Memahami Omnibus Law Cipta Kerja


Omnibus Law Cipta Kerja hadir tidak di ruang hampa. Juga tidak tiba-tiba muncul, melainkan berproses dan dengan motif tertentu.

Kita akan tersesat di hutan belantara jika membahas pasal per pasal dan teksnya saja. Oleh karena itu kita perlu memahaminya secara utuh dengan mendalami konteksnya.

Itulah yang menjadi pijakan saya dalam setiap diskusi di berbagai forum yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja.

Bahan yang saya siapkan bisa ditengok di file dengan format pdf berikut:

Sangat senang jika ditanggapi, dikritik sekalipun.

Seandainya kesulitan mengakses file, silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan saya kirim via email.

Penjabaran dalam bentuk artikel/tulisan bisa dilihat di:

1. Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Memacu Investasi

2. Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Kemudahan Berusaha

Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros


maltatoday.com.mt

Pemerintah memandang penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah investasi. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan investasi harus dienyahkan.

Pemberantasan korupsi dipandang menghambat investasi dan aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, KPK harus dilemahkan.

Pemerintah daerah dituding mempersulit perizinan yang banyak dan berbelit-belit. Oleh karena itu, kewenangan daerah harus dilucuti dan ditarik ke pusat.

Pekerja sering dikeluhkan oleh pengusaha tertentu karena menuntut kenaikan upah melulu setiap tahun, terlalu banyak menikmati hak-hak normatif yang membebani usaha. Oleh karena itu, sebagian hak-hak pekerja harus dipangkas.

Pasar tenaga kerja sangat kaku dan ongkos pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mahal. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja harus direformasi agar fleksibel.

Ketentuan tentang lingkungan dipandang mengekang dunia usaha dan menakutkan pengusaha karena ada sanksi pidana. Oleh karena itu, regulasi tentang lingkungan harus dilonggarkan, sanksi pidana harus dihapus, dan masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam monitoring. Serahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat sekitar yang terdampak, tak perlu pendampingan

Untuk memerangi itu semua, jika ditangani satu persatu bakal sangat repot dan memakan waktu. Oleh karena itu harus ada langkah radikal segera. Maka lahirlah rancangan undang-undang (RUU) “sapu jagat” bernama omnibus law (OL). Pembahasan RUU terus berlangsung walapun di tengah pandemik COVID-19 yang justru sedang menanjak. Sejauh ini ada tiga rancangan undang-undang yang sudah diserahkan kepada DPR, yaitu: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara.

Salah Diagnosis

Diagnosis yang salah bakal melahirkan kebjakan yang keliru. Hasilnya bakal sangat fatal.

Investasi nyata-nyata bukan biang keladi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan investasi (diukur dengan pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTDB) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara tetangga dan negara Emerging Markets seperti Malaysia, Afrika Selatan, Brazil, dan bahkan China sekalipun.

Pertumbuhan yang cukup tinggi itulah yang membuat sumbangan investasi bagi perekonomian (produk domestik bruto/PDB) selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru terus meningkat dan mencapai aras tertinggi dalam sejarah. Pencapaian itu di atas rerata kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income)–yang mana Indonesia bertengger di kelompok ini–dan bahkan juga dibandingkan dengan kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income).

Indonesia menduduki peringkat teratas di ASEAN. Indonesia tidak sedang mengalami paceklik investasi, termasuk investasi asing.

Sesekali memang pertumbuhan investasi Indonesia turun, terutama pada tahun penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karena itu, masalah investasi di Indonesia bukan soal besarannya. Yang terjadi adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit. Sebut saja: EKONOMI BOROS atau roda ekonomi tidak berputar dengan efisien. Salah satu ukuran yang lazim dipakai adalah ICOR (incremental capital-ouput ratio). Selama lima tahun terakhir, rerata ICOR Indonesia adalah 6,5. Artinya, untuk menambah satu unit output, kita butuh tambahan rerata 6,5 unit modal. Padahal selama pemerintahan sebelumnya pasca Orde Lama, hanya butuh tambahan rerata 4,3 unit modal. Tentu ada persoalan mendasar yang muncul dalam lima tahun terakhir sehingga butuh satu setengah kali lipat tambahan modal untuk menghasilkan tambahan satu unit output dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ICOR Indonesia juga relatif jauh lebih tinggi.

Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021” (hal.16) yang ditandatangani Menteri Keuangan pada Mei 2020, pemerintah mengakui bahwa ICOR Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dan lebih tinggi dibandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut pemerintah, idealnya angka ICOR di kisaran 3 (bukan 3 persen sebagaimana tercantum dalam Dokumen, karena ICOR bukan dalam persentase). Berarti ICOR Indonesia melampaui dua kali lipat dari angka ideal.

Amat disayangkan, argumen pemerintah agaknya kurang tepat. Dalam pandagan pemerintah, peningkatan ICOR Indonesia disebabkan oleh kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi dalam memanfaatkan investasi yang masuk. Padahal tidak ada perubahan signifikan dalam hal teknologi dan inovasi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Niscaya ada faktor spesifik yang hadir dalam lima tahun terakhir.

Buat apa menggenjot investasi kalau membiarkan pemborosan dan “kebocoran” kian menjadi-jadi, sehingga hasil yang dirasakan oleh rakyat tidak “nendang” karena lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Oligarki semakin kokoh dan kian mencengkeram. Tak lagi jelas batas antara penguasa dan pengusaha. Mereka semakin bertaji karena menguasai media, terutama televisi. Undang-undang dibuat untuk melegalkan sepak terjang mereka. Akhirnya, demokrasi terancam.

Mereka akan berjaya jika kita tak bersuara dan hanya berdiam diri.

Boros Walau “Kere”

Walaupun sangat lelah bersimbuh keringat, para pemain sepakbola atau olah raga lainnya tidak mengumbar nafsu untuk memerangi dahaganya dengan minum sebanyak-banyaknya. Mereka hanya meneguk sedikit air minum, kumur-kumur lalu menyemprotkannya keluar mulut mereka, lalu membasuh kepala dan wajah. Itulah cara efektif untuk menjaga kebugaran.

Dalam ekonomi pun serupa. Tidak bisa investasi asal disumpalkan sebanyak mungkin. Lihat dulu kondisi perekonomian: daya serap dan daya dukungnya, sumber pembiayaannya, momennya, dan cara mewujudkannya,

Praktik ekonomi biaya tinggi (high cost economy) semakin runyam jika tidak ditopang oleh kemampuan sendiri: sudah kere, boros pula.

Betapa kere kita terlihat dari kondisi sektor finansial dan perpajakan. Sumber dana dalam negeri untuk membiayai investasi dan pembangunan terutama berasal dari kredit perbankan, pasar modal (keluarkan surat utang dan menjual saham di bursa atau go public), dan pajak.

Secara keseluruhan, sektor finansial kita masih kedodoran. Sejak krisis ekonomi terparah tahun 1998, indeks pembangunan finansial kita praktis jalan di tempat. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam.

Baik aspek istitusi finansial maupun pasar finansial sangat cetek dengan efisiensi pasar finansial yang rendah.

Kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan kredit tak sampai 50 persen dari PDB. Dengan Myanmar saja kita kalah. Jangan bandingkan dengan China dan rerata negara Asia Pasifik yang lima kali lipat dari Indonesia. Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brazil sekitar tiga sampai empat kali lipat dari Indonesia.

Kapasitas pasar modal Indonesia tak kalah tertinggal, terutama pasar obligasi. Pasar obligasi dalam mata uang lokal hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam. Bagaimana surat utang pemerintah bisa terserap oleh warganya sendiri untuk menutup defisit APBN?

Maka terpaksalah menngundang lebih banyak investor asing. Pemilikan asing dalam obligasi negara dalam mata uang lokal di Indonesia tergolong sangat tinggi dan tertinggi di antara negara Emerging Markets.

Yang agak lumayan adalah pasar saham. Kapitalisasi di pasar saham mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir dan lebih tinggi ketimbang China, Rusia, Meksiko, dan Turki. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang relatif baru mengenal bursa saham.

Ketergantungan yang cukup tinggi pada investor asing di pasar modal membuat stabilitas makroekonomi cukup rentan. Uang panas (hot money) kerap merongrong stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran. Dalam “sekejap” investor asing keluar pasar sebagaimana terjadi pada Maret lalu.

Semakin parah sumber pembiayaan investasi dari dalam negeri karena nisbah pajak (tax ratio) terus menerus turun sampai titik terendah dalam 50 tahun terakhir.

Jadi, dari mana lagi kita mewujudkan keborosan? Dari mana lagi kalau bukan dengan berutang lebih banyak ke luar negeri.

Bagaimana cara membayar kewajiban utang kepada investor luar negeri dan utang bilateral maupun multilateral? Membayar cicilan dan bunga utang tak bisa dengan rupiah, melainkan dengan valuta asing.

Dari mana kita memperoleh valuta asing? Utamanya dari ekspor. Gara-gara pandemik global, nilai perdagangan dunia merosot tajam. Akibatnya pasar ekspor kita mengkerut.

Ditambah lagi porsi ekspor manufaktur Indonesia relatif sangat rendah akibat terjadi gejala dini deindustrialisasi.

Kebanyakan produk manufaktur yang kita ekspor adalah barang-barang yang berteknologi rendah yang tentunya dengan nilai tambah yang relatif rendah pula.

Sekalipun kita gabung yang berteknologi tinggi dan menengah, tetap saja porsinya masih rendah.

Padahal devisa dari ekspor bukan semata-mata untuk membayar kewajiban utang, tetapi terutama untuk membiayai impor. Repotnya, impor semakin beragam dan sebaliknya ekspor semakin tidak beragam. Walaupun data yang tersedia tidak mutakhir, namun kenyataan sekarang tidak jauh berbeda.

Maka, untuk membiayai perilaku boros, jalan pintasnya adalah dengan mengeruk kekayaan alam semakin dalam, merambah kawasan hutan, dan melonggarkan ketentuan tentang perlindungan lingkungan. Yang paling dekat dengan kekuasaan akan meraup rente paling banyak. Oligarki semakin mencengkeram. Demokrasi terancam.

Memacu Ekonomi seperti Pelari Zohri


Ekonomi Politik Faisal Basri – Cokro TV Episode 10

Apa hubungan pelari Lalu Zohri dengan perkembangan ekonomi Indonesia? Pelajaran apa pula yang dapat diambil darinya? Simak penjelasannya dari Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV.–Redaksi Cokro TV

Bisa disaksikan di sini

Vesi tulisan berjudul Omnibus Law: Belajar dari Sprinter Lalu Muhammad Zohri sudah muncul sebelumnya di blog ini.

Transkrip

Salam jumpa lagi, Sahabat Cokro TV.

Kisah Lalu Muhammad Zohri menjadi sprinter tercepat Indonesia sepanjang masa agaknya bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, juga bagi bangsa ini dalam meniti jalan menuju negara berkemajuan dan berkeadilan. 

Anak jatim piatu yang lahir 1 Juli 2000 ini dibesarkan di rumah gubuk berukuran 7X4 meter di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rumahnya berdinding papan dengan tempat tidur beralaskan tikar lusuh tak berkasur.

Latihan berlari tanpa sepatu, dengan asupan gizi seadanya. Ketika mengikuti lomba pertama kali, kakak kandungnya tak kuasa membelikan Zohri sepatu lari. Untunglah ada sang guru, Rosida, guru olahraganya di SMP Negeri 1 Pemenang, Rosida, yang tulus ikhlas membelikan sepatu agar Zohri lebih bersemangat mengikuti lomba.

Zohri menapaki karirnya dari pelari kampung. Dalam segala cuaca, ia berlari sehabis shalat subuh. Berlari, berlari, berlari setiap ada kesempatan, setiap hari. Lomba demi lomba dia lakoni, dari tingkat terendah. satu demi satu anak tangga dia langkahi sampai kemudian menjadi pelari nomor 100 meter tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia pada 11 Juli 2018

Rekor demi rekor dia pecahkan setelah itu, kian mendekati 10 detik. Di Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, Zohri mempertajam rekor menjadi 10,13 detik pada 22 April 2019. Belum genap sebulan, akhirnya ia berhasil mencatatkan waktu 10,03 detik dalam ajang Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019, yang nyaris tidak bisa dia ikuti karena ada ada persyaratan-persyaratan yang tidak bisa dipenuhi. Namun pada akhirnya panitia mngizinkan Zohri untuk berpartisipasi di ajang ini. Walaupun hanya menduduki posisi ketiga, ia lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 karena menembus batas waktu 10,05 detik yang jadi persyaratan untuk ikut dalam olimpiade

**

Memacu ekonomi juga mirip kisah Zohri. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, syaratnya harus disiplin lewat perencanaan yang apik. Untuk menjadi sprinter yang tangguh, pembentukan otot harus optimal seperti binaragawan. Otot-otot dalam ekonomi ialah sektor-sektor dalam perekonomian. Semua sektor harus tumbuh serasi: sektor penghasil barang harus kompetitif, bisa bersaing di pasar internasional dan di pasar domestik dengan produk impor. Sektor jasa turut mendukung sektor barang.

Namun, ada satu lagi syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu jantung harus prima. Jika detak jantung terganggu atau lemah, baru berlari 50 meter sudah ngos-ngosan, bahkan bisa terkapar sebelum menyentuh garis finish

Jantunglah yang menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh secara merata, sehingga seluruh organ tubuh berfungsi secara maksimal.

Jantung ekonomi adalah sektor keuangan. Sampai sekarang sektor keuangan Indonesia masih sangat lemah. Perbankan sebagai pilar utama sektor keuangan hanya mampu memompakan darah 42,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kemampuan itu tidak sampai separuh kemampuan kebanyakan negara ASEAN dan Emerging Markets lainnya, bahkan lebih rendah dari Myanmar sekalipun.

Kemampuan jantung Indonesia memompakan darah ke sekujur perekonomian belum kunjung pulih dari kemampuan sebelum krisis yang sempat mencapai 62,1 persen.

Sudah enam bulan terakhir pertumbuhan kredit hanya satu digit. Dengan pertumbuhan kredit perbankan serendah itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terbentur di sekitar lima persenan saja.

Sektor keuangan lainnya menghadapi hal serupa. Asuransi, khususnya asuransi jiwa, yang merupakan sektor keuangan nonbank yang tergolong besar, sedang mengalami masalah besar. Belum ada tanda-tanda penyelesaian tuntas kasus Jiwasraya dan Asabri. Malahan ada kemungkinan merembet ke perusahaan asuransi lainnya.

Sejumput harapan dari fintek seperti peer to peer lending yang tumbuh sangat pesat. Namun, karena peranannya masih teramat kecil, butuh waktu relatif lama untuk meningkatkan detak jantung perekonomian.

Sejauh ini belum ada langkah nyata untuk memperkokoh jantung utama perekonomian. Omnibus Law tidak menyentuh sama sekali kelemahan ini, padahal itu merupakan salah satu persoalan paling mendasar mengapa pertumbuhan anteng di lima perseran.

Dalam dunia olahraga, banyak atlet yang mengambil jalan pintas dengan melakukan doping. Praktik ini amat berbahaya bagi kesehatan atlet itu dan merupakan tindakan tidak terpuji, tentu saja.

Perekonomian juga tidak sepatutnya dipacu dengan doping, karena membahayakan bagi perekonomian itu sendiri dan tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.

Jangan tempuh jalan pintas itu dengan menyajikan menu omnibus law. 

Terima kasih, sampai jumpa.

Prospek Bisnis 2020 dan Disruption


bprkasindonesia's Media: “Disruption membawa kebaikan bagi umat manusia”. Sepenggal pendapat seorang Faisal Basri.
.
Kalau usaha/bisnisnya mengalami penurunan significant, setidaknya ada dua hal yang terjadi. Apa y?
.
Terakhir saya nanya kasus Jiwasraya, dari sudut pandang seorang Faisal Basri. Pertanyaan yang menjadi perdebatan di tim Ngopi Seru, apakah di tayangin atau di “cut”? Akhirnya keputusannya tayang.😂 mau tahu jawabannya beliau?
.
Silahkan nonton Ngopi Seru Bersama Faisal Basri di youtube channel Rio Christian, yang disponsori @bprkasindonesia .
Semangat Pagi.😊🙏

Faisal Basri adalah Ekonom senior sekaligus dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Pada acara Ngopi Seru kali ini, beliau memberikan penilaian tentang 100 hari pemerintahan Presiden Joko Widodo. Bagaimana menurut beliau? Terkait prospek ekonomi dan bidang usaha yang memiliki prospek menjanjikan di tahun 2020, beliau memberikan pandangannya. Mau tahu? Bagaimana pandangan beliau terkait isu masalah yang dihadapi Perusahaan asuransi BUMN Jiwasraya? Penasaran kan untuk tahu jawaban pertanyaan-pertanyaan diatas? Silahkan tonton Ngopi Seru episode bersama bintang tamu Faisal Basri.

“Disruption membawa kebaikan bagi umat manusia”. Sepenggal pendapat seorang Faisal Basri. . Kalau usaha/bisnisnya mengalami penurunan significant, setidaknya ada dua hal yang terjadi. Apa ya? Terakhir saya nanya kasus Jiwasraya, dari sudut pandang seorang Faisal Basri. Pertanyaan yang menjadi perdebatan di tim Ngopi Seru, apakah di tayangin atau di “cut”? Akhirnya keputusannya tayang.😂 mau tahu jawabannya beliau? . Silahkan nonton Ngopi Seru Bersama Faisal Basri di youtube channel Rio Christian, yang disponsori @bprkasindonesia . Semangat Pagi.😊🙏

Videonya bisa disaksikan di Ngopi Seru Bersama Rio Christian.

Faisal Basri: Ekonomi Indonesia Tahun 2020 Tumbuh 4,9 Persen


10 Januari 2020

PENGAMAT Ekonomi Faisal Basri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020 hanya tumbuh 4,9 persen, cenderung lebih rendah dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 di angka 5,3 persen. Pertumbuhan ekonomi dinilai akan kembali membaik (rebound) pada tahun 2021. . Dia menyebut, pertumbuhan Indonesia cenderung melambat salah satunya akibat nilai investasi Indonesia yang tidak progresif. . Demikian diungkapkan Pakar Ekonomi Faisal Basri saat diskusi bertema “Peluang dan Tantangan Ekonomi Indonesia 2020” yang diselenggarakan Asosiasi Manajemen Indonesia (AMA) Cabang Bandung, di Hotel Fox Harris, Bandung, Jumat 10 Januari 2020. (PR/DS) . Reporter: Amir Faisol/PR . http://www.pikiran-rakyat.com

Selengkapnya bisa disaksikan di video berikut: https://www.youtube.com/watch?v=rlKQdHUzrtI

Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…


Ekonom Senior Indef, Faisal Basri usai ditemui di Kongkow Bisnis Pas FM, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Kompas.com – 20/01/2020, 12:08 WIB
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena

JAKARTA, KOMPAS.com – Ekonom Senior dari Institute of Development Economics and Finance (Indef), Faisal Basri menyebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Dengan alasan kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”.

Oleh sebab itu, digagaslah RUU Omnibus Law yang diharapkan mampu mendorong investasi di Indonesia. Namun, di mata Faisal Basri, kinerja investasi Indonesia tidak terlalu jeblok. Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun.

“Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang ‘diusir’,” ucap dia dikuitp dari blognya faisalbasri.com, Senin (20/1/2020).

“Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing. Seperti saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia),” tambah dia.

Da menjelaskan, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 pada 2017, menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.

Investasi dari China mengalir cukup deras. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index. Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar, jauh untuk dikatakan buruk.

“Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan. Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law,” ujarnya.

Rendahnya investasi asing itulah yang membuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup. Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi terus menurun mengakibatkan impor minyak membengkak.

“Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat,” tegasnya.

Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, maka pelaku dunia usaha akan mendongkrak investasi.

Selain itu, investasi akan terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit. Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian.

“Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali,” ucap dia.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul “Faisal Basri: Omnibus Law Bukan Solusi…”, https://money.kompas.com/read/2020/01/20/120800626/faisal-basri–omnibus-law-bukan-solusi-
Penulis : Ade Miranti Karunia
Editor : Erlangga Djumena

Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?


Siang hingga sore tadi (20/02), BEM UI menggelar diskusi publik bertajuk “Omnibus Law: Sapu Jagat atau Sapu Rakyat?” di lobby Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Saya banyak belajar dari tiga pakar hukum, termasuk guru besar FHUI, Prof. Maria Farida Indrati.

Materi dari para pembicara disa diunduh di sini: bit.ly/MateriDispubOmnibus.

Omnibus Law: Belajar dari Sprinter Lalu Muhammad Zohri


Foto: Reuters

Kisah Lalu Muhammad Zohri menjadi sprinter tercepat Indonesia sepanjang masa bisa menjadi pembelajaran penting bagi kita semua, juga bagi bangsa ini dalam meniti jalan menuju negara berkemajuan dan berkeadilan.

Anak jatim piatu yang lahir 1 Juli 2000 ini dibesarkan di rumah gubuk berukuran 7X4 meter di Dusun Karang Pangsor, Desa Pemenang Barat, Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Rumahnya berdinding papan. Zori menghilangkan penat di dipan beralaskan tikar lusuh tak berkasur. Latihan berlari ia lokani tanpa sepatu, dengan asupan gizi seadanya. Ketika mengikuti lomba pertama kali, kakak kandungnya sangat sedih karena tak kuasa membelikan Zohri sepatu lari. Untunglah ada Rosida, guru olahraganya di SMP Negeri 1 Pemenang. Rosida tulus ikhlas membelikan sepatu agar Zohri lebih bersemangat mengikuti lomba.

Zohri menapaki karirnya dari pelari kampung. Dalam segala cuaca, ia berlari sehabis shalat subuh. Berlari, berlari, berlari setiap ada kesempatan, setiap hari. Lomba demi lomba dia lakoni, dari tingkat terendah. Satu demi satu anak tangga dia tapaki sampai kemudian menjadi pelari nomor 100 meter tercepat dengan catatan waktu 10,18 detik dalam Kejuaraan Dunia Atletik U-20 di Tampere, Finlandia pada 11 Juli 2018

Rekor demi rekor dia pecahkan setelah itu, kian mendekati 10 detik. Di Kejuaraan Atletik Asia di Doha, Qatar, Zohri mempertajam rekor menjadi 10,13 detik pada 22 April 2019. Belum genap sebulan, akhirnya ia berhasil mencatatkan waktu 10,03 detik dalam ajang Seiko Golden Grand Prix Osaka 2019. Walaupun hanya menduduki posisi ketiga, ia lolos ke Olimpiade Tokyo 2020 karena menembus batas 10,05 detik yang jadi persyaratan.

**

Memacu ekonomi juga mirip kisah Zohri. Agar ekonomi tumbuh lebih cepat, syaratnya harus disiplin lewat perencanaan yang apik. Untuk menjadi sprinter yang tangguh, pembentukan otot harus optimal seperti binaragawan. Otot-otot dalam ekonomi ialah sektor-sektor dalam perekonomian. Semua sektor harus tumbuh serasi: sektor penghasil barang harus kompetitif, bisa bersaing di pasar internasional dan di pasar domestik dengan produk impor. Sektor jasa turut mendukung sektor barang, bahu membahu. Tidak seperti sekarang yang cenderung berjalan sendiri-sendiri.

Ada satu lagi syarat yang mutlak harus dipenuhi, yaitu jantung harus prima. Jika detak jantung terganggu atau lemah, baru berlari 50 meter sudah ngos-ngosan, bahkan bisa terkapar sebelum menyentuh garis finish.

Jantunglah yang menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh secara merata, sehingga seluruh organ tubuh berfungsi secara maksimal.

Jantung ekonomi adalah sektor keuangan. Sampai sekarang sektor keuangan Indonesia masih sangat lemah. Perbankan sebagai pilar utama sektor keuangan hanya mampu memompakan darah 42,8 persen dari produk domestik bruto (PDB). Kemampuan itu tidak sampai separuh kemampuan kebanyakan negara ASEAN dan Emerging Markets lainnya, bahkan lebih rendah dari Myanmar sekalipun.

Kemampuan jantung Indonesia memompakan darah ke sekujur perekonomian belum kunjung pulih dari kemampuan sebelum krisis yang sempat mencapai 62,1 persen.

Sudah enam bulan terakhir pertumbuhan kredit hanya satu digit. Dengan pertumbuhan kredit perbankan serendah itu, niscaya pertumbuhan ekonomi akan terbentur di sekitar lima persenan.

Sektor keuangan lainnya menghadapi hal serupa. Asuransi, khususnya asuransi jiwa, yang merupakan sektor keuangan nonbank yang tergolong besar, sedang mengalami masalah besar. Belum ada tanda-tanda penyelesaian tuntas kasus Jiwasraya dan Asabri. Malahan ada kemungkinan merembet ke perusahaan asuransi lainnya.

Sejumput harapan dari fintek seperti peer to peer lending yang tumbuh sangat pesat. Namun, karena peranannya masih teramat kecil, butuh waktu relatif lama untuk meningkatkan detak jantung perekonomian.

Sejauh ini belum ada langkah nyata untuk memperkokoh jantung utama perekonomian. Omnibus Law tidak menyentuh sama sekali kelemahan ini, padahal itu merupakan salah satu persoalan paling mendasar mengapa pertumbuhan anteng di lima perseran.

Dalam dunia olahraga, banyak atlet yang mengambil jalan pintas dengan melakukan doping. Praktik ini amat berbahaya bagi kesehatan atlet dan merupakan tindakan tidak terpuji.

Perekonomian juga tidak sepatutnya dipacu dengan doping, karena membahayakan bagi perekonomian itu sendiri dan tidak akan menghasilkan peningkatan yang berkelanjutan.

Jangan tempuh jalan pintas dengan menyajikan menu omnibus law.