Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.”
Kolaborasi seluruh elemen bangsa dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK di PTIK membuktikan UU KPK yang baru membuat KPK nyaris tak bergigi. Keberadaan Dewan Pengawas membuat penggeledahan tidak lagi efektif sebagaimana tercermin dari berita Kompas, Minggu, 12 Januari, halaman muka.
Upaya pemberantasan korupsi sebetulnya sudah di jalan yang benar. Pencapaiannya cukup baik sebagaimana terlihat dari indeks persepsi korupsi. Pada tahun 1995, ketika pertama kali TI Corruption Index diluncurkan, Indonesia adalah negara paling korup di dunia. Peringkat Indonesia kala itu adalah ke-41 dari 41 negara yang disurvei, dengan skor 1,94 (rentang skor 0-10, nol terburuk, 10 terbaik; belakangan rentang skor menjadi 0-100). Oleh karena itu, pada garis hitam, angka Indonesia adalah 1 (satu), diperoleh dari 41 dibagi 41. Survei untuk tahun 2018 posisi Indonesia naik menjadi 0,49, artinya Indonesia berada di kelompok 50 persen atas. Untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari kelompok 50 persen bawah. Kiprah KPK sangat menentukan kemajuan ini.
Dengan skor yang masih rendah (38), tentu saja upaya pemberantasan korupsi harus lebih gencar, bukan sebaliknya momentum menjadi sirna karena perlawanan dari power of state. Di kawasan Asia Pasifik peringkat kita masih belum menggembirakan, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja.
Perbaikan terlihat pula dalam “control of corruption,” walaupun nilainya masih minus, namun kian mendekati sumbu nol.
Korupsi lambat laun telah merambah dari pucuk ke ranting, lalu ke cabang, kemudian ke batang, dan akhirnya merembet sampai ke akar kekuasaan. Tak pelak lagi, perlawanan pun semakin keras. Para aktor politik seakan memiliki musuh bersama yang harus dilemahkan. Mereka kian percaya diri karena power of the state menguat, sebaliknya power of society melemah. Kekuasaan kepolisian semakin eksesif dan represif, menguasai intelejen, birokrasi daerah (Mendagri), dan—yang paling ironis—KPK dipimpin jenderal polisi aktif yang kontroversial.
Checks and balances melemah. Hubungan antara korporasi dan partai/kekuatan politik semakin erat. Cengkeraman power of state semakin kokoh karena mereka juga menguasai media, terutama televisi.
Maka terjadilah kemunduran sistematis reformasi. Jika dibiarkan, penguasaan sumber daya ekonomi semakin terkonsentrasi. Pada tahun 2019, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 kekayaan nasional, tertinggi ketiga di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional, terburuk keenam dalam hal ketimpangan kekayaan.
Kekayaan luar biasa segelintir orang itu karena mereka bagian dari elite atau memiliki akses bebas hambatan dengan kekuasaan, bukan karena kemampuan inovasi dan berdaya saing. Mereka jago kandang. Dua pertiga dari kekayaannya diperoleh dari praktik bisnis kroni atau dari sektor kroni (crony sectors). Oleh karena itulah the crony-capitalism index Indonesia masuk dalam kelompok 10 besar dunia, persisnya di peringkat ketujuh.
Dana APBN diselewengkan, mulai dari proses di tingkat perencanaan. BUMN dijarah, dikerdilkan, diisi oleh petinggi-petinggi yang tidak kompeten. Satu demi satu skandal besar mulai terkuak, Jiwasraya contohnya. Lisensi diperjualbelikan. Undang-undang menghamba kepada vested interest. Kebijakan tidak mengutamakan kepentingan publik.
Semua itu bermuara pada angka ICOR (incremental capital-output ratio) yang tinggi dan cenderung meningkat. ICOR Indonesia di atas 6, sementara negara-negara tetangga hanya sekitar 3. Artinya, untuk menambah satu unit output di Indonesia butuh 6 unit modal lebih, di negara tetangga hanya butuh sekitar 3 unit modal.
Padahal modal kita terbatas dan tax ratio sangat rendah dengan kecenderungan turun. Untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan, terpaksa berutang lebih banyak.
Utang pemerintah pusat per September 2019 telah mencapai Rp4,7 kuadriliun, meningkat 81 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2014.
Utang harus dibayar oleh generasi mendatang. Kekayaan alam yang dikuras besar-besaran membuat semakin sedikit yang tersisa bagi generasi mendatang. Maka generasi muda harus bersuara lebih lantang di barisan terdepan untuk melawan korupsi agar keadilan antargenerasi tertegakkan.
Darurat korupsi bisa diakhiri jika Presiden segera mengeluarkan PERPU tentang KPK dengan semangat memperkuatnya agar korupsi, yang merupakan musuh peradaban itu, terkerangkeng.
Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk.
Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.
Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada tahun 2017. Posisi Indonesia tahun 2018 terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India.
Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia setelah Thailand, Turki, Amerika Serikat, Rusia, dan India.
Dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk.
Sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 20107 menjadi ke-8 pada 2014 dan ke-7 pada 2016.
Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik.
Jika KPK lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi kian rapuh. Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen.
Oligarki yang semkin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.
Sekarang, tiada pilhan kecuali Presiden keluarkan Perpu agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka. Tanpa Perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam.
Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja mengumumkan satu tersangka pada pertengahan September 2019. Apa yang sebenarnya dimuat dalam laporan itu hingga memakan waktu 4 tahun bagi KPK untuk menentukan tersangkanya? Apakah para mafia migas ini sudah merugikan negara? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri terkait hal ini pada Rayestu! Selain itu, Asumsi Bersuara juga membahas kondisi perekonomian Indonesia dari kacamata sang ekonom senior.
Tidak setitik darah pun menetes ke bumi Pertiwi akibat perseteruan kampanye pemilu pascareformasi. Itulah modal paling berharga dalam menapaki konsolidasi demokrasi. Ketegangan memang meninggi di media sosial, namun tidak sampai menjungkirbalikkan akal sehat, karena civll liberty pasca reformasi cukup ampuh menghasilkan informasi yang berimbang. Kebenaran tidak dimonopoli oleh satu kekuatan tertentu. Penguasa tidak bisa semena-mena mendiktekan kehendaknya lewat intimidasi. Tidak ada lagi ruang bagi kekuatan “bawah tanah” yang melakukan penetrasi dengan teror dan propaganda sesat, karena rakyat sendiri yang akan melawannya, dengan akal sehat. Oleh karena itu, kebebasan dalam bingkai social order mutlak harus dipelihara. Tidak ada kompromi bagi ancaman sekecil apa pun terhadap kebebasan sipil. Silakan saja siapa pun sesumbar dan mengancam akan melakukan ini atau itu sepanjang di dalam bingkai hukum dan tidak merenggut kebebasan orang lain. Tidak ada pihak mana pun yang bisa melakukan kecurangan masif karena serta merta akan terdeteksi sehingga segera terkoreksi. Berdasarkan keyakinan itu, hasil pemilu pada akhirnya akan legitimate sebagai kontrak politik baru. Tentu dalam perjalananya muncul riak-riak, ketidakpuasan, bahkan penolakan. Namun kita telah memiliki cukup perangkat untuk menyelesaikan segala persoalan. Meskipun kelembagaan kita belum sempurna, kecil kemungkinan berujung di jalan buntu (deadlock).
Momen pemilu merupakan pembaruan komitmen memulai era baru. Pertarungan gagasan telah berlangsung selama periode kampanye yang cukup lama. Tidak ada satu kubu pun yang hendak mengganti konstitusi. Penumpang gelap bisa saja punya agenda terselubung, tetapi niscaya ambisinya akan kandas.
Modal kita untuk maju mengakselerasi lebih dari cukup. Pertumbuhan ekonomi mulai merangkak naik. Kenaikan harga-harga sangat terkendali. Laju inflasi bulan lalu (year on year) hanya 2,5 persen, terendah dalam 10 tahun terakhir. Angka pengangguran terus turun, demikian juga jumlah penduduk miskin. Indikator ketimpangan membaik, indeks Gini turun di bawah 0,4, yang berarti berada dalam kategori baik.
Perbaikan yang telah berlangsung dalam lima tahun terakhir memang belum memuaskan. Kita harus berpacu dengan waktu agar terhindar dari “tua sebelum kaya” karena bonus demografi segera berakhir. Cita-cita proklamasi untuk mengenyahkan kemiskinan harus terwujud ketika kita merayakan seabad merdeka, Pengangguran usia muda yang tinggi harus diperangi lebih seksama. Ketimpangan antardaerah, khususnya Jawa versus luar Jawa, tidak bisa ditunda-tunda lagi. Harus ada langkah bernas untuk memajukan industrialisasi di luar Jawa untuk mengolah sumber daya alam agar tidak mentah-mentah diekspor. Untuk itu, integrasi perekonomian domestik menjadi prasyaratnya. Tidak ada pilihan kecuali memperkokoh jati diri kita sebagai negara maritim. Sudan saatnya memperkaya konsep tol laut menjadi “pendulum Nusantara” dengan transports laut sebagai urat nadi sistem logistik nasional. Budaya maritim menjadi roh pembangunan.
Pembaruan komitmen untuk melaju lebih kencang itulah yang merupakan salah satu esensi utama dari pemilihan umum legislatif dan presiden-wakil presiden, memperteguh tekad untuk lebih baik, menghimpun kekuatan yang masih berserakan, meluruskan yang bengkok, serta membakar lemak-lemak yang menyelubungi tubuh perekonomian. Bukan meruntuhkan bangunan yang ada karena beda selera semata. Bukan dengan menenggelamkan modal dasar yang sudah dalam genggaman untuk menggapai sesuatu yang tidak jelas sosoknya ibarat fatamorgana yang tak kunjung bisa kita gapai.
Pada abad kedua Masehi, warga Nusantau—begitu sebutan untuk Nusantara kala itu—sudah menjejakkan kaki di benua Afrika dengan kapal dan sistem navigasi buatan sendiri. Budaya maritim telah lama bersemayam kokoh di bumi Pertiwi. sebagaimana semboyan “nenek moyangku seorang pelaut” dinyanyikan sejak masa kanak-kanak. Kejayaan Sriwijaya pada abad IX dan Majapahit pada abad XIV karena menjadikan laut sebagai tulang punggung, bukan memunggungi laut. Kedua kerajaan itu memiliki armada laut yang mumpuni. Kerajaan Majapahit memiliki ratusan kapal dagang dan militer. Salah satu yang melegenda adalah jenis Jong Jawa atau Jung Melayu yang pada masa itu didapuk sebagai salah satu kapal terbesar di dunia, sekitar empat sampai lima kali lebih besar dari kapal terbesar milik Portugis, Flor de La Mar, yang berkapasitas 500 orang pasukan dan 50 buah meriam.[3] Kekuatan lautlah yang membuat kerajaan-kerajaan di Nusantara disegani di Samudera Hindia dan kekuasaannya menancap hingga wilayah Asia Tenggara.
Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland. Lautlah yang mempersatukan Indonesia, merajut gugusan 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa. Dengan garis pantai 54.716 kilometer, terpanjang kedua di dunia,[4]Tuhan mengaruniai bangsa Indonesia hamparan bebas hambatan tak berbayar, tidak perlu diaspal atau dibeton, tidak perlu tiang pancang dan alat berat, serta tidak membutuhkan pembebasan lahan.
Ketika membuka National Maritime Convention I (NMC) 1963, Presiden Soekarno dengan lantang mengatakan, “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”
Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, budaya maritim melekat pada Bangsa kita walau telah sedikit memudar. Keniscayaan ini sejatinya merupakan modal fisik, modal sosial, dan modal budaya yang bisa bertransformasi menjadi modal finansial untuk menyejahterakan rakyat. Kekayaan laut kita lebih dari cukup untuk memenuhi kebutuhan protein rakyatnya, beragam sumber daya alam dan mineral tertanam di dalamnya, keberagaman hayati yang tak tertandingi, serta keindahan pantai dan dasar lautnya mengudang jutaan wisatawan setiap tahun.
Bangsa maritim hanya mengenal batas adalah cakrawala. Tidak kebetulan kalau dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 tercantum: “….dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial,” Itu manifestasi dari semangat keterbukaan bangsa maritim.
Pengantar
Salah satu konsekuensi hadirnya demokrasi di suatu negara adalah keterbukaan informasi dan kebebasan berpendapat. Siapa saja seakan boleh bicara apa saja sesuka hati. Padahal di alam demokrasi atau bukan, prinsip-prinsip kepatutan tetap berlaku. Siapa saja memang boleh bicara apa saja, sejauh hal itu didukung oleh fakta dan data. Apalagi kalau pendapat itu disampaikan kepada publik. Demokrasi tanpa menghargai tatanan sosial (social order), bukanlah true democracy, karena kita akan berada “on the dark side of democracy.”
Bahwa mengumbar kebohongan dan perang omong kosong serta fitnah dalam kontestasi politik sudah kian menjadi-jadi belakangan ini—termasuk di negara yang mengaku sebagai kampiun demokrasi—hendaknya tidak menjadi pembenaran bahwa hal itu memang boleh dilakukan atau suatu kewajaran di era post-truth. Jika kita menganggap wajar lalu pasrah menerimanya dan oleh karena itu harus menyesuaikan diri dengan realitas baru itu, maka sesungguhnya kita sedang membiarkan terjadi pengeroposan dalam sendi-sendi bermasyarakat dan bernegara. Membiarkan bias kognitif merajalela sama saja dengan meredupkan kewargaan (citizenry) yang lambat laun mengikis peradaban. Manusia beradab adalah manusia yang memelihara free will-nya dalam bingkai tatanan sosial; jika tidak, maka kita sudah menurunkan harkat dan martabat kita sendiri.
Di tengah berlangsungnya kampanye terbuka untuk pemilihan serentak 17 April mendatang, setiap pihak berusaha menguasai opini masyarakat. Bagi yang mendukung pemerintah, akan dikesankan bahwa semua yang sudah dilakukan benar adanya, dan karena itu harus dipertahankan. Sebaliknya bagi yang mengambil posisi berseberangan akan mengatakan semua yang dilakukan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tidak ada yang benar, oleh sebab itu harus diganti dengan yang lain. Apakah penggantinya lebih baik atau tidak, itu soal lain yang bisa diperdebatkan kemudian.
Siapa pun boleh memilih apa atau siapa yang diinginkannya. Namun adalah keliru kalau kita boleh percaya begitu saja dengan hal-hal yang disampaikan masing-masing pihak tanpa memeriksa kebenarannya (fact check). Kita semua, apalagi yang merasa diri berpendidikan, kiranya perlu memahami isu-isu yang terlontar dalam perang opini yang dangkal, sebelum mengambil sikap untuk memercayai atau menolaknya. Landasannya tentu saja adalah fakta dan data yang ada. Kalau kita yang mengaku berpendidikan saja mudah terombang-ambing, apatah lagi khalayak umum yang kebanyakan masih berpendidikan rendah. Jadi, terlepas dari pilihan dan preferensi pribadi, kita tetap harus selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip kebenaran ilmiah.
Politik identitas yang memecah belah bangsa merupakan bentuk perbuatan politik destruktif sebagaimana diingatkan oleh Amartya Sen dalam bukunya The Idea of Justice.Sen mengatakan: “The increasing tendency towards seeing people in terms of one dominant ‘identity’ (‘this is your duty as an American’, ‘you must commit these acts as a Muslim’, or ‘as a Chinese you should give priority to this national engagement’) is not only an imposition of an external and arbitrary priority, but also the denial of an important liberty of a person who can decide on their respective loyalties to different groups (to all of which he or she belongs). Lebih jauh Sen mengatakan: “The notion of human right builds on our shared humanity. These rights are not derived from the citizenship of any country, or the membership of any nation, but are presumed to be claims or entitlements of every human being. They differ, therefore, from constitutionally created rights guaranteed for specific people. Dengan demikian, seseorang yang hendak menjadikan dirinya seorang pemimpin harus dapat membuktikan terlebih dahulu bahwa dirinya bukan pelanggar hak asasi manusia.
Ada sejumlah topik hangat yang mengemuka dalam perang opini belakangan ini. Mari kita simak secara jernih, sebelum menilainya sebagai kebenaran faktual atau hanya omong kosong yang just plain stupid.
Pertama: Penguasaan Asingdan Strategi Bertahan
Perekonomian Indonesia sudah dikuasai pihak asing. Peta Indonesia yang bertaburan bendera asing bertebaran di media sosial, mengesankan asing telah menguasai setiap jengkal bumi Pertiwi. Oleh karena itu sudah saatnya kita harus melindungi diri atau lebih menutup diri agar tidak kian dikuasai seperti pada era kolonial dulu. Benarkah sinyalemen ini?
Data justru menunjukkan Indonesia jauh dari dikuasai asing. Perekonomian Indonesia tidak saja tidak dikuasai asing, melainkan justru sebaliknya, peranan asing relatif kecil dalam pembentukan kue nasional (produk domestik bruto). Sebagian kita kian alergi dengan kehadiran orang dan perusahaan asing. Dari waktu ke waktu perekonomian kita justru semakin tertutup.
Sepanjang sejarah kemerdekaan, perekonomian Indonesia tidak pernah didominasi oleh asing. Arus investasi langsung asing (foreign direct investment)yang masuk ke Indonesia rerata setahun hanya sekitar 5 persen dari keseluruhan investasi fisik atau pembentukan modal tetap bruto.Angka tersebut sangat kecil apabila kita sandingkan dengan negara-negara tetangga dekat seperti Malaysia dan Filipina, yang peranan modal asingnya berkali lipat jauh lebih besar dari kita. Dengan negara komunis sekalipun seperti Vietnam dan negara sosialis seperti Bolivia, kita selalu lebih kecil. Peranan investasi asing di Indonesia berada di bawah rerata Asia, apalagi dibandingkan dengan negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia tidak pernah mengandalkan modal langsung asing untuk memacu pertumbuhan ekonomi.
Akumulasi kehadiran investasi langsung asing hingga sekarang tidak sampai seperempat dari PDB. Memang belakangan ini meningkat jika dibandingkan dengan rerata selama kurun waktu 2000-2004 yang baru 7,1 persen, namun masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam (50,5 persen), Bolivia (33,7 persen), Asia (25,7 persen), dan Asia Tenggara (66,1 persen).[5]
Sejak merdeka hingga kini pemerintah senantiasa memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.“ Perusahaan asing yang bergerak di sektor minyak dan gas bumi (migas), misalnya, sebatas sebagai kontraktor. Mereka membawa modal untuk melakukan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi. Jika mereka gagal mendapatkan migas, kerugian sepenuhnya mereka tanggung sendiri, pemerintah bebas dari risiko kerugian. Jika berhasil mendapatkan migas, mereka memperoleh imbalan berupa bagi-hasil setelah dipotong semua ongkos kegiatan produksi. Ladang migas yang konsesinya sudah habis diserahkan kepada negara. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah tidak memperpanjang konsesi beberapa ladang migas yang tergolong besar, melainkan menyerahkannya kepada PT Pertamina.
Partisipasi aktif dalam perekonomian dunia adalah pilihan yang jauh lebih baik ketimbang terus menerus menjadi katak dalam tempurung dan oleh karena itu merupakan keniscayaan. Kenyataannya, perekonomian dunia di sekeliling kita kian terintegrasi. Setiap negara, apa pun ideologi resminya, sudah sejak lama bersaing ketat untuk memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari pasar global yang dijejali 7,6 miliar manusia, baik itu sebagai tempat berlabuh investasi langsung maupun sebagai pasar pelemparan produk barang dan jasa yang mereka hasilkan. Sejarah juga menunjukkan tidak ada negara yang bisa maju pesat hanya dengan mengandalkan produk lokal dan pasar domestiknya semata.
Setiap perekonomian memiliki kelimpahan karunia sumber (factor endowment) yang berbeda-beda. Sedangkan kebutuhan akan berbagai barang modal, bahan baku/penolong,dan barang konsumsi juga bervariasi sehingga tidak ada suatu negara autarki murni di zaman modern ini. Dalam sebuah perekonomian subsisten yang paling primitif sekalipun, tidak semua barang kebutuhan bisa diproduksi sendiri, dan oleh karena itu harus didatangkan dari luar. Dengan demikian, pernyataan siapa pun yang sesumbar bahwa impor tidak perlu dan karenanya harus dihentikan sama sekali, jelas adalah bualan. Justru jika barang impor yang memang dibutuhkan dilarang, maka yang akan marak adalah penyelundupan sistematis seperti yang sudah sering terjadi di tanah air kita. Keragaman pilihan terbatas dan hukum keekonomian skala (economies of scale) tak hadir, sehingga konsumen harus merogoh kocek lebih dalam untuk membeli berbagai kebutuhannya.
Mana ada negara yang bersedia membuka pasarnya untuk produk kita jika produk mereka dilarang atau kita batasi. New mercantilismtidak ada tempat di era saling membutuhkan atau saling ketergantungan.
Kompetisi sepakbola mengajarkan kita betapa strategi menyerang lebih superior untuk meraih juara. Klasemen sementara kompetisi paling tinggi di Spanyol, LaLiga Santander, menempatkan Barcelona di puncak klasemen dengan raihan gol terbanyak. Walaupun kebobolan terbanyak kedua di antara lima besar, selisih golnya jauh lebih banyak ketimbang pesaing-pesaing terdekatnya. Atletico Madrid yang berada di peringkat kedua terkenal memiliki pertahanan yang tangguh dengan kebobolan paling sedikit. Karena kurang produktif membobolkan gawang lawan, klub ini amat jarang memenangi kompetisi.
Di liga Inggris, English Premier League, Liverpool dan Manchester City bersaing ketat untuk meraih juara pada musim ini. Kedua klub paling subur mencetak gol, jauh melampaui klub elit lainnya. Liverpool dan Manchester City semakin superior karena juga paling sedikit kebobolan. Namun, jika berlaku kaidah kesuburan, Manchester City tampaknya lebih dijagokan sebagai juara karena lebih subur delapan gol ketimbang Liverpool.
Bertolak dari tamsil kompetisi sepakbola, yang perlu dilakukan bersamaan adalah peningkatan ekspor secara berkesinambungan. Impor harus dibayar dengan devisa, dan ekspor adalah cara terbaik untuk memperoleh devisa. Industri manufaktur menjadi ujung tombaknya mengingat sumbangsihnya sebagai penghasil devisa terbesar, sekaligus sumber utama penerimaan pajak.
Janji pihak mana pun untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam waktu singkat patut dipertanyakan. Tidak ada cara instan untuk memacu penerimaan pajak. Besar-kecilnya pajak merupakan cerminan jangka menengah dan panjang atas keseluruhan upaya pengelolaan ekonomi. Karena itu, usaha-usaha memperbesar investasi langsung (asing maupun domestik) dan memacu ekspor harus dilakukan bersamaan dan terpadu, dengan titik berat pada sektor-sektor yang paling dapat diandalkan memperbesar investasi dan ekspor secara berkesinambungan, yakni industri manufaktur. Itu artinya, kita justru harus lebih membuka diri terhadap perekonomian global dalam jalinanglobal supply chain.
Secara kodrati, kita adalah sebuah bentangan wilayah terbuka yang terletak tepat di lintasan antara dua benua dan dua samudra. Sungguh ironis jika Indonesia malahan menutup diri, sementara Mongolia yang lokasinya terpencil dan land-lockedberusaha membuka diri. Bayangan seram bahwa pihak asing atau aseng tengah merampok habis-habisan harta nasional kita untuk dibawa ke luar negeri tidak memiliki pijakan kuat.
Muncul pula keprihatinan terhadap banyaknya warga Indonesia yang menempatkan uangnya di luar negeri, padahal negaranya sendiri sedang membutuhkan banyak dana untuk investasi. Dana miliaran dollart ersebut merupakan milik individu dan perusahaan. Pada dasarnya adalah hak setiap orang untuk memilih tempat penyimpanan uangnya karena Indonesia menganut rezim devisa bebas. Logikanya, pemilik uang akan menempatkan kekayaannya di lokasi yang paling menjanjikan keamanan dan keuntungan. Dengan demikian, yang seharusnya kita lakukan bukanlah menutup diri, melainkan menjadikan perekonomian kita lebih aman dan lebih menjanjikan keuntungan sehingga siapa saja, entah ia WNI atau WNA, akan lebih suka menempatkan uangnya di Indonesia. Tentu saja, uang haram hasil korupsi, penggelapan pajak, dan transaksi ilegal lainnya merupakan pengecualian.
Pernyataan-pernyataan tentang tenaga kerja asing yang telah mengambil lahan pekerjaan WNI di dalam negeri juga tidak ditopang data akurat. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia hingga akhir 2018 ternyata tidak sampai 100.000 orang. Bandingkan dengan jumlah tenaga kerja Indonesia di luar negeri yang jumlahnya hampir 40 kali lipat. Lebih dari 3,65 juta orang Indonesia berjuang dan bekerja di luar negeri. Pada tahun 2018 mereka mengirimkan 11 miliar dollar AS ke sanak keluarganya yang berada di Indonesia. Sebaliknya, remitansi tenaga kerja asing sebesar 3,4 miliar dollar AS, sehingga kita menikmati surplus sebesar 7,6 miliar dollar AS. Data ini kian menunjukkan keterbukaan lebih membawa maslahat ketimbang mudarat bagi perekonomian.
Kedua: Utang
Topik ekonomi kedua yang menimbulkan kontroversi berkepanjangan adalah mengenai utang pemerintah. Sejak kecil kita diajarkan untuk menjauhi utang. Seseorang akan berbahagia jika ia bebas dari segala macam utang. Kita tentu pernah mendengar nasihat bahwa hanya orang-orang yang tidak punya utang yang bisa tertawa lepas dengan riang. Itu memang benar, kalau kita pegawai atau pensiunan yang sudah punya rumah sendiri dan tabungan, maka tidak ada perlunya berutang, apalagi kalau utang itu untuk kegiatan-kegiatan konsumtif semata.
Namun untuk seseorang yang ingin memperoleh tambahan penghasilan, sebuah keluarga muda, sebuah perusahaan yang tengah berkembang, atau suatu negara yang sedang giat membangun, utang sulit dihindari, dan sebenarnya memang tidak perlu dihindari. Itu juga kenyataan yang harus kita pahami berkenaan dengan utang. Ditinjau dari segi ekonomi, adalah lebih baik kita berutang dalam jumlah terukur untuk memanfaatkan potensi investasi yang ada daripada kita tidak berutang sama sekali sehingga potensi dan peluang investasi itu sirna. Jika investasi itu berbuah, maka kesejahteraan kita akan lebih baik. Selama peningkatan pendapatan lebih besar dari pembayaran bunga dan cicilan, maka berutang takakan menjadi masalah.
Umpamakan saja ada seorang pegawai kecil atau buruh yang ingin mencari penghasilan tambahan sebagai pengemudi ojek onlinenamun tidak memiliki sepeda motor sendiri. Skema meminjam dan mencicil menjadi penolong baginya karena ia bisa mendapatkan sepeda motor tanpa harus menunggu lama sampai tabungannya mencukupi. Cicilan yang dikenakan pun terjamin dapat dilunasi karena pendapatannya sejak adanya kendaraan itu meningkat.
Bagi sebuah keluarga muda yang ingin memiliki rumah sendiri, langkah mengambil Kredit Pemilikan Rumah (KPR) adalah lebih baik ketimbang terus mengontrak rumah sambil menabung sampai jumlahnya cukup untuk membeli rumah. Harga rumah, apalagi di kota-kota besar sudah sedemikian tinggi sehingga berapa pun yang ditabung tidak akan dapat mengejar kenaikan harganya setiap tahun. Lagi pula, jumlah penduduk terus bertambah sehingga tanah dan rumah dari waktu ke waktu akan kian berharga, dan dengan sendirinya harganya kian mahal.
Begitu juga dengan sebuah perusahaan. Agar dapat tumbuh pesat, maka ia perlu membidik setiap peluang atau potensi investasi yang ada. Secara ekonomi, akan lebih baik baginya jika menarik pinjaman dalam jumlah dan persyaratan terukur untuk mengoptimalkan peluang pertumbuhan ketimbang jika perusahaan itu hanya mengandalkan modal dan pendapatan yang ada.
Analogi serupa berlaku untuk sebuah negara. Demi memanfaatkan potensi pertumbuhan ekonomi secara maksimal, wajar saja jika suatu negara menarik utang, dari dalam maupun luar negeri. Dengan cara ini negara tersebut akan dapat tumbuh lebih pesat. Jadi jelas kiranya bahwa utang produktif adalah sesuatu yang positif, bukan nista atau najis sehingga harus dijauhi dengan risiko apa pun. Tentu jumlahnya harus disesuaikan dengan kebutuhan pendanaan riil dan kemampuan untuk membayarnya kembali. Jadi yang dilihat jangan hanya jumlah utang, melainkan juga tambahan pendapatan yang tercipta. Seseorang yang punya utang Rp 10.000.000 namun ia punya penghasilan Rp 20.000.000, tentu lebih baik ketimbang orang lain yang utangnya Rp 1.000.000 tetapi penghasilannya cuma Rp 500.000
Jumlah utang pemerintah RI dewasa ini sebesar Rp 4.499 triliun[6] sementara PDB menurut harga berlaku pada 2018 sebesar Rp 14.837 triliun. Jelaslah bahwa utang pemerintah itu masih berada dalam batas aman, karena nisbah utang (debt to GDP ratio) tergolong sangat rendah, yakni hanya 30 persen dan masih separuh dari batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Lagi pula, Undang-Undang tentang Keuangan Negara membatasi defisit APBN maksimal 3 persen dari PDB, sehingga pemerintah tidak bisa ugal-ugalan berutang.
Kita berpacu dengan waktu. Sekitar sepuluh tahun lagi Indonesia memasuki fase aging population dan demographic dividend bakalberakhir. Tidak ada pilihan kecuali pindah gigi lebih tinggi agar terhindar dari “tua sebelum kaya”.
Ketiga: Pembangunan Infrastruktur
Tidak sulit untuk menepis pernyataan-pernyataan asal menyerang yang mengatakan pembangunan infrastruktur itu tidak perlu. Ketersediaan infrastruktur mutlak perlu. Kian baik infrastruktur yang dimiliki suatu perekonomian, kian berdaya saing dan semakin menarik perekonomian itu sebagai lahan investasi. Semakin banyak investasi tersedia, bertambah maju perekonomian tersebut. Ini adalah aksioma pembangunan ekonomi.
Tidak perlu kita berdebat panjang-panjang mengenai hal ini. Siapa saja yang pernah belajar ilmu ekonomi tentu mafhum akan pentingnya pembangunan infrastruktur. Yang lebih layak untuk dijadikan bahan diskusi adalah penajaman prioritas pembangunan infrastruktur itu sendiri, meneguhkan jati diri dan keunikan geografis. Biaya pembangunannya sangat mahal, sementara dana yang tersedia sangat terbatas. Untuk itu perlu dipilih yang benar-benar bisa memacu produktivitas, mengasah daya saing, dan memperkokoh integrasi perekonomian nasional.
Sekali lagi, kita perlu menyadari kodrat kita sebagai negara maritim. Lautlah pemersatu kita dan laut pula yang seharusnya kita prioritaskan pembangunannya demi memacu pertumbuhan ekonomi secara maksimal.
Sejarah bangsa kita secara jelas mengajarkan bahwa kita hanya akan menjadi bangsa yang besar dan kuat kalau menguasai laut. Imperium Sriwijaya berjaya karena bertumpu pada kekuatan laut. Imperium Majapahit begitu dominan di seantero Asia Tenggara karena memiliki armada laut berkekuatan lebih dari 400 kapal besar.
Sebaliknya, kekalahan demi kekalahan di lautlah yang memaksa kita hanya menjadi masyarakat agraris kecil-kecil yang sepenuhnya berorientasi ke darat. Kegagalan membendung armada VOC pula yang bahkan sempat menjadikan kita bangsa jajahan selama berabad-abad. Jika kita hendak besar kembali, maka kekuatan laut pula yang harus pertama-tama dibenahi.
Tekad untuk memperkokoh fondasi sebagai negara maritim dipancangkan ketika Jokowi menyampaikan pidato kemenangan di atas kapal phinisi di pelabuhan Sunda Kelapa pada 22 Juli 2014. Alasan pemilihan tempat itu ialah untuk menggelorakan kembali semangat Indonesia sebagai negara maritim. Beberapa bulan kemudian pemerintahan Jokowi-JK membatalkan proyek pembangunan jembatan Selat Sunda, sebagai cerminan konsistensi mengedepankan roh maritim. Yang mengintegrasikan pulau-pulau bukanlah jembatan, melainkan laut itu sendiri. Ke depan, kita berharap penguatan integrasi perekonomian nasional semakin mengedepankan transportasi laut sebagai ujung tombak lalu lintas angkutan barang.
Keempat: Stabilitas Ekonomi
Salah satu keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang tidak bisa dipungkiri adalah telah terciptanya stabilitas makroekonomi. Pertumbuhan ekonomi berlangsung secara berkesinambungan meskipun pada kisaran 5 persen, tidak setinggi janji kampanye yang dituangkan dalam RPJM yakni 7 persen rerata setahun, sedangkan inflasi dan suku bunga terkendali. Sudah beberapa kali Idul Fitri terakhir kita rayakan tanpa dihantui lonjakan harga barang-barang kebutuhan pokok. Inflasi selama hampir lima tahun terakhir reratanya hanya 3,1 persen, tak sampai separuh dari rerata lima tahun sebelumnya dan jauh lebih rendah dalam dua dekade terakhir.
Teori ekonomi yang sama-sama pernah kita pelajari menyebutkan selama ada pertumbuhan ekonomi sedangkan inflasi terkendali, maka daya beli masyarakat pun terpelihara. Mereka yang mengatakan daya beli masyarakat Indonesia merosot, mungkin kurang cermat mempelajari teori itu, atau sengaja mengabaikannya.
Pengalaman ikut serta menjalani proses kelahiran era reformasi menunjukkan secara jelas betapa gelombang unjuk rasa menentang Orde Baru sedemikian kuat dan efektif karena didukung oleh segenap lapisan masyarakat, khususnya ibu-ibu rumah tangga.
Mereka yang langsung merasakan kian sulitnya mencukupi uang belanja setiap bulan sampai rela memecah celengan demi membantu menyediakan sekedar air mineral dan nasi bungkus bagi para mahasiswa yang tengah berjuang di jalanan. Situasi di era perjuangan kemerdekaan ketika para ibu rela mengeluarkan simpanan beras terakhir untuk membuka dapur-dapur umum terjadi lagi ketika itu,
Tetapi selama masa kampanye yang hiruk-pikuk ini, sama sekali tidak ada gerakan massal seperti itu. Secara umum ibu-ibu tidak merasa perlu harus ikut atau mendukung unjuk rasa. Mengapa? Karena mereka merasa baik-baik saja, jauh dari ancaman kenaikan harga yang mencekam. Yang ramai sebatas di media sosial dan panggung kampanye, oleh ibu-ibu pendukung aktif kubu penantang. Tidak perlu pemahaman canggih untuk sekedar mengetahui bahwa segelintir ibu-ibu yang tampil sebagai aktivis politik dadakan itu sama sekali tidak mewakili kaum ibu secara keseluruhan.
Bagaimana mungkin muncul hantu kenaikan harga-harga kebutuhan hidup jika harga BBM justru diturunkan, tarif listrik sudah hampir empat tahun tidak naik, subsidi listrik untuk kelompok pelanggan 900 KVA yang dihapus pada awal 2018 dihidupkan kembali, tarif angkutan rakyat seperti TransJakarta tak pernah sekalipun dinaikkan; tarif angkutan kereta api Jabodetabek masih memperoleh skema PSO (public service obligation) yang dikucurkan dari APBN; harga kebutuhan pokok pangan seperti beras, gula pasir, dan minyak goreng diawasi ketat oleh “polisi pasar” (Satgas Mafia Pangan) yang dikomandani jenderal polisi berbintang satu. Tak pelak lagi, laju inflasi relatif rendah bertahan paling lama sepanjang sejarah. Terlepas dari cara pemerintah mengendalikan inflasi, fakta kasat mata menunjukkan tidak ada lonjakan kenaikan harga kebutuhan pokok.
Inflasi yang terus turun itulah yang menjadi penyebab penting jumlah dan persentasi penduduk miskin terus berkurang.
“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?”[7]
Data perbaikan keamanan pangan juga menjelaskan demikian adanya. Dalam empat tahun terakhir, peringkat Global Food SecurityIndex (GFSI)Indonesia mengalami kenaikan sembilan peringkat, dari urutan ke-74 pada 2015 menjadi urutan ke-65 pada 2018, dengan peningkatan skor dari 46,7 menjadi 54,8. Inti pesan dari indikator tersebut adalah bahwa akses pangan masyarakat Indonesia dalam empat tahun terakhir ini semakin baik.
Stabilitas makroekonomi merupakan prasyarat untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, berkualitas, dan berkelanjutan. Ibarat balap mobil F-1, sebelum pembalap memasuki arena, tim teknis harus memastikan seluruh bagian atau komponen mobil berfungsi secara prima. Sedikit saja abai atau lengah, akibatnya sangat vatal. Perhelatan F-1 terakhir di Bahrain menjadi pembelajaran berharga bagi tim Ferrari. Charles Leclerc, pembalap muda berusia 21 tahun yang baru bergabung dengan tim Ferrari pada musim laga tahun ini, memimpin sampai menjelang 10 putaran terakhir. Namun, tiba-tiba mobilnya mengalami gangguan hybrid system, sehingga laju mobilnya melambat. Leclerc terbantu oleh kehadiran safety carsehingga hanya dua pembalap Mercedes yang bisa menyusulnya. Jika tidak terjadi insiden, Leclerc tidak akan naik ke podium sebagai juara ketiga.
Bisa dibayangkan jika perekonomian tidak dikelola secara proper, tanpa perhitungan cermat. Perekonomian tidak bisa tiba-tiba dipacu dengan kecepatan roket. Jantung perekonomian harus dipastikan terlebih dahulu tidak mengalami gangguan sekecil apa pun. Untuk take off, pastikan energi terhimpun cukup dan seluruh organ perekonomian dalam keadaan prima. Jika tidak, bisa saja tumbuh secepat roket tetapi pada tahun berikutnya masuk ruang gawat darurat. Yang dipertaruhkan adalah ratusan juta rakyat, bukan sekedar satu pembalap dan mobil yang ditumpanginya.
Setiap pilihan ekonomi akan menimbulkan dampak terhadap berbagai sektor dan variabel, oleh karena itu harus diperhitungkan dengan seksama dan matang. Jika salah perhitungan, kerusakan yang ditimbulkannya membutuhkan waktu lama untuk diperbaiki atau pulih kembali.
Seharusnya kedua belah pihak memilih cara-cara elegan dalam mempromosikan jagoan masing-masing, tidak asal ngomong sekenanya. Pujian berlebihan sama buruknya dengan kritik berlebihan.
Epilog
Kita sebagai kalangan yang pernah diajari untuk memahami dan menjelaskan seluk-beluk ekonomi, hendaknya juga ambil bagian dalam mencerdaskan masyarakat, sekecil apa pun bagian itu. Andaikata masyarakat luas bisa lebih memahami dan mengetahui kondisi ekonomi yang sesungguhnya, maka sehebat apa pun hoaxes yang terlontar dari kubu mana pun, akan pupus dengan sendirinya karena tidak akan laku.
Proses pembelajaran demokrasi kita masih cukup panjang. Proses itu akan berlangsung lebih cepat dan mudah seumpama masing-masing dari kita ikut berpartisipasi. Hanya dalam masyarakat yang aktif terlibat, maka demokrasi akan dapat membuahkan manfaat secara optimal. The price of democracy is eternal vigilance. Para calon pemimpin terbaik akan muncul dengan mudah sedangkan para pemimpi bersosok demagog akan terpinggirkan dengan sendirinya.
Ketika hendak mengakhiri naskah ini, saya tiba-tiba teringat penuturan Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti ketika mendampingi Presiden Abdurrahman Wahid bertemu dengan Presiden Clinton di Gedung Putih. Pada pertemuan ketiga dan terakhir di awal 2001, Presiden Clinton berujar kepada Gus Dur:
“Mr. President, I wish Indonesia a great success. A successful Indonesia will help to characterize the 21st century. Indonesia is now the world’s third largest democracy. Indonesia is the fourth largest-population country, with the world’s largest Moslem population. If Indonesia can prove to the world that Islam and democracy are compatible – you show us the way.”
Sejauh ini kita telah membuktikan sebagai one of south-east Asia’s only true remaining democracies.[8]Dalam waktu tergolong singkat, kita berhasil membangun kelembagaan demokrasi yang cukup lengkap, sehingga tak pernah mengalami deadlock. Segala perselisihan berhasil diselesaikan dengan damai. Tak setitik darah pun menetes di bumi Pertiwi akibat perselisihan itu. Semua pihak menerima keputusan akhir dengan lapang dada. Dwi fungsi ABRI berakhir tanpa gejolak, apalagi dengan perlawanan senjata.
Kita pun patut bersyukur atas penyelenggaraan pemilu yang selama ini tepat waktu. Padahal, penyelenggaraan pesta pemilihan umum nasional sungguh tidak sederhana. Boleh jadi pendistribusian logistik dalam pemilu di Indonesia paling rumit di dunia. Betapa tidak, pemilihan umum nanti berlangsung serentak: pemilihan presiden-wakil presiden, DPD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota. Berarti ada lima kertas suara yang harus dicoblos. Semuanya dilaksanakan dalam sehari. Selama ini segala kendala yang muncul sampai detik-detik terakhir bisa diselesaikan. Kita berharap demikian pula pada pemilu mendatang walaupun semakin rumit.
Sungguh tak sedikit rintangan dalam mengarungi samudra konsolidasi demokrasi. Good citizenry tidak cukup sebatas mencoblos kertas suara lalu menuntut haknya hingga pemilu selanjutnya, sekedar melaksanakan ritual demokrasi lima tahunan. Lebih dari itu, kita pun kian dituntut menjadi produsen demokrasi, melawan kebohongan dan memeranginya, mendorong kemunculan generasi baru politisi berkarakter dan berwawasan jauh ke depan. Akses bagi mereka dipermudah agar politisi mendatang tidak sebatas berasal dari lapisan tipis oligarch yang wajahnya terpampang di poster dan baliho di kiri kanan jalan dan terpaku di pepohonan. Kita bisa membuat platform agar masyarakat luas dengan mudah memberikan kontribusi “recehan” kepada politisi idolanya.
Kembali kepada Sen yang mengingatkan: “If a theory of justice is to guide reasoned choice of policies, strategies or institutions, then the identification of fully just social arrangements is neither necessary nor sufficient.Politik identitas yang memecah belah kesatuan bangsa adalah bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling nyata.
Peranan akademisi sangat vital untuk membangun kebun demokrasi yang ditumbuhi aneka pepohonan rimbun bertaburan bunga harum semerbak, menghadirkan khazanah pemikiran untuk menjawab tantangan di tengah derap perubahan yang intensitasnya meninggi dan muncul dari berbagai arah yang tak terduga serta pada waktu yang tak terduga pula. Akademisi selalu tertantang untuk menyibakkan “unknown” atau misteri. Akademisi sejati selalu berjarak dengan kekuasaan, bukan sebaliknya menjustifikasi apa saja yang dilakukan penguasa. Selain bergelut di “laboratorium” penelitian ilmiah, akademisi ikut menerangi lingkungannya dengan turun gunung memanfaatkan media sosial menyerang balik dan meluruskan berita bohong dan propaganda yang menyesatkan. Sikap demikian tidak akan membuat derajat akademisi menjadi rendah. Tengok Paul Krugman dan Joseph Stiglitz sebagai contoh. Belakangan, generasi ekonom lebih muda seperti Dani Rodrik, Gabriel Zucman, Suresh Naidu, Anad Admati, dan banyak lagi, bertindak lebih jauh dengan membentuk jaringan yang mereka namakan Economics for Inclusive Prosperity (EfIP). Kelompok terbuka ini berikhtiar merumuskan resep baru untuk mengobati penyakit-penyakit akut yang ditimbulkan oleh Neoliberalisme.
Di Indonesia, yang paling aktif adalah DR. Chatib Basri, mantan Menteri Keuangan. Konsep serumit apa pun disampaikannya dengan bahasa populer bernuansa sastrawi. Prof.Ari Kuncoro, Dekan FEB UI, semakin kerap turun gunung mendiseminasikan hasil risetnya dengan bahasa yang mudah dimengerti dan menggigit, menyibakkan temuan yang sulit dideteksi oleh awam dan bahkan banyak ekonom. Dari generasi yang jauh lebih muda, belasan peneliti Indef menjadi penggerak dalam menyebarkan pemikiran Indef School of Political Economy (ISPE) ke puluhan kota besar di dalam dan luar negeri. Perbedaan cara pandang lumrah adanya, semoga tidak dibungkus oleh kebencian dan saling curiga. Yang mempersatukan kita adalah semangat menemukan solusi terbaik bagi kemajuan Bangsa berlandaskan nilai-nilai akademis. Betapa masih amat tipis lapisan akademisi dan cerdik cendekia yang lantang bersuara melawan kebohongan dan penyesatan yang disengaja, yang menerangi relung-relung demokrasi kala meredup.
Siapa pun kita bisa menjadi produsen demokrasi, termasuk kalangan profesional, pengusaha, pegiat sosial atau apa pun kiprahnya yang hadir di ruangan ini.
Sambut pemilu raya dengan ceria. Campakkan kebencian. Satu suara turut menentukan Indonesia menuju arah yang lebih baik dan berkemajuan.
Demikian, semoga berfaedah.
***
[1]Naskah yangdipersiapkan untuk acara “Panggung Kabaret Tek Jing.. Tek Jing—Orasi Kebudayaan Kampanye Ekonomi 2019,”diselenggarakan oleh Kumpulan Alumni FEUI, Soehanna Hall, The Energy Building, SCBD,Jakarta, 11 April 2019.
Pemilu tinggal 27 hari lagi. Elektabilitas Jokowi turun dalam dua survei terakhir yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Pada April 2018, elektabilitas Jokowi—yang belum memiliki pasangan—mencapai puncaknya, yaitu 55,9 persen. Trend kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi sejak April 2016. Pada survei Litbang Kompas Oktober 2018, elektabilitas Jokowi yang telah berpasangan dengan Ma’ruf turun menjadi 52,6 persen. Hasil survei Maret 2019 yang diberitakan Kompas hari Ini (20/3) kembali turun menjadi di bawah 50 persen, persisnya 49,2 persen.
Walaupun pasangan Jokowi-Ma’ruf masih menikmati selisih elektabilitas sebesar dua digit dari pasangan Prabowo-Sandi, namun rentangnya kian menipis. Elektabilitas Prabowo-Sandi pada Maret 2019 mencapai 37,4 persen, meningkat dari 32,7 persen pada Oktober 2018. Peningkatan sebesar 4,7 persen lebih tinggi dari penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang hanya 3,2 persen. Sisanya didapat dari responden yang tadinya menjawab “rahasia” atau boleh jadi belum menentukan pilihan (undecided voters). Persentase responden yang menjawab “rahasia” turun dari 14,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 13,4 persen pada Maret 2019.
Ada beberapa kemungkinan penyebab penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berdasarkan tinjauan beberapa indikator ekonomi. Pertama, jutaan petani kecewa akibat membanjirnya impor gula, garam, dan beras. Juga peningkatan impor jagung akibat kelangkaan pasokan yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku utama pakan ternak. Petani padi juga mengeluh karena impor beras dilakukan semasa panen. Pun karena HPP (harga pembelian pemerintah) beras tidak kunjung dinaikkan sejak 2015. Pemerintah hanya memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk membeli gabah dengan harga 10 persen di atas HPP, padahal harga pasar lebih tinggi dari HPP plus 10 persen itu. Tampaknya pemerintah gamang karena lebih mengutamakan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Manajemen perberasan khususnya dan pangan umumnya yang buruk ditengarai menjadi salah satu penyebab elektabilitas Jokowi tergerus.
Petani tanaman pangan masih bisa menikmati kenaikan niai tukar (kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih tinggi dari kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani) lebih disebabkan oleh mekanisme pasar ketimbang kebijakan pemerintah terkait dengan HPP.
Namun, sejak 2015 petani secara keseluruhan praktis tidak menikmati kenaikan nilai tukar yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Nilai tukar petani secara keseluruhan selama pemerintahan Jokowi praktis tidak mengalami perubahan, bahkan lebih kerap mengalami tekanan.
Kelompok yang paling tertekan adalah petani tanaman perkebunan rakyat. Sebaliknya nelayan tangkap menikmati peningkatan nilai tukar paling tinggi. Tanpa banyak gembar gembor dan di tengah tekanan dari sesama koleganya, Menteri KKP telah menunjukkan kerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.
Kedua pasangan berpeluang meraup suara tambahan dari kalangan buruh tani. Belakangan ini upah riil buruh tani meningkat walaupun masih lebih rendah ketimbang pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Yang agak berat adalah meyakinkan kalangan buruh informal di perkotaan, khususnya buruh bangunan. Upah riil mereka cenderung turun dalam empat tahun terakhir.
Kalangan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi tidak menikmati kenaikan gaji dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah baru menaikkan gaji mereka tahun ini dan pencairannya akan dirapel pada April nanti. Apakah kenaikan pendapatan yang akan diperoleh dua minggu sebelum hari pencoblosan akan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf? Boleh jadi ya, namun tampaknya tidak signifikan.
Tantangan yang dihadapi petahana adalah faktor psikologis. Pemilih cenderung memilih petahana jika kinerjanya sangat memuaskan dan berdampak langsung kepada pemilih. Sekedar sedikit lebih baik saja cenderung dianggap tidak mengubah nasib mereka.
Pembangunan Infrastruktur yang luar biasa cenderung lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas, sehingga sulit mengompensasikan tekanan yang dialami kelompok pendapatan 40 persen terbawah yang tidak menikmati perbaikan berarti.
Pasangan yang bisa meraih kepercayaan dari ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, khususnya kelompok pendapatan 40 persen terbawah akan berpotensi memperoleh tambahan suara.
Jika Tim Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan blunder atau kesalahan fatal, agaknya Prabowo-Sandi harus bekerja amat keras mengeksploitasi nasib kelompok 40 persen terbawah yang kurang diuntungkan selama empat setengah tahun terakhir dan menerapkan strategi spektakuker untuk menang.
Kita berharap proses pemilu lancar, aman, dan kohesi sosial semakin solid. Kita buktikan bahwa Indonesia pantas dibanggakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.
Isu-isu ekonomi sudah jadi makanan sehari-hari bagi seorang Faisal Basri. Masalah utang negara, APBN, ekspor impor, sampai analogi organ tubuh manusia dalam ekonomi, dikupas tuntas oleh ekonom lulusan Vanderbilt University tersebut dalam Program Pangeran Mingguan Asumsi terbaru, Kamis, 31 Januari 2019. Di luar briliannya pemikiran ekonomi seorang Faisal Basri, ternyata terselip sekelumit pergerakan menariknya di panggung politik.
Orang-orang mungkin lebih sering melihat sosok Faisal Basri sebagai seorang analis ekonomi andal. Ia dikenal secara luas sebagai sosok yang kritis terhadap berbagai situasi dan kebijakan ekonomi. Suara lantangnya menyampaikan kritik itulah yang membuatnya lebih sering menjaga jarak dengan kekuasaan.
Salah satu kritik menarik pernah dilontarkan Faisal Basri pada akhir Agustus 2018 lalu. Ekonom Senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai kebijakan ekonomi pemerintahan saat ini terlalu banyak menggunakan strategi pertahanan, tanpa serangan. Ia pun mengibaratkan kebijakan pemerintah layaknya strategi ‘parkir bus’ ala Jose Mourinho, pelatih asal Portugal yang pernah membesut Manchester United.
Lebih rinci, Faisal melihat strategi ini yang kini dipakai pemerintah untuk mempertahankan kondisi ekonomi nasional dari gempuran tekanan ekonomi global dan mengatasi permasalahan ekonomi di dalam negeri, khususnya defisit transaksi berjalan yang kian melebar. Namun, lanjut Faisal, strategi itu justru kurang tepat, apalagi strategi menyerang melalui upaya peningkatan ekspor tidak dipersiapkan dengan matang.
“Defense (pertahanan) yang jelek adalah seperti strategi Mourinho, parkir bus. Padahal, seharusnya defense harus dengan counter attack (serangan balik) yang bagus,” kata Faisal di sebuah forum diskusi di kawasan Gondangdia, Jakarta Pusat, Rabu, 29 Agustus 2018.
Orientasi Pembangunan di Laut ala Faisal Basri
Saat berbincang di Pangeran Mingguan yang tayang di YouTube Asumsi.co, Faisal sempat menuangkan pemikirannya soal gagasan pembangunan ekonomi dari sektor laut. Ia tak memuji dan tak juga memandang buruk kebijakan pemerintahan saat ini yang gencar membangun infrastruktur terutama jalan tol. Menurut Faisal, Indonesia yang terdiri dari puluhan ribu pulau ini harus tetap mempertahankan konsep Nusantara yang sudah bertahan jauh sebelum republik ini berdiri.
“Mungkin di infrastrukturnya ini orientasinya terlalu heavy ke jalan tol, padahal negara kita adalah negara yang terdiri dari 17.502 pulau. Berbeda dengan seluruh negara yang lain, di mana untuk mengintegrasikan Indonesia ini justru transportasi laut yang harus diutamakan, sehingga secara ekonomi kita bersatu. Dipersatukan pulau-pulau ini oleh laut,” kata Faisal saat berbincang dengan Pangeraan Siahaan, Kamis, 31 Januari 2019.
Faisal pun yakin APBN 2019 sudah terlihat memunculkan sedikit re-orientasi dengan mengarahkan penguatan pembangunan ke sektor laut. “Nah oleh karena itu kita ingin seperti yang anda lihat ya, Nusantara sebelum ada Indonesia pernah meraih kejayaan kan karena lautnya kuat.”
Kerjaan-kerajaan besar di Nusantara seperti Sriwijaya abad ke-9, Majapahit abad ke-14, pernah berjaya pada masanya. Bahkan, lanjut Faisal, pada abad ke-2 pun warga Nusantau, kalau sekarang itu namanya Nusantara dan kalau dulu itu namanya Nusantau, itu telah menjelajah dan menjejakkan kakinya di Afrika.B
“Jadi kalau kita lihat juga kultur laut atau kultur pesisir itu kan lebih terbuka, sedangkan kultur pegunungan lebih tertutup biasanya, jadi kita negara terbuka, kita tidak takut daya saing kalah, harusnya kita tidak kalah, tapi optimalkan potensi keunikan kita itu yang tidak dimiliki oleh negara lain.”
Cerita di 2012: Bergerak Independen Bukan dari Partai
Faisal Basri pernah merasakan langsung panasnya persaingan memperebutkan kursi DKI 1 di Pilkada DKI Jakarta 2012 lalu. Sayangnya, modal maju sebagai cagub dari jalur independen ternyata tak cukup bagi Faisal untuk menjadi orang nomor satu di ibu kota. Ia kalah dari lima pasang cagub-cawagub lainnya, di mana saat itu Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama berhasil menjadi pemenang.
Menariknya, Faisal punya cerita lain pada hari-harinya sebelum memutuskan mencalonkan diri di Pilkada DKI 2012. Sosok kelahiran Bandung, Jawa Barat pada 6 November 1959 itu sempat membangun hubungan baik dengan Ahok, yang akhirnya ikut Pilkada DKI 2012 melawan Faisal dan menang. Saat itu, Faisal melihat Ahok adalah sosok yang baik.
“2012 itu, mas Ahok atau sekarang dipanggilnya BTP ya, datang ke kantor pergerakan saya, Pergerakan Indonesia namanya di Gandaria tengah. Beberapa kali datang bahkan dua-tiga kali. Lalu bertanya “Bang Faisal mau maju enggak Pilkada Jakarta?” “Enggak!” “Saya mau maju independen, bantu ya” “Wah saya bantu!”,” kata Faisal mengulangi percakapannya dengan Ahok kala itu.
Faisal mengatakan saat itu Ahok sudah menyiapkan buku-buku, membuat tawaran. Sehingga hal itu lah yang membuat dirinya memandang Ahok adalah orang baik. “Jarang nih orang seperti ini serius dan saya diyakinkan oleh banyak orang juga, dia orang yang baik, orang yang berhasil waktu memimpin Belitung Timur.”
Lalu, singkatnya lantaran Faisal maju lewat jalur independen, maka harus memenuhi syarat dukungan berupa pengumpulan KTP warga Jakarta yang mendukungnya. Ahok lah yang membantunya mengumpulkan KTP. Namun, meski Ahok dan tim Faisal sudah bergerak, tetap saja usaha mengumpulkan KTP tersebut tak berbuah maksimal.
“Jadi bahkan [Ahok] tidak sekedar membantu, tim saya juga yang bahkan ikut membantu BTP untuk mengumpulkan KTP karena independen. Dengan terus berjalan, karena BTP ini kan punya metode bagaimana mengumpulkan KTP yang cepat gitu.Nah metodenya gagal, jadi KTP-nya baru terkumpul 80ribu, sementara kebutuhannya 350-400ribu, nyerah dia.”
Setelah gagal mengumpulkan batas maksimal jumlah KTP, Ahok pun menyerah. Sampai akhirnya mantan Bupati Belitung Timur itu bergabung dengan partai politik. Meski begitu, Faisal dan timnya tak patah arang dan ingin melanjutkan langkah perjuangan mereka saat itu
“Nah setelah nyerah, baru dia masuk ke partai politik lagi, Gerindra ya kalau gak salah waktu itu, sebelumnya Golkar. Nah tim saya ini datang ke saya dan bilang “Bang ini eksperimen harus dilanjutkan, jadi Bang Faisal harus maju!”. Saya bilang “sialan kalian” saya sudah ingin menjauh dari yang begini-begini, tapi saya ingat saya yang ikut memperjuangkan sama Mas Fazrul, sama bupati dari Lombok yah, itu untuk independen. Saya bersaksi waktu di Mahkamah Konstitusi yang alhamdulillah kita berhasil.”
Calon Independen Jadi Bentuk ‘Perlawanan’ terhadap Partai
Bagi Faisal, maju sebagai calon kepala daerah lewat jalur independen memiliki keistimewaan sendiri. Ia mengatakan kalau tanpa adanya calon independen, maka partai politik berpotensi semena-mena menentukan tarif untuk mendapatkan pencalonan. Hadirnya calon independen tentu diharapkan bisa memberikan semangat baru yang berbeda dari calon-calon pemimpin yang berasal dari partai.
“Jadi independen adalah semangat untuk mengimbangi partai politik agar ada batasnya menetapkan harga. Engak boleh terlalu tinggi, karena kalo terlalu tinggi cukong yang jadi pemimpin kita, atau orang yang dibiayai oleh cukong.”
Di Pilkada 2012 sendiri, Faisal tak merasa dirinya gagal karena semangat itu tetap ada. Bahkan, dirinya bangga karena terbukti sanggup mengalahkan calon dari Partai Golkar, yang merupakan partai politik kedua terbesar. Saat itu, Alex Noerdin maju sebagai cagub dari Partai Golkar di Pilkada DKI 2012.
“Nah jadi saya ingin juga memberikan nilai-nilai kepada teman-teman yang muda, berpolitik itu tidak segalanya uang, seperti itu. Uang perlu tapi bukan segalanya. Kita bisa saweran, kita bisa melakukan manuver-manuver yang murah, dan di beberapa TPS kami menang.”
“Jadi harusnya kami bikin buku lah pengalaman-pengalaman itu, tapi teman-teman udah pada berkeliaran di mana-mana. Jadi calon yang berasal dari independen itu membuat kualitas Pilkada DKI 2012 saat itu jadi keren sekali”.
Alasan Faisal Basri Konsisten Bergerak di Luar Partai
Faisal Basri bukannya alergi dengan partai politik, bahkan tidak sama sekali. Malah, di awal-awal karier, ia pernah menjadi pentolan di Partai Amanat Nasional (PAN). Tapi, lagi-lagi, menurutnya bergerak di luar partai itu atau sebagai sosok politisi independen punya keistimewaan sendiri yakni leluasa menuangkan ide yang ada tanpa harus mengekor ke partai.
“Saya salah satu pendiri Partai Amanat Nasional (PAN), kemudian jadi Sekjen yang pertama. Tapi Januari 2001, saya mundur total, dan saya tidak masuk partai politik lain.”
Lalu, kenapa Faisal masih tetap ngotot tak ingin bergerak dari dalam partai politik saja? Apa alasannya masih setia memperjuangkan ide-idenya dari jalur independen di panggung politik? Faisal punya penjelasan yang sangat logis dan sebenarnya cukup mumpuni terhadap persoalan itu.
“Tidak juga mendirikan partai politik, bukan tidak tertarik atau tertarik. Tapi saya masih melakukan kegiatan politik, tapi di luar partai. Oleh karena itu kita dirikan namanya Pergerakan Indonesia, itu menghimpun teman-teman yang punya talenta politik, dengan nilai-nilai, dan macam-macam gitu, dan teman-teman ini sudah banyak yang berhasil.”
“Dulu ada Budiman Sudjatmiko, ada Martin Manurung, ada Ari Sudjito, ada Hanif Dhakiri, ada sekarang yang jadi anggota DPRD DKI. Mereka udah tersebar di mana-mana. Jadi prinsip kami masuk lah ke partai-partai mana pun dan berkontribusilah di masing-masing partai tanpa harus punya partai.”
Menariknya lagi, Faisal memandang dari sisi berbeda soal kiprah partai-partai politik di Indonesia saat ini yang mengaku punya ideologi, tapi seperti tak punya ideologi yang kuat. Bahkan dalam konteks Pilpres 2019, ia melihat tak ada perbedaan signifikan dari program-program yang ditawarkan kedua pihak.
“Tidak signifikan perbedaanya, makanya ada yang bilang, “udah deh gambreng aja deh untuk jadi presiden”. Jadi kalau anda lihat visi misinya itu misalnya menuntaskan kemiskinannya sama, lapangan pekerjaan juga sama, harga bahan pokok juga sama, bedanya apa? Kita itu tidak punya mekanisme seperti pendulum itu, pendulum itu kan ada kanan ada kiri. Nah seperti di Amerika kan jelas, kanan itu republik, kiri itu demokrat.”
Faisal pun mencontohkan misalnya Partai Republik ingin pajak diturunkan, maka Partai demokrat sebaliknya ingin pajak dinaikkan. Kemudian, lanjut Faisal, untuk kasus aborsi misalnya, jelas Partai Demokrat pro aborsi, sedangkan Partai Republik tidak pro, jadi jelas sikap kedua partai itu.
Dalam kasus partai-partai yang ada di Indonesia, Faisal melihat sekali lagi bahwa sederet partai yang ada memang tak ada satu partai pun yang punya ideologi. Kebanyakan partai di tanah air pasti akan menjawab ideologi yang nyaris serupa seputar sosialis-religius, nasionalis-religius, atau yang lainnya. Tengok saja Partai Demokrat yang mengaku nasionalis-religius, PAN nasionalis-religius, Golkar juga nasionalis-religius, PDI Perjuangan nasionalis aja.
“Semua hampir pasti ada religiusnya karena takut dianggap sekuler. Jadi tidak ada yang membedakan cara signifikan antar partai, jadi yang kita lihat ya udah lebih banyak pesonanya gitu. Tapi mudah-mudahan yang muda-muda dan milenial inilah yang jadi ujung tombak dan bisa mewarnai politik Indonesia berdasarkan belief. Belief-nya yang dikedepankan.”
Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.
Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.
Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.
Bocor dalam Perekonomian
Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).
Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.
Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.
Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.
Pengertian Bocor
Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.
Bocor APBN
Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.
Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).
Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.
Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.
Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.
Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.
Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.
Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).
Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.
Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.
Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.
Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.
Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.
Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.
Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.
Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.
Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.
Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.
Utang pemerintah pusat per September 2019 telah mencapai Rp4,7 kuadriliun, meningkat 81 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2014.
