RI di Masa Menentukan


Kebijakan Industrial Penting untuk Memperbaiki Struktur Ekonomi

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.
KOMPAS/TOTOK WIJAYANTO

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Ahmad Heri Firdaus, Kepala Ekonom dan Riset UOB Indonesia Enrico Tanuwidjaja, pengajar ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, dan Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah (kiri ke kanan) menjadi pembicara dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (6/12). Diskusi bertema ”Meningkatkan Pertumbuhan Berkualitas 2018”.

JAKARTA, KOMPAS — Tanpa strategi inovatif, Indonesia akan selalu tumbuh di bawah potensinya. Padahal, untuk sejahtera dan menjawab tantangan pada masa depan, Indonesia perlu tumbuh di atas 6 persen. Kebijakan pada masa-masa ini menjadi krusial sebab akan menentukan masa depan bangsa.

”Cara-cara lama tidak bisa digunakan untuk menjawab tantangan sekarang dan masa depan. Perumusan kebijakan publik dewasa ini perlu semakin inovatif. Tantangan semakin tidak mudah. Ada revolusi digital pula,” kata Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Halim Alamsyah dalam diskusi panel ekonomi Kompas di Jakarta, Rabu (12/6).

Hadir pula sebagai panelis dalam diskusi tersebut Wakil Presiden Senior Strategi Komunikasi dan ekonom UOB Indonesia, Enrico Tanuwidjaja; pengajar Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri; dan peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Ahmad Heri Firdaus.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami tren pelambatan dalam beberapa dasawarsa. Pada era 1970-an, pertumbuhan ekonomi rata-rata 8 persen per tahun. Tahun 1990-an, pertumbuhannya rata-rata 7 persen per tahun. Selanjutnya, pada era 2000-an, lajunya melambat menjadi rata-rata 6 persen per tahun. Sejak 2012 sampai sekarang, rata-rata 5 persen per tahun.

Dengan pertumbuhan ekonomi rata-rata 5 persen per tahun, Indonesia akan menghadapi sejumlah persoalan pelik dan saling terkait pada masa mendatang. Persoalan itu di antaranya masuk dalam perangkap negara berpendapatan menengah.

Indonesia juga akan memasuki negara dengan populasi berusia tua sebelum penduduknya kaya, yakni tahun 2030-an. Penciptaan lapangan kerja juga tidak akan mampu menyerap tambahan tenaga kerja baru di pasar tenaga kerja, yakni 2 juta-3 juta orang per tahun.

Persoalannya, kata Halim, struktur perekonomian nasional menjerat Indonesia sehingga tak mungkin tumbuh 6 persen atau lebih. Padahal, potensinya besar.

Setiap kali pertumbuhan ekonomi mengarah ke 6 persen atau lebih, secara otomatis Indonesia menciptakan kerentanannya sendiri. Kerentanan yang dimaksud adalah melebarnya defisit transaksi berjalan hingga lebih kurang 3,5 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Konsekuensinya, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tertekan, inflasi merangkak naik, dan suku bunga terdorong ke atas. Dalam kondisi ini, pertumbuhan ekonomi mau tak mau harus turun, kemudian memasuki masa stabilisasi, lantas menuju pemulihan pertumbuhan ekonomi.

”Demikian seterusnya. Saya rasa siklus ini tidak akan putus tanpa strategi baru,” ujar Halim.

Defisit transaksi berjalan merupakan persoalan struktural di Indonesia. Penyebabnya antara lain impor migas besar dan ekspor yang masih berorientasi pada komoditas sumber daya alam. Neraca jasa juga menjadi titik lemah karena konsisten defisit.

Selain itu, industri barang modal dan bahan penolong belum berkembang. Dengan demikian, setiap kali pertumbuhan ekonomi meningkat, impor barang modal dan bahan penolong juga membengkak.

Kebijakan industrial yang fokus dan tepat, menurut Halim, merupakan salah satu kunci untuk memperbaiki struktur tersebut. Dalam konteks keluaran jangka menengah-panjang, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi prasyarat utama. Untuk itu, eksekusinya harus dilakukan mulai dari sekarang. Adapun untuk meningkatkan devisa, peningkatan pariwisata dan pengembangan kualitas tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat bisa dikerjakan.

Halim menggambarkan, selama 10 tahun terakhir, total arus modal dalam bentuk portofolio lebih kurang 10 miliar dollar AS per tahun. Adapun investasi langsung bersih berkisar 11 miliar dollar AS-12 miliar dollar AS per tahun.

Jika pariwisata dan remitansi TKI ditingkatkan, Indonesia bisa memperoleh devisa 35 miliar dollar AS. Jika PDB Indonesia sekitar 1 triliun dollar AS, defisit transaksi berjalan 3,5 persen terhadap PDB masih bisa dibiayai oleh devisa tersebut.

”Kalau kita mampu mendorong arus modal masuk, baik jangka pendek maupun panjang, pariwisata, dan remitansi TKI, kita masih bisa tumbuh ke arah 7 persen meskipun defisit transaksi berjalan mencapai 3,5 persen,” ujar Halim.

Kerjakan agenda

Enrico mengatakan, untuk memperbaiki struktur perekonomian nasional, pemerintah sebaiknya mengerjakan agenda jangka pendek. Agenda itu, misalnya, meningkatkan remitansi TKI dan mendorong pariwisata.

Filipina, dengan 95 juta penduduk, mendapat remitansi dari tenaga kerjanya di luar negeri sekitar 20 miliar dollar AS. Sementara Indonesia dengan penduduk 260 juta jiwa, remitansi TKI-nya pada 2016 sebesar 8,85 miliar dollar AS.

Dalam konteks itu, bank sentral di Filipina berperan memastikan nilai tukar peso Filipina secara bertahap terdepresiasi, tetapi stabil. Dengan demikian, dinamikanya terprediksi.

Pembangunan infrastruktur sebagaimana prioritas pemerintah, menurut Enrico, menjadi kunci perbaikan struktur perekonomian nasional. ”Ini sudah pada jalur yang benar,” katanya.

Ditanya soal pertumbuhan ekonomi dunia yang lebih rendah dari sebelumnya, Enrico berpendapat, hal itu adalah normal yang baru. Namun, dalam hal Indonesia, pelambatan pertumbuhan ekonomi bukan normal baru. ”Sebab, dengan potensi yang dimiliki, Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi lagi,” ujar Enrico.

Heri menekankan, pemerintah mesti fokus meningkatkan pertumbuhan industri manufaktur sebab sektor ini penyumbang terbesar PDB, yakni sekitar 20 persen. Namun, pertumbuhan industri manufaktur konsisten melambat dalam beberapa tahun terakhir. Bahkan, pertumbuhannya di bawah pertumbuhan ekonomi. ”Ini yang potensial ditingkatkan,” kata Heri.

Dalam rangka mengembangkan industri dalam negeri, ucap Heri, belanja barang pemerintah sebaiknya didesain untuk membeli produk domestik. Strateginya bisa melalui penerapan nontariff measures untuk menghindari tudingan hambatan nontarif. ”Ini akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja dan peningkatan investasi,” ujarnya.

Sementara Faisal berpendapat, perbaikan sektor industri dalam agenda perbaikan struktural perekonomian nasional merupakan keharusan. Kebijakan industrial saat ini tidak jelas.

Ia menyarankan pemerintah agar fokus pada empat prioritas, yakni industri makanan dan minuman, kimia dan farmasi, optik- komputer-elektronika, dan alat angkut yang harus mulai disiapkan untuk berbasis listrik. (LAS)

Sumber: https://kompas.id/baca/utama/2017/12/07/ri-di-masa-menentukan/

Rongrongan Baru: Defisit Migas


Print
reforminer.com

Cadangan devisa akhir Oktober 2017 turun hampir 3 miliar dollar AS dibandingkan akhir September 2017. Penurunan cadangan devisa itu antara lain karena Bank Indonesia mengamankan nilai tukar rupiah agar tidak merosot lebih dalam pasca Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dua bulan berturut-turut pada Agustus dan September, sehingga depresiasi rupiah hanya 1,7 persen pada bulan Oktober 2017.

Tekanan terjadi pula karena berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan bersih. Lalu lintas modal menikmati peningkatan surplus tertolong oleh peningkatan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment).

Tekanan baru muncul dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Sudah memasuki bulan kelima harga minyak mentah terus merangkak naik. Harga rerata harian minyak keranjang OPEC (OPEC basket price) pada November hingga akhir minggu lalu sudah bertengger di atas 60 dollar AS per barrel. Dibandingkan harga rerata harian bulan Juni sudah naik 34 persen.

price

Sementara itu pemerintah telah mengumumkan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya permintaan BBM di dalam negeri terus naik tanpa adanya koreksi harga. Karena produksi dalam negeri bergeming, maka impor minyak mentah dan BBM meningkat.

Akibatnya, defisit minyak, terutama BBM, melonjak. Selama Januari-Oktober 2017 impor defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai 11,8 miliar dollar AS, naik 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sudah lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2016 sebesar 11 miliar dollar AS. Sampai akhir tahun ini defisit minyak berpotensi mendekati atau bahkan melebihi defisit tahun 2015 yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.

Defisit minyak Januari-Oktober 2017 sudah melampaui penerimaan devisa dari turis asing Januari-September 2017 sebesar 9,4 miliar dollar AS dan tahun 2016 sebesar 11,2 miliar dollar AS. Kementerian Pariwisata mengklaim tahun ini sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar.

migas

Sedemikian besarnya defisit minyak, sehingga surplus gas tidak bisa menutupi defisit minyak, sekedar separuhnya sekalipun. Secara keseluruhan, perdagangan migas defisit 6,7 miliar dollar AS selama Januari-Oktober 2017.

Gairah Menabung Meningkat, Investasi Sebaliknya


norwichcreditunion.org.uk
norwichcreditunion.org.uk

Ada fenomena kurang lazim terjadi sejak Oktober 2016. Pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan melonjak dari hanya 3,15 persen pada September 2016 menjadi 8,4 persen sebulan kemudian. Setelah itu menembus dua digit dan terus bertahan di kisaran 10 persen dan naik ke aras tertinggi menjadi 11,69 persen pada September 2017.

Peningkatan dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito berjangka) sejalan dengan data Badan Pusat Statistik yang menunjukkan kenaikan tabungan masyarakat. Pada triwulan II-2016, porsi pendapatan masyarakat yang ditabung sebesar 18,60 persen. Pada triwulan yang sama tahun 2017 naik menjadi 20,77 persen. Data yang dilansir Mandiri Institute mengindikasikan peningkatan tabungan dari 20,6 persen pada Juli menjadi 21,1 persen pada Agustus 2017.

Sebaliknya, pertumbuhan kredit perbankan menunjukkan kecenderungan menurun dengan selalu di aras satu digit selama 21 bulan berturut-turut. Pada September 2017 pertumbuhan  kredit kembali turun cukup tajam menjadi 7,86 persen dari 8,26 persen pada bulan sebelumnya. Dengan kecenderungan seperti itu, Bank Indonesia memperkirakan pertumbuhan kredit hanya 8 persen pada akhir tahun ini.

credit

Tak ayal, loan-to-deposit ratio (LDR) mengalami penurunan, dari 91,7 persen pada September tahun lalu menjadi 88,7 persen pada September 2017. Tiga bulan terakhir LDR terus turun. Uang masyarakat semakin banyak yang mengendap di perbankan.

Rilis Badan Pusat terakhir melunjukkan pertumbuhan pembentukan modal tetap bruto atau sederhananya sebut saja investasi, paa triwulan III-2017 naik cukup tajam menjadi 7,11 persen dari 5,35 persen pada triwulan II-2017. Mengingat kredit perbankan cenderung turun, maka boleh dikatakan yang menopang pertumbuhan investasi adalah belanja modal pemerintah, sehingga menyelamatkan pertumbuhan ekonomi triwulan III-2017 tetap sedikit di atas 5 persen.

Apa gerangan yang terjadi dengan investasi swasta yang masih lemah padahal peringkat kemudahan berbisnis sudah tiga tahun naik sangat tajam? Boleh jadi ada faktor politik yang juga memengaruhinya.

Indonesia Economic and Tourism Outlook 2018


baliCatatan: Hari ini (17/11), komunitas pariwisata Bali menggelar acara ITO 2018 Hospitality Talk dengan tema “Indonesia Outlook 2018: Leveraging Creativity through Digital Emotional Media Revolution in Tourism Industry,” di Ayodya Resort, Nusa Dua.

Bahan yang saya siapkan untuk acara pagi ini merupakan pemutakhiran data (terutama data neraca pembayaran triwulan III yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia) serta beberapa tambahan dari bahan presentasi acara serupa di Jakarta pada awal November.

Bagi yang berminat, silakan tengok presentasi dalam bentuk pdf:

20171117-ITO_Hospitality_Talk-tourism_outlook

 

Kritik Faisal Basri Soal Target Pajak dan Kondisi Ekonomi


fb
Ari Saputra/detikcom

Senin 30 Oct 2017, 12:42 WIB

Eduardo Simorangkir – detikFinance

Jakarta – Tahun ini target penerimaan pajak pemerintah adalah Rp 1.307,6 triliun, dan tahun depan akan dinaikkan menjadi Rp 1.385,9 triliun. Target ini dinilai ketinggian.

Ekonom Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan target pajak yang telah dicanangkan pemerintah sangat tidak masuk akal.

Target penerimaan pajak yang terlalu tinggi di tengah rasio pajak (tax ratio) Indonesia yang terus turun, menunjukkan betapa lemahnya database perpajakan yang dimiliki pemerintah.

“Ingin didorong spending berbasis pajak tapi unfortunatelylingkungan strategisnya sedang buruk. Betapa lemahnya database perpajakan itu,” katanya dalam Seminar Reformasi Pajak di Plaza Mandiri, Jakarta, Senin (30/10/2017).

Lingkungan strategis yang buruk tersebut dilihat dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terus melambat dari tahun ke tahun. Dan di saat yang bersamaan, rasio pajak juga terus turun.

Tax ratio harusnya enggak boleh berubah. Tapi penerimaan pajak relatif turun, padahal ingin digenjot,” ujarnya.

Faisal juga menyatakan soal masih rendahnya angka penyaluran kredit perbankan di Indonesia. Persentasenya baru 46,7% dari PDB. Padahal di negara lain sudah berada di atas 100%.

“Dibanding negara-negara lain yang sudah di atas 200%, kita masih 40%-an. Mudah-mudahan dengan adanya fintech bisa naik, setidaknya mendekati 60% seperti sebelum krisis. Sehingga laporan bisa lebih akurat,” tutur Faisal.

Dari sisi neraca perdagangan, ekspor dan impor Indonesia juga masih menunjukkan penurunan terhadap PDB. Angka ekspor dan impor yang menurun tersebut juga menyumbang menurunnya basis pajak.

“Dan kita satu-satunya negara di dunia yang turun. Jadi taxable base-nya menurun, baik ekspor atau impor. Ekspor turun dari 29% ke 19%, impor turun dari 24% ke 18%. Itu sudah terjadi selama 16 tahun terakhir secara konsisten turun terus. Mungkin ada selundupan (enggak bisa dipajakin),” sambungnya.

Indikator lainnya yang menunjukkan pelemahan sumber penerimaan adalah masih besarnya angka pekerja informal di Indonesia yang notabene tak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Jumlahnya mencapai 70% sehingga hanya 30% yang bisa menjadi objek pajak.

“Jadi 70% masyarakat Indonesia itu extreme poor, moderate poor, dan vulnerable, yang hampir pasti enggak punya NPWP. Jadi kelas menengah sampai ke economy secure itu hanya 30% yang feasible dipajakin,” ungkapnya.

Faisal menambahkan, pembangunan infrastruktur hingga penugasan ke BUMN terkait proyek-proyek nasional berpotensi mengurangi penerimaan pajak.

“Harga BBM subsidi tidak dinaikkan. Padahal harga minyak sudah 4 bulan naik. Dan menurut Perpres, 3 bulan sekali ditinjau. Tapi subsidinya tidak naik di APBN, tapi ditanggung ke Pertamina. Demikian juga BBM satu harga di seluruh Indonesia. Untuk Papua saja sudah rugi Rp 800 miliar. Semua ditanggung Pertamina, Pertamina untungnya melorot, akhirnya pajak perusahaan dan kontribusi ke negara melorot,” papar Faisal.

“PLN juga sudah 2 tahun tarif listrik tidak naik. Harga energi primer naik. Keuntungan turun, pembayaran PPh 2 BUMN besar ini melorot. Jadi basis pajaknya dibikin kerdil oleh pemerintah sendiri. Ini yang kita tidak sadari,” tambahnya.

Penerimaan pajak pun akhirnya terus berkurang seiring dengan memburuknya lingkungan strategis yang menjadi objek kena pajak tersebut. Meskipun pernah mencapai 107%, namun hal itu lebih dikarenakan adanya melonjaknya harga komoditas. Namun di dua tahun terakhir, penerimaan melorot hingga ke angka 82%. Bahkan di 2016, realisasi tanpa tax amnesty itu hanya 74%.

“Jadi bukan sebetulnya salah dari pajak. Tapi ambisi yang terlalu menggebu. Dan semua menteri sekarang memberikan justifikasi bahwa Pak Jokowi benar, bukan malah mengingatkan. Jadi kesehatannya mandek. Ekonomi tumbuh 5%. Padahal yang stanting ada 27,2%, yang berat badan di bawah usia masih sekian belas persen. Masih ada 9,2% bayi yang lahir di bawah standar. Bagi saya itu lebih penting daripada infrastruktur, karena memanusiakan manusia. Kasihan jadinya pajaknya,” tukasnya. (eds/wdl)

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3705608/kritik-faisal-basri-soal-target-pajak-dan-kondisi-ekonomi

 

Mengapa Ekonomi Indonesia Bisa Bertahan di saat Ekonomi Dunia Anjlok?


indonesiaexpat.biz
indonesiaexpat.biz
ANDRI DONNAL PUTERA
Kompas.com – 09/11/2017, 13:30 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Menguatnya kondisi perekonomian di Indonesia secara umum belakangan ini dilihat tidak terlalu terpengaruh dengan kondisi ekonomi dunia yang sedang dilanda sejumlah masalah.

Bahkan, ada pandangan bahwa ekonomi Indonesia hebat karena tidak menerima dampak dari kondisi ekonomi global.

Namun, apakah hal itu benar? Menurut ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Faisal Basri, ekonomi Indonesia belum bisa dibilang hebat.

“Kenapa ekonomi dunia anjlok, Indonesia tidak anjlok? Karena sektor keuangan kita masih cetek, bukan karena kita hebat,” kata Faisal usai menghadiri acara MNC Sekuritas di Ambhara Hotel, Jakarta Selatan, Kamis (9/11/2017).

(Baca: Faisal Basri: Tolong Pemerintah Jangan Grasak Grusuk Bikin Kebijakan)

Faisal menjelaskan, memang ada penurunan sedikit yang merupakan pengaruh dari kondisi ekonomi dunia, namun tidak terlalu signifikan. Sementara, jika nantinya ekonomi dunia membaik, Indonesia juga belum tentu bisa merasakan keuntungannya secara langsung.

Menurut Faisal, hal itu dikarenakan 70 persen ekspor dari Indonesia merupakan ekspor komoditi. Sedangkan, jika ekspornya adalah manufaktur, baru bisa merasakan langsung manfaatnya karena produk manufaktur lebih cepat laku dalam perdagangan dunia.

“Jadi, untuk lebih kompatibel, naikkan industri manufakturnya, dorong ekspor industri manufakturnya, perkuat industri manufakturnya,” tutur Faisal.

Dia turut menambahkan bahwa pemerintah Indonesia perlu membenahi sektor keuangan dengan fokus pada financial deepeningdan memperkuat sektor-sektor industri.

Hal ini sejalan dengan produk manufaktur yang dianggap lebih laku dalam perdagangan dunia dan merupakan hasil dari sektor industri.

“Tidak ada negara yang bisa kompatibel dengan dunia, menikmati keuntungan dari perdagangan dunia, kalau manufakturnya lemah. Kalau manufaktur kuat, keuntungannya ada dua, gains from trade dan additional gains from trade. Ada keuntungan ekstra karena ada perdagangan intraindustri,” ujar Faisal.

 

Sumber: ekonomi.kompas.com/read/2017/11/09/133038626/mengapa-ekonomi-indonesia-bisa-bertahan-di-saat-ekonomi-dunia-anjlok

 

***

Rekomendasi bahan bacaan untuk financial deepening Indonesia dibandingkan dengan negara tetangga:FINANCIAL DEEPENING IN INDONESIA

g1

g2

[Ditambahkan pada 11 November 2017, pk.20:51]

 

 

Yang Perlu Diwaspadai Hingga Akhir Tahun


dreamstime.com
dreamstime.com

Ada gejala cukup unik belakangan ini yang perlu diwaspadai. Hampir semua indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan secara serempak. Laju inflasi terus turun dan kerap beradas di bawah 4 persen, bahkan pada Oktober 2017 hanya 3,6 persen. Suhu tubuh perekonomian yang semakin “sejuk” ini diikuti oleh penurunan suku bunga yang bisa dianalogikan dengan penurunan tekanan darah. Suku bunga BI 7-day Repo Rate sudah lima kali turun sejak Juni 2016. Bahkan sempat turun dua bulan terturut-turut pada Agustus dan September 2017 dan bertahan di aras 4,25 persen pada Oktober 2017.

Indeks harga saham gabungan sudah 27 kali mencatatkan rekor baru sejak Maret 2017 dan menembus aras 6.000 untuk pertama kalinya pada 25 Oktober 2017. Pada penutupan bursa kemarin (8/11), indeks bertengger pada aras 6.049.

inflasireporate

Perbankan cukup solid dan sehat sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti CAR, NPL, return on asset, net interest margin, LDR, dan BOPO.

stockbank

Ekspor tumbuh positif dua digit pada 2017 setelah merosot selama lima tahun berturut-turut (2012-2016). Meskipun akun lancar (current account) masih mengalami defisit, namun karena lalu lintas modal (penanaman modal asing langsung (FDI) maupun investasi portofolio dan investasi lainnya) menunjukkan peningkatan lebih besar, menyebabkan neraca pembayaran menikmati surplus dalam dua tahun terakhir.

Itulah salah satu faktor yang mendorong nilai tukar rupiah sangat stabil untuk kurun waktu cukup lama hingga akhir Oktober 2017.

Di tengah sebagaian besar indikator makroekonomi yang secara simultan cukup cemerlang, pertumbuhan ekonomi tak kunjung beringsut dari 5 persen. Memang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 naik tipis menjadi 5,06 persen, namun secara kumulatif dari triwulan I-2017 hingga triwulan IIII-2017 (Januari-September) hanya 5,03 persen. Pertumbuhan sekitar 5 persen sudah berlangsung sejak 2014, bahkan pada 2015 hanya 4,88 persen.

Ada indikasi kestabilan makroekonomi yang membaik itu kurang ditopang oleh fondasi yang kokoh. Sedikit saja ada gejolak bisa menghasilkan instabilitas.

Tengok misalnya dampak seketika tatkala Bank Indonesia menurunkan BI 7-day Repo Rate untuk kedua kalinya pada Oktober 2017.  Nilai rupiah serta merta lunglai, menembus Rp 13,630 per dollar AS pada 27 Oktober 2017. Bank Indonesia melakukan intervensi lebih gencar untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak merosot lebih tajam. Akibatnya, dalam sebulan cadangan merosot sebesar 2,9 miliar dollar AS.

reserves

Potensi pelemahan rupiah masih terbuka hingga akhir tahun, mengingat besar kemungkinan The Fed (bank sentral AS) akan menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan Desember mendatang.

Data ketenagakerjaan yang sangat meyakinkan seperti penurunan angka pengangguran  ke aras terendah dalam 17 tahun terakhir menjadi hanya 4,1 persen pada Oktober dan penciptaan lapangan kerja baru di atas 200.000 rata-rata sebulan, serta laju inflasi yang telah melampaui target The Fed, membuat probalbilitas kenaikan suku bunga acuan sangat tinggi, sekitar 80 persen.

Sebaliknya, Bank Indonesia cukup agresif menurunkan suku bunga acuan, sehingga menyebabkan selisih suku bunga acuan riil semakin kecil antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat berpotensi menekan rupiah. Apalagi mengingat sudah berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan netto (net sale) dan porsi pemilikan asing dalam surat berharga negara yang diterbitan pemerintah cukup besar.

fed

Tekanan di sisi fiskal tidak kalah berat. Sampai 6 November 2017, penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak baru mencapai Rp 869,6 triliun atau hanya 67,7 persen dari target yang tercantum dalam APBN-P 2017. Jadi dalam waktu sangat singkat, sekitar 7 minggu, harus terkumpul tanbahan penerimaan pajak sekitar Rp 414 triliun.

Dengan asumsi yang cukup optimistik bahwa penerimaan pajak pada November dan Desember masing-masing naik sebesar 15 persen (year-on-year), maka penerimaan pajak pada bulan ini sekitar Rp 103 triliun dan bulan depan Rp 158 triliun, sehingga ada tambahan sekitar Rp 261 triliun hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 akan mencapai sekitar Rp 1.119 triliun atau 87 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall penerimaan pajak sebesar Rpo 165 triliun.

Jika pos penerimaan lainnya dan pengeluaran dalam APBN sesuai dengan target (ceteris paribus), maka defisit akan mencapai 4,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), cukup jauh di atas batas maksimum yang dibolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3 persen.

Entah apa lagi yang bakal dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dalam waktu sangat singkat. Yang hampir pasti, tindakan-tindakan itu cenderung drastik, sehingga bakal berdampak negatif terhadap kestabilan makroekonomi.

 

Mengapa Pembangunan Infrastruktur Bakal Bermasalah?


infra-lead

Presiden Joko Widodo benar bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia sangat terlambat, sehingga tidak bisa ditunda. Bukan hanya infrastruktur, melainkan hampir dalam segala bidang kita tertinggal dibandingkan negara tetangga.

Indeks pembangunan manusia (human development index) Indonesia di urutan ke-113, tertinggal dibandingkan China (90), Thailand (87), dan Malaysia (59). Indonesia sedikit lebih baik ketimbang Vietnam (115) dan Filipina (116).

Kemampuan murid sekolah menengah dalam penguasan matematika, science, dan membaca (reading) berdasarkan survei PISA oleh OECD sangat mengkhawatirkan, berada di kelompok 10 terbawah dari 72 negara partisipan..

pisa

Kesiapan Indonesia memasuki era digital masih jauh dari memadai. Kemacetan di “udara” semakin parah.

Bonus demografi berbalik menjadi beban demografi. Nisbah ketergantungan (berapa banyak penduduk usia kerja menanggung penduduk bukan usia kerja) yang terus menurun merupakan kesempatan emas untuk memacu produktivitas perekonomian dan peningkatan kesejahteraan penduduk, sehingga berpotensi menjadikan Indonesia sebagai negara maju ketika merayakan seabad kemerdekaan pada 2045.

Sayangnya, ketika merayakan seabad kemerdekaan nanti, bangsa ini bakal diwarisi jutaan pendudu usia muda tidak produktif yang sekarang berusia di bawah lima tahun (balita). Kekurangan gizi pada balita sangat serius. Salah satu akibatnya adalah 37,2 persen balita memiliki tinggi badan yang tidak sesuai dengan usianya atau pendek atau stunting. Indikasi lain tercermin dari 19,6 persen balita memiliki berat badan yang tidak sesuai dengan usianya. Sebanyak 10,2 persen bayi lahir dengan berat badan rendah, di bawah 2.500 gram.

Kementerian Kesehatan memiliki data lengkap balita, by name by address, yang berpotensi menghambat derap maju Indonesia. Namun boom waktu ini tidak menjadi perhatian utama, kalah “gemerlap” dengan pembangunan infrastruktur. Apa artinya kita memiliki kelengkapan infrastruktur jika kita gagal menyelamatkan nasib jutaan balita dari ancaman kemanusiaan. Bukankah yang kita bangun adalah manusianya. Selamatkan dulu tunas-tunas bangsa, baru kita lengkapi dengan fasilitas penunjangnya.

***

Betul bahwa di era pemerintahan Presiden Joko Widodo belanja pemerintah lebih berkualitas. Presiden Joko Widodo patut mendapat acungan jempol karena berani memangkas subsidi energi, terutama subsidi BBM, secara radikal sebesar 66,2 persen, sehingga rutusan triliun rupiah uang rakyat dialihkan untuk tujuan yang lebih produktif. Pada tahun 2015 mendadak sontak anggaran untuk infrastruktur naik tajam sebesar 123,4 persen. Anggaran untuk menguatan sumber daya manusia juga naik tajam, masing-masing untuk kesehatan naik 83,2 persen dan untuk pendidikan naik 27,4 persen.

Kenaikan tajam alokasi belanja untuk infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan bisa naik tajam karena pemangkasan tajam subsidi energi.

belanja

Setelah itu, pembangunan infrastruktur tetap gencar, ditopang oleh kenaikan alokasi anggaran yang tetap tinggi. Sementara itu alokasi dana untuk kesehatan dan pendidikan naik ala kadarnya, bahkan pada tahun 2017 tertahan sebagaimana terlihat dari garis berwarna merah dan hitam yang datar.

Dari mana datangnya dana untuk membiayai pembangunan infrastruktur yang masif itu? Padahal penerimaan negara dari pajak seret. Pertumbuhan penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak justru menunjukkan kecenderungan menurun. Puncaknya adalah pada Januari-September 2017 yang mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif dibandingkan dengan kurun waktu yang sama tahun lalu.

tax-growth

Nisbah pajak pun turun dari waktu ke waktu. Padahal nisbah pajak Indonesia masih tergolong rendah, tapi sudah kehabisan tenaga.

nisbah-pajaklow

Sektor industri yang merupakan penyumbang terbesar dalam penerimaan pajak justru mengalami penurunan pertumbuhan sehingga memperlemah basis pajak.

indusmfg

Hendak mengandalkan pembiayaan dari perbankan dalam negeri? Kemampuan perbankan kita amat terbatas.

kredit

Hendak menambah utang pemerintah dengan mengeluarkan obligasi atau Surat Utang Negara (SUN)? Undang-undang Keuangan Negara membatasi defisit maksimum hanya 3 persen.

Jadi, agar tidak merusak stabilitas makroekonomi, satu-satunya jalan adalah dengan diet, yakni memangkas belanja infrastruktur. Jika tidak, ini akibatnya.

implikasi

Semoga ada di lingkaran dalam Istana yang bisa meyakinkan Presiden agar segera bertindak.

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑