Jihad Memerangi Kemiskinan

Yang tidak peduli kepada orang miskin tergolong sebagai pendusta agama (Al-Quran, surat 107/Al-Ma’un).

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun tajam selama kurun waktu 1970-1996, dari 60 persen pada 1970 menjadi hanya 11,3 persen pada 1996. Krisis ekonomi yang berawal tahun 1997 membuat persentase penduduk miskin naik lebih dua kali lipat menjadi 24,2 persen pada puncak krisis tahun 1998. Beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan semakin lambat. Persentase penduduk miskin tahun 2016 nyaris hampir sama dengan kondisi 20 tahun lalu.

Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh lebih sulitnya menurunkan kemiskinan di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin tinggal di perdesaan. Dalam dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin di perdesaan justru mengalami kenaikan, dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,16 persen menjadi 7,73 persen.

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Timur, penurunan kemiskinan di Indonesia relatif lebih lambat. Dengan menggunakan acuan pengeluaran rerata sehari per orang sebesar 1,90 dollar AS (sekitar Rp 25 ribu), pensentase penduduk miskin Indonesia tertingi ketiga setelah Laos dan Filipina. Thailand sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem dan Malaysia mendekati bebas. Jika poverty headcount dinaikkan menjadi 3,10 dollar AS, penduduk miskin Indonesia naik 3,5 kali lipat menjadi 41,7 persen–tertinggi kedua setelah Laos. Ini mengindikasikan bahwa walaupun penduduk yang sangat miskin (extreem poverty) hanya 11,8 persen, sangat banyak penduduk yang masih bertengger sedikit di atas garis ke miskinan ektrem, yang tentu saja masih jauh dari sejahtera.

Pemerintah baru saja mengumumkan akan menaikkan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari 6 juta tahun ini menjadi 10 juta tahun depan. Dengan jumlah retata anggota per rumah tangga 3,9 jiwa, maka jumlah penduduk miskin versi Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekitar 39 juta jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih jauh lebih rendah ketimbang kriteria Bank Dunia dengan headcount 3,10 dollar AS.

Garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik untuk September 2016 adalah pengeluaran per bulan sebesar Rp 344.809 atau Rp 11.494 per hari atau sekitar 0,86 dollar AS per hari.

Sekalipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia masih jauh dari kecukupan. Mayoritas penduduk miskin ini hidup di perdesaan.

Oleh karena itu, kunci untuk mengentaskan orang miskin adalah pembenahan pembangunan pertanian ditunjang oleh industrialisasi di perdesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Juni 26, 2017 4

Rangkuman Diskusi Ketimpangan Ekonomi

Catatan: Pada 4 Mei 2017, Tempo Institut dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) menggelar diskusi bertajuk “Ketimpangan Ekonomi.” Moderator (Yopie Hidayat) yang piawai merangkum diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam dengan nara sumber: Vivi Alatas, Enny Sri Hartati, Elan Satriawan, dan Faisal Basri.

***

Kondisi Terakhir Kemiskinan dan Ketimpangan

Data empiris menunjukkan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia semakin buruk. Gini ratio meningkat. Yang paling parah, kesenjangan antara desa dan kota semakin dalam. Di desa rasio gini yang sedikit lebih rendah bukan karena ada perbaikan kesejahteraan tapi karena semakin menurunnya pendapatan yang tadinya berada di menengah atas. Ini gejala semakin miskin bersama-sama.

Kesenjangan yang tajam juga terjadi di kawasan terpencil. Ada bukti empiris bahwa semakin besar dana transfer dari pusat ke daerah justru semakin memperlebar kesenjangan. Ini menunjukkan besarnya alokasi dana ke birokrasi daerah dan memusatnya pembagian manfaat hanya pada kelompok menengah atas.

Yang paling mencemaskan, struktur tingkat kemiskinan masih didominasi kelompok rentan. Jika saat ini ada sekitar 6,5 juta keluarga miskin, satu lapis di atasnya adalah 25 juta keluarga yang masih sangat rentan untuk jatuh kembali menjadi miskin. Sedikit guncangan, ada kenaikan harga bahan pokok atau bahkan tuga hari saja berhenti bekerja, kelompok rentan ini dapat terlempar kembali menjadi miskin. Kebijakan pemerintah, seperti perubahan mekanisme penyaluran bantuan atau berubahnya penetapan jumlah bantuan, juga sangat krusial menentukan nasib kelompok rentan ini.

Menelusuri Sebab-Sebabnya

Indonesia mengalami ketimpangan kesejahteraan yang semakin lebar karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup pesat. Struktur ekonomi ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap awal masuk ke ambang negara berpendapatan menengah membuat pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% tidak semestinya dibanggakan karena pertumbuhan sebesar itu belum cukup untuk mendorong perbaikan kesejahteraan. Untuk menyerap seluruh tenaga kerja baru setiap tahun, ekonomi Indonesia setidaknya harus tumbuh 7%. Yang terjadi, fenomena middle income trap semakin jelas tampak di Indonesia.

Selain tidak cukup cepat, pertumbuhan ekonomi yang muncul bukanlah pertumbuhan yang berkualitas. Di semakin banyak daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan semakin dalamnya tingkat kemiskinan.Pada gilirannya, ketimpangan menjadi semakin dalam. Ini adalah immiserizing growth (pertumbuhan yang menyengsarakan).

Diskusi Ketimpangan 1 of 5

Immizerising growth tercipta karena berbagai sebab. Antara lain:

Kesalahan kebijakan struktural yang berlangsung sejak lama membuat ekonomi Indonesia mengalami de-industrialisasi. Ekspor Indonesia relatif masih bergantung pada beberapa komoditas, kalau tak boleh dibilang hanya dua: sawit dan batu bara. Distribusi nilai tambah di sektor ini terpusat pada pemilik modal dengan daya ungkit yang kecil bagi masyarakat sekitar.
Kekeliruan kebijakan ini terjadi karena tidak ada konsistensi kebijakan yang baik dan benar dalam jangka panjang. Harus diakui, kebijakan restrukturisasi ekonomi yang baik dan perlu efeknya baru terasa pada jangka panjang. Yang selalu terjadi di Indonesia, sebelum efek ini terasa, sudah ada pergantian kebijakan karena perubahan pemerintahan maupun karena tekanan kelompok-kelompok kepentingan, apakah itu kepentingan politik dan ideologis maupun kepentingan ekonomi kroni.
Sementara itu, pertumbuhan di sektor agrikultur tertinggal. Padahal di sinilah sebagian besar masyarakat bekerja. Data terakhir menunjukkan 31.86% pekerja atau 39,68 juta orang mencari nafkah di sektor pertanian.Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri yang masing-masing sebesar 23,37%,16,82% dan 13,31%. Dalam tiga tahun terakhir, situasi menjadi semakin parah karena kebijakan yang keliru di sektor pertanian berfokus pada pemenuhan swasembada yang tidak masuk akal sehat secara ekonomi serta tidak efisien. Harga pangan tetap tinggi sementara nilai tukar petani justru stagnan kalau tak bisa dibilang menurun.
Ekonomi Indonesia juga langsung melompat ke sektor jasa yang nilai tambahnya lebih banyak mengalir ke kelompok menengah atas. Investasi besar tidak lagi masuk ke manufaktur yang lebih besar rantai pasokan maupun leverage-nya, sehingga lebih berkualitas. Pekerja di sektor jasa menikmati upah lebih baik, namun mereka harus berpendidikan. Sedangkan peluang untuk kelas buruh, yang berpendidikan rendah, tidak banyak karena lapangan kerja di bidang industri semakin sempit. Karena kelompok yang bawah tidak mendapat peluang yang cukup, pertumbuhan cepat di sektor jasa memperlebar kesenjangan karena yang lebih menikmati nilai tambah kelompok menengah atas.
Sektor jasa di Indonesia sangat terproteksi dan membuat pengusaha lebih terdorong berinvestasi di sana. Ada excess demand yang besar sehingga sensitifitas permintaan terhadap harga sangat kecil yang juga berarti potensi keuntungan yang besar. Sektor jasa umumnya juga bersifat non-tradeable sehingga pertumbuhan yang muncul tidak menciptakan gain from trade. Selama ini, negara-negara yang menikmati pertumbuhan kesejahteraan sangat pesat adalah negara yang dapat menikmati nilai tambah dari perdagangan internasional yang besar. Sayangnya ekonomi Indonesia justru semakin tertutup dan semakin terjerat semangat nasionalisme sempit.
Regulasi ketenagakerjaan memperburuk situasi karena pasar tenaga kerja menjadi tidak efisien. Situasi sekarang adalah situasi lose-lose, baik buruh maupun pengusaha sama-sama tidak senang dan merasa dirugikan. Penciptaan lapangan kerja terhambat karena regulasi yang sangat kaku membuat penguasa enggan melakukan rekrutmen. Proteksi yang berlebihan pada buruh yang sudah bekerja membuat tenaga kerja baru yang belum bekerja menjadi tersandera. Sementara, ketiadaan lapangan kerja adalah salah satu sebab utama kemiskinan.
Pada saat yang sama peran ekonomi kroni justru semakin besar. Ekonomi kroni semakin memusatkan distribusi nilai tambah pada sekelompok kecil orang yang dekat dengan penguasa. Posisi Indonesia memburuk berdasarkan indeks ekonomi kroni yang dibuat The

Diskusi Ketimpangan 2 of 5

Economist. Ekonomi kroni adalah kegiatan usaha yang bergantung pada perizinan dan konsesi dari penguasa seperti pertambangan, perkebunan besar, properti, perdagangan dengan tata niaga, dsb.

Pemerintah juga semakin memusatkan kegiatan ekonomi pada BUMN yang semakin dominan. Bahkan BUMN juga merambah ke bidang-bidang usaha yang semestinya tidak perlu dimasuki negara. Kesempatan bagi dunia usaha swasta semakin sempit. Kebijakan ini juga semakin memusatkan distribusi pendapatan pada kelompok tertentu, yang tak lepas dari praktek kroni.
Data juga menunjukkan betapa pengeluaran sosial Pemerintah masih kecil secara relatif terhadap PDB. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, pengeluaran untuk program-program sosial di Indonesia jauh lebih kecil.
Selain jumlahnya kecil, masih banyak pengeluaran sosial yang tidak tepat sasaran. Subsidi pupuk misalnya, yang hanya sebagian kecil menyentuh petani miskin. Atau dana desa yang secara proporsional sangat tidak adil bagi orang miskin yang tinggal di kawasan padat Jawa.

Menggali Solusi

Besarnya jumlah keluarga yang masuk kelompok rentan membuat upaya pemberantasan kemiskinan sangat sulit. Terjadi mutasi keluar-masuk yang cepat, ada yang lepas dari kemiskinan dan pada saat yang sama ada pula keluar yang turun kembali menjadi miskin. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus melibatkan semua warga negara. Semua orang punya peran.

Ada beberapa perilaku kunci yang harus benar-benar memasyarakat. Menyekolahkan anak, pemberian ASI ekslusif, imunisasi adalah langkah-langkah dasar untuk memutus rantai kemiskinan agar tidak diturunkan. Prioritas pengeluaran rumah tangga harus lebih terarah pada perbaikan gizi untuk mengatasi masalah stunting yang membuat kemiskinan berlanjut ke generasi berikut.

Untuk mengatasi kemiskinan agar tidak berkembang menjadi proses pemiskinan yang berkelanjutan pemerintah harus melakukan serangkaian koreksi kebijakan jangka secara struktural. Dampaknya baru terasa pada jangka menengah panjang, tapi jika tidak dilaksanakan sejak sekarang proses pertumbuhan yang menyengsarakan akan terus berlanjut. Serangkaian perubahan struktural itu:

Segera merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas sebagai motor pertumbuhan.
Menyusun serangkaian kebijakan lintas kementerian dan sektor untuk kembali membangkitkan industrialisasi.
Mengembangkan akuakultur dan perikanan sebagai andalan utama sektor pertanian karena kondisi geografis Indonesia yang sangat mendukung.
Segera memulai perubahan regulasi ketenagakerjaan untuk merestrukturisasi pasar tenaga kerja agar lebih efisien. Tanpa perubahan regulasi yang mendasar, ketimpangan pasar tenaga kerja akan semakin dalam dan memperparah ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan.

Diskusi Ketimpangan 3 of 5

Selain perubahan struktural jangka menengah panjang, ada banyak koreksi kebijakan yang bisa segera berjalan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Beberapa kebijakan yang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek itu:

Menghilangkan tata niaga yang tidak efisien. Harga pangan harus terkendali karena sangat menentukan nasib mereka yang miskin dan rentan. Namun cara mengendalikannya tidak bisa menggunakan cara komando. Bukan pula dengan pendekatan menakut-nakuti memakai Bareskrim atau BIN. Pengendalian harga bahan pokok harus berlangsung melalui mekanisme tata niaga yang paling efisien dan menciptakan harga paling rendah bukan untuk kepentingan kroni atau pemegang konsesi yang mengatasnamakan petani, peternak, atau produsen lokal. Fokus utama kebijakan harga adalah mengangkat keluarga miskin, bukan memberi proteksi bagi pengusaha lokal.
Sentimen anti impor demi swasembada harus segera berakhir. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa impor. Harus ada kebijakan yang lebih berbasis pada akal sehat, bukan nasionalisme asal swasembada yang justru menciptakan inefisiensi dan menjadi tunggangan para kroni untuk memburu rente.
Pengkajian kembali model pembangunan infrastruktur. Indonesia mengalami defisit infrastruktur, maka harus ada upaya percepatan pembangunannya. Tapi, membangun infrastruktur membutuhkan dana besar dan dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Oleh karenanya proyek infrastruktur tidak fleksibel. Sekali dimulai, implementasinya harus konsisten sampai selesai. Ini memerlukan tata kelola yang optimal, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga kelaikan operasionalnya dalam jangka panjang. Pada akhirnya tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah menurunkan sebesar mungkin biaya logistik sehingga ekonomi menjadi lebih efisien dengan ongkos seoptimal mungkin. Maka pilihan infrastruktur apa yang akan dibangun juga amatlah penting. Partisipasi swasta sedapat mungkin diperbesar agar pemerintah lebih leluasa mengalokasikan bujet yang lebih besar pada pengeluaran sosial. Jika syarat-syarat itu tak terpenuhi, pemerintah harus berani melakukan pengkajian ulang. Sudah ada gelagat bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung tidak tepat sasaran dan bahkan berpotensi mangkrak menjadi monumen kesia-siaan.
Perbaikan mekanisme pembuatan keputusan. Harus ada perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan di tingkat tertinggi (Presiden) untuk mencegah kekeliruan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan harus berdasarkan perencanaan yang baik dan komprehensif serta data seakurat mungkin, bukan temuan-temuan ad hoc yang belum teruji kebenarannya. Gap antara knowledge maker (lembaga-lembaga think tank, akademisi, atau kementerian dan lembaga pemerintah yang melakukan riset dan menguasai data) dengan pembuat kebijakan harus dipersempit. Kebijakan harus realistis dan lebih berbasis akal sehat dan bukan dengan mantra “Pokoknya” yang terlihat hebat dalam konteks pencitraan tapi justru pada akhirnya banyak menimbulkan persoalan saat implementasi. Buruknya kebijakan pangan dan pembangunan infrastruktur hanya sekadar contoh dari banyaknya kekeliruan kebijakan yang terjadi.
Optimalisasi belanja dan implementasi program sosial. Secara rasio terhadap PDB, belanja pemerintah untuk program-program sosial masih termasuk rendah. Dana untuk program-program bantuan langsung seyogyanya diperbesar disertai perbaikan implementasi program untuk menjamin efektifitas dan efisiensinya. Ada banyak contoh tentang buruknya implementasi yang pada akhirnya membuat program bantuan sosial menjadi tidak efektif dan tepat sasaran. Perubahan metode pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) misalnya, justru berujung pada pola tidak lebih baik karena kepentingan bank-bank milik negara dan juga

Diskusi Ketimpangan 4 of 5

Bulog. Keinginan memodernisasi penyaluran bantuan tidak berhasil, kalah oleh pertimbangan politis.

6. Perbaikan kualitas pelayanan dasar. Warga miskin di Indonesia mengalami ketimpangan akses, ketimpangan fasilitas, dan ketimpangan layanan dasar. Mengatasi ketimpangan akses dan fasilitas lebih membutuhkan waktu dan anggaran. Sedangkan perbaikan kualitas layanan dasar relatif lebih mudah diupayakan dan dicapai. Pemerintah semestinya bisa memperbaiki kualitas layanan dasar dengan mendorong profesionalisme dan kualitas aparatur negara serta memperbaiki pengawasan sembari menerapkan merit system. Pemerintah seharusnya melaksanakan konsep open government agar pelayanan publik lebih baik. Pemerintah dapat mendorong peran serta publik secara luas untuk turut mengawasi kualitas layanan dasar. Program Lapor oleh UKP4 yang dulu pernah berjalan dengan baik harus di hidupkan kembali. Perbaikan kualitas layanan dasar bisa berjalan tanpa memerlukan anggaran besar dan daoat segera berjalan. Yang diperlukan hanyalah komitmen untuk melayani publik sejalan dengan perbaikan kesejahteraan aparatur negara yang kini semakin baik.

7. Memperbaiki kredibilitas anggaran dengan menetapkan target-target yang lebih realistis. Rasio penerimaan pemerintah dari pajak dibandingkan dengan PDB Indonesia (tax ratio) masih rendah, bahkan termasuk yang paling rendah di ASEAN. Artinya, masih ada ruang yang luas bagi Pemerintah RI untuk menaikkan penerimaan pajak. Tapi, bukan berarti pemerintah dapat dengan serta-merta menaikkan target penerimaan pajak begitu saja. Terlebih lagi ketika siklus dunia usaha sedang lesu karena imbas penurunan harga komoditas dan melesunya ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menaikkan target penerimaan pajak dengan sangat agresif. Akibatnya muncul defisit yang besar. Target penerimaan yang sangat tinggi dan tidak realistis itu juga mendorong pemerintah merencanaan berbagai pengeluaran yang pada gilirannya tidak mungkin terealisir karena penerimaan tidak tercapai. Masalah lain yang berikutnya muncul adalah membesarnya defisit anggaran yang membuat kredibilitas anggaran memburuk yang berdampak pada baiknya bunga surat utang Pemerintah. Biaya bunga yang lebih besar membuat kemampuan belanja pemerintah untuk program sosial menurun. Kesimpulannya penetapan target yang tidak realistis justru menimbulkan beban yang cukup besar pada keuangan negara. Akibat lainnya adalah peringkat kredit Indonesia tidak membaik. Biaya bubga utang luar negerk korporasi juga ikut naik, dan akhirnya membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien karena terbebani biaya tinggi.

8. Perbaikan program-program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Masih ada banyak kelemahan pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Program Reforma Agraria yang menjadi andalan pemerintah, misalnya, masih memerlukan program lain sebagai pendamping agar program ini benar-benar dapat membantu petani miskin. Sayangnya, program what next ini belum ada.. Memiliki tanah tak akan bahyak membantu jika warga miskin yabg mendapat tanah tidak memiliki ketrampilan dan modal untuk mengolah tanah itu. Belum lagi ada mismatch antara lokasi warga yang memerlukan bantuan dengan lokasi tanah yang tersedia. Data tanah yang dapat dibagikan juga masih tidak jelas dan simpang siur. Reforma Agraria juga menimbulkan ketidak pastian pada pengusaha karena ada redistribusi aset yang mengesankan akan ada upaya nasionalisasi. Padahal, sektor perkebunan sawit merupakan penghasil ekpor utama yang menjadi motor pertumbuhan.

Selesai

Mei 12, 2017 1

Kesenjangan di Persimpangan Jalan

Menurut data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini menurun dalam dua tahun terakhir. Angka terburuk terjadi selama 2011-2014 sebesar 0,41. Pada tahun 2015 turun menjadi 0,40 dan setahun kemudian turun menjadi 0,396. Angka indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, 0,4-0,5 kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 kategori ketimpangan tinggi.

Perlu dicatat, perhitungan BPS berdasarkan data pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan. Jadi indeks Gini versi BPS sebatas mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan (income inequality) atau ketimpangan kekayaan (wealth inequality). Tentu saja perhitungan berdasarkan pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan jauh lebih rendah ketimbang berdasarkan pendapatan dan kekayaan.

Data distribusi pengeluaran menunjukkan penurunan porsi kelompok 20 persen berpengeluaran tertinggi (top-20) selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, pada kurun yang sama, porsi kelompok 40 persen berpengeluaran menengah (mid-40) naik. Sedangkan kelompok 40 persen berpengeluaran terendah (bottom-40) cenderung stagnan di kisaran 17 persen, bahkan turun pada tahun 2016. Artinya, indeks Gini menurun bukan karena perbaikan nasib bottom-40, melainkan lebih disebabkan pergeseran berlawanan arah antara top-20 dan mid-40.

Cukup banyak indikator menunjukkan penurunan kesejahteraan bottom-40. Pertama, indeks nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Kemerosotan tajam harga gabah kering di tingkat petani hingga mencapai Rp 2.000 per kilogram belakangan ini lebih memperkuat pembuktian. Upah riil buruh tani juga merosot. Petani dan buruh tani adalah mayoritas di bottom-40. Kedua, upah riil buruh mengalami penurunan secara persisten. Ketiga, jam kerja buruh turun dari sekitar 40 jam per minggu menjadi di bawah 25 jam per minggu. Keempat, mendapatkan pekerjaan lebih lama, dari yang sebelumnya tidak sampai enam bulan menjadi rata-rata lebih dari satu tahun.

Tekanan yang kian berat memaksa anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja ikut menyemut di pasar kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam dari di bawah 60 persen menjadi di atas 66 persen dalam dua tahun terkahir. Selain itu, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), 26,3 persen buruh Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu– terbanyak ketiga setelah Korea Selatan dan Hong Kong.

Menurunnya porsi top-20 boleh jadi karena kemerosotan harga komoditas seperti batu bara dan hasil tambang lainnya, serta minyak sawit yang didominasi segelintir pebisnis besar. Sejalan dengan membaiknya harga sejumlah komoditas sejak pertengahan 2016, porsi top-20 diperkirakan kembali meningkat. Adapun kenaikan porsi mid-40 bisa dijelaskan oleh pertumbuhan tinggi sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi, perbankan dan asuransi, kesehatan, pendidikan, serta jasa usaha (konsultan, akuntan, pengacara) yang banyak digeluti oleh kalangan profesional berpendidikan tinggi (lulusan diploma ke atas) yang jumlahnya hanya 14,5 persen dari keseluruhan penduduk bekerja.

Berdasarkan gambaran di atas, agaknya amat sulit menyimpulkan bahwa perbaikan indeks Gini disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi gambaran kondisi ketimpangan jauh lebih parah jika menggunakan data pendapatan dan kekayaan.

Merujuk pada data global yang rutin dipublikasikan oleh Credit Suisse—banyak menjadi acuan lembaga internasional—ketimpangan kekayaan di Indonesia tertinggi keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Publikasi terbaru tahun 2016 dari lembaga keuangan Swiss ini menunjukkan 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 10 persen terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional.

Menurut majalah Economist, dua pertiga kekayaan dari penduduk terkaya (billionaires) Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktek bisnis pemburuan rente. Berdasarkan indeks kapitalisme-kroni (crony-capitalism index) versi Economist, Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk dari 22 negara yang disurvei pada 2016. Peringkat Indonesia pada 2016 memburuk dibandingkan tahun 2007 (ke-18) dan 2014 (ke-8).

Hasil kajian Thomas Piketty yang dituangkan dalam bukunya yang tersohor, Capital in the Twenty-First Century, menggambarkan ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk dan lebih buruk ketimbang India dan China.

Ketimpangan sudah menjadi persoalan dunia, di negara berkembang ataupun negara maju. Indonesia menghadapi masalah yang relatif lebih parah karena penduduk miskinnya masih ralatif banyak. Dari 27,76 juta orang miskin pada September 2016, hampir dua pertiganya berada di perdesaan. Mayoritas mereka adalah petani dan buruh tani.

Ada yang tidak beres dalam proses transformasi struktural di Indonesia. Penurunan peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto relatif jauh lebih cepat ketimbang perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian paling rendah. Sejak 1997, transaksi perdagangan luar negeri produk pertanian mengalami defisit, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Penyumbang defisit terbesar adalah komoditas pangan. Nilai ekspor produk pertanian terjun bebas dari US$5,8 miliar pada 2014 menjadi US$ 3,4 miliar pada 2016.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengucur deras ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian. Harga-harga pangan hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar. Alih-alih berkontribusi mengangkat bottom-40, sebaliknya sektor pertanian justru kontraproduktif dalam memerangi ketimpangan dan kemiskinan.

Seraya membenahi total sektor pertanian, perlu pula menggalakkan industrialisasi di perdesaan dengan teknologi tepat guna agar pendapatan keluarga tani meningkat lebih cepat. Rantai pasokan ditata dengan menghimpun kekuatan petani menghadapi kaum kapitalis kota yang selama ini menguasai mata rantai perdagangan hasil pertanian. Petani didorong untuk membangun syarikat dagang rakyat sebagai salah satu dari tiga pilar pemberdayaan petani. Dua pilar lain ialah peningkatan produksi dan produktivitas serta lembaga keuangan petani sejenis lembaga keuangan mikro agribisnis, yang telah berkembang pesat di Sumatera Barat.

Senjata ampuh yang tak kalah penting untuk memerangi ketimpangan adalah mengakselerasikan industrialisasi sekaligus mengoreksi transformasi struktural yang kebablasan. Bagaimana mungkin negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah—pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2015 baru mencapai US$ 3.440—telah menjelma sebagai perekonomian jasa. Sejak 2010, peranan sektor jasa mulai melebihi separuh produk domestik bruto dan terus naik hingga mencapai 59 persen pada 2016. Bandingkan dengan China, yang peranan sektor jasanya masih 50 persen pada 2015. Peran industrialisasi sangat besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh.

***

[Dimuat di majalah Tempo, edisi 4604/20-26 Maret 2017, halaman 104-105.]

Maret 19, 2017 4

Nasib Lapisan Terbawah Belum Kunjung Terangkat

Hampir dua pertiga penduduk miskin yang berjumlah 27,76 juta jiwa pada September 2016 berada di pedesaan. Mayoritas penduduk miskin di pedesaan bertumpu pada sektor pertanian. Sekalipun demikian, peranan komoditas makanan terhadap garis kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar daripada komoditas bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Harga bahan makanan yang lebih bergejolak sangat menekan penduduk miskin. Cukup banyak petani yang merupakan kon sumen neto pangan, termasuk beras. Artinya beras yang mereka produksi lebih kecil ketimbang yang mereka konsumsi.

Ketika musim panen, apalagi panen serentak atau panen raya, harga jautuh; sebaliknya ketika paceklik dan mereka harus membeli beras, harganya melambung. Meskipun pemerintah berkomintmen membeli berapa pun hasil produksi sejumlah komoditas pertanian, nasib petani tak banyak tertolong.

Kenaikan harga beras di tingkat eceran naik lebih cepat dibandingkan peningkatan harga gabah kering di tingkat petani. Sebaliknya, jika harga merosot, harga gabah kering di tingkat petani melorot lebih tajam ketimbang penurunan harga di tingkat konsumen.

Pembenahan mata rantai distribusi harus menjadi perhatian utama untuk meningkatkan kesejahteraan petani.

Penurunan kemiskinan di pedesaan kian sulit jika nilai tukar petani tidak kunjung membaik. Sejak Oktober 2014 nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

Kemerosotan lebih tajam untuk nilai tukar pangan, terutama sejak Maret-April 2016, lalu relatif stabil selama kurun waktu Mei 2016 sampai Januari 2017. Pada Februari 2017 kembali merosot tajam.

Nasib pekerja bebas di sektor pertanian juga tak membaik. Upah riil mereka sejak November 2014 justru turun sebesar 3,49 persen. Setiap tahun upah riil butuh tani mengalami penurunan.

Walaupun juga menurun, upah riil pekerja informal di perkotaan–yang diwakili oleh upah buruh bangunan–sempat naik tipis pada tahun pertama pemerintahan Jokowi. Namun setelah itu berbalik turun. Sejak pemerintahan Jokowi hingga Februari 2017, upah riil buruh bangunan turun 1,68 persen.

Tekanan lebihj berat di sektor pertanian bioleh jadi memperbesar urbanisasi. Namun, karena tingkat pendidikan yang rendah dan tidak memiliki keterampilan, mereka menyemut di sektor informal, antara lain sebagai buruh bangunan. Kondisi kelebihan pasokan tenaga kerja itulah yang mungkin membuat upah riil buruh bangunan juga ikut tertekan.

Pebenahan sektor pertanian juga sudah barang tentu sangat membantu untuk memperkecil ketimangan. Selain itu turut pula membantu mengurangi tekanan urbanisasi sehingga tidak memperparah daya serap perkotaan.

Untuk meningkatkan jam kerja efektif petani, industrialisasi di pedesaan merupakan keniscayaan. Industrialisasi dengan penerapan teknologi tepat guna.

Maret 15, 2017 4

Ketimpangan: Lapisan Pendapatan Terbawah Tampaknya Masih Tertekan

Indeks Gini Indonesia menunjukkan perbaikan dalam dua tahun terakhir, bahkan telah berada di bawah 0,4 sehingga masuk kategori ketimpangan rendah. Antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan tinggi.

Dilihat dari distribusi pengeluaran (sebagai proksi dari distribusi pendapatan), penguasaan 20 persen penduduk terkaya selama kurun waktu 1963-2009 tidak mengalami perubahan mencolok, hanya berubah di kisaran 40,20 persen hingga 44,77 persen. Sejak 2010 mengalami peningatan relatif tajam hingga mencapai tingkat tertinggi sebesar 49,04 persen pada tahun 2013. Setelah itu sampai 2016 menurun ke aras 47 persen.

Penurunan pangsa 20 persen terkaya beriringan dengan peningkatan pangsa kelompok 40 persen menengah. Sementara itu, 40 persen kelompok termiskin praktis tidak mengalami perubahan berarti sejak 2014, bahkan cenderung sedikit menurun. Pangsa atau perolehan tertinggi kelompok 40 persen termiskin terjadi tahun 1999 yaitu sebesar 22 persen. Krisis parah tahun 1998 sudah barang tentu sangat memukul kelompok terkaya, sehingga pangsa kelompok termiskin otomatis naik walaupun kesejahteraan mereka juga turun.

Jadi, masalah paling berat untuk mengurangi ketimpangan adalah bagaimana mengangkat kelompok pendapatan 40 persen termiskin. Titik berat kebijakan harus menyasar ke kelompok termiskin ini, karena nasib mereka paling rentan. Kebanyakan mereka mengandalkan hidup dari sektor pertanian di pedesaan. Harga gabah yang belakangan ini anjlok hingga mencapai Rp 2.000 per kg merupakan contoh terkini. Harga produk-produk yang dihasilkan petani naik lebih lambat ketimbang harga barang dan jasa yang dibeli petani sehingga indeks nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun dalam dua tahun terakhir. Demikian pula dengan upah riil buruh tani.

Upah riil pekerja secara keseluruhan juga turun, yang menunjukkan kaum miskin di perkotaan juga kian sulit meningkatkan kesejahteraannya.

Indikator terkini yang memperkuat konstatasi bahwa kelompok berpendapatan terendah semakin tertekan adalah kemerosotan cukup tajam penjualan sepeda motor dalam dua tahun terakhir. Kelompok miskin semakin sulit membeli sepeda motor baru, namun mereka tetap membutuhkannya. Mereka pindah membeli sepeda motor bekas. Informasi dari kalangan pelaku usaha memang menunjukkan peningkatan penjualan sepeda motor bekas.

Sebaliknya, nasib kalangan menengah ke atas tampaknya mulai menunjukkan perbaikan, antara lain terlihat dari penjualan mobil pada tahun 2016 kembali meningkat (sebesar 4,8 persen). Dua tahun berturut-turut sebelumnya penjualan mobil mengalami penurunan.

Februari 22, 2017 0

Indonesia di Tengah Gelombang Populisme Dunia

Kehidupan ibarat pendulum, kadang bergerak ke kiri, kadang ke kanan. Kecepatannya berubah-ubah, bergantung pada besar kekuatan yang menggerakkannya. Keteraturan hanya ditemukan pada benda mati seperti lonceng jam.

Pergerakan ke kiri dan ke kanan amat jarang mencapai titik maksimum. Hanya dalam situasi ekstrem saja bisa terjadi, antara lain karena tumbangnya rezim otoriter atau monarki absolut yang digantikan oleh rezim demokrasi. Bisa pula penggantinya adalah rezim nondemokratik dengan mengusung populisme.

Di masyarakat terbuka dan demokratik, selalu muncul kekuatan pengimbang yang membawa ke arah sebaliknya. Dalam jangka panjang posisinya berada di sekitar titik keseimbangan.

Apakah janji-janji kampanye Donald Trump yang sangat populis itu bakal terwujud? Tidak semudah membalikkan telapak tangan.Apakah Donald Trump akan sesegera mungkin menghapus Obama care? Bagaimana nasib 20 juga rakyat AS yang terancam tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan? Yang dirugikan juga warga kulit putih yang juga memilih Donald Trump pada pemilihan presiden November tahun lalu.

Industri AS “dipaksa” bangun pabrik di dalam negeri –tidak kompetitif dan kehadiran artificial intelligence.

Hendak membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjadi presiden sebagaimana dikatakan Trump? Ingat, Asia Pasifik merupakan mitra dagang Amerika Serikat yang lebih penting ketimbang Eropa.

Pengertian populisme menurut Fareed Zakaria (Foreign Affairs, November/December Issue, 2016):

It means different things to different groups, but all versions share a suspicion of and hostility toward elites, mainstream politics, and established institutions. Populism sees itself as speaking for the forgotten “ordinary” person and often imagines itself as the voice of genuine patriotism. “The only antidote to decades of ruinous rule by a small handful of elites is a bold infusion of popular will.

Populisme sudah muncul sejak ratusan tahun silam, mulai dari gerakan petani, krisis representasi politik, perlawanan terhadap kelas menengah yang mapan, perlawanan berbasis agama hingga gerakan sosial yang menuntut tatanan baru.

Gerakan populisme kontemporer, terutama yang merebak di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuailan dengan paritas daya beli (gross domestic product based on purchasing power parity/PPP), empat dari sepuluh negara terbesar dunia adalah new emerging economic powers, yaitu China (peringkat pertama), India (ketiga), Brazil (ketujuh), dan Indonesia (kedelapan). Ditambah dengan Rusia (keenam), maka kekuatan baru dan kekuatan lama masing-masing lima negara. Jika PDB-PPP masing-masing kelompok digabung, kekuatan lima negara ekonomi baru pada tahun 2015 lebih besar ketimbang kekuatan lama, masing-masing 37,1 triliun dollar AS dan 31,9 triliun dollar AS.

Salah satu penyebab utama pergeseran itu adalah penduduk di negara-negara mapan sudah menua (aging population), sebaliknya penduduk usia produktif masih dominan di negara-negara emerging economic powers. Negara-negara maju bisa memperpanjang tahapan pertumbuhan lebih tinggi dengan mengandalkan masuknya tenaga kerja produktif (in-migration). Sistem jaminan sosial yang baik juga turut membantu.

Kedua, kemajuan teknologi di negara-negara maju ternyata tidak banyak meningkatkan produktivitas. Lihat misalnya The curious case of missing global productivity growth. Semakin banyak pekerja konvensional yang tersisih akibat kemajuan artificial intelligence. s

Ketiga, gelombang penolakan terhadap globalisasi. Perdagangan bebas yang sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dunia dalam jumlah yang cukup signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga menimbulkan dampak negatif di banyak negara. Di negara maju, relokasi pabrik dan kegiatan ekonomi lainnya ke negara berkembang menimbulkan pengangguran. Ditambah lagi dengan barang-barang impor dengan harga yang lebih murah yang mengalir deras.

Keempat, ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Di tingkat dunia, kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir orang. Hampir tiga perempat penduduk dunia berpendapatan di bawah 10 ribu dollar AS yang hanya menikmati 2,4 persen dari kekayaan total dunia. Sebaliknya, hanya 33 juta (0,7 persen) yang berpendapatan di atas 1 juta dollar AS dengan penguasaan 45,6 persen kekayaan dunia.

Di puncak piramid bertengger 140.900 penduduk dewasa dengan kekayaan di atas 50 juta dollar AS.

Di puncak piramid itu bertengger 8 orang terkaya dunia dengan kekayan setara dengan kekayaan separuh penduduk dunia. Lihat The World’s 8 Richest Men Are Now as Wealthy as Half the World’s Population

Bagaimana dengan Indonesia? Cukup banyak faktor yang membuat populisme di Indonesia pun marak. Penyebabnya telah saya kemukakan dalam tulisan berjudul Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial.

Tugas sejarah kita untuk membuat pendulum tetap bergerak dinamis agar keseimbangan tetap terjaga dan proses koreksi berlangsung secara konstruktif.

Kedua, membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi di Indonesia kompatibel dengan Islam.

Kita tidak bisa bergerak mundur. Tantangan ke depan harus dijawab dengan mentransformasikan institusi politik dan ekonomi.

Januari 18, 2017 0

Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia

Acara bertajuk “Kebangkitan Populisme” yang digelar dalam rangka ulang tahun Indonesian Democracy Monitor (inDEMO) ke-17 dan peringatan 43 tahun peristiwa Malari berlangsung pada 15 Januari 2017 di Balai Kartini. Presentasi ringkas saya bisa dilihat di youtube: Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia.

Tidak semua bahan yang saya siapkan sempat dipaparkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya tuangkan versi yang lebih lengkap dalam bentuk tulisan di blog ini.

Januari 17, 2017 0

Seberapa Inklusif Pembangunan di Indonesia?

World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah.

idi — *Source*: World Economic Forum, The Inclusive Growth and Development Report 2017, p.ix.

Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive development index = IDI) kedua kelompok negara itu tidak bisa diperbadingkan secara tegas karena perbedaan definisi tentang kemiskinan.

Skor IDI menggunakan skala 1 sampai 7: 1=terburuk dan 7=terbaik.

Norwegia menduduki peringkat teratas dengan skor 6,02. Dua negara Skandinavia lainnya juga menduduki posisi terhormat, yakni Denmark di urutan ke-5 dengan skor 5,31 dan Swedia di urutan ke-6 dengan skor 5,30.

Indonesia berada di posisi ke-22 dari 79 negara berkembang dengan skor 4,29. Indikator kunci terbaik adalah dalam kelompok “intergenerational equity”. Di kelompok ini hanya komponen lingkungan sebagaimana terlihat dari indikator “carbon intensity of GDP” yang relatif sangat buruk.

Indikator-indikator dalam kelompok “growth and development” pada umumnya berada di sekitar median, dengan pengecualian indikator “healthy life expectancy” yang agak buruk.

Sangat disayangkan kinerja Indonesia untuk indikator-indikator di kelompok “iclusion” relatif sangat buruk. Yang terburuk adalah “wealth inequality,” menyusul kemudian “net income inequality” dan “poverty rate.”

Jika pembangunan hendak semakin inklusif, maka prioritas utama harus menyasar ke indikator-indikator di kelompok ketiga yang bisa dikatakan sebagai inti dari IDI.

IDI memperlakukan ketiga kelompok indikator dengan bobot yang sama. Jika kita lebih menekankan pada komponen “inclusion” dengan memberikan bobot 50 persen dan dua komponen lainnya masing-masing 25 persen, maka IDI Indonesia turun dari 4,29 menjadi 4,11.

Temuan pada laporan WEF terbaru ini semakin memperkuat kenyataan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Lihat Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Dishormoni Sosial.

Untuk itu, kebijakan dan ekosistem kelembagaan yang mendukung pertumbuhan inklusif harus menjadi perhatian utama. Unsur kebijakan strategis yang perlu menjadi prioritas adalah fiscal transfer, financial intermediation, asset building, dan employment. Rincian dari masing-masing unsur bisa dilihat di Laporan.

Pemerintah tampaknya mulai menyadari persoalan ketimpangan yang kian memburuk. Tahun ini pemerintah bertekad untuk melakukan reforma agraria “besar-besaran”. Sepatutnya bukan sekedar bagi-bagi tanah lalu dibuat sertifikatnya secara individu. Perlu ada inovasi dengan memperkenalkan sertifikat kolektif untuk menghindari penguasaan tanah yang semakin terkonsentrasi oleh kaum kapitalis kota dan kehadiran absentee landlord. Intinya, akumulasi modal juga di tangan rakyat.

[Diperbarui tanggal 17 Januari, pk.02:57]

Januari 17, 2017 0

Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial

Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.

Kecenderungan ketimpangan jangka panjang (garis hitam) masih menunjukkan pemburukan.

Namun perlu diingat, nisbah Gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.

Perbedaan sangat mencolok antara data pengeluaran dan kekayaan bisa dilihat pada dua peraga berikut. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.

Bandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Hanya satu persen saja orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.

Kelompok milyarder di Indonesia merapup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014.

Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pembangunan tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; keadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa; dan penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa–terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi– yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.

Pembangunan tidak mampu mengangkat mayoritas rakyat miskin dan yang hidup pas-pasan. Petani yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia justru mengalami penurunan kesejahteraan. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani kalah cepat dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani. Walhasil, nilai barang dan jasa yang mereka beli dari pendapatannya semakin berkurang.

Nasib buruh tani pun tidak membaik. Upah riil mereka justru turun dalam dua tahun terakhir. Mereka tergolong sebagai pekerja informal di pedesaan. Nasib pekerja informal di perkotaan juga serupa, walaupun penurunan upah riilnya lebih kecil. Sekitar 58 persen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal dengan status pekerjaan utama meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.

Secara umum sekalipun, upah riil cenderung mengalami penurunan. Penurunan upah riil paling tajam terjadi tahun 2015.

Kenaikan upah minimum setiap tahun, selain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga ternyata direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja. Faktor lain yang menyebabkan penurunan jam kerja adalah kapasitas terpakai yang turun. Pengusaha berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena ongkosnya relatif lebih mahal.

Bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat? Pertama, lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014.

Kedua, pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.

Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur-too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih.

Data mikro dia atas membuat kita harus lebih hati-hati menginterpretasikan data pengangguran dan kemiskinan yang justru menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah sejak 2012 justru beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perlu kajian lebih mendalam di tingkat mikro untuk menyibakkan dinamika di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.

Yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.

Tak pelak lagi, tantangan ke depan adalah menggelar pembangunan yang lebih inklusif. Tak ada pilihan lain kecuali mentransformasikan pembangunan dari exclusive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions.

Januari 9, 2017 16