Menghindari Kutukan Siklus Krisis “20-Tahunan”


dewaruci
deburanombak.com

Dua puluh tahun setelah merdeka, Indonesia mengalami krisis politik besar dan berdarah yang membawa keruntuhan rezim Orde Lama. Perekonomian morat marit. Laju inflasi meroket ke aras 650 persen. Kelangkaan barang sangat masif.

Dua dekade berikutnya kembali terjadi krisis besar. Krisis ekonomi terparah dalam sejarah Indonesia merdeka yang membawa perekonomian ke jurang amat dalam. Perekonomian Indonesia mengalami kontraksi sebesar 13,1 persen, jauh lebih dalam ketimbang tahun 1963 yang hanya 2,3 persen. Krisis tahun 1998 juga ditandai oleh kejatuhan rezim.

jatuh_bangun

Kini kita telah memiliki institusi politik yang lebih kokoh, walaupun masih sebatas demokrasi prosedural. Defisit demokrasi substansial syukurnya bisa ditambal dengan peran kekuatan civil society yang ditunjang oleh dahsyatnya pengaruh media sosial. Setidaknya kehidupan politik tidak terbagi habis di antara partai politik.

Krisis 1960-an dan 1998 lebih dipicu oleh persoalan internal. Perekonomian Indonesia relatif lebih tahan banting menghadapi krisis global. Bahkan, beberapa kali krisis global berdampak positif bagi Indonesia, setidaknya tidak membuat perekonomin terpuruk atau mengalami kontraksi. Krisis finansial global tahun 2008, misalnya, membuat perekonomian dunia mengalami kontraksi, namun pertumbuhan ekonomi Indonesia masih mencatatkan pertumbuhan positif cukup tinggi, yaitu 4,6 persen.

Dalam menghadapi perkembangan perekonomian dunia yang serba tak pasti dan tekanan proteksionisme serta perekembangan politik global yang ditandai oleh maraknya populisme, cara terbaik bagi Indonesia untuk mengantisipasinya adalah dengan memperkokoh fondasi perekonomian atau meningkatkan daya tahan domestik. Itulah makna dari tekad kita untuk berdiri di atas kaki sendiri.

Kita menghadapi tantangan besar untuk melumatkan kemiskinan. Bung Karno berujar: “Tidak boleh ada kemiskinan di bumi Indonesia merdeka.” Segenap tenaga kita himpun untuk berjihad memerangi kemiskinan. Beriringan dengan itu, kita dituntut untuk mewujudkan keadilan sosial.

Amat banyak yang harus kita kejar untuk merealisasikan tujuan kemerdekaan. Namun, kita perlu realistik mengukur kekuatan diri sendiri agar tidak kembali terperosok ke jurang atau masuk ke dalam cengkeraman kekuatan luar.

Pembangunan membutuhkan harmoni atau keseimbangan agar kita tidak terlalu bergantung kepada pihak luar. Kita perlu menjaga agar tidak mengalami triple deficits yang parah. Kita masih mengalami defisit anggaran dan saving-investment gap. Semakin besar kedua defisit itu akan membuat defisit eksternal  (current account deficit) membengkak. Akibatnya kita semakin bergantung pada “budi baik” kekuatan luar.

Cara paling ampuh untuk mengelola defisit anggaran pada tingkat yang favourable adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio. Dalam jangka pendek dan menengah, rancangan undang-undang tentang perpajakan perlu segera dituntaskan untuk memaksimumkan momentum program amnesti pajak.

Jantung perekonomian kita perkuat. Darah yang mengalir ke sekujur tumbuh perekonomian harus cukup dan lancar.

Dalam jangka menengah dan panjang, struktur perekonomian harus disehatkan. Pembangunan sektor pertanian diarahkan untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani. Tekad ini baru bisa terwujud jika dalam waktu bersamaan memacu industrialisasi.

Akselerasi pembangunan infrastruktur memang mutlak karena kita relatif serba tertinggal dalam banyak hal. Namun, perlu diingat, pembangunan infrastruktur perlu menitikberatkan pada unsur-unsur yang memperkokoh jatidiri kita sebagai negara maritim. Pembangunan infrastruktur bertujuan utama untuk mengintegrasikan Indonesia sebagai negara kepulauan yang hasilnya nanti terlihat dari penurunan ongkos logistik. Sejauh ini  hasilnya belum terlihat. Logistics performance index (LPI) Indonesia justru mengalami kemerosotan. Dengan perbaikan logistik konvergensi harga-harga akan lebih cepat.

lpi

Untuk menghadapi revolusi industri IV yang ditandai oleh pentingnya peranan informasi dan komunikasi, infrastruktur dan teknologi ICT (information and communication technology) dipercepat sebagaimana pemerintah mempercepat pembagunan jalan tol. Sungguh kita sangat tertinggal dalam pembangunan ICT.

 

ictconnecting

Dua puluh tahun lalu pada bulan Juli, krisis keuangan melanda Asia Tenggara yang diawali oleh kemerosotan mata uang baht Thailand, lalu merembet ke Korea, Malaysia, dan Indonesia. Betapa pedih derita kala itu. Kita tidak memiliki kemewahan mengalami hal serupa.

Niscaya kita bisa keluar dari kutukan siklus krisis 20 tahunan. Semua berpulang pada diri kita sendiri.

 

Meningkatkan Pajak dengan Memacu Industrialisasi


manufacturing-industries-1-638
slideshare.net

Walaupun terus menerus mengalami penurunan, peranan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) masih tetap yang tertinggi, yaitu 20,5 persen pada tahun 2016. Tiga sektor lainnya yang menyumbang PDB di atas 10 persen adalah sektor pertanian (13,5 persen), sektor perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor (13,2 persen), dan sektor konstruksi (10,4 persen).

Kebanyakan yang mengalami pertumbuhan tinggi adalah sektor-sektor yang peranannya dalam PDB masih relatif kecil, seperti sektor informasi dan komunikasi, jasa usaha, serta sektor kesehatan dan kegiatan sosial.

pertumbuhan per sektor

Karena sebagian besar industri manufaktur merupakan usaha formal dan berwujud, sumbangannya terhadap penerimaan pajak tergolong sangat besar dan terbesar pula, yakni sekitar 31 persen. Berarti sumbangan sektor industri manufaktur terhadap penerimaan pajak lebih besar ketimbang sumbangannya terhadap PDB, yaitu hampir 1,5 kali lipat.

Jadi bisa dipahami jika pertumbuhan sektor industri manufaktur melambat dan lebih rendah dari pertumbuhan PDB, maka sumbangan sektor ini terhadap penerimaan pajak pun akan relatif berkurang.

Sumbangan sektor perdagangan dan reparasi mobil dan sepeda motor terhadap PDB hampir sama dengan sumbangannya terhadap penerimaan pajak.

Sementara itu, sektor pertanian sumbangannya hanya 1,6 persen terhadap penerimaan pajak, padahal sektor ini merupakan penyumbang kedua terbesar dalam PDB. Sehingga, nisbah dalam penerimaan pajak terhadap nisbah dalam PDB hanya 0,12 persen. Ini bisa dipahami mengingat produk pertanian banyak dikecualikan dalam perpajakan demi menolong petani kecil.

Nisbah peranan penerimaan pajak terhadap nisbah PDB untuk sektor konstruksi juga relatif rendah walaupun tidak serendah sektor pertanian.

Dari gambaran di atas tampak betapa penting peranan sektor industri manufaktur dalam penerimaan pajak.

Peranan sektor keuangan dalam penerimaan pajak 3,2 kali dari peranannya dalam PDB. Pertumbuhan sektor ini pun tergolong sangat tinggi, kerap jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan PDB. Namun, karena peranan sektor keuangan dalam PDB masih relatif sangat rendah (4,2 persen), sektor ini belum bisa diandalkan sebagai sumber utama penerimaan pajak.

pajak

Mengingat tahapan industrialisasi Indonesia belum mencapai tingkat yang optimal, maka ruang gerak masih cukup leluasa untuk mengakselerasikan pertumbuhan sektor industri manufaktur.

Memajukan industrialisasi ibarat menanam bibit unggul bagi perekonomian, khususnya dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak dan tax ratio.

 

Negara Paling Inovatif dan Posisi Indonesia


Innovation-shutterstock_304453115-e1447343782999
oxfordinnovationservices.co.uk

Dua minggu lalu, INSEAD, WIPO, dan Cornell SC Johnson College of Business meluncurkan The Global Innovation Index 2017 edisi ke-10. Laporan dari proyek bersama ini menghasilkan pemeringkatan kinerja inovasi dari 127 negara yang meliputi 97 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.

Sama seperti Laporan tahun lalu, Switzerland berada pada posisi puncak. Di urutan lima besar selanjutnya adalah Swedia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris.

Satu-satunya negara Asia yang menduduki posisi sepuluh besar adalah Singapura. China semakin menunjukkan taringnya di urutan ke-22. Dua negara ASEAN lainnya masuk dalam 50 besar, yaitu Malaysia di peringkat ke-37 dan Vietnam ke-47. Thailand berada di urutan ke-51 dan Filipina ke-73.

Indonesia berada di uturan ke-87 dengan skor 30,1, tidak sampai separuh dari skor tertinggi yang disandang oleh Switzerland sebesar 67,7. Di bawah Indonesia adalah Kamboja di peringkat ke-101.

gii-1

Skor tertinggi Indonesia tercapai pada tahun 2008-09 sebesar 32,6. Namun waktu itu skor tertinggi adalah 10. Skor tertinggi 100 baru diterapkan pada tahun 2011. Penulis melakukan penyesuaian sehingga seluruhnya menggunakan skor 0-100.

Sejak menggunakan skor 0-100, pencapaian terbaik Indonesia adalah pada tahun 2013. Tiga tahun selanjutnya terus meningkat menjadi 31,81 pada tahun 2014, 29,79 pada 2015, dan 29,07 pada 2016. Tahun ini skor Indonesia naik menjadi 30,10.

Menarik untuk membandingkan perkembangan GII Indonesia dan Vietnam. Posisi Indonesia pada mulanya lebih tinggi dari Vietnam. Pada tahun 2007, skor Indonesia 2,71 di urutan ke-49, sedangkan Vietnam dengan skor 2,38 di urutan ke-65. Pada tahun 2009-10, skor Indonesia persis sama dengan Vietnam, yaitu 2,95, namun Vietnam satu peringkat lebih tinggi. Setelah itu, Vietnam melesat dan kian meninggalkan Indonesia. Pada edisi terakhir, Vietnam telah masuk 50 besar, sementara Indonesia di posisi ke-87. Skor Indonesia 30,10 sedangkan Vietnam 38,34.

ina-viet

Ketertinggilan Indonesia juga terlihat dalam aplikasi paten. Tak heran jika kemajukan industri di Vietnam sangat pesat. Sebaliknya industrialisasi di Indonesia cenderung melambat.

Kerangka dalam penghitungan Global Innovation Index 2017 adalah sebagai berikut:

framework

Saatnya Memajukan Riset


Salah satu ujung tombak peningkatan daya saing dan kemajuan industri adalah perbaikan kualitas produk dan produktivitas secara berkelanjutan. Kemampuan itu bergantung pada kemampuan inovasi lewat riset dan pengembangan (R & D).

Jumlah aplikasi paten mencerminkan daya inovasi. Korea Selatan merupakan negara yang terbanyak mengajukan aplikasi paten. Pertumbuhannya pun terpesat dalam 25 tahun terakhir. Di luar Jepang, Amerika Serikat dan Jerman, negara kecil tetangga dekat kita, Singapura, menduduki urutan kedua. Negara kecil lainnya, Hongkong berada di urutan ketiga.

Empat negara ASEAN di luar Singapura lebih agresif mengajukan aplikasi paten ketimbang Indonesia. India juga lebih banyak mengajukan aplikasi paten ketimbang Indonesia. Hanya Pakistan yang berada di bawah Indonesia

patent

Jika kita hendak memajukan penemuan baru, mau tak mau jumlah scientists dan engineers harus meningkat signifikan. Juga tentunya pengeluaran untuk R&D. Peraga di bawah menunjukkan tidak ada negara yang lebih rendah dari Indonesia. Kalau pada peraga di atas Indonesia sedikit lebih baik dari Pakistan, pada peraga di bawah Indonesia kalah dengan Pakistan.

ppi

 

 

Jihad Memerangi Kemiskinan


Yang tidak peduli kepada orang miskin tergolong sebagai pendusta agama (Al-Quran, surat 107/Al-Ma’un).

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun tajam selama kurun waktu 1970-1996, dari 60 persen pada 1970 menjadi hanya 11,3 persen pada 1996. Krisis ekonomi yang berawal tahun 1997 membuat persentase penduduk miskin naik lebih dua kali lipat menjadi 24,2 persen pada puncak krisis tahun 1998. Beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan semakin lambat. Persentase penduduk miskin tahun 2016 nyaris hampir sama dengan kondisi 20 tahun lalu.

poor-1

Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh lebih sulitnya menurunkan kemiskinan di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin tinggal di perdesaan. Dalam dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin di perdesaan justru mengalami kenaikan, dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,16 persen menjadi 7,73 persen.

poor-2

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Timur, penurunan kemiskinan di Indonesia relatif lebih lambat. Dengan menggunakan acuan pengeluaran rerata sehari per orang sebesar 1,90 dollar AS (sekitar Rp 25 ribu), pensentase penduduk miskin Indonesia tertingi ketiga setelah Laos dan Filipina. Thailand sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem dan Malaysia mendekati bebas. Jika poverty headcount dinaikkan menjadi 3,10 dollar AS, penduduk miskin Indonesia naik 3,5 kali lipat menjadi 41,7 persen–tertinggi kedua setelah Laos. Ini mengindikasikan bahwa walaupun penduduk yang sangat miskin (extreem poverty) hanya 11,8 persen, sangat banyak penduduk yang masih bertengger sedikit di atas garis ke miskinan ektrem, yang tentu saja masih jauh dari sejahtera.

poor

Pemerintah baru saja mengumumkan akan menaikkan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari 6 juta tahun ini menjadi 10 juta tahun depan. Dengan jumlah retata anggota per rumah tangga 3,9 jiwa, maka jumlah penduduk miskin versi Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekitar 39 juta jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih jauh lebih rendah ketimbang kriteria Bank Dunia dengan headcount 3,10 dollar AS.

Garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik untuk September 2016 adalah pengeluaran per bulan sebesar Rp 344.809 atau Rp 11.494 per hari atau sekitar 0,86 dollar AS per hari.

Sekalipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia masih jauh dari kecukupan. Mayoritas penduduk miskin ini hidup di perdesaan.

Oleh karena itu, kunci untuk mengentaskan orang miskin adalah pembenahan pembangunan pertanian ditunjang oleh industrialisasi di perdesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Setelah Fitri Kembali


Mari raih kemenangan

Melawan para koruptor

Melawan para pendukung koruptor

Tidak berteman dengan koruptor

 

Kobarkan perang

Menentang perilaku korup

Yang membuat orang miskin semakin papa

Yang membuat kaum tak berdaya kian terpinggirkan

Yang membuat Negeri kian dibelit utang

 

Koruptor tak kunjung jera

Menari di tengah derita rakyat

Koruptor hidup berfoya-foya

Sementara petani terkikis daya belinya

Koruptor melarikan hasil jarahannya ke luar negeri

Membuat wajah perekonomian pucat pasi

 

Hanya ada satu kata

LAWAN

 

Hanya ada satu tekad

BASMI

Mengapa Koruptor Makin Banyak Terjerat Operasi Tertangkap Tangan?


Di masa Orde Baru, sangat sedikit koruptor masuk bui. Struktur kekuasaan politik nyaris monopoli. Hanya satu partai politik yang menggenggam kekuasaan: Golkar. Dua partai lainnya, PDI–yang kemudian menjelma menjadi PDI-P–dan PPP. Kedua partai itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengobok-obok kedua partai itu jika mereka sedikit saja melawan. Orde Baru memecah belah internal kedua partai.

Kapasitas institusional di masa Oede Baru sangat rendah. Pemerintah otoritarianlah yang menjadi hukum. Checks and balances tak berjalan. Ditambah dengan persaingan politik yang juga rendah, korupsi bersifat sistemik dan terorganisir. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dikooptasi oleh rezim.

institution

Kini persaingan politik sangat ketat. Partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19 persen kursi di DPR. Agar pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, pemerintah harus merangkul banyak partai.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan DPR hanya 37 persen. Dalam waktu singkat, beberapa partai menyeberang ke kubu pemerintah, sehingga pemerintah didukung oleh 69 persen kursi DPR. Hanya PKS dan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Dengan persaingan politik yang tinggi namun kapasitas institusional tetap rendah, potensi korupsi tentu saja masih tinggi. Hanya saja sekarang peserta korupsinya bertambah banyak.

Banyaknya pelaku korupsi dari berbagai partai menimbulkan masalah bagi koruptor. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian karena dispersi kekuasaan politik sangat tinggi. Pegambilan keputusan harus menyertakan semakin banyak pihak atau kekuatan politik. Ada pertukaran konsesi.

Banyaknya pihak yang terlibat cenderung membuat pembagian rente atau hasil korupsi tidak merata. Yang sedikit memperoleh bagian korupsi cenderung kecewa, lalu membocorkan kesepakatan lewat segala cara. Sehingga, secara alamiah, praktek korupsi bakal cepat terbongkar. Mirip dengan kartel bisnis yang kebanyakan berusia pendek.

Di masa Orde Baru tidak ada KPK dan belum ada media sosial. Kekuatan masyarakat dan media massa dibungkam. Sekarang beda.

Apakah para koruptor tidak menyadari bahwa lingkungan sudah sangat berubah? Kalau mereka menyadarinya, mengapa mereka masih nekat menjadi drakula menghisap darah rakyat? Bahkan mereka berani melawan secara terang-terangan.

Jika orang-orang baik hanya berdiam diri, para koruptor bakal menang. Syukurlah kita tidak tinggal diam. Memang, kita tidak boleh berdiam diri. Para koruptor sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang melawan para drakula, semakin cepat kebenaran akan menang.

 

 

Hitungan Sederhana Shortfall Penerimaan Pajak 2017


Hingga akhir Mei 2017, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 463,5 triliun atau 30,9 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.499 triliun. Jadi, penerimaan perpajakan rerata sebulan adalah Rp 92,7 triliun. Jika penerimaan perpajakan tujuh bulan ke depan (Juni-Desember) mengikuti pola lima bulan pertama 2017, maka penerimaan perpajakan sepanjang 2017 adalah Rp 1.112,4 triliun. Kalau itu yang terjadi, maka penerimaan perpajakan meleset sebesar Rp 386,6 triliun.

Perlu diingat, penerimaan perpajakan Januari-Mei 2017 sudah termasuk penerimaan dari amnesti pajak tahap terakhir (Januari-Maret 2017) dan batas alhir pembayaran pajak 2016 pada Maret 2017. Kedua faktor itu tidak ada lagi sampai Desember 2017.

Pemerintah harus banting tulang untuk menghindari ledakan shortfall yang tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit APBN paling besar tiga persen dari produk dometik bruto (PDB).

Sejauh ini pemerintah tampaknya menyadari bahwa shortfall akan terjadi, namun  cukup yakin tidak sebesar hitungan sederhana di atas. Bank Dunia dalam publikasinya yang terbaru bulan ini memperkirakan shortfall sebesar Rp 63 triliun.

Defisit APBN bisa tidak melampaui 3 persen PDB, jika: (1) realisasi pengeluaran tidak mencapai 100 persen; (2) penerimaan negara bukan pajak digenjot; (3) pengeluaran tidak ditambah lewat APBN-Perubahan (APBNP); (4) pemangkasan subsidi; (5) penundaan pembayaran tunggakan pemerintah kepada beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN (tagihan Pertamina ke pemerintah telah mencapai Rp 35 triliun). Kombinasi tindakan di atas berpotensi memperlambat pertubuhan dan tidak populer secara politik.

Di pihak lain, muncul desakan untuk menambah pengeluaran pemerintah bertambah. Misalnya, rencana menyelipkan penyertaan modal negara pada APBN-P 2017 kepada PT KAI sebesar Rp 4,6 triliun untuk melanjutkan proyek LRT. Ada lagi yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu mengamankan proyek-proyek pembangunan inftrastruktur.

Sehebat apa pun langkah-langkah pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan, rasanya amat sulit membayangkan penerimaan pajak akan melonjak tahun ini. Perangkat perundang-undangan yang dibutuhkan belum kunjung terbit, sementara waktu terus berjalan dan sudah memasuki semester kedua 2017.

Semoga kenyataan nanti jauh lebih baik dari hitungan sederhana di atas.

 

ANGGARAN PEMBANGUNAN: Mobilisasi Terhambat Soal Struktural


JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan anggaran pembangunan amat besar. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memenuhinya. Namun, faktor struktural masih menjadi persoalan utamanya. Akibatnya, mobilisasi dana dari berbagai sumber masih memberikan hasil yang minimalis.

Demikian persoalan utama yang mengemuka dalam Diskusi Panel Ahli Ekonomi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (14/6). Diskusi mengangkat tema “Ketahanan Anggaran Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

Panelis adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Destry Damayanti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, dan ekonom Faisal Basri.

Untuk kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan nilainya mencapai Rp 4.796 triliun. Kebutuhan itu menurut rencana dibiayai dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp 1.979 triliun atau 41,3 persen, badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp 1.066 triliun atau 22,2 persen, dan sisanya Rp 1.752 triliun atau 36,5 persen berasal dari swasta.

Kombinasi

Sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah pusat dan daerah adalah penerimaan negara dan daerah. Sebanyak 70-75 persen berasal dari penerimaan perpajakan. Sisanya kombinasi dari utang dan penerimaan bukan pajak.

Adapun sumber utama pembiayaan untuk BUMN dan swasta yang mencapai hampir 60 persen dari total kebutuhan dana pembangunan berasal dari bank, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank.

Prastowo menyatakan, penerimaan pajak di Indonesia masih jauh dari potensinya. Hal ini tecermin dari rasio pajak terhadap produk domestik bruto yang stagnan pada kisaran 10 persen selama satu dekade terakhir. Bandingkan dengan Thailand yang berada pada kisaran 16 persen selama periode yang sama.

Target pajak, menurut Prastowo, tidak pernah tercapai kecuali pada 2008. Meskipun untuk pertama kalinya realisasi pajak menembus Rp 1.000 triliun pada 2015, capaiannya hanya 82 persen dari target. Sementara realiasi pada 2016 hanya 81 persen dari target. Itu pun masih disokong oleh uang tebusan dari program pengampunan pajak.

“Penerimaan pajak adalah buah dari kepatuhan pajak. Ini yang sering dilupakan. Selalu, orientasinya jangka pendek terus. Jadi, persoalan pajak kita berkaitan dengan persoalan mendasar, yakni visi dan kapasitas,” kata Prastowo.

Sementara sumber pembiayaan dari bank, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank, menurut Destry, masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sektor keuangannya masih dangkal.

Sektor keuangan di Indonesia masih didominasi bank. Asetnya mencapai hampir 90 persen dari total aset pada sektor keuangan.

Selama 2013-2016, rata-rata penyaluran kredit bank sebesar Rp 422 triliun per tahun. Namun, dalam dua tahun terakhir, trennya turun hingga menjadi Rp 338 triliun.

Sementara akses ke pasar modal, lanjut Destry, sangat terbatas. Jumlah perusahaan yang tercatat di pasar modal per Mei 2017 hanya 652 perusahaan. “Return di pasar modal dan obligasi sebenarnya tinggi, tetapi volatilitas tinggi karena sektor keuangannya dangkal. Jadi, sulit mendapatkan investor jangka panjang, termasuk investasi langsung,” katanya.

Suahasil menyatakan, pemerintah harus merealokasi belanja untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pada saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, obyek yang direalokasi anggarannya adalah subsidi energi. Berikutnya adalah beberapa belanja lain yang dianggap tidak produktif.

“Sayangnya, potong subsidi (yang tidak tepat sasaran) tidak bisa terus dilakukan. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus meningkat agar bisa digunakan untuk pembangunan dan belanja produktif lain,” ujarnya.

Diskoneksi

Suahasil juga menyinggung adanya diskoneksi antara ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro, misalnya, menunjukkan sejumlah perbaikan, di antaranya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen selama dua tahun terakhir, yang tergolong lumayan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Adapun inflasi pada periode yang sama berada pada kisaran 3 persen atau terendah selama 20 tahun terakhir.

Namun, faktanya, menurut dia, ada diskoneksi pada level mikro. Ini, antara lain, karena belum adanya reformasi struktural di sektor riil.

Yose berpendapat, risiko politik merupakan hal yang dianggap penting oleh investor. Dalam beberapa survei bisnis, risiko politik termasuk faktor utama yang memengaruhi pendapatan.

Adapun jenis risiko politik utama yang dimaksud meliputi perang dan kekerasan politik, ekspropriasi, pelanggaran kontrak, serta risiko transfer dan konvertabilitas.

“Investasi langsung akan mempertimbangkan sampai sejauh apa risiko politik yang dihadapi di suatu negara,” kata Yose.

Nasionalisasi dan pengambilan aset, menurut dia, merupakan risiko politik utama yang dihadapi investor. Namun, belakangan, frekuensinya semakin berkurang. “Saat ini justru lebih mengarah pada stabilitas kebijakan,” katanya.

Dari perspektif pengusaha, Hariyadi menyatakan, pemerintah telah berusaha melakukan reformasi. Namun, ada sejumlah pihak yang melakukan langkah kontradiktif.

Pihak yang dimaksud adalah dari birokrasi sendiri. Sejumlah aturan terus diproduksi, yang kontraproduktif untuk kepentingan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian juga dari aparat penegak hukum, di antaranya Mahkamah Konstitusi yang dianggap keputusannya justru menimbulkan permasalahan di sektor riil.

Berikutnya adalah dari dinamika politik. Beberapa gejolak yang terjadi belakangan terbukti memberikan sentimen negatif di dunia usaha.

“Ada sejumlah persoalan. Namun tetap, bagaimanapun, kita semua harus memberikan suara positif. Memang pekerjaan menjadi berat karena banyak pihak yang melemahkan,” kata Hariyadi.

Faisal berpandangan, belakangan terjadi ambiguitas atas sejumlah fakta, optimistis dan pesimistis. “Namun, ada beberapa hal yang tak bisa disangka bahwa dari hari ke hari pengambilan keputusan semakin tidak bisa dipahami,” katanya.

Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang bersifat instruksional dari Presiden. Persoalannya, hal ini acap kali tidak didasarkan atas kajian yang sahih dan komprehensif. Akibatnya, implementasinya menimbulkan persoalan.

“Dalam berbagai hal terjadi kompromi. Bulog, misalnya, mengambil perusahaan yang punya kredit macet Rp 1 triliun lebih, lalu menginjeksikan Rp 300 miliar. Sudah begitu, masih diberi saham 30 persen,” ujar Faisal. (LAS)

Diunduh dari: https://kompas.id/baca/utama/2017/06/15/mobilisasi-terhambat-soal-struktural/

Blog at WordPress.com.

Up ↑