Catatan: Pagi ini (30/10) Bank Mandiri menyelenggarakan Seminar Reformasi Perpajakan: “What Next After Tax Amnesty.” Saya diminta sebagai salah satu pemapar dengan tajuk “Reformasi Pajak untuk Peningkatan Kapasitas Fiskal.
Berikut bahan yang saya persiapkan, dalam bentuk pdf.
Hari ini (22/10), menyembul sescercah harapan akan masa depan Indonesia. Generasi milenial terbukti mampu mendobrak cara pandang dan pendekatan pembangunan pertanian konvensional. Mereka tidak memedulikan kebijakan pemerintah yang justru menjadi kendala bagi kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sektor pertanian kian ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga rata-rata usia petani semakin tua. Nasib petani, khususnya petani pangan dan buruh tani, kian jauh tertinggal. Akibatnya, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Hasil produksi petani semakin susut tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani. Selisih harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen akhir sangat lebar karena mata rantai perdagangan yang panjang. Petani tercerai berai menghadapi kaum kapitalis kota. Kala musim panen harga barang yang dihasilkan petani anjlok, sedangkan ketika harga tinggi di masa paceklik, mereka tidak lagi memiliki stok yang bisa dijual.
Kemunculan generasi milenial yang menjadi pelopor kemunculan agripreneur dengan menggunakan teknologi digital dan the internet of things (IoT) merupakan harapan baru bagi petani dan sektor pertanian Indonesia. Tiga tokoh dari kiri (foto atas) menawarkan konsep baru memecah kebuntuan. Mereka memangkas mata rantai perdagangan, menyediakan modal (bahkan sampai Rp 2 miliar) dengan fintech, membantu penyediaan bibit, pupuk, dan banyak lagi. Pendekatan ke petani dilakukan dengan memahami terlebih dahulu konteks sosial dan budaya dengan penuh asa. Tokoh keempat (paling kanan) bergelut di hilir dengan riset untuk menghasilkan formula produk yang ramah lingkungan dan prinsip lestari.
Keempat tokoh berbagi dengan ratusan generasi muda dari berbagai daerah, dari Barat sampai ke Timur.
Salut kepada Forum for Young Indonesians (FYI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menggelar acara bertema “Our Food, Our Future!” Berharap kepeloporan mereka menjadi awal kebangkitan sektor pertanian yang merupakan ujung tombak peningkatan gizi masyarakat.
Sesi pembuka dengan subtema “Unleashing the Potential of Youth in Sustainable Development” diisi oleh Prof. Boediono (mantan Wakil Presiden), Prof. Emil Salim, DR. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), dan saya. Sesi ini lebih bersifat sebagai pembuka wawasan untuk memahami peta permasalahan makro dan pemacu semangat bagi generasi muda. Keberhasilan sepenuhnya ada di tangan mereka.
Siang ini akan dilanjutkan dengan pembahasan yang sepenuhnya diisi oleh pelaku yang hampir semua generasi milenial.
Salut kepada Ibu Menteri Kesehatan yang rencananya bakal hadir sampai acara usai.
[Dua foto terakhir ditambahkan pada 22/10/2017, pk.20:25]
Jumlah penduduk sangat miskin (extreme poor) dan miskin sedang (moderate poor) turun signifikan dalam satu dasawarsa terakhir, namun penurunannya kian melambat.
Persentase penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tetapi kehidupannya masih rentan, sehingga bisa kembali ke kubangan kemiskinan, mengalami peningkatan.
Penduduk yang betul-betul hidup dengan aman atau berkecukupan tidak lebih dari 30 persen.
Pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia. Richard H. Thaler, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonimi tahun 2017, mengingatkan:
“In order to do good economics you have to keep in mind that people are human.”
Manusialah yang menjadi titik perhatian pembangunan. Lainnya menjadi penopang. Pembangunan infrastruktur yang masif ada baiknya lebih menitikberatkan pada upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk yang kehidupannya masih rentan ini.
Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.
Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).
Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..
Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.
Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.
Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.
Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.
***
Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.
Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.
Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.
Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.
Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.
Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.
Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.
Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.
Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.
Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.
Sejak pengoperasian jalan tol pertama (tol Jagorawi) pada 9 Maret 1978 tahun di era Presiden Soeharto hingga akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2014), panjang jalan tol yang sudah beroperasi mencapai sekitar 725 km. Selama 36 tahun rentang waktu itu, setiap tahun rata-rata terbangun 20 km.
Selama masa pemerintahan Presiden Joko Widodo dicanangkan target pembangunan jalan tol sepanjang 1.850 km atau rata-rata setiap tahun sepanjang 370 km. Hingga akhir tahun ini saja diharapkan sudah beroperasi 568 km. Tak jarang Presiden memonitor sendiri perkembangan pembangunan jalan tol. Untuk jalan tol Trans-Sumatera saja, setidaknya Presiden sudah meninjau setidaknya enam kali.
Sudah barang tentu pembangunan jalan tol yang cukup massif mampu mengurangi kemacetan, membuat arus mudik lebaran lebih lancar, juga memperlancar angkutan barang.
***
Namun, kemacetan tidak hanya terjadi di lalulintas angkutan darat. Kemacetan semakin parah kian terasa di lalulintas dunia maya.
Sore tadi (11/10) saya menghadiri acara di ballroom Hotel Ritz Carlton. Saya tengok kekuatan sinyal HP saya hanya tiga garis (operatornya Telkomsel, yang saya pandang terbaik dan paling luas jangkauannya). Padahal lokasinya di jantung ekonomi Indonesia.
Jumat minggu lalu saya terjebak macet parah di jalan tol menuju Bandara Soekarno-Hatta. Di sepanjang jalan tol Sedyadmo itu, kekuatan sinyal tidak stabil, terkadang tiga garis, tetapi seketika bisa anjok menjadi hanya satu garis.
Sesampai di bandara Soekarno-Hatta, saya mencoba wifi gratis Angkasa Pura II. Tak pernah berhasil. Sejak Garuda pindah ke Terminal III, puluhan kali saya tidak bisa memanfaatkan wifi gratis.
Minggu lalu saya ke Pontianak, menginap di hotel di Jl. Gajahmada. Tidak ada TV dan internet karena rusak tersambar petir. Petugas hotel menawarkan voucher wifi.id seharga Rp 10.000. Hasilnya mengecewakan, sungguh sangat lambat, sehingga pekerjaan yang harus saya selesaikan tak kesampaian. Jangan coba-coba mengunduh video, bakal sia-sia.
Bagaimana di Jakarta? Di rumah, kami berlangganan paket TV kabel dan internet dari First Media. Baru-baru ini saya memutakhirkan sistem operasi di laptop. Butuh waktu dua jam lebih. Tak jarang jaringan mengalami gangguan. Ketika mengadu, pihak First Media menawarkan upgrade paket, tentu dengan tarif berlangganan lebih mahal.
Kemacetan di udara sudah sangat akut. Pengguna internet bertambah pesat, bahkan terbanyak kelima di dunia. Jumlah telepon genggam lebih banyak dari jumlah penduduk. Era digital membutuhkan penggunaan big data, tetapi jalan untuk menyalurkannya sudah sangat padat.
Kecepatan internet di Indonesia pada triwulan I-2017 hanya 7,2 Mbps, di urutan 77 di dunia. Di Asia Pasifik, Indonesia tercecer, kalah dengan Sri Lanka, Vietnam, Malaysia, China, dan Thailand. Jangan bandingkan dengan Korea, Hongkong, Singapura, dan Jepang. Keempat negara itu berada di kelompok top-10 dunia.
Indeks daya saing digital Indonesia berada di urutan ke-59 dari 63 negara, dengan skor 44. Singapura di urutan teratas dengan skor sempurna: 100.
Peringkat Indonesia praktis jalan di tempat. Komponen paling buruk justru adalah future readiness, khususnya untuk subkomponen adaptive attitude dan IT integration. Yang menggembirakan adalah business agility cukup baik, menandakan pelaku bisnis memiliki kemampuan beradaptasi dengan dunia digital. Regulasi dan upaya pemerintah tampaknya masih belum memadai.
Keterbatasan infrastruktur membuat connecting capabilities rendah, bahkan terendah di Asia Pacifik yang menjadi sampel kajian oleh EIU.
ICT development index Indonesia yang berada di urutan ke-115 dari 175 negara dengan skor hanya 3,86 mengindikasikan memang kita harus mengejar ketertinggalan. Membangun tol di udara maya tak kalah mendesaknya ketimbang jalan tol di darat. Membangun tol maya sangat mendesak.
Dengan kemajuan teknologi digital, kita berharap produktivitas naik lebih cepat, sehingga pertumbuhan mengakselerasi, tidak terkerangkeng di pertumbuhan 5 persen.
Apakah perlu amandemen Undang-Undang Dasar 1945, khususnya perubahan Pasal 33 ayat (3): “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Rumusan baru yang saya tawarkan:
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dan di atasnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”
Catatan: Hari ini hingga besok (3-4 Oktober 2017) Yayasan Bakti BCA Learning Serivice menggelar Conference & Expo Indonesia Knowledge Forum VI-2017 dengan tema “Elevating Creativity & Innovation through Digital Collaboration.”
Saya diundang untuk mengisi sesi pleno dengan tema “Peta Perekonomian Indonesia di Era Digital.” Berikut adalah bahan presentasi yang saya persiapkan untuk acara ini dalam format pdf.
Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.
Saatnya kejujuran yang memimpin bangsa ini.
(Franky Sahilatua)
Lirik dan lagu “Saatnya Kejujuran” serta untaian kata di selanya diciptakan oleh Mas Franky Sihilatua yang prihatin terhadap kondisi Negeri tercinta, utamanya para elit politik. Versi videonya sempat ditanyangkan beberapa kali di Metro TV sebagai iklan layanan masyarakat, atas budi baik Bang Maruli Gultom.
Semoga kita tidak pernah lelah memperjuangkan keadilan dan menegakkan kejujuran.
Bagaimana perkiraan kondisi politik menuju pemilu 2019? Berikut sekedar goresan, dalam format pdf.
