Lautlah yang Mempersatukan Indonesia


Image

“Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan National Building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.” (Ir. Soekarno dalam National Maritime Convention I (NMC), 1963)

Dengan gugusan 17.000 pulau lebih dan hamparan lautan yang sekitar dua kali lebih luas dari daratan, Indonesia sungguh merupakan negara yang sangat unik. Berbeda dengan kebanyakan negara yang menyebut kesatuan wilayahnya dengan motherland atau fatherland, bangsa Indonesia menggunakan sebutan tanah air sebagai konsep yang melingkupi seluruh bumi Indonesia sebagai suatu kesatuan kedaulatan atas lautan, daratan, dan udara.

Keunikan geografis yang melekat pada Indonesia sejatinya merupakan modal sangat berharga untuk menapaki perjalanan bangsa ini dan bisa menjadi sumber keunggulan untuk menyejahterakan rakyatnya. Oleh karena itu sepatutnya visi maritim menjadi acuan dalam pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi.

Laut jangan diperlakukan sebagai pemisah pulau-pulau, sehingga harus dibangun jembatan penghubung antarpulau. Justru sebaliknya, laut dipandang sebagai pemersatu, yang mengintegrasikan pasar domestik dan perekonomian nasional serta mensinergikan potensi sumber daya alam dan industrialisasi. ***

Merangkai Negara-Bangsa Indonesia yang Maju, Demokratis, dan Berkeadilan


Ketika membaca judul tulisan R. William Liddle “Marx atau Machiavelli? Menuju Demokrasi Bermutu di Indonesia dan Amerika Serikat,” serta merta saya teringat percakapan dengan mendiang Nurcholish Madjid (Cak Nur). Beberapa kali Cak Nur mengutarakan bahwa para founding fathers, bapak-bapak pendiri negeri ini, banyak terilhami oleh sejarah pembentukan Amerika Serikat.

Cak Nur memberikan contoh Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang ada kemiripan dengan Declaration of Independence. Kita pun memilih Republik sebagai bentuk negara sebagaimana Amerika Serikat. Lambang negara kita adalah elang rajawali, garuda, sebagaimana juga Amerika Serikat menjadikan seekor elang sebagai lambang negaranya. Sistem pemerintahan Indonesia dan Amerika Serikat pun sama, presidensiil.

Yang tak kita tiru, masih ujar Cak Nur, adalah federalisme. Tak berarti bahwa perdebatan tentang federalisme tak pernah mengemuka. Bahkan kita sempat, walau sebentar, berada di bawah naungan Republik Indonesia Serikat (27 Desember 1949 sampai 17 Agustus 1950).

Tentu saja perjalanan bernegara di Amerika Serikat sangat berbeda dengan di Indonesia. Dalam hal berkonstitusi saja, misalnya.  Konstitusi Amerika Serikat sudah diamandemen berulang kali, 27 kali. Amandemen pertama diajukan 13 tahun setelah Declaration of Independence. Karena, konstitusi harus mampu menjawab tantangan-tantangan baru untuk lebih mengokohkan nilai-nilai inti yang diyakini bersama untuk mencapai tujuan bersama, yakni: Life, Liberty and the pursuit of Happiness. Konstitusi juga menetapkan kendaraan untuk mencapai tujuan bersama itu. Selain tentu saja membuat rambu-rambu dan tata aturan agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan lancar dan akuntabel sehingga memperoleh legitimasi dari rakyat.

Apakah kehidupan bernegara di Amerika Serikat adalah contoh terbaik? Tidak harus mencontoh, tentu saja. Kita bisa belajar banyak dari perjalanan sejarah bangsa-bangsa, namun kita harus menemukenali diri kita sendiri dan memilih model untuk kita sendiri sesuai dengan nilai-nilai inti yangkita anut dan lingkungan strategis yang kita hadapi.

Bentuk pemerintahan presidensiil a la Amerika Serikat ternyata membuat Presiden Obama tak banyak bisa bermanuver untuk melaksanakan program-programnya karena pada tahun kedua pemerintahannya DPR dikuasai oleh Partai Republik. Obama kian tak leluasa mewujudkan rencana-rencananya untuk urusan domestik. Oleh karena itu bisa dipahami jika Obama kian banyak mencurahkan perhatiannya di kancah internasional  karena lebih leluasa bermanuver tanpa kendala ketat dari DPR. Padahal, begitu banyak masalah mendasar yang sedang menghadang perekonomian domestik AS, seperti pengangguran, utang federal yang menumpuk, dan defisit anggaran.

Walaupun unsur-unsur dari sistem presidensiil kita berbeda dengan Amerika Serikat, tampaknya ada kemiripan dalam hal peran presiden yang kian terbatas pascareformasi. Pendulum bergerak dari satu ekstrem ke ekstrem lain. Dari dominasi kewenangan di tangan presiden ke semakin banyak kewenangan di tangan DPR yang merupakan representasi partai politik. Peran partai politik sangat dominan dan kian dominan karena kewenangan DPD dipasung. Undang-Undang Dasar 1945 tak secara tegas mengamanatkan keberadaan DPD di dalam kerangka bikameral. DPD baru sebatas etalase dari representasi daerah tanpa peran nyata sebagai pengimbang DPR dan sekaligus sebagai pilar kembar di dalam sistem bikameral.

Pergeseran bandul kewenangan ke DPR tak diiringi dengan penguatan checks and balances. Sistem pengawasan sangat lemah untuk mengoreksi DPR dan partai politik, sehingga menimbulkan oligarki politik yang membuat aspirasi rakyat makin terbenam.

Jika di Amerika Serikat sistem presidensiil ditopang oleh dua partai, di Indonesia partai-partai masih relatif banyak dan tak ada satu partai pun yang memegang kursi mayoritas di DPR.  Presiden dipaksa agar partainya berkoalisasi dengan beberapa partai lain agar kebijakannya beroleh dukungan cukup dari DPR. Namun, koalisasi a la parlementer tak berlangsung mulus. Partai-partai pendukung Presiden jauh dari loyal dan kalau tak mengikuti garis kebijakan pemerintah sekalipun tak dikenakan sanksi menarik menteri-menterinya dari kabinet. Jadi tak ada ongkos jika membangkang sebagaimana berlaku otomatis pada sistem parlementer.

Sejarah juga mencatat betapa antara sistem yang dipilih dengan kenyataan yang terjadi bertolak belakang. Walau kita menganut presidensiil, namun sejak Soekarno hingga Megawati, presiden diangkat dan diberhentikan oleh parlemen (MPR). Ironisnya, tatkala pendulum bergerak menuju presidensiil yang lebih murni sejak SBY dipilih langsung oleh rakyat, justru kewenangan-kewenangan presiden kian dilucuti.

Banyak lagi kerancuan dalam kehidupan politik di Indonesia. Undang-undang dibuat bersama oleh DPR (legislatif)  dan pemerintah (eksekutif). Undang-undang baru sah jika ditandatangani oleh Presiden. Namun, jika presiden tidak menandatangani dalam waktu satu bulan, maka undang-undang tersebut otomatis berlaku. Berbeda dengan praktik di Amerika Serikat yang mana Presiden sebagai pelaksana undang-undang memiliki hak veto. Sementara itu, wajar kalau di Indonesia presiden tak memiliki hak veto karena pemerintah ikut serta dalam penyusunan dan pembahasan undang-undang hingga tuntas.

Kerancuan juga terlihat dalam hal bentuk negara. Kita menyatakan diri sebagai negara kesatuan. Sedemikian sakralnya NKRI sampai-sampai tercantum ketentuan di Pasal 37 ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Dalam praktiknya kita memberikan kekhususan kepada provinsi NAD, Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Keempat provinsi ini bisa dikatakan sebagai benih-benih negara bagian yang memiliki hak dan perlakuan khusus yang tak dinikmati oleh provinsi-provinsi lain. Apakah provinsi-provinsi lain tak memiliki kekhususan? Sudah barang tentu setiap provinsi memiliki sejumlah keunikan. Mereka pun berhak untuk memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sepatutnya di dalam UUD 1945 tercantum penjelasan yang spesifik tentang makna negara kesatuan serta perangkat untuk menjamin tak ada diskriminasi antardaerah di depan hukum.

Kita pun tak menemukan pilihan kendaraan untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945. Tak ada sama sekali ketentuan tentang bagaimana negara dan pasar berperan untuk memakmurkan rakyat. Bahkan kata “pasar” tak tercantum di dalam konstitusi kita. Amandemen UUD 1945 hanya mencantumkan istilah demokrasi ekonomi tanpa penjelasan sama sekali. Tak ada pula pengaturan dan perlindungan atas hak milik perseoranga, padahal property right merupakan pilr utama dalam sistem pasar.

Yang mengemuka adalah penonjolan kedudukan negara sebagaimana tercantum di dalam Pasal 33 UUD 1945. Di sini sangat kuat kesan bahwa kita menganut etatisme.  Tengok misalnya interpretasi Mahkamah Konstitusi tentang pengertian “hak menguasai negara”  mencakup pengertian bahwa negara: (1) merumuskan kebijakan (beleid), (2) melakukan pengaturan (regelendaad), (3) melakukan pengurusan (bestuurdaad), (4) melakukan pengelolaan (behersdaad), dan (5) melakukan pengawasan (toezichthoundendaad). Adapun Mohammad Hatta menginterpretasikan hak menguasai negara itu adalah negara mengatur, bukan memiliki.

Ketentuan dan pengaturan yang sangat mengambang membuat kerap terjadi perdebatan berkepanjangan yang tak berkesudahan dan berulang-ulang. Misalnya kontroversi mengenai peran asing di dalam perekonomian, penanganan badan usaha milik negara, perdagangan luar negeri, dan peran negara di dalam perekonomian.

Nurcholish Madjid sangat memahami kondisi dan permasalahan bangsanya. Bagi Cak Nur, negara-bangsa Indonesia belumlah final. Undang-Undang Dasar 1945 sedemikian lama disakralkan. Padahal, para perumus UUD 1945 sadar betul bahwa yang mereka persiapkan adalah undang-undang dasar yang sifatnya sementara, sebagai salah satu syarat Indonesia merdeka. Kesadaran ini terlihat dari Aturan Peralihan: “Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Perjalanan demokrasi kita bakal terseok-seok dan kian sulit membayangkan kita menuju demokrasi maju sebagaimana harapan William Liddle. Di dalam makalahnya Liddle memang tak menyentuh persoalan institusi, karena pendekatan yang ia pilih bukanlah pendekatan institusional. Mungkin Liddle memandang bahwa pembenahan institusional sangat bersifat normatif, sehingga cenderung ilusif. Liddle menginginkan ada suatu kerangka tindakan pragmatik dalam jangka pendek dan menengah.

Walaupun tampaknya sulit untuk menerapkan teori tindakan yang bersumber dari pemikiran Machiavelli dalam keadaan politik yang stabil, namun ada beberapa upaya yang bisa dilakukan untuk memajukan demokrasi. Misalnya, struktur kekuatan politik bisa diubah dengan kehadiran calon independen dalam pemilukada gubernur/bupati/walikota. Perbaikan struktur politik di tingkat nasional bisa dimulai di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Dengan kemunculan semakin banyak islands of integrity ini partai-partai dipaksa untuk melakukan pembenahan internal. Setidaknya, kita bisa menurunkan harga di pasar politik dan memaksa partai-partai untuk memilih calon-calonnya yang lebih bermutu. Ternyata kehadiran calon-calon independen telah membuahkan hasil yang cukup menggembirakan.

Percepatan proses perubahan menuju demokrasi yang lebih bermutu bisa juga dilakukan dengan memperkokoh kekuatan civil society. Sudah teramat lama civil society dibelenggu selama masa kekuasaan rezim Soeharto. Civil society berada di luar arena, hanya menonton “perselingkuhan” antara kekuatan politik dan kekuatan bisnis lewat pola hubungan patron-client (lihat Peraga 1). Praktik-praktik pemburuan rente merajalela, hingga mencapai suatu titik yang meruntuhkan daya tahan perekonomian. Kekuatan pasar dibelenggu. Rezim diktator dengan leluasa menguasai sumber daya ekonomi yang kemudian ditransformasikan sebagai kekuatan politik untuk menindas musuh-musuh politiknya untuk melanggengkan kekuasaan.

Image

Di era reformasi, keadaan berbalik ke ektrim baru. Negara seolah-olah lepas tangan. Distribusi kekuatan ekonomi diserahkan ke pasar. Namun, para pelaku ekonomi utama masih belum banyak berubah, yaitu kelompok yang meraup rente di masa Orde Baru. Sebagian mereka menyusup ke partai-partai dan ada juga yang membuat partai baru. Sebagian lagi mencari tumpangan kepada penguasa dan partai berkuasa.

Sementara itu kehadiran negara kian lemah sebagaimana terlihat dari peranan belanja pemerintah yang hanya 9 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Bandingkan dengan Amerika Serikat yang belanja pemerintah federalnya mencapai sekitar 20 persen PDB. Pemerintah tak mampu membangun infrastruktur yang memadai. Proyek-proyek infrastuktur jadi bancakan baru di dalam kerangka public-private partnership. Pihak swasta dijamin penuh memperoleh laba yang relatif tinggi, harga dijamin naik setiap dua tahun. Pengusaha yang dekat dengan kekuasaanlah yang paling banyak menikmati rente ekonomi bentuk baru. Seiring dengan itu, penguasa dan partai-partai memanfaatkan pola hubungan tersebut untuk mengumpulkan logistik. Tak heran jika yang maju pesat adalah sektor-sektor non-tradable, sedangkan sektor tradable tumbuh dengan terantuk-antuk.

Akibat selanjutnya adalah kemerosotan daya saing perekonomian nasional. Dewasa ini Indonesia mengalami defisit dalam perdagangan produk-produk manufaktur, defisit pangan, dan defisit energi. Ketiga defisit ini terjadi pada masa pascareformasi. Lebih parah lagi, dana APBN yang terbatas itu dihambur-hamburkan untuk subsidi bahan bakar minyak yang sebagian besar dinikmati oleh kelas menengah-atas. Politik anggaran seperti itu nyata-nyata merupakan imbas dari lemahnya institusi politik.

Sudah saatnya untuk memperkokoh civil society untuk mengimbangi political community dan business community. Di era kemajuan teknologi komunikasi dan perkembangan pesat media sosial, civil society bisa mengambil peran strategis untuk mengedepankan dan mendesakkan agenda perubahan (lihat Peraga 2). Gerakan civil society baru-baru ini dalam mendukung Komisi Pemberantasan Korupsi terbukti cukup ampuh untuk melawan kesewenang-wenangan Polri dan memaksa Presiden segera turun tangan.

Ke depan, apaknya kekuatan civil society perlu melakukan konsolidasi agar sinergi di antara kekuatan civil society bisa lebih optimal. Kelompok ini memiliki potensi sumber daya manusia dan jaringan yang sangat bisa diandalkan. Kesadaran generasi muda yang mulai tumbuh kembali lewat kelompok-kelompok profesional menjadi kekuatan akselerator yang luar biasa. Mereka menjadi kekuatan-kekuatan mandiri dan independen yang mendambakan masa depan yang lebih pasti di alam persaingan terbuka yang semakin ketat.

Image

Untuk perbaikan jangka panjang, Liddle secara implisit sepakat akan pentingnya pembenahan institusi. Dengan penguatan institusi, kita bisa membayangkan apa yang dipikirkan Liddle tentang distribusi sumber daya politik yang lebih inklusif, sehingga oligarki politik lambat laun bisa dikikis.

Setelah membaca makalah Liddle, saya kian bisa memahami mengapa perjalanan bangsa ini kerap terantuk-antuk. Kita bisa lebih mudah memahami mengapa di satu pihak pertumbuhan ekonomi Indonesia selama satu dasawarsa terakhir (2000-2010) tergolong tinggi, bahkan tertinggi nomor tiga di dunia setelah China dan India. Namun, di lain pihak, jika dilihat dari kualitasnya dalam sejumlah aspek justru mengalami pemburukan atau setidaknya belum menunjukkan perbaikan berarti. Salah satu yang mencolok ialah kesenjangan pendapatan yang kian melebar. Sebagaimana ditunjukkan oleh peningkatan indeks gini dari 0,31 pada tahun 1999 menjadi 0,41 pada tahun 2011. Demikian pula dengan porsi pendapatan 20 persen penduduk terkaya yang naik dari 40,6 persen pada tahun 1999 menjadi 48,4 persen pada tahun 2011, sementara itu pada periode yang sama porsi 40 persen penduduk termiskin turun dari 21,7 persen mejadi 16,8 persen. Keadilan terasa makin jauh dari gemerlap pertumbuhan.

Apa artinya pertumbuhan cukup cemerlang jika kelas pekerja terpinggirkan. Bagaimana mungkin akan terbentuk kelas menengah yang kuat jika 55 persen pekerja adalah pekerja informal. Tak berarti bahwa 45 persen sisanya yang di sektor formal telah menikmati kesejahteraan yang memadai, mengingat mayoritas mereka adalah pekerja tetap yang tak dilindungi oleh konrak kerja (lihat peraga 3).

Presiden Soekarno pernah mengatakan: “Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka.” Cita-cita Bung Karno terasa masih jauh. Jumlah penduduk miskin pada tahun 2012 masih 12 persen dari total penduduk dan penurunannya semakin melambat.

jobstatus

Ada baiknya kita melengkapi tulisan Liddle dengan membaca buku karya Daron Acemoglu dan James A. Robinson.[1] Menurut Acemoglu dan Robinson, keberhasilan pembangunan ekonomi sangat ditentukan oleh inclusive political institutions, yang mereka definisikan sebagai sistem pluralistik yang melindungi hak-hak individu. Selanjutnya hal ini akan mendorong penguatan institusi ekonomi yang inklusif sehingga bisa menjamin hak milik pribadi dan mendorong kewirausahaan. Pengalaman menunjukkan bahwa negara-negara yang memiliki institusi baik di masa lalu adalah negara-negara yang lebih maju dan sejahtera dewasa ini.

Sudah barang tentu keberhasilan pembangunan tidak bisa dijelaskan oleh satu faktor, single factor, sebagaimana kritik Jeffrey D. Sachs atas pemikiran Acemoglu dan Robinson.[2] Setidaknya banyak akademisi sepakat bahwa faktor institusi ini sangat penting dalam keberhasilan pembangunan. Di sinilah terjadi titik persinggungan antara pemikiran Liddle dengan Acemoglu dan Robinson.

Semoga kita terhindar dari petaka menjadi negara gagal.


[1] Daron Acemoglu and James A. Robinson, Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty. Crown Business, 2012.

[2] Jeffrey D. Sachs, “Government, Geography, and Growth,” Foreign Affairs, September/October edition, p.142-150.

[Tulisan ini diambil dari Ali-Fauzi, Ihsan, dan Rizal Panggaben (eds.), Memperbaiki Mutu Demokrasi di Indonesia: Sebuah Perdebatan, Jakarta: PUSAD Paramadian, 2012: 47-57.]

Negeri Serbabukan


Apakah ideologi negara kita? Bukan free fight liberalism dan bukan juga etatisme. Jadi apa? Entahlah, tak pernah jelas sosoknya, sehingga menimbulkan perdebatan tak jelas titik pijaknya.

Kerancuan juga terlihat dalam hal bentuk negara. Kita menyatakan diri sebagai negara kesatuan. Sedemikian sakralnya NKRI sampai-sampai tercantum ketentuan di Pasal 37 ayat (5): “Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.” Dalam praktiknya kita menganut federalism terbatas dengan memberikan kekhususan kepada provinsi NAD, Yogyakarta, Papua, dan DKI Jakarta. Keempat provinsi ini bisa dikatakan sebagai benih-benih negara bagian yang memiliki hak dan perlakuan khusus yang tak dinikmati oleh provinsi-provinsi lain. Apakah provinsi-provinsi lain tak memiliki kekhususan? Sudah barang tentu setiap provinsi memiliki sejumlah keunikan. Mereka pun berhak untuk memperoleh perlakuan khusus sesuai dengan karakteristik masing-masing. Sepatutnya di dalam UUD 1945 tercantum penjelasan yang spesifik tentang makna negara kesatuan serta perangkat untuk menjamin tak ada diskriminasi antardaerah di depan hukum.

Bentuk pemerintahan juga begitu. Resminya menganut presidensiil. Tapi tengok, dari Presiden Soekarno sampai Presiden Megawati dipilih oleh parlemen (MPR). Baru pada era Presiden SBY-lah presiden dipilih langsung oleh rakyat. Ironisnya hak dan kewenangan presiden sudah banyak dilucuti oleh parlemen. Karena posisi presiden makin lemah, maka presiden dipaksa kompromi dengan partai-partai di parlemen, sehingga memunculkan praktik koalisi. Padahal, koalisi lazimnya terjadi pada sistem parlementer. ***

Ekonomi Terjangkit Anemia Akut


Tubuh terjangkit anemia jika kekurangan darah, atau lebih spesifik lagi kekurangan sel darah merah atau jumlah hemoglobin (protein pembawa oksigen) di dalam sel darah merah) di bawah normal. Orang yang terjangkit anemia mengalami penurunan kondisi tubuh seperti mudah lelah, kurang bergairah, dan mudah ngantuk.

Sirkulasi darah menjadi tidak optimal. jantung, yang berfungsi menyedot dan memonpakan darah ke sekujur tubuh pun tidak bisa bekerja secara optimal.

Analogi darah di dalam perekonomian adalah uang. Sedangkan analogi jantung adalah sektor keuangan dan pemerintah. Sektor keuangan (khususnya perbankan) dan pemerintah berfungsi menyedot darah (uang) dari masyarakat dan memompakan uang itu kembali ke dalam perekonomian. Perbankan menyedot dana dalam bentuk deposit (giro, tabungan, deposito) dan memompakannya kembali ke dalam perekonomian dalam bentuk kredit. Sedangkan pemerintah menyedot dana masyarakat dalam bentuk pajak dan memompakan kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja pemerintah (belanja semasa atau current expenditures dan belanja modal atau capital expenditures). 

Darah yang tersedia di dalam sistem keuangan Indonesia masih sangat sedikit. Tercermin dari jumlah orang dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan formal. Ukuran yang lazim dipakai adalah financial inclusion index.

Image

Terlihat pada peraga di atas betapa rendah angka financial inclusion index kita dibandingkan negara-negara Asia Timur dan Pasifik, juga lebih rendah dari negara-negara Asia Selatan. Kita hanya lebih tinggi dibandingkan negara-negara Afrika.

Memang, kedalaman sektor keuangan Indonesia masih cetek. Tak hanya subsektor perbankan, melainkan juga semua subsektor keuangan lainnya, yaitu pasar obligasi dan bursa saham.

Image

Data di atas berasal dari Solana (WEF) berdasarkan database World Bank dan IMF.

Khusus untuk perbankan, baik deposit to GDP ratio (yang mencerminakan daya menyedot dana dari masyarakat) maupun credit to GDP ratio (yang daya memompakan kembali dana ke masyarakat) sama-sama rendah. Bahkan untuk yang kedua tergolong paling rendah di dunia.

Image

Image

Pasar obligasi Indonesia lebih parah lagi, lebih rendah ketimbang Vietnam sekalipun. Nilai kapitalisasi obligasi pemerintah maupun obligasi korporasi dibandingkan dengan produk domestik bruto (PDB) masing-masing hanya 11 persen dan 2 persen. Pasar obligasi memiliki peranan sangat penting untuk membiayai proyek-proyek jangka panjang. Amat berbahaya seandainya proyek-proyek jangka panjang dibiayai oleh kredit perbankan mengingat sumber dana perbankan sebagian besar berasal dari dana jangka pendek, yaitu deposito bertenor 1 bulan dan 3 bulan.

Image

Yang tumbuh agak cepat, walaupun nilainya masih relatif kecil dibandingkan dengan negara-negara tetangga, adalah nilai kapitalisasi pasar saham. Untuk yang satu ini paling tidak kita lebih tinggi dari Vietnam.

Image

Bagaimana dengan jantung kedua, yaitu pemerintah? Serupa saja kondisinya sebagaimana terlihat dari nisbah pajak (tax ratio) dan konsumsi pemerintah (general government consumption)

Image

Image

Kalau keadaannya demikian, sulit rasanya membayangkan perekonomian bisa tumbuh tinggi. Kalaupun dipaksakan, perekonomian akan cepat lelah, terengah-engah, sehingga tak berkelanjutan. ***

Berlin


Kukecup keningnya berkali-kali.
Kebelai rambut  ikalnya yang mulai memutih keperakan

Kubisikkan perasaan hati dengan getaran jiwa

Kupeluk sangat erat tubuhnya seakan lama tak bertemu

***

Cuaca cerah dan udara sejuk mengiringi kami menyusuri sungai Spree, Berlin. Taman-taman kota di pinggir sungai disesaki warga yang berjemur menikmati sinar matahari, namun tak memancarkan terik. Padahal sudah pukul 19:00, tapi matahari masih enggan beranjak ke ufuk.

“Aku masih hendak menemanimu dua setengah jam lagi,” sapa matahari.

Aku menyendiri di deretan bangku kosong di pojok, di sisi kanan lantai atas beratap langit. Secangkir kopi di depanku menunggu tegukan terakhir, sudah dingin sejak tadi, dihembus angin sepoi.

Sahabat-sahabat mengelompok  tiga jejer di depan. Mereka berseloroh. Sesekali aku berpaling kala mereka terpingkal-pingkal. Tapi aku tak simak perbincangan mereka. Aku tak acuh. Aku hanya hendak menikmati kesendirian, walau banyak orang di atas perahu dua lantai.

Tegukan kopi terakhir telah lewati tenggorokan. Aku beranjak dari kursi belakang ke deretan paling depan. Bagian belakang dan depan dipisahkan ruang kemudi. Di bagian depan, hanya dua sejoli dan aku sendiri.

Di tepi kanan sungai kulihat keluarga satu anak bersepeda, berjejeran. Ada pula sepasang paruh baya di kursi panjang. Di ujung kursi seorang perempuan berbaju tanpa tangan berkacamata hitam menatap jauh lurus ke depan. Perahu berbalik ketika kulihat di sisi kiri sungai dua remaja duduk menjulur di semak, persis di bibir sungai.

Pemandu terus berceloteh tanpa henti. Aku tak peduli karena tak mengerti. Aku tak hendak mau tahu, hanya ingin menikmati senja Berlin dengan sapuan angin yang mulai mengencang karena perahu sudah bergerak melawan desiran angin. Udara dingin mulai menghantam pori kulit tangan dan telinga, kala perahu mendekati dermaga, mengakhiri lamunanku: membayangkan hari tua nanti.

12 September 2009

Momen-momen Mengesankan dengan Amien Rais


Di Era Gemuruh Reformasi

Mas Amien Rais dan saya berasal dari dunia yang berbeda. Latar belakang pendidikan Mas Amien adalah ilmu politik sedangkan saya ilmu ekonomi. Selain mengajar, Mas Amien adalah tokoh Muhammadiyah, sedangkan saya tak berafiliasi dengan organisasi kemasyarakatan mana pun walau kerap terlibat dalam beragam kegiatan lembaga swadaya masyarakat. Mungkin karena itu kami nyaris tak pernah bertemu di dalam suatu forum. Seingat saya, kami bertemu pertama kali di suatu forum diskusi yang membahas persoalan perburuhan di suatu hotel di Jakarta. Posisi duduk kami berjauhan sehingga menyapa pun tidak. Dan kami tak saling kenal secara pribadi.

Pertemuan kedua terjadi di kampus UI Depok ketika digelar demontrasi besar kedua di dalam kampus UI. Mas Amien dan saya berorasi di atas panggung. Seingat saya hanya kami berdua yang berorasi. Kala itu Mas Amien sangat dielu-elukan dan sudah menjadi tokoh sentral gerakan reformasi. Demontrasi pertama berlangsung beberapa minggu sebelumnya di lapangan parkir seberang FISIP-UI. Kala itu orasi dilakukan di atas atas mobil. Perlawanan terhadap Soeharto secara terbuka berawal dari sini, yang diorganisasikan oleh keluarga Besar (KB) UI. Setelah demonstrasi pertama itu, KB-UI mendirikan posko 24 jam. Majalah Ummat mencantumkan foto demontrsi pertama ini. Pada pertemuan kedua kami hanya sempat bersalaman. Sesuai acara Mas Amien dikerubungi  para mahasiswa dan aktivis pergerakan dan langsung meninggalkan kampus.

Pertemuan ketiga terjadi di Bonn pada acara konferensi yang digelar oleh Infid (Indonesia NGO for Indonesia Development). Puluhan aktivis dari Indonesia dan berbagai negara yang peduli tentang Indonesia hadir dengan Mas Amien sebagai pembicara kunci. Walau banyak yang masih memandang Mas Amien sektarian, pada umumnya para peserta menerima Mas Amien sebagai tokoh dan calon pemimpin alternatif. Di mata mereka, Mas Amienlah yang paling berani dan berada di jajaran terdepan untuk menumbangkan Soeharto. Kami sempat berbincang walau tak lama, karena seusai bicara di depan sidang pleno, Mas Amien sudah ditunggu oleh mahasiswa yang belajar di Jerman untuk diajak diskusi di tempat lain. Dari Jerman Mas Amien masih akan mengunjungi beberapa negara, sedangkan saya langsung balik ke Jakarta.

Forum di Bonn sudah makin meyakini bahwa usia rezim Soeharto tinggal hitungan waktu. Kala berpidato, Mas Amien pun menyatakan hal yang sama. Namun, kebanyakan aktivis masih hati-hati bicara lantang. Bahkan ketika menginjakkan kaki kembali di Tanah Air, terasa suasana mencekam di kalangan beberapa aktivis. Maklum, intel masih berkeliaran dan Soeharto masih di tampuk kekuasaan.

Sepulang dari Jerman, suasana makin panas. Pertemuan aktivis dari berbagai latar belakang kian kerap digelar dan mulai terbuka, tanpa rasa takut. Bahkan pertemuan rutin yang dimonori alumni ITB dan UI  selalu dihadiri oleh perwira TNI aktif seperti Kiki Syahnarki.

Sementara itu pertemuan-pertemuan kecil pun terjadi di mana-mana. Antara lain di Kedai Tempo Utan Kayu yang dimotori Mas Goenawan Mohamad. Setelah Soeharto diangkat kembali jadi Presiden, kami membentuk Tim kecil yang kami sebut Cabinet Watch. MAs Amien, kalau tak salah ingat, didaulat menjadi ketuanya sedangkan saya ditugaskan mengurusi bidang ekonomi, Syamsudin Haris bidang politik, dan ada beberapa lagi yang saya sudah tak ingat. Sandra Hamid dan Santoso  termasuk di  tim ini. Adalah Sandra Hamid yang menjadi penghubung kami dengan Mas Amien. Sejak itulah pertemuan dengan Mas Amien semakin intensif.

Selama di PAN

Saya tak lama aktif di PAN. Selama kurun waktu yang relatif singkat, saya mengenang beberapa kejadian yang membekas dalam ingatan.

Pertama, ketika kongres PAN pertama di Yogyakarta. Ada gelagat yang tak sehat di kalangan internal PAN yang cenderung mengultuskan Mas Amien, yang tidak baik buat iklim demokrasi di PAN. Tampak kasat mata upaya untuk menggiring opini agar Mas Amien menjadi calon tunggal dan dikukuhkan sebagai ketua umum secara aklamasi.

Image

Praktik-praktik politik tak sehat tampaknya tercium oleh Buya Syafii Maarif. Ketika menyampaikan khutbah Jumat di hadapan peserta Kongres, Buya mengingatkan sedari awal agar PAN menjaga praktik demokrasi yang sehat dan selalu ingat amanat reformasi.

Tak ada kesan pada diri Mas Amien, apalagi bermanuver, untuk menjadi calon tunggal. Lagi pula, siapa yang bakal mampu bersaing dengan Mas Amien untuk meraih posisi pimpinan tertinggi di PAN. Semua tahu itu.

Tetapi, apakah kita rela menjadikan Mas Amien sosok yang dielu-elukan seperti perangai Orde Baru memperlakukan Soeharto. Bukankah PAN didirikan untuk menghadirkan budaya politik baru yang sehat?

Dengan semangat demikian, dan didorong oleh sejumlah sahabat, saya mengajukan diri menjadi calon ketua umum.  Bukan untuk mengalahkan Mas Amien, melainkan untuk membuat arena kongres lebih sehat dan konstruktif.

Pada suatu malam, di penginapan tempat kongres diadakan, saya mendatangi kamar Mas Amien ditemani oleh beberapa sahabat, di antaranya Pak Abdillah Toha dan Mbak Mia (Miranti Abidin). Pada kesempatan itu saya mengutarakan motif di balik inisiatif untuk maju sebagai calon ketua umum PAN. Saya mengatakan kepada Mas Amien kira-kira begini: “Mas, saya maju bukan untuk gagah-gagahan dan mbalelo kepada Mas Amien. Dengan majunya saya, kita bisa mengukur aspirasi yang belum terjaring dalam kepemimpinan sekarang. Mas Amien perlu menangkap aspirasi itu yang wujudnya tercermin dari suara yang saya peroleh nanti. Aspirasi merekalah yang perlu Mas Amien perhatikan agar kepemimpinan Mas Amien bisa mengayomi kami semua.”

Pertemuan malam itu sangat cair, tanpa suasana tegang. Mas Amien menerima penjelasan saya. Tak ada sama sekali rivalitas di antara kami.

Seusai pertemuan di kamar Mas Amien, kami mendatangi kamar Pak A. M. Fatwa. Hari itu Pak Fatwa ulang tahun. Kami menyampaikan ucapan selamat ulang tahun dan sempat ngobrol sebentar. Tak lain, kunjungan ini untuk lebih mencairkan suasana kongres yang lumayan tegang karena issue ketua umum dan perubahan asas partai menjadi iman dan takwa.

Sejumlah teman dan saya berupaya keras untuk membuat PAN cair, mengurangi pengkotak-kotakan Muhammadiyah versus non-Muhammadiyah, religius versus sekuler/sosdem, dan berbasis massa versus LSM.

Kedua, ketika berlangsung sidang umum MPR. Sebagai ketua MPR, Mas Amien tentu saja sangat sibuk mengawal sidang umum MPR. Apalagi mengingat suhu politik memanas di tengah menajamnya kubu nasionalis versus kubu Islam yang dikenal dengan Poros Tengah. Saya praktis tak terlibat dalam perumusan sikap partai karena saya berbeda pandangan dengan sikap “resmi” PAN. Sedari awal, sikap saya tegas: Habibie merupakan bagian tak terpisahkan dari rezim Orde Baru dan oleh karena itu tak sepatutnya dicalonkan lagi sebagai presiden. Juga mengingat laporan pertanggungjawabannya di hadapan sidang MPR diwarnai oleh “manipulasi”. Anggito Abimayu, Sri Mulyani dan saya membedah laporan pertanggungjawaban ini di acara salah satu stasiun televise swasta di hotel dekat gedung DPR/MPR. Sedangkan sebagian elit PAN, termasuk Mas Amien, memandang Habibie tidak usah dipermalukan lagi.  Selain itu saya pun tak sejalan dengan gagasan poros tengah. Saya berpandangan bahwa PAN harus mengikuti platform yang menyatakan bahwa kalau PAN kalah dalam pemilu, maka PAN akan mengambil posisi sebagai oposisi.

Kenyataannya, PAN terlibat aktif menggalang poros tengah yang akhirnya mengusung Gus Dur sebagai calon presiden. Alasannya sederhana saja. Gus Dur memiliki kendala fisik. Dalam pandangan saya, berilah kesempatan kepada partai yang menang pemilu untuk mengusung calon presiden untuk melawan sisa-sisa rezim Orde Baru. Kita, partai-partai reformis harus bersatu padu melawan Orde Baru yang direpresentasikan oleh Golkar. Saya sangat menyadari sikap Mas Amien karena faktor Ibu Megawati yang merasa dialah yang secara otomatis bakal jadi presiden karena partainya menang. Saya mendengar beberapa kali pertemuan antara Mas Amien dengan Ibu Megawati tidak mulus. Sikap Ibu Megawati sangat kaku, menutup ruang untuk negosiasi politik.

Mengapa kita tidak mengusung calon alternatif, yaitu Cak Nur. Secara pribadi saya mendorong Cak Nur untuk maju jadi capres. Untuk menjelaskan sikap itu saya berupaya bertemu dengan Mas Amien. Namun, teramat sulit bertemu karena tampaknya akses saya untuk bertemu dengannya sangat dibatasi. Akhirnya, atas kebaikan salah seorang lingkaran dalam Mas Amien, saya berhasil bertemu. Saya datang ke hotel tempat Mas Amien menginap selama Sdiang Umum MPR. Untuk memuluskan pertemuan, Mas Amien memutuskan pertemuan tidak berlangsung di kamarnya, melainkan Mas Amien turun menjumpai saya di coffee shop lantai dasar. Mas Amien menjelaskan konstelasi politik terkini, sementara saya menjelaskan sikap politik yang saya ambil. Kami saling menghargai sikap masing-masing. Sekali lagi, di sini Mas Amien menunjukkan sikap seorang demokrat yang santun.

Ketiga, di awal-awal masa kampanye pemilu 1998, saya merasakan kami saling mengisi. Pada berbagai kesempatan satu panggung, Mas Amien memaparkan visi-misi politik sedangkan saya visi-misi ekonomi. Salah satu forum yang saya ingat adalah ketika kami kampanye di Batam. Kami pun sempat kampanye bersama di Mandailing Natal, Pekanbaru, Bukittinggi, Pariaman, dan Padang. Sungguh masa yang sangat melelahkan. Dari Mandailing Natal kami naik helikopter yang dipinjamkan oleh TNI AU. Kami mendarat di pangkalan TNI AU, bukan di bandara komersial. Hari sudah menjelang gelap kala kampanye di lapangan terbuka di Pekanbaru. Setelah itu kami istirahat sejenak. Lalu tengah malam melanjutkan perjalanan darat ke Bukittinggi. Setiba di Bukittinggi Mas Amien sudah kelelahan, padahal harus mengisi ceramah setelah shalat subuh di masjid Muhammadiyah Bukittinggi. Mas Amien meminta saya menggantikannya. Walaupun tentu saja jamaah kecewa, namun saya diterima sebagai pengganti Mas Amien tanpa kegaduhan.

Keempat, perjalanan umroh bersama. Menjelang pemilu 1999, kami menunaikan ibadah umroh dengan puluhan pengurus PAN. Mas Amien selalu memimpin doa bersama. Pada kesempatan itu kami diundang oleh masyarakat Indonesia di Makkah. Juga sempat bertemu dengan Presiden Islamic Development Bank (IDB) di Jeddah.

Pada malam sebelum hari pertemuan di IDB, Mas Amien meminta saya membuat coret-coretan tentang topik-topik yang hendak disampaikan pada pertemuan itu. Malam itu saya buat tulisan tangan dua halaman dan saya serahkan kepada Mas Amien. Decak kagum saya karena Mas Amien mengembangkan butir-butir bahasan dengan runtun dan lebih mendalam. Memang, Mas Amien makin terbukti sebagai sosok yang cepat memahami persoalan.

Kelima, pada suatu kesempatan saya terbang ke Solo, menjenguk Ibunda Mas Amien yang sedang dirawat di rumah sakit. Setiba di rumah sakit, saya menjumpai Mas Amien di samping Ibunda. Kehangatan seorang anak dengan Ibundanya sangat nyata terlihat. Kadang satu-satu gurauan Mas Amien terlontar. Takzim kepada Ibunda adalah salah satu karakter pemimpin besar. Jika pemimpin cinta dan takzim kepada Ibundanya, niscaya pemimpin itu sangat menghormati dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

Setelah Tak Aktif Lagi di PAN

Walaupun saya sudah menyatakan diri keluar dari PAN, saya masih kerap diundang pada acara-acara besar PAN. Misalnya, acara rakernas di Batam. Pada kesempatan itu saya diminta menjadi salah seorang panelis di acara diskusi evaluasi PAN. Pada kongres PAN di Semarang saya juga diundang dan hadir pada acara pembukaan.

Saya ingin mengenang yang baik-baik saja selama keterlibatan langsung saya di PAN. Tak ada penyesalan, tak ada dendam pribadi. Bagi saya, PAN adalah partai yang masih memiliki roh reformasi.

Mas Amien telah meletakkan fondasi PAN. Generasi muda PAN sepatutnya menjaga roh PAN sebagai partai reformis yang kaya gagasan. Partai yang tak berjarak dengan rakyat, dan selalu di jajaran terdepan dalam memperjuangkan gagasan-gagasan baru dan segar bagi kemajuan bangsa.

Peran Mas Amien akan selalu mewarnai PAN sampai kapan pun. Mas Amien bakal lebih leluasa berperan untuk menjadi bapak bangsa, mendidik kader-kader muda agar menjadi politisi yang teguh dengan prinsipnya, bermoral dan beretika. Semoga, dengan ketulusannya yang tak diragukan lagi, Mas Amien segera bisa menyaksikan tunas-tunas baru yang bakal menjadi ujung tombak membawa Indonesia menjadi bangsa yang disegani, menghadirkan kesejahteraan yang berkeadilan, dan mengantarkan anak-cucu kita menjadi bangsa yang besar. ***

Sesat Pikir MP3EI: Peran Negara


“……. Untuk itu dibutuhkan perubahan pola pikir (mindset) yang didasari oleh semangat “Not Business As Usual”.” (MP3EI, hal. 20)

“Perubahan pola pikir paling mendasar adalah pemahaman bahwa pembangunan ekonomi membutuhkan kolaborasi bersama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD dan Swasta (dalam semangat Indonesia Incorporated). Perlu dipahami juga kemampuan pemerintah melalui ABPN dan APBD dalam pembiayaan pembangunan sangat terbatas. Di sisi lain, semakin maju perekonomian suatu negara, maka semakin kecil pula proporsi anggaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi. Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing.” (MP3EI, hal. 20)

Kita tentu sepakat bahwa pembangunan sejatinya merupakan upaya kolektif seluruh komponen bangsa. Negara sebagai leading sector atau aktor utama dalam pembangunan adalah model yang sudah usang dan tidak realistik. Model pembangunan yang lebih realistik adalah bahu membahu seluruh pemangku kepentingan yang meliputi pemerintah (pemerintah pusat dan pemerintah daerah), dunia usaha (BUMN, BUMD, koperasi, swasta), perguruan tinggi, dan masyarakat.

Betapa sangat disayangkan MP3EI mempersempit pelaku pembangunan sebatas pemerintah dan dunia usaha semata. Lingkup dunia usaha pun tanpa menyertakan koperasi. Perguruan tinggi dan lembaga riset, organisasi non-pemerintah dan masyarakat dikesampingkan. Tak berlebihan untuk mengatakan bahwa dalam konsep MP3EI, masyarakat dipandang sebagai obyek pembangunan, bukan subyek pembangunan.

Kelanjutan dari cara pandang MP3EI tentang peran negara dapat dijumpai pada halaman 21: “Semangat Not Business As Usual juga harus terefleksi dalam elemen penting pembangunan, terutama penyediaan infrastruktur. Pola pikir masa lalu mengatakan bahwa infrastruktur harus dibangun menggunakan anggaran Pemerintah. Akibat anggaran Pemerintah yang terbatas, pola pikir tersebut berujung pada kesulitan memenuhi kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi perekonomian yang berkembang pesat. Saat ini telah didorong pola pikir yang lebih maju dalam penyediaan infrastruktur melalui model kerjasama pemerintah dan swasta atau Public-Private Partnership (PPP).” 

Bentuk kerja sama antara pemerintah dan dunia usaha harus dilandasi oleh pembagian tugas dan peran yang lugas. Negara berkewajiban menyediakan pelayanan publik yang memadai. Besarnya tercermin dari persentase konsumsi pemerintah (Cg) terhadap produk domestik bruto (PDB). Jika Cg terlalu kecil, maka pelayanan publik tidak akan memadai dan tidak proper. Peraga di bawah menunjukkan perbandingan dengan berbagai negara. Tampak betapa Cg di Indonesia relatif sangat kecil, di bawah 10 persen, dan hanya lebih tinggi dari Vietnam, Bangladesh, dan Kamboja. Dalam kehidupan sehari-hari kita kerap merasakan dan mengalami sendiri tentang tak hadirnya peran negara. Akibatnya preman merajalela dan hukum tak tertegakkan,

govt-comparegovt

Selain pelayanan publik, negara juga mengemban kewajiban menyediakan barang dan jasa publik dan kuasi-publik, seperti jalan, jembatan, air bersih, pelabuhan, sarana pendidikan dan kesehatan. Dalam banyak hal kewajiban negara ini tak ditunaikan secara patut. Kemacetan yang terjadi di kota-kota besar, kondisi pelabuhan yang buruk, transportasi publik yang karut marut, keterbatasan air bersih, merupakan cerminan dari peran negara yang melempem.

Jangan bicara dulu kolaborasi pemerintah dengan swasta untuk pembangunan infrastruktur kalau pengeluaran pemerintah masih relatif sangat kecil dibandingkan negara-negara tetangga sebagaimana terlihat pada peraga di bawah ini.

public investment

Jika negara tak mengeluarkan uang satu sen pun untuk modernisasi dan peningkatan kapasitas pelabuhan, lantas atas nama PPP memberikan konsesi 75 tahun kepada swasta asing untuk mengoperasikannya, apakah ini yang disebut “not business as usual” dan Indonesia incorporated?

Benarkah jika pemerintah tidak melaksanakan kewajibannya memelihara jalan negara sehingga kondisinya banyak yang rusak parah, lantas atas nama “not business as usual” dan “perubahan pola pikir” lewat skema PPP, pemerintah menawarkan kepada dunia usaha untuk membuat jalan tol?

Skema PPP bukan untuk mengalihkan peran negara ke swasta yang disebabkan karena pemerintah abai menjalankan peran dan fungsinya. Ketidakmampuan pemerintah disebabkan oleh “ulah” pemerintah sendiri. Buktinya, sudah puluhan tahun subsidi energi di APBN selalu lebih besar dari belanja modal.

belanja

Ongkos mahal yang harus dibayar untuk subsidi energi (BBM dan listrik) yang tidak tepat sasaran itu menyebabkan kapasitas fiskal tergerus dan membuat peran pemerintah semakin loyo. Alih-alih menyelesaikan akar masalahnya, pemerintah kian gencar mengundang swasta untuk menutup bolong yang digali sendiri oleh pemerintah.

Mengapa India yang lebih miskin dari kita bisa menggelontorkan investasi publik sampai sekitar 8 persen PDB, jauh lebih besar dari Indonesia yang hanya sekitar 3 persen PDB saja. Malaysia dan Thailand juga lebih tinggi dari Indonesia, masing-masing sekitar 9 persen PDB dan 6 persen PDB.

Tidak masanya lagi menggunakan jargon-jargon gagah-gagahan namun keropos makna dan tak jelas duduk perkaranya. Jangan sampai MP3EI dijadikan sebagai sarana bancakan atau pemburuan rente model kuno sebagaimana tumbuh subur di masa orde baru.

Jangan gantungkan nasib sepenuhnya pada dunia usaha seperti tercerminkan dari penggalan kutipan dari MP3EI yang tercantum di  awal tulisan ini: “Dinamika ekonomi suatu negara pada akhirnya akan tergantung pada dunia usaha yang mencakup BUMN, BUMD, dan swasta domestik dan asing.”

Akankah kita biarkan MP3EI membawa negeri ini pada kesesatan? ***

Sesat Pikir MP3EI: Motor Pembangunan


“Struktur ekonomi Indonesia saat ini masih terfokus pada pertanian dan industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Industri yang berorientasi pada peningkatan nilai tambah produk, proses produksi dan distribusi di dalam negeri masih terbatas.” (MP3EI, hal. 19)

Pemahaman di atas tidak ditopang oleh data. Dalam satu dasawarsa terakhir pertumbuhan sektor pertanian dan industri hampir selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB, sehingga peranan kedua sektor ini dalam PDB cenderung menurun. Sektor pertanian sudah puluhan tahun tidak lagi dominan, di urutan kedua setelah sektor industri manufaktur, masing-masing 14,4 persen dan 23,9 persen.

Peranan industri manufaktur sendiri terus mengalami penurunan, dari 29,0 persen tahun 2001 menjadi 28,1 persen tahun 2004. Selama pemerintahan SBY penurunan semakin tajam menjadi hanya 23,9 persen tahun 2012.

Kekeliruan kedua adalah pertanyaan bahwa industri Indonesia terfokus pada industri yang mengekstraksi dan mengumpulkan hasil alam. Data menunjukkan bahwa industri yang paling besar sumbangannya terhadap PDB adalah (1) industri kendaraan bermotor, mesin dan peralatan (2) industri makanan, minuman dan tembakau, (3) industri pupuk, kimia dan produk karet, (4) industri tekstil, kulit, dan sepatu. Sementara itu, dua industri yang sangat padat ekstraksi sumber daya alam–yaitu industri kayu dan hasil hutan serta industri kertas– peranannya tak sampai dua persen. Justru pemerintah gagal memajukan sektor industri manufaktur yang merupakan ujung tombak modernisasi ekonomi dan pencipta lapangan kerja bermutu.

Yang semakin menjadi tulang punggung perekonomian dan pertumbuhan ekonomi adalah sektor jasa (non-tradable). Peraga di bawah ini menunjukkan pertumbuhan sektor tradable (sektor penghasil barang: pertanian, pertambangan, industri manufaktur) kian tercecer, rata-rata hanya sekitar separuh dari pertumbuhan sektor non-tradable. Pada tahun 2012, misalnya, pertumbuhan sektor non-tradable 8,2 persen dan pertumbuhan sektor tradable hanya 4,2 persen. Sedangkan pada triwulan I-2012 angkanya masing-masing 8,3 persen dan 3,8 persen.

Image

Benar adanya kalau dikatakan bahwa struktur ekspor Indonesia semakin bergantung pada sektor ekstraktif dan industri berbasis sumber daya alam. Pada tahun 2001 ekspor sektor ini masih sekitar 40 persen, namun pada tahun 2011 melonjak menjadi sekitar 65 persen.

Ketergantungan pada sektor ekstraktif sangat kentara jika mengacu pada data tahun 2012, yang menunjukkan 46,4 persen ekspor total kita hanya disumbang oleh 6 jenis komoditas primer sebagaimana terlihat pada Peraga di bawah ini.

Image

Jika para perumus dan pengambil keputusan salah mendiagnosis penyakit, maka cara penyembuhannya pun bisa keliru. Karenanya kita kian ragu dengan MP3EI.

***

Sesat Pikir MP3EI: Apa Lagi yang Hendak Diliberalisasikan?


Dokumen MP3EI (Manterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025. MP3EI banyak membahas tentang konektivitas.

Penguatan konektivitas nasional ditempuh untuk “mempersiapkan diri mencapai target integrasi bidang logistik ASEAN pada tahun 2013 dan integrasi pasar tunggal ASEAN tahun 2015, sedangkan dalam konteks global WTO perlu mempersiapkan diri menghadapi integrasi pasar bebas global tahun 2020.” (hal. 39).

Konektivitas meliputi unsur fisik, kelembagaan, dan sosial budaya. Dua elemen teratas dari konektivitas kelembagaan adalah  (i) fasilitasi dan liberalisasi perdagangan; dan (ii) fasilitasi dan liberalisasi perdagangan investasi dan jasa.

Bukankah Asean sudah cukup lama menerapkan perdagangan bebas lewat Asean Free Trade Area (AFTA). Bahkan Asean telah menjalin perjanjian perdagangan bebas dengan berbagai negara, antara lain dengan China (ACFTA = Asean-China Free Trade Agreement).

Jangankan dengan Asean, dengan dunia pun Indonesia telah sangat terbuka bahkan hampir sepenuhnya bebas. Aras tarif bea masuk efektif di Indonesia hanya 2,6 persen, jauh lebih rendah dari kebanyakan negara Asean, China, dan negara Emerging Markets. Aras tarif efektif Indonesia hanya beda tipis dengan Amerika Serikat.

rezim

Liberalisasi perdagangan di Indonesia menderu relatif lebih kencang. Data versi pemerintah lebih tinggi karena berdasarkan tarif nominal most favored nation (MFN), sedangkan Bank Dunia berdasarkan tarif efektif (lebih jelasnya bisa dilihat pada keterangan di bawah Peraga). Kedua versi menunjukkan kecenderungan yang sama, yakni akselerasi penurunan tarif bea masuk.

Image

Contoh paling nyata untuk menunjukkan betapa kita sudah sangat liberal adalah pembebasan bea masuk impor bubuk cabai dari China sejak tahun 2006, jauh hari sebelum penerapan ACFTA tahun 2010.

Sementara itu konektivitas domestik tak kunjung dibenahi, sehingga Jakarta lebih terintegrasi dengan dunia ketimbang dengan kota-kota di Sumetera, Kalimantan, apalagi dengan kawasan Timur Indonesia.

MP3EI menekankan pembenahan konektivitas nasional sangat mendesak. MP3EI menyadari potensi sumber kekuatan Indonesia di masa mendatang adalah lautan. Pada halaman 33 dokumen MP3EI bahkan menyebutkan Indonesia sebagai negara matirim.

Sayangnya itu cuma jargon. Bukankah proyek jembatan Selat Sunda merupakan penafian terhadap karakter kita sebagai negara maritim? Bukankah yang mempersatukan pulau-pulau besar dan kecil serta kita semua sebagai bangsa adalah lautan? Bukan sebaliknya, lautan dipandang sebagai penghambat sehingga harus dibangun jembatan Selat Sunda.

Blog at WordPress.com.

Up ↑