Ekonomi Politik Faisal Basri – Episode 4
Menurut Faisal Basri, skandal Jiwasraya ada kaitan erat dengan kinerja dan tanggung jawab OJK. Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. –Redaktur Cokro TV.
Silakan unduh di sini: https://www.youtube.com/watch?v=VxxrOFWfTNU
Versi tulisan sudah tayangkan minggu lalu di blog ini, bisa dilihat di sini: https://faisalbasri.com/2020/01/24/skandal-jiwasraya-dan-asabri-negara-abai-melindungi-rakyat/
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menandatangani Undang-undang No. 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian pada 17 Oktober 2014, tiga hari sebelum masa jabatan keduanya berakhir. Dengan penandatanganan itu maka sah dan berlakulah Undang-undang No. 40/2014.
Undang-undang yang sangat penting ini mengamanatkan pembentukan program penjaminan polis sebagaimana tercantum dalam Bab XI, Pasal 53, Ayat (1) yang berbunyi: “Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Asuransi Syariah wajib menjadi peserta program penjaminan polis.”
Ada pun penyelenggaran program penjaminan polis harus berdasarkan undang-undang, sebagaiman tercantum dalam Ayat (2): “Penyelenggaraan program penjaminan polis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan undang-undang.”
Seharusnya undang-undang penjaminan polis sudah hadir, karena Undang-undang No. 40/2014 Pasal 4 menyatakan: “Undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan.”
Nasabah bank sudah terlindungi jika bank tempat mereka menempatkan dananya ditutup atau bangkrut, karena sudah ada Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).
Para investor di pasar modal memperoleh kepastian jika melakukan transaksi saham. Jika membeli saham, mereka dapat jaminan memperoleh kepemilikan atas saham itu. Sebaliknya, jika investor menjual sahamnya, mereka memperoleh jaminan akan menerima uang hasil penjualan itu. Skema penjaminan ini dimungkinkan dengan kehadiran PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) yang berdiri pada 5 Agustus 1996 dan diresmikan sebagai badan hukum sejak 24 September 1996 melalui pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Seandainya pemerintah tidak abai, para nasabah Jiwasraya pun sudah barang tentu masih menyisakan asa tinggi bahwa preminya akan dibayar dan investasinya akan kembali. Kini, mereka gundah gulana, tak ada kepastian bakal mendapatkan haknya.
OJK Tak Boleh Lepas Tangan
Kasus Jiwasraya dan Asabri sudah lama muncul. OJK (Otoritas Jasa Keuangan) adalah lembaga yang diatur undang-undang untuk memberikan izin operasi perusahaan asuransi. Mereka pula yang mengeluarkan izin berbagai produk asuransi. OJK juga yang diberikan tugas mengawasi perusahaan asuransi. OJK membuat aturan. Jika terjadi pelanggaran, OJK-lah yang menyidik, menuntut, dan mengenakan sanksi.
Setiap perusahaan asuransi wajib menyerahkan laporan berkala setidaknya empat kali setahun. Beberapa perusahaan asuransi mengatakan hampir setiap bulan mereka menyerahkan laporan.
Sudah sepatutnya OJK bertanggung jawab atas kejadian yang menimpa Jiwasraya dan Asabri. Bukan kali ini saja kejadian tragis menimpa perusahaan asuransi.
Persoalan likuiditas Asabri masih tertolong karena masih terus memperoleh dana iuran dari peserta. Kasus Jiwasraya semakin membesar karena praktis premi jatuh tempo terus bertambah sedangkan dana dari premi baru praktis terhenti karena masyarakat jera berinvestasi di produk-produk investasi Jiwasraya. Semakin lama ditangani, semakin membesar persoalan yang membelit Jiwasraya.
Wajar jika banyak kalangan mulai mempertanyakan keberadaan OJK. Bukan saja kewenangannya terhadap perusahaan asuransi, melainkan juga terhadap perbankan, lembaga keuangan bukan bank, pasar modal, dan fintek. Siapa yang mengawasi OJK? Kepada siapa OJK melapor? Penguatan institusi sangat mendesak, bahkan bisa dikatakan darurat. Ini persoalan genting karena menyangkut organ perekonomian yang vital, karena lembaga keuangan merupakan jantung perekonomian. Jika terjadi serangan jantung, seluruh organ tubuh perekonomian bakal terdampak.
Kementerian Keuangan pun harus menjelaskan mengapa sampai sekarang belum kunjung merealisasikan amanat Undang-undang No. 40/2014 yang seharusnya sudah hadir pada Oktober 2017. Bukankah Kementerian Keuangan sudah diingatkan oleh berbagai pihak tentang amanat undang-undang itu?
Tidak perlu menunggu kehadiran Omnibus Law untuk menyelesaikan masalah yang mendera Jiwasraya dan Asabri.
Asuransi merupakan sektor vital dalam perekonomian. Ini yang menyebabkan permasalahan skandal gorengan seperti Jiwasraya dan Asabri harus segera dituntaskan. Simak penjelasan lengkap Faisal Basri di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV. Ini adalah Episode 2.
Seutuhnya bisa diunduh di sini:
Begitu banyak pencapaian bermakna yang telah dirasakan rakyat selama lima tahun pemerintahan Jokowi-JK. Lihat juga Berhasilkah Pemerintah Jokowi?.
Di samping pencapaian itu, memang ada beberapa perkembangan yang belum sesuai harapan. Salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi yang anteng di sekitar 5 persen selama 2015-2019, jauh dari target 7 persen sebagaimana dicanangkan selama kampanye pilpres 2014 dan tercantum dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) 2015-2019.
Momentum akselerasi pertumbuhan tampaknya belum kunjung menghampiri. Bahkan dalam satu setengah tahun terakhir kembali cenderung melemah.
Padahal, kurang usaha keras apa lagi. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Presiden telah menjelajah seantero negeri hingga ke pelosok dan daerah terdepan (perbatasan) yang sebelumnya terabaikan. Sovereign rating Indonesia telah menembus investment grade. Semua agensi pemeringkat dunia telah menyematkan status Indonesia satu notch di atas batas investment grade.
Kemudahan berbisnis membaik luar biasa. Tadinya peringkat ease of doing business (EODB) Indonesia di posisi ke-114 (2014). Tak tanggung-tanggung, pada tahun 2018 Indonesia meloncat ke peringkat ke-72. Dua tahun terakhir memang turun, tetapi hanya satu peringkat.
Semua unsur dari indikator tata kelola atau penadbiran (governace) menunjukkan perbaikan dalam lima tahun terakhir. Peran pemerintah semakin efektif. Sampai tahun 2015, indiktor government effectiveness selalu di zona negatif, yang dapat diinterpretasikan bahwa “kehadiran pemerintah lebih banyak mengganggu ketimbang membantu”. Tiga tahun terakhir sudah masuk zona positif, bahkan pada 2018 menunjukkan perbaikan pesat menjadi 0,18.
Perbaikan signifikan terjadi pula pada indikator regulatory quality sekalipun masih di zona negatif. Dalam pengendalian korupsi pun terjadi kemajuan yang konsisten. Indikator ini yang masih negatif menandakan bahwa korupsi masih menjadi virus berbahaya dan oleh karena itu pemberantasan korupsi harus semakin gencar dan KPK harus diperkuat.
Salah Diagnosis?
Presiden kerap mengeluhkan investasi sebagai biang keladi dari pertumbuhan yang tak beringsut dari 5 persen. Presiden memandang investasi jeblok. Masih menurut Presiden, kebijakan selama ini belum ada yang “nendang”. Presiden juga mengeluhkan tak ada satu pun perusahaan yang merelokasikan pabriknya dari China ke Indonesia sebagai imbas dari perang dagang Amerika Serikat dengan China.
Kenyataan bicara lain. Kinerja investasi Indonesia tidak “buruk-buruk amat”. Pertumbuhan investasi yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto dalam lima tahun terakhir masih di atas pertumbuhan PDB.
Jika dibandingkan dengan beberapa negara, pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi ketimbang Malaysia, Afrika Selatan, dan Brazil. Dua negara terakhir tergabung dalam kelompok BRICS (Brazil, Russian Federation, India, China, dan South Africa). Dibandingkan dengan China sekalipun, pertumbuhan investasi Indonesia lebih tinggi.
Pangsa investasi dalam produk domestik bruto (PDB) sudah tergolong sangat tinggi. Di era Jokowi-JK justru mencapai aras tertinggi sepanjang sejarah dan konsisten tinggi serta lebih tinggi dari negara berpendapatan menengah-rendah dan negara berpendapatan menengah-tinggi sekalipun.
Di ASEAN, sumbangan investasi dalam PDB tak ada yang mengalahkan Indonesia, Singapura dan Vietnam sekalipun. Memang Indonesia kalah dengan China, namun China sudah mengalami kecenderungan menurun. Mereka kelebihan investasi sehingga harus repor-repot menciptakan proyek-proyek besar di luar negeri lewat “One Belt, One Road” initiative.
Jika omnibus law bertujuan untuk menggenjot investasi agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi, boleh jadi jauh api dari panggang. Jika investasi asing yang hendak disasar, justru belakangan ini investor asing banyak yang “diusir”. Malahan pemerintah mendorong pelaku dalam negeri untuk mengambil alih investasi asing: saham Freeport diambil alih BUMN (PT Inalum), Blok Mahakam dan Blok Rokan diambil alih PT Pertamina, Holcim juga diambil alih oleh BUMN (PT Semen Indonesia).
Begitu pun, asing masih saja cukup antusias berinvestasi di Indonesia. Di Asia, Indonesia paling diminati setelah China dan India.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia masuk dalam top-20 penerima investasi langsung asing (foreign direct investment). Bahkan, peringkat Indonesia naik dari posisi ke-18 (2017) menjadi ke-16 (2018). Pada 2018, posisi Indonesia dua peringkat di atas Vietnam.
Investasi dari China mengalir cukup deras, sedemikian kasat mata. Data terbaru menunjukkan posisi Indonesia naik tajam dalam China Going Global Investment Index.
Walaupun daya tarik Indonesia di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri mengalami penurunan, namun peringkat Indonesia masih berada di jajaran lima besar —jauh untuk dikatakan buruk.
Sejak Indonesia merdeka, investasi langsung asing tidak pernah menjadi andalan.
Karena memang Indonesia cenderung menutup diri dengan membangun tembok tinggi, penuh kawat berduri. Jadi, solusinya bukan dengan omnibus law.
Rendahnya investasi asing itulah yang mebuat Indonesia tidak menjadi bagian menarik dari global supply chains dan membuat perekonomian Indonesia relatif semakin tertutup.
Investasi di sektor migas cenderung merosot sehingga produksi turun terus, mengakibatkan impor minyak membengkak. Biang keladinya adalah karena pemerintahlah yang menghambat.
Meningkatkan Kualitas Investasi
Tantangan terbesar Indonesia adalah bagaimana meningkatkan kualitas investasi. Selama ini kebanyakan investasi dalam bentuk bangunan. Investasi dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen.
Bagaimana hendak meningkatkan ekspor kalau investasi mesin dan peralatan relatif rendah. Bandingkan dengan negara emerging market lain yang investasi mesin dan peralatannya jauh lebih tinggi.
Investasi akan seret jika pemanfaatan kapasitas produksi masih rendah. Ketika pemanfaatan kapasitas terpasang di atas 90 persen, tak usah didorong-dorong pun investasi akan dilakukan oleh dunia usaha.
Investasi masih terbuka lebar jika pemerintah melakukan konsolidasi perbankan. Pertumbuhan kredit perbankan bisa dipulihkan dari kecenderungan yang terus menurun, setidaknya menembus dua digit.
Perbankan dan lembaga keuangan lainnya berfungsi sebagai jantung bagi perekonomian. Bagaimana perekonomian hendak berlari lebih cepat jika detak jantung lemah.
Bahkan masih jauh dari pulih dibandingkan dengan kondisi sebelum krisis.
Enyahkan penyumbatan pembuluh darah di jantung. Jangan lagi terjadi dana puluhan triliun rupiah yang dihimpun dari darah dan keringat rakyat diinvestasikan di perusahaan-perusahaan yang tidak punya reputasi baik, yang digelayuti oleh para elit penguasa seperti terjadi pada kasus Jiwasraya dan Asabri. Benahi pula regulatornya, terutama OJK, yang kebobolan berulang kali.
Jangan sampai yang dicari nun jauh di sana tak tergapai, yang dalam genggaman terbang.
[Diperbarui pada 19 Januari 2020, pk. 21:30.]
Perekonomian Indonesia seakan-akan kekurangan tenaga untuk melaju lebih kencang. Selama lima tahun terakhir pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) tidak beringsut dari sekitar lima persen.
Seorang pelari tidak dapat memaksakan diri melesat cepat apabila jantungnya bermasalah. Jika memaksakan diri, boleh jadi sang atlet mudah terengah-engah, bahkan baru separuh jalan bisa terkapar.
Demikian pula dengan perekonomian. Sektor keuangan, khususnya perbankan, merupakan jantung bagi perekonomian. Fungsinya mirip dengan jantung dalam tubuh kita. Jantung kita berfungsi menyedot darah dan memompakannya kembali ke sekujur tubuh. Adapun perbankan bertugas menyedot uang dari masyarakat dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito, lalu memompakan kembali dana pihak ketiga itu ke masyarakat—termasuk dunia usaha—dalam bentuk pinjaman atau kredit.
Kerja perbankan (jantung) akan optimal jika ketersediaan uang (darah) yang beredar di dalam sistem peredaran uang (darah) cukup memadai. Semakin tinggi financial inclusion index, kian besar pula volume uang yang diperedarkan di dalam sistem. Jika sebaliknya, perekonomian mengalami masalah seperti tubuh yang kekurangan butir darah merah (anemia).
Darah disalurkan oleh pembuluh-pembuluh darah yang bisa dianalogikan dengan kantor bank. Sejak tahun 2016 jumlah kantor bank terus menciut. Pada tahun 2015 ada 32.963 kantor bank, setahun kemudian turun menjadi 32.730, lantas turun lagi menjadi 32.285, dan pada November 2018 merosot lebih dalam menjadi 31.555. Penurunan jumlah kantor bank tidak lantas mengurangi jumlah pembuluh darah, karena kemajuan financial technology(fintech) mampu menciptakan pembuluh-pembuluh darah “segar”, menggantikan pembuluh-pembuluh darah yang sudah aus.
Namun, sejauh ini fintech masih belum mampu mendongkrak kemampuan perbankan memompakan darah ke dalam perekonomian berupa kredit. Nisbah kredit terhadap PDB masih saja sangat rendah, tidak sampai 50 persen. Bandingkan dengan China yang mencapai di atas 200 persen dan empat negara ASEAN (Thailand, Malaysia, Vietnam, dan Singapura) dengan nisbah di atas 100 persen. Nisbah kredit terhadap PDB Indonesia juga lebih rendah dari Kamboja dan Filipina. Dibandingkan dengan mayoritas negara BRICS (Brazil, Rusia, India, China, South Africa) pun Indonesia kalah, juga dengan Bangladesh dan Pakistan.
Hingga kini fungsi jantung (perbankan) belum sepenuhnya pulih dari serangan jantung (krisis perbankan dan ekonomi tahun 1998). Setelah mencapai aras tertinggi pada 1999, yaitu sebesar 62,1 persen, nisbah kredit terhadap PDB mengalami penurunan hingga tahun 2010 yang mencapai aras terendah sebesar 24,2 persen. Setelah itu berangsur naik sampai aras 47 persen pada 2017.
Untuk mengoptimalkan fungsi perbankan, tidak ada pilihan kecuali melakukan konsolidasi perbankan. Jumlah bank tak kunjung susut secara berarti, sampai sekarang berjumlah 115. Memang sudah berkurang dibandingkan tahun 2000 yang berjumlah 151 bank. Di negara-negara tetangga jumlah bank nasional telah berkurang drastis. Singapura memangkas jumlah bank dari 13 menjadi hanya tiga bank saja dalam kurun waktu seperempat abad. Di Malaysia dipangkas dari 35 menjadi 8; sedangkan di Korea Selatan berkurang dari 32 menjadi 18.
Bank Indonesia pernah meluncurkan konsep Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Konsep ini mengelompokkan bank berdasarkan “kasta”. Kasta tertinggi adalah bank internasional dengan modal di atas Rp 50 triliun. Kasta kedua adalah bank nasional dengan modal di atas Rp 10 triliun sampai Rp 50 triliun. Di strata ketiga adalah bank dengan fokus (daerah, korporasi, ritel, dan lainnya) yang bermodalkan di atas Rp 100 juta hingga Rp 10 triliun. Sedangkan di kasta terbawah adalah BPR dan bank dengan kegiatan usaha terbatas dengan modal di bawah Rp 100 juta. Konsep ini tampaknya tidak lagi menjadi pijakan. Pengelompokan bank tidak lagi berdasarkan API melainkan diubah dengan sebutan Buku I sampai Buku IV. Pengelompokan bank berdasarkan API tidak memiliki pijakan yang kuat. Bank yang memilih spesialisasi justru “dihukum” dengan menempatkannya di kasta rendahan.
Dengan kondisi perbankan yang tak kunjung terkonsolidasi, tak heran jika bank terbesar berdasarkan aset di Indonesia hanya menduduki urutan ke-11 di ASEAN. Posisi tiga besar diborong oleh Singapura, keempat sampai keenam diisi seluruhnya oleh Malaysia, dan ketujuh sampai kesepuluh oleh Thailand.
Seandainya Bank Mandiri digabung dengan Bank BNI lewat proses merger/akuisisi, maka serta merta peringkat bank gabungan itu melonjak ke urutan ketujuh, melewati bank-bank Thailand. Jika berdasarkan equity, penggabungan Bank Mandiri dan Bank BNI akan menempatkan bank gabungan ini di posisi kelima di ASEAN.
Jika Bank Mandiri mengambil alih Bank BTN, terbuka lebar potensi penurunan suku bunga KPR, sehingga penetrasi KPR bisa lebih luas yang membuat akses lebih mudah memiliki tempat tinggal. Keunggulan penggabungan ini adalah karena Bank Mandiri memiliki dana murah yang sangat besar dibandingkan dengan Bank BTN. Agak ironis bagi Bank BTN yang berfokus pada kredit perumahan tetapi nilai KPR-nya lebih rendah dari Bank BCA. Dengan pengambilalihan Bank BTN oleh Bank Mandiri, boleh jadi pemerintah tidak perlu lagi memberikan subsidi suku bunga KPR.
Kementerian BUMN tampaknya lebih memilih konsep holding dengan mempertahankan keberadaan empat bank pelat merah. Yang sulit dipahami pula, induk holding bukan salah satu bank BUMN atau bank yang terbesar, melainkan PT Danareksa (persero) dengan alasan perusahaan sekuritas ini 100 persen sahamnya dimiliki pemerintah. Penunjukan induk holding BUMN di sektor-sektor lain yang sudah terwujud juga berdasarkan kriteria yang sama.
Konsolidasi perbankan Indonesia semakin mendesak di tengah kehadiran fintech berbasis digital.
Dengan produk domestik bruto telah menembus satu triliun dollar AS dan terbesar ke-16 di dunia, potensi perbankan Indonesia tak tertandingi oleh negara ASEAN mana pun. Berdasarkan PDB-PPP (purchasing power parity), posisi Indonesia sekarang di urutan kedelapan dan diperkirakan melonjak ke posisi lima besar pada tahun 2030.
Tingkat penetrasi pengguna internet berbasis smart phone dalam lima tahun ke depan diperkirakan bakal mendekati 50 persen, naik dari 33 persen tahun ini. Penggunaan teknologi informasi untuk berbisnis (menggunakan website sendiri dan berkomunikasi lewat internet dengan rekan bisnis/supplier) memang masih rendah dan terendah dibandingkan dengan China, India, Filipina, Thailand, dan bahkan Bangladesh. Kondisi ini justru melupakan peluang besar jika segera ditumbuhkembangkan.
Peluang yang terbuka lebar pula adalah kenyataan bahwa mayoritas (85 persen) transaksi masih menggunakan pembayaran tunai. Padahal di Malaysia hanya 42 persen dan Singapura 39 persen.
Berdasarkan data portal statistik “Statista” transaksi dengan pembayaran digital pada tahun 2018 mencapai 22,4 miliar dollar AS. Dalam empat tahun ke depan akan tumbuh sebesar 13,5 persen rata-rata setahun sehingga menjadi 37,2 miliar dollar AS pada tahun 2022.
Dari sisi jumlah pelaku usaha, potensi sangat besar berasal dari perusahaan skala mikro, kecil, dan menengah. Dengan membatasi hanya pada industri manufaktur saja, terdapat sekitar 3,5 juta unit usaha.
Dengan fintech dan merangkul usaha mikro, kecil, dan menengah, niscaya dunia perbankan Indonesia berpeluang maju pesat. Pangsanya dalam PDB yang dewasa ini hanya sekitar 2,5 persen bisa meningkat dua kali lipat dalam jangka menengah. Dengan lebih menatap UKM dan ditopang perbankan yang kokoh dan terkonsolidasi, niscaya pertumbuhan ekonomi Indonesia akan mengakselerasi ke aras sekitar 7 persen, sehingga terhindar dari middle income trap dan ketika merayakan seabad proklamasi kemerdekaan, Indonesia telah menjadi negara maju yang rakyatnya sejahtera berkeadilan.
***
Harga minyak jenis Brent yang dimonitor sore ini telah mencapai 84,54 dollar AS per barrel, sedangkan harga minyak jenis WTI juga naik menjadi 75,33 dollar AS per barrel. Para analis pasar minyak memperkirakan kenaikan harga minyak akan berlanjut sebagai akibat sanksi ekonomi baru AS atas Iran yang akan menghukum pihak yang membeli minyak Iran mulai bulan depan.
Harga minyak referensi OPEC (OPEC basket price) telah menembus 80 dollar AS per barrel pada hari pertama Oktober kemarin.
Kenaikan harga minyak mentah mengakibatkan ancaman langsung bagi Indonesia yang mengimpor minyak mentah dan BBM sekitar 775 ribu barrel sehari. Karena permintaan terhadap BBM diperkirakan tidak menurun mengingat tidak terjadi pennyesuaian harga BBM yang diatur pemerintah, maka defisit perdagangan akan meningkat sehingga turut menekan nilai tukar rupiah.
Hari ini harga spot pada penutupan pasar sudah menembus Rp 15.000 per dollar AS. Kurs JISDOR hari ini mencapai aras terlemah tahun ini dan setelah krisis 1998.
Di pasar saham, investor asing melakukan aksi jual bersih. Indeks hari ini ditutup melemah 1,16 persen.
Bank sentral AS (The Fed) akan menggelar pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 25-26 September mendatang. Karena sampai pertemuan FOMC nanti tidak akan ada data ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi baru, maka acuan yang dipakai adalah data terbaru yang tersedia sekarang.
Pada Jumat lalu (7/9), Kementerian Tenaga Kerja AS merilis data terbaru. Total nonfarm payroll employment 201 ribu pada bulan Agustus, lebih tinggi dari perkiraan di tengah peningkatan intensitas perang dagang AS-China. Sementara itu tingkat pengangguran pada bulan Agustus tetap bertahan 3,9 persen, terendah dalam 18 tahin terakhir.
Semakin ketatnya pasar kerja membuat upah per jam naik 2,9 persen pada bulan Agustus dibandingkan bulan yang sama tahun lalu Peninngkatan itu merupakan yang tertinggi sejak awal krisis finansial global tabun 2009. Memang daya beli pekerja tidak otomatis meningkat karena laju inflasi pun merangkak naik menjadi 2,9 persen pada Juli 2018, tertinggi sejak Februari 2012.
Laju pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II-2018 baru dikoreksi dari 4,1 persen menjadi 4,2 persen, tertinggi sejak triwulan III-2014.
Berita baik sahut menyahut di tengah gelombang kritik terhadap Presiden Donald Trump.
Bertolak dari perkembangan yang menggembirakan di atas, kiranya hampir tidak ada alasan lagi bagi The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuan setidaknya sebesar 25 basis poin. Masih ada satu pertemuan FOMC lagi sampai akhir tahun, yaitu pada 18-19 Desember. Pada pertemuan akhir tahun itu The Fed juga besar kemungkinan menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.
Indonesia harus siap menyambut tekanan baru. Tiada kata lain untuk meredam tekanan eksternal kecuali memperkokoh fundamen perekonomian. Harus diakui fundamen kita belum cukup kuat. Bertindak cerdas wajib, tidak cukup dengan memperbanyak doa dan mengandalkan “tangan” Tuhan
Benar adanya bahwa utang pemerintah Indonesia relatif kecil, bahkan relatif sangat kecil, dibandingkan dengan utang pemerintah kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Juga masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.
Negara pengutang paling besar adalah Jepang. Nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang mencapai 253 persen dan Amerika Serikat 105,4 persen. Yunani yang dililit utang sehingga terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Sentral Europa, nisbah utangnya 178,6 persen.
Tetangga dekat Singapura yang sangat makmur sekalipun, yang perekonomiannya penuh gemerlap dan PDB per kapitanya 15 kali lipat Indonesia, nisbah utangnya di atas 100 persen.
Nisbah utang pemerintah Indonesia hanya 28,7 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara ASEAN dan hanya lebih tinggi dari Brunei Darussalam.
Berutang bukanlah aib. Hampir semua negara berutang, tak peduli negara kaya atau negara miskin, negara besar atau negara kecil, negara komunis atau pun negara liberal. Utang pemerintah merupakan unsur tak terpisahkan dari kerangka kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan fiskal.
Sekalipun suatu negara mengalami surplus anggaran, seperti Jerman, tetap saja negara itu menerbitkan surat utang. Tujuannya antara lain untuk menebus utang lama yang suku bunganya lebih tinggi (reprofiling), sehingga beban utang berkurang.
Jadi, perihal utang ini, persoalannya bukan berutang atau tidak berutang atau menghapuskan utang, melainkan bagaimana mengelola utang sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan ekonomi untuk mencapai salah satu tujuan makroekonomi jangka panjang, yakni pertumbuhan yang berkelanjutan.
Utang bisa juga dipandang sebagai alat untuk menempuh kebijakan antisiklikal. Jika perekonomian sedang lesu, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif lewat stimulus fiskal dengan meningkatkan belanja dan atau menurunkan tarif pajak atau bahkan menghapuskan jenis pajak tertentu seperti yang ditempuh pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.
Kebijakan fiskal yang ekspansif–yang mengakibatkan defisit anggaran itu–dibiayai oleh utang. Sebaliknya, jika perekonomian sedang memanas (over heating), pemerintah meredam belanja dan atau menaikkan pajak, sehingga terjadi suplus anggaran. Apakah karena itu pemerintah tak berutang? Bisa saja Pemerintah tetap menerbitkan surat utang untuk tujuan reprofiling.
Oleh karena itu, tidak perlu berambisi melunasi seluruh utang atau bebas dari utang.
Perkembangan dan Perubahan Struktur Utang Pemerintah
Sekalipun nisbah utang relatif kecil, peningkatan utang pemerintah Indonesia dalam empat tahun terakhir terbilang relatif pesat. Pada tahun 2014 utang Pemerintah sebanyak Rp 2.609 triliun dan per Maret 2018 sudah mencapai Rp 4.136 triliun, yang berarti meningkat sebesar 58,5 persen. Pada kurun waktu yang sama, nisbah utang naik dari 24,7 persen menjadi 29,8 persen.
Walaupun meningkat cukup pesat, dalam jangka panjang nisbah utang pemerintah Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Puncak tertinggi nisbah utang terjadi pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi yang amat parah.
Peningkatan utang yang relatif pesat selama pemerintahan Jokowi-JK antara lain disebabkan oleh kenaikan tajam pengeluaran yang tidak diiringi oleh peningkatan nisbah pajak (tax ratio) sebagaimana dibahas pada tulisan sebelumnya.
Selama masa Orde Baru, seluruh utang pemerintah adalah utang luar negeri, berupa utang bilateral dan utang multilateral. Setelah krisis 1997, pemerintah mulai berutang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi.
Perubahan juga tercermin dari komposisi utang luar negeri. Pada tahun 2010, utang luar negeri pemerintah dalam bentuk surat berharga baru sekitar sepetiga dari keseluruhan utang luar negeri. Sewindu kemudian berbalik menjadi lebih dari dua pertiga.
Kita tidak bisa membandingkan nisbah utang Indonesia yang relatif rendah dengan nisbah utang Jepang yang paling tinggi di dunia ataupun dengan Amerika Serikat yang di atas 100 persen. Jepang memang banyak berutang, tetapi pada waktu bersamaan juga menguasai surat utang yang diterbitkan oleh negara lain. Jadi Jepang selain sebagai debitor juga sebagai kreditor, sedangkan Indonesia praktis sebagai debitor murni.
Walaupun nisah utang Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, beban pembayaran bunga Indonesia lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Bahkan pembayaran bunga utang Indonesia terus meningkat dan sejak 2016 sudah lebih tinggi ketimbang belanja modal.
Kembali, jika dibandingkan dengan Jepang, bunga utang Indonesia relatif lebih tinggi. Selain itu, mayoritas surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh rakyatnya sendiri, sehingga pembayaran bunga yang mengalir ke luar negeri sangat sedikit. Sebaliknya, surat utang Indonesia yang dipegang oleh investor asing tergolong relatif besar, bahkan paling besar ata setidaknya salah satu yang paling besar di dunia. Tak pelak lagi, kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal.
[Diperbarui pada 10 September 2018, terutama penambahan data.]
Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) bertengger di aras Rp 14.711 per dollar AS akhir pekan lalu, nyaris menyamai posisi terendah pasca krisis ekonomi 1998 yang terjadi pada 29 September 2015 sebesar Rp 14.728 per dollar AS.
Sampai 31 Agustus, retara tahunan nilai tukar rupiah berada pada titik terendah sepanjang sejarah, yaitu Rp 13.949 per dollar AS. Pada puncak krisis ekonomi 1998, rerata tahunan hanya Rp 10.014 per dollar AS.
Selama kurun waktu 1998-2011, pergerakan rerata tahunan rupiah di kisaran Rp 7.855 hingga Rp 10.390 per dollar AS dengan pola naik-turun bergantian setiap tahun. Penyebab naik-turun rupiah dengan yang relatif tidak melebar karena sepanjang periode itu Indonesia menikmati suplus akun lancar atau transaksi berjalan (current account).
Mulai 2012, akun lancar berbalik menjadi defisit hingga sekarang. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terjun bebas dari Rp 8.770 pada tahun 2011 menjadi Rp 9.387 (2012), lalu turun menjadi Rp 10.461 (2013), kemudian merosot lagi menjadi Rp 11.879 (2014), dan melorot kian tajam menjadi Rp 13.392 pada 2015. Sempat menguat tipis menjadi Rp 13.307 setahun kemudian, tetapi kembali melemah ke aras Rp 13.384 pada 2017 dan akhirnya meluncur ke titik terendah Rp 13.949 per 31 Agustus 2018 (year to date).
Penyebab fundamental pelemahan rupiah adalah defisit akun lancar. Berapa pun besaran defisit akun lancar, rupiah tertekan. Batas aman defisit tiga persen dari PDB tinggal ilusi. Hanya saja, tekanan sedikit mereda jika arus masuk modal asing (capital inflows) melebihi defisit akun lancar seperti terjadi pada 2014, 2016, dan 2017. Karena arus modal masuk lebih banyak berupa “uang panas” alias investasi portofolio, nasib rupiah sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Sedikit saja terjadi gejolak keuangan global, rupiah langsung lunglai, yang kerap dijadikan kambing hitam oleh para pembuat kebijakan ekonomi.
Ketika cadangan devisa melorot sebanyak 13,7 miliar dollar AS dalam enam bulan terakhir—yang antara lain digunakan untuk menahan kemerosotan rupiah—dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7-day repo rate) sudah dinaikkan empat kali sebesar 125 basis poin dalam rentang waktu tiga bulan, tetapi rupiah terus melemah, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan.
Yang paling kental adalah serangkaian langkah untuk menghambat impor. Pemerintah berencana mengendalikan impor dengan menaikkan pajak penghasilan impor (PPh impor) terhadap 900 jenis barang. Mengingat PPh impor merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan yang bisa mengurangi pembayaran PPh di akhir tahun, maka secara teoretis tidak akan mengurangi impor, melainkan hanya menambah beban arus kas. Sasaran yang hendak dibidik adalah barang konsumsi. Karena impor barang konsumsi relatif sangat kecil, hanya sekitar sembilan persen dari impor total, maka dampak bagi penghematan devisa sangatlah kecil.
Inisiatif lain untuk meredam impor yang meningkat 23 persen selama Januari-Juli 2018—dua kali lipat lebih ketimbang peningkatan ekspor yang hanya 11,4 persen—adalah larangan impor mobil mewah sebagaimana digagas oleh Wakil Presiden. Sudah barang tentu cara ini pun tidak berdampak signifikan karena jumlah impor mobil mewah hanya ratusan unit.
Penerapan kewajiban mencampur 20 persen minyak nabati (biofuel) ke dalam minyak solar (B-20) yang berlaku mulai 1 September 2018 diharapkan menghemat devisa sekitar 2 miliar dollar AS hingga akhir tahun akibat penurunan impor minyak solar. Kita mendukung kebijakan itu karena sangat baik untuk jangka panjang, khususnya bagi ketahanan energi dan lingkungan hidup. Namun, kita tidak bisa berharap banyak dalam jangka pendek bisa membantu penguatan rupiah. Angka penghematan devisa versi pemerintah merupakan hitungan kasar karena tidak memperhitungkan kesempatan memperoleh tambahan devisa yang hilang dari penurunan ekspor minyak sawit. Jadi, dampak bersih dari penerapan kebijakan wajib B-20 pada solar tidaklah setinggi harapan pemerintah.
Kian Tersisih di Kancah Persaingan Global
Salah salah penyebab mendasar dari pertumbuhan yang tak kunjung mengakselerasi adalah karena perekonomian Indonesia semakin tertutup. Degree of openness—yang diukur dari nisbah ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa dalam PDB—terus menerus mengalami penurunan tanpa jeda. Setelah mencapai tingkat tertinggi pada periode 1996-2000 masing-masing 36,6 persen untuk ekspor dan 31,1 persen untuk impor, pada kurun waktu 2011-2015 turun menjadi 23,9 persen dan 23,7 persen, dan akhirnya turun lagi di bawah 20 persen (masing-masing 19,7 persen dan 18,7 persen) pada 2016-2017. Secara keseluruhan, ekspor dan impor, yang tentu saja, juga turun dari 67,8 persen pada 1996-2000 menjadi 38,5 persen pada 2016-2017.
Penurunan degree of openness ditandai pula oleh penurunan surplus (ekspor minus impor). Surplus tertinggi sebesar 10,5 persen dari PDB terjadi pada tahun 2000. Selama 11 tahun kemudian (2001-2011), surplus mengalami naik-turun dengan kecenderungan mengecil, sampai akhirnya mengalami defisit pada pada 2012 sampai 2014. Sempat surplus tipis pada 2015-2017, akhirnya kembali defisit pada semester pertama tahun ini.
Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, jasa selalu mengalami defisit. Kemampuan Indonesia dalam mengekspor kian terbata-bata karena pertumbuhan sektor jasa sejak krisis 1998 jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor barang (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang merupakan tumpuan ekspor Indonesia. Lebih parah lagi, sektor industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar PDB dan andalan ekspor selalu tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Tak pelak, pangsa manufaktur dalam PDB terus menerus menciut dari tingkat tertinggi 29,1 persen pada tahun 2001 menjadi di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen, pada triwulan kedua 2018. Gejala dini deindustrialisasi ini menjadi biang keladi kemerosotan kinerja ekspor.
Saatnya Mengubah Strategi dari Bertahan Menjadi Menyerang
Tak ada satu pun klub sepakbola terkemuka di dunia berjaya karena paling sedikit kebobolan. Mereka juara karena paling banyak membobolkan gawang lawan. Lebih superior lagi jika merupakan perpaduan keduanya seperti Manchester City pada musim lalu.
Strategi bertahan sebagaimana kerap dipraktekkan oleh pelatih Manchester United, Jose Mourinho, terbukti gagal membawa klub yang diasuhnya menjadi juara di kancah liga domestik maupun liga utama Eropa. Selain itu, strategi pragmatis dengan bertahan total yang dijuluki strategi “parkir bus” tidak enak ditonton dan membosankan.
Saatnya Indonesia membidik pasar dunia dengan potensi pasar 7,5 miliar penduduk ketimbang jago kandang yang hanya mengandalkan 265 juta jiwa. Negara-negara yang lebih cepat meningkatkan kesejahteraan penduduknya adalah yang semakin membuka diri: ofensif merambah pasar global seraya membuka lebar pasar domestiknya. Di era saling ketergantungan, mustahil kita menuntut negara lain membuka pasar untuk produk ekspor kita seraya kita menambah barikade untuk mempersulit mitra dagang memasuki pasar kita. Secara teoretis, tak ada satu pun negara yang dirugikan dalam perdagangan internasional sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan dalam segala hal atau keunggulan absolut. Seburuk-buruknya suatu negara, niscaya negara itu memiliki keunggulan komparatif dan oleh karena itu niscaya berpotensi beroleh keuntungan dari perdagangan internasional. Semakin banyak keuntungan jika yang diperdagangkan adalah produk manufaktur lewat perdagangan intraindustri.
Langkah pertama untuk mewujudkan strategi ofensif adalah mengidentifikasi kapasitas terpasang yang belum terpakai dari setiap industri. Industri otomotif memiliki kapasitas terpasang untuk menghasilkan 2 juta unit. Sejauh ini yang sudah termanfaatkan hanya separuhnya. Sementara itu, menurut kalangan pengusaha manufaktur, rerata kapasitas menganggur pada industri kita sekitar 30 persen. Oleh karena itu, peningkatan produksi untuk menggenjot ekspor dapat segera diwujudkan tanpa harus melakukan perluasan pabrik atau penambahan mesin.
Pemerintah sepatutnya bahu membahu dengan dunia usaha dan membujuk para prinsipal untuk memperluas pasar dengan diplomasi dagang lebih agresif. Negara-negara yang tidak cukup memiliki hard currency sekalipun ditawarkan dengan beragam metode countertrade seperticounter purchase, buyback, offset,dan switch trading. Jika kita tidak membutuhkan produk yang ditawarkan mitra dagang, kita bisa tetap mempertukarkannya dengan produk ekspor kita, lalu mencari pasar di negara ketiga. Tugaskan PT PPI (persero)—badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang perdagangan—untuk merealisasikannya. Dengan begitu, PT PPI (persero) akan naik kelas menjadi trading company sesungguhnya yang berkelas dunia, bukan trading company yang lebih banyak menerima penugasan pemerintah lewat tata niaga atau penunjukan langsung.
Kedua, pemerintah duduk bersama dengan pelaku e-commerce,baik yang berbentuk B-to-B (business-to-business), “B-to-B-to-C (business-to-business-to-consumer), maupun C-to-C (consumer-to-consumer). Jangan sebatas mengeluhkan peningkatan impor akibat praktek e-commerce, melainkan kita memanfaatkan media e-commerceuntuk meningkatkan penetrasi ekspor.
Segera rumuskan paket insentif agar pelaku usaha termotovasi untuk mengoptimalkan segala potensi yang sejauh ini berserakan. Himpunlah potensi berserakan itu menjadi kekuatan nasional yang mumpuni. Kita pasti bisa.
Ketiga, daya gunakan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai ujung tombak pemasaran dan intelejen pasar. Suguhkan para tamu dengan produk-produk Indonesia semisal beragam kopi dan teh terbaik dengan cara memasak atau menyeduh yang benar. Tidak selesai dengan decak kagum para tamu. Perwakilan kita di luar negeri harus siap dengan segala kelengkapan informasi bagi yang hendak memesan atau menyebarluaskan keunggulan produk-produk Indonesia. Itu baru langkah kecil. Banyak lagi yang bisa dilakukan.
Strategi ofensif tidak berarti mengabaikan barisan pertahanan. Belakangan ini kita kerap kebobolan karena gol bunuh diri. Beberapa produk impor merajalela karena kebijakan pemerintah sendiri, terutama karpet merah yang digelar oleh Kementerian Perdagangan. Impor ban selama Jnuari-Juli naik lebih dari dua kali lipat karena Kementerian Perdagangan membuat aturan yang tidak lagi mensyaratkan rekomendasi dari kementerian teknis untuk mengimpor ban. Akibatnya ban impor dari China membanjiri pasar domestik yang kualitasnya lebih rendah dari ban produksi dalam negeri. Nestapa serupa dialami juga oleh produk manufaktur lainnya.
Rekomendasi untuk impor garam juga diobral oleh Kementerian Perindustrian. Tak tanggung-tanggung, sudah keluar rekomendasi impor sebesar 3,7 juta ton lengkap dengan senarai perusahaan pengimpor serta besaran kuota masing-masing. Padahal, defisit garam diperkirakan hanya sekitar 2 juta ton, mengingat tahun ini terjadi kemarau panjang sehingga produksi garam lokal berpotensi naik cukup lumayan mendekati 2 juta ton. Ironisnya, produksi petani itu tidak diperhitungkan dalam penentuan besaran impor. Berdasarkan Peraturan Presden No. 7/2018, pengimporan garam tidak lagi membutuhkan rekomendasi kementerian teknis. Kuota impor gula mentah (raw sugar) juga ditambah. Gula mentah diolah menjadi gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Namun, gula rafinasi dengan mudah didapatkan di pasar eceran, padahal sebelumnya pemerintah melarang praktek itu. Belum lagi lonjakan izin impor beras menjadi 2 juta ton tahun ini yang lebih disebabkan karut marut perberasan dan salah urus impor beras sebagaimana ditengarai oleh Badan Pemeriksa Kuangan (BPK).
Presiden perlu segera menertibkan para menterinya yang kerap menyebabkan gol bunuh diri. Tanpa itu, jerih payah menerapkan strategi ofensif bakal memudarkan peluang untuk meraih kemenangan.
*Dimuat di Bisnis Indonesia, Senin, 3 September 2018, halaman 1 dan 3. Tulisan ini merupakan versi naskah yang belum diedit ditambah dengan peraga sebagai basis analisis yang tidak dimuat di versi cetak.
[Data nilai tukar rupiah dimutakhirkan sampai 4 September 2018 yang mencapai titik terendah sejak krisis finansial Asia1998.]
Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor dan impor. Porsi terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Komponen terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto atau invetasi. Ekspor menduduki posisi ketiga, sedangkan impor merupakan pengurang yang porsinya hampir sama dengan ekspor, sehingga secara netto (ekspor minus impor) mendekati nol. Penyumbang terendah adalah belanja atau konsumsi pemerintah.
Dalam tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga (private consumption) tumbuh sekitar 5 persen. Jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dipertahankan di kisaran 5 persen dan komponen lainnya tidak tumbuh, pertumbuhan ekonomi sudah bisa mencapai 2,8 persen. Artinya, sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 56 persen. Sisanya sebesar 44 persen berasal dari tiga komponen lainnya.
Mengingat komponen belanja pemerintah paling kecil dan tidak bisa diharapkan naik tajam karena kendala penerimaan pajak, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tidak berarti.
Nilai ekspor dalam dua bulan terakhir tumbuh cukup tinggi sebesar 19,2 persen. Ini pertanda baik mengingat selama 5 tahun berturut-turut (2012-2016) nilai ekspor terus menerus mengalami penurunan. Namun, impor pun naik cukup tajam, sehingga sumbangan ekspor dan impor bagi pertumbuhan ekonomi bakal relatif sangat rendah.
Jika hendak tumbuh 5 persen atau lebih, mau tak mau harus bertumpu pada investasi. Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen terhadap investasi total sedangkan sektor pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD) hanya menyumbang 10 persen. Jadi, geliat investasi swasta paling menentukan. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pertumbuhan investasi.
Investasi swasta sangat ditopang oleh kredit perbankan. Amat berat pertumbuhan bisa mencapai di atas 5 persen jika pertumbuhan kredit hanya satu digit. Sudah 13 bulan pertumbuhan kredit selalu di bawah 10 persen. Ruang gerak untuk ekspansi kredit terbatas karena loan-to-deposit ratio telah mendekati 90 persen dan kredit macet naik ke aras 3,1 persen pada Januari 2017 dibandingkan 2,9 persen sebulan sebelumnya.
Jika pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang di dalam negeri, perbankan bakal kesulitan mendapatkan tambahan dana masyarakat dalam jumlah yang memadai agar pertumbuhan kredit bisa mencapai dua digit.
Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menggenjot dana pihak ketiga dan penyaluran kredit. Kapasitas perbankan kita masih sangat rendah dalam penetrasi kredit, hanya separuh dari Malaysia dan Vietnam, hanya sepertiga dibandingkan dengan Thailand dan China.
Meskipun nisbah kredit terhadap PDB merangkak naik namun belum kunjung mencapai aras sebelum krisis 1998. Setelah krisis, pertumbuhan ekonomi tak pernah lagi mencapai 7 persen. Pertumbuhan ekonomi rerata 2000-2009 hanya 5,1 persen dan selama 2001-2016 naik menjadi 5,6 persen.
Satu-satunya pendorong agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi mendekati 6 persen adalah suntikan dari penanaman modal asing langsung. Peningkatan PMA langsung tahun 2016 sebesar 4 miliar dollar AS turut membantu peningkatan pertumbuhan PDB dari 4,8 persen tahun 2015 menjadi 5,0 persen tahun 2016.
Semoga pemerintah tidak gegabah mengambil tindakan dalam kasus divestasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, setidaknya untuk sementara. Pengalihan saham dari asing ke pemerintah atau BUMN tidak akan meningkatkan produksi karena sebatas pengalihan kepemilikan. Kalau ada dana “menganggur” yang direncanakan untuk mengambil alih pemilikan perusahaan asing, sebaiknya dana itu dialihkan untuk proyek baru atau proyek perluasan atau ekspansi yang nyata-nyata lebih prospektif ketimbang pengambilalihan saham.
Jangan pula pemerintah “grusa-grusu” atau “ugal-ugalan” dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya memaksa perbankan, khususnya bank-bank BUMN, untuk menyalurkan kredit bagi percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang sebenarnya bisa ditunda satu-dua tahun dan atau menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Tindakan-tindakan itu bakal merusak fondasi perbankan dalam jangka menengah dan jangka panjang sehingga justru kontra-produktif dalam meningkatkan penetrasi kredit perbankan.
