Asa untuk Menteri Kesehatan yang Baru


Saya tidak mengenal dekat sosok Budi Gunadi Sadikin (BGS). Hanya sekali bertemu pada acara diskusi panel Kompas beberapa tahun lalu ketika ia masih menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Kesan pertama saya adalah pemaparannya sistematis, fokus, dan berbasis riset dan data.

Nyaris bertemu untuk kedua kalinya sewaktu BGS menjabat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Ia mengutus Rendi Wilutar menemui saya untuk menjelaskan proses pembelian saham PT Freeport oleh pemerintah lewat Inalum. Saya menjelaskan kepada Rendi Witular penilaian saya terhadap aksi pembelian saham itu. Intinya saya mengritik langkah pemerintah itu. Bung Rendi menyampaikan BGS ingin berdiskusi lebih lanjut. Tiba pada hari yang disepakati, Bung Rendi menyampaikan permohonan maaf karena BGS berhalangan.

Pada 18 Desember lalu secara tak terduga saya bertemu BGS dalam acara Diskusi Pakar bertajuk “Health Outlook 2021” yang diselenggarakan secara virtual oleh CISDI (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives). Mbak Diah sebagai pendiri CISDI yang mengundang saya.

Sebagai ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, BGS sadar betul bahwa apa pun yang dilakukan Satgas PEN akhirnya berpulang pada kemampuan kita mengendalikan wabah COVID-19. Kesadaran tinggi betapa penanganan wabah menjadi prasyarat mutlak pemulihan ekonomi tercermin dari desakan BSG kepada Kementerian Kesehatan untuk mengajukan segala kebutuhan demi mempercepat pengendalian wabah. BGS berjanji akan memperjuangkan ketersediaan anggarannya.

BGS bercerita telah melakukan langkah-langkah terinci dengan segenap pengelola rumah sakit dan klinik untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar. Menurut hitungannya, jika seluruh sumber daya dimobilisasikan, vaksinasi bisa tuntas dalam waktu enam bulan. BGS terlibat juga dalam diplomasi pengadaan vaksin dari berbagai sumber.

Tugas yang amat berat sekarang disandang oleh BGS. Ia tak bisa bekerja sendirian. Ia harus melibatkan dan merangkul para pakar untuk memastikan setiap langkahnya berdasarkan science. Sekarang BGS menjadi panglima perang melawan COVID-19. Jangan lagi para menteri yang lain menggerecoki, apalagi menyusupkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komando harus efektif, menjamin satu suara hingga ke medan laga.

BGS niscaya akan beroleh kepercayaan dari masyarakat jika setiap keputusannya kredibel berdasarkan science dan data yang akurat. Dengan begitu setiap keputusan lebih terukur.

Langkah segera yang harus dilakukan adalah pembenahan data. Datalah yang membimbing pengambilan keputusan yang benar. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya keputusan yang diambil efektif menyelesaikan masalah. Jangan berandai-andai atau berasumsi subyektif.

Pergencar testing dan penelusuran kontak agar kecepatan penyebaran virus serendah mungkin. Siapkan segera segala kebutuhan yang harus dipenuhi agar kapasitas pelayanan kesehatan tidak kolaps akibat penggalakan testing dan penelusuran kontak. Kita berpacu dengan waktu. Kita tak memiliki kemewahan untuk lengah sekejap pun.

Tak perlu menunggu segalanya sampai vaksinasi tuntas 100 persen. Jika langkah awal sudah benar dan kemajuan terlihat nyata dari waktu ke waktu, keyakinan masyarakat dan dunia usaha segera merebak. Dan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat.

Sosok IR. Djuanda di Balik Hari Nusantara


Pengantar

Hari ini kita memperingati Hari Nusantara. Dari pagi tadi hingga siang saya menghadiri Kongres Sunda II yang digelar untuk mengingat kembali jasa luar biasa IR. Djuanda dalam memperkokoh NKRI lewat Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang meneguhkan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan telah diakui oleh Dunia.

Djuanda merupakan sosok luar biasa: pendekar dengan 1.000 jabatan, pendidik, pejuang (Djuanda merupakan pemimpin yang menggerakkan pemuda mengambil alih jawatan kereta api dari penguasa pendudukan Jepang), perdana menteri terakhir daan terlama sepanjang sejarah, sosok yang jujur dan sederhana, tepat waktu dan disiplin, pekerja keras yang tak kenal waktu hingga wafatnya pun sedang dalam tugas negara, menguasai berbagai bahasa (Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman), jenderal tituler, tak tersangkut skandal dan sekedar gosip-gosip miring, perencana dan manajer yang handal, superteknokrat, piawai mengemban tugas-tugas berat dan berhasil menyelesaikannya tanpa pernah membanggakan diri, juru damai dan bukan sosok yang suka mengadu-domba, piawai berdansa, selalu ramah dan hangat menghadapi wartawan, dan banyak lagi.

Di tengah krisis kenegarawanan, hari ini sepatutnya kita menggali lebih dalam sepak terjang Djuanda, menjadi sumber inspirasi bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Jika konsep pembangunan semesta Djuanda diterapkan, sangat boleh jadi kita sudah menjadi negara unggul dan menyejahterakan rakyatnya.

Berikut pengenalan lebih dalam atas sosok teladan yang telah kami tuliskan dalam buku berjudul Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa.

***

IR Djuanda

Oleh: Faisal Basri dan Haris Mumandar

Sumber: suaramuhammadiyah.id

IR DJUANDA adalah perdana menteri terakhir dan terlama sepanjang sejarah RI. Jabatan ini, meskipun kemudian sebutannya diubah, diembannya hingga akhir hayat. Dari para jurnalis, ia mendapat sebutan “Menteri Maraton” karena merupakan anggota kabinet RI terlama kedua setelah dr. Jo Leimena. Hanya dua orang ini yang hampir selalu muncul dalam belasan kabinet di masa awal RI. Lebih hebat lagi karena Djuanda adalah profesional murni yang tidak pernah menjadi anggota partai politik apa pun. 

Djuanda mulai menjadi anggota kabinet di tahun 1946 dalam Kabinet Sjahrir II sebagai menteri muda perhubungan, berbarengan dr Leimena sebagai menteri muda kesehatan. Selama di kabinet karirnya melesat; ia bak “pendekar dengan 1000 jabatan” karena sering merangkap-rangkap jabatan yang rata-rata berat. Kinerja dan kerja kerasnya yang luar biasa membuat Djuanda selalu menjadi pilihan pertama guna memimpin tugas-tugas penting. Gelar lainnya adalah “super teknokrat” karena ia mampu melaksanakan tugas apa saja dengan baik. Ia diakui sebagai salah satu teknokrat paling jempolan yang pernah dimiliki Indonesia. Pengabdiannya baru terhenti di tahun 1963 ketika mengalami serangan jantung dan wafat. Secara harafiah, Djuanda bekerja keras sampai mati. Hanya ada satu lagi tokoh bangsa yang seperti itu, yakni DR Sahardjo SH. 

Sepanjang hidupnya ia dikenal jujur dan sederhana. Kalau diingat segala kekuasaan dan jabatannya, seharusnya ia menjadi pejabat yang paling kaya. Selain membaca, ia gemar berdansa dan nonton bioskop, Sayang ia tidak sempat menikmatinya karena sepanjang karirnya ia tak punya waktu yang sudah habis tak tersisa untuk menangani berbagai urusan pemerintahan dan kenegaraan. Kehidupan pribadinya tidak banyak terdengar. Djuanda tak pernah tersangkut skandal atau sekedar gosip-gosip miring. 

Di kantor, ia dikenal sangat tepat waktu dan disiplin. Djuanda tidak punya waktu untuk menyeleweng dalam urusan-urusan dinas maupun pribadi. Setiap hari ia menjalani rapat dinas yang seolah tiada habisnya dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja dari pagi hingga larut malam secara maraton. Ritme kerjanya spartan gila-gilaan, mirip dengan Basuki Tjahaja Purnama ketika memimpin DKI Jakarta. 

Ir. H. Raden Djuanda Kartawidjaja lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama dari enam anak pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada ​Hollandsch Inlansdsch School (HIS) dan masih berdarah bangsawan dari garis keturunan Kesultanan Cirebon. Pendidikan sekolah dasar dimulai di HIS, berlanjut ke ELS di Cicalengka, lokasi penugasan baru ayahnya. Ayahnya sebenarnyahanya​ambtenaara​lias​priayik​ecilyangkurangmemungkinkannyamasukELS. Tapi kegigihan ayahnya, dan kepintaran Djuanda sendiri membuatnya diistimewakan. Kecerdasan Djuanda dibuktikan ketika ia dinaikkan dua kelas, dari kelas V langsung ke kelas VII. Ia tamat di tahun 1924. 

Selanjutnya oleh ayahnya ia dimasukkan ke HBS Bandung yang biayanya sangat mahal. Demi menghemat biaya, selama tiga tahun di HBS, yaitu dari kelas I hingga kelas III, Djuanda pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Ia harus berangkat di waktu subuh dan pulang sesudah ashar. Pada kelas IV Djuanda mulai tinggal menetap di Bandung. Ia sengaja masuk asrama HBS supaya lebih mahir dalam berbahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis dengan anak-anak berkebangsaan Eropa yang bersekolah di situ. 

Empat bahasa asing tersebut dikuasai dengan sangat baik. Kalau menghadapi para jurnalis asing, Djuanda ​teh,pangjagona! I​a sangat menikmati wawancara dalam berbagai bahasa asing itu. Selama berada di pemerintahan ia sering adu kebolehan berbahasa asing. Lawannya tidak tanggung-tanggung, yakni Bung Karno dan Haji Agus Salim yang juga dikenal sebagai pakar-pakar bahasa asing. Anehnya kalau sedang berbicara serius empat mata dengan Bung Karno, keduanya malahan sering menggunakan bahasa Sunda. 

Djuanda tamat HBS di tahun 1929 dengan nilai yang amat bagus dan lulus dengan gemilang ​(schitterend geslaagd). Sejak muda Djuanda memang amat gemar membaca, karena itu sejak muda pula ia sudah memakai kacamata tebal. Sejak muda, selain sesekali bermain bola, Djuanda lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca apa saja. Namun ia tidak sekaku Bung Hatta atau Jenderal AH Nasution. Djuanda suka menonton bioskop, berjalan-jalan kalau ada waktu, dan gemar berdansa, terutama dengan istrinya sendiri. Meskipun badannya agak gemuk, ia lincah memainkan berbagai macam gaya dansa. Dalam pesta-pesta kenegaraan, Djuanda dan Ahmad Yani adalah saingan-saingan terberat Bung Karno untuk tampil sebagai pusat perhatian. 

Pada tahun yang sama dengan kelulusannya dari HBS Djuanda sudah diterima di Technische Hogeschool te Bandoeng (TH) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) , dengan beasiswa penuh. Ia mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Djuanda mengambil kekhususan teknik bangunan air dan jalan ​(Wegen en Waterbouwkunde). Angkatannya sebanyak 39 orang mahasiswa terdiri dari 18 mahasiswa Indonesia, 2 keturunan China dan 19 orang Belanda. Di masa kuliah Djuanda senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak membuang-buang waktu. Ia hanya kadang-kadang menonton bioskop di kelas kambing. 

Sebagai mahasiswa, ia pernah memasuki organisasi ​Indonesische Studenten Vereeniging (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia) perkumpulan yang bersifat sosial, dan cenderung kebarat-baratan karena memang bentukan Belanda untuk mencegah para mahasiswa bergabung ke organisasi pergerakan kebangsaan. Kegiatan organisasi ini cuma sebatas diskusi-diskusi ilmiah dan acara-acara sosial yang biasanya cuma dansa-dansi (kegiatan terakhir ini yang menarik minat Djuanda). 

Djuanda memang sejak awal tidak terlalu berminat dengan kegiatan atau organisasi politik yang dinilainya ​gandeng pisan ​(kelewat berisik), walaupun ia sudah setia membaca mingguan berkala berbahasa Sunda, Sipatahunan, yang artikel-artikelnya bernafaskan kebangsaan. Semakin lama ia semakin tertarik pada kehidupan kemasyarakatan dan pemikiran politik, lebih-lebih setelah ia mendengar ceramah seniornya di TH, Bung Karno. di Bandung. Namun Djuanda tetap tidak tertarik menjadi aktivis politik. 

Karakternya pendiam, agak pemalu dan tidak suka menonjolkan diri. Ia lebih suka membuktikan kecintaan kepada bangsanya dengan tindakan, bukan kata-kata. Bertolak dari karakter seperti itu, di masa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non-politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota aktif Muhammadiyah. 

Setamat TH Djuanda menikah dengan Julia Virzsia, seorang gadis keturunan Belanda yang bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Ibunya masih berdarah Belanda, sedangkan ayahnya adalah Raden Wargadibrata, juga seorang mantri guru seperti ayah Djuanda sendiri. Berbeda dari wajah cantik Yohana Sunarti Nasution yang sangat “Belanda”, ke-Indo-an Julia Djuanda tidak terlalu mencolok. Tapi kebalikannya, putri-putri Pak Nas sangat “Indonesia”, sementara putri-putri Djuanda lebih “Belanda”. Dari pernikahan ini Djuanda memperoleh lima anak, empat di antaranya perempuan. Putri sulungnya, Poppy Djuanda, adalah istri Jenderal Awaloeddin Djamin yang pernah menjabat Kapolri. Putri busungnya, Nurwati Djuanda, mewakili keluarga menerima penghargaan ayahnya dari Gubernur Bank Indonesia ketika diresmikan sebagai tokoh baru yang menghiasi uang pecahan Rp. 50.000,- 

Nasionalisme ia tunjukkan pertama kali dengan memilih untuk bekerja sebagai guru dan pengelola sekolah Muhammadiyah, ketimbang menerima tawaran menjadi dosen TH dengan gaji jauh lebih besar. Djuanda hanya ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan ilmunya, sehingga kalau harus menjadi guru yang bukan bidangnya, ia lebih suka melakukannya di tempat yang lebih memenuhi panggilan hati. Dekade tahun 1930an adalah zaman malaise global yang dipicu ambruknya bursa saham di Amerika Serikat pada tahun 1929. Orang-orang tua dulu mengenangnya sebagai jaman “malas”. Hindia Belanda pun ikut terkena imbasnya sehingga pemerintah kolonial bukannya menambah, malahan mengurangi jumlah pegawainya. 

Atas perantaraan Otto Iskandar Di Nata, Djuanda diangkat sebagai guru pada SMA (Algemene Middlebare School) dan Sekolah Guru ​(Kweekschool) yang dikelola oleh Muhammadiyah di Jakarta. Setahun kemudian Djuanda sudah diangkat menjadi Direktur SMA Muhammadiyah pada usia 23 tahun. Posisi ini dijabat selama 5 tahun, sampai ia menemukan pekerjaan yang diidamkannya. 

Karier pilihan selanjutnya itu adalah sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda sejak tahun 1939. Tugas pertamanya adalah mengelola sistem irigasi di wilayah 

Jawa Barat. Ia dan keluarga pun pindah kembali ke Bandung. Pekerjaan ini berlanjut di zaman Jepang. Ia bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum. 

Tidak banyak pekerjaan yang dilakukan pada zaman itu, karena memang tidak ada kegiatan pembangunan.. Djuanda hanya bertugas merencanakan pembangunan jembatan sungai Citarum yang nantinya sempat dirusak Belanda. Jembatan tersebut dari konstruksi kayu dan mempunyai daya dukung truk berukuran 5 ton. Jembatan ini masih berfungsi sampai tahun 1958, ketika dibangun ulang dengan konstruksi baja. 

Pada tanggal 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang, disusul pengambilalihan Jawatan Pertambangan dan objek-objek vital lainnya di kawasan Gudang Utara Bandung. Atas perannya itu Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Djuanda sebagai kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jogja. Ini tugas berat karena keadaan kereta api sejak zaman Jepang sudah kacau. Jaringan kereta api tidak terurus, baik gerbong-gerbong, lokomotif, bangunan stasiun serta rel-relnya sudah rusak. Banyak sekali yang dirampok Jepang dan dipakai membangun jaringan kereta api di negara-negara lain dalam rangka Perang Dunia Kedua. Jaringan rel yang dibangun tentara Jepang di Thailand dan Myanmar ternyata menggunakan bantalan rel kayu dan batang-batang rel baja yang diambil dari Pulau Jawa. 

Beban kerja bertambah sesudah Sekutu dan Belanda mulai menduduki kembali Indonesia. Terjadilah pengungsian rakyat yang luar biasa banyaknya. Mereka umumnya menggunakan jasa kereta api untuk mengungsi. Demikian pula tentara bersenjata dan laskar-laskar rakyat bersenjata bergerak dengan menggunakan kereta api. Tugas utama Djuanda pada saat itu adalah memindahkan sebanyak mungkin rangkaian lokomotif dan gerbong ke wilayah Republik. Lokasi dan waktu film epik perjuangan “Kereta Api Terakhir” adalah momentum Djuanda bekerja keras mengumpulkan sebanyak mungkin kereta api. Selama memimpin Jawatan Kereta Api ini keluarga Djuanda menetap di Cisurupan, yang terletak antara Garut-Cikajang; sedangkan Djuanda sendiri berada di Yogyakarta. 

Pada bulan Maret 1946 Ir Djuanda mendapatkan promosi; ia diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Selain kereta api, Djuanda juga ditugaskan menangani jasa pos dan telegrap (PTT), pelayaran laut hingga transportasi udara. Adalah Djuanda yang merintis maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Modal pertamanya adalah dua pesawat terbang Dakota yang dibeli dari sumbangan uang dan emas dari masyarakat Aceh yang dikoordinasikan oleh Teuku Daud Beureuh dan Bung Hatta. Ia bahkan pernah merangkap jabatan menteri pekerjaan umum meskipun hanya beberapa bulan. 

Dalam perundingan Renville, ia ditugasi lagi sebagai ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan. Kedudukan serupa nantinya juga ia emban dalam Konferensi Meja Bundar. Di masa ini Djuanda terpaksa bekerja jungkir-balik bekerja hingga 18 jam sehari, tanpa kenal hari libur. Djuanda jarang pula karena harus menginap di banyak lokasi tempat ia bekerja. Beruntung keluarganya mau mengerti dan berusaha mendukung sebisanya. 

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Djuanda berada di Istana Presiden (Gedung Agung) di Yogyakarta. Ia ikut ditangkap, tetapi karena pihak Belanda tidak mengenalinya sebagai aktivis politik, ia langsung dilepaskan kembali dan tidak ikut dibawa ke Manumbing, Pulau Bangka. Setelah identitasnya diketahui secara jelas, perwira intelijen Belanda berulang kali mendatanginya guna membujuknya untuk ambil bagian dalam pemerintahan di Negara Pasundan. Djuanda menolak, dan sikapnya tetap saja tidak berubah setelah si opsir Belanda yang merasa kesal meledakkan sebuah granat di rumahnya untuk menakut-nakutinya. 

Sesudah RIS berdiri (1949), Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Perekonomian dalam Kabinet Hatta. Tugasnya semakin bertumpuk-tumpuk. Ia harus berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangannya, perhubungan, perumahan dan kesehatan, sekaligus mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan rencana penempatan kerja kembali para gerilyawan dalam masyarakat. Djuanda juga harus mempersiapkan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar terwujud kemakmuran rakyat seluruhnya. Bagi Ir. Djuanda urusan ekonomi rakyat merupakan hal yang baru dan dengan cepat ia mampu mempelajari seluk-beluk ekonomi dan keuangan
. Pada masa kabinet Natsir (1950), kembali Djuanda memangku jabatan Menteri Perhubungan. Demikian juga pada kabinet Sukiman-Suwirjo (1951) dan kabinet Wilopo (1952) Ir. Djuanda tetap memegang jabatan Menteri Perhubungan hingga tahun 1953. Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953) dan kabinet Burhanuddin Harahap (1955) Djuanda sempat tidak duduk dalam kabinet selama tiga tahun. Namun ia ditugasi oleh Bung Karno untuk mempersiapkan suatu rumusan guna menyatukan pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan oleh laut. Periode ini juga dimanfaatkan Djuanda untuk menarik nafas sejenak, beristirahat dari jadwal kerja yang brutal. Hasil kerjanya selama tidak menjadi menteri ini justru akan membuahkan prestasi terbesarnya. 

Selama tahun 1953-1956, Djuanda tidak terbebas seratus persen dari tugas kenegaraan. Ia tidak pernah menganggur. Ir Djuanda dipercaya menjadi Direktur Biro Perancang Negara, yang menitikberatkan perencanaan pembangunan pertanian, irigasi, jalan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Biro ini nantinya berkembang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pekerjaan Biro Perancang Negara ini disertakan dua ekonom muda yaitu Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, kedua-duanya mahasiswa Universitas Indonesia, yang dikemudian hari menjadi tokoh-tokoh perancang pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Buahnya adalah konsep rencana pembangunan ekonomi bertahap yang baru diterapkan secara berkesinambungan di era Orde Baru dengan nama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 

Djuanda pula yang kemudian mengirim para sarjana ekonomi (kebanyakan berasal dari Universitas Indonesia) ke Amerika Serikat yang nantinya sempat memunculkan istilah MafiaBerkeley.D​ibidanghukuminternasional,Djuandasecarajelimenarik​menak​Sunda lainnya, Mr Mochtar Kusumaatmadja yang saat itu sudah sibuk berkarir sebagai pengacara swasta. Mochtar ditarik karena ia ahli hukum laut internasional. Adalah Mochtar yang diserahi tugas besar menyusun konsepsi hukum yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai Deklarasi Djuanda. 

Ir Djuanda muncul kembali di kabinet sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan pada kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tahun 1957. Ini adalah kabinet parlementer terakhir. Bung Karno, didukung para tokoh militer, sudah bosan dengan pemerintahan parlemen yang selalu jatuh bangun sehingga tidak sempat bekerja optimal melakukan pembangunan. Alasan lain yang tak kalah penting, BK ingin ikut langsung mengatur negara. Ia pun melakukan eksperimen politik baru dengan membentuk kabinet yang tidak dipimpin oleh politisi, melainkan profesional murni. 

Pada tahun 1957, Ir. Djuanda ditunjuk menjadi Perdana Menteri dan ditugasi membentuk pemerintahan baru. Djuanda dibantu oleh tiga orang Wakil Perdana Menteri, yaitu Mr. Hardi (PNI), Haji Idham Chalid (NU), dan dr. J. Leimena (Parkindo). Tugas Djuanda sungguh amat berat karena pada zaman itu, keadaan bangsa dan negara dalam keadaan berbahaya dan terancam perpecahan. Djuanda sempat berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang berusaha menyatukan kembali Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta. Sayang usaha ini kandas oleh Dekrit Presiden 1959. Di masa sulit ini Djuanda masih berhasil menyusun organisasi Departemen Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Juga DPR menyelesaikan Undang-undang Wajib Militer, Undang-undang Sukarelawan dan Undang-undang Veteran. 

Prestasi terbesar Djuanda adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dasar-dasar konsepsi hukumnya dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang nantinya menjabat menteri luar negeri. Deklarasi tersebut menentukan Wilayah Perairan Republik Indonesia, yaitu bahwa bagian-bagian laut yang terletak di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia yang dahulunya berstatus laut bebas, kini menjadi laut nasional yang merupakan bagian dari wilayah sah NKRI. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2. Ini pun belum termasuk perairan di sekitar Papua yang saat itu belum diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayah RI. 

Misi diplomatik yang dipimpin Djuanda lalu dilanjutkan oleh Menlu Mochtar berhasil memperoleh keabsahan internasional atas Deklarasi Djuanda. Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III Tahun 1982 (​United Nations Convention On The Law of TheSea​,UNCLOS1982).Selanjutnyadidalamnegerideklarasiinidipertegaskembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional (tapi maaf ya, tidak libur). 

Kedudukan perairan Indonesia sebagai perlintasan pelayaran dunia diakomodir dengan tiga Alur Laut Internasional yang bebas dilewati oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Namun sejak diberlakukannya Deklarasi Djuanda tidak ada lagi perairan internasional lainnya di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Deklarasi ini juga membuat luas wilayah Indonesia bertambah menjadi lebih dari 5 juta kilometer persegi (lihat Foto 10.5), dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (lihat Foto 10.6). 

Pada masa ini jantung PM Djuanda mulai bermasalah. Kerja keras luar biasa selama bertahun-tahun tanpa diimbangi istirahat dan rekreasi memadai mulai berakibat negatif bagi kesehatan Djuanda. Ia sempat dirawat di Tokyo, namun kesibukannya di pemerintahan tidak memungkinkannya mengikuti anjuran istri dan para dokternya. 

Pasca Dekrit Presiden 1959 dibentuklah Kabinet Karya I, Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama (cuma istilah lain untuk perdana menteri yang resminya dirangkap oleh Bung Karno) merangkap menteri keuangan. Apabila Presiden Sukarno bepergian ke luar negeri, maka Ir. Djuanda menjadi pejabat Presiden RI (setelah Djuanda wafat, posisi itu sering dipercayakan kepada Jo Leimena). 

Para tokoh pejuang mencemaskan perkembangan otoritarianisme Bung Karno. Namun mereka tidak menentangnya secara terbuka. Salah satu alasannya adalah mereka menaruh harapan, siapa tahu kediktatoran BK diperlukan untuk meredam pertikaian politik tak berkesudahan di parlemen. Mereka menaruh harapan besar terhadap Kabinet Djuanda untuk segera memulai pembangunan ekonomi dan sosial yang terus saja tertunda. Kabinetnya dijuluki​zakencabinet,y​angkontrasdengankabinet-kabinetsebelumnya,didominasikaum profesional, bukan politisi. Wewenang nyaris tanpa batas itu tidak mengubah karakter Djuanda yang sederhana dan pemalu. Ia relatif jarang tampil di depan wartawan. Sedikit sekali fotonya yang beredar di media. Selain untuk menghindari kontroversi, Djuanda sendiri tampaknya enggan menonjolkan diri. 

Di tengah keterbatasan anggaran yang terkuras habis akibat membiayai nasionalisasi dan serentetan operasi militer memadamkan pemberontakan daerah-daerah, Djuanda masih terus mengupayakan pembangunan fisik. Dua di antaranya yang menonjol adalah mega proyek pembangunan Waduk dan PLTA Jatiluhur di Purwakarta serta pengembangan bandar udara angkatan laut di Surabaya agar dapat ia difungsikan sebagai bandara komersial. Keduanya kemudian menyandang namanya. 

Beban kerjanya menjadi sangat berat ketika ia harus melaksanakan program nasionalisasi atas ratusan perusahaan milik Belanda. Pada dasarnya nasionalisasi paksa tidak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan KMB. Indonesia bahkan dituntut untuk melindungi sekian banyak perusahaan yang masih dikuasai Belanda. Nasionalisasi parsial sudah dilakukan pada tahun 1953 ketika ​De Javasche Bank d​ijadikan Bank Indonesia. 

Pihak RI sebenarnya sudah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 oleh Margono Djojohadikusumo. Namun bank ini sengaja dihalangi ketika hendak difungsikan sebagai bank sentral. Maka, langkah drastis dilakukan, bank terbesar di nusantara itu dinasionalisasi (dibeli) sepenuhnya dan dikendalikan oleh Mr Syafruddin Prawiranegara, yang semula menjabat presiden direktur (terhitung sebagai pegawai swasta) menjadi gubernur (pejabat negara, yang statusnya lebih keren tapi gajinya jauh lebih kecil). 

Selama 1950an hubungan Indonesia-Belanda terganjal oleh masalah Papua Barat. Di atas kertas Belanda mengemukakan akan memerdekakan Papua sesuai dengan asas PBB. Namun praktiknya, hal itu kentara dimanfaatkan sebagai batu pijakan Belanda untuk tetap hadir di nusantara. Pangkalan militer Belanda bahkan dibangun jauh melebihi kekuatan pangkalan militer di negaranya sendiri. Kapal-kapal perang utamanya juga ditempatkan di situ, tidak di perairan Belanda sendiri di Eropa sana. 

Karena tidak ada kemajuan dalam masalah Papua Barat, dan berlanjutnya dominasi Belanda dalam pembenahan ekonomi dalam negeri, pada akhirnya Kabinet Burhanuddin Harapan pada tanggal 13 Februari 1956 mengambil langkah drastis dengan menyatakan RI tidak lagi terikat pada KMB. Caranya adalah dengan menyatakan Indonesia tidak lagi terikat dengan Uni Indonesia Belanda yang menjadi inti KMB. Keputusan ini dikukuhkan pula oleh pengumuman resmi pembatalan KMB secara keseluruhan oleh PM Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali II) di tahun 1957. BK sendiri tidak pernah menyebut “Papua”; ia menggantinya dengan kata “Irian”, singkatan dari “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. 

Nasionalisasi ​De Javasche Bank t​ernyata tidak cukup untuk menyehatkan perekonomian Indonesia. Belanda masih berusaha mengatur-atur perekonomian Indonesia. Pertama melalui ratusan perusahaannya yang masih bercokol di Indonesia. Kedua adalah melalui mekanisme Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan Ratu Belanda sebagai pimpinan Uni menyebabkan berbagai kebijakan fundamental ekonomi yang hendak ditempuh pemerintah Indonesia harus disetujui oleh Belanda. Tentu saja hal ini menyulitkan upaya perbaikan keadaan ekonomi Indonesia. 

Sejak dibubarkannya RIS, yang ternyata tidak dilarang dalam KMB, Belanda merasa kecolongan oleh “kelicikan” RI, dan bersikap keras dalam berbagai hal terhadap Indonesia, khususnya dalam soal ekonomi. Untuk mencari penyelesaiannya, PM Burhanuddin Harahap mengirim delegasi ke Jenewa dipimpin Menlu Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956, terlaksana perundingan itu, di mana Indonesia menuntut: 

  1. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) hasil KMB dibubarkan. 
  2. Selanjutnya hubungan finansial dan ekonomi antara Indonesia dan Belanda merupakan hubungan bilateral yang setara. 
  3. Hubungan finansial ekonomi antara Indonesia dengan Belanda harus berdasarkan pada Undang-Undang Indonesia, tidak boleh berdasarkan perjanjian lain. 

Pemerintah Belanda menolak semua tuntutan itu dan bersikeras yang harus dijadikan acuan adalah KMB. Baik Belanda maupun Indonesia dinyatakan terikat KMB, dan itu berlaku selama kedua negara terikat dalam Uni Indonesia-Belanda. Mendengar laporan ini, Bung Karno dan para tokoh nasional marah. Penolakan itu diyakini sebagai bukti bahwa Belanda masih ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Maka PM Burhanuddin Harahap pada 13 Februari 1956 mengumumkan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, yang sama artinya dengan pembatalan elemen terpenting KMB. Pengumuman bahwa Indonesia sama sekali tidak terikat lagi dengan KMB dilakukan oleh penggantinya, yakni PM Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali II). 

Demi membalas Belanda sekaligus memanfaatkan momentum, Bung Karno memerintahkan nasionalisasi besar-besaran atas semua perusahaan milik Belanda di Indonesia, sekaligus mengusir hampir 50.000 orang ​Tropical Dutch, ​yakni warga Belanda yang hidup dan bekerja secara bebas di Indonesia. BK juga memaksa PM Burhanuddin Harahap untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, sekaligus mempersiapkan langkah militer untuk merebut Papua Barat. Hubungan keduanya merenggang sejak itu karena PM Burhanuddin merasa ia dijadikan semacam bawahan Presiden Soekarno. Padahal menurut UUDS 1950, dirinyalah sebagai perdana menteri yang berwenang membuat keputusan.

Hal serupa juga dialami PM Ali Sastroamidjojo yang menggantikannya. Gagal memaksakan agenda Papua Barat dengan kedua perdana menteri ini, BK membuat langkah kontroversial yang mengakibatkan Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden. Yakni, begitu menyatakan Kabinet Ali II demisioner, BK sebagai presiden menunjuk WNI bernama Soekarno menjadi formatur kabinet. Ia lantas menunjuk birokratnya yang paling mumpuni, Ir. Djuanda, sebagai perdana menteri yang diberi kuasa membentuk sendiri pemerintahannya tanpa harus meminta persetujuan parlemen. Inilah tindakan awal yang mengarah ke kediktatoran BK. Jenderal AH Nasution menyatakan dukungan penuh militer atas tindakan BK karena negara “sedang genting”. 

Pada tahun 1957 BK melegalkan posisi militer dan dirinya sendiri dengan menginstruksikan Menteri Kehakiman Dr Sahardjo membuat RUU Negara Dalam Bahaya. Lalu sadar parlemen tidak mendukungnya, formatnya diubah menjadi Perpu. Ketika bosan berulang kali dituding inkonstitusional, di tahun 1959 BK sekalian menyatakan Dekrit Presiden yang membatalkan keberlakuan UUD S 1950 dan menyatakan UUD 45 berlaku lagi. 

Tak seperti Gus Dur yang dekritnya gagal total, Dekrit Presiden ini efektif karena didukung militer dan …. PKI. PKI melihatnya sebagai peluang untuk lebih dekat ke BK, syukur-syukur nantinya ada peluang untuk membentuk pemerintahan sendiri yang akan membawa Indonesia ke komunisme. Begitu Dekrit diumumkan, PKI secara besar-besaran mengadakan banyak unjuk rasa yang mendukung pemberlakuan Dekrit. 

PM Ir Djuanda pun berada pada posisi aneh. Sebagai perdana menteri seharusnya ia bertanggung-jawab kepada parlemen. Namun dalam kenyataannya ia melapor ke BK yang praktis menjadi atasan tunggalnya. Setelah dekrit pun, posisinya tidak berubah, cuma nama jabatannya saja yang diganti menjadi “Menteri Pertama”. Harapan BK menunjuk Djuanda agar ia sendiri leluasa mengatur negara ternyata terlaksana. PM Djuanda memang menempatkan BK sebagai atasan, dan ia loyal sepenuhnya kepada BK. 

Ir Djuanda adalah “berkah yang disalahgunakan”. Kecakapannya yang luar biasa sebagai birokrat sekaligus teknokrat, ditambah dengan ketidaksukaannya dengan politik praktis (meskipun ia terkadang dianggap simpatisan PNI), justru membuat BK kian ambisius. Djuanda membebaskan BK dari berbagai kepusingan mengatur anggaran yang terus-menerus berdarah-darah selama era Demokrasi Terpimpin dan aneka kerumitan urusan pemerintahan sehingga memungkinkan BK, setelah tuntasnya masalah Papua Barat, beraspirasi menjadi pemimpin ​New Emerging Forces. Peran sentral Djuanda dalam Demokrasi Terpimpin terlihat jelas setelah ia wafat. Pasca wafatnya Djuanda, perekonomian dan tata kelola pemerintahan Indonesia benar-benar kacau-balau, sehingga pada akhirnya ikut menjatuhkan Bung Karno. 

Penunjukan seorang perdana menteri dan kabinet oleh presiden tanpa persetujuan parlemen inilah yang menjadi penyebab utama sejumlah tokoh bangsa melakukan tindakan drastis untuk menentang BK. Mantan PM Burhanuddin, Natsir, Mr. Assaat, dan Gubernur BI Syafruddin Prawiranegara memilih protes yang lebih keras dibandingkan protes Bung Hatta. Mereka memutuskan bergabung ke PRRI. Sayangnya, bergabungnya mereka ke gerakan yang dicap separatis itu justru mengaburkan makna sesungguhnya. Mereka dicap begitu saja sebagai pemberontak. Tujuan sebenarnya untuk menolak kesewenangan BK justru terabaikan bahkan terlupakan. 

Bung Hatta pernah berkomentar dengan sedih, ia bisa memahami alasan tindakan mereka itu, tapi tak bisa memahami tindakan sahabat-sahabatnya yang bergabung ke PRRI itu. Kalau niatnya menyelamatkan Indonesia, seharusnya tindakannya jangan membahayakan Indonesia itu sendiri. Tujuan hendaknya tidak menghalalkan cara. 

Karena mereka semua adalah tokoh Masyumi, maka dalam pidato peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan. PSI yang cuma sedikit kadernya ikut PRRI juga dibubarkan, meski alasan sesungguhnya tampaknya adalah untuk membungkam Sjahrir, pengritik utama BK yang selalu menyatakan tentangannya secara terbuka. Sjahrir sendiri menjadi tahanan politik di tahun 1962. Tapi begitu mendengar Sjahrir wafat di Belanda, 9 April 1966,saat itu juga BK mengubah statusnya dari tahanan politik menjadi pahlawan nasional. 

Djuanda merekomendasikan nasionalisasi selektif dan bertahap secara damai seperti yang telah dilakukan terhadap ​De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Menurut Djuanda, nasionalisasi tidak usah dilakukan ke semua perusahaan Belanda, melainkan yang benar-benar dibutuhkan Indonesia saja. Yang lain biarlah tetap beroperasi selama masih mempekerjakan orang-orang Indonesia dan membayar pajak. Lagi pula, perusahaan Belanda itu umumnya berorientasi ekspor sehingga terikat pada perjanjian internasional berkenaan dengan mekanisme pembayaran melalui perbankan, serta dilindungi asuransi. 

Kalau diambil-alih secara paksa, maka negara harus memberikan kompensasi, minimal asuransinya. Jika tidak dibayar, maka perusahaan itu tidak akan dapat melanjutkan kegiatan ekspor-impor, sehingga percuma saja diambil-alih. Kalau negara pada akhirnya harus membayar, maka negara pun rugi karena tidak semua perusahaan Belanda itu layak untuk dibeli. Kekhawatiran Djuanda inilah yang nantinya justru terjadi. Nasionalisasi sesungguhnya secara ekonomis sangat merugikan negara; yang untung (terutama secara politik) adalah angkatan darat dan gerakan komunis. 

Sayang, rekomendasi Djuanda diabaikan sehingga meskipun tampaknya hebat, nasionalisasi paksa itu sesungguhnya amat merugikan pihak Indonesia sendiri. Banyak perusahaan yang tak kunjung berhasil ditingkatkan performa bisnisnya sehingga malahan membebani anggaran. Keberadaan BUMN tidak sehat dari nasionalisasi itu menjadi salah satu masalah terberat bagi perekonomian Indonesia selama berpuluh-puluh tahun sesudahnya. 

Bung Karno tidak mau pusing dengan segala aspek teknis administrasi dan keuangan yang dikemukakan Djuanda itu. Kali ini urusannya lain. BK ingin memberi “pelajaran” kepada Belanda, sekaligus membakar semangat rakyat untuk merebut Papua Barat. Apa pun akan dikorbankan BK demi merebut Papua Barat yang dinilainya merupakan bagian integral dan perjuangan kemerdekaan. BK melihat tumbuhnya gerakan dan organisasi buruh, termasuk yang berhaluan kiri, sebagai peluang. Ia membiarkan berkembangnya militansi serikat buruh yang mengincar perusahaan dan orang-orang Belanda sebagai sasaran agitasi politik. 

Yang mempersulit Djuanda bukanlah Belanda, melainkan Angkatan Darat dan serikat-serikat buruh itu. Jenderal Nasution menentang keterlibatan serikat buruh, terutama yang berhaluan komunis, tapi tidak menentang nasionalisasi secara paksa. Pak Nas ternyata juga melihatnya sebagai kesempatan bagi militer untuk menguasai sumber daya ekonomi yang sangat besar secara kilat. Pak Nas bahkan menerapkan strategi “licik” dengan membiarkan dahulu serikat-serikat buruh menguasai perusahaan, barulah direbut oleh tentara. Konflik inilah yang di masa berikutnya membuat TNI AD dan PKI benar-benar menjadi musuh politik. Masing-masing pihak saling membenci sampai ke taraf sudah ingin menggorok leher lawannya. 

Pak Nas pun berlomba-lomba dengan Djuanda untuk menempatkan para perwira aktif TNI AD pada posisi pucuk pimpinan. Nasution tidak menghalangi Djuanda dalam menempatkan personil pada jajaran direktur keuangan atau operasional, tetapi posisi direktur utama diisi oleh para perwira tinggi aktif Angkatan Darat. PM Djuanda terpaksa menahan diri untuk tidak larut dalam persaingan berbahaya itu, karena ia lebih fokus membenahi segi administrasi dan keuangannya. 

BK memihak Nasution. Ia membiarkan tentara menguasai perusahaan-perusahaan itu agar militer lebih bisa memperkuat diri. UU Darurat Bahaya pasca Dekrit Presiden dan nasionalisasi ini menempatkan AD pada posisi yang sangat kuat secara politik yang pada gilirannya membuat BK sendiri mulai merasa terancam. 

Berikut adalah kronologi singkat nasionalisasi atas lebih dari 700 perusahaan Belanda di akhir 1950an tersebut. Kebuntuan masalah Papua Barat yang dikeluhkan BK ditanggangi Central Comite (CC) Partai Komunis Indonesia dengan menyebarluaskan telegram berisi seruan solidaritas kepada kaum komunis dan kaum buruh seluruh dunia untuk bersolidaritas dan mendukung perjuangan Rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda. Hal ini disusul dengan memanasnya suhu politik dalam negeri. Agitasi politik PKI berlangsung masif. 

Begitu kabinet Ali II membatalkan keterikatan RI terhadap KMB di tahun 1957, dalam Sidang Kabinet Djuanda diputuskan pula rencana pemulangan orang-orang Belanda, sesuai dengan kehendak BK. Pada bulan Desember 1957, ​New York Times mulai memberitakan keresahan orang-orang Belanda di Indonesia. Dilaporkan bahwa mayoritas orang Belanda yang bermukim di Indonesia tidak setuju dengan pemerintah Belanda mempertahankan cengkeramannya di Irian Barat. Salah seorang pengusaha Belanda menganggap “tidak masuk akal” sikap pemerintah Belanda mempertahankan ‘hutan rimba Papua Barat’, namun justru mempertaruhkan semua modal Belanda di wilayah Indonesia lainnya. 

Pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah Indonesia menyerukan diadakannya aksi mogok selama 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda. Keesokan harinya, sebagai respon atas seruan pemerintah, kaum buruh menggelar pemogokan umum di pabrik-pabrik milik Belanda maupun pabrik campuran milik Belanda-Indonesia. Akibatnya, pengusaha Belanda menderita kerugian lebih dari Rp 100 juta. Tiga hari kemudian, pemerintah Indonesia menutup konsulat Belanda di Indonesia. Pemerintah juga membekukan semua transfer keuntungan perusahaan Belanda ke luar negeri. 

Tanggal 6 Desember 1957, kantor KPM ​(Koninklijke Paketvaart Maatschappij)​, perusahaan pelayaran Belanda, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta, diambil-alih oleh kaum buruh. Nantinya KPM dinasionalisasi dan diubah namanya menjadi PT Pelayaran Indonesia (PELNI). Pada hari yang sama, kaum buruh juga mengambilalih Hotel Des Indes. Motor utama aksi-aksi nasionalisasi ini adalah SOBSI (Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan KBKI (Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia). Di hari itu pula Kementerian Luar Negeri Indonesia menginstruksikan semua perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya. Tiga kapal KPM, yang rencananya berlayar ke Indonesia, terpaksa berhenti di Singapura. Sehari kemudian, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI) berupaya menduduki dan menguasai bank-bank Belanda di Jakarta. Aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. 

Kementerian Kehakiman RI DR Sahardjo SH di waktu bersamaan memerintahkan hampir 50.000 warga Belanda di negerinya untuk segera kembali ke negerinya. Namun, 

Menteri Kehakiman juga memerintahkan agar kaum buruh tidak menguasai pabrik yang sudah diambil alih dari tangan Belanda. Sebaliknya, Menteri Kehakiman menuntut agar perusahaan tersebut diserahkan ke militer (TNI). 

Pada tanggal 7 Desember 1957, seiring dengan menghebatnya aksi nasionalisasi di Indonesa, Panglima Angkatan Laut Pasifik Amerika Serikat di Hawaii Laksamana Felix Sump, atas perintah Kepala Operasi AL (KASAL) AS Laksamana Arleigh Burke, mengerahkan armada AL Amerika Serikat ke perairan Indonesia karena “situasi kritis di Indonesia”. Lebih jauh, laporan-laporan intelijen AS menyebutkan bahwa Indonesia secara sungguh-sungguh tengah mempersiapkan sebuah perang besar. Belanda meminta NATO menggelar sidang darurat untuk membahas situasi di Indonesia. 

Pada 9 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa semua perusahaan pertanian Belanda, juga campuran Belanda-Indonesia, termasuk harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan, sejak saat itu berada di bawah pengawasan pemerintah RI. Pemerintah juga mengambil-alih pengawasan terhadap berbagai perusahaan Belanda, termasuk KPM dan KLM, Bank-Bank Belanda, Perusahaan Niaga, kantor-kantor, perusahaan gula, stasiun listrik, perusahaan gas, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 1957 Menteri Pertahanan yang juga dijabat Djuanda menginstruksikan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda, yang baru saja direbut kaum buruh . 

Pada pertengahan Desember 1957, Serikat Buruh Belanda menyatakan mendukung perjuangan rakyat Indonesia dan menuntut agar Belanda meninggalkan Irian Barat. Pada tanggal 15 Desember 1957 UU Keadaan Bahaya ditandatangani. UU ini merupakan langkah meredam pemberontakan daerah, tapi sekaligus merupakan upaya pihak militer untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh dan sekaligus merebut kendali atas perusahaan asing yang direbut dengan darah dan keringat oleh kaum buruh. Puncaknya adalah berlakunya Keadaan Bahaya (SOB) pada tahun 1958. Namun, aksi-aksi nasionalisasi oleh kaum buruh masih terus berlanjut hingga tahun 1958. Di tahun ini 1958 Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. 

Januari 1958, negara-negara sosialis dan negara-negara Asia-Afrika menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia terkait pengembalian Irian Barat. Pada Februari 1958, pemberontakan PRRI meletus. AS menyuplai dana, senjata, dan amunisi kepada para pemberontak. Selain itu, AS juga mengirimkan barisan kapal perang dari Armada ke-7 ke daerah pemberontakan. Alasannya: untuk membantu pengungsian pegawai perusahaan minyak AS, Caltex. 

Pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 23/1958 yang menyatakan semua perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI. Selama periode 1957-1960, lebih dari 700 perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70 persen dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. 

Enam tahun tujuh bulan lamanya Ir. Djuanda menyertai Bung Karno sebagai orang pertama dalam pemerintahan dan orang kedua dalam sistem kenegaraan. Ia adalah perdana menteri terlama sepanjang sejarah dan wakil presiden ​de facto ​pada masa itu (oleh BK ia diminta menempati Istana Negara, istana wakil presiden di Jalan Merdeka Selatan yang lama kosong setelah ditinggal Bung Hatta). Dalam keadaan penuh konflik itu, Ir. Djuanda merupakan stabilisator, juru damai yang menyejukkan. Ir. Djuanda bukanlah orang partai, ia seorang administrator profesional kelas satu. Ia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang partai, tetapi ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan politik. Secara pribadi ia anti-komunisme, tapi mengadu domba partai atau politisi bukan wataknya. 

Sayangnya, terbebas dari beban pemerintahan yang ruwet berkat kepiawaian Djuanda justru membuat Bung Karno kian asyik mengejar cita-citanya menjadi pemimpin “Dunia Baru”, dan mengabaikan pembenahan ekonomi. Rakyat terus saja dihujani donder-zlag ​aneka slogan politik sementara untuk memperoleh beras dan minyak tanah kian sulit. 

Situasi politik dan terutama ambisi global Presiden Soekarno yang diambil pada zaman Demokrasi Terpimpin menyebabkan Ir. Djuanda sering mengalami pertentangan batin. Keadaan demikian ditambah banyaknya keruwetan dalam pekerjaan, menyebabkan Ir. Djuanda menjadi sering sakit. Di tengah kunjungan kerjanya ke Tokyo, Djuanda melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, jantungnya telah dicengkeram masalah serius dan harus segera diobati. Sepulang dari Jepang, jangankan berobat, beristirahat saja tidak sempat. Tinggal soal waktu saja bagi Djuanda ambruk secara medis. 

Pada tanggal 7 November 1963, Insinyur Haji Djuanda mengalami serangan jantung fatal secara mendadak ketika sedang mengikuti acara resmi di Hotel Indonesia. Ia berpulang dalam usia relatif muda sebagai pemimpin nasional, baru 52 tahun. Ir Djuanda dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dengan upacara kebesaran yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. BK yang merasa sangat kehilangan, hanya beberapa hari sesudahnya atas nama negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional baginya. 

Nasib Kopi Indonesia Semoga Tak Seperti Gula


Kamis lalu (30/4), saya menerima kiriman dua bungkus kopi Sarongge masing-masing 250 gram dari Mas Tosca Santoso. Saya sudah menikmati varian 1535 (100 persen Arabica). Ketika membuat tulisan ini, saya ditemani secangkir kopi yang saya seduh dengan menggunakan moka pot. Sunguh nikmat dan meninggalkan jejak rasa (after taste) cukup lama. Insya Allah besok saya akan mencoba varian Ki Hujan yang diracik dengan sedikit Robusta.

Perjuangan tak kenal lelah dan totalitas Mas Tosca membina petani dari nol telah membuahkan hasil yang membanggakan. Ia menggunakan pendekatan community development sebagai bagian dari pelestarian hutan.

Sebagian besar produksi kopi nasional dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Pada tahun 2019, perkebunan rakyat menyumbang 96 persen produksi nasional yang berjumlah 761,1 ribu ton.

Sejak masa kolonial, kopi merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia. Komoditas andalan lainnya adalah karet, tembakau, kopra, dan gula. Minyak bumi mulai diekspor sekitar tahun 1910 dan di puncak kejayaan pada tahun 1977 ketika produksi mencapai tingkat tertinggi sebanyak 1,7 juta barrel per hari. Produksi minyak sekarang tak sampai separuh dari tahun 1977.

Sayangnya gula meredup. Indonesia terakhir kali mengekspor gula pada tahun 1967. Lambat-laun Indonesia menjadi negara pengimpor gula. Impor gula meningkat pesat sejak 2011 dan mencapai puncaknya tahun 2018. Dalam sepuluh tahun, impor gula meningkat 5 kali lipat. Sangat ironis, Indonesia yang tadinya pengekspor gula terpandang di dunia menjelma sebagai pengimpor, bahkan sejak 2016 menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Puncak impor terjadi tahun 2018. Manisnya rente impor gula tak terperikan, keuntungannya mencapai triliunan rupiah. Lihat Benalu di Lingkungan Presiden.

Keuntungan trilunan rupiah diperoleh para pemburu rente ketika pemerintah mematok harga eceran gula tertinggi Rp12.500 per kg. Bayangkan sekarang harga gula terus merangkak naik mendekati Rp20.000 per kg. Tak terdengar lagi “polisi pasar” menindak pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi.

Ada tanda-tanda dunia perkopian Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia sempat menjadi negara pengekspor kopi terbesar ketiga di dunia. Namun, mulai tahun 2000-an, Vietnam menyusul Indonesia dan sejak 2006 Vietnam telah menjadi negara pengekspor terbesar kedua setelah Brazil. Posisi Indonesia tahun 2019 melorot di urutan keenam.

Produktivitas tanaman kopi di Indonesia relatif rendah, tak beranjak dari kisaran 600-700 kg per hektar, jauh tertinggal dari Vietnam yang mencapai hampir 3 ton per hektar.

Pada tahun 2018 terjadi lonjakan impor kopi, dari hanya 14 ribu ton tahun 2017 menjad 79 ribu ton. Sebagian besar impor berasal dari Vietnam, yaitu 31,7 ribu ton. Tentu saja hampir semua adalah Robusta yang merupakan andalan Vietnam. Negeri ini memang pengekspor Robusta terbesar di dunia. Robusta impor ini terutama diserap oleh industri pengolah kopi yang tidak membutuhkan kopi berkualitas tinggi.

Jika kita lengah dan salah arah dalam menerapkan kebijakan perkopian nasional, boleh jadi sebentar lagi Indonesia bakal menjadi pengimpor neto kopi.

Sosok seperti Mas Tosca sangat dibutuhkan untuk memajukan kopi Indonesia sekaligus menyejahterakan petaninya. Riset mutlak harus digalakkan.

Memasuki tahun 2020 harga kopi Robusta terus tertekan dan kembali di bawah US$2 per kg. Sebaliknya harga kopi Arabica mulai mencoba bangkit dan menembus US$3 per kg dalam lima bulan terakhir.

Dokumenter: “1 Hari, 1000 Pesan”


Pengantar: Tim tvOne mengikuti aktivitas saya sehari penuh pada 11 Maret 2020 mulai sekitar pk.6:00 sampai pk.21:30.

***

Jakarta, tvOnenews.com – Faisal Basri dengan fasih memaparkan berbagai isu yang relevan, yang dialami oleh masyarakat saat ini. Dimulai dari isu global, seperti masalah kesenjangan nasional antarnegara di era modern, hingga masalah psikologi manusia yang merujuk kepada perilaku masing-masing individu. Referensi yang dibahas pun meliputi cakupan yang luas, seperti di Amerika Serikat, Asia, hingga negara-negara di Skandinavia. Semua pembahasannya pun dianalisis dengan berimbang, tidak berat sebelah dan memberi solusi bagi semua pihak. Video series “1 Hari, 1000 Pesan” akan menelusuri kehidupan Faisal Basri, tokoh yang dikenal sebagai ekonom dan politikus asal Indonesia. Banyak keteladanan yang bisa diambil dari kegiatannya sehari-hari. Mulai dari kegemarannya mengajar, kesederhanaan dalam menjalani hidup – hingga kesukaannya untuk makan masakan khas nusantara. Melalui video series ini, Faisal Basri akan memberikan inspirasi yang seluas-luasnya bagi generasi milenial untuk melihat peluang di masa depan. Dia akan menunjukkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, namun analisisnya tidak untuk menjatuhkan, melainkan agar memberikan perspektif baru bagi masa depan Indonesia untuk menyikapi kondisi terkini dan nanti. Selamat menyaksikan! ——-

Faisal Basri thoroughly describes the relevant issues dealt by the society now. From global issues, like inequity among countries in modern era, to psychological issues reflected in individuals’ behavior. With wide scope being discussed, from the USA to Scandinavian nations, Faisal Basri provided balanced analysis and solutions for everyone. The series “1 Day, 1000 Messages” will explore the life of Faisal Basri, a well known Indonesian economist and politician. Many of his daily activities can be set as examples, from his love of teaching, his humble way of life to his fondness of Indonesian cuisine. Through the series, Faisal Basri will widely inspire the millenial generation to be able to spot opportunities in the future. He will point out the past generation’s mistakes, not to judge them, but to provide the next generations with better perspectives for coping with the present and future conditions. Have a good time watching! ——-

#1Hari1000Pesan #FaisalBasri

Selengkapnya dalam versi YouTube dapat dilihat di sini.

His Legacy, Srikandi yang Cemerlang


Catatan: Tulisan ini telah dimuat dalam Widjajalaksmi Kusumaningsih, Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016, hal. 240-242.

***

Pertama kali berdialog panjang dengan Prof. Widjojo kalau tak salah ingat terjadi tahun 1999 di restoran Itali Ambiente, Hotel Aryaduta, Jakarta. Prof. Widjojo ditemani oleh Prof. Ali Wardhana. Kedua guru besar FEUI itu mengundang DR Sri Mulyani Indrawati dan saya berdialog sambil santap siang. Menurut Prof. Ali, Ambiente adalah restoran favorit Prof. Widjojo.

Kesempatan berikutnya bertemu dan berdiskusi dengan Prof. Widjojo berlangsung beberapa kali ketika kami menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Prof. Widjojo, Bapak Alim Markus (pemilik Maspion Group), DR Sri Mulyani, dan saya sebagai anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden. Keberadaan tim ini sangat singkat, hanya sekitar enam bulan.

Selebihnya, pertemuan dengan Prof. Widjojo terjadi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI. Kebetulan, Prof. Widjojo, DR Sri Mulyani, dan saya sama-sama mantan kepala LPEM. Prof. Widjojo kepala yang kedua (1955-1957) setelah Prof. Sumitro Djojohadikusumo (1953-1955), DR Sri Mulyani yang ke-14 (1998-2001), dan saya yang ke-12 (1993-1995). Di kampus, kami bisa dikatakan cucu Prof. Widjojo.

DR Sri Mulyani menapaki jejak-jejak kiprah Prof. Widjojo lebih panjang. Selain sebagai kepala LPEM, DR Sri Mulyani pernah menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas dan Menko Perekonomian. Jabatan Menko Perekonomian ia rangkap ketika menjadi Menteri Keuangan, jabatan yang tidak pernah disandang “Sang kakek”.

Para senior, termasuk Prof. Widjojo, tentu sangat bangga atas kehadiran cucu yang berbinar-binar dan sempat bercengkerama dengannya. Bahkan sempat juga menyaksikan cucunya menapaki posisi orang nomor dua di Bank Dunia.

DR Sri Mulyani tentu bahagia sempat mengecap ilmu dan pengalaman dari senior-seniornya yang puluhan tahun menakhodai pembangunan ekonomi Indonesia. Pembelajaran itu tidak ada di buku teks atau di bangku kuliah, terutama tentang kearifan, integritas, dedikasi, visi, dan nasionalisme.

Banyak orang menjuluki Prof. Widjojo sebagai godfather Mafia Berkeley dan DR Sri Mulyani serta tamatan FEUI pada umumnya, termasuk saya, sebagai penganut Neolib(eralisme). Ketika kasus Bank Century merebak dan naik ke panggung politik, poster dan spanduk yang dibentangkan oleh segelintir pendemo hampir setiap hari berkeliling di jalan protokol dan di tempat-tempat DR Sri Mulyani berada. Sosok DR Sri Mulyani digambarkan dengan taring drakula. Tidak ketinggalan celotehan di media sosial yang bernada menghujat.

Kalau benar neolib, sudah barang tentu Prof. Widjojo tidak berkiprah sangat lama di Bappenas, menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang dan Repelita. Serahkan saja mekanisme ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Tidak pula akan menganut sistem nilai tukar tetap, tidak mematok suku bunga Tabanas dan Taska sama untuk semua bank, tidak akan ada kredit program, tidak pula melakukan intervensi terhadap harga BBM dan beras. Kalau neolib, semua BUMN akan diprivatisasi dan tidak ada Bulog. Kenyataannya, privatisasi pertama terjadi pada masa akhir Soeharto tatkala Prof Widjojo tidak lagi di dalam pemerintahan dan menjadi komandan tim ekonomi.

DR Sri Mulyani pun tidak tergolong sebagai free market fundamentalist. Teramat banyak buktinya. Ia percaya akan betapa pentingnya intervensi pemerintah mengatasi kegagalan pasar dan di pasar tenaga kerja. Kalau ia neolib seperti dituduhkan sementara kalangan, penghapusan subsidi BBM sudah ia sorongkan kepada Presiden. Lagi pula, mana ada negara neolib di muka bumi ini. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat sekalipun banyak campur tangan dalam perekonomian. Tak ada negara kapitalis tulen dan tak ada negara sosialis tulen lagi di muka bumi ini. Pelabelan neolib lebih bernuansa politis dan cenderung untuk menyudutkan.

Skandal Bank Century, tak pelak lagi, merupakan batu ujian sangat berat bagi DR Sri Mulyani dan amat pahit dalam perjalanan karirnya. Di tengah kontroversi Bank Century, Ibunda DR Sri Mulyani wafat. Ia terbang sebentar ke Semarang mengantarkan Ibunda tercinta ke pemakaman, lalu bergegas kembali ke Jakarta.

Di bawah kendalinyalah Indonesia berhasil menepis ancaman krisis sebagai akibat krisis finansial global yang dipicu oleh letusan subprime mortgage di Amerika Serikat. Walhasil, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari tiga negara yang pada tahun 1999 perekonomiannya tumbuh positif di tengah resesi dunia, bahkan bisa mencapai 4,6 persen. Dua negara lainnya adalah Tiongkok dan India.

Politisasi kasus Bank Century banyak menyita pikiran dan perasaannya. Ia tak gentar menghadapi deraan politik. Pansus Bank Century yang dibentuk DPR ia hadapi dengan tenang, nyaris tanpa emosi—mirip dengan gaya Prof. Widjojo.

Kembali ke pertemuan pertama kami. Prof. Ali Wardhana menceritakan betapa getirnya mengatasi krisis ekonomi di masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Betapa sakitnya harus melaksanakan resep International Monetary Fund (IMF) yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Prof. Widjojo dan Prof. Ali merupakan tokoh kunci yang berhasil melalui tahapan pemulihan sampai Indonesia terbebas dari cengkeraman IMF. “Jangan sampai pengalaman pahit itu terulang, ujar Prof. Ali kepada kami. Keduanya pula yang berjibaku mengatasi krisis utang Pertamina yang menguras cadangan devisa negara.

Ternyata sejarah menorehkan krisis yang lebih dalam. Krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 amat parah, jauh lebih buruk ketimbang menjelang kehancuran rezim Orde Lama. Kala itu, pertumbuhan hanya mengalami kontraksi 2,3 persen, sedangkan kontraksi tahun 1998 jauh lebih dalam yaitu 13,1 persen.

Sewaktu krisis 1998, Prof. Widjojo sudah tidak di dalam pemerintahan. Sudah cukup lama Prof Widjojo dan Prof. Ali tidak terlibat langsung dalam pengelolaan ekonomi negara. Sejak 1993 ia tak lagi berkantor di Bappenas. Selama puluhan tahun ia berkantor di ruangan yang sama, menjadi bukti dedikasi dan sumbangsihnya dalam pembangunan di Indonesia. Ketika perekonomian Indonesia terjerembab ke jurang terdalam, akhirnya Presiden Soeharto meminta kembali Prof. Widjojo berjibaku mengatasi krisis dengan mengepalai suatu tim yang dibentuk oleh Presiden.

Sedangkan DR Sri Mulyani belum berkiprah langsung di pemerintahan. Pada waktu itu, DR Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala LPEM FEUI. Seraya melakukan pembenahan dan reposisi LPEM, DR Sri Mulyani kerap diminta bantuan secara pribadi maupun kelembagaan. Kementerian Keuangan termasuk yang paling banyak ia bantu. LPEM juga kerap dimintai bantuan melakukan kajian terkait dengan krisis oleh lembaga-lembaga internasional.

Sebelumnya, sebagai Wakil Kepala LPEM yang membidangi pendidikan dan latihan (1991-1993), DR Sri Mulyani merupakan salah satu motor utama yang merancang kurikulum berbagai jenis pelatihan bagi staf daerah untuk mempersiapkan mereka menyongsong era otonomi daerah. Tidak hanya sebatas itu. Pada awal tahun 2000-an, DR Sri Mulyani sempat “bertapa” di Amerika Serikat menjadi “ibu” bagi para aparat daerah dan dosen muda yang memperoleh beasiswa mendalami pembangunan daerah di Universitas Georgia (2001-2002). Tanpa jeda pulang ke tanah air, beberapa waktu kemudian ia ditunjuk menjadi direktur eksekutif IMF mewakili belasan negara Asia (2002-2004). Selama menjabat di IMF, keteguhannya memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan sikap tegasnya menghadapi kepentingan negara maju akan selalu dikenang oleh kolega-koleganya dari negara tetangga yang ia wakili.

Adalah Prof. Widjojo pula yang sangat peduli terhadap penguatan daerah dalam pembangunan Indonesia. Jauh sebelum era otonomi daerah berkibar, Prof. Widjojo berinisiatif mendidikan Program Perencanaan Nasional (PPN) pada tahun 1970-an. Banyak dosen muda dikirim ke luar negeri mendalami ilmu perencanaan dan keuangan daerah. Merekalah yang menjadi tenaga pengajar inti berbagai kursus yang sebagian besar pesertanya berasal dari daerah. Prof. Widjojo seakan memiliki indera keenam, bisa membaca tanda-tanda keniscayaan bahwa era otonomi daerah bakal tiba.

Jika Prof. Widjojo dengan kredibilitasnya yang teruji kembali menjadi kunci penangaman krisis 1998, DR Sri Mulyani terlibat aktif merumuskan penanganan pascakrisis sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang berkantor di Istana dan merangkap sebagai anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden.

Kiprah DR Sri Mulyani telah melampuai batas-batas negara. Walaupun berdomisili di ibukota Amerika Serikat, di kantor pusat Bank Dunia, menjadi orang nomor dua di sana, kecintaan dan kepeduliannya pada Tanah Air tidak pernah lekang. Ia lahir dan dibesarkan oleh keluarga nasionalis tulen. Berbeda zaman berbeda kiprah. Prof. Widjojo sedari remaja berjuang langsung bagi kemerdekaan negerinya, lalu menjadi dosen dan peneliti, meletakkan landasan pembangunan, dan tetap menyingsingkan lengan baju tatkala negaranya mengalami beberapa kali krisis.

Prof. Widjojo telah meninggalkan kita. Tetapi pemikiran dan karyanya sudah melekat dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Suri tauladannya menjadi panutan, semangat dan dedikasinya mengalir ke “anak-cucu”. DR Sri Mulyani adalah sosok yang paling menonjol di antara “anak-cucu” Prof. Widjojo. Keduanya sosok istimewa dengan perbedaan karakter dan pembawaan masing-masing. Keduanya menjadi penerang di lokasi dan waktu yang berbeda.

Begitulah benang merah kakek-cucu, Prof. Widjojo dan DR. Sri Mulyani. Pada waktunya nanti, “srikandi” akan kembali, bahu membahu dengan generasi baru cemerlang memajukan Ibu Pertiwi, mengangkat harkat dan martabat bangsa di kancah pergaulan mondial, menakhodai bahtera laju.

Di antara bintang tak berbilang

Dua bercahaya cemerlang

Di siang hari ia menjauh sejenak

Berjanji menerangi kembali

Ketika mentari undur diri

Bergantian ….

Membentangkan asa

Selalu ….

Kenangan dengan Prof. Ali Wardhana


aaliwardhana

Innalillah wainna ilaihi rooji’un. Telah berpulang ekonom putra terbaik bangsa, Prof. Ali Wardhana, Senin, 14 September 2015. Pak Ali adalah Menteri Keuangan terlama (1968-83).

Hingga kini masih terngiang-ngiang kuliah perdana yang disampaikan Pak Ali sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UI kepada mahasiswa baru tahun 1978. Pak Ali membumikan saripati ilmu ekonomi dalam bahasa keseharian sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa tentang ekonomi sekalipun. Satu istilah yang disampaikannya yang tidak pernah saya lupa adalah: fallacy of composition.

Karena kuliah perdana itulah yang kian membulatkan pilihan saya untuk memilih jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (ESP) yang sekarang berganti nama menjadi program studi ekonomi. Fakultas pun sudah berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Berbeda dengan sekarang yang sejak masuk sudah memilih jurusan atau program studi, di masa Pak Ali sebagai dekan, pemilihan jurusan baru dilakukan pada tahun ketiga.

Angkatan 1978 masih beruntung memperoleh bekal dari ekonom generasi pertama. Selain Pak Ali, saya memperoleh bekal dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo selama dua semester (mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Seminar Perekonomian Indonesia), Prof. M. Sadli (Perekonomian Indonesia). Seharusnya saya pun diajar oleh Prof. Subroto selama dua semester untuk mata kuliah Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional. Sayangnya sekalipun Prof. Subroto tak pernah hadir di perkuliahan. Yang selalu masuk kelas adalah Pak Sri Hadi. Prof. Emil Salim merupakan dosen yang paling rajin, tak pernah bolos. Kalau berhalangan dicari waktu penggantinya. Sesibuk apa pun, Prof Emil Salim menyempatkan waktu mengajar. Jika sidang kabinet atau acara lain molor, kami setia menunggu berjam-jam. Mata kuliah yang diasuh oleh Prof. Emil Salim adalah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan.

Semasa menjadi asisten dosen, setidaknya saya bertemu dengan senior-senior yang menjadi menteri pada forum tahunan bertajuk prospek perekonomian Indonesia. Biasanya pembahasan dilakukan di kawasan puncak. Kami yang berkiprah sepenuhnya di kampus memperoleh informasi dari tangan pertama tentang latar belakang kebijakan-kebijakan pemerintah dan persoalan-persoalan yang dihadapi beserta dengan data pendukungnya, sehingga lebih mudah memahami dinamika perekonomian. Prof. Ali Wardhana hampir selalu hadir dalam forum itu.

Kenangan yang juga tak terlupakan adalah ketika Dr. Sri Mulyani dan saya diundang makan siang oleh Prof. Ali Wardhana dan Prof. Widjojo Nitisastro di ruangan privat restoran Italia “Ambiente” di Hotel Aryaduta Tugu Tani. Kalau tak salah ingat kejadiannya sekitar tahun 1999. Ambiente merupakan restoran favorit Pak Widjojo.

Dalam pertemuan itu Prof. Ali lebih banyak bicara. Ia menceritakan proses penanganan krisis 1998. “Di ruangan inilah Pak Widjojo memberikan masukan atau briefing kepada Tim IMF yang dipimpin oleh Hubert Neiss,” kata Prof. Ali. Masukan itulah yang akhirnya tertera dalam Letter of Intent (LoI) berupa matriks rencana aksi yang bersifat mengikat. Misalnya menghapuskan program mobil nasional dan melumatkan monopoli cengkeh.

Sebagian isi rencana aksi itu sebetulnya merupakan penyakit lama yang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tersesaikan karena terkait dengan kepentingan keluarga Soeharto. Momentum krisis dimanfaatkan untuk membakar lemak-lemak yang kian menyelubungi perekonomian dengan menggunakan “tangan” IMF.

Pak Ali juga menceritakan pengalaman Indonesia terpaksa meminta bantuan IMF di masa awal Orde Baru. Kala itu LoI ditandatangani oleh Frans Seda. Betapa sakitnya kita waktu itu harus menelan pil pahit resep IMF. Prof. Ali wanti-wanti jangan sampai kita meneken LoI lagi. Kala itu, Hubert Neiss sudah menjadi tim IMF ke Indonesia, mungkin baru sebagai asisten. Ternyata sejarah berulang. Kita minta bantuan darurat dari IMF untuk mengatasi krisis 1998 sehingga harus menelan pil yang amat pahit.

Bekal dari pertemuan itu betul-betul berguna ketika saya ditunjuk oleh Presiden Gusdur menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden bersama dengan Prof. Widjojo, DR. Sri Mulyani, dan Alim Markus (pemilik Maspion Group).

Prof. Ali adalah sosok teknokrat handal, arif, dan berwibawa. Ia tidak mengumbar pernyataan. Sangat jarang melayani wawancara door stop. Ucapan-ucapannya sangat terukur dan tentu saja menjadi terpercaya dan kredibel sehingga menjadi acuan dunia usaha dan masyarakat luas.

Suatu ketika saya bertemu Prof. Ali Wardhana di kampus. Ia menyapa saya dan berujar: “Saya selalu mendengarkan acara anda di Delta FM setiap hari Senin pagi.” [Saya sempat menjadi host acara dialog ekonomi di Delta FM selama sekitar dua tahun.] Begitulah sosok yang selalu hangat kepada murid-muridnya, mendorong yang muda untuk maju dan berkarya.

Selamat jalan Prof. Ali Wardhana. Suri tauladan dan ilmu yang Bapak alirkan kepada kami sungguh sangat berharga. Insya Allah menjadi amal ibadah, bakal menemui Sang Pencipta.

Dasep Ahmadi: Inovator jadi Tersangka


Saya mengenal Dasep sudah cukup lama. Ia sosok nasionalis sejati. Ingin melihat negerinya maju lewat akselerasi industrialisasi. Beragam komponen otomotif sudah dia hasilkan. Dengan darah dan keringat, nyaris tanpa bantuan pemerintah.

Malahan, pemerintah kerap “menggangu” derap langkahnya. Dengan keterbatasan industri penunjang, Dasep berjibaku bersaing dengan komponen otomotif impor yang bebas bea masuk. Padahal, komponen yang dihasilkan Dasep butuh bahan baku impor yang dikenakan bea masuk sekitar 5 persen sampai 15 persen. Ia pun harus membayar PPN impor dan PPh bayar di muka. Berarti, Dasep harus menyediakan modal kerja lebih banyak ketimbang importir. Modal kerja yang Dasep pinjam dari bank bunganya belasan persen.

Kalau Dasep hendak melindungi produknya agar tidak gampang dijiplak, ia harus mendaftarkan produknya agar dapat hak paten. Belum lagi kalau hendak mendapatkan SNI. Semua pakai ongkos yang tidak murah. Butuh waktu yang lama pula.

Kebijakan pemerintah sungguh sangat menyulitkan industriawan sejati seperti Dasep. Kebijakan pemerintah lebih mendorong perkembangan pedagang atau importir.

Dasep maju terus. Ia melangkah hendak menghasilkan mobil buatan dalam negeri, mobil listrik. Impiannya bersambut. Dahlan Iskan, yang waktu itu Menteri BUMN, mendukung gagasannya. Pembiayaan didukung oleh beberapa BUMN.

Hasilnya tentu jauh dari sempurna, masih jauh dari produksi komersial. Baru sebatas uji coba.

Ketika penyidik Kejaksaan Agung mencoba sejauh 30 km, mobil itu tidak kuat menanjak dan cepat panas (lihat “Tersangka Kasus Mobil Listrik Ditahan,” Kompas, 29 Juli 2015, hal. 4 dan tempo.co bit.ly/1IHdnhz). Ia kemarin ditahan oleh Kejaksaan Agung. Apa aparat kejaksaan Agung tidak pernah nonton laga F1 yang pembalap-pembalapnya sering mengalami berbagai macam masalah mesin sampai ban sehingga harus keluar dari sirkuit. Padahal mobil-mobil itu dibuat oleh pabrik mesin atau pabrik mobil terkemuka di dunia. Miliaran dollar dihabiskan untuk menghasilkan mesin-mesin atau mobil-mobil terunggul lewat riset bertahun-tahun tanpa henti. demikian juga mobil pada umumnya, apalagi mobil listrik yang mash tergolong langka.

Dasep hanya menghabiskan Rp 2 miliar per mobil. Sekali mencoba harus jadi sempurna. Dasep bukan malaikat. Nasionalisme yang menggebu membuat ia menerima tantangan menghasilkan mobil listrik. Ia tidak mencari untung dari proyek mobil listrik yang menjeratnya.

Dan, sekarang Dasep mendekam di penjara. Mejadi tersangka.

Dasep bukan public figure. Tapi bukan karena itu kita diam saja.

Faisal Basri: Kesulitan adalah Cambuk untuk Maju


Kompas, Selasa, 8 Juli 2014, hal. 33.

kompaskita

Foto: KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pengantar Redaksi

FAISAL Basri tak hanya dikenal di lingkungan Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebagai dosen, dia rajin menulis di berbagai media untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi dan politik.

Dia tak segan mengkritik kebijakan pemerintah dan memberikan pendapatnya akan suatu masalah. Meski pendapatnya belum tentu dipakai, Faisal tak putus asa. Dia meyakini, sebagai dosen, salah satu tugasnya adalah menyampaikan pendapat.

Dia pernah terjun ke dunia politik, bergabung di partai politik, dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Meski tak lagi aktif di politik praktis, dia tetap berambisi mendirikan sekolah pendidikan politik untuk anak muda.

”Saya peduli dengan bangsa ini. Indonesia negara kaya, tetapi punya begitu banyak ketimpangan. Itulah yang membuat saya prihatin dan menggugah saya untuk terus menulis dan aktif di sana-sini. Demi bangsa ini,” kata Faisal.

***

Bagaimana caranya menjadi dosen teladan seperti Bapak? (Ahmad Yahya, xxx@gmail.com, Depok)

Saya mempersiapkan bahan pengajaran yang mutakhir, kaitkan teori dengan kenyataan sehari-hari. Ajak mahasiswa berpartisipasi aktif dengan lebih dulu memberikan bahan bacaan. Dorong mereka meningkatkan daya analitis dengan penugasan membuat makalah. Pacu keingintahuan mahasiswa dan asah sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. Jangan kikir berbagi ilmu. Berbahagialah jika murid kita lebih pandai dari gurunya. Itu tanda guru berhasil.

Sebagai ekonom, pendidik, dan politisi, apa pendapat Anda tentang rendahnya minat baca pelajar dan mahasiswa serta perkembangan industri penerbitan buku? Pemerintah harus buat program apa? (Evi Afrizal, Jakarta)

Minat baca dan kemampuan membaca menurun selama 2003-2012. Penyebabnya, metode pengajaran, kualitas guru, harga buku mahal, dan fasilitas perpustakaan tak memadai. Kita perlu meluncurkan gerakan membaca nasional. Pemerintah memberi insentif kepada pengarang. Bisa juga mempercepat dengan penyebaran e-book.

Bupati Wonosobo patut diteladani soal menggalakkan minat baca. Perpustakaan pemda di depan alun-alun kota dibanjiri ribuan pengunjung tiap hari.

Sebagai ekonom, alangkah bijaknya sebelum pemerintahan baru nanti, Anda memberikan pendapat dan buah pikiran untuk memperbaiki kehidupan bangsa, bagaimana pendapat Anda? (Lim Kwet Hian, xxx@yahoo.com)

Alhamdulillah, sudah. Tulisan-tulisan saya di Kompas, Kompasiana, dan di blog pribadi turut memberikan sumbangsih. Upaya itu insya Allah berlanjut, saya menulis buku tentang perekonomian Indonesia dari tinjauan ekonomi politik.

Tinjauan ekonomi konvensional semata tak cukup memahami dinamika perekonomian Indonesia. Saya terpanggil menguak ”pelaku di balik peristiwa” agar mendapat gambaran lebih utuh agar terkuak siapa musuh kita di balik selimut yang selama ini ”“merampok” kekayaan nasional.

Apa yang harus diperhatikan masyarakat agar bisa memilih dengan bijak di Pilpres 9 Juli? (Vianelda Loreta Liyn, Tangerang)

Cermati sosoknya, rekam jejaknya, serta janjinya. Jika selama ini di dalam pusaran kekuasaan, tetapi tidak berbuat apa-apa dan kini mengumbar janji yang nyata-nyata tidak dia perbuat atau gagal mewujudkannya ketika punya otoritas, itu namanya calon pemimpin pembual. Jangan terbuai janji muluk, tetapi tak realistis. Belum berkuasa saja sudah memanipulasi data dan informasi, bahkan berbohong, bagaimana nanti kalau berkuasa?

Apa pendapat Anda tentang dua pasang capres-cawapres kita? Mengapa tak ada calon independen? (Samuel, xxx@yahoo.co.id)

Semoga kita bakal memiliki pemimpin terbaik dari yang ada. Jangan berhenti setelah memilih. Tanggung jawab kita terus memastikan pemimpin pilihan kita menjalankan agenda rakyat, memenuhi janji kampanye. Pembangunan tak hanya bergantung pada pemerintah dan DPR. Kekuatan masyarakat sipil amat menentukan. Kalangan kampus, LSM, dan media massa menjadi pilar ketiga.

Kita manfaatkan modal reformasi yang membawa kita ke alam kebebasan dengan penuh pengorbanan, menjadi kekuatan utama mengokohkan otonomi individual dan kelompok menjadi insan yang unggul dan bermartabat. Kebebasan yang dibingkai institusi politik dan ekonomi inklusif.

Apalagi memasuki periode bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2030. Momentum ini harus mampu kita manfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan, memerangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bermutu.

Mengapa Anda memihak salah satu capres? (Martogi, Deli Serdang, Sumatera Utara)

Hidup ini harus memilih. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Sebelum memilih, himpun informasi dan berdialog dengan hati nurani. Bukan untuk kebaikan kita saja, melainkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

Kita bentangkan tantangan negara ini ke depan, analisis figur seperti apa yang paling cocok untuk menakhodai biduk menuju cita-cita kemerdekaan. Jangan lupa menyelisik rekam jejak calon pemimpin. Pergantian pemimpin nasional amat menentukan perjalanan bangsa kita, jangan sampai kita mundur kembali dan konsolidasi demokrasi mandek.

Sistem ekonomi apa yang cocok diterapkan di Indonesia? (Nanda Akhmad, xxx@yahoo.com)

Sistem ekonomi gado-gado. Jika mengacu UUD 1945, Indonesia sejatinya menerapkan sistem ekonomi pasar sosial (epasos), bukan kapitalisme yang didorong sektor keuangan atau komunisme/sosialisme. Indonesia mengakui hak milik pribadi, dengan catatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mekanisme pasar menjadi panduan dan negara wajib mengendalikannya. Jadi bukan sistem pasar bebas. Negara menghadirkan sistem jejaring pengaman pasar dan perlindungan sosial. Kian lengkap jika pemerintah aktif mengurangi volatilitas perekonomian, antara lain dengan membentuk sovereign wealth funds.

Saya kagum terutama ketika Anda keluar dari partai yang Anda dirikan karena alasan ideologi. Apakah Anda akan masuk partai lagi, membuat partai baru, atau seperti sekarang? (Ahmad Yahya, Surabaya)

Kala keluar dari partai, saya terpikir mendirikan sekolah politik untuk menggembleng kader anak muda agar menjadi politisi bermoral, berkarakter, dan kental ideologinya, hingga kini belum terwujud. Baru sekadar memberi pelatihan dan diskusi di sejumlah tempat dan komunitas. Tak perlu semewah sekolah politik di Jepang karya pendiri Panasonic, Konosuke Matsushita. Sekolah itu, Institute of Government and Management, menghasilkan politisi muda progresif.

Kita dorong terus anak muda melakukan pembaruan dari dalam partai. Generasi muda harus lebih berani menyampaikan pandangan subyektifnya karena merekalah yang akan lama menapaki Indonesia kelak.

Siapa calon presiden yang memiliki visi dan program ekonomi yang lebih unggul pada Pilpres 2014? (Hilmy Konstantinus Deo Amal, Pomalaa, Sulawesi Tenggara)

Tengok visi misi pasangan nomor 1 mengedepankan MP3EI yang banyak mengandung sesat pikir. Apakah hendak dilanjutkan? Pertumbuhan di atas 10 persen, fondasi kita belum sanggup mengejarnya. Benahi dulu landasannya, luruskan yang bengkok-bengkok, campakkan pemburu rente. Saya melihat program pasangan nomor 2 lebih membumi dan berupaya meluruskan yang bengkok. Misalnya, mengedepankan kualitas pertumbuhan dan menekan ketimpangan.

Apa sebabnya pada Ramadhan dan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok selalu naik? Mengapa setiap liburan sekolah dan Tahun Baru, tarif angkutan naik? (Syafruddin AL, Bogor)

Bukan menjelang Ramadhan dan Lebaran saja harga naik. Kenaikan harga lebih parah karena kenaikan harga BBM bersubsidi dan faktor cuaca atau musim. Selain itu, inflasi saat Ramadhan dari tahun ke tahun kian rendah. Harga beberapa jenis barang naik tajam saat Ramadhan, tetapi terbatas komoditasnya, seperti daging, telur, dan cabai. Mayoritas fast moving consumer products tidak naik, cenderung turun karena perang diskon.

Tarif angkutan naik tajam karena fenomena mudik, tetapi itu tak hanya terjadi di Indonesia. Rata-rata inflasi selama Ramadhan hampir selalu satu digit. Seharusnya pemerintah belajar untuk meredam kenaikan harga selama Ramadhan dan mampu mengantisipasinya, benahi sistem logistik.

Bagaimana konsep Anda agar bangsa Indonesia tak lagi kesusahan? (Bagus Priambodo, Surabaya)

Di banyak negara akses terhadap pendidikan dan kesehatan terbukti ampuh meningkatkan mobilitas vertikal. Saya dan banyak dari generasi saya menikmatinya walau kami tak berada. Dalam satu dekade terakhir, hasil survei PISA-UNESCO, kinerja pendidikan kita mengalami deselerasi (kemunduran). Pendidikan berkualitas kian mahal dan kian sulit diakses rakyat kekurangan.

Untuk kesehatan, indikator kunci (seperti tingkat imunisasi) masih di bawah standar WHO. Harus ada perubahan mendasar untuk memacu pendidikan dan kesehatan agar tak tertinggal.

Negara harus menjamin rakyat tak terjerembap guncangan ekonomi dari dalam dan luar. Negara harus menghadirkan jejaring pengaman sosial atau sistem jaminan sosial universal. Di sini ada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tetapi hanya untuk kesehatan. Empat pilar lainnya belum hadir. SJSN pun perlu diperkuat dengan sistem perlindungan sosial.

Bernegara tak boleh ugal-ugalan, kasihan rakyat yang daya tahannya pas-pasan. Ketika perekonomian cerah, menabung lebih banyak, sebagai bekal jika perekonomian merosot atau menghadapi krisis. Apalagi kita memiliki beragam sumber daya alam yang tak terbarukan, jangan dihambur-hamburkan generasi kini, generasi nanti pun berhak menikmatinya.

Dapatkah lima tahun ke depan Indonesia menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lagi? (Lynda Widjanarko, Jakarta Selatan)

Hampir mustahil. Produksi awal 2014 di bawah 800.000 barrel per hari. Produksi merosot terus dari tingkat tertingginya 1,6 juta barrel per hari. Laju penemuan sumur baru lambat dan konsumsi BBM naik pesat. Sejak 2013, Indonesia defisit perdagangan minyak mentah. Untuk BBM, Indonesia puluhan tahun defisit. Kandungan minyak diprediksi cukup besar, terutama di laut dalam yang biaya produksinya tinggi.

Minyak bukan lagi komoditas energi, melainkan potensi kekuatan industri dan perekonomian. Bangun kilang secepatnya. Selain BBM, kilang menghasilkan kondensat yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Industri petrokimia adalah ”ibu” dari industri yang memproduksi beragam barang dari kemasan plastik hingga obat sakit kepala. Harus ada kebijakan energi nasional yang mampu menghasilkan kemandirian energi serta industrialisasi yang kokoh dan berdaya saing.

Apa yang menjadi motivasi atau pengalaman Bapak untuk bangkit dari kesusahan? (Ceria Kristi Br Tarigan, Medan)

Kesulitan adalah cambuk untuk maju. Kemiskinan membawa pada kekufuran. Membahagiakan diri sendiri saja tak cukup. Puncak kebahagiaan kita nikmati ketika dapat membahagiakan banyak orang. Apalagi jika berhasil memberdayakan mereka. Kita tak perlu berbuat setelah berkuasa. Pada posisi apa pun dan di mana pun kita bisa bahu-membahu dengan lingkungan kita.

Saya belajar dari mereka yang tak berpendidikan tinggi. Ada Masril Koto dari Sumatera Barat, ada Mbak Mur dari Bantul. Mereka bukan orang kecukupan, tetapi tulus mengangkat kehidupan ribuan petani. Mereka tak punya modal intelektual konvensional atau modal finansial, tetapi kaya modal sosial. Pada tahap tertentu, dengan modal sosial yang kaya, mereka berhasil menghimpun modal intelektual dan finansial secara kolektif. Alangkah luar biasa jika kelak hadir pemimpin yang amanah dan mampu menggerakkan segala potensi bangsa untuk mencapai tujuan bersama.

Apa pendapat Anda tentang politik di Indonesia kini? (Frandom Telesonic John, Nusa Tenggara Timur)

Politik miskin ideologi, bahkan tak berani menyatakan ideologinya apa. Partai hanya punya asas. Tiada perbedaan signifikan antarpartai. Politisi dengan mudah berpindah partai. ”Koalisi” pun amat pragmatis, bukan berlandaskan kesamaan ideologi atau program. Saya masih berharap keadaan bakal membaik. Kuncinya tak hanya pada politisi dan partai poliitk, tetapi juga kita semua sebagai pemilih yang terus mengusung tanggung jawab merawat demokrasi, bukan menganggap setelah mencoblos urusan selesai.

Adakah kemungkinan capres nanti diusung masyarakat independen? (Guno Satwiko, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta)

Kemungkinan selalu terbuka, walau jalan untuk capres independen perlu perjuangan lebih berat, mengubah pasal tentang capres di UUD 1945. Perubahan itu hanya bisa lewat MPR. Rakyat mayoritas, termasuk saya, masih berharap ada perubahan dalam perpolitikan kita. Rakyat berharap perubahan dari politisi dan partai politik. Harapan ini tecermin dari voter turnout pada pemilu April yang naik menjadi 75,1 persen, dari 70,1 persen pada pemilu sebelumnya. (TIA)

—————————————————————————

FAISAL BASRI

♦ Nama Lengkap: Faisal Batubara

♦ Lahir: Bandung, 6 November 1959

♦ Profesi: Dosen, Peneliti, Pengamat Ekonomi, Penulis

♦ Pendidikan:

• Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1985)

• Program Master Bidang Ekonomi Pembangunan, Vanderbilt University, Tennessee, AS (1988)

♦ Karier:

• Anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menko Ekuin (1985-1987)

• Sekretaris Program Pusat Antar-universitas Bidang Ekonomi UI (1991)

• Koordinator Bidang Ekonomi, Panitia Kerja Sama Kebahasaan Brunei-Indonesia-Malaysia (Mabbim) (1993-1997)

• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI (1993-1995)

• Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI (1995)

• Expert dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) (1995)

• Tenaga Ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Ditjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1995-1999)

• Research Associate dan Koordinator Penelitian Bidang Ekonomi, kerja sama penelitian Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia- University of Tokyo (1997-1998)

• Redaktur Ahli Koran Mingguan “Metro” (1999-2000)

• Ketua STIE Perbanas (2000-2003)

• Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000)

• Ketua Editor Jurnal Kebijakan  Ekonomi (JKE) diterbitkan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI (2005)

♦  Keluarga:

• Istri: Syafitrie

• Anak:

1. Anwar Ibrahim Basri

2. Siti Nabila Azuraa Basri

3. Muhammad Attar Basri

Sumber: Litbang ”Kompas”/DEW, dari pemberitaan media

Diunduh dari: http://print.kompas.com/2014/07/08/Kesulitan-adalah-Cambuk-untuk-Maju

Tokoh ”Kompas Kita” mendatang: Faisal Basri


Faisal Basri

EKONOM lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini dikenal sebagai dosen, peneliti, penulis kolom, dan politikus. Faisal Basri yang bernama asli Faisal Batubara ini adalah keponakan Adam Malik, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Meski demikian, masa kecil Faisal tidak bergelimang harta. Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959, ini, justru menjalani kehidupan berat dan susah. Itu sebabnya, kini Faisal begitu giat memberikan pendapat dan buah pikirannya untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia.

Faisal rajin menuangkan ilmunya ke sejumlah media dan melalui jurnal. Sebagai orang yang tahu benar apa itu hidup susah, Faisal tak ingin lagi ada rakyat Indonesia yang merasakan kesusahan seperti dirinya. Dia ingin rakyat dan bangsa Indonesia terbuka pikirannya dan bisa meningkatkan hidupnya sehingga merdeka dan mandiri.

Silakan kirim pertanyaan Anda kepada Faisal Basri lewat kompaskita@kompas.com. Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. ”E-mail” ditunggu hingga 13 Juni 2014. Lima penanya terpilih akan mendapatkan suvenir menarik dari “Kompas”. (TIA)