Omnibus Law Cipta Kerja hadir tidak di ruang hampa. Juga tidak tiba-tiba muncul, melainkan berproses dan dengan motif tertentu.
Kita akan tersesat di hutan belantara jika membahas pasal per pasal dan teksnya saja. Oleh karena itu kita perlu memahaminya secara utuh dengan mendalami konteksnya.
Itulah yang menjadi pijakan saya dalam setiap diskusi di berbagai forum yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja.
Bahan yang saya siapkan bisa ditengok di file dengan format pdf berikut:
Mengutip survei WEF 2017, bagi kalangan dunia usaha korupsi masih duduki peringkat 1 dalam melakukan bisnis. Tetapi menurut Faisal Basri yang dilakukan bukan memperkuat KPK, malah membuat RUU Omnibus Law dan lain-lain yang kian memperkuat nuansa potensi kolusi penguasa dan pengusaha.
Salah satu petikan diskusi yang diselenggarakan online oleh IDN Times pada 14 Agustus 2020 bisa dilihat di atas, dengan tautan berikut: Soal Korupsi Setelah 75 Tahun Merdeka.
Pada 9 Juni 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar webinar bertajuk ” Memahami Oligarki, Aspek Ketatanegaraan, Ekonomi, dan Politik Pemberantasan Korupsi.”
Terus terang saya tertegun menerima undangan dari KPK, antara percaya dan tak percaya. Terbersit keraguan, jangan-jangan menjelang hari penyelenggaraan bakal dibatalkan mengingat isu yang diangkat tergolong “provokatif” di tengah persepsi publik terhadap KPK yang merosot pasca pelemahan KPK dengan kehadiran Undang-undang KPK yang baru.
Keraguan saya ternyata luluh dan sirna. Acara berlangsung dengan lancar. Semua pembicara, termasuk Prof. Jeffrey Winters, pengarang buku Oligarki yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, leluasa menyampaikan pandangannya tanpa pembatasan sama sekali, bahkan mengkriitik KPK sekalipun.
Semoga KPK bisa terus menjalankan tugasnya yang kian berat dalam memberantas korupsi.
Siang hingga sore tadi (20/02), BEM UI menggelar diskusi publik bertajuk “Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?” di lobby Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya banyak belajar dari tiga pakar hukum, termasuk guru besar FHUI, Prof. Maria Farida Indrati.
Materi dari para pembicara disa diunduh di sini: bit.ly/MateriDispubOmnibus.
Korupsi jelas menjadi musuh besar bangsa manapun di dunia. Ia merusak segala sendi kehidupan, hingga mampu menghancurkan peradaban. Sebab, karakter korupsi sebagai kejahatan ‘kerah putih’ yang terorganisasi, tentu saja dilakukan melibatkan pejabat yang memiliki kekuasaan. Dampaknya, sumber daya yang dimiliki negara dirampok hanya untuk memperkaya segelintir kelompok. Rakyat, tetap miskin dan sengsara. Laju pertumbuhan ekonomi melambat, dan iklim investasi yang tidak sehat. Awal Oktober lalu, integrito berbincang dengan ekonom senior, Faisal Basri tentang korupsi politik hingga korelasi korupsi dan ekonomi. Menurutnya, kejahatan luar biasa ini adalah ancaman yang nyata bagi masa depan bangsa dan bisa membuat negara ini bangkrut. Berikut petikannya:
Bagaimana dampak political corruption terhadap perekonomian negara?
Political corruption bisa membangkrutkan ekonomi. Karena sendi-sendi kekuasaan itu telah digerogoti. Tidak ada checks and balances, kemudian terjadi systemic corruption, organized corruption dan tiba-tiba ekonomi jadi bangkrut.
Korupsi yang melibatkan pembuat keputusan politik menyalahgunakan kekuasaan publik yang dimilikinya. Kaum elite mengontrol pemerintah, ini yang bahaya. Akibatnya kaum elite yang mengatur sedemikian rupa agar negara membuka ruang hingga terjadi eksploitasi hingga monopoli. Korupsi bukan sekadar musuh KPK, tapi korupsi juga musuh untuk peradaban.
Mengapa korupsi bisa mengancam peradaban?
Korupsi membuat alokasi sumber daya jauh dari kepentingan rakyat. Sumber daya ekonomi termasuk sumber daya alam tidak bisa lagi menyejahterakan Rakyat, malah memarjinalkan kekuatan rakyat. Pemusatan sumber daya ekonomi berada di tangan segelintir orang yang senantiasa berupaya melanggengkan kekuasaannya dengan mencari perlindungan atau dukungan politik.
Analisis saya, mahasiswa ikut bersuara karena masa depan mereka terancam. Mereka bukan cuma memikirkan masa depan Indonesia, tapi mereka juga enggak mau hidup sengsara di masa depan. Makanya mereka mendukung penguatan KPK. Kalau tidak, sama saja menciptakan jalan tol proses perampokan itu.
Keberadaan KPK membuat ekonomi lemah, pendapat Anda?
Martin Wolf pernah menjelaskan tentang rentier capitalism, istilah dimana pasar dan kekuasaan politik memberikan individu dan pengusaha yang diistimewakan untuk mengeruk uang yang besar dari orang lain atau negara. Dengan begitu, pembangunan jadi rapuh.
Justru pertumbuhan ekonomi lemah bukan karena ada KPK, tapi ini menandakan bahwa KPK justru harus diperkokoh agar korupsi menjadi sedikit. Sehingga pertumbuhan ekonomi bisa lebih tinggi. Kalau sekarang, karena korupsinya merajalela maka pengusaha-pengusaha yang muncul itu tidak siap bersaing. Makanya pengusaha itu pindah ke sektor yang tidak ada pesaing. Akibatnya, industri semakin sedikit dan melemah. Jadi ekonomi kita makin lemah karena korupsi. KPK bukan penghambat pertumbuhan ekonomi, melainkan akselelator pertumbuhan ekonomi.
KPK mendorong pertumbuhan ekonomi, caranya?
Tugas KPK seperti The Narrow Corridor. Jadi kita harus bangun koridor sesempit mungkin agar manuver koruptor sedikit. Kita tidak mungkin memberantas korupsi sampai nol. Tapi yang kita bisa, mempersempit manuver mereka. Jadi kalau masih ada korupsi pun, bukan systemic corruption. Bukan korupsi yang membangkrutkan negara. Kalau enggak ada KPK, negara bangkrut.
Sejak terbitnya Peraturan MA Nomor 13 Tahun 2016, KPK dapat menjerat korporasi. Apa dampaknya bagi dunia usaha?
Menakutkan untuk mereka yang berbisnis di grey area. Tapi, sebenarnya banyak pelaku bisnis yang kotor sudah capai melakukan cara curang. Mereka lapor ke saya tentang bisnis yang kotor. Pelaku bisnis kotor itu, untungnya banyak tapi bayar pajaknya sedikit. Untungnya banyak, dia bawa keluar negeri. Jadi sudah nyolong, untungnya dia bawa keluar negeri. Makanya korupsi itu dibilang extraordinary crime yang membangkrutkan negara.
Hanya pebisnis yang kotor yang memandang KPK itu musuh dia. Karena mereka harus tersingkir dari bisnis. Karena mereka sebenarnya enggak bisa bersaing. Tapi korporasi yang bersih akan senang karena bisnisnya jadi fair. Sehingga kalau ada tender, dia akan mengajukan harga terbaik, dengan kualitas terbaik, dan menang. Iklim bisnisnya semakin bagus dan dihargai.
Lihat negara-negara yang paling kaya, seperti Norwegia, Finlandia, Corruption Perception Indeksnya (CPI) paling tinggi. Kalau negara yang banyak bisnis kroninya, CPI-nya rendah, seperti Thailand, Rusia, Malaysia, dan Indonesia ada di nomor 7 di daftar The Crony Capitalism Index.
Di Indonesia, lebih banyak pebisnis yang curang atau yang jujur?
Saya enggak tahu. Tapi bisa dilihat perusahaan yang go public, yang saham-sahamnya blue chips di pasar saham. Biasanya mereka yang punya good governance. Perusahaan yang go public itu laporan keuangannya jelas dan terbuka. Tapi perbandingannya, dari 1.000 perusahaan besar menengah di Indonesia, hanya 30 yang go public. Secara umum bisa digambarkan betapa minimnya perusahaan yang punya good governance.
Mengapa KPK harus tetap kuat?
KPK harus kuat demi peradaban. Peradaban itu bukan cuma ekonomi, tapi juga bidang poltik dan lain sebagainya. KPK sudah terbukti efektif. Kurang lebih 200 kepala daerah dipenjara. Itu pun masih merajalela, enggak ada kapoknya. Karena hukumannya yang ringan dan dipenjara seperti di surga.
Makannya justru harus didukung. Jika KPK lemah, pengendalian terhadap korupsi akan semakin lemah. Sendi-sendi demokrasi akan kian rapuh, oligarki semakin kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang dan ketimpangan sosial akan semakin buruk.
Kalau KPK melemah, “power tends to corrupt, absolute power corrupts absolute- ly” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia emas pada 2045 dibayangi kabut yang pekat.
BIODATA
NAMA
Faisal Batubara
TEMPAT, TANGGAL LAHIR
Bandung, 6 November 1959
PENDIDIKAN
SMA Negeri 3, Jakarta
Sarjana Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1985)
Master of Arts (M.A) bidang ekonomi di Vanderblit University, Nashville, Tennessee, Amerika Serikat (1988)
KARIER
(1985-1987) Anggota tim “Perkembangan Perekonomian Dunia” pada Asisten II Menteri Koordinator Bidang EKUIN
(2000) Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI
(1999-2003) Ketua, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Perbanas Jakarta
(2014) Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas
(1997-sekarang) Editorial Board Quarterly Journal of the Indonesia Economy
PENGHARGAAN
(1996) Dosen teladan III Universitas Indonesia
(2003) Pejuang Antikorupsi 2003 dari Masyarakat Profesional Madani
(2005) FEUI Award 2005 dalam kategori prestasi, komitmen, dan dedikasi dalam bidang sosial kemasyarakatan.
Sumber: Majalah Integrito, Edisi 4 Tahun 2019, hal. 30-33.
Sabtu sore minggu lalu (25/01) saya diundang teman lama berdiskusi beragam hal di seputar perkembangan ekonomi politik di Tanah Air. Pengelola acara podcast ini memilah diskusi panjang kami menjadi empat bagian. Isi diskusi bagian pertama (Part I) bisa diunduh di sini:
Selasa siang (14/1), Perempuan Indonesia Anti-Korupsi (PIA) menyelenggarakan diskusi dengan tema “Membangun Kolaborasi Gerakan Pemberantasan Korupsi.”
Kolaborasi seluruh elemen bangsa dibutuhkan melawan arus balik upaya pemberantasan korupsi. Para elit dan semua partai nyata-nyata melemahkan upaya pemberantasan korupsi dengan mengesahkan Undang-undang KPK yang baru. Peristiwa kegagalan aparat KPK menggeledah kantor sekretariat PDIP dan penyekapan petugas KPK di PTIK membuktikan UU KPK yang baru membuat KPK nyaris tak bergigi. Keberadaan Dewan Pengawas membuat penggeledahan tidak lagi efektif sebagaimana tercermin dari berita Kompas, Minggu, 12 Januari, halaman muka.
Upaya pemberantasan korupsi sebetulnya sudah di jalan yang benar. Pencapaiannya cukup baik sebagaimana terlihat dari indeks persepsi korupsi. Pada tahun 1995, ketika pertama kali TI Corruption Index diluncurkan, Indonesia adalah negara paling korup di dunia. Peringkat Indonesia kala itu adalah ke-41 dari 41 negara yang disurvei, dengan skor 1,94 (rentang skor 0-10, nol terburuk, 10 terbaik; belakangan rentang skor menjadi 0-100). Oleh karena itu, pada garis hitam, angka Indonesia adalah 1 (satu), diperoleh dari 41 dibagi 41. Survei untuk tahun 2018 posisi Indonesia naik menjadi 0,49, artinya Indonesia berada di kelompok 50 persen atas. Untuk pertama kalinya Indonesia keluar dari kelompok 50 persen bawah. Kiprah KPK sangat menentukan kemajuan ini.
Dengan skor yang masih rendah (38), tentu saja upaya pemberantasan korupsi harus lebih gencar, bukan sebaliknya momentum menjadi sirna karena perlawanan dari power of state. Di kawasan Asia Pasifik peringkat kita masih belum menggembirakan, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja.
Perbaikan terlihat pula dalam “control of corruption,” walaupun nilainya masih minus, namun kian mendekati sumbu nol.
Korupsi lambat laun telah merambah dari pucuk ke ranting, lalu ke cabang, kemudian ke batang, dan akhirnya merembet sampai ke akar kekuasaan. Tak pelak lagi, perlawanan pun semakin keras. Para aktor politik seakan memiliki musuh bersama yang harus dilemahkan. Mereka kian percaya diri karena power of the state menguat, sebaliknya power of society melemah. Kekuasaan kepolisian semakin eksesif dan represif, menguasai intelejen, birokrasi daerah (Mendagri), dan—yang paling ironis—KPK dipimpin jenderal polisi aktif yang kontroversial.
Checks and balances melemah. Hubungan antara korporasi dan partai/kekuatan politik semakin erat. Cengkeraman power of state semakin kokoh karena mereka juga menguasai media, terutama televisi.
Maka terjadilah kemunduran sistematis reformasi. Jika dibiarkan, penguasaan sumber daya ekonomi semakin terkonsentrasi. Pada tahun 2019, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 44,6 kekayaan nasional, tertinggi ketiga di dunia. Sedangkan 10 persen orang terkaya menguasai 74,1 persen kekayaan nasional, terburuk keenam dalam hal ketimpangan kekayaan.
Kekayaan luar biasa segelintir orang itu karena mereka bagian dari elite atau memiliki akses bebas hambatan dengan kekuasaan, bukan karena kemampuan inovasi dan berdaya saing. Mereka jago kandang. Dua pertiga dari kekayaannya diperoleh dari praktik bisnis kroni atau dari sektor kroni (crony sectors). Oleh karena itulah the crony-capitalism index Indonesia masuk dalam kelompok 10 besar dunia, persisnya di peringkat ketujuh.
Dana APBN diselewengkan, mulai dari proses di tingkat perencanaan. BUMN dijarah, dikerdilkan, diisi oleh petinggi-petinggi yang tidak kompeten. Satu demi satu skandal besar mulai terkuak, Jiwasraya contohnya. Lisensi diperjualbelikan. Undang-undang menghamba kepada vested interest. Kebijakan tidak mengutamakan kepentingan publik.
Semua itu bermuara pada angka ICOR (incremental capital-output ratio) yang tinggi dan cenderung meningkat. ICOR Indonesia di atas 6, sementara negara-negara tetangga hanya sekitar 3. Artinya, untuk menambah satu unit output di Indonesia butuh 6 unit modal lebih, di negara tetangga hanya butuh sekitar 3 unit modal.
Padahal modal kita terbatas dan tax ratio sangat rendah dengan kecenderungan turun. Untuk mewujudkan ambisi pertumbuhan, terpaksa berutang lebih banyak.
Utang pemerintah pusat per September 2019 telah mencapai Rp4,7 kuadriliun, meningkat 81 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2014.
Utang harus dibayar oleh generasi mendatang. Kekayaan alam yang dikuras besar-besaran membuat semakin sedikit yang tersisa bagi generasi mendatang. Maka generasi muda harus bersuara lebih lantang di barisan terdepan untuk melawan korupsi agar keadilan antargenerasi tertegakkan.
Darurat korupsi bisa diakhiri jika Presiden segera mengeluarkan PERPU tentang KPK dengan semangat memperkuatnya agar korupsi, yang merupakan musuh peradaban itu, terkerangkeng.
Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk.
Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.
Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada tahun 2017. Posisi Indonesia tahun 2018 terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India.
Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia setelah Thailand, Turki, Amerika Serikat, Rusia, dan India.
Dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk.
Sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 20107 menjadi ke-8 pada 2014 dan ke-7 pada 2016.
Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik.
Jika KPK lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi kian rapuh. Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen.
Oligarki yang semkin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.
Sekarang, tiada pilhan kecuali Presiden keluarkan Perpu agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka. Tanpa Perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam.
Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja mengumumkan satu tersangka pada pertengahan September 2019. Apa yang sebenarnya dimuat dalam laporan itu hingga memakan waktu 4 tahun bagi KPK untuk menentukan tersangkanya? Apakah para mafia migas ini sudah merugikan negara? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri terkait hal ini pada Rayestu! Selain itu, Asumsi Bersuara juga membahas kondisi perekonomian Indonesia dari kacamata sang ekonom senior.
Utang pemerintah pusat per September 2019 telah mencapai Rp4,7 kuadriliun, meningkat 81 persen dibandingkan posisi akhir tahun 2014.
