Refleksi Tahun Pandemi


DETIKCOM | RABU, 30 DES 2020 20:28 WIB

DROOFTALK

Refleksi Tahun Pandemi 

Di penghujung tahun 2020, D’Rooftalk membahas berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang tahun. Alfito Deannova didampingi Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang akan membahasnya bersama guru besar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, ekonom senior Faisal Basri dan analis politik Hendri Satrio. Simak perbincangannya.

—Redaksi Detikcom

Selengkapnya bisa dilihat di sini. Giliran saya pada menit ke-30:59.

Ekonomi Politik Kebijakan Perekonomian Indonesia (Audio)


Pengantar: Book Dialogue feat. Faisal Basri: Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi

Sejarah perekonomian Indonesia memang dinamis dan menarik. Meski sudah merdeka sejak 1945, kita baru membangun di era kabinet Djuanda pada tahun 1957. Kemudian, momentum pembangunan berpuntir sampai tahun 1998. Namun, kelembagaan politik tidak diperkuat dan kita jatuh di tahun 1998. Indonesia sudah bangkit, namun masih banyak masalah ekonomi yang terjadi. Buku “Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi: Rujukan untuk Sebuah Kebijakan Perekonomian” ditulis untuk merayakan HUT ke-80 Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan menjawab masalah-masalah tersebut.

Pada Book Dialogue kali ini, kami berbincang dengan Faisal Basri, seorang ekonom senior dan kontributor pada buku tersebut.

— Redaksi KANOPI FEBUI

Perbincangan selengkapnya bisa didengarkan di sini

Yang Masalah Fiskal Kok yang Diobrak-abrik Moneter?


Cokro TV | Seruput Kopi – Eko Kuntadhi

Kali ini Seruput Kopi Cokro TV menyoroti kinerja tim ekonomi Kabinet Indonesia Maju dalam menghadapi pandemi. Ekonom Faisal Basri menyebut ada kebijakan yang keliru dalam merespon kelesuan ekonomi, kemudian memberikan beberapa masukan. Simak lebih lanjut dalam Seruput Kopi dengan Faisal Basri: Yang Masalah Fiskal kok yang Diobrak-abrik Moneter. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa disaksikan di sini.

Saatnya Bangun Ekonomi dengan Otak, Ga Cuma Otot


Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 20

Sejak kemerdekaan Indonesia, tingkat produktivitas Indonesia belumlah mengalami peningkatan yang optimal. Salah satunya disebabkan karena kurangnya sentuhan teknologi dan pengembangan riset. Mengapa itu penting? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. —Redaksi Cokro TV

Sesumbar Erick Tohir: Ekonomi Indonesia Lebih Baik dari Singapura


Menteri BUMN dan sekaligus Ketua Pelaksana Komite Penanganan 
COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional, Erick Tohir, sesumbar Ekonomi Indonesia lebih baik dari Singapura, Malaysia, dan Filipina. Alasannya sangat sederhana dan naif, yaitu kontraksi ekonomi di ketiga negara itu jauh lebih parah karena menerapkan lockdown. Erick Thohir mengklaim keputusan Presiden Joko Widodo tidak memilih kebijakan lockdown atau karantina total sebagai keputusan yang sangat tepat.

Negara-negara yang menerapkan pembatasan sosial ketat berskala nasional tentu saja mengakibatkan aktivitas perekonomian sangat merosot, karena cara itu yang paling ampuh untuk menjinakkan pandemik COVID-19 sebelum tersedia vaksin.

Erick Tohir membandingkan kontraksi ekonomi Indonesia yang hanya 5,3 persen dengan kontraksi Singapura (13 persen), Filipina (16 persen) dan Malaysia (17 persen).

Karena hanya menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) lokal —tidak nasional— dan itu pun tidak dijalankan secara konsisten dan sudah diperlonggar ketika kasus terus naik, tentu saja masih banyak aktivitas ekonomi yang dengan leluasa terus berjalan di Indonesia. Akibatnya sangat fatal. Virus kian leluasa menjalan ke seantero negeri. Sudah 482 kapubapten/kota yang terjangkit atau 94 persen dari 514 kabupaten/kota yang ada. Semua provinsi sudah terjangkit COVID-19.

Karena penanganan COVID-19 di Indonesia tergolong buruk dan kapasitas sistem palayanan kesehatan kita sangat tertinggal dibandingkan dengan Singapura, Malaysia, dan Filipina, maka angka kematian resmi di Indonesia akibat COVID-19 jauh lebih tinggi, yaitu 6.071 sampai hari ini. Jumlah kematian di Singapura hanya 27, Malaysia 125, dan Filipina 2.600. Case fatality rate (CFR) —jumlah orang yang meninggal dibagi jumlah kasus— Indonesia pun jauh lebih tinggi yaitu 4,42 persen dibandingkan dengan Singapura yang hanya 0,05 persen, Malaysia 1,36 persen, dan Filipina 1,65 persen.

Singapura dan Malaysia telah berhasil mengendalikan pandemik. Kasus harian di Singapura sudah cukup lama turun drastis dan sekarang hanya di bawah 100 kasus. Jumlah yang masih terjangkit (active cases) tinggal 4.585. Sementara itu, Malaysia hanya mencatat kasus kumulatif sangat rendah (9.175 kasus) dan sebagaian besar sudah sembuh. Yang masih dalam perawatan hanya 219 kasus. Tambahan kasus harian hanya puluhan.

Kasus di Filipina memang lebih besar dari Indonesia. Namun, Filipina lebih agresif dalam mengendalikan virus dengan melakukan testing yang jauh lebih banyak dari Indonesia. Jumlah tes per satu juta penduduk di Filipina sebanyak 18.258, sedangkan Indonesia hanya 6.802. Diperkirakan Filipina akan lebih cepat menjinakkan COVID-19 ketimbang Indonesia.

Ketiga negara itu amat mengutamakan kesehatan publik dan nyawa manusia. Mereka benar-benar menjalankan prinsip saving lives is saving the economy. Sedangkan Indonesia menggunakan jargon “gas-rem” sebagaimana dikatakan Presiden. Itu ceminan kita tidak punya strategi yang terukur alias trial and error.

Kini, Singapura dan Malaysia telah memetik hasil dari kerja keras mengendalikan pandemik. Aktivitas ekonomi secara bertahap telah dibuka dengan indikator yang sangat terukur. Pada triwulan IV-2020 pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Singapura berpeluang lebih baik dari Indonesia. Tahun 2021 mereka bisa pulih dengan pola V-shaped recovery dan lebih pasti.

Sampai kini kasus baru di Indonesia masih menunjukkan peningkatan dan telah memasuki fase baru (bukan gelombang kedua, karena gelombang pertama pun belum jelas kapan mencapai puncaknya) dengan kasus harian di atas 2.000.

Tunjukkanlah sense of crisis yang tinggi. Pandemik tidak bisa dijinakkan dengan mengumbar pernyataan-pernyataan peripur lara. Jika perilaku pembuat kebijakan cuma sebatas membusungkan dana dengan menjustifikasi langkah-langkah yang telah mereka lakukan dan memaksakan ekonomi menjadi komandan, maka akhirnya ongkos ekonomi yang harus ditanggung bakal jauh lebih mahal. Pemulihan semakin tak pasti, karena ekonomi tak akan maju berkelanjutan di tengah pandemik yang belum terjinakkan.

Pertumbuhan Minus 5,32 Persen, Faisal Basri: Jangan Paksakan Pemulihan Ekonomi


Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis
Faisal Basri. TEMPO/M. Taufan Rengganis

Tempo.co

Reporter: Tempo.co

Editor: Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

Rabu, 5 Agustus 2020 13:25 WIB

TEMPO.COJakarta – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri menyebutkan jebloknya pertumbuhan ekonomi nasional minus 5,32 persen di kuartal kedua tahun ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah tahun 1998 silam. 

“Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 2,95 persen,” ujar Faisal Basri seperti dikutip dari blognya, http://www.faisalbasri.com, Rabu, 5 Agustus 2020. 

Pernyataan Faisal merespons pengumuman Badan Pusat Statistik (BPS) atas data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi pada kuartal II tahun 2020. Sementara pada kuartal sebelumnya, pertumbuhan ekonomi minus 2,97 persen.

BPS sebelumnya mengumumkan pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua tahun ini terkontraksi atau minus 5,32 persen. Angka ini makin jatuh ketimbang pertumbuhan ekonomi di kuartal sebelumnya sebesar 2,97 persen.

Dengan demikian, kontraksi ekonomi ini menjadi kontraksi kuartalan terbesar sejak dua dekade lalu. “Sejak triwulan I 1999 mengalami kontraksi sebesar 6,13 persen,” ujar Kepala BPS Suhariyanto, Rabu, 5 Agustus 2020. 

Suhariyanto juga mengimbau agar semua pihak membangun optimisme. Pasalnya, dia melihat adanya geliat ekonomi sejak relaksasi PSBB pada awal Juni lalu. “Meskipun masih jauh dari total. Jadi triwulan ketiga, harus menggandeng tangan sehingga geliat ekonomi bergerak.”

Faisal Basri menyebutkan konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen.

Kejadian ini, menurut dia, hampir hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga  minus 6,17 persen. “Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitu tahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen,” ucapnya.

Oleh karena itu, menurut Faisal Basri, suntikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemi Covid-19 sangat diperlukan untuk membantu menahan kemerosotan lebih dalam.

Meski begitu, kemerosotan PDB ini masih tertolong oleh ekspor neto barang dan jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa). “Ini terjadi karena impor merosot lebih tajam ketimbang penurunan ekspor, masing-masing 16,96 persen dan 11,66 persen,” ucap Faisal Basri.

Namun karena hingga sejauh ini pandemi Covid-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, Faisal memperkirakan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada kuartal ketiga, meskipun tak sedalam pada kuartal sebelumnya. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuki resesi.

Faisal juga mendorong agar pemerintah tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi ekonomi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian Covid-19. “Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar,” ucapnya.

Menurut Faisal, akan lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimum mengendalikan Covid-19 agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini. “Sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.”

RR ARIYANI

Diunduh dari: https://bisnis.tempo.co/read/1372740/pertumbuhan-minus-532-persen-faisal-basri-jangan-paksakan-pemulihan-ekonomi

Indonesia Bisa Menjadi 5 Raksasa Ekonomi Dunia (Video)


Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 19

Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri tentang peringkat ekonomi Indonesia dan potensinya menjadi lima raksasa ekonomi dunia. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa dilihat pada tayangan ini.

Versi tulisan telah hadir dengan judul: Indonesia Segera Menjadi 5 Raksasa Dunia.

Indonesia Sudah Resesi Teknikal?


Dua hari ini kata resesi bertaburan dalam pemberitaan. Salah satu berita dari portal jaringan televisi bisnis menurunkan berita dengan judul Resesi Teknikal, IHSG Sesi 1 Tutup di Zona Hijau.

Berikut kutipannya:

“Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan PDB Indonesia periode April-Juni 2020 terkontraksi -5,32% dibandingkan periode yang sama tahun lalu (year-on-year/YoY). Ini lebih buruk dari konsensus pasar yang dihimpun CNBC Indonesia sebesar -4,53%.”

“Artinya, perekonomian Indonesia secara teknikal terkategori memasuki masa resesi, di mana ekonomi menurun dua kuartal berturut-turut, mengekor Singapura, menjadi catatan terburuk sejak 2009.”

Definisi CNBC Indonesia di atas tak lazim digunakan. Lihat saja peraga berikut. Dengan definisi itu, sejak 2015 Indonesia sudah mengalami resesi karena pertumbuhan triwulan keempat dan triwulan pertama tahun berikutnya selalu negatif. Dengan definisi yang sama, Indonesia sudah mengalami resesi sejak triwulan pertama 2020.

Sejak tahun 2010, pola musiman perekonomian Indonesia ditandai oleh pertumbuhan paling tinggi setiap triwulan kedua, turun sedikit pada triwulan ketiga, dan selalu terjadi kontraksi pada triwulan keempat. Mulai tahun 2015 kontraksi juga selalu terjadi pada triwulan pertama.

Pola seperti itu lazim di banyak negara, terutama yang perekonomiannya masih bergantung pada faktor alam atau komoditas primer, terutama sektor pertanian. Juga dipengaruhi oleh masa liburan.

Resesi teknikal yang lebih lazim dipakai adalah pertumbuhan negatif selama dua triwulan berturut-turun dibandingkan triwulan yang sama tahun sebelumnya.

Mengapa disebut teknikal? Karena secara konseptual tidak ada batasan bakunya. Secara konseptual resesi terjadi ketika perekonomian berada dalam periode dari peak sampai trough yang ditandai oleh penurunan tingkat output riil selama bulan tertentu atau triwulan tertentu atau beberapa taun tertentu.

Selengkapnya bisa dilihat di video ini.

Jadi sejauh ini Indonesia belum mengalami resesi teknikal. Jika triwulan III-2020 kembali mengalami kontraksi seperti triwulan II-2020, barulah resmi kita mengalami resesi teknikal.

Breaking News: Ekonomi Indonesia Alami Kontraksi Cukup Dalam


Sesuai dengan prediksi banyak kalangan, perekonomian Indonesia menciut pada triwulan II-2020. Hari ini, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data produk domestik bruto (PDB) terbaru yang menunjukkan pertumbuhan ekonomi triwulan II-2020 mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif sebesar 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun lalu. Karena pertumbuhan pada triwulan pertama hanya 2,97 persen, maka pertumbuhan kumulatif sampai semester pertama tahun ini pun terkontraksi sebesar 1,26 persen. Ini adalah kontraksi ekonomi pertama sejak krisis terparah tahun 1998.

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS)

Dua sektor yang terimbas paling berat akibat pandemik COVID-19 melorot paling dalam, yaitu  Transportasi dan Akomodasi & makan minum, masing-masing mengalami kontraksi sebesar 30,8 persen dan 22 persen pada triwulan II-2020 dibandingkan triwulan yang sama tahun 2019. Namun, karena sumbangan kedua sektor ini bagi perekonomian relatif kecil (5,85 persen), pengaruhnya terhadap pertumbuhan PDB tidak dominan. PSBB dan kemerosotan turis mancanegara sangat memukul kedua sektor ini.

Industri manufaktur—yang merupakan penyumbang terbesar (19,8 persen) PDB—juga mengalami kontraksi cukup dalam, yaitu 6,2 persen. Dari 15 kelompok industri, hanya empat yang masih tumbuh, sedangkan 11 sisanya mengalami kontraksi. Industri alat angkutan menderita kontraksi terparah sebesar 34,3 persen. Gelagatnya sudah terlihat dari data penjualan sepeda motor dan otomotif.

Tujuh sektor ekonomi lainnya pun mengalami kontraksi pada triwulan II-2020. Dua sektor menikmati peningkatan laju pertumbuhan dibandingkan dengan triwulan sebelumnya. Sektor informasi & komunikasi meraih pertumbuhan tertinggi (10,9 persen). Ada pun sektor pertanian tumbuh positif sebesar 2,19 persen akibat pergeseran musim panen. Empat sektor mengalami penurunan Pertumbuhan namun masih positif dan satu sektor lainnya tumbuh sama dengan triwulan sebelumnya. 

Dari sisi pengeluaran, investasi fisik (pembentukan modal tetap bruto) mengalami pukulan paling berat (-8,6 persen).  Komponen penyumbang terbesar kedua bagi PDB ini tak pernah mengalami kontraksi sejak krisis 1998. Sejak 1960, kontraksi investasi fisik baru terjadi enam kali, yaitu tahun 1962, 1963, 1967, 1984, 1998, dan 1999. Indikasi kontraksi investasi sudah terlihat dalam beberapa bulan terakhir. Pertama, berdasarkan data BKPM, realisasi penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) pada triwulan kedua 2020 merosot sebesar 4,3 persen (year-on-year). Sementara itu pertumbuhan kredit perbankan terus melanjutkan pelemahan dan sudah 13 bulan berturut-turut hanya tumbuh satu digit.

Konsumsi rumah tangga yang merupakan komponen terbesar dalam PDB dengan kontribusi 58 persen, akhirnya merosot atau mengalami kontraksi sebesar 5,51 persen. Kejadian ini hampir hampir sama parahnya dengan krisis 1998 ketika pertumbuhan konsumsi rumah tangga  minus 6,17 persen. Di era Orde Lama sejak 1960, konsumsi rumah tangga hanya dua kali mengalami kontraksi, yaitutahun 1963 sebesar 3,95 persen dan tahun 1966 sebesar 1,46 persen.

Suntikan APBN berupa bantuan sosial bagi penduduk miskin dan rentan serta terdampak pandemik COVID-19 sangat membantu untuk menahan kemerosotan lebih dalam.

Kemerosotan PDB tertolong oleh ekspor neto barang dan jasa (ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa). Ini terjadi karena impor merosot lebih tajam ketimbang penurunan ekspor, masing-masing 16,96 persen dan 11,66 persen.

Karena konsumsi pemerintah juga turun, maka semua komponen pengeluaran telah mengalami kontraksi.

Mengingat sampai sejauh ini pandemik COVID-19 belum kunjung mencapai puncak kurva, besar kemungkinan kontraksi ekonomi bakal berlanjut pada triwulan mendatang walaupun tak sedalam triwulan kedua. Jika demikian, berarti dua triwulan berturut-turut mengalami kontraksi, sehingga Indonesia bakal memasuk resesi.

Pemerintah sepatutnya tidak memaksakan diri agar terhindar dari resesi dengan mengutamakan agenda pemulihan ekonomi ketimbang pengendalian COVID-19. Jika dipaksakan, resesi berpotensi lebih panjang sehingga menelan ongkos ekonomi dan sosial kian besar. Lebih realistis jika pemerintah berupaya maksimum mengendalikan COVID-19 agar perekonomian bisa tumbuh positif kembali pada triwulan terakhir tahun ini sehingga tahun 2021 bisa melaju lebih kencang.

Indonesia Segera Menjadi 5 Raksasa Dunia?


Beberapa waktu lalu, World Economic Forum (WEF), lembaga ternama yang setiap tahun menggelar pertemuan kepala negara dan pemimpin bisnis di Davos, berkicau bahwa China akan menjelma sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024, mengambil alih posisi Amerika Serikat yang sudah didudukinya selama lebih satu abad.

Ternyata, WEF menggunakan data dan peraga yang berasal dari portal Statista yang juga sangat ternama dan menjadi rujukan berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah.

Gambar

Ikhwal China akan mengambil alih posisi puncak dari Amerika Serikat, agaknya tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi. Pandemik COVID-19 akan mempercepatnya.

Namun, bukan soal China menyusul Amerika Serikat yag menarik. Statista mencantumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia bakal meroket dari peringkat ke-16 pada tahun 2019 menjadi urutan kelima (proyeksi) pada 2024. Jelas-jelas Statista menggunakan indikator GDP (gross domestic product) alias PDB—tanpa embel-embel. Berarti hanya dalam wartu lima tahun PDB Indonesia melompat sebelas peringkat. Agar terwujud, PDB Indonesia harus naik tiga kali lipat lebih dan PDB Jerman merosot.

Ketika Indonesia mulai memasuki era pembangunan terencana tahun 1967, PDB Indonesia berada di peringkat ke-35. Butuh satu dasawarsa untuk merangkak ke urutan ke-30. Era pertumbuhan tinggi pada dekade 1970-an memungkinkan Indonesia melompat ke peringkat ke-23 pada tahun 1980.

Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia tersandung dua kali kemerosotan harga minyak (1982 dan 1985) ketika produksi minyak mentah mencapai rata-rata di atas 1,5 juta barrel per hari. Perekonomian Indonesia kala itu masih sangat bergantung pada penerimaan minyak di APBN dan pundi-pundi devisa dari ekspor minyak. Tak pelak lagi, gerak maju terhambat, sehingga pada tahun 1990 peringkat Indonesia turun dan kembali ke posisi tahun 1970.

Setelah meningkat empat peringkat pada tahun 2000, era commodity boom memberikan kontribusi bagi peningkatan tajam peringkat PDB Indonesia. Pada tahun 2010, peringkat Indonesia melonjak ke posisi ke-18 dan mencapai posisi tertinggi (ke-16) pada tahun 2019.

Sumber: Ganbar tangga diunduh dari http://www.pokohjayateknik.com

Lain cerita jika menggunakan indikator PDB yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan PDB paritas daya beli (purchasing power parity), posisi Indonesia sudah di urutan ketujuh pada 2019. Ada peluang kita bisa menembus lima besar dunia jika pertumbuhan ekonomi rerata lima tahun ke depan di atas lima persen dan nilai tukar rupiah cenderung menguat.

Tapi, apalah artinya sekedar kue kian besar jika harus dibagi jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Mari kita lihat peringkat pendapatan nasional Indonesia per kepala. Pada tahun 2019, pendapatan nasional kotor (gross national income) per kapita kita masih tercecer di urutan ke-118. Dengan GNI per capita sebesar 4.050 dollar AS pada tahun 2019, kita telah naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas. Untuk GNI berbasarkan PPP, posisi kita sedikit lebih baik meskipun masih di urutan di atas seratus.

Lebih bermakna lagi jika pembagian kue lebih merata dan kualitas sumber daya manusianya membaik secara signifikan. Kunci untuk mencapai cita-cita mulia itu adalah pembangunan yang inklusif, dimulai dengan meningkatkan mobilitas sosial yang bertumpu pada perluasan akses pendidikan dan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja yang bermutu.

Oligarki yang kian mencengkeram menjadi musuh utama bagi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal yang lebih bersifat formal dan prosedural.