Jakarta, GATRAnews – Pakar Ekonomi Universitas Indonesia Faisal Basri menilai bahwa rencana pemerintah untuk membangun Jembatan Selat Sunda (JSS) hanya untuk memperkuat dominasi transportasi darat.
“Orientasi awal rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda tidak tepat, karena hanya menguntungkan transportasi darat, yang selanjutnya mendorong pembengkakan biaya logistik di Indonesia,” kata Faisal, seperti dilaporkan Antara, di Jakarta, Jumat (4/7).
Menurut dia, pembangunan JSS hanya memberikan keuntungan jangka pendek untuk beberapa daerah di sekitar JSS. “Dengan pembangunan itu antara lain akan menjadikakan harga tanah di Lampung naik sehingga beberapa penguasa tanah di sana akan diuntungkan,” katanya.
Selain itu, kata dia, pembangunan JSS sebagai bagian dari Master Plan Percepatan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) justru semakin mendorong naiknya biaya logistik.
“Sebab dengan alasan apapun biaya distribusi logistik melalui jalur laut tetap lebih murah dibanding darat. Transportasi darat hanya dapat mengangkut logistik dengan kapasitas kecil,” kata dia.
Ia mengatakan, biaya logistik di Indonesia 27% produk domestik bruto (PDB) pada 2013, jauh lebih tinggi ketimbang Singapura sebesar 8%, Malaysia 13%, Thailand 20%, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25% PDB.
Menurut dia, pemerintah seharusnya dapat mengoptimalkan kekuatan maritim yang dimiliki Indonesia secara optimal.
“Keberadaan laut jangan dipandang sebagai pemisah namun justru harus dipandang sebagai penghubung, dengan demikian transportasi laut yang akan diperkuat,” kata dia.
Hiruk-pikuk politik sudah mencapai puncak. Rakyat telah menentukan pilihan pasangan presiden mereka pada 9 Juli lalu. Kita tinggal menunggu penetapan akhir soal hasil pemilihan presiden oleh Komisi Pemilihan Umum pada 22 Juli 2014 minggu depan. Setelah itu adalah kerja keras memenuhi janji kampanye, mewujudkan harapan rakyat yang menggelora bagi perubahan mendasar. Era baru terbentang.
Tidak ada kerusuhan. Tak setetes darah pun menitik di bumi pertiwi karena bentrok antar-pendukung. Media cetak, televisi, dan media sosial berjasa sebagai kanalisasi konflik, sumpah serapah, ancaman, dan saling klaim kemenangan. Semua pelaku bermanuver di arena terbuka.
Tidak ada kekuatan berarti yang melakukan gerakan bawah tanah. Sedikit kejanggalan, selalu ada yang berteriak. Dalam keterbukaan seperti itu, praktis tidak ada rongga, tidak ada ruang untuk melakukan kecurangan masif.
Itulah kemenangan rakyat yang telah dalam genggaman. Sepatutnya momentum ini terjaga hingga pemerintah baru nanti menjalankan mandat rakyat.
Proses pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden yang damai merupakan modal utama menjaga stabilitas makroekonomi di negeri ini.
Dalam hal memberikan kepastian usaha, proses politik di Indonesia jauh lebih menjanjikan ketimbang di negara tetangga ataupun di negara emerging markets. Bertolak dari keunggulan relatif itu, kita harus mampu memanfaatkan peluang emas yang mungkin tak akan berlangsung lama.
Penanaman modal asing langsung berpeluang naik menembus 20 miliar dollar AS tahun ini. Sementara itu, arus masuk modal portofolio neto diperkirakan bakal mencapai rekor baru mengingat selama triwulan pertama tahun ini saja sudah mencapai 9 miliar dollar AS. Rekor tahunan sebelumnya sebesar 13,2 miliar dollar AS terjadi pada tahun 2010.
Arus modal asing menjadi sangat penting karena penanaman modal dalam negeri tak bisa terlalu banyak diharapkan naik signifikan tahun ini, kecuali Bank Indonesia mulai melonggarkan kebijakan moneternya.
Bank Indonesia tidak perlu terlalu khawatir dengan perubahan kebijakan Bank Sentral AS yang sudah hampir pasti akan menghapuskan stimulus pada Oktober mendatang.
Sejauh ini, pasar Indonesia masih cukup menarik bagi investor. Sampai Rabu pekan lalu, pasar saham telah memberikan imbal hasil dalam dollar AS sebesar 23,1 persen, tertinggi keempat dengan perbedaan tipis dibandingkan di atasnya yang ditempati India, Pakistan, dan Argentina.
Imbal hasil pasar saham Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang indeks Dow Jones Industrial Average di New York Stock Exchange (Wall Streeat), Amerika Serikat, yang hanya 2,5 persen dan di kawasan euro 1,5 persen.
Arus masuk investasi asing diperkirakan dapat menutup defisit akun lancar (current account) sehingga tekanan terhadap rupiah mereda. Pemerintah dan Bank Indonesia jangan lagi cepat nyinyir kalau nilai tukar rupiah menguat. Jangan hanya mengandalkan kemerosotan nilai rupiah untuk mendongkrak ekspor.
Struktur industri dan perdagangan membuat pemelahan nilai rupiah terhadap dollar AS lebih banyak berdampak negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Pemerintah baru nanti yang harus melakukan reformasi struktural untuk membenahi kerapuhan struktur perdagangan luar negeri di hampir segala lini, baik perdagangan barang maupun perdagangan jasa.
Agenda jangka menengah ini harus beriringan dengan akselerasi industrialisasi dan pengintegrasian pasar domestik Indonesia lewat perwujudan konsep Pendulum Nusantara.
Bank Indonesia bisa menambahkan energi kepada presiden baru untuk mengakselerasikan kembali pertumbuhan ekonomi. Tumbuh sekadar 6 persen akan membuat hari tua mayoritas rakyat jauh dari sejahtera.
Jika pertumbuhan rerata pada periode tahun 2013-2030 hanya 6 persen, pendapatan per kapita Indonesia tahun 2030—berdasarkan nilai dollar AS tahun 2012—hanya 8.532 dollar AS. Tiada kata lain kecuali harus bergegas.
Kontrak politik baru akan terasa hambar kalau keadilan tidak ditegakkan. Memberangus mafia yang telah banyak mendistorsi kebijakan ekonomi selama ini merupakan wujud nyata dari era politik baru Indonesia. Jangan pernah berkompromi dengan mereka, para mafia ini.
Pemerintah baru mendatang tidak boleh berkompromi dengan kekuatan yang nyata-nyata telah melemahkan sendi-sendi perekonomian.
Ketimpangan yang kian menganga selama dua periode pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono harus dihentikan. Saatnya kejujuran yang memimpin negeri ini.
Sekitar 17.508 pulau membentuk untaian zamrud khatulistiwa, dirajut oleh lautan yang menghampari dua pertiga wilayah Tanah Air Indonesia seluas 5,2 juta km2. Lautlah yang mempersatukan gugusan kepulauan Nusantara, bukan memisahkan dan menjadikannya berjauhan satu sama lain. Indonesia merupakan negara kepulauan paling besar di dunia. Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 pun menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan.
Julukan “nenek moyangku orang pelaut” menegaskan jati diri bangsa Indonesia sebagai negara maritim dengan garis pantai 95.181 km, terpanjang keempat di dunia. Kesadaran itu sudah lama kokoh di bumi Pertiwi. Bangsa kita menggunakan istilah tanah air untuk tumpah darahnya, bukan padanan dari motherland atau homeland.
Kejayaan Sriwijaya pada abad ke-9 ditandai dengan kekuasaannya hingga ke Jawa, Kalimantan, dan Semenanjung Malaya. Selain itu, Kerajaan Sriwijaya menguasai jalur perdagangan di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh kuat di jalur perdagangan antara China dan India. Tanpa kekuatan armada laut yang tangguh, niscaya pengaruh Sriwijaya tidak akan diperhitungkan di kawasan Asia. Ketangguhan armada laut pula yang mengantarkan kejayaan Majapahit pada abad ke-14. Majapahit mampu menguasai seantero Nusantara, Semenanjung Malaya, dan armada lautnya menjelajah hingga ke Laut China Selatan.
Presiden Soekarno mengingatkan betapa laut menjadi sumber kekuatan Indonesia. Ketika berpidato pada National Maritime Convention I tahun 1963, Bung Karno menegaskan: “Untuk membangun Indonesia menjadi negara besar, negara kuat, negara makmur, negara damai yang merupakan national building bagi negara Indonesia, maka negara dapat menjadi kuat jika dapat menguasai lautan. Untuk menguasai lautan kita harus menguasai armada yang seimbang.”
Karakteristik geografis yang unik ditambah dengan kebhinekaannya, membuat Indonesia sejatinya lebih berorientasi ke laut. Lewat laut, keberagaman potensi sumber daya alam lebih leluasa bergerak dan dipertukarkan antar-daerah dengan ongkos transaksi yang lebih efisien ketimbang lebih mengandalkan transportasi darat. Dengan transportasi laut yang efisien, potensi setiap daerah bisa dioptimalkan lewat proses pertukaran sehingga saling melengkapi dan bersinergi menghasilkan sosok perekonomian nasional yang tangguh, mandiri, dan hasil pembangunan terdistribusikan secara lebih merata.
Dengan begitu, terjadi integrasi perekonomian nasional, tidak terfragmentasi seperti selama ini. Tanpa penguatan integrasi perekonomian nasional terlebih dahulu, niscaya Indonesia bakal tercecer dalam proses integrasi kawasan lewat kesepakatan untuk mewujudkan Masyarakat Ekonomi Asean yang akan mulai berlaku tahun 2015. Indonesia pun bakal tercecer dalam menghadapi dunia tanpa batas (borderless world) yang dipicu oleh globalisasi yang nyaris telah menyentuh segala aspek kehidupan.
Sebelum terbentuk Masyarakat Ekonomi Asean sekalipun, perbedaan harga berbagai jenis barang dan jasa di Asean relatif sangat tipis dengan kecenderungan yang semakin kecil. Sedangkan perbedaan harga barang kebutuhan pokok antar-daerah di Indonesia sangat besar, bahkan berlipat ganda. Lebih ironis lagi, harga produk pertanian impor lebih murah ketimbang produk pertanian lokal akibat ongkos angkut barang impor lebih murah ketimbang ongkos angkut produk serupa yang dihasilkan di dalam negeri.
Ongkos angkut Padang-Jakarta dan Jakarta-Banjarmasin lebih mahal tiga kali lipat ketimbang Jakarta-Singapura. Jauh lebih parah lagi ongkos angkut dari Jakarta ke kawasan Timur Indonesia. Ongkos angkut rute Jakarta-Sorong, misalnya, mencapai 2.000 dollar AS, sehingga tak heran jika harga semen di Papua bisa mencapai 10 kali lipat dari harga semen di Jakarta.
Hasil bumi dari luar Jawa tidak leluasa dikirim ke Jawa-Bali yang merupakan pasar sangat dominan dengan penduduknya berdasarkan hasil Sensus tahun 2010 mencapai 140,5 juta atau 59 persen dari keseluruhan penduduk Indonesia. Jika ditambah dengan penduduk Sumatera sebanyak 50,6 juta, maka jumlah penduduk kawasan Barat Indonesia mencapai 80,4 persen. Dominasi kawasan Barat Indonesia tidak hanya sebagai pembeli, tetapi juga sebagai produsen. Sekitar 82 persen kue nasional (produk domestik bruto) dihasilkan oleh Jawa-Bali dan Sumatera.
Disparitas pembangunan yang sangat mencolok antara kawasan Barat dan kawasan Timur merupakan benih potensial disintegrasi bangsa. Ketimbang membangun jembatan Selat Sunda yang bakal semakin memperkokoh cengkeraman Jawa-Sumatera dan dominasi transportasi darat yang sangat tidak efisien dalam meningkatkan mobilitas barang, alangkah lebih strategisnya membangun dan mengembangkan fasilitas pelabuhan dan memperkokoh armada angkutan laut nasional. Jawa dan Sumatera yang bakal semakin terintegrasi dengan kehadiran jembatan Selat Sunda tidak akan banyak membantu efisiensi sistem logistik nasional karena tetap saja ongkos angkut per ton dengan menggunakan moda transportasi darat antara Sumatera dan Jawa akan jauh lebih mahal ketimbang ongkos angkut dengan menggunakan moda transportasi laut. Karena hampir seluruh barang impor yang masuk ke Indonesia diangkut oleh kapal dengan kapasitas puluhan ribu ton, sedangkan barang dari Sumatera ke Jawa tetap diangkut oleh truk dengan kapasitas hanya sekitar 10 ton, maka kehadiran jembatan Selat Sunda akan membuat barang-barang impor semakin merajai pasar di seantero Negeri.
Barang-barang yang diproduksi di berbagai daerah tidak leluasa diseberangkan ke pulau Jawa yang merupakan potensi pasar terbesar dan pulau-pulau lainnya. Akibatnya barang-barang itu menjadi non-traded atau non-tradable, hanya bisa diperdagangkan di pasar lokal. Harga gampang jatuh di daerah produsen ketika panen raya, sedangkan pasar di sentra konsumen diisi oleh barang impor.
Sudah saatnya mewujudkan visi maritim sebagai simpul utama untuk mengintegrasikan perekonomian domestik sehingga membentuk ketahanan perekonomian nasional yang tangguh dan berkeadilan.
Untuk itu, pembangunan sarana dan prasarana angkutan laut harus lebih diutamakan. Perluasan dan modernisasi pelabuhan dari ujung Barat sampai ujung Timur, seraya membangun armada angkutan laut yang tangguh dan efisien, sehingga terwujudlah “Pendulum Nusantara” dan pasar domestik yang terintegrasi.
FAISAL Basri tak hanya dikenal di lingkungan Kampus Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Sebagai dosen, dia rajin menulis di berbagai media untuk berbagi ilmu dan pengetahuan tentang ekonomi dan politik.
Dia tak segan mengkritik kebijakan pemerintah dan memberikan pendapatnya akan suatu masalah. Meski pendapatnya belum tentu dipakai, Faisal tak putus asa. Dia meyakini, sebagai dosen, salah satu tugasnya adalah menyampaikan pendapat.
Dia pernah terjun ke dunia politik, bergabung di partai politik, dan mencalonkan diri sebagai kepala daerah dengan mengikuti pemilihan gubernur DKI Jakarta lewat jalur independen. Meski tak lagi aktif di politik praktis, dia tetap berambisi mendirikan sekolah pendidikan politik untuk anak muda.
”Saya peduli dengan bangsa ini. Indonesia negara kaya, tetapi punya begitu banyak ketimpangan. Itulah yang membuat saya prihatin dan menggugah saya untuk terus menulis dan aktif di sana-sini. Demi bangsa ini,” kata Faisal.
***
Bagaimana caranya menjadi dosen teladan seperti Bapak?(Ahmad Yahya, xxx@gmail.com, Depok)
Saya mempersiapkan bahan pengajaran yang mutakhir, kaitkan teori dengan kenyataan sehari-hari. Ajak mahasiswa berpartisipasi aktif dengan lebih dulu memberikan bahan bacaan. Dorong mereka meningkatkan daya analitis dengan penugasan membuat makalah. Pacu keingintahuan mahasiswa dan asah sensitivitas mereka terhadap lingkungan sekitar. Jangan kikir berbagi ilmu. Berbahagialah jika murid kita lebih pandai dari gurunya. Itu tanda guru berhasil.
Sebagai ekonom, pendidik, dan politisi, apa pendapat Anda tentang rendahnya minat baca pelajar dan mahasiswa serta perkembangan industri penerbitan buku? Pemerintah harus buat program apa? (Evi Afrizal, Jakarta)
Minat baca dan kemampuan membaca menurun selama 2003-2012. Penyebabnya, metode pengajaran, kualitas guru, harga buku mahal, dan fasilitas perpustakaan tak memadai. Kita perlu meluncurkan gerakan membaca nasional. Pemerintah memberi insentif kepada pengarang. Bisa juga mempercepat dengan penyebaran e-book.
Bupati Wonosobo patut diteladani soal menggalakkan minat baca. Perpustakaan pemda di depan alun-alun kota dibanjiri ribuan pengunjung tiap hari.
Sebagai ekonom, alangkah bijaknya sebelum pemerintahan baru nanti, Anda memberikan pendapat dan buah pikiran untuk memperbaiki kehidupan bangsa, bagaimana pendapat Anda?(Lim Kwet Hian, xxx@yahoo.com)
Alhamdulillah, sudah. Tulisan-tulisan saya di Kompas, Kompasiana, dan di blog pribadi turut memberikan sumbangsih. Upaya itu insya Allah berlanjut, saya menulis buku tentang perekonomian Indonesia dari tinjauan ekonomi politik.
Tinjauan ekonomi konvensional semata tak cukup memahami dinamika perekonomian Indonesia. Saya terpanggil menguak ”pelaku di balik peristiwa” agar mendapat gambaran lebih utuh agar terkuak siapa musuh kita di balik selimut yang selama ini ”“merampok” kekayaan nasional.
Apa yang harus diperhatikan masyarakat agar bisa memilih dengan bijak di Pilpres 9 Juli?(Vianelda Loreta Liyn, Tangerang)
Cermati sosoknya, rekam jejaknya, serta janjinya. Jika selama ini di dalam pusaran kekuasaan, tetapi tidak berbuat apa-apa dan kini mengumbar janji yang nyata-nyata tidak dia perbuat atau gagal mewujudkannya ketika punya otoritas, itu namanya calon pemimpin pembual. Jangan terbuai janji muluk, tetapi tak realistis. Belum berkuasa saja sudah memanipulasi data dan informasi, bahkan berbohong, bagaimana nanti kalau berkuasa?
Apa pendapat Anda tentang dua pasang capres-cawapres kita? Mengapa tak ada calon independen?(Samuel, xxx@yahoo.co.id)
Semoga kita bakal memiliki pemimpin terbaik dari yang ada. Jangan berhenti setelah memilih. Tanggung jawab kita terus memastikan pemimpin pilihan kita menjalankan agenda rakyat, memenuhi janji kampanye. Pembangunan tak hanya bergantung pada pemerintah dan DPR. Kekuatan masyarakat sipil amat menentukan. Kalangan kampus, LSM, dan media massa menjadi pilar ketiga.
Kita manfaatkan modal reformasi yang membawa kita ke alam kebebasan dengan penuh pengorbanan, menjadi kekuatan utama mengokohkan otonomi individual dan kelompok menjadi insan yang unggul dan bermartabat. Kebebasan yang dibingkai institusi politik dan ekonomi inklusif.
Apalagi memasuki periode bonus demografi yang berlangsung hingga tahun 2030. Momentum ini harus mampu kita manfaatkan untuk mengakselerasi pembangunan, memerangi kemiskinan, dan menciptakan lapangan kerja bermutu.
Mengapa Anda memihak salah satu capres? (Martogi, Deli Serdang, Sumatera Utara)
Hidup ini harus memilih. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Sebelum memilih, himpun informasi dan berdialog dengan hati nurani. Bukan untuk kebaikan kita saja, melainkan kemaslahatan rakyat, bangsa, dan negara.
Kita bentangkan tantangan negara ini ke depan, analisis figur seperti apa yang paling cocok untuk menakhodai biduk menuju cita-cita kemerdekaan. Jangan lupa menyelisik rekam jejak calon pemimpin. Pergantian pemimpin nasional amat menentukan perjalanan bangsa kita, jangan sampai kita mundur kembali dan konsolidasi demokrasi mandek.
Sistem ekonomi apa yang cocok diterapkan di Indonesia?(Nanda Akhmad, xxx@yahoo.com)
Sistem ekonomi gado-gado. Jika mengacu UUD 1945, Indonesia sejatinya menerapkan sistem ekonomi pasar sosial (epasos), bukan kapitalisme yang didorong sektor keuangan atau komunisme/sosialisme. Indonesia mengakui hak milik pribadi, dengan catatan cabang-cabang produksi yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai negara bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat.
Mekanisme pasar menjadi panduan dan negara wajib mengendalikannya. Jadi bukan sistem pasar bebas. Negara menghadirkan sistem jejaring pengaman pasar dan perlindungan sosial. Kian lengkap jika pemerintah aktif mengurangi volatilitas perekonomian, antara lain dengan membentuk sovereign wealth funds.
Saya kagum terutama ketika Anda keluar dari partai yang Anda dirikan karena alasan ideologi. Apakah Anda akan masuk partai lagi, membuat partai baru, atau seperti sekarang?(Ahmad Yahya, Surabaya)
Kala keluar dari partai, saya terpikir mendirikan sekolah politik untuk menggembleng kader anak muda agar menjadi politisi bermoral, berkarakter, dan kental ideologinya, hingga kini belum terwujud. Baru sekadar memberi pelatihan dan diskusi di sejumlah tempat dan komunitas. Tak perlu semewah sekolah politik di Jepang karya pendiri Panasonic, Konosuke Matsushita. Sekolah itu, Institute of Government and Management, menghasilkan politisi muda progresif.
Kita dorong terus anak muda melakukan pembaruan dari dalam partai. Generasi muda harus lebih berani menyampaikan pandangan subyektifnya karena merekalah yang akan lama menapaki Indonesia kelak.
Siapa calon presiden yang memiliki visi dan program ekonomi yang lebih unggul pada Pilpres 2014?(Hilmy Konstantinus Deo Amal, Pomalaa, Sulawesi Tenggara)
Tengok visi misi pasangan nomor 1 mengedepankan MP3EI yang banyak mengandung sesat pikir. Apakah hendak dilanjutkan? Pertumbuhan di atas 10 persen, fondasi kita belum sanggup mengejarnya. Benahi dulu landasannya, luruskan yang bengkok-bengkok, campakkan pemburu rente. Saya melihat program pasangan nomor 2 lebih membumi dan berupaya meluruskan yang bengkok. Misalnya, mengedepankan kualitas pertumbuhan dan menekan ketimpangan.
Apa sebabnya pada Ramadhan dan menjelang Lebaran, harga kebutuhan pokok selalu naik? Mengapa setiap liburan sekolah dan Tahun Baru, tarif angkutan naik?(Syafruddin AL, Bogor)
Bukan menjelang Ramadhan dan Lebaran saja harga naik. Kenaikan harga lebih parah karena kenaikan harga BBM bersubsidi dan faktor cuaca atau musim. Selain itu, inflasi saat Ramadhan dari tahun ke tahun kian rendah. Harga beberapa jenis barang naik tajam saat Ramadhan, tetapi terbatas komoditasnya, seperti daging, telur, dan cabai. Mayoritas fast moving consumer products tidak naik, cenderung turun karena perang diskon.
Tarif angkutan naik tajam karena fenomena mudik, tetapi itu tak hanya terjadi di Indonesia. Rata-rata inflasi selama Ramadhan hampir selalu satu digit. Seharusnya pemerintah belajar untuk meredam kenaikan harga selama Ramadhan dan mampu mengantisipasinya, benahi sistem logistik.
Bagaimana konsep Anda agar bangsa Indonesia tak lagi kesusahan? (Bagus Priambodo, Surabaya)
Di banyak negara akses terhadap pendidikan dan kesehatan terbukti ampuh meningkatkan mobilitas vertikal. Saya dan banyak dari generasi saya menikmatinya walau kami tak berada. Dalam satu dekade terakhir, hasil survei PISA-UNESCO, kinerja pendidikan kita mengalami deselerasi (kemunduran). Pendidikan berkualitas kian mahal dan kian sulit diakses rakyat kekurangan.
Untuk kesehatan, indikator kunci (seperti tingkat imunisasi) masih di bawah standar WHO. Harus ada perubahan mendasar untuk memacu pendidikan dan kesehatan agar tak tertinggal.
Negara harus menjamin rakyat tak terjerembap guncangan ekonomi dari dalam dan luar. Negara harus menghadirkan jejaring pengaman sosial atau sistem jaminan sosial universal. Di sini ada Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN), tetapi hanya untuk kesehatan. Empat pilar lainnya belum hadir. SJSN pun perlu diperkuat dengan sistem perlindungan sosial.
Bernegara tak boleh ugal-ugalan, kasihan rakyat yang daya tahannya pas-pasan. Ketika perekonomian cerah, menabung lebih banyak, sebagai bekal jika perekonomian merosot atau menghadapi krisis. Apalagi kita memiliki beragam sumber daya alam yang tak terbarukan, jangan dihambur-hamburkan generasi kini, generasi nanti pun berhak menikmatinya.
Dapatkah lima tahun ke depan Indonesia menjadi anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC) lagi? (Lynda Widjanarko, Jakarta Selatan)
Hampir mustahil. Produksi awal 2014 di bawah 800.000 barrel per hari. Produksi merosot terus dari tingkat tertingginya 1,6 juta barrel per hari. Laju penemuan sumur baru lambat dan konsumsi BBM naik pesat. Sejak 2013, Indonesia defisit perdagangan minyak mentah. Untuk BBM, Indonesia puluhan tahun defisit. Kandungan minyak diprediksi cukup besar, terutama di laut dalam yang biaya produksinya tinggi.
Minyak bukan lagi komoditas energi, melainkan potensi kekuatan industri dan perekonomian. Bangun kilang secepatnya. Selain BBM, kilang menghasilkan kondensat yang menjadi bahan baku utama industri petrokimia. Industri petrokimia adalah ”ibu” dari industri yang memproduksi beragam barang dari kemasan plastik hingga obat sakit kepala. Harus ada kebijakan energi nasional yang mampu menghasilkan kemandirian energi serta industrialisasi yang kokoh dan berdaya saing.
Apa yang menjadi motivasi atau pengalaman Bapak untuk bangkit dari kesusahan?(Ceria Kristi Br Tarigan, Medan)
Kesulitan adalah cambuk untuk maju. Kemiskinan membawa pada kekufuran. Membahagiakan diri sendiri saja tak cukup. Puncak kebahagiaan kita nikmati ketika dapat membahagiakan banyak orang. Apalagi jika berhasil memberdayakan mereka. Kita tak perlu berbuat setelah berkuasa. Pada posisi apa pun dan di mana pun kita bisa bahu-membahu dengan lingkungan kita.
Saya belajar dari mereka yang tak berpendidikan tinggi. Ada Masril Koto dari Sumatera Barat, ada Mbak Mur dari Bantul. Mereka bukan orang kecukupan, tetapi tulus mengangkat kehidupan ribuan petani. Mereka tak punya modal intelektual konvensional atau modal finansial, tetapi kaya modal sosial. Pada tahap tertentu, dengan modal sosial yang kaya, mereka berhasil menghimpun modal intelektual dan finansial secara kolektif. Alangkah luar biasa jika kelak hadir pemimpin yang amanah dan mampu menggerakkan segala potensi bangsa untuk mencapai tujuan bersama.
Apa pendapat Anda tentang politik di Indonesia kini? (Frandom Telesonic John, Nusa Tenggara Timur)
Politik miskin ideologi, bahkan tak berani menyatakan ideologinya apa. Partai hanya punya asas. Tiada perbedaan signifikan antarpartai. Politisi dengan mudah berpindah partai. ”Koalisi” pun amat pragmatis, bukan berlandaskan kesamaan ideologi atau program. Saya masih berharap keadaan bakal membaik. Kuncinya tak hanya pada politisi dan partai poliitk, tetapi juga kita semua sebagai pemilih yang terus mengusung tanggung jawab merawat demokrasi, bukan menganggap setelah mencoblos urusan selesai.
Adakah kemungkinan capres nanti diusung masyarakat independen? (Guno Satwiko, Ngemplak, Sleman, DI Yogyakarta)
Kemungkinan selalu terbuka, walau jalan untuk capres independen perlu perjuangan lebih berat, mengubah pasal tentang capres di UUD 1945. Perubahan itu hanya bisa lewat MPR. Rakyat mayoritas, termasuk saya, masih berharap ada perubahan dalam perpolitikan kita. Rakyat berharap perubahan dari politisi dan partai politik. Harapan ini tecermin dari voter turnout pada pemilu April yang naik menjadi 75,1 persen, dari 70,1 persen pada pemilu sebelumnya. (TIA)
—————————————————————————
FAISAL BASRI
♦ Nama Lengkap: Faisal Batubara
♦ Lahir: Bandung, 6 November 1959
♦ Profesi: Dosen, Peneliti, Pengamat Ekonomi, Penulis
♦ Pendidikan:
• Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1985)
• Program Master Bidang Ekonomi Pembangunan, Vanderbilt University, Tennessee, AS (1988)
♦ Karier:
• Anggota Tim Perkembangan Perekonomian Dunia pada Asisten II Menko Ekuin (1985-1987)
• Sekretaris Program Pusat Antar-universitas Bidang Ekonomi UI (1991)
• Koordinator Bidang Ekonomi, Panitia Kerja Sama Kebahasaan Brunei-Indonesia-Malaysia (Mabbim) (1993-1997)
• Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat (LPEM) FEUI (1993-1995)
• Ketua Jurusan Ekonomi dan Studi Pembangunan FEUI (1995)
• Expert dan Pendiri Institute for Development of Economics and Finance (Indef) (1995)
• Tenaga Ahli Pusat Penelitian dan Pengembangan Teknologi Mineral, Ditjen Pertambangan Umum, Departemen Pertambangan dan Energi (1995-1999)
• Research Associate dan Koordinator Penelitian Bidang Ekonomi, kerja sama penelitian Pusat Studi Jepang Universitas Indonesia- University of Tokyo (1997-1998)
• Redaktur Ahli Koran Mingguan “Metro” (1999-2000)
• Ketua STIE Perbanas (2000-2003)
• Anggota Tim Asistensi Ekuin Presiden RI (2000)
• Ketua Editor Jurnal Kebijakan Ekonomi (JKE) diterbitkan Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik FE UI (2005)
♦ Keluarga:
• Istri: Syafitrie
• Anak:
1. Anwar Ibrahim Basri
2. Siti Nabila Azuraa Basri
3. Muhammad Attar Basri
Sumber: Litbang ”Kompas”/DEW, dari pemberitaan media
Setelah mencermati perjalanan panjang perekonomian Indonesia, muncul perasaan gamang. Perekonomian Indonesia kerap terantuk, bahkan terhempas. Penyebabnya lebih banyak dari dalam diri kita sendiri (internal). Faktor eksternal tentu saja juga beberapa kali jadi pemicu, namun tak seberapa dibandingkan dengan faktor internal.
Saya semakin yakin penyebabnya adalah faktor institusi sebagaimana diutarakan Acemoglu dan Robinson dalam bukunya “Why Nations Fail.” Indonesia masih berkutat dengan jeratan extractive economic institutions dan extractive political institutions. Dalam keadaan demikian, kekuatan ekonomi dan politik terkonsentrasi di tangan segelintir orang, yang leluasa tanpa kendala berarti “merampok” kekayaan nasional lewat lisensi maupun merebutnya dari pihak lain. Untuk meredamnya, tidak ada pilihan lain kecuali mewujudkan inclusive economic institutions dan inclusive political institutions, yang memungkinkan partisipasi dan akses luas masyarakat atas sumber daya produktif, fasilitas pendidikan dan kesehatan.
Persoalan institusi inilah yang ditengarai membuat trend pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami pelemahan sebagaimana tampak pada garis hitam melengkung pada peraga di atas. Perekonomian kelihatan kehilangan tenaga untuk mengakselerasi.
Sebetulnya Indonesia memulai pembangunan praktis hampir bersamaan dengan negara-negara tetangga pada tingkat kesejahteraan yang hampir sama pula. Sayangnya, sebagaimana tampak pada peraga di bawah, Indonesia semakin tertinggal.
Tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Indonesia sempat bertahun-tahun di atas China. Namun, pada tahun 1998, China menyusul Indonesia dan hingga sekarang berlari kian cepat meninggalkan Indonesia. Belakangan, tahun 2007, giliran Timor-Leste menyusul Indonesia.
Sejak tahun 2011 pertumbuhan ekonomi kembali melemah hingga sekarang. Penurunan paling tajam terjadi pada triwulan I-2014 yang hanya 5,2 persen dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 5,7 persen. Sudah bisa dipastikan target RPJM tidak akan tercapai.
Lebih memprihatinkan lagi, kecenderungan pelemahan pertumbuhan diiringi oleh ketimpangan yang semakin memburuk, terutama sejak 2005. Indeks Gini telah mencapai 0,413, melewati 0,4 yang merupakan batas kategori ketimpangan menengah, tidak lagi ketimpangan rendah.
Perlu diketahui, perhitungan indeks gini untuk Indonesia berdasarkan pengeluaran, bukan pendapatan. Jika berdasarkan pendapatan, hampir bisa dipastikan Indeks Gini Indonesia lebih buruk lagi, boleh jadi telah masuk kategori ketimpangan tinggi.
Perolehan kelompok top-20 (penduduk 20 persen terkaya) naik dari 40,2 persen pada tahun 1963 menjadi 45,3 persen tahun 1978. Peningkatan paling tajam terjadi dari 41,2 persen tahun 2009 menjadi 49 persen pada tahun 2013.
Tak kurang dari seorang Thomas Piketty pun memasukkan Indonesia dalam kajian ketimpangan yang tertera dalam bukunya yang fenomenal berjudul “Capital in the Twenty-First Century.” Di situ tampak ketimpangan di Indonesia–yang diukur dengan penguasaan kelompok 10 persen terkaya dalam pendapatan total–memburuk dan lebih buruk dari China dan India.
Peraga berikut menunjukkan sekitar empat per lima penduduk Indonesia mengalami peningkatan pendapatan lebih rendah dari rata-rata. Tampak pula, semakin miskin penduduk semakin rendah pertumbuhan pendapatannya–we’re growing apart.
Kita juga mengalami perlambatan dalam memerangi kemiskinan. Garis hitam melengkung yang berbentuk cekung mengindikasikan hal itu. Sekalipun program pengentasan orang miskin semakin banyak dan peningkatan alokasi dananya meningkat berlipat ganda, ternyata hasilnya tidak menggembirakan. Serasa “pisau” yang digunakan semakin tumpul.
Pilar utama kemajuan suatu bangsa adalah sumber daya manusianya. Bagaimana pembangunan bisa mengakselerasi dan menghasilkan distribusi pendapatan yang lebih merata kalau kinerja pendidikan kita tertatih-tatih. Skor pendidikan Indonesia berada di urutan kedua terbawah.
Kian memprihatinkan karena penguasaan matematika dan kemampuan membaca murid sekolah menengah Indonesia mengalami kemunduran (deceleration)
Penguasaan materi science pun mengalami kemunduran.
Tidak mengherankan jika Indonesia sangat sedikit menghasilkan temuan sebagaimana terlihat dari jumlah patent application. Sekedar data pun banyak yang bolong. Data aplikasi paten untuk tahun 2007 dan 2008 tak tersedia, sedangkan untuk tahun 2012 belum ada. Berdasarkan data terakhir tahun 2011, aplikasi paten dari Indonesia hanya 541 atau 0,13 persen dari aplikasi paten yang diajukan China pada tahun yang sama.
Ditambah dengan kondisi infrastruktur yang buruk dan birokrasi yang berbelit-belit, daya saing Indonesia semakin terpuruk. Hal ini tercermin dari kenyataan bahwa transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor barang) sudah mengalami defisit sejak tahun 2012, pertama kali sejak zaman Kerajaan Sriwijaya. Defisit perdagangan luar negeri berlanjut hingga sekarang.
Tengoklah perkembangan belakangan ini. Data bulanan menunjukkan lebih kerap defisit ketimbang surplus. Bahkan, tak jarang transaksi perdagangan nonmigas pun mengalami defisit.
Defisit perdagangan menerjang hamper semua kelompok barang. Defisit produk manufaktur terjadi sejak 2008, sedangkan defisit produk pangan praktis terjadi sejak 2007.
Defisit manufaktur sejalan dengan penurunan pangsa sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB). Sejak di titik puncak tahun 2001 (29 persen), peranan industry manufaktur hampIr selalu menurun dan merosot terus menerus tanpa jeda sejak 2008 hingga sekarang (23,6 persen).
Rakyat Indonesia masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Sebagian besar pekerja berstatus pekerja informal, 27 persen di pertanian dan 27 persen lagi di non-pertanian. Mereka tanpa jaminan sosial. Mash ada lagi 38 persen pekerja formal tetapi tidak memiliki kontrak kerja. Tentu saja kelompok ini tidak menikmati hak-hak normative pekerja sebagaimana dinikmati pekerja formal dengan kontrak yang jumlahnya hanya 8 persen.
Semakin rentan nasib pekerja karena Indonesia tidak memiliki sistem jaminan sosial dengan lima pilar. Sejauh ini hanya 1 pilar yang sudah hadir, yakni BPJS-Kesehatan.
Perlindungan sosial (social protection) juga sangat buruk. Kita berada di urutan ke-27 dari 35 Negara di Asia. Bandingkan dengan Timor-Leste yang berada jauh di atas Indonesia, di urutan ke-11.
Belanja Negara untuk perlindungan sosial sangat rendah, juga di urutan ke-27. Jauh lebih besar alokasi APBN untuk subsidi BBM yang salah arah itu.
Tak mengherankan jika indeks kemajuan sosial kita juga relatif rendah dibandingkan negara tetangga.
Kita tidak boleh membiarkan perlambatan kemajuan negeri ini terus berlangsung. Kita harus memanfaatkan momentum bomus demografi. Jika lengah, generasi mendatang bakal menanggung beban berat.
Kalau cuma tumbuh 6 persen rata-rata setahun, pendapatan per kapita masih akan di bawah 10,000 dollar AS pada tahun 2030, tatkala era bonus demografi berakhir dan kita memasuki tahapan aging population.
Momentum perubahan sedang di depan mata. Kesempatan mengubah nasib bangsa terbuka lebar.
Jokowi menawarkan perubahan hakiki, baik cara pandang, pendekatan, maupun perangkatnya. Dalam sejumlah hal, yang ditawarkan Jokowi amat berbeda, bahkan bertolak belakang dengan yang ditawarkan calon nomor urut 1.
Jokowi ingin mengembalikan jati diri bangsa sebagai negara maritim. Ia memulainya dengan gagasan tol laut, yaitu kapal-kapal yang berlayar menyusuri Indonesia dari Barat sampai ke Timur dan sebaliknya. Agar kapal besar dapat merapat di berbagai daerah, Jokowi berkomitmen untuk memodernisasikan pelabuhan, antara lain dengan mengeruknya agar menjadi deep sea ports.
Dengan mengintegrasikan perekonomian domestik, disparitas harga antardaerah dapat ditekan. Kesejahteraan petani produsen meningkat karena hasil produksinya bisa dibawa sejauh mungkin dengan ongkos angkut yang murah. Sebaliknya, konsumen dapat membeli dengan harga yang lebih murah pula, karena terjadi konvergensi harga.
Gagasan Jokowi kontras dengan rencana Prabowo-Hatta yang akan membangun jalan bebas hambatan di atas laut. Tuhan mengaruniai negeri ini dengan laut yang luas, jalan bebas hambatan, tak perlu diaspal, tiang pancang, dan pembebasan lahan.
Dalam kaitannya dengan program pertanian juga amat kontras. Prabowo-Hatta mengandalkan konsep MP3EI yang sarat mengandung sesat pikir. Uraian lebih lengkap tentang ini bisa dilihat di: Sesat Pikir KEK dan MP3EI http://wp.me/p1CsPE-DW, (1) Puncak Sesat Pikir: Jembatan Selat Sunda http://wp.me/p1CsPE-9A; (2) Sesat Pikir MP3EI: Peran Negara http://wp.me/p1CsPE-4U; (3) Sesat Pikir MP3EI: Motor Pembangunan http://wp.me/p1CsPE-3P; (4) Sesat Pikir MP3EI: Apa Lagi yang Hendak Diliberalisasikan? http://wp.me/p1CsPE-2L; dan (5) Sesat Pikir Proyek Jalan Tol Lintas-Sumatera http://wp.me/p1CsPE-I.basi.
Juga kehilangan fokus. Prabowo-Hatta berambisi membangun pabrik pupuk urea dan NPK baru milik petani berkapasitas 4 juta ton. Bukankah badan usaha milik negara (BUMN) sudah berhasil menjalankan tugasnya membangun pabrik pupuk untuk memenuhi kebutuhan petani? Bukankah pabrik-pabrik pupuk itu milik kita bersama, milik bangsa Indonesia? Tugas pemerintah adalah memastikan pupuk tersedia dalam jumlah yang cukup, tepat waktu, dan dengan harga terjangkau.
Kiranya sekelumit gambaran di atas lebih dari cukup bagi saya untuk menentukan pilihan. Negeri ini butuh pemikiran dan pendekatan baru, gagasan segar. Bukan tawaran basi, karena yang menawarkan telah terbukti tak berbuat banyak kala memiliki kewenangan untuk membenahinya.
Teramat banyak kelompok kepentingan yang bercokol di sana, yang sudah terbukti menggerogoti kekayaan nasional. Kita harus memutus mata rantai kelompok-kelompok kepentingan itu agar jalan ke hadapan semakin mulus.
Jokowi adalah harapan saya, harapan kita semua. Menjadikan Indonesia bermartabat dan maju, masyarakatnya yang inklusif, tidak mengandung benih-benih otoritarianisme yang kental. Tidak direcoki oleh masa lalu yang kelam, agar sepenuh tenaga dicurahkan menghadapi tantangan berat ke depan.
Kamis, 3 Juli 2014, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajahmada menyelenggarakan seminar bertajuk “Politik Negara Maritim: Memperkuat Indonesia dalam Konstelasi Global.” Saya diminta menyajikan topik “Ekonomi Politik Pengelolaan Sumber Daya Alam Maritim.” Berikut adalah powerpoint yang saya siapkan untuk acara itu.
