Fiskal dan Rente yang Masalah, Moneter yang “Diobok-obok”


Pagi ini (3/9) pk. 09:30, Indef menyelenggarakan webibar bertajuk “Jalan Terjal Penerimaan Negara.” Perkiraan saya, teman-teman peneliti muda Indef bakal menyajikan data terakhir APBN, khususnya pos pemerimaan, serta analisis yang mendalam.

Saya menggunakan pendekatan yang mudah-mudahan melengkapi.

Berikut PowerPoint yang saya siapkan sebagai pengantar diskusi.

Lazimnya, bahan lengkap webinar akan diposting di laman Indef setelah acara berakhir. Bagi yang menginginkan format ppt, silakan hubungi Indef atau sampaikan alamat email di kolom komentar di blog ini.

Salah Kaprah Omnibus Law: Pajak (Revisi)


Rancangan undang-undang omnibus law telah diserahkan pemerintah kepada DPR Rabu lalu (12/1). Sudah banyak isinya telah terkuat ke publik. Substansi rancangan undang-undang tentang perpajakan praktis sama dengan versi yang telah cukup lama beredar luas. Sejauh ini materi perpajakan tidak menimbulkan kontroversi karena tidak langsung menyangkut hajat hidup orang banyak seperti rancangan undang-undang cipta lapangan kerja.

Banyak sekali yang akan dinikmati oleh korporasi demi untuk menggenjot investasi, baik dalam urusan perpajakan maupun ketenagakerjaan. lingkungan, dan urusan dengan pemerintah daerah. Padahal selama ini kinerja investasi tidak jelek-jelek amat, sebagaimana telah dibahas dalam Omnibus Law Jangan Ugal-ugalan.

Sudah lama Presiden Jokowi mewacanakan penurunan tarif pajak PPh Badan. “Kita ini mau bersaing. Bagaimana bisa bersaing? Di sana (Singapura) 17 persen, (tapi) di sini 25 persen. Ya, lari ke sana semua,” kata Jokowi saat sosialisasi amnesti pajak di Hotel Patra Jasa Semarang, Jawa Tengah. Lihat Menantang` Singapura, Ingin Pangkas Pajak Perusahaan.

Ternyata tekad Presiden benar-benar akan segera terwujud. Pada tahun 2023 nanti pajak penghasilan badan (PPh Badan) bagi perusahaan terbuka (go public) diturunkan menjadi 17 persen.

Membandingkan daya tarik Indonesia dengan Singapura hanya menggunakan satu indikator agaknya tidak tepat. Tak ada satu pun kajian yang sangat meyakinkan tentang dampak penurunan tarif pajak terhadap peningkatan investasi asing langsung atau penanaman modal asing (PMA).

China yang tarif PPh Badannya 25 persen dan India 25,17 persen–jauh lebih tinggi dari Singapura–terus diburu oleh investor asing.

Wajar jika negara atau perekonomian kecil seperti Singapura, Hongkong, Taiwan, Macau, dan Timor-Leste mengenakan tarif pajak badan sangat rendah, karena pasar mereka sangat kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam yang berarti.

Bukti tak terbantahkan dan terang-benderang adalah, justru investasi asing yang mengalir paling deras ke Indonesia berasal dari Singapura. Selama satu dasawarsa terakhir, Singapuralah yang paling banyak menanamkan modalnya (PMA) di Indonesia. Dalam lima tahun terakhir, investasi Singapura rerata setahun menyumbang lebih dari seperempat (tepatnya 26,5 persen) dari seluruh investasi asing di Indonesia.

Apa lagi pertimbangan utama Singapura kian getol berinvestasi di Indonesia kalau bukan karena pasar Indonesia yang sedemikian besar. Penduduk Indonesia 48 kali lipat dari penduduk Singapura. Tenaga kerja Indonesia melimpah. Angkatan kerja Indonesia 39 kali lebih banyak dari Singapura. Apatah lagi penduduk Singapura kian menua. Persentase penduduk usia tua (65 tahun ke atas) Singapura dua kali lebih banyak dari Indonesia.

Walaupun mereka tak memiliki lahan yang luas, mereka bisa berkebun sawit di Indonesia. Singapura hanya punya satu bandara. Ekspansi yang dilakukan sebatas menambah terminal baru. Untuk ekspansi jangka panjang, Changi Airport melakukan investasi dalam pembangunan dan pengelolaan bandara di Labuan Bajo dengan skema PPP (public private partnership) untuk jangka waktu 25 tahun. Tidak hanya terbatas dalam bisnis bandara, melainkan juga pengembangan kawasan wisata.

Tanpa merangsek pasar Indonesia, teramat sulit buat startup Singapura menjadi unicorn (nilai perusahaan menembus satu miliar dollar AS) apalagi decacorn (nilai perusahaan menembus 10 miliar dollar AS). Karena itu, kelompok usaha SEA yang memiliki perusahaan startup Garena yang membidangi games dan hiburan serta Shopee yang bergerak di e-commerce gencar ekspansi ke Indonesia sehingga meraih status unicorn. Demikian juga dengan Grab. Pendapatan Grab dari Indonesia niscaya jauh lebih besar dari di negeri asalnya.

Ketiga bank lokal Singapura tak ketinggalan mengembangkan usahanya di Indonesia. DBS Bank of Singapore, bank lokal terbesar di Singapura, sangat berminat untuk mencaplok Bank Danamon, tetapi tidak mendapat restu dari otoritas. Ekspansinya dilakukan dengan mengambil alih unit usaha Bank ANZ di Indonesia. Belakangan DBS tertarik mengambil alih Bank Permata. OCBC Bank telah lebih dulu mengambil alih Bank NISP. Bank lokal kedua terbesar di Singapura ini juga berniat mengakuisisi Bank Permata. Sedangkan UOB mengambil alih Bank Buana.

Masih banyak lagi investasi Singapura di Indonesia. Di antara sederetan panjang itu, yang paling menonjol dan paling menguntungkan ialah kepemilikan saham Singapore Telecom atau Singtel sebesar 35 persen di PT Telkomsel, anak perusahaan PT Telkom. Tahun 2018 saja SIngtel menikmati pembagian keuntungan sebesar hampir sembilan triliun rupiah dari keuntungan total sebesar Rp25,53 triliun. Hampir seluruh keuntungan itu mereka bawa pulang. Lezat sekali berbisnis di Indonesia, bukan?

Bukan kali ini saja Presiden Jokowi mengambil keputusan dengan data yang tidak akurat. Jokowi pernah mengatakan: “Banyak sekali uang milik orang Indonesia di luar (negeri). Ada data di kantong saya, di Kemenkeu di situ dihitung ada Rp 11.000 triliun yang disimpan di luar negeri. Di kantong saya beda lagi datanya, lebih banyak. Karena sumbernya berbeda,” ujar Jokowi. Lihat Jokowi Juga Pernah Bilang Uang WNI Rp 11.000 T Ada di Luar Negeri dan Sebut Harta WNI di Luar Negeri Rp 11.000 T, Jokowi: Daftarnya di Kantong Saya.

Entah dari mana data yang ada di “kantong” Pak Jokowi kala itu. Data McKinsey hanya USD250 miliar atau sekitar Rp3.750 triliun jika menggunakan kurs Rp15.000 per dollar AS. Data perkiraan Kementerian Keuangan hampir sama dengan data Credit Suisse, sekitar Rp11.000 triliun alias Rp11 kuadriliun.

Karena menggunakan data yang tak jelas dari mana, maka target program pengampunan pajak (tax amnesty) tahun 2016/2017 pun dipasang sangat tinggi. Pemerintah menargetkan uang yang diparkir di luar negeri akan masuk sebanyak satu kuadriliun rupiah atau Rp1.000 triliun. Ternyata deklarasi harta bersih repatriasi hanya Rp 147 triliun. Bertolak dari niat awalnya, program pengampunan pajak gagal total.

Program pengampunan pajak juga gagal memperluas basis pajak. Nisbah pajak (tax ratio)–yaitu jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan nilai seluruh aktivitas perekonomian sebagaimana tercermin dalam produk domestik bruto (PDB)–pasca program tax amnesty hanya naik satu tahun (2018). Tahun berikutnya (2019) kembali turun melanjutkan trend penurunan yang sudah berlangsung sejak 2013, bahkan mencapai titik terendah dalam setengah abad terakhir.

Baca juga Sesat Pikir Omnibus Law dan Tax Ratio Terendah dalam 1/2 Abad

[Diperbarui 16 Februari 2020, pk.19:38.]

Slogannya “SDM Unggul, Indonesia Maju,” Tapi Membiarkan Indonesia Surga Bagi Industri Rokok


Salah satu dari tujuh agenda pembangunan yang tercantum dalam RPJMN IV 2020-2024 adalah “Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing.” Turunan dari agenda itu salah satunya adalah tema yang dipilih dalam perayaan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun lalu, yaitu: “SDM Unggul, Indonesia Maju.”

Ketika menyampaikan pidato kemenangan pada 14 Juli 2019 di Sentul, Presiden Jokowi menyampaikan Visi Indonesia yang berisis enam prioritas pembangunan, salah satunya adalah pembangunan SDM:

“Kita akan memberikan prioritas kepada pembangunan sumber daya manusia. Pembangunan SDM menjadi kunci Indonesia ke depan. Titik dimulainya pembangunan SDM adalah dengan menjamin kesehatan ibu hamil, sejak hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, kesehatan anak usia sekolah. Ini merupakan umur emas untuk mencetak manusia Indonesia unggul ke depan. Itu yang harus dijaga betul. Jangan sampai ada stunting, jangan sampai ada kematian ibu, atau kematian bayi meningkat. Tugas besar kita ada di situ!” 

Komitmen untuk membangun SDM tangguh dan unggul sudah tercantum dalam dokumen RPJMN 2015-2019, Buku I, Tabel 5.1, halaman 5-7. Salah satu caranya adalah dengan menjauhkan rakyat–khususnya generasi emas yang hidup di era bonus demografi, lebih utama lagi anak-anak usia sekolah–dari rokok. RPJM menargetkan prevalensi merokok penduduk usia 10-18 tahun turun dari 7,2 persen tahun 2013 menjadi 5,4 persen tahun 2019. Alih-alih mencapai target atau setidaknya mendekatinya, malahan sebaliknya prevalensi merokok anak-anak naik menjadi 8,8 persen tahun 2016 dan berlanjut naik lagi ke 9,1 persen.

Anak-anak itu adalah perokok pemula korban dari abainya negara melindungi mereka dari penetrasi luar biasa industri rokok.

Industri rokok menggelontorkan dana satu juta dollar AS setiap jam untuk mengiklankan produk-produk tembakau dan miliaran dollar berupa rabat untuk para peritel.

Di Indonesia, rokok amat mudah didapat, dengan harga relatif sangat murah. Mau lebih murah? Beli yang jumlah batang per bungkus lebih sedikit, ada yang 16 batang, ada pula yang 12 batang. Kios ritel modern dan kedai tradisional menjajakan rokok di sebelah dan seberang sekolah. Iklan bertaburan di ruang terbuka, televisi, dan media sosial–tak kenal waktu.

Sumber: Dikumpulkan dari berbagai situs internet dari e-commerce, 2019.

Hampir semua rokok putih ternama dikenakan cukai sangat murah, akibatnya harga jual mereka bisa relatif jauh lebih murah. Ada juga siasat merampingkan dan memendekkan batang rokok untuk lebih menekan harga. Contohnya yang paling bawah pada peraga di bawah.

Untuk menyiasati besaran cukai, industri rokok mengeluarkan versi kretek dengan variasi jumlah batang. Tentu saja, untuk merek yang sama, harga satu bungkus rokok berisi 20 batang lebih mahal daripada yang 16 batang dan 12 batang. Padahal, harga per batang kemasan 16 batang dan 12 batang kebanyakan lebih mahal. Begitulah siasat mereka untuk merayu perokok pemula.

Sumber: Berbagai macam rokok di atas dibeli di satu toko yang sama pada waktu yang sama (15 Januari 2020) di Surabaya.

Pemerintah membiarkan industri rokok sedemikian leluasa “mengelabui” konsumen. Tak seperti di banyak negara yang hanya mengenal rokok kemasan 20 batang, di Indonesia begitu beragam. Lebih parah lagi, mengeteng beli satu batang pun bisa.

Pemerintah pun sangat mengetahui betapa pengeluaran orang miskin untuk rokok sangat besar, kedua setelah beras. Pengeluaran untuk rokok hampir sama dengan gabungan pengeluaran untuk pemenuhan protein dari tahu, tempe, daging ayam ras dan teluar ayam ras. Rokok nyata-nyata memiskinkan.

Pemerintah harusnya juga tahu bahwa sekitar 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan disedot oleh pengidap penyakit yang terkait dengan rokok, sehingga berkontribusi signifikan terhadap defisit BPJS Kesehatan yang sampai sekarang belum kunjung ditutupi oleh pemerintah.

Apatah lagi sedari dulu pemerintah sadar betul bahwa rokok lebh banyak mudarat ketimbang maslahatnya. Oleh karena itu pemerintah mengenakan cukai rokok. Ingat, cukai rokok bertujuan bukan sebagai andalan penerimaan negara, melainkan alat untuk mengendalikan produksi dan konsumsi rokok. Pemerintah juga harus mengendalikan dan melawan berbagai siasat industri rokok menjangkau seluas mungkin masyarakat, terutama generasi muda.

Jangan lagi surut seperti peristiwa menjelang pemilu lalu ketika pemerintah membatalkan kenaikan cukai rokok dan penyederhanaan tarif cukai. Lindungilah generasi emas.

Sedemikian pasifnya pemerintah sehingga mengakibatkan prevalensi merokok total di Indonesia terus naik.

Khusus untuk lelaki, prevalensi merokok di Indonesia adalah yang tertinggi kedua di dunia setelah Timor-Leste.

Jika kebanyakan negara di dunia telah berhasil mengurangi persentase penduduk yang merokok, di Indonesia angkanya naik terus, tak pernah turun barang sekali pun sejak tahun 2000.

Jika pemerintah sangat peduli terhadap peningkatan mutu modal manusia dan menciptakan SDM unggul, tunjukkanlah secara nyata. Segera ratifikasi FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). Himbauan untuk meratifikasi FCTC telah saya sampaikan pada acara Prime News CNN Indonesia 27 Januari 2020.

Harusnya kita malu menjadi satu dari tujuh negara di dunia yang belum meratifikasi FCTC.  Enam negara lainnya adalah Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, dan Monako. Ada 180 negara di dunia yang sudah menandatangani FCTC. Mereka di antaranya juga adalah negara-negara produsen produk tembakau terbesar di dunia seperti Indonesia, yaitu: Tiongkok, India, Brasil, dan Amerika Serikat.

Jangan lagi duduk satu meja dengan industri rokok untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah tegas mengendalikan industri tembakau. Tak boleh ada lagi menteri yang bicara sesuka hati untuk kepentingan sektoralnya sendiri-sendiri.

Ayo Pak Jokowi, goreskan tinta emas melindungi generasi emas untuk menggapai Indonesia emas. Semoga terwujud nanti ketika kita merayakan seabad kemerdekaan.

Tax Ratio Terendah dalam 1/2 Abad


Dengan menggunakan data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2020 dan data penerimaan perpajakan dalam APBN Kita terbitan Kementerian Keuangan terbaru (edisi Januari 2020), nisbah pajak (tax ratio) pada 2019 turun, mencapai aras terendah dalam setengah abad terakhir. Mungkin lebih lama dari itu, karena saya hanya bisa melacak data ke belakang sampai tahun 1970. Penurunan membuat tax ratio hanya satu digit, kedua kalinya selama pemerintahan Jokowi.

Perkembangan yang kurang menggembirakan ini harusnya menjadi warning bagi pemerintah yang akan mengobral pajak sebagaimana tertera dalam rancangan Omnibus Law perpajakan.

Tax ratio yang dipakai di sini adalah versi yang lazim dipakai di dunia, bukan versi pemerintah. Dalam perhitungan versi pemerintah, tax ratio memasukkan penerimaan bukan pajak (PNBP) dari sumber daya alam.

Nisbah pajak adalah penerimaan pajak dibagi PDB harga berlaku.

Indonesia Menuju Negara Corporatocracy?


Unknown
opinionfront.com

Demi investasi, apa saja sudah  dan akan diberikan oleh pemerintah.

Pertama, Tak cukup dengan tax holiday sampai selama 20 tahun dan super tax deductable, melainkan pemerintah juga akan menurunkan tarif PPh Badan secara bertahap dari 25 persen yang berlaku dewasa ini menjadi 22 persen pada tahun 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen mulai tahun 2023. Untuk wajib pajak perusahaan terbuka (go public) akan menikmati potongan tarif PPh Badan sebesar tiga persen dari tarif umum (sebelumnya 5 persen).

Itulah salah satu unsur dari isi rancangan Omnibus Law. Masih banyak lagi keringanan perpajakan lainnya yang tertuang dalam rancangan Omnibus Law.

Screen Shot 2020-01-17 at 23.24.56

Rencana ini pernah disampaikan Presiden Jokowi pada 2016. Presiden menggunakan acuan Singapura yang memang mengenakan tarif PPh Badan sebesar 17 persen. Apakah pantas membandingkan tarif PPh Badan di Indonesia dengan di Singapura? Mengapa tidak menggunakan acuan China yang tarifnya juga 25 persen atau India (25,17 persen) atau Brazil (34 persen). Negara yang menerapkan tarif rendah pada umumnya adalah negara (perekonomian) kecil seperti Singapura, Taiwan (17 persen), Hongkong (16,5 persen), Macau (12 persen), dan Timor-Leste (10 persen). Karena pasarnya kecil dan tidak memiliki kekayaan sumber daya alam melimpah, maka tarif pajaklah yang mereka bisa andalkan untuk menarik investor.

Dengan penduduk pada tahun 2020 sebanyak juta jiwa dan terbesar keempat di dunia sehingga merupakan potensi pasar yang cukup menggiurkan— serta kekayaan alamnya yang cukup melimpah dan beraneka ragam, sejatinya Indonesia sangat tidak kalah menarik dibandingkan dengan Singapura yang mengenakan tarif relatif jauh lebih rendah. Tengoklah rerata berbagai kelompok negara yang tertera di bagian kanan peraga di atas: semua dengan tarif PPh Badan lebih tinggi dari Indonesia.

Kedua, rancangan omnibus law menggelar karpet merah untuk taipan tambang batu bara. Tidak akan ada lagi pembatasan luas lahan konsesi dalam omnibus law. Bisa dimaklumi, banyak petinggi negeri di lingkaran terdalam pusaran kekuasaan memiliki konsesi batu bara atau setidaknya dekat dengan pengusaha batu bara berskala besar. Perpanjangan kontrak tak perlu lagi lewat lelang. Ongkang-ongkang kaki saja otomatis akan diperpanjang jika masa konsesinya habis. Pendek kata omnibus law memberikan kepastian untuk keberlanjutan usaha tambang batu bara. Apalagi memingat konsesi sejumlah perusahaan pertambangan batu bara berskala besar dalam waktu dekat akan berakhir.

Bisnis batu bara memang sangat menggiurkan. Pada tahun 2018, produksi batu bara mencapai 549 juta ton. Setahun kemudian kembali lebih tinggi dan sekaligus melampaui target yang telah direvisi sekalipun, dari 489,73 juta ton pada awal tahun 2019 menjadi 530 juta ton pada pertengahan tahun 2019. Angka realisasi produksi 2019 sebesar 566 juta ton kemungkinan besar belih tinggi mengingat itu adalah angka sementara. Maklumlah, 2019 adalah tahun pemilu.

Pada tahun yang sama, nilai ekspor batu bara mencapai 20,6 miliar dollar AS. Tak ada komoditas lain yang bisa menyainginya, mendekati saja tak sanggup.

Ironisnya, obral buat pengusaha atau investor beriringan dengan rencana pemerintah mencabut subsidi untuk elpiji melon 3 kilogram dan menaikkan iuran BPJS Kesehatan.

Faktor-faktor penghambat usaha di daerah akan dibereskan dengan mencabut sejumlah kewenangan daerah. Nantinya kewenangan akan ditarik ke pusat.

Yang masih samar-samar adalah soal ketenagakerjaan. Selama ini perpepsi yang kuat di kalangan pengusaha dan sebagian kalangan pemerintah meyakini bahwa aturan tentang ketenagakerjaan menghambat investasi. Namun, karena sedemikian tertutupnya pembahasan tentang ini, kita tunda dulu pembahasannya supaya tidak menambah simpang siur.

Sedemikian tertutupnya pembahasan, sampai-sampai yang terlibat dalam penyiapan draf omnibus law haru menandatangani surat pernyataan di atas meterai untuk tidak membocorkan isi rancangan pembahasan kepada pihak ketiga.

[Diperbarui pada 22 Januari 2019, pk. 03:59]

Bocor


 

enterprise-cio.com

Calon Presiden Prabowo Subianto mensinyalir anggaran negara bocor sebesar Rp 500 triliun. Dengan mengacu pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2017 senilai Rp 2.007 triliun, maka kebocoran anggaran yang disinyalir Prabowo sekitar 25 persen. APBN 2018 naik menjadi Rp 2.217 triliun dan APBN 2019 naik lagi menjadi Rp 2.461 triliun. Beberapa pemberitaan menyebutkan kebocoran Rp 500 triliun setara dengan 25 persen anggaran. Jadi, kita ambil saja APBN 2017 sebagai patokan.

Seingat saya, pada kampanye pemilihan presiden 2014, calon presiden Prabowo sudah mengatakan soal kebocoran yang kala itu dipandang kurang didukung oleh data. Namun isu kebocoran tidak memanas seperti sekarang karena calon presiden pesaingnya, Joko Widodo, sama-sama tidak berstatus sebagai petahana (incumbent). Hatta Rajasa, calon presiden pasangan Prabowo, yang merupakan menteri Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono yang sedang memerintah, tidak berkomentar tentang isu bocor.

Kebocoran bukan isu baru. Puluhan tahun silam di masa Orde Baru sekalipun, Prof Sumitro Djojohadikusumo, yang merupakan ayahanda Prabowo Subianto, pernah mengutarakan bahwa kebocoran anggaran mencapai sekitar 30 persen. Tidak jelas dari mana datangnya angka itu. Tak ada pula yang mengeluarkan angka tandingan. Agaknya, khalayak mafhum kondisi saat itu di bawah rezim diktator yang serba tidak transparan. Perbincangan tentang kebocoran tak berujung.

Bocor dalam Perekonomian

Cukup banyak kajian lintas negara maupun khusus Indonesia tentang underground economy atau sejenisnya yang luput dari statistik resmi. Yang luput itu boleh saja dikatakan “bocor” (leakage).

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.58.35.png

Berbagai kajian lintas negara menujukkan Indonesia tidak tergolong yang paling parah atau parah.

Beberapa kajian dengan studi kasus Indonesia adalah sebagai berikut.

Bertolak dari kajian-kajian di atas, bisa ditarik kesimpulan bahwa kebocoran dalam ekonomi lebih besar dibandingkan dengan kebocoran APBN.

Pengertian Bocor

Ember yang berlubang membuat air di dalamnya keluar dan jika tidak ditambal akan mengakibatkan air yang ada di dalam ember habis. Bisa juga dipakai untuk atap rumah yang bocor sehingga takkala hujan, tetesan atau kucuran air masuk ke dalam rumah.

Bocor APBN

Katakanlah ember itu adalah APBN. Sejauh yang saya pahami, kebocoran mengacu pada pos pengeluaran atau belanja. Pada APBN 2017 belanja keseluruhan berjumlah Rp 2.700,4 triliun.

Bocor bisa dalam berbagai bentuk: dana yang dibelanjakan tidak sebesar yang dianggarkan, selisihnya dikorupsi dengan segala tipu daya. Bisa pula seluruh dana dibelanjakan sesuai peruntukan tapi hasilnya tidak sesuai target (inefisiensi, pemborosan).

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memiliki kewenangan untuk melakukan berbagai jenis audit. BPK bisa memilh sampel beberapa pos pengeluaran. Jika dibutuhkan, DPR berwenang untuk menugaskan BPK melakukan audit khusus. Jadi ada cara untuk mengetahui seberapa jauh kebocoran, asal ada kemauan politik dari DPR, termasuk dari Fraksi Partai Gerindra yang ketua umumnya Prabowo Subianto sendiri.

Tanpa upaya serius dan sistematis, kita hanya bisa mereka-reka berdasarkan data sekunder yang tersedia.

Kebocoran bisa terjadi di berbagai tingkatan: pemerintah pusat, pemerintah daerah (provinsi/kabupaten/kota) dan pemerintahan desa. Saya tidak memiliki pijakan kuat untuk menduga-duga tingkat kebocoran di daerah.

Yang bisa kita lakukan adalah dengan mencermati alokasi dan jenis pengeluaran untuk pos “Transfer ke Daerah dan Dana Desa.” Pada APBN 2017 pos ini berjumlah Rp 742 triliun atau 37 persen dari BELANJA NEGARA. Kebanyakan dana ke daerah berupa gaji pegawai lewat pos Dana Perimbangan yang menyedot 96 persen dari dana Transfer ke Daerah. Dengan demikian obyek yang berpotensi bocor relatif sangat kecil. Katakanlah 10 persen dari TRANSFER KE DAERAH Masih bocor, berarti sekitar Rp 68 triliun.

Untuk Dana Desa yang relatif baru dan masih mencari bentuk optimalnya serta dengan pertimbangan sumber daya manusia yang terbatas di desa, katakanlah bocor 50 persen atau sekitar Rp 30 triliun.

Berarti, kebocoran total di tingkat daerah berjumlah Rp 98 triliun (Rp 68 triliun ditambah Rp 30 triliun).

Di tingkat pemerintah pusat, belanja meliputi belanja K/L dan non-K/L Untuk memudahkan perhitungan, kita gunakan belanja pemerintah pusat berdasarkan jenis.

Belanja pegawai dan pembayaran bunga utang hampir pasti tidak ada kebocoran. Kedua jenis belanja itu menyedot 41,8 persen belanja pemerintah pusat.

Kehadiran LKPP akan lebih mempersulit kongkalikong pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk belanja modal. Keberadaan KPK turut mempersempit manuver penggelembungan harga, praktek kolusi dan korupsi. Katakanlah masih ada kebocoran sebesar 20 persen. Maka nilai kebocoran dari belanja barang dan belanja modal sekitar Rp 100 triliun.

Untuk subsidi, pembayaranya ke Pertamina, PLN, pabrik pupuk milik negara, dan sebagainya sangat ketat, tak akan dicairkan oleh Kementerian Keuangan tanpa audit BPK. Andaikan masih ada kebocoran 5 persen, berarti sekitar Rp 8 triliun.

This image has an empty alt attribute; its file name is screen-shot-2019-02-13-at-01.42.57.png

Yang mungkin lebih banyak dicurigai adalah pos bantuan sosial, hibah, dan belanja lainnya. Kasarnya, katakanlah ketiga jenis belanja terakhir ini bocor 50 persen atau sekitar Rp 35 triliun.

Kebocoran total di tingkat pemerintah pusat adalah Rp 100 triliun + Rp 8 triliun + Rp 35 triliun = Rp 143 triliun.

Akhirnya kita memiliki perkiraan kebocoran total dengan perhitungan yang teramat sangat sederhana, yaitu: di tingkat daerah senilai Rp 98 triliun ditambah di tingkat pemerintah pusat senilai Rp143 triliun, sehingga bocor total adalah Rp 241 triliun.

Angka kebocoran versi sangat sangat sederhana dan sangat kasar itu tak sampai separuh dari yang disinyalir Capres Nomor 2.

Bisa pula kita mengestimasi potensi “kebocoran” dari sisi penerimaan. Cara perhitungannya tentu berbeda. Kebocoran dari sisi penerimaan tidak seperti air di dalam ember, karena airnya belum masuk. Lebih pas kalau dikatakan potensi yang belum terealisasi atau ada yang “ditilep” oleh aparat pajak. Namun, terlalu gegabah untuk mengatakan tax ratio yang relatif rendah sebagai wujud dari kebocoran atau korupsi, kecuali ada data yang membuktikannya.

Siapapun yang akan memerintah pada 2019-2024, pekerjaan rumah yang menghadang sangatlah berat. Segala sumber daya harus digunakan dengan perencanaan yang cermat serta proses pelaksanaannya transparan dan akuntabel. Sektor pemerintah tampaknya belum tersentuh oleh proses disrupsi dan masih berperilaku business as usual.

Mendudukkan Perbedaan Perhitungan Nisbah Pajak (Tax Ratio)



guardian.ng

Pada 21 Januari 2019, saya menulis di blog ini tentang nisbah pajak (tax ratio) atau tax-to-GDP ratio.

Kubu pasangan Capres-Cawapres Nomor 2 memandang kinerja perpajakan pemerintahan Jokowi-JK tidak memuaskan. Pasangan Nomor 2 mematok target nisbah pajak sebesar 16 persen jika memerintah. Angka itu persis sama dengan janji kampanye Jokowi-JK pada pemilihan presiden 2014.

Selama empat tahun (2015-2018) pemerintahan Jokowi-JK, rerata realisasi nisbah pajak hanya 11,15 persen. Bahkan pada tiga tahun pertama selalu turun dan baru pada tahun 2018 naik menjadi 11,54 persen. Hitungan saya yang tertuang dalam tulisan yang ditayangkan 21 Januari 2019 tercantum hanya 10,2 persen.

Sumber: Keynote address Menteri Keuangan DR Sri Mulyani Indrawati pada “Mandiri Investment Forum,” Jakarta, 30/1/2019.

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan mengapa terjadi perbedaan. Perbedaan antara versi pemerintah dan perhitungan saya serta versi Bank Dunia bisa dijelaskan dengan tuntas. Namun, perbedaan versi OECD belum mampu saya sibakkan penyebabnya.


Dua Versi Pemerintah

Pemerintah membandingkan dua versi perhitungan nisbah pajak dalam Nota Keuangan 2018. Versi pertama hanya memasukkan penerimaan perpajakan yang lebin lazim digunakan secara internasional. Dalam peraga diberi label “Tax Ratio” tanpa embel-embel (garis berwarna biru). Versi kedua memasukkan pendapatan dari SDA (garis berwarna merah).

Perbedaan antara nisbah pajak umum (murni penerimaan perpajakan sesuai dengan nomenklatur APBN) dan nisbah “pajak” diperluas dengan pendapatan SDA selama kurun waktu 2013-2017 berkisar antara 0,47 persen sampai 2,45 persen.

Pendapatan SDA migas berasal dari kegiatan usaha hulu migas berupa bagian bersih pemerintah atas kerja sama pengelolaan sektor hulu migas atau dikenal juga dengan production sharing contract (PSC).

Ada pun pendapatan SDA nonmigas berasal dari pertambangan mineral dan batu bara berupa penerimaan dari iuran tetap dan iuran produksi/royalti pertambangan mineral dan batu bara; pertambangan panas bumi; kehutanan; dan perikanan.

Versi Pemerintah dan Versi Penulis

Semua versi menggunakan sumber data yang sama. Data perpajakan berasal dari Kementerian Keuangan dan data PDB berasal dari BPS. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan antara nisbah pajak versi pemerintah yang tidak memasukkan pendapatan dari SDA dengan hasil perhitungan saya (peraga di bawah) yang juga memang tidak memasukkan pendapatan dari SDA. Kalaupun ada perbedaan hanya sebesar 0,01 persen karena pembulatan.

Nisbah pajak versi penulis sama dengan versi Bank Dunia. Perbedaan data penerimaan pajak tahun 2014 dan 2015 versi Bank Dunia dijumpai di database Bank Dunia. Namun, jika kita mengacu pada laporan triwulan Bank Dunia tentang Perekonomian Indonesia (Indonesia Economic Quarterly), data penerimaan pajak tidak berbeda sama sekali dengan versi pemerintah. Namun perbedaan yang sangat tidak signifikan itu tidak memengaruhi perhitungan nisbah pajak.

Yang belum berhasil saya temukan adalah unsur yang membuat nisbah pajak versi OECD berbeda. Kecuali untuk tahun 2015, penerimaan pajak versi OECD lebih besar dari penerimaan pajak yang “lazim” tetapi lebih kecil dari penerimaan pajak plus pendapatan dari SDA.

Karena itu, nisbah pajak versi OECD lebih tinggi dari versi Bank Dunia dan versi penulis. Sekalipun demikian, nisbah pajak Indonesia versi OECD tetap saja sangat rendah dibandingkan kebanyakan negara emerging markets. Dalam senarai OECD, nisbah pajak Indonesia hanya lebih tinggi dari Congo.

Nisbah Pajak Tanpa dan Dengan SDA

Penggunaan nisbah pajak yang lazim digunakan secara internasional (kecuali OECD) membuat kita lebih leluasa melakukan perbandingan antarnegara.

Kedua, data nisbah pajak versi “lazim” lebih stabil sehingga mempermudah perencanaan. Dengan memasukkan pendapatan SDA ke dalam perhitungan nisbah pajak kita kian terombang-ambing oleh fluktuasi harga komoditas.

Ketiga, versi yang memasukkan pendapatan SDA tidak mencerminkan kinerja riil aparat perpajakan.

Penutup

Lebih baik memperkokoh dan menyehatkan fundamen perekonomian sehingga peningkatan penerimaan perpajakan dan nisbah pajak segera terdongkrak menyamai rerata negara emerging markets.


Berapa Ratio (Nisbah) Pajak?


businesstoday.in

Salah satu topik hangat kampanye Presiden adalah soal pajak. Pasangan Prabowo-Sandi mematok nisbah pajak (tax ratio) 16 persen.

Target 16 persen itu persis sama dengan target kampanye Jokowi-JK pada kampanye pemilihan Presiden sebelumnya. Janji kampanye Jokowi-JK dituangkan dalam perencanaan teknokratik (RPJM 2014-2019). Berdasarkan RPJM 2014-2019, nisbah pajak sebesar 16 persen ditargetkan tercapai pada Tahun 2019.

Untuk menakar target sampai lima tahun ke depan, agaknya kita perlu mengetahui perkembangan nisbah pajak sampai 2018. Menurut data yang disampaikan pada konferensi pers oleh Kementerian Keuangan pada 2 Januari 2019, realisasi sementara (karena menggunakan PDB perkiraan, PDB 2018 baru akan dirilis oleh BPS bulan Februari mendatang) nisbah pajak 2018 adalah 11,5 persen, meningkat dari 10,7 persen pada Tahun 2017.

Saya tidak bisa melacak dari mana angka nisbah pajak versi Kementerian Keuangan. Hasil hitungan saya dengan menggunakan data resmi (Kementerian Keuangan untuk data pajak dan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk data produk domestik bruto) menghasilkan perbedaan yang cukup signifikan.

Ada baiknya kita menggunakan data realisasi penerimaan perpajakan yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) sebagai acuan.

Berdasarkan LKPP, pada tahun 2017, penerimaan perpajakan mencapai Rp 1.343.5 triliun, sedangkan PDB harga berlaku sebesar Rp 13.588,8 triliun. Dengan demikian, nisbah pajak (penerimaan perpajakan dibagi PDB harga berlaku) adalah 9,9 persen. Data Kementerian Keuangan lebih tinggi, yaitu 10,7 persen.

Data perpajakan yang saya hitung meliputi seluruh jenis pajak yang dipungut Oleh Direktorat Jenderal Pajak (PPh, PPN, PBB, dan pajak lainnya) serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (cukai, bea masuk dan bea keluar atau pajak ekspor). Data penerimaan negara bukan pajak dan hibah tentu saja tidak dimasukkan. Penerimaan pajak daerah juga tidak dimasukkan.

Sejak 1972, nisbah pajak memang pernah mencapai lebih dari 16 persen. Bahkan pada Tahun 1981 mencapai rekor tertinggi sebesar 21,9 persen. Kita berharap nisbah pajak berangsur naik, mengingat betapa rendah nisbah pajak kita dibandingkan negara tetangga.

Agar kita bisa membandingkan janji kampanye kedua pasangan calon secara apple to apple, ada baiknya acuan data yang digunakan juga sama.  

***

Cara Jitu Mengurangi Utang


debt
economist.com

Persoalan utang pemerintah tak henti menjadi kontroversi. Kubu pemerintah dan kubu oposisi mengeluarkan jurus masing-masing untuk mempertahankan hujahnya. Kubu independen mengulas dengan serangkaian teori dan cara pandang. Tidak sedikit yang berbasis data. Namun amat jarang yang menyenntuh sisi perpajakan khususnya dan penerimaan negara umumnya. Padahal, utang muncul karena dua sisi yang tidak terpisahkan: penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja. Jika pengeluaran atau belanja pemerintah lebih besar dari pendapatan pemerintah, maka ketekorannya ditutup oleh utang. Jika selisihnya kian melebar, maka utang semakin menggelembung.

Kita lihat ekspansi belanja, terutama belanja infrastruktur, naik tajam. Khusus belanja pemerintah pusat, kenaikan paling tajam adalah belanja barang. Kenaikan pembayaran bunga utang tertinggi kedua dan belanja pegawai di urutan ketiga. Belanja modal hanya di urutan keempat.

Screen Shot 2018-09-07 at 18.52.42
Screen Shot 2018-09-07 at 18.52.57

Kenaikan belanja tidak diikuti oleh peningkatan nisbah pajak (tax ratio), yaitu nisbah antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Justru sebaliknya, nisbah pajak terus menerus menunjukkan penurunan selama pemerintahan Jokowi-JK, bahkan menjadi hanya satu digit dalam dua tahun terakhir. Sepanjang sejarah sejauh data terlacak, baru dalam dua tahun terakhir nisbah pajak bertengger rendah di aras satu digit.

Screen Shot 2018-09-20 at 01.36.47

Padahal, nisbah pajak Indonesia tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN, dengan negara yang derajat pembangunannya lebih rendah sekalipun. Tentu menjadi pertanyaan mengapa nisbah pajak kita terus turun walaupun masih pada tingkat yang relatif rendah.

Screen Shot 2018-09-07 at 18.42.21

Jika kita bisa mempertahankan nisbah pajak pada aras 11 persen saja, niscaya kenaikan utang tidak akan sepesat empat tahun terakhir dan tekanan akibat gejolak global lebih mampu kita tepis.

[Dimutakhirkan pada 20 September 2018: koreksi untuk data tax ratio semester I-2018 yang sebelumnya tercantum 8,1 persen menjadi 9,1 persen.]

Kritik Faisal Basri Soal Target Pajak dan Kondisi Ekonomi


fb
Ari Saputra/detikcom

Senin 30 Oct 2017, 12:42 WIB

Eduardo Simorangkir – detikFinance

Jakarta – Tahun ini target penerimaan pajak pemerintah adalah Rp 1.307,6 triliun, dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 1.385,9 triliun. Target ini dinilai ketinggian.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target pajak yang telah dicanangkan pemerintah sangat tidak masuk akal.

Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi di tengah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus turun, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan yang dimiliki pemerintah.

“Ingin didorong spending berbasis pajak tapi unfortunatelylingkungan strategisnya sedang buruk. Betapa lemahnya database perpajakan itu,” katanya dalam Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Lingkungan strategis yang buruk tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat dari tahun ke tahun. Dan di saat yang bersamaan, rasio pajak juga terus turun.

Tax ratio harusnya enggak boleh berubah. Tapi penerimaan pajak relatif turun, padahal ingin digenjot,” ujarnya.

Faisal juga menyatakan soal masih rendahnya angka penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Persentasenya baru 46,7% dari PDB. Padahal di negara lain sudah berada di atas 100%.

“Dibanding negara-negara lain yang sudah di atas 200%, kita masih 40%-an. Mudah-mudahan dengan adanya fintech bisa naik, setidaknya mendekati 60% seperti sebelum krisis. Sehingga laporan bisa lebih akurat,” tutur Faisal.

Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor Indonesia juga masih menunjukkan penurunan terhadap PDB. Angka ekspor dan impor yang menurun tersebut juga menyumbang menurunnya basis pajak.

“Dan kita satu-satunya negara di dunia yang turun. Jadi taxable base-nya menurun, baik ekspor atau impor. Ekspor turun dari 29% ke 19%, impor turun dari 24% ke 18%. Itu sudah terjadi selama 16 tahun terakhir secara konsisten turun terus. Mungkin ada selundupan (enggak bisa dipajakin),” sambungnya.

Indikator lainnya yang menunjukkan pelemahan sumber penerimaan adalah masih besarnya angka pekerja informal di Indonesia yang notabene tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jumlahnya mencapai 70% sehingga hanya 30% yang bisa menjadi objek pajak.

“Jadi 70% masyarakat Indonesia itu extreme poor, moderate poor, dan vulnerable, yang hampir pasti enggak punya NPWP. Jadi kelas menengah sampai ke economy secure itu hanya 30% yang feasible dipajakin,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur hingga penugasan ke BUMN terkait proyek-proyek nasional berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

“Harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Padahal harga minyak sudah 4 bulan naik. Dan menurut Perpres, 3 bulan sekali ditinjau. Tapi subsidinya tidak naik di APBN, tapi ditanggung ke Pertamina. Demikian juga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Untuk Papua saja sudah rugi Rp 800 miliar. Semua ditanggung Pertamina, Pertamina untungnya melorot, akhirnya pajak perusahaan dan kontribusi ke negara melorot,” papar Faisal.

“PLN juga sudah 2 tahun tarif listrik tidak naik. Harga energi primer naik. Keuntungan turun, pembayaran PPh 2 BUMN besar ini melorot. Jadi basis pajaknya dibikin kerdil oleh pemerintah sendiri. Ini yang kita tidak sadari,” tambahnya.

Penerimaan pajak pun akhirnya terus berkurang seiring dengan memburuknya lingkungan strategis yang menjadi objek kena pajak tersebut. Meskipun pernah mencapai 107%, namun hal itu lebih dikarenakan adanya melonjaknya harga komoditas. Namun di dua tahun terakhir, penerimaan melorot hingga ke angka 82%. Bahkan di 2016, realisasi tanpa tax amnesty itu hanya 74%.

“Jadi bukan sebetulnya salah dari pajak. Tapi ambisi yang terlalu menggebu. Dan semua menteri sekarang memberikan justifikasi bahwa Pak Jokowi benar, bukan malah mengingatkan. Jadi kesehatannya mandek. Ekonomi tumbuh 5%. Padahal yang stanting ada 27,2%, yang berat badan di bawah usia masih sekian belas persen. Masih ada 9,2% bayi yang lahir di bawah standar. Bagi saya itu lebih penting daripada infrastruktur, karena memanusiakan manusia. Kasihan jadinya pajaknya,” tukasnya. (eds/wdl)

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3705608/kritik-faisal-basri-soal-target-pajak-dan-kondisi-ekonomi