Sabtu lalu (16 November 2019), saya diundang pada acara Yogyakarta Youth Strategic Forum 2019 yang mengangkat tema “Membangun citra dan kapabilitas Indonesia sebagai poros maritim dunia.”
Bahan presentasi bisa dilihat di:
Surat Terbuka Kepada Presiden Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi
Catatan: Surat terbuka kepada Presiden ini dipelopori oleh sahabat-sahabat kampus yang dimotori oleh Rimawan Pradiptyo (FEB UGM), Teguh Dartanto (FEB UI), Sonny Priarsono (FEM IPB), dan Arief Anshory Yusuf (FEB UNPAD).
Naskah akademik menjadi roh dari surat terbuka ini, bisa diunduh di sini:
***
Surat Terbuka
Rekomendasi Ekonom Terkait Dampak Pelemahan Penindakan dan Pencegahan Korupsi terhadap Perekonomian
Kepada Yth.
Presiden Republik Indonesia Bapak Ir. H. Joko Widodo
Bapak Presiden yang kami hormati,
Amanah konstitusi seperti termaktup dalam Pembukaan UUD 1945 alinea empat, tidak akan tercapai jika korupsi marak di Indonesia. Pembentukan KPK adalah amanah reformasi sekaligus amanah Konstitusi. RUU KPK lebih buruk daripada UU KPK 2002 karena RUU KPK melemahan fungsi penindakan KPK, dan membuat KPK tidak lagi independen. Dampak pelemahan ini akan meningkatkan korupsi di Indonesia dan menurunkan kredibilitas KPK dalam melaksanakan program-program pencegahan sehingga mengancam efektivitas program pencegahan korupsi.
Ilmu Ekonomi mengajarkan optimalisasi dan efisiensi alokasi sumber daya, namun korupsi menciptakan mekanisme sebaliknya. Kami para ekonom, sebagai akademisi, berkewajiban memaparkan dan memisahkan mitos dari fakta terkait dampak pelemahan penindakan korupsi terhadap perekonomian (naskah akademik terlampir). Sebagai ekonom, kami memfokuskan rekomendasi kami untuk mengoptimalkan kesejahteraan rakyat.
Hasil telaah literatur yang kami lakukan menunjukkan: a) korupsi menghambat investasi dan mengganggu kemudahan berinvestasi; b) korupsi memperburuk ketimpangan pendapatan; c) korupsi melemahkan pemerintahan dalam wujud pelemahan kapasitas fiskal dan kapasitas legal; d) korupsi menciptakan instabilitas ekonomi makro karena utang eksternal cenderung lebih tinggi daripada penanaman modal asing. Studi kami juga menunjukkan: a) argumentasi korupsi sebagai pelumas pembangunan mengandung tiga kelemahan mendasar dan tidak relevan untuk Indonesia; dan b) argumentasi penindakan korupsi menghambat investasi tidak didukung oleh hasil kajian empiris.
Hasil telaah literatur menunjukkan, korupsi mengancam pencapaian visi pembangunan nasional karena korupsi berdampak buruk terhadap pembangunan infrastruktur, menghambat pembangunan SDM, membebani APBN dan menyuburkan praktik aktivitas ilegal (shadow economy). Pencapaian tujuh agenda pembangunan dalam RPJMN 2020-2024 terancam akibat korupsi dan lemahnya aspek kelembagaan.
Bapak Presiden yang kami hormati,
Penindakan dan pencegahan korupsi bukan bersifat substitutif namun bersifat komplementer. Pencegahan korupsi oleh KPK tidak akan efektif ketika fungsi penindakan KPK dimarginalisasikan. KPK telah memperbaiki transparansi, akuntabilitas dan tata kelola di sektor-sektor strategis seperti: kesehatan, pendidikan, pertambangan, perkebunan, kehutanan, perikanan, peningkatan integritas pejabat negara dan membangun korporasi berintegritas. Peningkatan penerimaan negara meningkat akibat program-program pencegahan tersebut. Pelemahan KPK akan mengancam kinerja berbagai program pencegahan korupsi tersebut.
Selain korupsi berdampak negatif terhadap ekonomi, dampak lain korupsi adalah : a) mengancam eksistensi pemerintah, b) menyuburkan terorisme dan ekstrimisme, c) mendorong kerusakan lingkungan dan sumber daya alam, d) menyuburkan budaya egois dan tidak jujur; e) meningkatkan kejahatan lain yang terkait dengan korupsi. Hasil kajian kami menunjukkan tingkat korupsi berkorelasi negatif dengan kualitas kelembagaan. Kendala utama pembangunan di Indonesia adalah aspek kelembagaan yang belum dibangun dengan seksama.
Pelemahan fungsi penindakan KPK akibat RUU KPK akan menghambat kinerja program-program pencegahan KPK. Dampak pelemahan KPK ternyata tidak banyak membebani KPK, namun justru membebani DPR, pemerintah dan masyarakat.
Didasarkan pada hasil telaah literatur tersebut, kami para ekonom yang bertandatangan di bawah ini mendukung Bapak Presiden melanjutkan komitmen meneruskan amanah reformasi untuk mencapai tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia seperti tertuang pada Pembukaan UUD 1945 alinea 4. Didasarkan hasil kajian, kami merekomendasikan sebagai berikut:
- a) Memohon kepada Bapak Presiden untuk memimpin reformasi di berbagai sektor, mengingat sejarah menunjukkan keberhasilan reformasi di berbagai negara;
- b) Memohon kepada Bapak Presiden untuk mengeluarkan Perppu untuk membatalkan RUU KPK atau semakin memperkuat KPK.
Atas perhatian yang diberikan diucapkan terimakasih.
Jakarta, 16 Oktober 2019
Ttd
Daftar Ekonom Pendukung Rekomendasi:
1. Piter Abdullah (CORE)
2. Arti Adji (FEB UGM)
3. Vid Adrison (FEB UI)
4. Evi Noor Afifah (FEB UGM)
5. Prof. Lincolin Arsyad (FEB UGM) 6. Rumayya Batubara (FEB UNAIR). 7. Faisal Basri (FEB UI)
8. Meilanie Buitenzorgy (FEM IPB)
9. Teguh Dartanto (FEB UI)
10. Doni Dalimunthe (FEB USU)
11. Prof. Didin S. Damanhuri (FEM IPB)
12. Sahara (FEM IPB)
13. Wuri Handayani (FEB UGM)
14. Dwini Handayani (FEB UI)
15. Lukman Hakim (FEB UNS)
16. Tony Irawan (FEM IPB)
17. Prof. Hariadi Kartodihardjo (IPB)
18. Saiful Mahdi (FMIPA Unsyiah)
19. Chaikal Nuryakin (FEB UI)
20. Evita Pangaribowo (F Geografi UGM) 21. Arianto A. Patunru (ANU, Australia)
22. Yudistira Hendra Permana (Vokasi UGM) 23. Rimawan Pradiptyo (FEB UGM)
24. Prof. Sonny Priyarsono (FEM IPB)
25. BM Purwanto (FEB UGM)
26. Hengki Purwoto (FEB UGM)
27. Prof. Budy Resosudarmo (ANU, Australia)
28. Prof. Bambang Riyanto (FEB UGM)
29. Gumilang Aryo Sahadewo (FEB UGM)
30. Bhimo R. Samudro (FEB UNS)
31. Muhammad Ryan Sanjaya (FEB UGM)
32. Kresna Bayu Sangka (FKIP UNS)
33. Elan Satriawan (FEB UGM)
34. Prof. Hermanto Siregar (FEM IPB)
35. Martin Daniel Siyaranamual (FEB UNPAD)
36. Maman Setiawan (FEB UNPAD)
37. Ni Made Sukartini (FEB UNAIR)
38. A/Prof. Zulfan Tadjoeddin (WSU Australia)
39. Martua Sirait
40. Prof. Catur Sugiyanto (FEB UGM)
41. Akhmad Akbar Susamto (FEB UGM)
42. Basuki Wasis (IPB)
43. Sanjiwacika Wibisana (FEB UGM)
44. Prof. Tri Widodo (FEB UGM)
45. Firman Witoelar (ANU, Australia)
46. I Dewa Gede Karma Wisana (FEB UI)
47. M. H. Yudhistira (FEB UI)
48. Prof. Arief Anshori Yusuf (FEB UNPAD)
49. Amri Anjas Asmara (FEB UGM)
50. Giovani van Empel (FK UGM)
51. Ilmiawan Auwalin (FEB UNAIR)
52. Haerul Anam (FEB UNTAD)
53. Siti Aisyah Tri Rahayu (FEB UNS)
54. Nairobi (FEB UNILA)
55. Istiqomah (FEB Unsoed)
56. Jaka Sriyana (FE UII)
57. Muhammad Bekti Hendrianto (FE UII)
58. Prof. Syafrudin Karimi (FE Unand)
59. Tri Kunawangsih (FEB Trisakti)
60. Berly Martawardaya (FEB UI dan INDEF)
61. Vivi Alatas
62. Y. Sri Susilo (FBE UAJY/Atma Jogja)
63. Rahmatina A. Kasri (FEB UI)
64. Listya Endang Artiani (FE UII)
65. Sri Rahayu Hijrah Hati (FEB UI)
66. Enny Sri Hartati
67. Alin Halimatusadiah (FEB UI)
68. Mohamad Fahmi (FEB Unpad)
69. Yayan Satyakti (FEB Unpad)
70. Amelia Hayati (FEB Unpad)
71. Ekki Syamsulhakim (FEB Unpad)
72. Heriyaldi (FEB Unpad)
73. Bayu Kharisma (FEB Unpad)
74. Omas Bulan Samosir (FEB UI)
75. Esther Sri Astuti (INDEF)
76. Prof. Bustanul Arifin (UNILA)
77. Rizal E. Halim (FEB UI)
78. Rus’an Nasrudin (FEB UI)
79. Sri Awalia Febriana (FK-KMK UGM)
80. Ari Perdana (Independen)
81. Sari Wahyuni (FEB UI)
82. Hera Susanti (FEB UI)
83. Irfan Syauqi Baik (FEM IPB)
84. Estro D Sihaloho (FEB Unpad)
85. Fahmy Radhi (FEB UGM)
86. Nirdukita Ratnawati (FEB Universitas Trisakti)
87. Hermien Triyowati (FEB Usakti)
88. Prof. Werry Darta Taifur (FE Unand).
89. Dr. Hefrizal Handra (FE Unand).
90. Dr. Endrizal Ridwan (FE Unand).
91. Dr. Ambya (FEB Unila)
92. Sekar Utami Setiastuti (FEB UGM)
93. Erlangga Agustino Landiyanto (RISED)
94. Osni Erza (FEB Usakti )
95. Inayati Nuraini Dwiputri (FEB UM)
96. Wahyu Wisnu Wardana (RISED)
97. Oldy rotinsulu (FEB Unsrat)
98. Deniey A. Purwanto (FEM IPB)
99. Wisnu Setiadi Nugroho (FEB UGM)
100. Khalifany As-Shidiqqi (FEB-UMY)
101. Febrio Kacaribu (FEB UI)
102. Sigit Wibiwo (FEB UI)
103. Lydia Napitupulu (FEB UI)
104. Transna Putra (FEB UNCEN)
105. Rizal Yahya (FEB UMY)
106. Rizal Shidiq (Leiden Universiteit)
107. M. Rizal Taufikurahman (INDEF)
108. M. Fadli Hanafi (FEB UI)
109. Nazaruddin Malik (FEB UM Malang)
110. Mukhaer Pakkanna (ITB-AD Jakarta)
111. Ahmad Ma’ruf (FEB UM Yogyakarta)
112. Prof. Edy Suandi Hamid (FEB UII)
113. A. Budisusila (FE USD)
114. Setyo Budiantoro (Perkumpulan Prakarsa)
115. Syamsul Anam (FEB UHO)
116. Doni Satria (FE UNP)
117. Oskar Vitriano (FEB UI)
118. Salamah Wahyuni (FEB UNS)
119. Imam Asngari (FEB UNSRI)
120. Syofriza Sofyan (FEB Trisakti)
121. Poppy Ismalina (FEB UGM)
122. Abd Luky (AHBI)
123. Rachman Dano Mustafa (FEB UnKhair, Ternate)
124. Agus Salim (SBE Prasetia Mulya)
125. AM Rini Setyastuti (FBE UAJY)
126. Zuhairan Yunan (FEB UIN Syarif Hidayatullah)
127. Heri Sulistio (Kemitraan)
128. Rizal Rahman H. Teapon, S.E., M.Si (FEB UnKhair)
129. Dr. Mukhtar Adam, S.E., MM (FEB UnKhair)
130. Marwan Man Soleman, S.E., M.Si (FEB UnKhair)
131. Yuliana S. Kalengkongan, S.E., M.Si (FEB UnKhair)
132. Muhammad Faisal (CORE)
133. Nurul Hidayah, S.E., M.Si (FEB UnKhair)
134. Bakri Soamole, S.E., M.Si (FEB UnKhair)
135. Deni Pandu Nugraha (FEB UIN Syarif Hidayatullah)
136. Fadhil Hasan (INDEF)
137. M Bustom (Kemitraan)
138. Citra Pertiwi (RISED)
139. Eny Sulistyaningrum (FEB UGM)
140. Harmini (FEM IPB)
141. Ida Busneti (FEB Trisakti)
142. Jony Puspa Kusuma (FE UT)
143. Dyah Nirmalawati (FEB Perbanas)
144. Ahmad Fawaiq Suwanan (FEB UM)
145. Fajri Muharja (FE UNAND)
146. Dian Octaviani (FEB Trisakti)
147. Lyla Rachmaningtyas (FEB UNAIR)
148. Nenny Hendajany (FE USB)
149. Mubariq Ahmad (FEB UI)
150. DR. Sri Maryati (FEB UNAND)
151. Mulyanto (FEB UNS)
152. Fitri Hastuti (FEB UNPAD)
153. Prof Didik J. Rachbini (INDEF)
154. DR Fithra Faisal (FEB UI)
155. Ciplis G. Qoriah (FEB UNEJ)
156. Feriansyah (FEB Universitas Pertamina)
157. Ris Yuwono Yudo Nugroho (Universitas Trunojoyo)
158. Mirzalina Zaenal (FEB UNHAS)
159. Muhammad Djibril Tajibu (FEB UNHAS)
160. Ahmad Heri Firdaus (INDEF)
161. Prof. Candra Fajri Ananda (FEB UB)
162. Grisvia Agustin (FE UM)
163. Amiluhur Soeroso (STIPRAM)
164. Jahen F. Rezki (FEB UI)
165. Rizal Yaya, PhD (FEB UMY)
166. Albertus Girik Allo (FEB UNIPA)
167. Prof. Ridwan (FEB UNTAD)
168. Muh. Ahlis (FEB UNTAD)
169. Alimuddin Rauf (FEB UNTAD)
170. Retno Fitriani (FEB UNHAS)
171. Riki Relaksana (FEB UNPAD)
172. Titik Anas (FEB UNPAD)
173. Teguh Santoso
174. Wisnu Wibowo (FEB UNAIR)
175. Elfindri (FE UNAND)
176. Achmad Sjafii (FEN UNAIR)
177. Sri Undai Nurbayani (FEB UNHAS)
178. Dyah Titis Kusuma Wardani (FEB UMY)
179. Faiza Husnayeni Nahar (FEB UMY)
180. Susilo Nur Aji Cokro Darsono (FEB UMY)
181. Mufti Alam Adha (Perbankan Syariah UAD)
182. Dwi Santoso Pambudi (Perbankan Syariah UAD)
183. Pribawa E. Pantas (Perbankan Syariah UAD)
184. Priyono P. Prasetya (Perbankan Syariah UAD)
185. Riduwan (Perbankan Syariah UAD)
186. Akhmad Arif Rifan (Perbankan Syariah UAD)
187. Rofiul Wahyudi (Perbankan Syariah UAD)
188. Agus Susetyohadi (Perbankan Syariah UAD)
189. Romi Bhakti Hartarto (FEB UMY)
190. Dini Hariyanti (FEB Usakti)
191. A. Ratna Sari Dewi (FEB UNHAS)
192. Rudy Badrudin (STIE YKPN)
193. Suparmono (STIM YKPN)
194. Arief Ramayandi
195. Lucentezza Napitupulu (FEB UI)
196. Setia Mulyawan (UIN Gunung Jati)
197. Tri Oldy Rotinsulu (FEB UNSRAT)
198. Majang Palupi (FE UII)
199. Prof. Heru Kurnianto Tjahjono (FEB UMY)
200. Diah Setyawati (FEB UMY)
Dukungan masih terus mengalir.
[Dimutakhirkan pada 17 Oktober 2019, pk. 20:52]
Menuju Indonesia Emas
SINOPSIS
Seperempat abad lagi Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Tiga perempat perjalanan berliku-liku telah kita lalui, diwarnai oleh beberapa kali kemunduran dan sempat pula terjerembab ke dalam jurang krisis kecil, medium maupun besar. Indonesia butuh waktu 58 tahun untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah (low income country). Baru pada tahun 2003 Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income). Negara-negara tetangga yang memulai pembangunannya setelah meraih kemerdekaan yang hampir bersamaan dengan Indonesia banyak yang lebih dulu melesat. Korea Selatan dan Singapura sudah meraih status negara berpendapatan tinggi (high income). Sementara itu, Malaysia telah masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle income), sedangkan Thailand dan Filipina mendahului Indonesia keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah.
Berulang kali kita menyia-nyiakan momentum emas. Sejarah selalu saja berulang. Kemelut dan krisis politik membuat gerak pembangunan sempat terhenti atau mundur. Cita-cita kemerdekaan untuk lepas dari belenggu kolonialisme dan penindasan agar demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tertegakkan bermuara pada kehadiran rezim otoritarianisme atau kediktatoran.
Kini kita telah memiliki demokrasi yang jauh lebih sehat. Pemerintahan tidak lagi jatuh-bangun seperti di era demokrasi parlementer. Tidak pula muncul diktator baru, karena jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode disertai dengan mekanisme checks and balances dengan segala kekurangannya. Pergantian pemerintahan berlangsung dengan teratur lewat pemilihan umum lima tahunan. Telah hadir juga Mahkamah yang mengawal konstitusi.
Tantangan kita seperempat abad ke hadapan adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar tidak lagi zig zag atau terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).
Buku ini membahas sejarah perjalanan ekonomi Indonesia sejak merdeka hingga sekarang sebagai bahan pembelajaran berharga untuk meniti perjalanan ke depan. Dari sini kami mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghadang gerak maju dan bagaimana mengatasinya. Yang tak kalah penting ialah bagaimana mendayagunakan potensi bangsa yang tergolong “luar biasa” sebagai negara maritim dengan lapisan tebal penduduk usia produktif serta karunia kekayaan alam yang relatif sangat memadai dan beragam. Tulang punggung untuk menghimpun potensi yang masih berserakan ini adalah Generasi Emas yang niscaya mumpuni mengahadapi segala tantangan di era Revolusi Industri IV dan V nantinya sekalipun.
Buku insya Allah akan diluncurkan pada hari Senin, 21 Oktober 2019, pk.12:00-16:00 di Auditorium Museum Nasional.
Perpu KPK: Kebebasan Tak Datang dari Langit
Daron Acemoglu dan James Robinson, pengarang buku Why Nations Fail yang sangat berpengaruh itu, baru saja menerbitkan buku The Narrow Corridor.
Buku ini bisa membantu kita untuk memahami betapa penting kehadiran Perpu KPK oleh Presiden Jokowi untuk memelihara demokrasi yang sehat dan kehadiran pembangunan inklusif di Tanah Air tercinta.
Partai pemenang Pemilu 2019 hanya memperoleh 19 persen kursi DPR. Sekalipun tiga partai terbesar bergabung membentuk grand coalition, jumlah kursi mereka (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya 42 persen—masih jauh untuk menguasai parlemen.
Sekalipun lanskap kekuatan politik di Indonesia semakin terdispersi, ada kecenderungan oligarki politik menguat. Budaya oposisi belum tumbuh. Kedua kubu dalam Pilpres 2019 cepat mencair dan kerap seia-sekata dalam menyikapi berbagai persoalan. Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Mereka juga sepakat untuk “memperlemah” KPK yang merupakan musuh bersama mereka. Jika Gerindra diakomodasi dalam kabinet mendatang, kekuatan oposisi semakin tak bertaji.
Tak ada kubu penguasa dan oposisi dalam berbagi kekuasaan. Empat dari lima pimpinan BPK yang baru diisi oleh mantan anggota DPR yang gagal berlaga dalam pemilu, dari kedua kubu. Berbeda dengan lima tahun sebelumnya yang mana kubu Prabowo menyapu bersih pimpinan DPR, kali ini mereka sepakat berbagi, juga dalam mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Semua partai yang terwakili di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR.
Pimpinan KPK mendatang telah mereka pilih, yang prosesnya sarat kontroversi. Mereka juga tampaknya sepakat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh jadi bertujuan untuk memperkokoh oligarki.
Tak pelak lagi, pendulum pada peraga di atas berayun ke kiri yang bias ke pengokohan cengkeraman power of the state, sebaliknya power of society cenderung melemah. Garis melengkung atas akan bergeser ke kiri mendekat ke sumbu vertikal. Dengan demikian koridor antara dua garis lengkung melebar, membuat kemampuan bermanuver power of the state kian leluasa.
Akibatnya, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam. Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.
Koridor di antara dua garis lengkung harus dipelihara harus tidak melemah, apalagi jika mengarah ke kanan. Upaya itu semoga akan berhasil jika kita mampu lambat laun mengubah extractive political institutions menjadi inclusive political institutions dan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institution. Setiap rintangan untuk mewujudkannya harus kita enyahkan.
[Diperbarui pada 13 Oktober 2019, pk. 20:10]
Daya Saing Indonesia Turun 5 Peringkat
World Economic Forum (WEF) baru saja merilis publikasi tahunannya berjudul “The Global Competitiveness Report 2019” yang berisi senarai indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) 141 negara. Peringkat pertama diraih oleh Singapura yang menggantikan posisi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam turun ke peringkat kedua akibat perang dagang AS dengan China yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari kemungkinan skor tertinggi 100, Singapura memperoleh skor 84,8 pada 2019, naik dari 83,5 pada tahun 2018. Sebaliknya, skor Amerika Serikat turun dari 85,6 menjadi 83,7.
Kabar kurang menggembirakan bagi Indonesia yang turun lima peringkat dari ke-45 tahun 2018 menjadi ke-50 tahun 2019. Penurunan peringkat yang cukup tajam ini disertai dengan penurunan skor, dari 64,9 menjadi 64,6. Berarti penurunan peringkat Indonesia bukan hanya karena negara-negara lain mengalami kenaikan skor melainkan juga karena skor daya saing Indonesia memburuk.
Peraga di atas hanya menampilkan ASEAN-6 dan BRICS. Di antara ASEAN-6, hanya Indonesia dan Filipina yang mengalami penurunan skor, sementara itu India adalah satu-satunya negara BRICS yang mengalami penurunan skor, mengakibatkan posisi India merosot 10 peringkat.
Malaysia dan Thailand sama-sama mengalami penurunan dua peringkat, namun skor kedua negara mengalami kenaikan. Berarti ada negara-negara yang sebelumnya di bawah mereka menikmati perbaikan skor daya saing yang lebih cepat. Dengan kata lain, peningkatan skor tidak otomatis meningkatkan peringkat. Laju kecepatan perbaikan juga turut menentukan kenaikan peringkat.
GCI merupakan indikator komposit dari 103 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar. Skor terburuk Indonesia dialami oleh pilar ke-12 (innovation capability) yang hanya 37,7 dari skor tertinggi 100. Terburuk kedua adalah pilar ke-3 (ICT adoption), lalu pilar ke-8 (labor market), pilar pertama (institutions), dan pilar ke-7 (product market).
Pada pilar pertama, ada komponen atau indikator “transparency” yang hanya memiliki nilai sangat rendah, yaitu 38,0.
Pilar dengan skor tertinggi adalah “macroeconomic stability” (pilar ke-4). Sayangnya skor yang sangat tinggi (90) untuk stabilitas makroekonomi–yang merupakan prasyarat penting pertumbuhan ekonomi berkelanjutan–belum dapat dijadikan modal untuk mengerek daya saing, sehingga di ASEAN-6 Indonesia hanya lebih baik ketimbang Filipina dan Vietnam. Perbaikan di Indonesia perlu diakselerasikan agar tidak disusul oleh Vietnam yang belakangan ini menunjukkan perbaikan pesat di berbagai bidang.
Oligarki, Ketimpangan, dan Korupsi
Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk.
Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.
Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada tahun 2017. Posisi Indonesia tahun 2018 terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India.
Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia setelah Thailand, Turki, Amerika Serikat, Rusia, dan India.
Dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk.
Sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 20107 menjadi ke-8 pada 2014 dan ke-7 pada 2016.
Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik.
Jika KPK lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi kian rapuh. Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen.
Oligarki yang semkin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.
Sekarang, tiada pilhan kecuali Presiden keluarkan Perpu agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka. Tanpa Perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam.
[Diperbarui pada 6 Oktober, pk. 22:53]
Mafia Migas
Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja mengumumkan satu tersangka pada pertengahan September 2019. Apa yang sebenarnya dimuat dalam laporan itu hingga memakan waktu 4 tahun bagi KPK untuk menentukan tersangkanya? Apakah para mafia migas ini sudah merugikan negara? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri terkait hal ini pada Rayestu! Selain itu, Asumsi Bersuara juga membahas kondisi perekonomian Indonesia dari kacamata sang ekonom senior.
Ekonomi Politik Korupsi
Hari ini (30/9), Indef akan menggelar diskusi bertajuk “Ekonomi Politik Korupsi” di Restoran Rantang Ibu, ITS Tower, Jl. Raya Pasar Minggu No. 18.
Bahan yang saya siapkan bisa dilihat di sini: https://faisalbasri01.files.wordpress.com/2019/09/indef-ekonomi_politik_korupsi-300919.pd
Tiga powerpoint pertama (setelah judul) bersumber dari: Antonio Merlo, Political Economy and Policy Analysis, London: Routledge, 2019: 2-4.
Sisi Lain dari Pak Habibie
Nun jauh di sini, Edinburgh, saya hanya bisa berdoa semoga segala amal ibadah Pak Habibie diterima Allah SWT. Karyanya untuk Bangsa Indonesia sungguh luar biasa, tak ada tandingannya, mengalir ke segala penjuru, tak lekang oleh waktu.
Pak Habibie tidak berjarak dengan siapa pun. Banyak orang memandang Pak Habibie berseteru dengan Pak Widjojo, sampai-sampai diadu: Habibienomics vs. Widjojonomics. Cara pandang boleh saja berbeda, tetapi kedua sosok ini saling menghormati. Pak Widjojo adalah orang pertama yang selalu didatangi Pak Habibie ketika Iedul Fitri. Masih mengenakan sarung, selepas shalat Ied di Masjid Istiqlal, Pak Habibie langsung mengunjungi Pak Widjojo di kediamannya. Ketika mengantar jenazah Pak Widjojo ke pemakaman, Pak Habibie berada di bus yang sama dengan keluarga Pak Widjojo seraya memberikan wejangan kepada anak-cucu. Kehangatan hubungan keduanya diceritakan kepada saya langsung oleh putri sulung Pak Widjojo, dr. Widjajalaksmi Kusumaningsih. Kisah lengkapnya bisa dibaca dalam buku Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016.
Saya terakhir berjumpa dengan Pak Habibie di Hamburg beberapa tahun silam pada acara seminar yang digelar oleh PPI Hamburg. Kala itu Pak Habibie kurang sehat, tekanan darahnya sedang tinggi. Namun ia memaksakan diri untuk datang. Darah tingginya seketika menjinak kala berjumpa dengan ratusan mahasiswa, yang amat ia harapkan menjadi generasi emas mewujudkan Indonesia maju. Sekitar dua jam ia memberikan nasihat dan pesan tentang bagaimana membangun Indonesia agar maju. Wajahnya memerah, tatapan matanya menyemburkan bara api, dan suaranya menggelegar dari awal hingga akhir. Selesai memberikan pidato kunci, Pak Habibie tidak langsung pulang, melainkan ikut santap siang bersama. Tak ada tanda-tanda kelelahan pada dirinya. Senyum dan lambayan tangan Pak Habibie mengiringi perpisahan hari itu. Pak Habibie meningglakan kami untuk kembali ke kediamannya di pinggiran kota Hamburg.
Ketika Pak Habibie masih menjabat sebagai Presiden, Mabes Polri melayangkan surat panggilan berisi tuduhan bahwa saya menghina Presiden. Saya memenuhi panggilan. Saya berhadapan dengan seorang polisi berpangkat setara kolonel dan seorang juru ketik.
Untuk memperlancar dan mempercepat proses, saya menawarkan untuk mengetik sendiri jawaban-jawaban yang diajukan. Pak “kolonel” mengizinkan. Tak sampai dua jam semua pertanyaan telah terjawab.
Saya yakin sepenuhnya bukan Presiden Habibie yang melaporkan saya ke Mabes Polri. Kasus tuduhan pengginaan terhadap Presiden tak berlanjut. Tak ada rasa dendam sejumput pun atas kejadian itu.
Selamat jalan Pak Habibie. Generasi emas yang engkau gembleng telah mulai merekah, siap mengantarkan Indonesia ke gerbang kemajuan berkeadilan.
