http://tv.kontan.co.id/video/LoJ4xDBFKWY
http://tv.kontan.co.id/video/Y33KsEknLus
http://tv.kontan.co.id/video/2n0uY09wAz4
Sumber: Kontan
Evaluasi Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Video
Saatnya Kejujuran
Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.
Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.
(Franky Sahilatua)
Lirik dan lagu “Saatnya Kejujuran” serta untaian kata di selanya diciptakan oleh Mas Franky Sihilatua yang prihatin terhadap kondisi Negeri tercinta, utamanya para elit politik. Versi videonya sempat ditanyangkan beberapa kali di Metro TV sebagai iklan layanan masyarakat, atas budi baik Bang Maruli Gultom.
Semoga kita tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan dan menegakkan kejujuran.
Political Outlook
Bagaimana perkiraan kondisi politik menuju pemilu 2019? Berikut sekedar goresan, dalam format pdf.
Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Menurunkan Jumlah Penduduk Miskin
Boleh jadi Presiden tidak ada niatan sama sekali mengintervensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penghitungan jumlah penduduk miskin. Seluruh jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan sudah seharusnya mengetahui bahwa BPS melakukan survei penduduk miskin dua kali setahun, yakni pada bulan Maret dan September. Komponen-komponen pengeluaran yang masuk dalam penghitungan garis kemiskinan pun sepaptutnya dengan mudah diketahui oleh pemerintah. Yang diumumkan oleh BPS sudah cukup rinci. Pemerintah bisa dan boleh meminta data yang lebih rinci tentan kemiskinan makro dari BPS. Bahkan, pemerintah sendiri melakukan upaya lebih jauh dengan mendata penduduk miskin sehingga mengetahui alamat setiap rumahtangga miskin. Jadi, data yang dimiliki pemerintah cukup lengkap.
Tidak perlu lagi koordinasi antara BPS dengan jajaran pemerintah atau kementerian sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Istilah koordinasi bisa ditafsirkan macam-macam. Kemungkinan terburuk adalah penafsiran bahwa pemerintah melakukan campur tangan atau intervensi terhadap BPS, padahal undang-undang melarangnya. Benar sekali penegasan Kepala BPS bahwa indepensinsi BPS itu harga mati!!
Kesan lain, Presiden menggampangkan urusan kemiskinan dengan menjadikan faktor beras sebagai penentu jumlah orang miskin. Betul bahwa beras merupakan penyumbang terbesar: di kota 20 persen di desa 26 persen. Komoditas pangan lainnya cukup besar memengaruhi garis kemiskinan. Di perkotaan, gabungan sumbangan telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, bawah merah, tahu, dan cabe rawit hampir sama dengan beras.
Jangan pula karena ingin mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah menekan harga beras seperti telah dilakukan dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Cara itu bisa menekan kemiskin di satu sisi tetapi menambah kemiskinan di sisi lain.
Jangan sampai penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan jalan pintas seperti pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya, yakni dengan menggelontorkan beras sejahtera (dulu disebut beras miskin atau raskin) dua kali sebulan ketika survei dilakukan.
Kemiskinan bukan sekedar angka. Lebih azali adalah jika pemerintah berupaya keras mengatasi tekanan pada kelompok 40 persen termiskin. Banyak data menunjukkan kelompok ini mengalami tekanan berat. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani –khususnya petani pangan– merosot. Upah riil buruh tani dan buruh bangunan turun, upah pekerja manufaktur pun cenderung turun. Gaji pegawai pemerintah sudah dua tahun tidak naik. Masih cukup banyak lagi data yang memperkuat kesimpulan bahwa kelompok 40 persen termiskin belum terangkat nasibnya.
Ada baiknya menyimak tulisan Jousairi Hasbullah yang mengingatkan kalau membaca data statistik jangan sekedar memelototi deretan angka. Angka-angka itu diturunkan dari konsep, definisi, metodologi, dan karakteristik yang melingkupingi. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses panjang yang melibatkan beragam faktor.
Kemiskinan bukan sekedar urusan beras.
[Dua alinea terakhir dtambahkan setelah tulisan ini beroleh tanggapan dan masukan dari E. Wahidiyantho. Terima kasih banyak atas masukannya. Ditambahkan pad 31 Agustus 2017, pk.13:48. Perbaikan dan penambahan kedua dilakukan 1 September 2017, pk.14:34.]]
Mengapa Koruptor Makin Banyak Terjerat Operasi Tertangkap Tangan?
Di masa Orde Baru, sangat sedikit koruptor masuk bui. Struktur kekuasaan politik nyaris monopoli. Hanya satu partai politik yang menggenggam kekuasaan: Golkar. Dua partai lainnya, PDI–yang kemudian menjelma menjadi PDI-P–dan PPP. Kedua partai itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengobok-obok kedua partai itu jika mereka sedikit saja melawan. Orde Baru memecah belah internal kedua partai.
Kapasitas institusional di masa Oede Baru sangat rendah. Pemerintah otoritarianlah yang menjadi hukum. Checks and balances tak berjalan. Ditambah dengan persaingan politik yang juga rendah, korupsi bersifat sistemik dan terorganisir. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dikooptasi oleh rezim.
Kini persaingan politik sangat ketat. Partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19 persen kursi di DPR. Agar pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, pemerintah harus merangkul banyak partai.
Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan DPR hanya 37 persen. Dalam waktu singkat, beberapa partai menyeberang ke kubu pemerintah, sehingga pemerintah didukung oleh 69 persen kursi DPR. Hanya PKS dan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.
Dengan persaingan politik yang tinggi namun kapasitas institusional tetap rendah, potensi korupsi tentu saja masih tinggi. Hanya saja sekarang peserta korupsinya bertambah banyak.
Banyaknya pelaku korupsi dari berbagai partai menimbulkan masalah bagi koruptor. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian karena dispersi kekuasaan politik sangat tinggi. Pegambilan keputusan harus menyertakan semakin banyak pihak atau kekuatan politik. Ada pertukaran konsesi.
Banyaknya pihak yang terlibat cenderung membuat pembagian rente atau hasil korupsi tidak merata. Yang sedikit memperoleh bagian korupsi cenderung kecewa, lalu membocorkan kesepakatan lewat segala cara. Sehingga, secara alamiah, praktek korupsi bakal cepat terbongkar. Mirip dengan kartel bisnis yang kebanyakan berusia pendek.
Di masa Orde Baru tidak ada KPK dan belum ada media sosial. Kekuatan masyarakat dan media massa dibungkam. Sekarang beda.
Apakah para koruptor tidak menyadari bahwa lingkungan sudah sangat berubah? Kalau mereka menyadarinya, mengapa mereka masih nekat menjadi drakula menghisap darah rakyat? Bahkan mereka berani melawan secara terang-terangan.
Jika orang-orang baik hanya berdiam diri, para koruptor bakal menang. Syukurlah kita tidak tinggal diam. Memang, kita tidak boleh berdiam diri. Para koruptor sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang melawan para drakula, semakin cepat kebenaran akan menang.
Menyeberang di Titian: Stanza untuk BTP
Meningkatkan Kualitas Demokrasi
Jangan pernah lelah berikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Jangan beringsut sejengkal pun. Modal utama yang harus terus dijaga adalah kebebasan. Tentu saja kebebasan yang tidak merampas free will orang lain. Kebebasan yang dibingkai oleh keadaban publik, yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan harmoni sosial. Bukan kebebasan yang mengumbar kebencian dan permusuhan.
Kebebasanlah yang menjamin pendulum terus bergerak, membawanya ke tengah kala pendulum melaju kencang ke ekstrim kiri atau kanan. Kita harus menghimpun dan mengerahkan energi sosial agar pendulum bergerak dinamis berirama seperti lonceng jam, jangan sampai lonceng jam berhenti mengayun karena kehabisan batere atau ada komponen yang rusak.
Kekuatan yang memaksakan pendulum berayun ke titik ekstrim kiri atau kanan lantas berhenti di sana berkepanjangan hanya bisa terjadi kalau kita hanya berdiam diri, ketika energi kebajikan membeku.
Pemilu atau pilkada merupakan pembaruan kontrak politik, semacam pelumas untuk melancarkan gerak pendulum, ke kiri dan ke kanan tak jauh dari titik tengah keseimbangannya. Bukan statik persis di titik tengah dan berhenti bergerak dengan mematikan energi atau merusak komponen lonceng. Pemilu sejatinya membawa ke arah perbaikan dan keseimbangan politik yang lebih tinggi.
Setiap kita bebas memilih peran yang dipandang paling cocok untuk mengerek keseimbangan politik yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Ada yang menempuh pilihan bergabung dengan kubu salah satu calon. Ada pula yang merasa dirinya tak bakal bisa mengubah keadaan dengan cara tidak mendatangi bilik suara atau golput.
Pada pilkada Jakarta 2012, saya memilih ikut berlaga sebagai salah satu calon gubernur lewat jalur non-partai atau independen. Bukan karena saya anti partai politik, melainkan sebagai pengimbang kekuatan partai politik menuju keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas: semacam peran checks and balances terhadap partai politik. Tim kami menempuh cara-cara baru dalam kampanye, antara lain dengan keterbukaan, crowd funding, dan menawarkan program yang terukur dan dapat diterapkan, terutama lewat media sosial. Kami mengutamakan tata sosial ketimbang tata ruang, mendengarkan langsung asa masyarakat yang orisinil dengan bermalam di rumah warga, mendengarkan masukan dari para ahli, dan metode-metode baru lainnya yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Dua hari setelah pilkada, tim kami menyerahkan laporan keuangan dan alhamdulillah dinilai baik (bahkan kalau tak salah yang terbaik).
Semangat independen terus kami kumandangkan. Karena itu pula, pada pilkada serentak lalu, saya hanya sekali terlibat langsung dan ikut berkampanye untuk calon independen pada pilkada di Tapanuli Tengah.
Saya sama sekali tidak menjadi anggota tim pemenangan calon mana pun di tempat lain, termasuk di Jakarta. Namun, saya terbuka dan dengan suka cita berbagi pengalaman dan pandangan dengan tim pemenangan mana pun, mendorong mereka ikut aktif mewujudkan keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas, bagi kemajuan negeri dan cita-cita keadilan sosial. Bahkan kritik pedas sekalipun saya sampaikan kepada mereka, dengan harapan mereka semua kembali ke jalur persaingan gagasan dengan cara-cara yang sehat.
Semoga yang terbaiklah yang bakal memimpin Jakarta dan melayani warganya.
Pemerintah Tidak Boleh “Ugal-ugalan” Lagi
Akhir bulan lalu saya menulis Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius. Ada yang perlu lebih didalami dari tulisan itu agar kita lebih seksama mengarungi tahun 2017 dan setelahnya. Kita berharap pemerintah lebih waspada sejak dini dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk. Optimisme tetap diusung dengan lebih terukur agar kita tetap berada di jalur yang benar.
Selama lima tahun terahir (2012-2016), pertumbuhan penerimaan pajak hampir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, penerimaan pajak tumbuh 12,2 persen. Dua tahun berturut-turut setelah itu turun menjadi 9,9 persen dan 6,5 persen. Pada tahun 2015 sempat naik sebesar 8,1 persen. Kenaikan ini semu karena pemerintah melakukan rekayasa (ijon) pajak dan menahan pembayaran restitusi pajak.
Kenaikan penerimaan pajak mencapai titik terendah tahun 2016, yakni hanya 3,5 persen. Itu pun terbantu oleh penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak. Tanpa uang tebusan “murni” sebesar 103.3 triliun, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, yang berarti turun 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perlambatan kenaikan penerimaan pajak beriringan dengan penurunan nisbah pajak (tax ratio)–persentase penerimaan pajak terhadap PDB– yang terjadi sejak 2013 dan mencapai titik terendah pada 2016. Bahkan, jika penerimaan dari uang tebusan dikeluarkan, nisbah pajak terpangkas menjadi hanya satu digit, persisnya 9,5 persen.
Pelemahann pemerimaan pajak sudah menjelma menjadi masalah struktural yang sudah barang tentu tidak bisa diselesaikan dalam setahun.
Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap banyak terjadi peningkatan penerimaan pajak secara drastis pada tahun 2017. Jika kita mengasumsikan penerimaan pajak tahun ini naik 15 persen–hampir dua kali lipat dari rerata kenaikan lima tahun terakhir sebesar 8,04 persen–dari tahun lalu tanpa uang tebusan, maka penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 1.358 triliun. Berarti lebih rendah Rp 141 triliun dari yang dipatok dalam APBN 2017. “Shortfall” sebanyak itu cukup besar, setara 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika pemerintah bersikukuh tidak memangkas pengeluaran, ceteris paribus, defisit akan mencapai 3,4 persen PDB sehingga melampaui batas maksimum 3 persen PDB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara. APBN 2017 mematok defisit hanya 2,41 persen.
Saatnya sekarang juga melalukan konsolidasi APBN, bukan sebaliknya berakrobat dengan memasukkan tambahan pengeluaran yang belum dianggarkan. Inisiatif pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan diselipkan dalam APBN Perubahan 2017 menjadi preseden tidak sehat. Lihat Titik Terang Proyek LRT. Lazimnya pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai oleh APBN. Jangan sampai terjadi karena ruang gerak APBN terbatas, lalu ditempuh cara zig zag yang ujung-ujungnya memberatkan APBN juga. Alokasi untuk PMN dalam APBN 2017 hanya Rp 4 triliun dengan rincian masing-masing Rp 1 triliun untuk PT PII dan PT SMF serta Rp 2 triliun untuk PT SMI.
PT KAI akan menjadi salah satu investor dan operator dalam proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Sebelumnya BUMN PT Adhi Karya Tbk sudah memperoleh suntikan PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015 sebagai modal awal memulai pembangunan proyek LRT di tepian jalan tol.
Dari mana sisa anggaran proyek LRT sebesar Rp 20 triliun bakal diperoleh? Modal kedua BUMN itu cekak. Laba PT Adhi Karya anjlok 32,4 persen, dari Rp 463,68 miliar tahun 2015 menjadi Rp 313,45 miliar tahun 2016. Kapasitas berutang PT Adhi Karya yang tersisa tidak sampai Rp 20 triliun. Kalau semua terserap untuk membiayai proyek LRT, sangat boleh jadi proyek-proyek lain yang ditangani BUMN karya itu bakal terganggu.
Bank mana yang berani meminjamkan? Sudah barang tentu hanya bank-bank BUMN yang “bersedia.” Karena tidak berani menanggung risiko sendirian, bank-bank BUMN itu akan membentuk konsorsium. OJK, pengawas bank, akan tutup mata. Malahan kalau perlu menekan bank agar memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.
Masih ada sejumlah proyek infrastruktur lain yang haus pembiayaan, misalnya jalan tol trans-Sumatera yang tidak ada peminatnya kala ditender sehingga pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk membangunnya. BUMN karya yang satu ini juga tak bakal sanggup menyelesaikan proyek jalan tol trans-Sumatera tanpa suntikan dana pemerintah. Ada lagi proyek kereta api trans-Sulawesi. Proyek-proyek untuk menopang penyelenggaraan Asian Games 2018 pun masih butuh suntikan dana APBN 2017.
Karena pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dimulai tanpa kesejelasan pendanaan, nasibnya bisa tak menentu di tengah jalan. Kalau dihentikan, uang yang sudah terbenam jadi sia-sia. Kalau dilanjutkan niscaya menimbulkan komplikasi yang pada gilirannya mengganggu stabilitas makroekonomi. Kalau pemerintah “gelap mata” boleh jadi menggeser anggaran untuk kebutuhan yang lebih strategis sehingga bisa mengabaikan Nawa Cita, semisal memangkas dana untuk “membangun dari pinggiran” dan tol laut demi menyelamatkan pembangunan “dari pinggir jalan tol” di perkotaan untuk memanjakan kelas menengah yang sudah kadung diluncurkan.
Hampir tidak ada lagi pos yang bisa dipotong. Kalau memotong subsidi lebih banyak, harga-harga bakal lebih sering naik. Belanja rutin sudah diperas habis. Mau tak mau pemotongan akhirnya harus menyasar ke proyek-proyek infrastruktur. Pemotongan ini sebatas menunda penyelesaian proyek satu-dua tahun.
Hitung-hitungan politik menjadi kunci. Akibat penundaan satu-dua tahun, penyelesaian proyek molor sehingga tidak bisa dijadikan modal politik untuk kampanye pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Sadarilah bahwa ongkos ekonomi yang melampaui batas juga bakal berdampak negatif secara politik.
Masih banyak pilihan tersedia–walau tak mudah dan harus memperhitungkan konsekuensinuya–untuk menyeimbangkan ongkos ekonomi dan ongkos politik. Tidak bisa dengan prinsip “pokoknya” semata.
Pertama, defisit APBN bisa dinaikkan dari 2,4 persen PDB menjadi 2,8 persen PDB. Dari sini ada tambahan dana sekitar Rp 55 triliun. OJK telah memuluskan jalan dengan menaikkan batas minimum pembelian surat utang negara dari 20 persen menjadi 30 persen oleh yayasan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Konsekuensinya perbankan semakin tersaingi dalam menarik dana masyarakat, sehingga memicu kenaikan suku bunga, dan pada gilirannya menurunkan pertumbuhan investasi swasta. Berpotensi pula menambah beban pembayaran bunga.
Kedua, mempercepat lelang frekuensi untuk operator telepon seluler, menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah operator, dan mereformasi tarif frekuensi. Pemerintah India berhasil meraup puluhan miliar dollar AS ketika melakukan lelang frekuensi pada tahun 2o16.
Ketiga, menertibkan dana yang bertaburan di sektor pertanian yang terbukti hasilnya jauh dari harapan.
Keempat, mendorong BUMN memperoleh dana segar dari pasar modal, baik dengan cara go public maupun menerbitkan surat utang, terutama global bonds seperti yang telah sangat berhasil dilakukan oleh PT Pelindo II sehingga mampu melakukan ekspansi dan modernisasi pelabuhan tanpa satu sen pun kucuran dana dari APBN.
[Ditambahkan dan diperbarui pada 13 Maret 2017, pk. 17:41]
Demokrasi Kebablasan dan Ikhtiar Kita
Rabu kemarin, 22 Februari 2016, Presiden Jokowi mengingatkan bahwa demokrasi kita sudah kebablasan. “Banyak yang bertanya pada saya, apa demokrasi kita keablasan? Saya jawab ya, demokrasi kita sudah kebablasan,” ujar Presiden. “Demokrasi yang kebablasan itu membuka peluang artikulasi politik yang ekstrim seperti liberalisme, radikalisme, fundamentalisme, sekterianisme, terorisme, serta ajaran-ajaran yang bertentangan dengan ideologi,” ujar Presiden lebih lanjut.
Kekhawatiran Presiden cukup beralasan. Kebebasan di era reformasi dimanfaatkan oleh kelompok ektrem kanan maupun kiri dalam mengartikulasikan kepentigannya, untuk keuntungan kelompoknya, dengan kurang mengindahkan akibat yang bakal terjadi dan cenderung melupakan nilai-nilai inti (core values) yang telah menjadi landasan berdirinya NKRI. Tak peduli kebebasan yang mereka praktekkan merampas kebebasan orang lain.
Pendulum bergerak sangat cepat ke kanan dan ke kiri, menciptakan keadaan seperti pesawat terbang yang mengalami turbulensi di udara. Penumpang ada yang panik, ada yang mabuk, ada pula yang berusaha tenang seraya memanjatkan doa.
Untuk meredam siatuasi penuh guncangan ini, setidaknya ada dua hal yang perlu dilakukan. Pertama, penegakan hukum lebih tegas tanpa pandang bulu. Ada semacam konsensus nasional, dan sejauh ini terbukti efektif, bahwa segala perbedaan–setajam apa pun–diselesaikan lewat jalur hukum. Perangkat hukum sudah cukup tersedia. Salah satu persyaratan terpenting adalah kredibilitas penegak hukum hingga pemutus tingkat tertinggi (Mahkamah Konstitusi). Sebaiknya seluruh aparat yang menjaga agar hukum berwibawa dan imparsial jauh dari kepentingan partai. Sekarang kita memiliki Jaksa Agung dan Menteri Hukum dan HAM dari partai politik. Sebagian hakim MK direkrut dari partai politik tanpa jeda. Hari ini mengundurkan diri dari partai bisa hari itu juga jadi hakim MK.
Politisi aktif bisa pula “serta merta” menjadi komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Posisi-posisi strategis lain yang idealnya steril dari pengaruh langsung partai politik juga dengan mudah diduduki oleh para politisi aktif, seperti BPK, Badan Supervisi Bank Indonesia, OJK, dan lain-lain. Mereka semakin mudah menduduki posisi strategis karena yang memilih adalah sejawatnya di DPR.
Di beberapa negara ada peraturan ketat untuk meminimalisasikan pengaruh partai atau intervensi politik. Di Jerman, misalnya, politisi yang hendak dicalonkan sebagai komisioner komisi yang mengawasi persaingan usaha (Bundeskartellamt) harus sudah meninggalkan panggung politik setidaknya selama empat tahun.
Kedua, pendulum harus bergerak dinamis dan terukur agar tidak menimbulkan potensi turbulensi. Salah satu syarat untuk mewujudkannya adalah dengan menjauhi kebijakan dan tawaran program berdasarkan suku, ras, dan agama. Ketimpangan atau kesenjangan yang terjadi bukan diselesaikan berdasarkan SARA, melainkan karena kesenjangan kelompok pendapatan: kaya-miskin. Kita tentu saja menyadari ada unsur SARA dalam mengatasi ketimpangan atau dishormoni sosial. Namun, tawaran penyelesaian masalahnya dengan menggunakan pendekatan kelas (class). Silakan tengok wawancara Jeffrey Sachs dan buku terbarunya berjudul Building the New American Economy.
Adalah tanggung jawab kita bersama untuk menghadirkan common action agar pendulum bergerak dinamis dan terukur di seputar titik keseimbangan. Demokrasi yang sehat menjanjikan terwujudnya kondisi itu, sehingga kita terhindar dari pergerakan pendulum ke titik ekstrem kanan ataupun ke titik ekstrem kiri.
Mencari alternatif di luar demokrasi membuat kita lebih nestapa dan kian tidak menentu.
