga mendirikan partai politik, bukan tidak tertarik atau tertarik. Tapi saya masih melakukan kegiatan politik, tapi di luar partai. Oleh karena itu kita dirikan namanya Pergerakan Indonesia, itu menghimpun teman-teman yang punya talenta politik, dengan nilai-nilai, dan macam-macam gitu, dan teman-teman ini sudah banyak yang berhasil.”
“Dulu ada Budiman Sudjatmiko, ada Martin Manurung, ada Ari Sudjito, ada Hanif Dhakiri, ada sekarang yang jadi anggota DPRD DKI. Mereka udah tersebar di mana-mana. Jadi prinsip kami masuk lah ke partai-partai mana pun dan berkontribusilah di masing-masing partai tanpa harus punya partai.”
Menariknya lagi, Faisal memandang dari sisi berbeda soal kiprah partai-partai politik di Indonesia saat ini yang mengaku punya ideologi, tapi seperti tak punya ideologi yang kuat. Bahkan dalam konteks Pilpres 2019, ia melihat tak ada perbedaan signifikan dari program-program yang ditawarkan kedua pihak.
“Tidak signifikan perbedaanya, makanya ada yang bilang, “udah deh gambreng aja deh untuk jadi presiden”. Jadi kalau anda lihat visi misinya itu misalnya menuntaskan kemiskinannya sama, lapangan pekerjaan juga sama, harga bahan pokok juga sama, bedanya apa? Kita itu tidak punya mekanisme seperti pendulum itu, pendulum itu kan ada kanan ada kiri. Nah seperti di Amerika kan jelas, kanan itu republik, kiri itu demokrat.”
Faisal pun mencontohkan misalnya Partai Republik ingin pajak diturunkan, maka Partai demokrat sebaliknya ingin pajak dinaikkan. Kemudian, lanjut Faisal, untuk kasus aborsi misalnya, jelas Partai Demokrat pro aborsi, sedangkan Partai Republik tidak pro, jadi jelas sikap kedua partai itu.
Dalam kasus partai-partai yang ada di Indonesia, Faisal melihat sekali lagi bahwa sederet partai yang ada memang tak ada satu partai pun yang punya ideologi. Kebanyakan partai di tanah air pasti akan menjawab ideologi yang nyaris serupa seputar sosialis-religius, nasionalis-religius, atau yang lainnya. Tengok saja Partai Demokrat yang mengaku nasionalis-religius, PAN nasionalis-religius, Golkar juga nasionalis-religius, PDI Perjuangan nasionalis aja.
“Semua hampir pasti ada religiusnya karena takut dianggap sekuler. Jadi tidak ada yang membedakan cara signifikan antar partai, jadi yang kita lihat ya udah lebih banyak pesonanya gitu. Tapi mudah-mudahan yang muda-muda dan milenial inilah yang jadi ujung tombak dan bisa mewarnai politik Indonesia berdasarkan belief. Belief-nya yang dikedepankan.”
Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.
Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.
Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.
Bocor dalam Perekonomian
Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).
Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.
Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.
Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.
Pengertian Bocor
Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.
Bocor APBN
Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.
Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.
Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.
Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.
Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.
Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.
Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).
Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.
Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.
Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.
Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.
Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.
Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.
Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.
Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.
Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.
Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.
Catatan: Judul asli yang muncul di Kontan.co.id adalah “Faisal Basri, Ekonom UI: Infrastruktur muluskan penetrasi barang impor.”
FOKUS /
Kamis, 31 Januari 2019 / 08:00 WIB
KONTAN.CO.ID – Produk impor terus membanjiri pasar kita. Sementara manufaktur dan produksi dalam negeri melempem. Orang kini lebih senang impor barang ketimbang memproduksi dan mengekspor barang. Akibatnya, neraca perdagangan kita kian tekor.
Upaya pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, sejauh ini belum berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, infrastruktur diharapkan memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan memacu produksi. Nyatanya, ekonomi hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.
Apa yang salah? Apa akar soal dan bagaimana solusinya? Seberapa besar peran seorang presiden membenahinya? Untuk mengurainya, Wartawan KONTAN Mesti Sinaga berdiskusi dengan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Senin (14/1).
KONTAN:Tahun lalu, Indonesia mengalami defisit kembar, yakni defisit transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Bahkan defisit perdagangan 2018 mencapai yang terburuk dalam sejarah. Apa sebenarnya yang terjadi?
FAISAL: Ini disebabkan karena transformasi ekonomi yang tidak lazim. Kalau kita liat pertumbuhan ekonomi kita rata rata 5%. Ini tidak buruk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3%.
Namun kalau dilihat dari strukturnya, kan ada 17 sektor dalam pertumbuhan ekonomi, yakni 14 sektor jasa, dan 3 sektor penghasil barang, yakni pertanian, pertambangan dan manufaktur.
Nah, yang tiga sektor ini kan yang mengekspor, kalau kita lihat dari transaksi dagang. Sementara jasa kita defisit terus. Pertumbuhan sektor jasa, yang tidak memberikan kontribusi positif kepada ekspor bahkan defisit itu, pertumbuhannya hampir dua kali lipat dari barang.
Jadi barang tumbuh 3%, sementara jasa yang 14 sektor itu tumbuh 6%-an. Artinya, sektor yang tumbuh cepat adalah sektor yang tidak menghasilkan ekspor pada umumnya.
Kecuali dua sektor jasa saja yang berdampak pada ekspor, yakni pariwisata dan remiten tenaga kerja Indonesia (TKI). Selebihnya, secara umum minus.
Jadi itu yang pertama, struktur pertumbuhan kita tidak mengarah ke ekspor.
Yang kedua. Kalau kita lihat sektor penghasil barang, dulu kita surplus. Nah, mulai dari tahun 2008, produk pertanian lebih banyak impor daripada ekspor. Sudah defisit.
Lalu tambang migas dan nonmigas digabung, ya, defisit. Manufaktur sejak 2009 kita defisit.
Yang surplus tinggal pertambangan nonmigas. Kita ekspor batubara, timah, nikel, bauksit, dan lain-lain yang harganya fluktuatif.
Manufaktur dulu surplus. (Dulu) Penanaman modal asing (PMA) masuk ke Indonesia dengan orientasi ekspor.
Belakangan ini, PMA berorientasi ke pasar dalam negeri, jadi tidak berdampak ke ekspor. Bahkan PMA malah mengimpor cukup banyak bahan bakunya yang secara proporsional 3/4 impor itu dari bahan baku.
Faktor ketiga, masalah investasi atau lebih tepatnya pembentukan modal tetap bruto.
Investasi kan terbagi dua jenis: ada investasi dalam bentuk fisik yang kelihatan, ada juga yang di pasar modal. Yang saya maksud tadi adalah investasi fisik yang wujudnya kelihatan.
Mari kita lihat data. Pada tahun 2017, pembentukan modal tetap bruto terdiri dari konstruksi bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan lainnya, cultivated biological resources, intelectual property product.
Dari total investasi fisik itu, sebesar 75,12% dalam bentuk bangunan. Sedangkan mesin dan peralatan sebesar 9,3%. Nah, mesin inilah yang menghasilkan barang untuk kita ekspor.
Bangunan bisa bentuknya mall. Mall makin banyak menjual produk impor. Bangunan itu tidak bisa diekspor. Sedangkan jika maksimal mengekspor, porsi dari mesin cuma 9,3%.
Nah, tiga faktor ini yang membawa kesimpulan kita bahwa pola pertumbuhan ekonomi kita tidak mengarahkan pada peningkatan kapasitas mengekspor, malah meningkatkan kapasitas kita mengimpor.
Bayangkan, Indonesia sudah merdeka 74 tahun, itu kita baru defisit 7 kali, dan terparah tahun lalu.
Data Januari-November 2018, kita defisit perdagangan US$ 7,5 miliar naik dibanding periode sebelumnya yang hanya US$ 4 miliar. Ini karena struktur pertumbuhan kita lebih ke arah impor.
KONTAN: Apa sebetulnya masalah yang membuat ekspor produk kita, seperti produk pertanian, menurun bahkan defisit?
FAISAL: Struktur insentif yang ada di pasar membuat orang makin enggan menghasilkan barang dan membuat orang lebih suka berdagang.
Contohnya, generasi awal industriawan tekstil di Jawa Barat kan besar-besar. Generasi keduanya tidak membesarkan kapasitas produksi malah menutup pabrik dan pindah ke properti. Pindah ke dagang.
Tadinya mereka punya pabrik tekstil, sekarang impor tekstil dan garmen serta jualan saja. Karena sedemikian banyak kendala untuk menghasilkan barang. Banyak izin yang harus ditempuh, kenaikan upah, biaya logistik mahal.
Sementara kalau dagang, saya tinggal impor saja. Buat satu toko, kalau enggak laku, tinggal ditutup. Kalau pabrik high cost.
Sehingga, harusnya insentif yang tinggi itu diberikan kepada industri yang mengarah pada penghasilan barang dan orientasi ekspor.
Karena ingat, kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas menghasilkan devisa lewat ekspor, ada kewajiban-kewajiban kita yang meningkat untuk membayar utang luar negeri. Dan itu tidak bisa pakai rupiah kan? Supaya cocok antara sektor riil dengan moneter.
Rupiah yang melemah, belakangan menguat itu kan sifatnya sementara saja. Kok kemampuan kita menghasilkan devisa turun, tapi rupiah menguat? Bisa saja terjadi. Rupiah menguat karena fenomena moneter, sedangkan devisa itu fenomena sektor riil.
Rupiah menguat karena belakangan pemerintah banyak berutang. Namun, kan tidak tiap bulan pemerintah berutang.
Dan utangnya juga 37,6% dipegang asing. Kalau pemerintah bayar utangmereka akan konversi ke dollar. Jadi, upaya peningkatan kapasitas dari ekspor barang harus lebih serius.
KONTAN: Adakah faktor khusus pada 2018 yang membuat defisit perdagangan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia?
FAISAL: Salah satu penyebab utamanya adalah impor minyak melonjak karena harga minyak melonjak sampai US$ 80 per barel.
Tapi bukan hanya minyak, ada juga nonmigas. Jadi intinya, lonjakan impor migas dan nonmigas berbarengan.
Pada Januari-November 2017, neraca nonmigas surplus US$ 19,6 miliar. Tapi tahun 2018 surplusnya terpangkas hanya US$ 4,6 miliar. Itu tajam sekali turunnya.
Sementara neraca migas defisitnya membesar dari US$ 7,5 miliar menjadi US$ 12 miliar. Kalau minyak saja, defisitnya meningkat dari US$ 13,5 miliar menjadi US$ 18 miliar.
Kita pindah ke nonmigas. Kenapa nonmigas, surplusnya menciut? Ada sesuatu yang luar biasa?
Tidak juga. Ekspor kita tahun 2018 naik dari US$ 154 miliar menjadi US$ 165 miliar. Jadi penyebab defisit nonmigas karena impor yang melonjak.
Impor yang melonjak ini tumbuh 3 kali lipat pertumbuhan ekspor. Mari kita lihat, apa saja yang sih yang kita impor?
Kita lihat permintaan sepatu, beras, dll tidak ada yang naik signifikan. Namun yang menarik, impor beras melonjak dari 300.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Padahal tidak ada permintaan beras yang meningkat.
Impor ban meningkat 100%. Impor baja, gula juga tajam. Ada apa ini? Tidak bisa dijelaskan secara ekonomi yang kita lihat sehari-hari.
Berarti ada faktor lain, antara lain selain pemerintah membangun jalan tol memperlancar jalan, pemerintah juga memuluskan impor.
Contohnya, tahun lalu produksi garam naik karena kemarau panjang. Produksi garam (tahun 2018) sebanyak 2,7 juta ton. Sehingga, kita hanya butuh impor garam 2 juta ton. Tapi izin impornya 3,7 juta ton.
Begitu pula dengan gula. Produksi landai 2 juta ton. Sementara kebutuhan 6 jutaan ton, kata pemerintah, sehingga dibutuhkan impor 4 jutaan.
Padahal, kebutuhan industri makanan dan minuman tidak melonjak, hanya butuh 3,2 juta ton plus kebutuhan masyarakat 2 juta, jadi total kebutuhan 5,2 juta ton.
Namun kenyataannya, impor lebih dari 6 juta ton. Jadi sekarang stok gula dalam negeri sampai 1 juta ton. Ini stok gula terbanyak dalam sejarah Indonesia.
Salah satu faktornya adalah, harga gula luar negeri lebih murah. Dijual di dalam negeri dengan keuntungan yang lezat. Jadi yang muncul adalah praktik pemburuan rente, yang polanya mirip untuk gula, garam, dan beras.
BPS baru mengumumkan bahwa surplus 2,8 juta ton pada 2018. Tapi mengapa impornya melonjak dari 300.000 menjadi 2,2 juta ton?
Oleh karena itu, Pak Buwas bilang gudang saya udah penuh. Kenapa masih impor??
Kenapa kita titik fokus pada beras, gula, dan garam? Karena di belakangnya ada nasib puluhan juta petani.
Kalau kedelai mungkin tidak terlalu banyak. Ini mengakibatkan serapan punya petani pasti terganggu, bisa hanya 60%.
KONTAN: Bagaimana dengan argumentasi bahwa impor dilakukan untuk mengendalikan harga? Dan memang, inflasi kita kan cukup terjaga?
FAISAL: Harus diingat, mengamankan harga itu pada level berapa. Misalnya, harga di negara antah berantah 100, tahun lalu. Tahun ini 150. Jadi inflasinya 50%.
Di Indonesia, harga 1000 terus naik menjadi 1.100. Inflasinya 10%. Lebih rendah dibanding negara antah berantah, tapi levelnya tinggi.
Rente itu terkait dengan level. Inflasi rendah tapi pada harga yang tinggi. Sehingga, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam sehingga daya beli terpukul.
Ingat, harga beras kita juga lebih mahal daripada harga dunia. Syukur kalau petani yang menikmati, masalahnya pemburu rente yang menikmati.
Jadi jangan berhenti pada inflasi. Inflasi rendah bisa jadi pada level harga yang sangat tinggi. Stabil tinggi. Jadi tuntutannya masyarakat minta kenaikan upah.
KONTAN: Soal perburuan rente, sinyalemennya dilihat dari apa?
FAISAL: Selisih harga gula di Indonesia dan selisih harga gula di dunia. Intinya harga kita lebih mahal.
Pada awal Jokowi menjabat, harga gula di pasar Indonesia dibandingkan dengan harga internasional 2,6 kali lipat. Tapi sekarang selalu di atas 3 kali lipat. Khususnya pasca pak Enggar menjabat. Semakin lebar harganya, maka potensi rentenya pun makin tinggi.
Harga dunia turun tajam, tapi harga Indonesia turun landai. Kalau harga dunia naik, harga di Indonesia ikut naik cepat.
Dari perbedaan harga ini, kita masuk ke supply dan demand gula.
Kalau Indonesia membolehkan ekspor dan impor bebas, maka apa yang terjadi? Harga dunia akan sama dengan di Indonesia.
Pada harga rendah konsumen untung. Oleh karena itu lah pemerintah membatasi impor.
Ringkas kata, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang rugi? Konsumen pastinya. Produsen? Ada untung, namun belum puas agar bisa dinaikkan keuntungannya.
Kalau menghambat impor dengan bea masuk, maka uang akan masuk ke pemerintah.
Kalau dengan kuota, tidak bayar secara resmi. Tapi secara tidak resminya, enggak ada yang gratis. Itulah yang namanya rente.
Nilainya, hitungan saya, triliunan. Tidak hanya di Indonesia, hal seperti ini juga terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat
Pertanyaannya, mengapa korupsi ratusan juta, misal anggota DPRD dipenjara beberapa tahun, sementara korupsi triliunan ini lancar seperti jalan tol? Korupsi kebijakan ini yang harus ditangani juga. Mengapa? Inilah tugas media.
Kalau harga beras tinggi, semua menjerit. Kalau harga pesawat naik semua menjerit.
Nah, mengapa kalau harga gula tinggi tidak ada yang menjerit? Karena sebanyak-banyaknya kita konsumsi gula, nilainya per orang per tahun tak begitu besar. Ongkos demo ke istana saja bisa lebih besar daripada nilai penurunan harga gula. Namun jangan salah, triliunan tadi dibagi hanya ke 11 pengusaha gula rafinasi.
Jadi, pengusaha punya insentif untuk tetap berburu rente berapapun selama masih masuk hitungan mereka. Itulah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi.
KONTAN: Lantas, apa solusinya agar harga tak membuat konsumen menjerit, namun di sisi lain petani juga tidak mati ?
FAISAL: Gula itu dibeli oleh masyarakat untuk rumah tangga dan ada juga yang oleh industri. Ada perkiraan hitungan berapa kebutuhan individu mengkonsumsi gula, sehingga bisa dihitung kebutuhan nasionalnya. Industri juga sama.
Jadi, kalau perencanaan teknokratiknya baik tanpa campur tangan politik saya rasa akan baik-baik saja.
Faktanya adalah, kemarin saya dari Palembang. Di situ saya beli gula di supermarket, ternyata itu gula rafinasi. Harusnya ini untuk industri, namun kenyataannya saya dengan mudah dapat untuk konsumsi. Harganya Rp 12.500 per kilogram.
Jadi, demikian mudahnya mengendalikan 11 perusahaan dibandingkan petani yang jutaan. Bisa dicek, ada alamatnya.
Namun kalau pemerintah mau menekan kuota, tapi bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan stok di gudang pedagang sedikit, supaya menjustifikasi impor. Padahal di gudang mereka stok banyak.
Jadi pengawasan dan pengendalian masalahnya.
Kita tidak anti impor. Namun hitungannya harus benar. Karena kalau gula rafinasi dijual bebas ke pasar, niscaya gula petani tidak dibeli pedagang. Karena harganya mahal. Kita harus melindungi petani.
Namun kalau pemerintah memberikan lisensi impor sangat besar, melebihi kebutuhan, maka pedagang ini dengan cara apapun akan menjualnya di dalam negeri.
Bahkan pemerintah tutup mata membolehkan gula rafinasi dijual di pasar agar harga gula terkendali.
Ini perencanaan tidak beres. Ini sama saja mengorbankan petani agar menjaga inflasi rendah. Tetapi caranya sangat mahal, dan dampaknya buruk.
Kan ada juga cara yang lebih murah, yakni dengan perencanaan yang baik. Itu yang elok.
KONTAN: Perburuan rente ada kaitannya dengan pengumpulan dana politik?
FAISAL: Teori politiknya mengatakan begitu. Jadi political economy of trade policies pakai pendekatan logic of collective action. Ini kan tidak logis, kok rakyat diam aja. Padahal triliunan. Jadi
KONTAN: Program Presiden Joko Widodo ini kan, katanya bertahap, infrastruktur dulu, baru sektor lain akan bergerak kencang. Bagaimana pandangan Anda?
FAISAL: Infrastruktur akan memuluskan penetrasi barang-barang sampai ke desa. Lihat saja buah impor merajalela. Jadi yang subur malah impor.
Di Palembang, saya temukan mangga Brasil lebih murah daripada mangga arumanis. Di Medan ada pabrik obat yang botol obat batuk ukuran tertentu, 100% impor dari China. Karena ongkos angkut dari Guangzhou ke Belawan lebih murah daripada dari Jawa ke Medan.
Jadi, kalau membangun infrastrukturnya dengan orientasi sekarang, itu tidak akan meningkatkan daya saing kita.
Kenapa? Dari Brasil dan China diangkut dengan kapal laut, biaya lebih murah. Sementara yang kita kembangkan malah transportasi darat yang ongkosnya lebih mahal. Maka industri kita tak berkembang.
Kita tidak anti pembangunan infrastruktur. Ingat, Tol Sumatra merupakan pelengkap dari jembatan Selat Sunda, program SBY. Kini, jembatannya dibatalkan, malah tolnya jalan terus.
KONTAN: Bukankah ada program tol laut?
FAISAL: Dari nama juga sudah menyesatkan: “tol laut”, otak orang darat. Konsep darat ditaro di laut.
Sadarilah ini: di dunia ini yang karakteristik logistik berbeda beda, 60-70% barang diangkut via laut. Di Indonesia cuma 10% yang diangkut pakai laut. Ajaib.
Sebenarnya yang terabaikan tidak hanya laut. Udara juga macet. Laut dan udara terkendala.
Kalau laut ongkosnya lebih murah pembangunannya. Tinggal pelabuhannya diperdalam agar kapal besar bisa menggunakan. Ada hitungan teman, Rp 22 triliun selesai semuanya.
Indonesia akan kembali berjaya nanti seperti Majapahit dan Sriwijaya, kalau kita bisa mengarahkan kembali ke sektor laut.
Oleh karena itu, ujung tombak kita ada di kawasan timur. Jadi tidak ada masalah letak geografis yang jauh selama ongkosnya murah.
Jadi, yang belum terjadi sekarang adalah integrasi perekonomian nasional. Ini tecermin dari disparitas yang sangat tinggi.
Caranya malah simbolik dengan BBM dibikin satu harga supaya mengesankan tidak ada perbedaan harga, beberapa juga mau dibikin satu harga. Semen. Ini mengerikan.
KONTAN: Soal manufaktur yang lemah, apakah itu karena lemahnya industri dasar kita?
FAISAL: Benar. Pilar industri itu ada dua, yakni logam dasar dan kimia dasar. Kalau kita lihat, di luar negeri, petrokimia dan kilang terintegrasi. Malaysia dan Singapura terintegrasi. Kita, Chandra Asri tidak punya kilang. Akhirnya, terjadi missing industries.
Logikanya, kita harus punya visi mengintegrasikan. Kilang dibangun pipa ke industri hilir, sehingga tidak ada kebocoran lagi. Makanya harus dibikin mekanisme agar praktik rente dipersulit.
Misal, zaman Reza Chalid dulu fee minyak US$ 0,5–US$ 1 per barel. Atas upaya teman-teman, berhasil dibuat mekanismenya sehingga sekarang tidak lebih dari 20 sen saja.
KONTAN: Terkait Pilpres 2019, dari kedua paslon, mana yang program ekonominya paling menjawab persoalan?
FAISAL: Sementara ini tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Masih bicara kedaulatan pangan, kemiskinan, dan sebagainya. Kita kehilangan perspektif ideologis.
Kalau di Malaysia dan AS, misalnya, jelas perbedaan ideologi antara paslonnya. Kalau di kita, yang penting menang dulu.
Misal, Pak Jokowi dulu bilang, masa cabai saja kita impor. Setelah menang, justru impor. Prabowo juga janji mengurangi asing yang sangat sulit diwujudkan.
KONTAN: Apa usulan Anda untuk siapapun yang kelak terpilih jadi presiden, terkait perbaikan struktural ekonomi Indonesia?
FAISAL: Bahan baku produk kita harus murah, sehingga banyak produk bisa dibikin oleh UKM.
Kalau kita mulai dari potensi yang ada, kita bisa terbang tinggi. Bahan baku kita lengkap. Pasar kita ada 265 juta. Penduduk usia kerja di ASEAN 41%-nya di Indonesia. Ini yang tidak dipunyai Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia.
Tinggal kita butuh pemimpin yang mampu merajut potensi-potensi ini, yang tidak cenderung melakukan sesuatu yang hasilnya harus bisa dilihat saat ia berkuasa, secara jangka pendek.
Jadi, mari kita manfaatkan peluang dan potensi untuk maju. Apapun targetnya, kalau kita tidak membenahi sektor produksi, maka apapun kebijakan kita hanya akan meningkatkan angka impor.
◆ Biodata
Riwayat pendidikan: ■ Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Jakarta ■ Master of Arts (MA) bidang Ekonomi, Vanderbilt University, USA
Riwayat pekerjaan: ■ Dosen, Fakultas Ekonomi UI (1981-sekarang), dan kini mengajar di Program Pascasarjana UI, Program Magister Manajemen Universitas Tanjungpura, dan Pascasarjana Universitas Paramadina. ■ Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (2014) ■ Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006) ■ Anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI (2000) ■ Rektor STIE Perbanas (1999-2003) ■ Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEUI (1995-98) ■ Ketua LP3E Kadin Indonesia (2009-2010). ■ Direktur LPEM FEUI (1993-1995) ■ Pendiri Partai Amanat Nasional ■ Penggagas dan Ketua Presidium Nasional Pergerakan Indonesia (PI) ■ Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef)
* Wawancara dengan Faisal Basri ini juga kami sajikan dalam rubrik Dialog di Tabloid KONTAN edisi 21-27 Januari 2019. Untuk mengaksesnya silakan klik link ini: Infrastruktur Muluskan Penetrasi Barang Impor
Senator John McCain wafat Sabtu (25/8) dalam usia 81 tahun. Saya teringat ketika kampanye pemilihan presiden 2008, McCain menjawab pertanyaan seorang lelaki dan seorang perempuan. Sang lelaki menyampaikan ketakutannya jika Obama menjadi presiden. Sedangkan seorang ibu menyatakan bahwa ia tidak percaya Obama. Obama itu orang Arab, ujarnya.
Sebagai pesaing Obama, McCain menyanggah keduanya. Jangan takut jika Obama menjadi presiden. Obama adalah “decent family man,” kata McCain. “Saya berbeda pandangan tengan Obama dalam berbagai persoalan fundamental. Dan kampanye adalah tentang itu semua.”
McCain tidak memanfaatkan isu negatif tak berdasar yang bertebaran kala itu. Ia tak menebar kebencian, apalagi fitnah. Ia ingin kampanye sebagai ajang adu gagasan dengan menjaga nilai-nilai dasar demokrasi.
Pada 13 Juni, 12 (dua belas) Para Pemohon melalui kuasanya *INTEGRITY* (Indrayana Centre for Government Constitution and Society), telah mendaftarkan secara online uji materi atas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang menyoal konstitusionalitas presidential threshold (syarat ambang batas pencalonan presiden). Hari ini, Kamis 21 Juni, kami menyerahkan dokumen fisik dan bukti-bukti permohonan tersebut, setelah kantor Mahkamah Konstitusi kembali buka pasca libur Idul Fitri.
Ke dua belas Para Pemohon adalah perseorangan WNI dan badan hukum publik non-partisan yang mempunyai hak pilih dalam pilpres, pembayar pajak, serta berikhtiar untuk terus menciptakan sistem pemilihan presiden yang adil dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke dua belas pemohon adalah:
1. M. Busyro Muqoddas
2. M. Chatib Basri
3. Faisal Basri
4. Hadar N. Gumay
5. Bambang Widjojanto
6. Rocky Gerung
7. Robertus Robet
8. Feri Amsari
9. Angga D. Sasongko
10. Hasan Yahya
11. Dahnil A. Simanjuntak
12. Titi Anggraini
Pemohon ke-11 dan 12 masing-masing mewakili lembaganya, yaitu selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Direktur Perludem.
Adapun alasan berbeda pengajuan permohonan ini adalah:
1. Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.
2. Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
3. Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
4. Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
5. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
6. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
7. Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945
8. Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Lebih lengkap tentang alasan berbeda yang kami ajukan dalam permohonan, bisa dibaca dalam Permohonan (terlampir).
Penting pula kami garisbawahi permintaan agar Mahkamah Konstitusi segera memberikan putusan atas uji konstitusionalitas ini, karena: satu, soal presidential threshold ini adalah hal yang penting dan strategis bagi adil dan demokratisnya pilpres, sehingga sangat layak diputus dalam waktu segera; dua, MK pernah dengan bijak memutus perkara-perkara pemilu dengan cepat, misalnya soal KTP sebagai alat verifikasi pemilu, yang diproses hanya dalam beberapa hari, dan diputus 2 (dua) hari menjelang pemilu; tiga, putusan yang cepat, sebelum proses pendaftaran capres pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018 tentu adalah sikap yang bijak dari MK untuk menjaga kelangsungan Pilpres tetap berjalan baik, dan sesuai dengan konstitusi.
Kami juga memohonkan agar pembatalan Pasal 222, yang menghapuskan syarat ambang batas capres dapat diberlakukan segera, atau paling lambat sejak Pilpres 2019. Bukan diberlakukan mundur untuk pilpres selanjutnya, sebagaimana putusan terkait pemilu serentak di putusan MK 2014. Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon betul-betul terlindungi, dan pelanggaran konstitusi tidak dibiarkan berlangsung dan menciderai pelaksanaan Pilpres 2019.
Akhirnya, kami paham betul bahwa permohonan uji materi soal ini telah dilakukan berulang kali. Tetapi, justru karena sangat prinsipnya persoalan ini, maka izinkan kami memperjuangkan lagi hak rakyat Indonesia untuk secara bebas memilih calon presidennya. Kami optimis dan meyakini bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan menyidangkan kasus ini secara cepat, dan akhirnya mengabulkan serta mengembalikan hak rakyat Indonesia untuk memilih langsung presidennya, tanpa dibatasi oleh syarat ambang batas pencalonan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945.
#HapusAmbangBatasNyapres
#RakyatMauBanyakPilihan
Jakarta, 21 Juni 2018
Kuasa Hukum Para Pemohon,
*INTEGRITY*
Denny Indrayana
Haris Azhar
Abdul Qodir
Harimuddin
Zamrony
Penggemar bola dan piala dunia tentu menikmati pertandingan dinihari tadi antara tim Portugal dan Spanyol yang berakhir imbang 3 – 3. CR7, Christiano Ronaldo, mencetak tiga gol (hattrick) pada kesempatan tersebut. Pertandingan berjalan seru, skor susul-menyusul, dan akhirnya berakhir imbang dengan gol ketiga Ronaldo. Gol yang dilesakkan melalui tendangan bebas, menjelang akhir pertandingan tersebut, adalah gol yang indah, sekaligus membuka peluang sama besar bagi kedua tim untuk secara fair maju ke babak berikutnya di piala dunia.
*Apa hubungannya antara Piala Dunia, Hattrick Ronaldo, dan perjuangan Syarat Nyapres 0%?*
*Pertama*, karena perjuangan *Syarat Nyapres 0%* mempunyai banyak kesamaan nasib dengan gol Ronaldo tersebut. Kami Para Pemohon *Syarat Nyapres 0%* bukanlah pendukung fanatik Ronaldo, kami hanya ingin menikmati pertandingan bola yang bermutu, berkelas, dan yang penting fair, adil bagi semua tim, serta penonton. Karena itu, jika kami hari ini menikmati hattrick Ronaldo, para pendukung fanatik Lionel Messi, tidak perlu berkecil hati. Bagi kami yang terpenting adalah pertandingan yang enak ditonton, dan gol indah yang nyaman dinikmati.
Bagi kami yang terpenting adalah dengan *Syarat Nyapres 0%*, makin banyak capres yang muncul, dan akhirnya yang terpenting, rakyat makin banyak pilihan, itulah sebabnya tagar kami adalah *#RakyatMauBanyakPilihan*. Kami tidak mendukung capres tertentu, ataupun partai tertentu, karena yang kami perjuangkan adalah Pemilihan Presiden yang lebih adil, demokratis, dan fair, dimana daulat rakyat ditegakkan sesuai UUD 1945.
*Dua*, kepada kami ditanyakan apakah tidak terlambat mengajukan permohonan saat ini, kurang dari dua bulan menjelang pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018. Jawaban kami kembali kepada gol indah melalui tendangan bebas Ronaldo dinihari tadi. Gol itu diciptakan 5 menit menjelang pertandingan berakhir. Pada momen menjelang ujung pertandingan. Gol indah Ronaldo di menit-menit terakhir itu mengajarkan, perjuangan harus terus dilakukan, bahkan sampai detik terakhir, bahkan sampai tetesan peluh terakhir. Itulah yang kami lakukan, meskipun sudah pernah diajukan, kami tidak putus asa. Menjelang pendaftaran capres ini, pada minggu-minggu terakhir, kami tetap perjuangkan agar syarat capres kembali ke fitrah, kembali ke UUD 1945, kembali ke *Syarat Nyapres 0%*.
Ayo berjuang bersama kami, ayo kembalikan daulat rakyat, ayo bersama-sama kita ciptakan gol indah pembatalan syarat ambang batas capres (presidential threshold), dan kembali fitrah, kembali ke *Syarat Nyapres 0%*.
1. M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY)
2. M. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan)
3. Faisal Basri (Akademisi)
4. Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU)
5. Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK)
6. Rocky Gerung (Akademisi)
7. Robertus Robet (Akademisi)
8. Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).
9. Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film)
10. Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah
11. Titi Anggraini (Direktur Perludem)
12. Hasan Yahya (Profesional)
*Kuasa Hukum Pemohon*: *INTEGRITY* (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society): Denny Indrayana, Haris Azhar, Abdul Qodir, Harimuddin, Zamrony
