His Legacy, Srikandi yang Cemerlang


 

Catatan: Tulisan ini telah dimuat dalam Widjajalaksmi Kusumaningsih, Widjojo Nitisastro: Panditaning Para Raja. Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2016, hal. 240-242.

***

Pertama kali berdialog panjang dengan Prof. Widjojo kalau tak salah ingat terjadi tahun 1999 di restoran Itali Ambiente, Hotel Aryaduta, Jakarta. Prof. Widjojo ditemani oleh Prof. Ali Wardhana. Kedua guru besar FEUI itu mengundang DR Sri Mulyani Indrawati dan saya berdialog sambil santap siang. Menurut Prof. Ali, Ambiente adalah restoran favorit Prof. Widjojo.

Kesempatan berikutnya bertemu dan berdiskusi dengan Prof. Widjojo berlangsung beberapa kali ketika kami menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden tahun 2000. Presiden Abdurrahman Wahid menunjuk Prof. Widjojo, Bapak Alim Markus (pemilik Maspion Group), DR Sri Mulyani, dan saya sebagai anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden. Keberadaan tim ini sangat singkat, hanya sekitar enam bulan.

Selebihnya, pertemuan dengan Prof. Widjojo terjadi pada acara-acara yang diselenggarakan oleh Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI) dan Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI. Kebetulan, Prof. Widjojo, DR Sri Mulyani, dan saya sama-sama mantan kepala LPEM. Prof. Widjojo kepala yang kedua (1955-1957) setelah Prof. Sumitro Djojohadikusumo (1953-1955), DR Sri Mulyani yang ke-14 (1998-2001), dan saya yang ke-12 (1993-1995). Di kampus, kami bisa dikatakan cucu Prof. Widjojo.

DR Sri Mulyani menapaki jejak-jejak kiprah Prof. Widjojo lebih panjang. Selain sebagai kepala LPEM, DR Sri Mulyani pernah menjabat Menteri Perencanaan Pembangunan/Ketua Bappenas dan Menko Perekonomian. Jabatan Menko Perekonomian ia rangkap ketika menjadi Menteri Keuangan, jabatan yang tidak pernah disandang “Sang kakek”.

Para senior, termasuk Prof. Widjojo, tentu sangat bangga atas kehadiran cucu yang berbinar-binar dan sempat bercengkerama dengannya. Bahkan sempat juga menyaksikan cucunya menapaki posisi orang nomor dua di Bank Dunia.

DR Sri Mulyani tentu bahagia sempat mengecap ilmu dan pengalaman dari senior-seniornya yang puluhan tahun menakhodai pembangunan ekonomi Indonesia. Pembelajaran itu tidak ada di buku teks atau di bangku kuliah, terutama tentang kearifan, integritas, dedikasi, visi, dan nasionalisme.

Banyak orang menjuluki Prof. Widjojo sebagai godfather Mafia Berkeley dan DR Sri Mulyani serta tamatan FEUI pada umumnya, termasuk saya, sebagai penganut Neolib(eralisme). Ketika kasus Bank Century merebak dan naik ke panggung politik, poster dan spanduk yang dibentangkan oleh segelintir pendemo hampir setiap hari berkeliling di jalan protokol dan di tempat-tempat DR Sri Mulyani berada. Sosok DR Sri Mulyani digambarkan dengan taring drakula. Tidak ketinggalan celotehan di media sosial yang bernada menghujat.

Kalau benar neolib, sudah barang tentu Prof. Widjojo tidak berkiprah sangat lama di Bappenas, menyusun perencanaan pembangunan jangka panjang dan Repelita. Serahkan saja mekanisme ekonomi sepenuhnya pada mekanisme pasar. Tidak pula akan menganut sistem nilai tukar tetap, tidak mematok suku bunga Tabanas dan Taska sama untuk semua bank, tidak akan ada kredit program, tidak pula melakukan intervensi terhadap harga BBM dan beras. Kalau neolib, semua BUMN akan diprivatisasi dan tidak ada Bulog. Kenyataannya, privatisasi pertama terjadi pada masa akhir Soeharto tatkala Prof Widjojo tidak lagi di dalam pemerintahan dan menjadi komandan tim ekonomi.

DR Sri Mulyani pun tidak tergolong sebagai free market fundamentalist. Teramat banyak buktinya. Ia percaya akan betapa pentingnya intervensi pemerintah mengatasi kegagalan pasar dan di pasar tenaga kerja. Kalau ia neolib seperti dituduhkan sementara kalangan, penghapusan subsidi BBM sudah ia sorongkan kepada Presiden. Lagi pula, mana ada negara neolib di muka bumi ini. Bahkan, pemerintah Amerika Serikat sekalipun banyak campur tangan dalam perekonomian. Tak ada negara kapitalis tulen dan tak ada negara sosialis tulen lagi di muka bumi ini. Pelabelan neolib lebih bernuansa politis dan cenderung untuk menyudutkan.

Skandal Bank Century, tak pelak lagi, merupakan batu ujian sangat berat bagi DR Sri Mulyani dan amat pahit dalam perjalanan karirnya. Di tengah kontroversi Bank Century, Ibunda DR Sri Mulyani wafat. Ia terbang sebentar ke Semarang mengantarkan Ibunda tercinta ke pemakaman, lalu bergegas kembali ke Jakarta.

Di bawah kendalinyalah Indonesia berhasil menepis ancaman krisis sebagai akibat krisis finansial global yang dipicu oleh letusan subprime mortgage di Amerika Serikat. Walhasil, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari tiga negara yang pada tahun 1999 perekonomiannya tumbuh positif di tengah resesi dunia, bahkan bisa mencapai 4,6 persen. Dua negara lainnya adalah Tiongkok dan India.

Politisasi kasus Bank Century banyak menyita pikiran dan perasaannya. Ia tak gentar menghadapi deraan politik. Pansus Bank Century yang dibentuk DPR ia hadapi dengan tenang, nyaris tanpa emosi—mirip dengan gaya Prof. Widjojo.

Kembali ke pertemuan pertama kami. Prof. Ali Wardhana menceritakan betapa getirnya mengatasi krisis ekonomi di masa peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru. Betapa sakitnya harus melaksanakan resep International Monetary Fund (IMF) yang tertuang dalam Letter of Intent (LoI). Prof. Widjojo dan Prof. Ali merupakan tokoh kunci yang berhasil melalui tahapan pemulihan sampai Indonesia terbebas dari cengkeraman IMF. “Jangan sampai pengalaman pahit itu terulang, ujar Prof. Ali kepada kami. Keduanya pula yang berjibaku mengatasi krisis utang Pertamina yang menguras cadangan devisa negara.

Ternyata sejarah menorehkan krisis yang lebih dalam. Krisis yang melanda Indonesia tahun 1998 amat parah, jauh lebih buruk ketimbang menjelang kehancuran rezim Orde Lama. Kala itu, pertumbuhan hanya mengalami kontraksi 2,3 persen, sedangkan kontraksi tahun 1998 jauh lebih dalam yaitu 13,1 persen.

Sewaktu krisis 1998, Prof. Widjojo sudah tidak di dalam pemerintahan. Sudah cukup lama Prof Widjojo dan Prof. Ali tidak terlibat langsung dalam pengelolaan ekonomi negara. Sejak 1993 ia tak lagi berkantor di Bappenas. Selama puluhan tahun ia berkantor di ruangan yang sama, menjadi bukti dedikasi dan sumbangsihnya dalam pembangunan di Indonesia. Ketika perekonomian Indonesia terjerembab ke jurang terdalam, akhirnya Presiden Soeharto meminta kembali Prof. Widjojo berjibaku mengatasi krisis dengan mengepalai suatu tim yang dibentuk oleh Presiden.

Sedangkan DR Sri Mulyani belum berkiprah langsung di pemerintahan. Pada waktu itu, DR Sri Mulyani menjabat sebagai Kepala LPEM FEUI. Seraya melakukan pembenahan dan reposisi LPEM, DR Sri Mulyani kerap diminta bantuan secara pribadi maupun kelembagaan. Kementerian Keuangan termasuk yang paling banyak ia bantu. LPEM juga kerap dimintai bantuan melakukan kajian terkait dengan krisis oleh lembaga-lembaga internasional.

Sebelumnya, sebagai Wakil Kepala LPEM yang membidangi pendidikan dan latihan (1991-1993), DR Sri Mulyani merupakan salah satu motor utama yang merancang kurikulum berbagai jenis pelatihan bagi staf daerah untuk mempersiapkan mereka menyongsong era otonomi daerah. Tidak hanya sebatas itu. Pada awal tahun 2000-an, DR Sri Mulyani sempat “bertapa” di Amerika Serikat menjadi “ibu” bagi para aparat daerah dan dosen muda yang memperoleh beasiswa mendalami pembangunan daerah di Universitas Georgia (2001-2002). Tanpa jeda pulang ke tanah air, beberapa waktu kemudian ia ditunjuk menjadi direktur eksekutif IMF mewakili belasan negara Asia (2002-2004). Selama menjabat di IMF, keteguhannya memperjuangkan kepentingan negara berkembang dan sikap tegasnya menghadapi kepentingan negara maju akan selalu dikenang oleh kolega-koleganya dari negara tetangga yang ia wakili.

Adalah Prof. Widjojo pula yang sangat peduli terhadap penguatan daerah dalam pembangunan Indonesia. Jauh sebelum era otonomi daerah berkibar, Prof. Widjojo berinisiatif mendidikan Program Perencanaan Nasional (PPN) pada tahun 1970-an. Banyak dosen muda dikirim ke luar negeri mendalami ilmu perencanaan dan keuangan daerah. Merekalah yang menjadi tenaga pengajar inti berbagai kursus yang sebagian besar pesertanya berasal dari daerah. Prof. Widjojo seakan memiliki indera keenam, bisa membaca tanda-tanda keniscayaan bahwa era otonomi daerah bakal tiba.

Jika Prof. Widjojo dengan kredibilitasnya yang teruji kembali menjadi kunci penangaman krisis 1998, DR Sri Mulyani terlibat aktif merumuskan penanganan pascakrisis sebagai Sekretaris Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang berkantor di Istana dan merangkap sebagai anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden.

Kiprah DR Sri Mulyani telah melampuai batas-batas negara. Walaupun berdomisili di ibukota Amerika Serikat, di kantor pusat Bank Dunia, menjadi orang nomor dua di sana, kecintaan dan kepeduliannya pada Tanah Air tidak pernah lekang. Ia lahir dan dibesarkan oleh keluarga nasionalis tulen. Berbeda zaman berbeda kiprah. Prof. Widjojo sedari remaja berjuang langsung bagi kemerdekaan negerinya, lalu menjadi dosen dan peneliti, meletakkan landasan pembangunan, dan tetap menyingsingkan lengan baju tatkala negaranya mengalami beberapa kali krisis.

Prof. Widjojo telah meninggalkan kita. Tetapi pemikiran dan karyanya sudah melekat dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Suri tauladannya menjadi panutan, semangat dan dedikasinya mengalir ke “anak-cucu”. DR Sri Mulyani adalah sosok yang paling menonjol di antara “anak-cucu” Prof. Widjojo. Keduanya sosok istimewa dengan perbedaan karakter dan pembawaan masing-masing. Keduanya menjadi penerang di lokasi dan waktu yang berbeda.

Begitulah benang merah kakek-cucu, Prof. Widjojo dan DR. Sri Mulyani. Pada waktunya nanti, “srikandi” akan kembali, bahu membahu dengan generasi baru cemerlang memajukan Ibu Pertiwi, mengangkat harkat dan martabat bangsa di kancah pergaulan mondial, menakhodai bahtera laju.

Di antara bintang tak berbilang

Dua bercahaya cemerlang

Di siang hari ia menjauh sejenak

Berjanji menerangi kembali

Ketika mentari undur diri

Bergantian ….

 

Membentangkan asa

Selalu ….

Kenangan dengan Prof. Ali Wardhana


aaliwardhana

Innalillah wainna ilaihi rooji’un. Telah berpulang ekonom putra terbaik bangsa, Prof. Ali Wardhana, Senin, 14 September 2015. Pak Ali adalah Menteri Keuangan terlama (1968-83).

Hingga kini masih terngiang-ngiang kuliah perdana yang disampaikan Pak Ali sebagai Dekan Fakultas Ekonomi UI kepada mahasiswa baru tahun 1978. Pak Ali membumikan saripati ilmu ekonomi dalam bahasa keseharian sehingga mudah dipahami oleh mahasiswa baru yang belum tahu apa-apa tentang ekonomi sekalipun. Satu istilah yang disampaikannya yang tidak pernah saya lupa adalah: fallacy of composition.

Karena kuliah perdana itulah yang kian membulatkan pilihan saya untuk memilih jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan (ESP) yang sekarang berganti nama menjadi program studi ekonomi. Fakultas pun sudah berganti nama menjadi Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB). Berbeda dengan sekarang yang sejak masuk sudah memilih jurusan atau program studi, di masa Pak Ali sebagai dekan, pemilihan jurusan baru dilakukan pada tahun ketiga.

Angkatan 1978 masih beruntung memperoleh bekal dari ekonom generasi pertama. Selain Pak Ali, saya memperoleh bekal dari Prof. Sumitro Djojohadikusumo selama dua semester (mata kuliah Perekonomian Indonesia dan Seminar Perekonomian Indonesia), Prof. M. Sadli (Perekonomian Indonesia). Seharusnya saya pun diajar oleh Prof. Subroto selama dua semester untuk mata kuliah Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional. Sayangnya sekalipun Prof. Subroto tak pernah hadir di perkuliahan. Yang selalu masuk kelas adalah Pak Sri Hadi. Prof. Emil Salim merupakan dosen yang paling rajin, tak pernah bolos. Kalau berhalangan dicari waktu penggantinya. Sesibuk apa pun, Prof Emil Salim menyempatkan waktu mengajar. Jika sidang kabinet atau acara lain molor, kami setia menunggu berjam-jam. Mata kuliah yang diasuh oleh Prof. Emil Salim adalah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan.

Semasa menjadi asisten dosen, setidaknya saya bertemu dengan senior-senior yang menjadi menteri pada forum tahunan bertajuk prospek perekonomian Indonesia. Biasanya pembahasan dilakukan di kawasan puncak. Kami yang berkiprah sepenuhnya di kampus memperoleh informasi dari tangan pertama tentang latar belakang kebijakan-kebijakan pemerintah dan persoalan-persoalan yang dihadapi beserta dengan data pendukungnya, sehingga lebih mudah memahami dinamika perekonomian. Prof. Ali Wardhana hampir selalu hadir dalam forum itu.

Kenangan yang juga tak terlupakan adalah ketika Dr. Sri Mulyani dan saya diundang makan siang oleh Prof. Ali Wardhana dan Prof. Widjojo Nitisastro di ruangan privat restoran Italia “Ambiente” di Hotel Aryaduta Tugu Tani. Kalau tak salah ingat kejadiannya sekitar tahun 1999. Ambiente merupakan restoran favorit Pak Widjojo.

Dalam pertemuan itu Prof. Ali lebih banyak bicara. Ia menceritakan proses penanganan krisis 1998. “Di ruangan inilah Pak Widjojo memberikan masukan atau briefing kepada Tim IMF yang dipimpin oleh Hubert Neiss,” kata Prof. Ali. Masukan itulah yang akhirnya tertera dalam Letter of Intent (LoI) berupa matriks rencana aksi yang bersifat mengikat. Misalnya menghapuskan program mobil nasional dan melumatkan monopoli cengkeh.

Sebagian isi rencana aksi itu sebetulnya merupakan penyakit lama yang menjadi pekerjaan rumah yang tak kunjung tersesaikan karena terkait dengan kepentingan keluarga Soeharto. Momentum krisis dimanfaatkan untuk membakar lemak-lemak yang kian menyelubungi perekonomian dengan menggunakan “tangan” IMF.

Pak Ali juga menceritakan pengalaman Indonesia terpaksa meminta bantuan IMF di masa awal Orde Baru. Kala itu LoI ditandatangani oleh Frans Seda. Betapa sakitnya kita waktu itu harus menelan pil pahit resep IMF. Prof. Ali wanti-wanti jangan sampai kita meneken LoI lagi. Kala itu, Hubert Neiss sudah menjadi tim IMF ke Indonesia, mungkin baru sebagai asisten. Ternyata sejarah berulang. Kita minta bantuan darurat dari IMF untuk mengatasi krisis 1998 sehingga harus menelan pil yang amat pahit.

Bekal dari pertemuan itu betul-betul berguna ketika saya ditunjuk oleh Presiden Gusdur menjadi anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden bersama dengan Prof. Widjojo, DR. Sri Mulyani, dan Alim Markus (pemilik Maspion Group).

Prof. Ali adalah sosok teknokrat handal, arif, dan berwibawa. Ia tidak mengumbar pernyataan. Sangat jarang melayani wawancara door stop. Ucapan-ucapannya sangat terukur dan tentu saja menjadi terpercaya dan kredibel sehingga menjadi acuan dunia usaha dan masyarakat luas.

Suatu ketika saya bertemu Prof. Ali Wardhana di kampus. Ia menyapa saya dan berujar: “Saya selalu mendengarkan acara anda di Delta FM setiap hari Senin pagi.” [Saya sempat menjadi host acara dialog ekonomi di Delta FM selama sekitar dua tahun.] Begitulah sosok yang selalu hangat kepada murid-muridnya, mendorong yang muda untuk maju dan berkarya.

Selamat jalan Prof. Ali Wardhana. Suri tauladan dan ilmu yang Bapak alirkan kepada kami sungguh sangat berharga. Insya Allah menjadi amal ibadah, bakal menemui Sang Pencipta.

Dasep Ahmadi: Inovator jadi Tersangka


Saya mengenal Dasep sudah cukup lama. Ia sosok nasionalis sejati. Ingin melihat negerinya maju lewat akselerasi industrialisasi. Beragam komponen otomotif sudah dia hasilkan. Dengan darah dan keringat, nyaris tanpa bantuan pemerintah.

Malahan, pemerintah kerap “menggangu” derap langkahnya. Dengan keterbatasan industri penunjang, Dasep berjibaku bersaing dengan komponen otomotif impor yang bebas bea masuk. Padahal, komponen yang dihasilkan Dasep butuh bahan baku impor yang dikenakan bea masuk sekitar 5 persen sampai 15 persen. Ia pun harus membayar PPN impor dan PPh bayar di muka. Berarti, Dasep harus menyediakan modal kerja lebih banyak ketimbang importir. Modal kerja yang Dasep pinjam dari bank bunganya belasan persen.

Kalau Dasep hendak melindungi produknya agar tidak gampang dijiplak, ia harus mendaftarkan produknya agar dapat hak paten. Belum lagi kalau hendak mendapatkan SNI. Semua pakai ongkos yang tidak murah. Butuh waktu yang lama pula.

Kebijakan pemerintah sungguh sangat menyulitkan industriawan sejati seperti Dasep. Kebijakan pemerintah lebih mendorong perkembangan pedagang atau importir.

Dasep maju terus. Ia melangkah hendak menghasilkan mobil buatan dalam negeri, mobil listrik. Impiannya bersambut. Dahlan Iskan, yang waktu itu Menteri BUMN, mendukung gagasannya. Pembiayaan didukung oleh beberapa BUMN.

Hasilnya tentu jauh dari sempurna, masih jauh dari produksi komersial. Baru sebatas uji coba.

Ketika penyidik Kejaksaan Agung mencoba sejauh 30 km, mobil itu tidak kuat menanjak dan cepat panas (lihat “Tersangka Kasus Mobil Listrik Ditahan,” Kompas, 29 Juli 2015, hal. 4 dan tempo.co bit.ly/1IHdnhz). Ia kemarin ditahan oleh Kejaksaan Agung. Apa aparat kejaksaan Agung tidak pernah nonton laga F1 yang pembalap-pembalapnya sering mengalami berbagai macam masalah mesin sampai ban sehingga harus keluar dari sirkuit. Padahal mobil-mobil itu dibuat oleh pabrik mesin atau pabrik mobil terkemuka di dunia. Miliaran dollar dihabiskan untuk menghasilkan mesin-mesin atau mobil-mobil terunggul lewat riset bertahun-tahun tanpa henti. demikian juga mobil pada umumnya, apalagi mobil listrik yang mash tergolong langka.

Dasep hanya menghabiskan Rp 2 miliar per mobil. Sekali mencoba harus jadi sempurna. Dasep bukan malaikat. Nasionalisme yang menggebu membuat ia menerima tantangan menghasilkan mobil listrik. Ia tidak mencari untung dari proyek mobil listrik yang menjeratnya.

Dan, sekarang Dasep mendekam di penjara. Mejadi tersangka.

Dasep bukan public figure. Tapi bukan karena itu kita diam saja.

Faisal Basri: Kesulitan adalah Cambuk untuk Maju


Kompas, Selasa, 8 Juli 2014, hal. 33.

kompaskita

Foto: KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pengantar Redaksi

FAISAL Basri tak hanya dikenal di lingkungan Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebagai dosen, dia rajin menulis di berbagai media untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi dan politik.

Dia tak segan mengkritik kebijakan pemerintah dan memberikan pendapatnya akan suatu masalah. Meski pendapatnya belum tentu dipakai, Faisal tak putus asa. Dia meyakini, sebagai dosen, salah satu tugasnya adalah menyampaikan pendapat.

Dia pernah terjun ke dunia politik, bergabung di partai politik, dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Meski tak lagi aktif di politik praktis, dia tetap berambisi mendirikan sekolah pendidikan politik untuk anak muda.

”Saya peduli dengan bangsa ini. Indonesia negara kaya, tetapi punya begitu banyak ketimpangan. Itulah yang membuat saya prihatin dan menggugah saya untuk terus menulis dan aktif di sana-sini. Demi bangsa ini,” kata Faisal.

***

Bagaimana caranya menjadi dosen teladan seperti Bapak? (Ahmad Yahya, xxx@gmail.com, Depok)

Saya mempersiapkan bahan pengajaran yang mutakhir, kaitkan teori dengan kenyataan sehari-hari. Ajak mahasiswa berpartisipasi aktif dengan lebih dulu memberikan bahan bacaan. Dorong mereka meningkatkan daya analitis dengan penugasan membuat makalah. Pacu keingintahuan mahasiswa dan asah sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. Jangan kikir berbagi ilmu. Berbahagialah jika murid kita lebih pandai dari gurunya. Itu tanda guru berhasil.

 

Sebagai ekonom, pendidik, dan politisi, apa pendapat Anda tentang rendahnya minat baca pelajar dan mahasiswa serta perkembangan industri penerbitan buku? Pemerintah harus buat program apa? (Evi Afrizal, Jakarta)

Minat baca dan kemampuan membaca menurun selama 2003-2012. Penyebabnya, metode pengajaran, kualitas guru, harga buku mahal, dan fasilitas perpustakaan tak memadai. Kita perlu meluncurkan gerakan membaca nasional. Pemerintah memberi insentif kepada pengarang. Bisa juga mempercepat dengan penyebaran e-book.

Bupati Wonosobo patut diteladani soal menggalakkan minat baca. Perpustakaan pemda di depan alun-alun kota dibanjiri ribuan pengunjung tiap hari.

 

Sebagai ekonom, alangkah bijaknya sebelum pemerintahan baru nanti, Anda memberikan pendapat dan buah pikiran untuk memperbaiki kehidupan bangsa, bagaimana pendapat Anda? (Lim Kwet Hian, xxx@yahoo.com)

Alhamdulillah, sudah. Tulisan-tulisan saya di Kompas, Kompasiana, dan di blog pribadi turut memberikan sumbangsih. Upaya itu insya Allah berlanjut, saya menulis buku tentang perekonomian Indonesia dari tinjauan ekonomi politik.

Tinjauan ekonomi konvensional semata tak cukup memahami dinamika perekonomian Indonesia. Saya terpanggil menguak ”pelaku di balik peristiwa” agar mendapat gambaran lebih utuh agar terkuak siapa musuh kita di balik selimut yang selama ini ”“merampok” kekayaan nasional.

 

Apa yang harus diperhatikan masyarakat agar bisa memilih dengan bijak di Pilpres 9 Juli? (Vianelda Loreta Liyn, Tangerang)

Cermati sosoknya, rekam jejaknya, serta janjinya. Jika selama ini di dalam pusaran kekuasaan, tetapi tidak berbuat apa-apa dan kini mengumbar janji yang nyata-nyata tidak dia perbuat atau gagal mewujudkannya ketika punya otoritas, itu namanya calon pemimpin pembual. Jangan terbuai janji muluk, tetapi tak realistis. Belum berkuasa saja sudah memanipulasi data dan informasi, bahkan berbohong, bagaimana nanti kalau berkuasa?

 

Apa pendapat Anda tentang dua pasang capres-cawapres kita? Mengapa tak ada calon independen? (Samuel, xxx@yahoo.co.id)

Semoga kita bakal memiliki pemimpin terbaik dari yang ada. Jangan berhenti setelah memilih. Tanggung jawab kita terus memastikan pemimpin pilihan kita menjalankan agenda rakyat, memenuhi janji kampanye. Pembangunan tak hanya bergantung pada pemerintah dan DPR. Kekuatan masyarakat sipil amat menentukan. Kalangan kampus, LSM, dan media massa menjadi pilar ketiga.

Kita manfaatkan modal reformasi yang membawa kita ke alam kebebasan dengan penuh pengorbanan, menjadi kekuatan utama mengokohkan otonomi individual dan kelompok menjadi insan yang unggul dan bermartabat. Kebebasan yang dibingkai institusi politik dan ekonomi inklusif.

Apalagi memasuki periode bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2030. Momentum ini harus mampu kita manfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan, memerangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bermutu.

 

Mengapa Anda memihak salah satu capres? (Martogi, Deli Serdang, Sumatera Utara)

Hidup ini harus memilih. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Sebelum memilih, himpun informasi dan berdialog dengan hati nurani. Bukan untuk kebaikan kita saja, melainkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.

Kita bentangkan tantangan negara ini ke depan, analisis figur seperti apa yang paling cocok untuk menakhodai biduk menuju cita-cita kemerdekaan. Jangan lupa menyelisik rekam jejak calon pemimpin. Pergantian pemimpin nasional amat menentukan perjalanan bangsa kita, jangan sampai kita mundur kembali dan konsolidasi demokrasi mandek.

 

Sistem ekonomi apa yang cocok diterapkan di Indonesia? (Nanda Akhmad, xxx@yahoo.com)

Sistem ekonomi gado-gado. Jika mengacu UUD 1945, Indonesia sejatinya menerapkan sistem ekonomi pasar sosial (epasos), bukan kapitalisme yang didorong sektor keuangan atau komunisme/sosialisme. Indonesia mengakui hak milik pribadi, dengan catatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Mekanisme pasar menjadi panduan dan negara wajib mengendalikannya. Jadi bukan sistem pasar bebas. Negara menghadirkan sistem jejaring pengaman pasar dan perlindungan sosial. Kian lengkap jika pemerintah aktif mengurangi volatilitas perekonomian, antara lain dengan membentuk sovereign wealth funds.

 

Saya kagum terutama ketika Anda keluar dari partai yang Anda dirikan karena alasan ideologi. Apakah Anda akan masuk partai lagi, membuat partai baru, atau seperti sekarang? (Ahmad Yahya, Surabaya)

Kala keluar dari partai, saya terpikir mendirikan sekolah politik untuk menggembleng kader anak muda agar menjadi politisi bermoral, berkarakter, dan kental ideologinya, hingga kini belum terwujud. Baru sekadar memberi pelatihan dan diskusi di sejumlah tempat dan komunitas. Tak perlu semewah sekolah politik di Jepang karya pendiri Panasonic, Konosuke Matsushita. Sekolah itu, Institute of Government and Management, menghasilkan politisi muda progresif.

Kita dorong terus anak muda melakukan pembaruan dari dalam partai. Generasi muda harus lebih berani menyampaikan pandangan subyektifnya karena merekalah yang akan lama menapaki Indonesia kelak.

 

Siapa calon presiden yang memiliki visi dan program ekonomi yang lebih unggul pada Pilpres 2014? (Hilmy Konstantinus Deo Amal, Pomalaa, Sulawesi Tenggara)

Tengok visi misi pasangan nomor 1 mengedepankan MP3EI yang banyak mengandung sesat pikir. Apakah hendak dilanjutkan? Pertumbuhan di atas 10 persen, fondasi kita belum sanggup mengejarnya. Benahi dulu landasannya, luruskan yang bengkok-bengkok, campakkan pemburu rente. Saya melihat program pasangan nomor 2 lebih membumi dan berupaya meluruskan yang bengkok. Misalnya, mengedepankan kualitas pertumbuhan dan menekan ketimpangan.

 

Apa sebabnya pada Ramadhan dan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok selalu naik? Mengapa setiap liburan sekolah dan Tahun Baru, tarif angkutan naik? (Syafruddin AL, Bogor)

Bukan menjelang Ramadhan dan Lebaran saja harga naik. Kenaikan harga lebih parah karena kenaikan harga BBM bersubsidi dan faktor cuaca atau musim. Selain itu, inflasi saat Ramadhan dari tahun ke tahun kian rendah. Harga beberapa jenis barang naik tajam saat Ramadhan, tetapi terbatas komoditasnya, seperti daging, telur, dan cabai. Mayoritas fast moving consumer products tidak naik, cenderung turun karena perang diskon.

Tarif angkutan naik tajam karena fenomena mudik, tetapi itu tak hanya terjadi di Indonesia. Rata-rata inflasi selama Ramadhan hampir selalu satu digit. Seharusnya pemerintah belajar untuk meredam kenaikan harga selama Ramadhan dan mampu mengantisipasinya, benahi sistem logistik.

 

Bagaimana konsep Anda agar bangsa Indonesia tak lagi kesusahan? (Bagus Priambodo, Surabaya)

Di banyak negara akses terhadap pendidikan dan kesehatan terbukti ampuh meningkatkan mobilitas vertikal. Saya dan banyak dari generasi saya menikmatinya walau kami tak berada. Dalam satu dekade terakhir, hasil survei PISA-UNESCO, kinerja pendidikan kita mengalami deselerasi (kemunduran). Pendidikan berkualitas kian mahal dan kian sulit diakses rakyat kekurangan.

Untuk kesehatan, indikator kunci (seperti tingkat imunisasi) masih di bawah standar WHO. Harus ada perubahan mendasar untuk memacu pendidikan dan kesehatan agar tak tertinggal.

Negara harus menjamin rakyat tak terjerembap guncangan ekonomi dari dalam dan luar. Negara harus menghadirkan jejaring pengaman sosial atau sistem jaminan sosial universal. Di sini ada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tetapi hanya untuk kesehatan. Empat pilar lainnya belum hadir. SJSN pun perlu diperkuat dengan sistem perlindungan sosial.

Bernegara tak boleh ugal-ugalan, kasihan rakyat yang daya tahannya pas-pasan. Ketika perekonomian cerah, menabung lebih banyak, sebagai bekal jika perekonomian merosot atau menghadapi krisis. Apalagi kita memiliki beragam sumber daya alam yang tak terbarukan, jangan dihambur-hamburkan generasi kini, generasi nanti pun berhak menikmatinya.

 

Dapatkah lima tahun ke depan Indonesia menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lagi? (Lynda Widjanarko, Jakarta Selatan)

Hampir mustahil. Produksi awal 2014 di bawah 800.000 barrel per hari. Produksi merosot terus dari tingkat tertingginya 1,6 juta barrel per hari. Laju penemuan sumur baru lambat dan konsumsi BBM naik pesat. Sejak 2013, Indonesia defisit perdagangan minyak mentah. Untuk BBM, Indonesia puluhan tahun defisit. Kandungan minyak diprediksi cukup besar, terutama di laut dalam yang biaya produksinya tinggi.

Minyak bukan lagi komoditas energi, melainkan potensi kekuatan industri dan perekonomian. Bangun kilang secepatnya. Selain BBM, kilang menghasilkan kondensat yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Industri petrokimia adalah ”ibu” dari industri yang memproduksi beragam barang dari kemasan plastik hingga obat sakit kepala. Harus ada kebijakan energi nasional yang mampu menghasilkan kemandirian energi serta industrialisasi yang kokoh dan berdaya saing.

 

Apa yang menjadi motivasi atau pengalaman Bapak untuk bangkit dari kesusahan? (Ceria Kristi Br Tarigan, Medan)

Kesulitan adalah cambuk untuk maju. Kemiskinan membawa pada kekufuran. Membahagiakan diri sendiri saja tak cukup. Puncak kebahagiaan kita nikmati ketika dapat membahagiakan banyak orang. Apalagi jika berhasil memberdayakan mereka. Kita tak perlu berbuat setelah berkuasa. Pada posisi apa pun dan di mana pun kita bisa bahu-membahu dengan lingkungan kita.

Saya belajar dari mereka yang tak berpendidikan tinggi. Ada Masril Koto dari Sumatera Barat, ada Mbak Mur dari Bantul. Mereka bukan orang kecukupan, tetapi tulus mengangkat kehidupan ribuan petani. Mereka tak punya modal intelektual konvensional atau modal finansial, tetapi kaya modal sosial. Pada tahap tertentu, dengan modal sosial yang kaya, mereka berhasil menghimpun modal intelektual dan finansial secara kolektif. Alangkah luar biasa jika kelak hadir pemimpin yang amanah dan mampu menggerakkan segala potensi bangsa untuk mencapai tujuan bersama.

 

Apa pendapat Anda tentang politik di Indonesia kini? (Frandom Telesonic John, Nusa Tenggara Timur)

Politik miskin ideologi, bahkan tak berani menyatakan ideologinya apa. Partai hanya punya asas. Tiada perbedaan signifikan antarpartai. Politisi dengan mudah berpindah partai. ”Koalisi” pun amat pragmatis, bukan berlandaskan kesamaan ideologi atau program. Saya masih berharap keadaan bakal membaik. Kuncinya tak hanya pada politisi dan partai poliitk, tetapi juga kita semua sebagai pemilih yang terus mengusung tanggung jawab merawat demokrasi, bukan menganggap setelah mencoblos urusan selesai.

 

Adakah kemungkinan capres nanti diusung masyarakat independen? (Guno Satwiko, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta)

Kemungkinan selalu terbuka, walau jalan untuk capres independen perlu perjuangan lebih berat, mengubah pasal tentang capres di UUD 1945. Perubahan itu hanya bisa lewat MPR. Rakyat mayoritas, termasuk saya, masih berharap ada perubahan dalam perpolitikan kita. Rakyat berharap perubahan dari politisi dan partai politik. Harapan ini tecermin dari voter turnout pada pemilu April yang naik menjadi 75,1 persen, dari 70,1 persen pada pemilu sebelumnya. (TIA)

—————————————————————————

FAISAL BASRI

 

♦ Nama Lengkap: Faisal Batubara

♦ Lahir: Bandung, 6 November 1959

♦ Profesi: Dosen, Peneliti, Pengamat Ekonomi, Penulis

 

♦ Pendidikan:

• Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1985)

• Program Master Bidang Ekonomi Pembangunan, Vanderbilt University, Tennessee, AS (1988)

 

♦ Karier:

• Anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menko Ekuin (1985-1987)

• Sekretaris Program Pusat Antar-universitas Bidang Ekonomi UI (1991)

• Koordinator Bidang Ekonomi, Panitia Kerja Sama Kebahasaan Brunei-Indonesia-Malaysia (Mabbim) (1993-1997)

• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI (1993-1995)

• Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI (1995)

• Expert dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) (1995)

• Tenaga Ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Ditjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1995-1999)

• Research Associate dan Koordinator Penelitian Bidang Ekonomi, kerja sama penelitian Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia- University of Tokyo (1997-1998)

• Redaktur Ahli Koran Mingguan “Metro” (1999-2000)

• Ketua STIE Perbanas (2000-2003)

• Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000)

• Ketua Editor Jurnal Kebijakan  Ekonomi (JKE) diterbitkan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI (2005)

 

♦  Keluarga:

• Istri: Syafitrie

• Anak:

1. Anwar Ibrahim Basri

2. Siti Nabila Azuraa Basri

3. Muhammad Attar Basri

 

Sumber: Litbang ”Kompas”/DEW, dari pemberitaan media

Diunduh dari: http://print.kompas.com/2014/07/08/Kesulitan-adalah-Cambuk-untuk-Maju

Tokoh ”Kompas Kita” mendatang: Faisal Basri


Faisal Basri

EKONOM lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia ini dikenal sebagai dosen, peneliti, penulis kolom, dan politikus. Faisal Basri yang bernama asli Faisal Batubara ini adalah keponakan Adam Malik, Wakil Presiden Republik Indonesia yang ketiga.

Meski demikian, masa kecil Faisal tidak bergelimang harta. Pria kelahiran Bandung, 6 November 1959, ini, justru menjalani kehidupan berat dan susah. Itu sebabnya, kini Faisal begitu giat memberikan pendapat dan buah pikirannya untuk memperbaiki kehidupan bangsa Indonesia.

Faisal rajin menuangkan ilmunya ke sejumlah media dan melalui jurnal. Sebagai orang yang tahu benar apa itu hidup susah, Faisal tak ingin lagi ada rakyat Indonesia yang merasakan kesusahan seperti dirinya. Dia ingin rakyat dan bangsa Indonesia terbuka pikirannya dan bisa meningkatkan hidupnya sehingga merdeka dan mandiri.

Silakan kirim pertanyaan Anda kepada Faisal Basri lewat kompaskita@kompas.com. Anda juga bisa mengusulkan tokoh pilihan Anda. Cantumkan nama lengkap dan domisili Anda. ”E-mail” ditunggu hingga 13 Juni 2014. Lima penanya terpilih akan mendapatkan suvenir menarik dari “Kompas”. (TIA)

A.R. Soehoed: Sosok yang Selalu Peduli Masa Depan Bangsanya


Catatan: Beberapa tahun lalu Pak AR. Soehoed berulang tahun ke-90. Sosok yang saya hormati ini merupakan tokoh nasional yang meletakkan dasar-dasar industrialisasi yang sistematik. Semoga pemikirannya mengilhami para perumus kebijakan dalam merumuskan industrialisasi yang mampu mengangkat kesejahteraan Bangsa.

***

ImageSumber: wikipedia

Sejak krisis tahun 1998, jumlah usaha indusri manufaktur berskala menengah dan besar mengalami kemerosotan. Semakin banyak indikator yang menunjukkan bahwa Indonesia sedang mengalami gejala dini deindustrialisasi.

Sementara itu, kita terus saja mengeksploitasi kekayaan alam tanpa mengolahnya secara berarti untuk menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Kita terbuai dengan kebanggaan menjadi negara pengekspor utama berbagai macam hasil tambang dan mineral. Sebaliknya, pasar domestik kian dijejali oleh produk-produk impor.

Semoga karunia kekayaan alam yang relatif melimpah dengan keberagamannya tidak akan menjadi kutukan. Jangan sampai kita tergolong sebagai negara yang mengalami kutukan sumber daya (resource curse). Dalam kaitan ini terngiang Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Betapa tidak. Banyak industri berbasis sumber daya alam justru mengalami kesulitan feed stock: industri pupuk menderita kekurangan pasokan gas alam,hampir seluruh bahan baku obat harus diimpor, industri petrokimia bergantung pada bahan baku nafta yang merupakan produk sampingan dari industri pengilangan minyak, industri mebel kesulitan bahan baku kayu dan rotan, industri pengolahan cokelat terkendala oleh pasokan kakao, dan masih banyak lagi.

Pengusaha perkebunan lebih gandrung mengekspor crude palm oil (CPO) ketimbang mengolahnya lebih lanjut menjadi produk-produk turunan surfaktan yang bernilai tambah jauh lebih tinggi. Industri makanan dan bioetanol tak cukup dapat pasokan tetes, sehingga terpaksa harus memenuhi kebutuhannya dari tetes impor.

Kita tak bisa menyalahkan pengusaha yang cenderung bertindak pragmatis berdasarkan pertimbangan untuk memaksimumkan laba. Karena, struktur insentif yang berlaku menggiring mereka seperti itu. Kenyataan menunjukkan bahwa mekanisme pasar memberikan signal demikian, walaupun manfaat bagi perekonomian sangat terbatas.

Jika kecenderungan di atas terus berlangsung, tak pelak lagi kita akan gagal memenuhi amanat pasal 33 UUD 1945. Kita akan cenderung menjadi negara konsumen dan negara dagang. Padahal, tak ada satu negara yang perekonomiannya besar seperti Indonesia bisa maju dan mandiri serta memiliki ketahanan ekonomi tanpa melewati kematangan berindustri.

Industri yang maju dan terus berkembang hingga ke tahapan mapan merupakan salah satu prasyarat utama untuk membuat perekonomian tangguh dan berdaya saing. Tak hanya itu. Melainkan juga menjadi landasan bagi terbentuknya kelas menengah yang tangguh, yang memiliki ideology of progress.

Industri yang tangguh diyakini  merupakan wahana untuk memajukan sektor-sektor lain secara sehat. Modernisasi sektor pertanian akan terpacu, sehingga kita tak sebatas sebagai the plantation of the west. Selain itu, kemajuan sektor industri yang lebih merata akan mendongkrak produktivitas pekerja, meningkatkan porsi pekerja di sektor formal. Lebih jauh, industrialisasi akan memperkokoh pertahanan negara, karena secara tak langsung (faktor eksternalitas) akan menaikkan kapabilitas dalam membangun military industrial complex.

Kala merenungi ini semua, saya selalu teringat Bapak A.R. Soehoed. Sosok yang telah mengarungi empat zaman ini merupakan figur langka, yang dalam usianya yang sudah sangat lanjut, masih saja sangat peduli akan nasib dan masa depan bangsanya.

Pak Soehoed harus diakui sebagai peletak dasar industrialisasi di Indonesia. Ia melihat industri secara holistik, yang harus dikembangkan dengan kerangka pemikiran strategik dalam rangka . Pada masanya sebagai Menteri Perindustrian, mungkin ia terpinggirkan oleh pemikiran teknokratik yang cenderung pragmatis.

Di tengah ketergopohan kita menghadapi Asean-China Free Trade Area, keterceceran daya saing, dan kelimbungan mengintegrasikan perekonomian domestik, kiranya pemikiran-pemikiran Pak Soehoed menemukan relevansinya kembali. Pak Soeshoed mengajak kita untuk back to basic.

Pelajaran paling berharga dari Pak Soehoed adalah memulai dari yang sudah ada, lalu secara bertahap namun terukur menyerap kemampuan teknologi, sehingga lambat laun kita bisa mengelola sendiri berbagai kegiatan ekonomi bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Ambil contoh proyek Asahan yang telah puluhan tahun ia geluti. Danau Toba dan sungai Asahan merupakan kekayaan yang jadi titik pijak. Dari sana, dengan prinsip sustainable development, dibangunlah pusat pembangkit listrik yang kalau  didayagunakan secara optimal bakal memenuhi kebutuhan listrik di kawasan itu. Namun, pembangkit listrik itu hanya feasible kalau dibangun fasilitas produksi yang menghasilkan bijih bauksit yang memang bersifat energy intensive.

Sesuai masterplan yang disusun semasa Pak Soehoed menjadi Ketua Otorita Asahan, direncanakan untuk membangun pabrik yang mengolah bijih bauksit menjadi alumina. Selanjutnya, dari situ bisa dikembangkan kegiatan industri hilir yang menghasilkan aluminium alloys yang sangat dibutuhkan oleh berbagai industri dan kebutuhan pembangunan lainnya semisal di usaha kelistrikan.

Dengan kerangka pemikiran serupa, kita bisa mengembangkan hasil produksi tambang dan mineral (tembaga, bijih besi, batu bara) kita yang saling bersinergi satu sama lain.

Untuk mewujudkan gagasan besar ini, diperlukan grand strategy, lalu kebijakan industrial yang komprehensif serta pembenahan struktur insentif.

Pak Soehoed mengajarkan kita bahwa tak ada jalan pintas. Kepemimpinan yang visioner akan membimbing negeri ini dalam mewujudkan cita-cita memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Yang menjadikan kekayaan sumber daya alam kita menjadi berkah, bukan kutukan.

Selamat ulang tahun, Pak Soehoed. Tanggung jawab kami, generasi yang lebih muda, untuk meneruskan perjuangan menguakkan harapan yang telah Bapak letakkan landasan pijaknya.

Faisal Basri Sang Pendobrak


ImageReportase24.com, 24 Oct 2013 // SelisikSosok

Reportase24.com -Jakarta- Faisal Basri adalah sosok tokoh Indonesia yang memiliki wajah beragam. Selain di kenal sebagai ekonom senior, ia juga di kenal publik sebagai aktivis, penulis dan politisi. Kiprah dan sepak terjangnya hampir selalu disorot oleh publik, sebab di samping ide serta gagasannya selalu segar. Lelaki kelahiran Bandung 6 November 1959 ini, juga sangat kuat dalam menjaga prinsip terkait kebenaran yang di yakini, kendati harus dimusuhi oleh banyak orang.

Pergolakan politik 1998, ekonom UI tersebut, juga mempunyai andil besar dalam menggulingkan rezim otoriter Orde Baru. Ia bergabung di Majelis Amanat Rakyat(MARA), salah satu organ gerakan reformasi yang menuntut Soeharto turun. Beserta tokoh nasional seperti Amin Rais, Goenawan Mohammad, Rizal Ramli, Emil Salim dan lainnya, MARA kemudian menjadi cikal bakal berdirinya Partai Amanat Nasional(PAN).

Di PAN, beserta 7 tokoh lainnya, ia merupakan salah satu tokoh yang merumuskan platform dan garis haluan partai. Ayah dari 3 anak ini kemudian didapuk sebagai Sekretaris Jenderal serta Amin Rais sebagai Ketua Umum. Meski kemudian mengundurkan diri karena alasan terjadinya perubahan asas dan haluan partai, tapi aktivitas gerakan sama sekali tidak.

Selain kembali sebagai akademisi, ia selanjutnya aktif di gerakan masyarakat sipil. Jiwa aktivisnya terus bergelora yang tercermin dari beragam kegiatan, misalnya, aktif dalam gerakan ekstraparlementer, produktif menyumbangkan pemikiran melalui kajian dan analisisnya sebagai koreksi disamping berfungsi sebagai masukan bagi rezim penguasa.

Bersama beberapa tokoh muda, seperti: Budiman Sudjatmiko, Arie Sujito, Faisol Reza, Ade Indira Damayanti di tahun 2004 mendeklarasikan ormas Pergerakan Indonesia. Salah satu cita-cita dari Pergerakan Indonesia, antara lain bertujuan melahirkan kader-kader politik yang mempunyai jiwa negarawan. Faisal juga berharap melalui ormas tersebut dapat menyemai bibit-bibit muda yang kelak akan melahirkan pemimpin-pemimpin pro rakyat.

Pilkada DKI Jakarta 2012, peraih penghargaan “Pejuang Anti Korupsi 2003,” yang diberikan oleh Masyarakat Profesional Madani (MPM) tersebut juga tidak berpangku tangan. Ia kemudian di usung oleh kalangan masyarakat sipil maju sebagai calon gubernur melalui jalur independen. Pilihan jalur independen tentu bukan tanpa dasar alasan. Sebagai politisi yang pernah mendirikan partai, ia paham betul bahwa kehidupan parpol di Indonesia tidaklah berjalan sehat. Karena itu, dalam bahasa dia, perlu ‘sabuk pengaman demokrasi’ agar parpol segera berbenah dan menjalankan fungsinya sebagai penyalur aspirasi rakyat.

Karena itu, pilihan jalur independen merupakan cara untuk memperbaiki kehidupan partai agar segera berbenah dan mengorientasikan tujuan-tujuan politiknya hanya untuk masyarakat meski tidak meraih kemenangan, tapi capain suara yang bisa mengalahkan pasangan calon yang di usung dari parpol adalah prestasi besar.

Selain itu, yang paling penting, Faisal Basri beserta teamnya telah mampu memperagakan politik yang bermartabat, murah dan menempatkan warga sebagai subjek politik. Karena hanya ingin mengabdi pada warga, ia menggalang dana melalui saweran warga karena tidak mau ketika memimpin di sandera.  Bahkan, majunya dari jalur independen dalam pilkada DKI Jakarta 2012, oleh salah satu koran nasional di nilai memiliki kontribusi besar bagi perubahan di Tanah Air.

Kesuksesan ekonom ini dalam perhelatan pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2012 dinilai layak serta pantas. Menurut pandangan beberapa tokoh, tekad yang kuat serta keberaniannya untuk terus melaju melalui jalur independen dianggap mampu memberikan inspirasi sekaligus pendidikan politik yang baik bagi warga dan berhasil merubah konstelasi politik yang cenderung stagnan dan kian pragmatis. Terlebih saat itu Faisal kerap mendapat cibiran dari sebagian kalangan yang meragukan kemampuannya untuk bisa bersaing dengan calon gubernur lain.

Lelaki yang suka membawa tas ransel itu juga telah mendapat tempat di hati masyarakat. Bahkan, menurut koran ternama di Jakarta, banyak kalangan menilai Faisal Basri merupakan pemain penting dalam menggiring kemenangan pasangan Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama (Jokowi-Ahok).

Analisisnya, jika calon yang maju hanya pasangan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke- Nara), Alex Noerdin-Nono Sampono (Alex- Nono), Jokowi-Ahok, sangat mungkin kemenangan akan diraih Foke. Semua parpol diprediksi bakal merapat ke Foke seperti pada pilgub sebelumnya.

Melihat rekam jejaknya, nampaknya Faisal Basri adalah sosok yang selalu menjadi pendobrak kejumudan. Gelora perbaikan dan perubahan selalu menyatu dalam satu tarikan napas serta menjadi tindakan aksi hampir di semua waktu dan kesempatan. Sebagai intelektual, keprihatinan atas kondisi bangsa tidak hanya ditumpahkan melalui kajian-kajian dan penelitiannya, melainkan di manifestasikan menjadi gerakan nyata secara terus-menerus agar perubahan ke arah yang lebih baik segera terwujud sebagaimana cita-cita para founding father.

[Arif Nurul Imam/R24]

Sumber: diunduh dari http://www.reportase24.com/faisal-basri-sang-pendobrak/

Blog at WordPress.com.

Up ↑