Catatan: Tulisan ini adalah versi draft yang diserahkan kepada LP3ES yang menerbitkan kumpulan pemikiran berjudul Demokrasi Tanpa Demos yang baru saja terbit. *** DEMOKRASI DAN PEMBANGUNAN EKONOMI Faisal Basri “… I wish to assert a much more fundamental role for institutions in societies; they are the underlying determinant of the long-run performance of economies.” (Douglass C.
Kategori: Politics
Pada Jumat, 2 Juli 2021, Narasi Institute menyelenggarakan Zoominari Kebijakan Publik bertajuk persis dengan judul postingan ini. Tajuk ini diangkat dengan latar belakang pemanggilan Ketua BEM UI, Leon Alvinda Putra, dan sejumlah pengurus lainnya sebagaimana tertera dalam surat panggilan kepada mereka. Peristiwa itu lantas menguakkan kondisi UI secara umum belakangan ini. Diskusi dari awal hingga
Pada 19 Agustus mendatang LP3ES (Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial) berusia setengah abad. Untuk terus memperluas pemahaman publik terkait isu demokrasi terkini di Indonesia yang tengah mengalami tren kemunduran, LP3ES menyelenggarakan Forum 100 Ilmuwan Sosial dan Politik dalam bentuk webinar mingguan yang diikuti dengan penulisan buku. Saya diundang untuk menjadi salah satu
Omnibus Law Cipta Kerja hadir tidak di ruang hampa. Juga tidak tiba-tiba muncul, melainkan berproses dan dengan motif tertentu. Kita akan tersesat di hutan belantara jika membahas pasal per pasal dan teksnya saja. Oleh karena itu kita perlu memahaminya secara utuh dengan mendalami konteksnya. Itulah yang menjadi pijakan saya dalam setiap diskusi di berbagai forum
Pengantar Redaksi IDN Times Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha. Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times
Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.” Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang
Siang hingga sore tadi (20/02), BEM UI menggelar diskusi publik bertajuk “Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?” di lobby Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya banyak belajar dari tiga pakar hukum, termasuk guru besar FHUI, Prof. Maria Farida Indrati. Materi dari para pembicara disa diunduh di sini: bit.ly/MateriDispubOmnibus.
Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi
Diskusi Sabtu sore minggu lalu (25/1) bagian pertama (Part I) yang telah ditayangkan sebelumnya, tertera di sini: https://www.youtube.com/watch?v=mBYIFkH7T60 Selebihnya bisa dilihat di: Part II: https://www.youtube.com/watch?v=lHcA6eREnBk Part III: https://www.youtube.com/watch?v=-Z1HercmCfY Part IV: https://www.youtube.com/watch?v=MiA2vOAmB0c
Sabtu sore minggu lalu (25/01) saya diundang teman lama berdiskusi beragam hal di seputar perkembangan ekonomi politik di Tanah Air. Pengelola acara podcast ini memilah diskusi panjang kami menjadi empat bagian. Isi diskusi bagian pertama (Part I) bisa diunduh di sini: https://www.youtube.com/watch?v=mBYIFkH7T60
