Ironi Negara Maritim


Dua pertiga lebih wilayah Republik Indonesia berupa air (laut dan sungai). Namun, 91 persen pergerakan barang menggunakan angkutan darat. Ditambah dengan lewat angkutan penyeberangan (0,99 persen) dan angkutan kereta api (0,70 persen), keseluruhan angkutan berbasis darat mencapai 93 persen. Porsi angkutan udara hanya 0,55 persen. Selebihnya lewat angkutan laut (7,1 persen) dan angkutan sungai (0,01 persen).

Tak heran jika logistics costs di Indonesia sangat mahal, mencapai 27 persen dari produk domestic bruto (PDB). Bandingkan dengan Malaysia sebesar 13 persen PDB, Thailand sebesar 20 persen PDB, dan Vietnam sebesar 25 persen PDB. Di kawasan ASEAN, Singapura yang paling murah (8 persen PDB). Singapura mengalahkan Amerika Serikat (9,9 persen PDB) dan Jepang (10,6 persen PDB). Lihat Center of Logistics and Supply Chain Studies ITB, Asosiasi Logistik Indonesia, Panteia/NIA, dan The World Bank, State of Logistics Indonesia 2013.

Ukuran lain yang lazim dipakai untuk membandingkan perbandingan kinerja logistik antarnegara adalah Logistics Performance Index (LPI). Walaupun telah menunjukkan perbaikan dalam skor dan ranking sejak 2012, tetap saja Indonesia tidak bisa mengejar ketertinggalannya dari Negara-negara di atas. Bahkan Indonesia telah disusul oleh Vietnam.

lpi_indonesia

lpi

Komponen terbesar dari ongkos logistik adalah ongkos persediaan (inventory). Akibat sistem logistik yang buruk, perusahaan harus menumpuk inventori lebih banyak, tidak bias menerapkan just in time inventory system. Betapa banyak uang “mati” atau terpendam di gudang. Biaya bunga bank yang relatif tinggi semakin membebani.

Komponen kedua terbesar adalah ongkos angkut, karena bagaimanapun ongkos angkut barang lewat darat jauh lebih mahal daripada ongkos angkut lewat laut dan sungai. Semakin jauh jarak tempuh kian besar pula ongkos angkut lewat darat.

Jika dalam jangka menengah angkutan barang lewat laut bisa meningkat hingga 50 persen dari keseluruhan angkutan barang, dapat dibayangkan pengaruhnya terhadap perekonomian. Bahkan, sangat mudah membayangkan pembenahan angkutan laut bakal menjadi pengakselerasi pertumbuhan dan daya saing perekonomian nasional.

Yang lebih penting lagi, perekonomian domestic bakal lebih terintegrasi. Kalau sudah begitu, tak perlu lagi muncul kekhawatiran berlebihan kita bakal tersungkur memasuki Masyarakat ASEAN.

Indonesia Masih Berutang ke IMF?


Pada publikasi Statistik Utang Luar negeri Indonesia edisi April 2015 tercantum utang Indonesia kepada IMF pada akhir Februari 2015 sebesar 2,8 miliar dollar AS.

Kalau kita membuka laman http://www.imf.org,[1] tampak credit outstanding IMF untuk Indonesia yang terakhir sebesar SDR5,462,200,004 per Desember 2005. Setahun kemudian (Desember 2006) sudah nol. Memang Indonesia telah melunasi seluruh utang ke IMF pada Oktober 2006. Utang kepada IMF itu untuk mengatasi krisis tahun 1998.

[SDR = special drawing right] adalah instrument IMF untuk menambah likuiditas dunia. Bisa dikatakan mata uang maya, karena secara fisik tidak ada, tidak diperjualbelikan di pasar uang. Kurs SDR mengacu pada pergerakan mata uang utama dunia, yaitu dollar AS, Yen Jepang, Euro, dan pounsterling Inggis.]

Adapun posisi keuangan Indonesia di IMF,[2] tercantum kuota Indonesia sebesar SDR 2,079.30. Jika dikalikan dengan kurs kemarin (27/4/2015), nilai itu setara dengan 2,89 miliar dollar AS, hampir sama dengan data utang Indonesia kepada IMF di dalam Statistik Utang Luar Negeri. Perbedaan kecil ini boleh jadi disebabkan oleh waktu perbedaan pencatatan sehingga kursnya juga berbeda.

Ada pula kewajiban Indonesia sebagai anggota untuk membayar semacam charges. Jadwal pembayaran untuk tahun 2015 sebagai berikut:

30 April berupa SDR assessments sebesar SDR13,325

1 Mei berupa net SDR charges sebesar SDR26,748

1 Agustus berupa net SDR charges sebesar SDR27,644

1 November berupa net SDR charges sebesar SDR27,644.

Jadi, pembayaran total sampai akhir tahun 2015 berjumlah SDR95,4 ribu. Sangat kecil, tak sampai SDR100 ribu atau 132,4 ribu dollar AS atau Rp 1,7 miliar. Jelas, ini pun bukan utang.

Kesimpulan: Indonesia tidak memiliki utang atau tunggakan kepada IMF seperti yang pernah kita alami untuk mengatasi krisis. Bukan pula menarik cadangan devisa kita yang ditempatkan di IMF untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Juga bukan seperti utang Yunani kepada IMF sebagai dana bailout.

Perlu dicatat, nilai cadangan devisa yang bisa kita lihat di laman BI halaman muka (www.bi.go.id) meliputi juga cadangan devisa dalam bentuk SDR (special drawing right) dan emas yang ditempatkan di IMF.

Per akhir Maret 2015, cadangan devisa resmi (official reserve assets) kita berjumlah 111,553.65 juta dollar AS, terdiri dari:

– 105,369.44 dollar AS berupa foreign currency reserves

– 201.30 dollar AS berupa IMF reserve position in the Fund

– 2,436.47 dollar AS berupa SDR

– 2,975.46 berupa emas (gold)

– 570.99 berupa other reserves assets.

Semoga lebih jelas duduk perkaranya.

[1] http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=440&date1key=2015-03-31&category=EXC

[2] (http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=440&date1key=2015-03-31)

Financial Inclusion Index Indonesia Masih Sangat Rendah


Jumlah orang dewasa di Indonesia yang memiliki akun di bank atau lembaga keuangan lainnya masih relatif sangat sedikit. Pada tahun 2011 hanya 19,6 persen. Pada tahun 2014 jumlahnya meningkat pesat menjadi 36,1 persen. Peningkatan ini terbantu oleh definisi yang lebih luas dengan memasukkan mobile account.

Penetrasi telepon genggam yang sangat tinggi dan tersebar sampai ke pelosok negeri, nyaris 100 persen, membuat pelayanan perbankan dapat merambah luas, jauh melampaui jumlah kantor bank umum yang hanya 18.114 dan bank perkreditan rakyat sebanyak 4.656 (per Oktober 2013).

Namun, financial inclusion index Indonesia masih tergolong sangat rendah jika dibandingkan dengan rerata Negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang pada tahun 2014 sudah mencapai 69 persen. Yang tertinggi adalah Singapura (98,2 persen), disusul oleh Malaysia (80,7 persen), China (78,9 persen), dan Thailand (78,1 persen). Negara yang tergabung dalam BRICS (Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan) seluruhnya memiliki indeks yang juga jauh lebih tinggi dari Indonesia.

Indonesia hanya unggul dibandingkan dengan Gilipina, Vietnam, dan Kamboja.

Penetrasi lembaga keuangan bias meningkat pesat jika bisa memanfaatkan teknologi komunikasi. Jumlah kantor cabang bank diperkirakan tidak bisa bertambah secara signifikan dalam jangka dekat dan menengah.

 fininclusionindex

Petral Bubar Jadi Berita Besar: Ada Apa?


Sejarah Petral

Pada 1969, Pertamina dan satu “interest group” Amerika Serikat mendirikan Perta Group dengan tujuan memasarkan minyak mentah dan produk minyak Pertamina di pasar Amerika Serikat. Perta Group—yang memulai kegiatan perdagangan minyak pada tahun 1972—terdiri dari Perta Oil Marketing Corporation Limited, perusahaan yang mencatatkan diri di Bahama dan berkantor di Hongkong, dan Perta Oil Marketing Corporation, perusahaan California yang menjalankan aktivitas keseharian di Amerika Serikat.

Pada tahun 1978 terjadi reorganisasi besar-besaran. Perusahaan yang berbasis di Bahama digantikan dengan Perta Oil Marketing Limited, perusahaan yang berbasis di Wanchai, Hong Kong. Pada September 1998, Pertamina mengambil alih seluruh saham Perta Group. Pada Maret 2001, perusahaan berubah nama menjadi Pertamina Energy Trading Limited (PETRAL) yang berperan sebagai trading and marketing arm Pertamina di pasar internasional.[1]

Petral mendirikan anak perusahaan berbadan hukum dan berkedudukan di Singapura bernama Pertamina Energy Services Pte Limited (PES) pada tahun 1992 yang mengemban tugas melakukan perdagangan minyak mentah, produk minyak, dan petrokimia.[2]

Pembentukan dan operasional Petra Group pada awalnya lebih diarahkan untuk pemasaran minyak bumi mengingat di masa itu Indonesia merupakan pengekspor netto (net exporter) minyak bumi dan masih menjadi anggota OPEC. Peranan minyak bumi juga masih sangat dominan baik sebagai sumber penerimaan devisa maupun sebagai sumber penerimaan negara dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pembentukan dan operasional Perta Group tidak terlepas dari kepentingan elit penguasa Orde Baru untuk meraup rente dari ekspor minyak bumi. Operasional Perta Group praktis hanya sebagai “agen penjualan” minyak mentah Indonesia. Proses pemburuan rente dari penjualan minyak tersebut melalui keikutsertaan kroni penguasa dalam kepemilikan Perta Group.

 

Petral Hendak Dibubarkan

Beberapa hari terakhir heboh pemberitaan soal rencana pembubaran Petral.[3] Ada yang ganjil dalam pemberitaan itu. Pertama, urusan kecil begini hendak diserahkan kepada Presiden. Pembubaran Petral yang berbasis di Hongkong memang sudah lama tidak melakukan aktivitas pengadaan minyak secara langsung karena sudah diserahkan sepenuhnya ke anak perusahaannya yang bermarkas di Singapura (PES). Praktis pekerjaan Petral sebatas administasi dan konsolidasi laporan keuangan yang bisa dilakukan oleh segelintir orang, tak lebih dari 5 orang staf. Serahkan saya sepenuhnya kepada Pertamina untuk melikuidasi Petral. Tugas itu bisa diserahkan kepada firma hokum lokal di Hongkong. Buat apa Presiden diminta untuk memutuskan atau menerima laporan sekalipun.[4] Bukankah mafia migas bercokol dalam pengadaan migas yang dilakukan oleh PES yang berkantor di Singapura? Apa susahnya menyelesaikan nasib segelintir pegawai di Petral? Apakah harus dicampuri oleh Menteri BUMN? Buat apa pula mengurusi pengalihan aset Petral ke PES? Semua konsekuensi dari penutupan Petral cukup ditangani Pertamina.

Kedua, mengapa mengaitkan pembubaran Petral dengan pengalihan pengadaan minyak dari PES ke Integrated Supply Chain (ISC) Pertamina? Bukankah kedua persoalan ini tidak saling berkaitan? Penutupan Petral tidak ada urusannya dengan efisiensi pengadaan minyak. Yang dituntut adalah bagaimana membasmi mafia migas di seputar operasi PES. Mafia migas tidak bercokol di Petral.

Karena itu, Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) merekomendasikan pengadaan minyak dialihkan dari PES ke ISC. Rekomendasi TRTKM sudah dilaksanakan bertahap dan mulai 1 Juli 2015 pengadaan minyak sepenuhnya dilaksanakan oleh ISC. PES diarahkan menjadi perusahaan dagang minyak (oil trading company) yang profesional. Bisa saja PES dibubarkan untuk menutup sejarah kelam Perta Group dan Petral lantas dibuat perusahaan dagang baru. Bagaimanapun, Indonesia membutuhkan perusahaan dagang migas karena di masa mendatang kegiatan usaha di hilir bakal jauh lebih besar ketimbang usaha di hulu. Volume impor dan ekspor minyak sudah lebih besar dari volume produksi dan kesenjangannya akan kian melebar dari waktu ke waktu mendatang.

Mengapa yang diributkan adalah yang tetek-bengek seperti ini? Dunia migas kita semakin suram. Yang suram di masa lalu sampai sekarang belum berhasil kita sibakkan penyebab dan para pelakunya. Sampai sekarang belum ada tanda-tanda pengadaan minyak yang ganjil bakal diinvestigasi tuntas lewat audit forensik.[5] Mengapa audit forensik pengadaan minyak sekitar 10 juta kiloliter untuk Januari-Juni 2015 yang ditutup kontraknya pada Desember tahun lalu tak diinvestagasi segera. Pertamina sudah secara gambling mengakui telah berhasil menekan ongkos pengadaan minyak sebesar lebih dari 20 juta dollar AS dalam dua bulan terakhir. Kalau kontrak itu ada keganjilan, bukankah bisa dibatalkan sehingga bisa menekan kerugian Pertamina dalam menjual BBM jenis premium?

 

[1] Berdasarkan informasi dari hongkongcompanylist.com yang diunduh pada 25 April 2015 pk.21:00, tanggal registrasi Pertamina Energy Trading Limited adalah pada 5 Maret 1976. Setelah itu tercatat dua kali berganti nama, yaitu menjadi Perta Oil Marketing Limited pada 19 Agustus 1986 dan Pertamina Energy Trading Limited pada 12 Februari 2001.

[2] Bagian sejarah ini merupakan penambahan dari yang tercantum dalam Rekomendari Tim Reformasi Tata Kelola Migas tentang Keberadaan Petral yang dipaparkan kepada publik pada 30 Desember 2014.

[3] “Petral Dibubarkan, Menteri Rini Kaji Nasib Karyawannya,” tempo.co, 24 April (http://tempo.co/s/1660598); “Keputusan Pembubaran Petral Ada di Tangan Presiden,” KATADATA News, 24 April 2015 (https://shar.es/1pGgOC); “Pertamina Bersiap Bubarkan Petral, Kompas, 23 April 2015, hal. 1; “Audit Pengadaan Minyak Mentah,” Kompas, 24 April 2015, hal. 17.

[4] Memang semasa kampanye, Jokowi melontarkan keinginannya membubarkan Petral karena dipandang sebagai sarang mafia migas. Mungkin waktu itu Presiden belum memiliki Informasi lengkap dan belum mengetahui sejarah kehadiran Petral.

[5] Mengapa kontrak dilakukan untuk enam bulan ke depan, padahal kebiasaan Petral melakukan kontrak hanya untuk tiga bulan. Kontrak pengadaan minyak dengan masa enam bulan baru dilakukan Petral pada tahun 2014 yang merupakan tahun pemilu.

Audit Pengadaan Minyak Mentah


ekonomi > sektor riil > Audit Pengadaan Minyak Mentah

Audit Pengadaan Minyak Mentah

PES Harus Bisa Mencari Pasar

JAKARTA, KOMPAS — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Faisal Basri menyarankan agar dilakukan audit forensik terhadap seluruh proses pengadaan bahan bakar minyak dan minyak mentah. Selama ini, pengadaan tersebut dilakukan oleh Pertamina Energy Services.

Perusahaan ini merupakan anak usaha Pertamina Energy Trading Ltd atau Petral. Audit tersebut penting menyusul rencana pembubaran Petral oleh PT Pertamina (Persero).

Faisal mengatakan, pihaknya pernah merekomendasikan audit forensik tersebut kepada pemerintah beberapa waktu lalu. Ia menduga ada ketidakefisienan dalam hal pengadaan bahan bakar minyak (BBM) dan minyak mentah selama ini. Hanya saja, katanya, timnya belum melihat rekomendasi tersebut dilaksanakan.

“Tim kami menduga ada proses pengadaan BBM dan minyak mentah yang tak lazim. Misalnya, biasanya pembelian BBM dan minyak mentah kontraknya paling lama adalah tiga bulan. Namun, saat ramai dibicarakan pengambilalihan pengadaan oleh Integrated Supply Chain (ISC), kontraknya diubah menjadi enam bulan. Itu yang perlu diaudit,” kata Faisal, Kamis (23/4), di Jakarta.

“Supaya tak ada lagi mafia-mafia baru yang bermunculan di dunia migas. Hasil audit itu nanti bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita,” ucap Faisal.

Mengenai pengambilalihan tender pengadaan BBM dan minyak mentah oleh ISC, sebuah divisi usaha Pertamina, menurut Faisal, langkah itu sudah tepat. Artinya, Pertamina Energy Services (PES) murni menjadi sebuah perusahaan perdagangan migas.

“Hanya saja, tetap diperlukan akuntabilitas dan penegakan transparansi di tubuh ISC,” ucap Faisal.

Faisal sekaligus berharap PES tumbuh menjadi perusahaan dagang yang besar. Jika sebelumnya hanya sekadar menjadi agen pembelian, PES harus punya kemampuan fasilitas penyimpanan, pencampuran, dan lincah dalam hal jual beli.

Secara terpisah, Vice President Corporate Communication Pertamina Wianda Pusponegoro tidak menjawab langsung saat ditanya kelanjutan rekomendasi untuk dilakukan audit forensik seperti yang diusulkan Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi.

Menurut Wianda, seluruh pengadaan BBM dan minyak mentah kini sudah berada di tangan ISC. Harapannya adalah timbul efisiensi dari pemasok yang lebih beragam sehingga tercipta harga dan produk yang lebih kompetitif.

“PES telah berubah fungsi dari pengadaan untuk Pertamina menjadi perusahaan dagang yang harus mampu mencari pasar di luar Pertamina,” kata Wianda.

Berdayagunakan ISC

Wakil Ketua Komisi VII DPR Satya Widya Yudha mengatakan, Pertamina sebaiknya memberdayakan secara optimal peran ISC. Tak hanya berperan dalam hal pengadaan BBM dan minyak mentah, ISC bisa dioptimalkan sekaligus sebagai perusahaan trading migas.

“Tidak perlu lagi perusahaan trading yang menjadi perpanjangan tangan Pertamina. Cukup semua dilakukan ISC agar lebih efisien,” kata Satya.

Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati mengatakan, seharusnya harga Pertalite yang akan diluncurkan awal Mei lebih murah dibanding Premium. “Apabila harga Pertalite lebih mahal, harus dicurigai adanya permainan,” katanya.

Dia menjelaskan, selama ini diributkan permainan terhadap premium oktan 88. Pemerintah terpaksa hanya mengimpor premium beroktan 88 dari Singapura, karena hanya Singapura yang memiliki teknologi penurunan oktan 90 ke 88. Pemerintah harus membayar lebih untuk penurunan ini. (APO/ARN)

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 24 April 2015, di halaman 17 dengan judul “Audit Pengadaan Minyak Mentah”.

Kerja Pemerintah Kurang Efektif


KOMPAS, 24 April 2015, hal. 1

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla sudah berjalan enam bulan. Sejauh ini, kerja pemerintah belum efektif. Tekanan yang semakin berat di sektor riil salah satu indikasinya. Persoalan kelembagaan ditengarai sebagai salah satu penyebabnya.

Demikian kegelisahan yang mengemuka dalam diskusi terbatas yang digelar harian Kompas di Jakarta, Kamis (23/4). Diskusi bertema “Bagaimana agar Target Pertumbuhan Ekonomi 2015 Tercapai?” itu dipandu Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (UI) Jakarta Rhenald Kasali.

Ada tujuh pembicara yang hadir. Mereka adalah Bambang Kesowo (Menteri Sekretaris Negara periode Agustus 2001-Oktober 2004), Faisal Basri (ekonom UI), Burhanuddin Abdullah (Menteri Koordinator Perekonomian periode Juni-Agustus 2001 dan Gubernur Bank Indonesia periode Mei 2003-Mei 2008), Destry Damayanti (Direktur Eksekutif Mandiri Institute), Anton Gunawan (ekonom UI), Bungaran Saragih (Menteri Pertanian periode Agustus 2000-Oktober 2004), dan Ade Sudrajat (Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia).

Dari aspek ekonomi, kinerja pembangunan ekonomi pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dianggap belum menunjukkan tanda-tanda yang membuat publik optimistis. Sebaliknya, persepsinya justru negatif.

Janji-janji yang sebelumnya disampaikan dalam kampanye Pemilihan Presiden-Wakil Presiden 2014 tak kunjung dirasakan masyarakat. Beberapa langkah justru dianggap melanggar janji, misalnya postur pemerintahan yang tak ramping dan tak efisien serta pengisian jabatan publik yang dianggap transaksional.

Panelis diskusi juga menilai, penetapan beberapa target dinilai tak rasional. “Misalnya, target pajak yang naik hampir 39 persen tahun ini serta target ekspor meningkat 300 persen pada 2019,” kata Faisal.

Pada saat yang sama, sektor keuangan rentan. Kepemilikan asing atas surat utang negara mencapai lebih dari 40 persen pada akhir Februari hingga awal Maret 2015.

“Sampai saat ini belum ada satu peta jalan tentang pendalaman keuangan di antara pemangku kepentingan sektor keuangan yang tergabung dalam Forum Koordinasi Stabilitas Sistem Keuangan,” ujar Destry.

Padahal, penguatan sektor keuangan menjadi krusial saat tekanan eksternal menguat dalam beberapa waktu terakhir. Apalagi, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, sektor keuangan juga harus diperdalam.

Adapun di sektor riil, bukannya perbaikan yang dirasakan, melainkan tekanan yang kian berat karena daya saing domestik rendah. Sejumlah kebijakan sektoral justru memberatkan pelaku usaha. Salah satu akibatnya, produksi domestik kian marjinal di pasar dalam negeri. Di Pasar Tanah Abang, Jakarta, produsen domestik hanya menyumbang 3 persen dari total barang yang dijual. Sisanya produk impor. Sektor pertanian yang menjadi prioritas pemerintah pun belum menunjukkan perbaikan.

Tahun ini, pemerintah memiliki momentum untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi setelah tiga tahun terakhir melambat. Untuk itu, penyempurnaan kelembagaan menjadi langkah mutlak yang mesti dilakukan secepatnya. Jika penyempurnaan kelembagaan diabaikan, momentum yang dimiliki Indonesia kembali sia-sia. (LAS/APO)

Matematika Beras


Berdasarkan data BPS, produksi padi tahun 2014 sebanyak 70,83 juta ton gabah kering giling (GKG), turun sebesar 0,45 juta ton (0,63%) dibandingkan tahun 2013.

Program pemerintah untuk membangun bendungan, pencetakan 1 juta hektar sawah baru, dan saluran irigasi barumembutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga akan berdampak pada peningkatan produksi beras paling cepat tiga tahun ke depan.

Sementara itu konsumsi beras terus mengalami peningkatan.

Sejak tahun 2000 hingga 2013 Indonesia selalu mengimpor beras. Dengan rincian sebagaiman terlihat pada peraga berikut.

berasBerdasarkan informasi di atas, tampaknya mustahil jika impor tiba-tiba dihentikan. Jika dihentikan otomatis harga beras naik, dengan asumsi stok beras Bulog tak mengalami perubahan.

Kalau memang dibutuhkan impor untuk menjaga stabilisasi harga beras, sebaiknya perencanaan impor lebih baik. Jangan mengimpor saat pasar mengetahui kita kekurangan pasokan (shortage) sehingga terjadi lonjakan harga di pasar internasional. Impor bisa dilakukan secara bertahap sehingga tidak terjadi lonjakan harga.

Bulog perlu mengefektifkan pengadaan (pembelian) beras di masa panen untuk menjaga harga gabah kering giling (GKK) tidak anjlok. Masalahnya, petani bias menjual gabah dengan harga di atas harga patokan yang ditetapkan pemerintah, sehingga Bulog terkendala membeli gabah kering langsung dari petani. Muncul pertanyaan: apakah harga yang ditetapkan pemerintah terlalu rendah?

Agaknya mendesak untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh. Salah satu kuncinya adalah pemutakhiran data secara berkala sehingga perencanaan operasi pasar lebih baik/lebih efektif.

Kenaikan harga beras di tingkat konsumen dalam empat tahun terakhir sekitar 70%, jauh lebih tinggi ketimbang kenaikan harga gabah kering yang hanya naik sekitar 30%. Kenyataan ini menunjukkan kenaikan harga beras lebih banyak dinikmati pedagang ketimbang petani. Oleh karena itu perlu membenahi mata rantai perdagangan beras.

Dinamika Perekonomian Indonesia di Tengah Turbulensi Perekonomian Global: Peluang dan Tantangan bagi Perekonomian Sumatera Selatan


Catatan: Berapa bagian dari naskah  ini sebagian sudah dimuat dalam dua tulisan sebelumnya bertajuk “Seberapa Tangguh Indonesia Menghadapi Potensi Krisis,” “Tak Bisa Melangkah Mundur,” dan “Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia.” Tulisan ini mengalami perbaikan dari naskah yang dibacakan pada Orasi Wisuda Universitas Sjakhyakirti Palembang, 18 April 2015.

***

DINAMIKA PEREKONOMIAN INDONESIA DI TENGAH TURBULENSI PEREKONOMIAN GLOBAL: PELUANG DAN TANTANGAN BAGI PEREKONOMIAN SUMATERA SELATAN[1]

(Faisal Basri)[2]

Hari-hari belakangan ini kita kerap membaca di media massa kekhawatiran tentang pelemahan nilai tukar rupiah. Pada minggu kedua Maret 2015 nilai tukar rupiah menembus Rp 13.000 per dollar AS. Titik terendah pasca krisis tahun 1998 terjadi pada 16 Maret 2015, yaitu Rp 13.237 per dollar AS. Kemarin (Jumat 17 April 2015), kurs tengah Bank Indonesia tercatat Rp 12.863 per dollar AS. Pelemahan rupiah sebenarnya sudah cukup lama terjadi, yakni sejak Agustus 2011. Lihat Peraga 1.

Sejak awal Januari 2015, tidak hanya rupiah yang mengalami pelemahan, melainkan hampir semua mata uang dunia. Tercatat setidaknya rupiah menguat terhadap Euro, dollar kanada dollar Austrlia, dan ringgit Malaysia. Lihat Peraga 1a.

1] Naskah yang dipersiapkan untuk Orasi Ilmiah Wisuda Universitas Sjakyakirti, Palembang, 18 April 2015.

[2] Dosen pada Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan Universitas Tanjung Pura.

1

1a

Kita pun menyaksikan dan langsung merasakan dampak dari volatilitas harga minyak dan komiditas lainnya. Sejak akhir tahun 2014, harga minyak mentah meluncur turun hingga mencapai titik terendah pada Januari 2015. Pemerintah Indonesia di bawah pemerintahan baru mengubah kebijakan subsidi minyak secara drastis sehingga kini kita dihadapkan pada harga bahan bakar minyak yang kian kerap berubah. Lihat Peraga 2.

2
Kedua contoh itu menyadarkan kita betapa lingkungan internasional sangat peka terhadap perkembangan ekonomi nasional dan tentu saja dunia usaha. Padahal, perubahan tidak sebatas kedua hal itu. Perubahan telah merambah hampir segenap aspek kehidupan. Oleh karena itu, mau tak mau kita harus kian memahami dinamika lingkungan global, tidak hanya di bidang ekonomi, tetapi juga sosial dan geopolitik.

Pergeseran Kekuatan Ekonomi Dunia

Hingga paruh pertama tahun 1990-an, produk domestik bruto (PDB) riil Benua Eropa dan Benua Amerika masih lebih besar ketimbang Benua Asia. Namun, pertumbuhan pesat yang berkelanjutan di negara-negara Asia pasca Perang Dunia II—seraya negara-negara Eropa dan Amerika cenderung mengalami perlambatan pertumbuhan—membuat pangsa Asia terus naik sampai akhirnya mengalahkan Eropa pada pertengahan 1990-an dan melampaui Amerika pada awal tahun 2000-an. Kini, kekuatan Asia telah jauh melampaui Eropa maupun Amerika, masing-masing sekitar 45 persen, 23 persen, dan 27 persen. Peranan Benua Afrika praktis tidak mengalami perubahan dalam setengah abad terakhir, hanya sekitar 5 persen. Lihat Peraga 3.

3

Berdasarkan PDB menurut paritas daya beli (Gross Domestic Product/GDP based on purchasing power parity/PPP) tahun 2013 versi Bank Dunia, empat negara Asia bertengger di jajaran sepuluh besar dunia, masing-masing China di posisi ke-2, India dan Jepang di posisi ke-3 dan ke-4, serta Indonesia di urutan ke-9. Benua Amerika hanya diwakili oleh dua negara yaitu Amerika Serikat di posisi puncak dan Brazil ke-7. Sisanya adalah empat negara Eropa, yaitu Jerman (ke-5), Rusia (ke-6), serta Prancis (ke-8) dan Inggris (ke-10). Pada tahun 2014, China menyusul Amerika Serikat sehingga berada di posisi puncak, sedangkan Indonesia naik satu peringkat (ke-8) menyusul Prancis. Lihat Peraga 4.

4

Asia juga unggul sebagai negara pengekspor. Dari 30 top exporters dunia, Asia menempatkan sepuluh negara. China lagi-lagi menjadi jawaranya. Posisi puncak sudah dinikmati China sejak tahun 2009, menggantikan posisi Jerman yang selama bertahun-tahun selalu di posisi pertama. Sembilan negara Asia lainnya adalah Jepang (ke-4), Korea (ke-7), Hong Kong (ke-9), Singapura (ke-14), India (ke-19), Taiwan (ke-20), Thailand (ke-24), Malaysia (ke-25), dan Indonesia (ke-27). Posisi Indonesia tahun 2013 naik empat peringkat dari tahun 2008. Kesepuluh negara Asia itu menguasai 30,2 persen ekspor dunia pada tahun 2013, meningkat dari 26,7 persen pada tahun 2008. Lihat Peraga 5.

5

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi, bahkan tertinggi di dunia serta keterbukaan kebanyakan negara Asia membuat impor mereka pun naik pesat. Semua kawasan di dunia semakin membidik pasar Asia yang menjanjikan. Impor Asia meningkat dari 26,4 persen pada tahun 2008 menjadi 32,2 persen pada tahun 2013. Lihat Peraga 6.

6

Tak heran jika Asia-Pasifik menjadi mesin utama perdagangan dunia. Perdagangan Trans-Pasifik tumbuh pesat mengalahkan perdagangan Trans-Atlantik. Hal ini antara lain terlihat dari nilai perdagangan antara Amerika Serikat dengan Asia-Pasifik yang sejak tahun 1980-an telah melampaui perdagangan Amerika Serikat dengan Eropa. Lihat Peraga 7. Tidak berlebihan muncul julukan abad ini merupakan “Abad Asia”.

7

Tak pelak lagi, Asia semakin solid sebagai kesatuan kawasan sebagaimana terbukti dari porsi perdagangan intra-Asia yang meningkat konsisten sejak akhir 1990-an dan sebaliknya perdagangan Asia dengan Amerika Serikat dan Eropa turun sangat tajam dari sekitar 37 persen di akhir 1990-an menjadi hanya 23 persen pada tahun 2012. Lihat Peraga 8.

8

Peranan Asia yang kian meningkat dalam percaturan ekonomi dunia membuat kawasan ini akan semakin menjadi tulang punggung utama perekonomian dunia. Pada tahun 2015 sumbangan Asia baru mencapai sekitar 34 persen dalam PDB dunia (World GDP). Pada tahun 2030 diproyeksikan naik menjadi 40 persen dan pada tahun 2050 peranannya akan lebih dari separuh PDB dunia. Lihat Peraga 9.

9

Prospek yang cukup menjanjikan itu mendorong arus masuk penanaman modal asing langsung (foreign direct investment inflows). Dari 778 miliar dollar AS penanaman modal asing langsung yang mengalir ke negara berkembang, sebanyak 426 miliar dollar AS atau 55 persen menuju Asia. Asia Timur dan Asia Tenggara merupakan tujuan investasi yang paling menarik dengan menyerap sebesar 347 miliar dollar AS atau 81 persen dari keseluruhan penanaman modal asing langsung di Asia.[1]

Mencermati Perubahan Mendasar Perekonomian Dunia

Mengiringi pergeseran kekuatan ekonomi dunia, muncul berbagai perubahan yang menjadi fenomena baru. Pertama, gejolak semakin kerap terjadi. Hampir semua gejolak itu dipicu oleh krisis keuangan sebagai akibat dari cengkeraman financially-driven capitalism.Uang telah menjelma menjadi komoditas yang diperjualbelikan, tidak lagi hanya berfungsi sebagai alat tukar (medium of exchange), penyimpan nilai (store of value), dan unit perhitungan (unit of account).

Sudah barang tentu, pemilik modal berada di atas angin. Mereka leluasa memutarkan uangnya 24 jam ke seantero pasar finansial dunia dan mengakumulasi modal dengan cepat dalam suatu tatanan yang mengarah pada zero sum game. Instrumen yang diperjualbelikan tidak sebatas surat berharga seperti saham dan berbagai jenis surat utang yang dituruntemurunkan seperti subprime mortgage yang menjadi pemicu krisis finansial gobal tahun 2008.

Kedua, harga komoditas tidak lagi semata-mata ditentukan oleh interaksi permintaan-penawaran fisik tetapi sudah terseret ke dalam kegiatan spekulasi sehingga terjadilah financialization of commodities. Surat berharga dengan underlying komoditas ini nilainya berlipat ganda dari nilai transaksi pertamanya sehingga membuat harga komoditas semakin bergejolak.

Masih banyak lagi fenomena yang menyertai financially-driven capitalism yang telah mendunia, seperti ketimpangan yang semakin parah, degradasi lingkungan, dan konsumerisme eksesif.

Kesemua perkembangan dan fenomena baru itu merembes ke seluruh negara termasuk Indonesia. Perbedaannya sebatas intensitas pengaruh dan daya tahan setiap negara.

Perekonomian Indonesia

Setelah mengalami krisis parah pada tahun 1998, perekonomian Indonesia mengalami perubahan mendasar. Sektor perbankan yang sempat semaput akibat didera krisis tahun 1998 telah mengalami konsolidasi. Pembelajaran krisis 1998 melahirkan perbankan yang lebih berhati-hati dan sistem pengawasan ekstra ketat. Ada yang harus dibayar untuk itu, yakni ekspansi kredit perbankan terbata-bata sehingga porsinya terhadap PDB relatif sangat rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Lihat Peraga 10.

10

Pasar finansial lainnya demikian pula. Nilai pasar obligasi Indonesia sangat rendah, baik untuk obligasi negara maupun obligasi korporasi. Bahkan pencapaian Indonesia lebih rendah ketimbang Vietnam sekalipun. Lihat Peraga 11.

11

Sekalipun pasar saham tumbuh pesat dalam lima tahun terakhir, namun nilai kapitalisasi pasarnya juga tergolong rendah dibandingkan dengan Asean-5 (Singapura, Malaysia, Thailand, dan Filipina). Lihat Peraga 12.

12

Pasar valuta asing juga relatif cetek. Pelemahan nilai tukar rupiah yang masih terus berlanjut tidak sepenuhnya disebabkan oleh rencana The Fed menaikkan suku bunga, melainkan juga oleh transaksi di pasar valuta asing yang relatif sangat tipis, hanya sekitar dua miliar dollar AS sehari, padahal kebutuhan valuta asing tiga BUMN (Pertamina, PLN, dan Garuda) saja seharinya sudah mencapai ratusan juta dollar AS.

Beberapa faktor fundamental yang menopang rupiah sebetulnya justru menunjukkan perbaikan. Kemerosotan harga minyak di pasar dunia menyebabkan impor minyak Indonesia turun sangat tajam selama Januari-Februari 2015 dibandingkan periode yang sama tahun 2014, yaitu masing-masing sebesar 44,39 persen untuk impor minyak mentah dan 44,86 persen untuk impor bahan bakar minyak (BBM). Sedemikian besar pengaruh penurunan harga minyak ini terlihat dari transaksi perdagangan minyak Februari 2015 yang mulai surplus kembali setelah lebih dari 10 tahun (sejak 2003) selalu mengalami defisit. Perbaikan transaksi perdagangan minyak membuat transaksi perdagangan total dalam dua bulan pertama tahun 2015 juga mencatatkan suplus setelah selama 2012-2014 mengalami defisit.

Surplus perdagangan memberikan sumbangsih terhadap perbaikan defisit akun lancar (current account). Namun, karena surplus transaksi modal (modal portofolio, penanaman modal asing langsung, dan modal lainnya) lebih besar dari defisit akun lancar, maka neraca pembayaran Indonesia pada triwulan pertama tahun ini (Januari-Maret) diperkirakan mengalami surplus, sehingga tekanan terhadap nilai tukar rupiah mereda. Berbeda dengan kebanyakan negara emerging markets, Indonesia tidak mengalami tekanan modal keluar (capital outflows). Lihat Peraga 13. Kondisi demikian patut dijaga dan dipertahankan agar sovereign rating Indonesia lebih baik lagi.[2]

13

Faktor itulah yang antara lain membuat daya tahan Indonesia terhadap gejolak eksternal cukup tangguh, walaupun ketangguhannya turun dibandingkan kondisi sebelum krisis finansial global tahun 2008. Daya tahan Indonesia jauh lebih baik ketimbang India yang tergolong rentan. Lihat Peraga 14.

14

Walaupun tekanan eksternal tidak separah seperti yang dialami beberapa negara emerging markets, perekonomian Indonesia masih dihadapkan pada beberapa kendala struktural. Salah satu yang terpenting adalah masih dangkalnya sektor finansial seperti tercermin dari financial development index.[3]

Selain itu, proporsi penduduk dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan formal (financial inclusion index) masih sangat rendah. Walaupun mengalami peningkatan tajam dari 19,6 persen pada tahun 2011 menjadi 36,1 persen pada tahun 2014, porsi penduduk dewasa yang memiliki akun di lembaga keuangan jauh tertinggal dibandingkan rata-rata negara tetanChina 78,9 persen, Thailand 78,1 persen) dan juga rata-rata negara Asia Timur dan Asia Tenggara (69 persen). Lihat Peraga 15.

15

Peranan sektor finansial dalam perekonomian ibarat jantung dan uang ibarat darah di dalam tubuh manusia. Jika darah yang beredar dalam tumbuh relatif sedikit, maka tubuh cepat lemas. Jika dipaksakan berlari kencang risikonya mudah semaput. Jika darah mengalir tidak merata ke sekujur tubuh, maka ada organ tubuh yang bisa mengalami gangguan fungsional.

Sektor finansial yang merupakan jantung perekonomian sudah barang tentu harus prima agar bisa berfungsi menyedot dan memompakan darah (uang) dalam jumlah yang cukup dan merata ke sekujur tubuh (sektor perekonomian). Oleh karena itu, salah satu tantangan terbesar untuk memacu pertumbuhan lebih tinggi dan berkelanjutan adalah membenahi sektor finansial atau mengupayakan pendalaman sektor finansial (financial deepening).

Mencermati kondisi obyektif di atas, tampaknya target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar rata-rata 7 persen selama kurun waktu 2015-2019 amat sulit tercapai kecuali dengan upaya ektra keras.

Yang tak kalah penting adalah pembenahan kelembagaan, yakni bagaimana secara efektif mentransformasikan extractive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions. Hanya dengan begitu pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan bisa terwujud. Lihat Peraga 16.

16

Prospek Perekonomian Sumatera Selatan

Provinsi Sumatera Selatan memiliki bekal yang cukup untuk mengarungi segala tantangan di tengah berbagai perubahan di tingkat dunia maupun nasional. Sejarah membuktikan kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 ditandai dengan kekuasaannya hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan antara China dan India.

Struktur perekonomian Sumatera Selatan tergolong cukup berimbang antara sektor penghasil barang dan sektor jasa. Masih dominannya sektor penghasil barang menjadi modal penting untuk memelihara pertumbuhan berkelanjutan dan yang berkeadilan.

Tantangan terbesar boleh jadi adalah mendorong sektor industri manufaktur agar bisa tumbuh lebih cepat sehingga bisa menggantikan peranan sektor pertambangan yang sampai kini menjadi tulang punggung utama perekonomian. Dengan kata lain, prospek perekonomian Sumatera Selatan bakal lebih cerah jika berhasil mentransformasikan perekonomian dari dominasi sektor ekstraktif menjadi perekonomian yang lebih bertumpu pada penguatan industri seraya menjaga sektor pertanian tetap tumbuh cukup memadai untuk mempertahankan Sumatera Selatan sebagai lumbung pangan.

Dengan landasan sektor penghasil barang yang kuat (sektor pertanian, sektor pertambangan, dan sektor industri manufaktur), pertumbuhan sektor jasa yang mulai menggeliat dalam beberapa tahun terakhir bakal lebih sehat. Karena, bagaimanapun, sektor jasa yang sehat baru bisa terwujud jika sektor penghasil barang juga tumbuh sehat.

Tiada kata terlambat bagi Sumatera Selatan untuk mempersiapkan diri agar kekayaan alamnya, terutama yang tidak terbarukan atau non-renewable resources menjadi modal untuk memodernisasikan perekonomian dan menyejahterakan rakyatnya. Sumber kekayaan alam yang cukup melimpah jangan sampai menjadi kutukan, melainkan harus menjadi berkah.

Mari kita tengok pembelajaran dari kisah Raja Mesir (Fir’aun) yang bermimpi melihat tujuh lembu gemuk dan tujuh yang kurus serta tujuh tangkai gandum yang hijau dan tujuh yang kering (QS 12:46). Tak seorang pun ahli penerjemah mimpi Fir’aun yang bisa menjelaskan makna di balik mimpi itu kecuali Nabi Yusuf.

Nabi Yusuf mengajarkan tentang teori siklus bisnis (business cycle). Yusuf berkata: “Supaya kamu bertanam 7 tahun (lamanya) sebagaimana biasa; maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian sesudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan di masa itu mereka memeras anggur.” (QS 12:47-49)

Jika kita belajar dari ilmu Nabi Yusuf, maka kita tidak akan lupa diri ketika harga batubara, minyak kelapa sawit, dan karet meroket. Sebaliknya, kita pun tidak akan terperanjat dan terpukul ketika harga-harga komoditas itu jatuh.

Sumber daya alam yang relatif melimpah di Sumatera Selatan menjadi modal dasar untuk memodernisasikan perekonomian dan menjadi bekal untuk meningkatkan mutu sumber daya manusia. Jangan sampai kekayaan sumber daya alam justru menjadi kutukan (resource curse), melainkan harus menjadi berkah bagi rakyat Sumatera Selatan.

Salah urus sumber daya alam tidak saja menjadi ancaman bagi pembangunan berkelanjutan tetapi juga ancaman bagi demokrasi. Ada baiknya kita mengingat kembali peringatan Alexis de Tocqueville:

“A democratic power is never likely to perish for lack of strength or of its resources, but it may very well fall because of the misdirection of its strength and the abuse of its resources.”  (Sebuah kekuatan Demokratik kemungkinan besar tak akan binasa/lenyap dikarenakan minimnya kekuatan atau kekurangan sumber dayanya, tetapi kejatuhannya bisa disebabkan oleh salah tujuan/penyesatan dari kekuatan tersebut dan penyalahgunaan sumber daya.)

Sudah saatnya generasi muda maju ke jajaran terdepan menyongsong tantangan baru, menguakkan dan membentuk Indonesia baru di tengah proses “Indonesia in making” untuk membawa Indonesia ke pintu gerbang kejayaan sebagaimana telah terwujud pada masa kejayaan Sriwijaya.

Kita usung terus semangat perubahan. Tiada kata putus asa. Bentangkan terus asa. Meminjam pesan Martin Luther King Jr:

“We must accept finite disappointment, but we must never lose infinite hope.”

Makin banyak contoh perubahan nyata di berbagai negara justru terjadi di tingkat lokal. Kebangkitan bersemi di mana-mana di tengah pemerintahan nasional justru mengalami disfungsional. Di Amerika Serikat begitu. Di Indonesia juga tampaknya demikian. Di banyak negara Timur Tengah mengalami kondisi yang lebih memilukan.[4]

Pengalaman nyata Rektor Universitas Sjakhyakirti yang menjadi salah seorang pelopor memajukan energi terbarukan sangat membanggakan. Pohon Kaliandra sebagai sumber energi terbarukan bisa dipanen dalam waktu hanya sembilan bulan. Dengan teknologi sederhana, kayu dari hasil panen diolah menjadi sejenis briket setara dengan batubara berkalori 6 sanpai 7. Pohon Kaliandra ditanam di antara pohon Kalimuru yang menghasilkan sawn timber. Kalimuru ini bisa di panen setelah berusia 5 tahun. Bunga Kaliandra sangat disukai oleh lebah sehingga membuka kegiatan ekonomi produktif tambahan. Selain itu, bisa punya mengembangkan pohon Jerenang yang merambat di batang pohon Kaliandra. Pohon Jerenang menghasilkan resin yang bisa digunakan sebagai zat pewarna alami untuk tekstil atau kain. Dengan Pengembangan terpadu kita bisa membangun desa mandiri energi dan desa mandiri sejahtera yang ramah lingkungan.

Pohon Kaliandra dibalut pohon Jernang//Di sela-sela pohon Kalimuru yang kokoh menaungi//Lulusan Universitas Sjakhyakirti siap jadi pejuang//Sarjana terpuji dan mumpuni.

Bergabunglah dengan gelombang perubahan yang sedang menggeliat. Perpanjang senarai tokoh-tokoh muda lokal, beberapa di antaranya: Tri Rismaharini (Walikot Surabaya), Ridwan Kamil (Walikota Bandung), Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Nurdin Abdullah (Bupati Bantaeng), Bima Arya (Walikota Bogor), Hugua (Bupati Wakatobi), Suyoto (Bupati Bojonegoro), Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah).

***


[1] Lihat data terinci dalam publikasi United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report 2014, hal. xiv.

[2] Sejauh ini empat dari lima Rating Agencies terkemuka (Moody’s, Fitch, Rating and Investment, dan Japan Credit Rating Agency) telah memasukkan Indonesia dalam kategori investment grade( setara BBB-). Tinggal Standard & Poor’s yang masih menempatkan Indonesia satu notch di bawah investment grade (BB+)

[3] Publikasi World Economic Forum (WEF) tentang ini menunjukkan Indonesia berada di urutan ke-50 dari 62 negara yang disurvei. Di antara negara Asean, hanya Vietnam yang berada di bawah Indonesia (ke-52). Selebihnya di atas Indonesia, yaitu Singapura (ke-4), Malaysia (ke-18), Thailand (ke-34), dan Filipina (ke-49). Semua negara BRICS juga lebih tinggi dari Indonesia, yaitu Brazil di urutan ke-32, Rusia ke-39, India ke-40, China ke-23, dan Afrika Selatan ke-28).

[4] Tengok buku femomenal Benyamin R. Barber, If Mayors Ruled the World: Dysfunctional Nations, Rising Cities, New Haven and London: Yale University Press, 2014.

[

Seberapa Tangguh Indonesia Menghadapi Potensi Krisis?


Di antara kelompok negara emerging market, perekonomian Indonesia relatif cukup memiliki daya tahan dalam menghadapi potensi krisis atau goncangan. Walaupun harus dicatat ketangguhan Indonesia dewasa ini lebih rendah dibandingkan tahun 2007 (sebelum tahun krisis finansial global 2008). Jadi ada pemburukan dalam daya tahan, sekalipun indikatornya masih positif.

Dua negara Asia yang mengalami pemburukan tajam adalah India dan Malaysia. Indikator untuk India pada tahun 2007 sudah negatif dan untuk 2014 angka negatifnya membesar. Sementara itu, Malaysia yang pada tahun 2007 masih memiliki indikator positif berbalik menjadi negatif pada tahun 2014. China juga mengalami pemburukan, namun angka indikatornya masih tetap positif dan relatif tinggi.

Dua Negara Asia yang menunjukkan penguatan daya tahan adalah Filipina dan Korea Selatan.

tangguh

Di Amerika Latin, yang mengalami pemburukan ekstrem adalah Argentina dengan angka minus lebih dari 2. Sementara itu Brazil berubah dari positif menjadi negatif. Peru satu-satunya negara di Amerika Latin yang menikmati perbaikan daya tahan.

Negara-negara Eropa bekas Komunis kebanyakan sangat rentan menghadapi krisis. Hanya Czech Republic yang memiliki indikator positif. Itu pun  mendekati nol.

Rojas-Suarez menyusun indikator daya tahan berdasarkan dua kelompok indikator. Pertama adalah dimensi ketahanan makroekonomi–cost and availability of external financing, yang meliputi: current account balance as percentage of GDP, the ratio of external debt to GDP, dan the ratio of short-term external debt to gross international reserves.

Dimensi kedua dari ketahanan makroekonomi–the ability to respond, meliputi: the ratio of general government fiscal balance to GDP, the ratio of government debt to GDP, the squared value of the deviation of inflation from its announced target, dan a measure of financial fragilities characterized by the presence of credit booms (excessive expansion of credit) or busts (collapse in the rate of growth of real credit).

Indonesia juga terbantu oleh arus modal masuk yang cukup deras, baik dalam bentuk investasi portofolio maupun penanaman modal asing langsung. Negara emerging markets secara keseluruhan mengalami tekanan arus modal asing keluar (capital outflows) selama paruh kedua 2014.

tangguh2

Blog at WordPress.com.

Up ↑