SIARAN PERS “HAPUS AMBANG BATAS NYAPRES”
Pada 13 Juni, 12 (dua belas) Para Pemohon melalui kuasanya *INTEGRITY* (Indrayana Centre for Government Constitution and Society), telah mendaftarkan secara online uji materi atas Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 tentang pemilu, yang menyoal konstitusionalitas presidential threshold (syarat ambang batas pencalonan presiden). Hari ini, Kamis 21 Juni, kami menyerahkan dokumen fisik dan bukti-bukti permohonan tersebut, setelah kantor Mahkamah Konstitusi kembali buka pasca libur Idul Fitri.
Ke dua belas Para Pemohon adalah perseorangan WNI dan badan hukum publik non-partisan yang mempunyai hak pilih dalam pilpres, pembayar pajak, serta berikhtiar untuk terus menciptakan sistem pemilihan presiden yang adil dan demokratis bagi seluruh rakyat Indonesia. Ke dua belas pemohon adalah:
1. M. Busyro Muqoddas
2. M. Chatib Basri
3. Faisal Basri
4. Hadar N. Gumay
5. Bambang Widjojanto
6. Rocky Gerung
7. Robertus Robet
8. Feri Amsari
9. Angga D. Sasongko
10. Hasan Yahya
11. Dahnil A. Simanjuntak
12. Titi Anggraini
Pemohon ke-11 dan 12 masing-masing mewakili lembaganya, yaitu selaku Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah dan Direktur Perludem.
Adapun alasan berbeda pengajuan permohonan ini adalah:
1. Pasal 222 UU 7/2017 mengatur “syarat” capres dan karenanya bertentangan dengan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan pengaturan “tata cara”.
2. Pengaturan delegasi “syarat” capres ke UU ada pada Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 dan tidak terkait pengusulan oleh parpol, sehingga pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur “syarat” capres oleh parpol bertentangan dengan Pasal 6 ayat (2) UUD 1945.
3. Pengusulan capres dilakukan oleh parpol peserta pemilu yang akan berlangsung bukan “Pemilu anggota DPR sebelumnya”, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945
4. Syarat pengusulan capres oleh parpol seharusnya adalah close legal policy bukan open legal policy, sehingga pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
5. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah irasional dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
6. Penghitungan presidential threshold berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu dan karenanya pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) dan (2) UUD 1945.
7. Presidential threshold menghilangkan esensi pemilihan presiden karena lebih berpotensi menghadirkan capres tunggal, sehingga bertentangan dengan pasal 6A ayat (1), (3), dan (4) UUD 1945
8. Kalaupun pasal 222 UU 7/2017 dianggap tidak langsung bertentangan dengan konstitusi, quod non, tetapi potensi pelanggaran konstitusi sekecil apapun yang disebabkan pasal tersebut harus diantisipasi Mahkamah agar tidak muncul ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
9. Pasal 222 UU 7/2017 bukanlah constitutional engineering, tetapi justru adalah constitutional breaching, karena melanggar Pasal 6 ayat (2), Pasal 6A ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), Pasal 22E ayat (1) dan (2), serta Pasal 28D ayat (1) UUD 1945.
Lebih lengkap tentang alasan berbeda yang kami ajukan dalam permohonan, bisa dibaca dalam Permohonan (terlampir).
Penting pula kami garisbawahi permintaan agar Mahkamah Konstitusi segera memberikan putusan atas uji konstitusionalitas ini, karena: satu, soal presidential threshold ini adalah hal yang penting dan strategis bagi adil dan demokratisnya pilpres, sehingga sangat layak diputus dalam waktu segera; dua, MK pernah dengan bijak memutus perkara-perkara pemilu dengan cepat, misalnya soal KTP sebagai alat verifikasi pemilu, yang diproses hanya dalam beberapa hari, dan diputus 2 (dua) hari menjelang pemilu; tiga, putusan yang cepat, sebelum proses pendaftaran capres pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018 tentu adalah sikap yang bijak dari MK untuk menjaga kelangsungan Pilpres tetap berjalan baik, dan sesuai dengan konstitusi.
Kami juga memohonkan agar pembatalan Pasal 222, yang menghapuskan syarat ambang batas capres dapat diberlakukan segera, atau paling lambat sejak Pilpres 2019. Bukan diberlakukan mundur untuk pilpres selanjutnya, sebagaimana putusan terkait pemilu serentak di putusan MK 2014. Dengan demikian, kerugian konstitusional Para Pemohon betul-betul terlindungi, dan pelanggaran konstitusi tidak dibiarkan berlangsung dan menciderai pelaksanaan Pilpres 2019.
Akhirnya, kami paham betul bahwa permohonan uji materi soal ini telah dilakukan berulang kali. Tetapi, justru karena sangat prinsipnya persoalan ini, maka izinkan kami memperjuangkan lagi hak rakyat Indonesia untuk secara bebas memilih calon presidennya. Kami optimis dan meyakini bahwa majelis hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia berkenan menyidangkan kasus ini secara cepat, dan akhirnya mengabulkan serta mengembalikan hak rakyat Indonesia untuk memilih langsung presidennya, tanpa dibatasi oleh syarat ambang batas pencalonan presiden yang bertentangan dengan UUD 1945.
#HapusAmbangBatasNyapres
#RakyatMauBanyakPilihan
Jakarta, 21 Juni 2018
Kuasa Hukum Para Pemohon,
*INTEGRITY*
Denny Indrayana
Haris Azhar
Abdul Qodir
Harimuddin
Zamrony
SYARAT NYAPRES 0%, PIALA DUNIA, & HATTRICK RONALDO
Oleh: Denny Indrayana
Penggemar bola dan piala dunia tentu menikmati pertandingan dinihari tadi antara tim Portugal dan Spanyol yang berakhir imbang 3 – 3. CR7, Christiano Ronaldo, mencetak tiga gol (hattrick) pada kesempatan tersebut. Pertandingan berjalan seru, skor susul-menyusul, dan akhirnya berakhir imbang dengan gol ketiga Ronaldo. Gol yang dilesakkan melalui tendangan bebas, menjelang akhir pertandingan tersebut, adalah gol yang indah, sekaligus membuka peluang sama besar bagi kedua tim untuk secara fair maju ke babak berikutnya di piala dunia.
*Apa hubungannya antara Piala Dunia, Hattrick Ronaldo, dan perjuangan Syarat Nyapres 0%?*
*Pertama*, karena perjuangan *Syarat Nyapres 0%* mempunyai banyak kesamaan nasib dengan gol Ronaldo tersebut. Kami Para Pemohon *Syarat Nyapres 0%* bukanlah pendukung fanatik Ronaldo, kami hanya ingin menikmati pertandingan bola yang bermutu, berkelas, dan yang penting fair, adil bagi semua tim, serta penonton. Karena itu, jika kami hari ini menikmati hattrick Ronaldo, para pendukung fanatik Lionel Messi, tidak perlu berkecil hati. Bagi kami yang terpenting adalah pertandingan yang enak ditonton, dan gol indah yang nyaman dinikmati.
Bagi kami yang terpenting adalah dengan *Syarat Nyapres 0%*, makin banyak capres yang muncul, dan akhirnya yang terpenting, rakyat makin banyak pilihan, itulah sebabnya tagar kami adalah *#RakyatMauBanyakPilihan*. Kami tidak mendukung capres tertentu, ataupun partai tertentu, karena yang kami perjuangkan adalah Pemilihan Presiden yang lebih adil, demokratis, dan fair, dimana daulat rakyat ditegakkan sesuai UUD 1945.
*Dua*, kepada kami ditanyakan apakah tidak terlambat mengajukan permohonan saat ini, kurang dari dua bulan menjelang pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018. Jawaban kami kembali kepada gol indah melalui tendangan bebas Ronaldo dinihari tadi. Gol itu diciptakan 5 menit menjelang pertandingan berakhir. Pada momen menjelang ujung pertandingan. Gol indah Ronaldo di menit-menit terakhir itu mengajarkan, perjuangan harus terus dilakukan, bahkan sampai detik terakhir, bahkan sampai tetesan peluh terakhir. Itulah yang kami lakukan, meskipun sudah pernah diajukan, kami tidak putus asa. Menjelang pendaftaran capres ini, pada minggu-minggu terakhir, kami tetap perjuangkan agar syarat capres kembali ke fitrah, kembali ke UUD 1945, kembali ke *Syarat Nyapres 0%*.
Ayo berjuang bersama kami, ayo kembalikan daulat rakyat, ayo bersama-sama kita ciptakan gol indah pembatalan syarat ambang batas capres (presidential threshold), dan kembali fitrah, kembali ke *Syarat Nyapres 0%*.
*Salam Syarat Nyapres 0%*
*#RakyatMauBanyakPilihan*
*Dua Belas Pemohon Syarat Nyapres 0%*
1. M. Busyro Muqoddas (mantan Ketua KPK dan Ketua KY)
2. M. Chatib Basri (mantan Menteri Keuangan)
3. Faisal Basri (Akademisi)
4. Hadar N. Gumay (mantan Pimpinan KPU)
5. Bambang Widjojanto (mantan Pimpinan KPK)
6. Rocky Gerung (Akademisi)
7. Robertus Robet (Akademisi)
8. Feri Amsari (Direktur Pusako Universitas Andalas).
9. Angga Dwimas Sasongko (Profesional/Sutradara Film)
10. Dahnil Anzar Simanjuntak (Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah
11. Titi Anggraini (Direktur Perludem)
12. Hasan Yahya (Profesional)
*Ahli Permohonan*: Refly Harun, Zainal Arifin Mochtar, Bivitri Susanti
*Kuasa Hukum Pemohon*: *INTEGRITY* (Indrayana Centre for Government, Constitution and Society): Denny Indrayana, Haris Azhar, Abdul Qodir, Harimuddin, Zamrony
Indonesia Kini dan Kesiapan Menuju 2030
Catatan: Citibank menggelar roadshow di enam kota (Jakarta, Bandung, Denpasar, Surabaya, Semarang, dan Medan) pada akhir Januari hingga awal Februari 2018. Ikut berkolaborasi dalam kegiatan ini adalah Manulife, AIA, dan Fidelity. Tajuk yang dipilih adalah “Indonesia 2030: Its Position in the Emerging and World Market.”
Berikut adalah bahan yang saya persiapkan untuk acara Citigold Investment Series itu. Bahan ini merupakan versi terakhir yang telah dimutakhirkan.
Memahami dan Menyikapi Perubahan Mendasar di Era Digital*
Hingga kini perdebatan masih terus berlangsung tentang apakah benar daya beli masyarakat mengalami kemerosotan atau setidaknya melemah. Ketika berpidato pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 28 November lalu, Presiden menegaskan kembali bahwa tidak terjadi penurunan daya beli masyarakat. Para menteri ekonomi dan pejabat tinggi lainnya pun berulang kali menyampaikan hal yang sama dengan memaparkan serangkaian data yang meyakinkan. Namun, tetap saja masih berkumandang suara-suara yang mengatakan daya beli masyarakat melemah.
Sejumlah kalangan yang meyakini terjadi penurunan daya beli masyarakat menggunakan beberapa indikator sebagai penguatnya. Pertama, penurunan omzet peritel dan pusat-pusat perbelanjaan.
Kedua, toko yang menjajakan merek-merek terkenal seperti GAP dan H&M serta beberapa peritel modern dengan nama besar seperti Debenhams dan Lotus telah menutup atau berencana akan segera menutup gerainya pada khir tahun ini. Pusat perdagangan elektronik di Glodok senyap. Matahari dan Ramayana juga telah menutup gerainya di beberapa lokasi. Ratusan gerai 7-eleven di seluruh Indonesia serempak ditutup pada akhir Juni lalu.
Ketiga, volume penjualan beberapa jenis produk makanan dan minuman merosot atau mengalami pertumbuhan negatif, seperti yang dialami oleh mie instan dan minuman dalam kemasan.
Keempat, perilaku belanja masyarakat mengalami perubahan. Produk-produk isi ulang dan dengan kemasan lebih kecil atau saset meningkat, yang mengindikasikan tekanan kemampuan belanja masyarakat karena penurunan daya beli.
Sementara itu, data makroekonomi menunjukkan belanja rumahtangga riil (tidak memperhitungkan faktor kenaikan harga) masih mengalami peningkatan sekitar lima persen. Subsektor perdagangan besar dan eceran (termasuk pusat perbelanjaan dan gerai modern lainnya) juga masih menikmati pertumbuhan positif dan bahkan meningkat dari 4,01 persen pada truwulan II-2017 menjadi 5,35 persen pada triwulan III-2017.
Apakah mungkin data di tingkat mikro dan makro tidak sejalan? Ada kemungkinan demikian dalam kasus-kasus tertentu yang sangat unik dan langka. Namun, secara umum kondisi di tingkat mikro dewasa ini sejalan dengan di tingkat makro karena gambaran makro sejatinya merupakan penjumlahan atau agregasi dari tingkat mikro. Jadi, di mana letak ketidaksesuaiannya?
Jika kita menelaah dengan lebih seksama, tak ditemukan ketidaksesuaian antara sisi pandang mikro dan makro. Sisi pandang mikro yang mensinyalir terjadi penurunan daya beli hanya berlandaskan kejadian tertentu—untuk jenis barang tertentu, di outlet tertentu, dan di lokasi tertentu—yang tidak mencerminkan populasi. Benar adanya terjadi penurunan omzet di beberapa pusat perbelanjaan, tetapi tidak sedikit pula pusat perbelanjaan yang menikmati peningkatan omzet. Benar adanya penjualan beberapa produk turun, tetapi jauh lebih banyak produk yang tetap mengalami peningkatan penjualan.
Yang terjadi adalah perubahan pola konsumsi yang antara lain dipicu oleh perubahan perilaku atau gaya hidup masyarakat. Hal ini antara lain terlihat dari pergeseran pola konsumsi dari kelompok non-leisure (makanan dan apparel) ke kelompok leisure (hospitality yang meliputi hotel dan restoran serta rekreasi dan kebudayaan).
Makin banyak kelas menengah yang gemar bepergian atau berlibur untuk sekedar rehat dari kehidupan kota-kota besar yang kians hiruk pikut dan kemacetan lalulintas yang semakin parah. Tidak mengherankan mengapa pertumbuhan penumpang angkutan udara domestik selama Januari-September 2017 tumbuh dua digit (11,36 persen) dibandingkan kurun waktu yang sama tahun lalu; bahkan pada periode yang sama pertumbuhan penumpang angkutan udara internasional lebih tinggi lagi, yaitu 14,47 persen. Penumpang yang menggunakan moda transportasi kapal laut dan kereta api juga meningkat masing-masing 11,14 persen dan 10,52 persen.
Memang ada indikasi pada kelompok berpendapatan menengah dan atas terjadi penurunan alokasi pendapatan untuk konsumsi atau belanja. Namun, bukan disebabkan oleh penurunan daya beli, melainkan oleh pengalihan (switching) ke tabungan. Kelompok ini semakin banyak mengalokasikan pendapatannya untuk ditabung.
Data Badan Pusat Statistik menunjukkan tingkat tabungan masyarakat naik cukup signifikan dari 18,6 persen pada triwulan II-2016 menjadi 20,8 persen pada triwulan II-2017. Fakta ini sejalan dengan dana pihak ketiga yang disedot perbankan meningkat tajam sejak Oktober 2016 dan mencapai tingkat tertinggi dalam 24 bulan terakhir sebesar 11,7 persen pada September 2017. Sebaliknya, pertumbuhan kredit cenderung melambat dan sudah 21 bulan berturut-turut hanya tumbuh satu digit. Akibatnya, semakin banyak dana masyarakat yang mengendap di bank sebagaimana ditunjukkan oleh loan-to-deposit ratio yang menurun.
Peningkatan alokasi pendapatan yang ditabung juga ditunjukkan oleh data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dan Bank Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Ketua Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Porsi pendapatan yang ditabung menunjukkan peningkatan untuk hampir semua kelompok pendapatan. Gejala yang menarik pula, porsi pembayaran cicilan utang pun naik. Sebaliknya, porsi yang dibelanjakan turun. Perlu kajian lebih mendalam mengapa masyarkat cenderung lebih banyak menabung dan mengapa pembayaran cicilan utang meningkat agar pemerintah dan otoritas keuangan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengubah kecenderungan itu. Boleh jadi faktor-faktor non-ekonomi lebih dominan.
Walaupun secara nasional tidak terjadi penurunan daya beli,[1] boleh jadi kelompok masyarkat tertentu mengalaminya. Ada indikasi kuat kelompok 40 persen penduduk termiskin mengalami penurunan daya beli. Kebanyakn kelompok ini adalah petani, buruh tani, buruh bangunan, dan pekerja informal lainnya. Upah riil buruh tani dan buruh bangunan secara konsisten mengalami penurunan dalam tiga terakhir. Sementara itu nilai tukar petani secara keseluruhan nyaris tidak mengalami perubahan berarti, sedangkan nilai tukar petani pangan—yang jumlahnya terbanyak—menunjukkan penurunan.
Bagaimana dengan kelompok pendapatan 40 persen menengah dan 20 persen teratas? Sejauh ini kedua kelompok pendapatan ini masih menunjukkan peningkatan daya beli. Karena masing-masing kelompok merupakan penyumbang terbesar dalam belanja masional, yaitu 36 persen dan 46 persen, penurunan kelompok 40 persen terbawah yang hanya 17 persen tidak mengakibatkan penurunan belanja nasional.
Ada tanda-tanda penurunan daya beli sebagian dari 40 persen kelompok menengah. Penghapusan subsidi listrik untuk pelanggan 900 VA awal tahun ini tentu saja memukul kelompok menengah-bawah yang mencapai sekitar 19 juta pelanggan listrik. Pengeluaran rata-rata kelompok ini untuk pembayaran listrik naik dari Rp 80 ribu per bulan menjadi Rp 170 ribu per bulan. Pembekuan gaji pegawai negeri, prajurit Polri, TNI, dan pensiunan sejak 2016 turut menggerus daya beli kelompok pendapatan menengah-bawah. Pemerintah telah memutuskan pembekuan gaji berlanjut pada tahun 2018.
***
Perubahan lingkungan perekonomian dunia dan nasional sedemikian sangat cepat dan mendasar. Kita harus semakin waspada dan seksama mencermati fenomena baru dengan cara pandang yang baru pula disertai dengan kelengkapan analisis yang lebih mumpuni. Perubahan itu dituntut di segala lini, mulai dari orang seorang, pelaku usaha, organisasi perusahaan, dan pemerintah.
Kita telah memasuki era Revolusi Industri Keempat (Forth Industrial Revolution). Revolusi Industri Pertama menggunakan tenaga air dan uap untuk mekanisasi produksi. Yang kedua menggunakan tenaga listrik untuk menciptakan produksi massal. Revolusi Industri Ketiga menggunakan teknologi informasi dan elektronika untuk otomatisasi produksi. Sekarang di era Revolusi Industri Keempat yang dibangun di atas fondasi Revolusi Industri Ketiga dengan revolusi digital yang telah terjadi sejak pertengahan abad yang lalu yang ditandai oleh perpaduan teknologi yang mengaburkan atau mengkonvergensikan sosok fisik, digital, dan biologis.[2] Internet of things merupakan platformnya.
Kita tidak perlu gentar menghadapi era baru yang kerap juga dijuluki sebagai era digital. Kehadiran robot memang mampu menggantikan ratusan atau ribuan pekerja. Namun, bukankah ummat manusia sudah berulang kali menghadapi perubahan dratis dalam hal otomatisasi? Kadarnya saja yang berbeda.
Kemajuan teknologi merupakan produk dari peningkatan akal budi dan akumulasi kebudayaan untuk memajukan harkat, martabat, dan kesejahteraan ummat manusia di muka bumi. Terbukti ummat manusia bisa menghadapi perubahan dari waktu ke waktu, karena manusia dilengkapi dengan akal budi, perasaan, dan nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi adalah alat, bukan tujuan akhir. Dalam prosesnya, selalu ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, ada yang berjaya dan ada yang tersisih. Adalah tugas pemerintah dan kemanusiaan lewat serangkaian penguatan institusi untuk melindungi yang tersisih karena tidak cukup memiliki sumber daya dan kemampuan untuk menghadapi perubahan. Negara hadir untuk melindungi yang lemah dan tercampakkan bukan karena kesalahan mereka. Politik hadir untuk menegakkan keadilan, bukan sebaliknya yang kuat memangsa yang papa.
Kemajuan teknologi menghasilkan beragam aktivitas ekonomi baru yang membutuhkan manusia untuk menjalankannya. Tida semua pekerjaan bisa diambil alih oleh robot. Big data yang melimpah ruah bukannya menciptakan kekuatan terpusat pada segelintir orang. Era digital menuntut kolaborasi dan prinsip berbagi. Dengan begitu, potensi pekerjaan yang tercipta akan lebih banyak ketimbang pekerja yang tersisih. Sistem pendidikan dituntut untuk menyiapkan manusia-manusia yang sigap dan cepat beradaptasi dengan tantangan dan tuntutan baru.
Sektor pertanian akan menggeliat dan lebi mampu menyejahterakan petani dengan penerapan teknologi baru dan sistem atau teknologi informasi yang langsung bisa diakses oleh petani. Pasar akan lebih efisien sehingga yang paling banyak mengeluarkan keringat akan lebih banyak menikmati nilai tambah.
Era baru, era digital, menumbuhkan inovasi yang antara lain membuat proses produksi lebih ramah lingkungan. Energi terbarukan akan menggantikan energi fosil. Pekerja tambah akan menyusut drastis dalam waktu yang tidak terlalu lama. Apakah dengan begitu pengangguran akan meningkat? Sejatinya, tidak. Karena, akan muncul industri panel surya, teknologi yang menghasilkan energi terbarukan lainnya. Kesemua kegiatan baru itu akan lebih murah dalam hitungan beberapa tahun, dan pada gilirannya membutuhkan lebih banyak pekerja dan menumbuhkan lebih banyak enterprenuer baru.
Bersyukurlah hari ini para wisudawan telah menyelesaikan tahapan penting dalam perjalanan hidup Anda. Gelar sarjana yang Anda sandang merupakan bekal berarti dalam mengarugi kehidupan ke hadapan. Sesulit apa pun rintangan yang dihadapi, Anda telah memiliki bekal cukup memadai tetapi tidak akan pernah cukup. Oleh karena itu, ingatlah bahwa pembelajaran itu sepanjang hayat. Semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah.
Tataplah masa depan dengan penuh optimisme.
* Naskah dipersiapkan untuk pembekalan acara wisuda STIE Jayakusuma, Hotel Red Top, Jakarta, 14 Desember 2017.
[1] Daya beli (purchasing power) merupakan sekedar istilah, bukan teori. Menurut Oxford Dictionary of Economics, puchasing power adalah “The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, the purchasing power of money goes down.”
[2] Klaus Schwab, “The Fourth Industrial Revolution: what it means, how to respond,” World Economic Forum, 14 January 2016. https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond/
Perekonomian Indonesia: Layu Sebelum Merekah karena Fondasinya Lemah
Ada yang ganjil dalam perjalanan panjang perekonomian Indonesia, yakni cukup kerap terantuk-antuk, bahkan pernah terjerembab ke dalam jurang yang sangat dalam dan terdalam pada tahun 1998. Setelah itu berangsur menuju pemulihan dan sempat sedikit mengakselerasi, tetapi kembali melemah hingga sekarang.
Perlahan tapi pasti keseimbangan perekonomian turun terus dari 8 persen menjadi 7 persen, lalu 6 persen, dan terakhir 5 persen dalam lima tahun terakhir. Perekonomian Indonesia tidak pernah lagi tumbuh dua digit atau sekedar mendekati dua digit sekalipun.
Padahal, Indonesia masih berada di aras pendapatan per kapita rendah. Kita sangat lama berkubang di kelompok negara berpendapatan rendah dan sekarang baru masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah-bawah. Perekonomian kita belum kunjung mengalami take off dan belum sempat menjadi negara industri tetapi peranan sektor industri sudah menurun atau mengalami premature deindustrialization.
Pada tahun 2016, produk domestik bruto (PDB) per kapita Indonesia baru mencapai 3.570 dollar AS, sedangkan pendapatan nasional kotor per kapita 3.400 dollar AS. Tingkat kesejahteraan rerata penduduk Indonesia semakin tertinggal dengan negara-negara tetangga, padahal pada titik awal perjalanan pembangunan arasnya hampir sama.
Pola normal yang lazim dialami oleh negara-negara yang berhasil dalam menapaki tahapan pembangunannya menyerupai huruf S besar terputus sebagaimana terlihat pada garis berwarna hijau. Indonesia tidak mengalami pola seperti itu, melainkan seperti tiga kurva S yang terputus-putus. Belum cukup lama mengakselerasi sudah terantuk, seolah menghadapi tembok tebal yang tak bisa ditembus. Lalu menghimpun tenaga lagi dan menerapkan kiat baru sehingga bisa beralih ke kurva S di atasnya. Demikian seterusnya, sehingga kita tertinggal dengan negara-negara yang tidak mengalami kendala berarti.
Pernah kita hendak menempuh cara melompat seperti pola garis patah-patah berwarna merah. Kita tak sabar membangun satu batu bata demi satu batu bata untuk menghasilkan fondasi yang kokoh. Kita hendak melompat ke fase lebih tinggi seperti lompatan katak, tetapi tidak berhasil. Menempuh cara melompat memang berisiko tinggi, rentan terpeleset dan patah tulang kaki dan badan bisa remuk.
Jika berjalan mulus tanpa rintangan berarti, seharusnya kita sudah mencapai tingkat kesejahteraan lebih tinggi di jalur kurva S berwarna merah pada peraga di bawah. Selisih antara pencapaian di garis merah dan garis hijau mengindikasikan lack of institutions, ibarat tumpukan batu bata dalam suatu bangunan tanpa semen sebagai perekatnya.
Kalau tidak berubah, hanya business as usual, ketika memasuki masa tua kita masih akan tetap relatif miskin atau terperangkap pada pendapatan menengah, tak kunjung menjadi negara maju.
Belum terlambat untuk berinovasi, menghimpun segenap kekuatan berserakan yang lebih dari cukup sebagai bekal untuk lepas landas.
RI di Masa Menentukan
Kebijakan Industrial Penting untuk Memperbaiki Struktur Ekonomi
Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.
JAKARTA, KOMPAS — Tanpa strategi inovatif, Indonesia akan selalu tumbuh di bawah potensinya. Padahal, untuk sejahtera dan menjawab tantangan pada masa depan, Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen. Kebijakan pada masa-masa ini menjadi krusial sebab akan menentukan masa depan bangsa.
”Cara-cara lama tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan sekarang dan masa depan. Perumusan kebijakan publik dewasa ini perlu semakin inovatif. Tantangan semakin tidak mudah. Ada revolusi digital pula,” kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (12/6).
Hadir pula sebagai panelis dalam diskusi tersebut Wakil Presiden Senior Strategi Komunikasi dan ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja; pengajar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri; dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren pelambatan dalam beberapa dasawarsa. Pada era 1970-an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Tahun 1990-an, pertumbuhannya rata-rata 7 persen per tahun. Selanjutnya, pada era 2000-an, lajunya melambat menjadi rata-rata 6 persen per tahun. Sejak 2012 sampai sekarang, rata-rata 5 persen per tahun.
Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, Indonesia akan menghadapi sejumlah persoalan pelik dan saling terkait pada masa mendatang. Persoalan itu di antaranya masuk dalam perangkap negara berpendapatan menengah.
Indonesia juga akan memasuki negara dengan populasi berusia tua sebelum penduduknya kaya, yakni tahun 2030-an. Penciptaan lapangan kerja juga tidak akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru di pasar tenaga kerja, yakni 2 juta-3 juta orang per tahun.
Persoalannya, kata Halim, struktur perekonomian nasional menjerat Indonesia sehingga tak mungkin tumbuh 6 persen atau lebih. Padahal, potensinya besar.
Setiap kali pertumbuhan ekonomi mengarah ke 6 persen atau lebih, secara otomatis Indonesia menciptakan kerentanannya sendiri. Kerentanan yang dimaksud adalah melebarnya defisit transaksi berjalan hingga lebih kurang 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan, inflasi merangkak naik, dan suku bunga terdorong ke atas. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mau tak mau harus turun, kemudian memasuki masa stabilisasi, lantas menuju pemulihan pertumbuhan ekonomi.
”Demikian seterusnya. Saya rasa siklus ini tidak akan putus tanpa strategi baru,” ujar Halim.
Defisit transaksi berjalan merupakan persoalan struktural di Indonesia. Penyebabnya antara lain impor migas besar dan ekspor yang masih berorientasi pada komoditas sumber daya alam. Neraca jasa juga menjadi titik lemah karena konsisten defisit.
Selain itu, industri barang modal dan bahan penolong belum berkembang. Dengan demikian, setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, impor barang modal dan bahan penolong juga membengkak.
Kebijakan industrial yang fokus dan tepat, menurut Halim, merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki struktur tersebut. Dalam konteks keluaran jangka menengah-panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama. Untuk itu, eksekusinya harus dilakukan mulai dari sekarang. Adapun untuk meningkatkan devisa, peningkatan pariwisata dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat bisa dikerjakan.
Halim menggambarkan, selama 10 tahun terakhir, total arus modal dalam bentuk portofolio lebih kurang 10 miliar dollar AS per tahun. Adapun investasi langsung bersih berkisar 11 miliar dollar AS-12 miliar dollar AS per tahun.
Jika pariwisata dan remitansi TKI ditingkatkan, Indonesia bisa memperoleh devisa 35 miliar dollar AS. Jika PDB Indonesia sekitar 1 triliun dollar AS, defisit transaksi berjalan 3,5 persen terhadap PDB masih bisa dibiayai oleh devisa tersebut.
”Kalau kita mampu mendorong arus modal masuk, baik jangka pendek maupun panjang, pariwisata, dan remitansi TKI, kita masih bisa tumbuh ke arah 7 persen meskipun defisit transaksi berjalan mencapai 3,5 persen,” ujar Halim.
Kerjakan agenda
Enrico mengatakan, untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, pemerintah sebaiknya mengerjakan agenda jangka pendek. Agenda itu, misalnya, meningkatkan remitansi TKI dan mendorong pariwisata.
Filipina, dengan 95 juta penduduk, mendapat remitansi dari tenaga kerjanya di luar negeri sekitar 20 miliar dollar AS. Sementara Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, remitansi TKI-nya pada 2016 sebesar 8,85 miliar dollar AS.
Dalam konteks itu, bank sentral di Filipina berperan memastikan nilai tukar peso Filipina secara bertahap terdepresiasi, tetapi stabil. Dengan demikian, dinamikanya terprediksi.
Pembangunan infrastruktur sebagaimana prioritas pemerintah, menurut Enrico, menjadi kunci perbaikan struktur perekonomian nasional. ”Ini sudah pada jalur yang benar,” katanya.
Ditanya soal pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari sebelumnya, Enrico berpendapat, hal itu adalah normal yang baru. Namun, dalam hal Indonesia, pelambatan pertumbuhan ekonomi bukan normal baru. ”Sebab, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” ujar Enrico.
Heri menekankan, pemerintah mesti fokus meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebab sektor ini penyumbang terbesar PDB, yakni sekitar 20 persen. Namun, pertumbuhan industri manufaktur konsisten melambat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. ”Ini yang potensial ditingkatkan,” kata Heri.
Dalam rangka mengembangkan industri dalam negeri, ucap Heri, belanja barang pemerintah sebaiknya didesain untuk membeli produk domestik. Strateginya bisa melalui penerapan nontariff measures untuk menghindari tudingan hambatan nontarif. ”Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi,” ujarnya.
Sementara Faisal berpendapat, perbaikan sektor industri dalam agenda perbaikan struktural perekonomian nasional merupakan keharusan. Kebijakan industrial saat ini tidak jelas.
Ia menyarankan pemerintah agar fokus pada empat prioritas, yakni industri makanan dan minuman, kimia dan farmasi, optik- komputer-elektronika, dan alat angkut yang harus mulai disiapkan untuk berbasis listrik. (LAS)
Sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/12/07/ri-di-masa-menentukan/
Senyuman di Pengujung Senja
Senja tadi, selepas menyantap mie rebus di Bentara Budaya, saya berjalan kaki menyeberangi rel kereta api menuju halte bus Transjakarta di depan stasiun kereta api Palmerah. Saya menyeberang setelah lampu lalulintas berubah merah dan semua kendaraan berhenti. Begitu rapat jarak antarkendaraan, membuat saya kesulitan mencari celah untuk melangkah. Tiba-tiba seorang lelaki memundurkan sepeda motornya, membuat saya leluasa untuk menyeberang. Saya tersenyum sebagai pengganti ucapan terima kasih. Sang pengendara sepeda motor membalas dengan senyuman pula. Sungguh senyuman yang sangat menyejukkan di tengah hiruk pikuk bunyi kendaraan dan kepulan asap.
Setelah membeli karcis di halte, saya naik ke bus Transjakarta dengan menggendong ransel. Ketika berjalan di dalam bus menuju tempat kursi yang masih kosong, ransel saya mengenai tubuh seorang lelaki separuh baya. Saya menyampaikan permohonan maaf. Penumpang separuh baya itu tersenyum. Saya pun membalas senyumannya.
Alhamdulillah, sepanjang perjalanan lancar, nyaman, dan aman. Saya tengok ke kiri dan ke kanan, sepanjang Jl. Jenderal Sudirman padat merayap.
Saya kian merasakan kenikmatan menggunakan transportasi umum.
Transportasi Umum Mengubah Perilaku
Sore tadi (4/12), saya menunggu bus Transjakarta jurusan Ragunan di halte Dukuh Atas di samping gedung Lanmark. Antrean ke jurusan Ragunan tidak panjang. Semua penumpang terangkut.
Berbeda dengan antrean ke jurusan Pulogadung di sebelahnya. Ratusan orang antre mengular dengan tertib, tak saling dorong. Tiba-tiba muncul dua remaja menyelak. Sadar keduanya salah, mereka tersipu-sipu malu, lalu berujar: “Kita keluar yuk.” Tidak ada yang meneriaki keduanya.
Sungguh, kehadiran Transjakarta telah mengubah perilaku masyarakat. Budaya antre kian melekat. Tidak seperti perilaku kendaraan pribadi yang saling salib, menggunakan bahu jalan, dan kerap melanggar marka jalan. Bunyi klakson bersahutan sangat lazim walaupun tidak pada tempatnya. Lengkingan suara dari mobil atau motor mengawal orang-orang yang merasa penting–walau lalulintas tidak macet sekalipun–memekakkan telinga.
Rakyat kebanyakan pengguna angkutan umum lebih berkeadaban. Perubahan perilaku terjadi karena fasilitas semakin memadai. Armada bus transjakarta bertambah signifikan, waktu tunggu semakin pendek, aman, nyaman, dan terjangkau. Pengguna memiliki kepastian dapat giliran terangkut dalam waktu tidak terlalu lama. Oleh karena itu mereka rela menunggu dengan tertib.
Perubahan nyata terjadi pulauntuk angkutan kereta api Jabodetabek maupun antarkota. Memesan tiket lebih mudah, tak ada lagi calo. Kepastian hadir, membuat calon penumpang rela antre dan tak saling dorong atau desak-desakan.
Pengembangan angkutan umum massal merupakan solusi jitu menghadirkan keadaban, mengurangi polusi, dan mengurangi kemacetan. Penambahan panjang jalan rasanya tidak akan pernah mampu mengimbangi pertambahan jumlah kendaraan. SUmber daya sepatutnya difokuskan untuk mengembangan angkutan umum massal.
Jakarta telah berupaya keras membangunan transportasi umum dan harus terus dilanjutkan dengan lebih massif. Kota-kota besar lainnya pun perlu sesegera mungkin membangun sistem transportasi umum massal. Jika terlambat, sungguh besar ongkos ekonomi dan ongkos sosial yang harus ditanggung kita semua.
Membangun kota sesungguhnya membangun keadaban.
