Mau Tumbuh Lebih Tinggi? Jangan “Grusa-grusu”

Pertumbuhan ekonomi berdasarkan pendekatan pengeluaran dipengaruhi oleh konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, serta ekspor dan impor. Porsi terbesar dari produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah konsumsi masyarakat. Komponen terbesar kedua adalah pembentukan modal tetap bruto atau invetasi. Ekspor menduduki posisi ketiga, sedangkan impor merupakan pengurang yang porsinya hampir sama dengan ekspor, sehingga secara netto (ekspor minus impor) mendekati nol. Penyumbang terendah adalah belanja atau konsumsi pemerintah.

Dalam tiga tahun terakhir konsumsi rumah tangga (private consumption) tumbuh sekitar 5 persen. Jika pertumbuhan konsumsi rumah tangga bisa dipertahankan di kisaran 5 persen dan komponen lainnya tidak tumbuh, pertumbuhan ekonomi sudah bisa mencapai 2,8 persen. Artinya, sumbangan konsumsi rumah tangga terhadap pertumbuhan ekonomi mencapai 56 persen. Sisanya sebesar 44 persen berasal dari tiga komponen lainnya.

Mengingat komponen belanja pemerintah paling kecil dan tidak bisa diharapkan naik tajam karena kendala penerimaan pajak, sumbangannya terhadap pertumbuhan ekonomi sangat tidak berarti.

Nilai ekspor dalam dua bulan terakhir tumbuh cukup tinggi sebesar 19,2 persen. Ini pertanda baik mengingat selama 5 tahun berturut-turut (2012-2016) nilai ekspor terus menerus mengalami penurunan. Namun, impor pun naik cukup tajam, sehingga sumbangan ekspor dan impor bagi pertumbuhan ekonomi bakal relatif sangat rendah.

Jika hendak tumbuh 5 persen atau lebih, mau tak mau harus bertumpu pada investasi. Sektor swasta menyumbang sekitar 90 persen terhadap investasi total sedangkan sektor pemerintah (pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD) hanya menyumbang 10 persen. Jadi, geliat investasi swasta paling menentukan. Tak heran jika pertumbuhan ekonomi sangat dipengaruhi oleh fluktuasi pertumbuhan investasi.

Investasi swasta sangat ditopang oleh kredit perbankan. Amat berat pertumbuhan bisa mencapai di atas 5 persen jika pertumbuhan kredit hanya satu digit. Sudah 13 bulan pertumbuhan kredit selalu di bawah 10 persen. Ruang gerak untuk ekspansi kredit terbatas karena loan-to-deposit ratio telah mendekati 90 persen dan kredit macet naik ke aras 3,1 persen pada Januari 2017 dibandingkan 2,9 persen sebulan sebelumnya.

Jika pemerintah semakin agresif menerbitkan surat utang di dalam negeri, perbankan bakal kesulitan mendapatkan tambahan dana masyarakat dalam jumlah yang memadai agar pertumbuhan kredit bisa mencapai dua digit.

Tidak banyak yang bisa dilakukan dalam jangka pendek untuk menggenjot dana pihak ketiga dan penyaluran kredit. Kapasitas perbankan kita masih sangat rendah dalam penetrasi kredit, hanya separuh dari Malaysia dan Vietnam, hanya sepertiga dibandingkan dengan Thailand dan China.

Meskipun nisbah kredit terhadap PDB merangkak naik namun belum kunjung mencapai aras sebelum krisis 1998. Setelah krisis, pertumbuhan ekonomi tak pernah lagi mencapai 7 persen. Pertumbuhan ekonomi rerata 2000-2009 hanya 5,1 persen dan selama 2001-2016 naik menjadi 5,6 persen.

Satu-satunya pendorong agar pertumbuhan ekonomi lebih tinggi mendekati 6 persen adalah suntikan dari penanaman modal asing langsung. Peningkatan PMA langsung tahun 2016 sebesar 4 miliar dollar AS turut membantu peningkatan pertumbuhan PDB dari 4,8 persen tahun 2015 menjadi 5,0 persen tahun 2016.

Semoga pemerintah tidak gegabah mengambil tindakan dalam kasus divestasi perusahaan-perusahaan asing di Indonesia, setidaknya untuk sementara. Pengalihan saham dari asing ke pemerintah atau BUMN tidak akan meningkatkan produksi karena sebatas pengalihan kepemilikan. Kalau ada dana “menganggur” yang direncanakan untuk mengambil alih pemilikan perusahaan asing, sebaiknya dana itu dialihkan untuk proyek baru atau proyek perluasan atau ekspansi yang nyata-nyata lebih prospektif ketimbang pengambilalihan saham.

Jangan pula pemerintah “grusa-grusu” atau “ugal-ugalan” dalam menyelesaikan suatu masalah. Misalnya memaksa perbankan, khususnya bank-bank BUMN, untuk menyalurkan kredit bagi percepatan pembangunan proyek infrastruktur yang sebenarnya bisa ditunda satu-dua tahun dan atau menekan perbankan untuk menurunkan suku bunga kredit. Tindakan-tindakan itu bakal merusak fondasi perbankan dalam jangka menengah dan jangka panjang sehingga justru kontra-produktif dalam meningkatkan penetrasi kredit perbankan.

March 26, 2017 2

Pak Presiden, Tingkat Tabungan Kita Sudah Lumayan Tinggi

Saya baru menemukan berita Galakkan ‘Ayo Menabung’, Presiden Jokowi: Ada Yang Simpan Rp 1 Triliun di bawah Bantal di website Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id). Saya kutip alinea ketiga:

Menurut Presiden, saat ini rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) kita masih sangat rendah, masih kurang lebih 20%. Padahal idealnya adalah 32%. Selain itu, tingkat kepemilikan rekening kita juga masih rendah masih sebatas 19% dari total penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun.

Menurut data terbaru Bank Dunia, nisbah tabungan terhadap produk domestik bruto (gross domestic saving as percent of GDP) Indonesia pada tahun 2015 adalah 34,8 persen, jauh lebih tinggi ketimbang yang diutarakan Presiden sebesar kurang lebih 20 persen. Jika menurut Presiden idealnya adalah 32 persen, berarti tingkat tabungan kita sudah di atas ideal.

Berdasarkan data BPS sebagaimana tercantum dalam Statistik Indonesia 2016, nisbah tabungan domestik bruto tahun 2014 adalah Rp 3.327,9 triliun. Pada tahun yang sama, produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah Rp 10.565,8 triliun. Dengan demikian, nisbah tabungan domestik bruto terhadap PDB adalah 31,5 persen. Data versi BPS ini pun telah nyaris mendekati tingkat ideal versi Presiden.

[Catatan: Data tabungan dan PDB berdasarkan harga berlaku. Data BPS tahun 2015 masih bersifat sangat sangat sementara, oleh karena itu saya menggunakan data 2014. Myanmar adalah satu-satunya negara ASEAN yang datanya tidak tersedia.]

Di ASEAN, posisi Indonesia di urutan keempat setelah Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Dibandingkan dengan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa), Indonesia hanya lebih rendah dari China.

Presiden agaknya mengunakan data tahun 2011 untuk tingkat kepemilikan rekening di lembaga keuangan. Data terbaru yang tersedia adalah untuk tahun 2014 yang besarnya 36,1 persen. kalau soal financial inclusion index ini –walaupun naik cukup tajam dari 2011 ke 2014, antara lain karena perluasan cakupan definisi–memang Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan rata-rata negara East Asia & Pacific maupun BRICS.

January 30, 2017 1

Terlalu Cepatkah Rupiah Menguat?

Hingga hari ini (year-to-date) nilai tukar rupiah telah menguat 5,64 persen, terbaik kedua di antara Emerging Markets setelah Brazilian real. Menurut Bloomberg, rupiah mengalami kenaikan harian 13 hari berturut-turut, terlama dalam enam tahun terakhir. Menurut data Bank Indonesia, kenaikan harian di luar hari libur hanya delapan hari berturut-turut.

Sementara kalangan, termasuk pejabat tinggi, mulai khawatir rupiah menguat terlalu terlalu cepat. Mereka takut penguatan rupiah mengganggu ekspor dan meningkatkan impor terutama impor barang konsumsi.

Mereka barangkali lupa bahwa rupiah sudah tergolong lama mengalami kemerosotan. Tahun lalu saja nilai tukar rupiah merosotan sebesar 9,39 persen. Jika dibandingkan dengan aras tertingginya pada 2 Agustus 2011, nilai tukar rupiah hari ini melemah sebesar 35,1 persen. Jadi, penguatan rupiah selama tahun ini sebesar 5,64 persen masih belum menutup kemerosotan tahun lalu, apalagi dibandingkan posisi 2 Agustus 2011.

Kekhawatiran penguatan rupiah bakal mengganggu ekspor rasanya kurang beralasan. Toh sewaktu rupiah melorot, ekspor boro-boro naik, malahan terus merosot. Mengingat mayoritas ekspor kita adalah komoditas, perubahan harga karena faktor nilai tukar tidak sensitif terhadap permintaan.

Bagaimana dengan ekspor manufaktur? Produk manufaktur yang diekspor memiliki kandungan impor relatif tinggi. Berarti, harga bahan baku yang diimpor dalam rupiah turun. Jadi kenaikan harga barang ekspor kita dalam mata uang pengimpor dikompensasikan oleh penurunan harga bahan baku yang diimpor. Jadi pengaruh netonya bisa dikatakan netral.

Mengapa para pejabat tinggi khawatir atas penguatan nilai tukar rupiah yang yang di mata mereka relatif drastis? Boleh jadi karena mereka tahu betul faktor penopangnya belum meyakinkan. Pertama, meskipun menunjukkan trend penurunan, laju inflasi di Indonesia masih yang tertinggi di ASEAN-5. Kedua, penopang utama perolehan valuta asing adalah dari selisih antara ekspor dan impor barang dan jasa (current account) yang masih defisit, sedangkan kebanyakan negara ASEAN menikmati surplus.

Oleh karena itu, penguatan rupiah belakangan ini lebih disebabkan karena pelemahan dollar AS dan sentimen positif yang membuat peningkatan dana asing masuk. Dana asing itu kebanyakan bersifat jangka pendek yang sewaktu-waktu bisa keluar.

Namun, jika pemerintah bisa menjaga sentimen positif dengan konsisten melaksanakan penyesuaian struktural, kita patut optimistis perekonomian akan terus membaik. Tidak pula menempuh jalan pintas yang kontraproduktif.

March 7, 2016 0

Mengukur Perubahan Nilai Tukar Rupiah

Di blog ini saya pernah menulis Salah Kaprah Menghitung Nilai Rupiah.

Bloomberg memeragakan penguatan rupiah terhadap dollar AS dengan benar. Garis putih menunjukkan penguatan rupiah terhadap dollar AS sejak awal Januari.

Pada akhir pekan ini (4/3), Rp 1 = 0,00007599. Akhir tahun lalu nilai Rp 1 = 0,00007249. Dengan demikian rupiah menguat sebesar 4,83 persen.

Bandingkan dengan penampakan di laman Bank Indonesia (BI). Judul di laman BI “Kurs tengah USD -IDR”. Berarti laman BI bukan mengukur nilai tukar rupiah melainkan nilai tukar dollar AS terhadap rupiah. Pada 4 Maret, satu dollar AS = Rp 13.159.

BI menggunakan skala normal, ke arah bawah semakin turun, ke arah atas semakin naik. Memang, kenyataannya nilai dollar AS semakin melemah terhadap rupiah.

kurs_bi — Kurs tengah USD – IDR (Sumber: Bank Indonesia)

Penampakan di laman BI juga benar adanya, tetapi terbalik dengan penampakan Bloomberg. BI yang milik Indonesia mengukur nilai dollar AS terhadap rupiah, sedangkan Bloomberg yang milik warga AS dan berkantor pusat di AS, mengukur nilai rupiah terhadap dollar AS.

BI boleh jadi membuat penampakan seperti itu untuk tujuan kepraktisan dan lebih komunikatif. Kalau menampakkan nilai rupiah terhadap dollar AS, angka di belakang koma bakal banyak dan diawali empat angka nol seperti terlihat di penampakan Bloomberg.

Cermati pula angka di skala yang tanpa koma atau titik, tetapi di angka kurs harian menggunakan koma. Peraga di bawah saya ambil dari laman BI versi bahasa Indonesia.

Kesan sepintas, tampilan di laman BI menunjukkan nilai tukar rupiah terhadap dollar AS. Kesan selanjutnya rupiah mengalami kemerosotan karena arahnya ke bawah.

Untuk mengatasi persolan kedua, saya menggunakan skala terbalik (inverted scale): ke arah atas berarti penguatan rupiah dan ke arah bawah pelemahan rupiah. Cara ini pun tidak menunjukkan pengukuran yang benar, tetapi setidaknya memberikan kesan sepintas yang konsisten dengan kelaziman: skala ke arah atas berarti nilai tukar rupiah menguat atau naik, skala ke arah bawah melemah atau turun. Cara Bloomberglahyang benar.

Kalau rencana redenominasi terlaksana, katakanlah Rp 10.000 menjadi Rp 1, maka BI mungkin akan mengikuti cara Bloomberg.

March 4, 2016 1

Mengerek Turun Suku Bunga

Desakan dari berbagai kalangan agar suku bunga turun kian menggema. Kebanyakan berharap bunga pinjaman turun ke aras satu digit alias di bawah 10 persen. Berita di Kompas.com hari ini (Suku Bunga di Indonesia Tinggi) menunjukkan suku bunga di Indonesia paling tinggi di antara negara tetangga, baik untuk suku bunga pinjaman maupun deposit.

Berikut perbandingan beberapa indikator suku bunga tahun 2014 (data terbaru yang tersedia).

Brazil sedang mengalami tekanan ekonomi yang amat parah. Suku bunga deposit minus 15,7 persen, sehingga tidak heran dana keluar (capital flight) sangat besar sehingga membuat mata uang Brazil (Brazilian real) terpuruk.

Banyak tudingan perbankan kita tidak efisien sebagaimana terlihat dari perbedaan suku bunga pinjaman dan suku bunga deposito yang tinggi, di atas 5 persen. Data teranyar BI per Desember 2015 menunjukkan net interest margin (NIM) 5,2 persen. Posisi Desember 2014 sebetulnya sudah di bawah 5 persen, persisnya 4,1 persen.

Untuk membandingkan dengan negara lain, ada baiknya menggunakan sumber data yang sama. Peraga di atas menunjukkan selisih antara suku bunga pinjaman dan suku bunga deposit di Indonesia bukanlah yang tertinggi, hanya 3,8 persen. Perbedaan paling tinggi adalah di Thailand, menyusul Filipina, masing-masing 4,8 persen dan 4,3 persen. Yang terendah adalah Malaysia (1,6 persen). Vietnam di posisi kedua sebesar 2,9 persen.

Jika dikoreksi dengan laju inflasi sehingga diperoleh tingkat suku bunga riil, Indonesia tertinggi baik untuk pinjaman maupun deposit.

Negara-negara ASEAN yang menikmati suku bunga rendah disebabkan setidaknya oleh dua faktor. Pertama, beberapa negara ASEAN telah berhasil melakukan konsolidasi perbankan. Yang paling berhasil adalah Singapura, lalu Malaysia. Di luar ASEAN, Korea juga dipandang cukup berhasil. Dengan konsolidasi, modal semakin kuat dan tercapai keekonomian skala (economies of scale), sehingga efisiensi meningkat.

Tak heran jika dalam hal aset maupun ekuitas, bank-bank papan atas Indonesia tercecer di bawah bank-bank Singapura, Malaysia, dan Thailand.

Jika saja Bank Mandiri dan bank BNI digabung, posisi bank gabungan (katakanlah diberi nama Bank Garuda) langsung melesat ke urutan ke-7 menurut besarnya aset dan ke-5 menurut besarnya ekuitas.

Bagaimana mau konsolidasi kalau bank-bank pemerintah saja tidak kunjung terkonsolidasikan. Padahal tidak ada perbedaan karakteristik antara Bank Mandiri dan Bank BNI. Sepatutnya kedua bank itu digabung secepatnya.

Artitektur Perbankan Indonesia (API) cuma di atas kertas. Sampai sekarang tidak ada satu pun bank yang menjelma menjadi bank internasional sebagaimana ditargetkan oleh API.

Kedua, pasokan kredit relatif besar, sehingga memunculkan persaingan yang lebih ketat. Kredit domestik ke sektor swasta di Indonesia amat rendah, hanya 38 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka untuk Thailand, Singapura, dan Malaysia di atas 100 persen sedangkan Vietnam nyaris 100 persen. Di ASEAN, Indonesia hanya sedikit lebih baik ketimbang Filipina.

Untuk kredit domestik yang disalurkan oleh lembaga keuangan, posisi Indonesia hanya lebih baik dibandingkan dengan Kamboja. Thailand, Malaysia, Singapura, dan Vietnam mencapai di atas 100 persen. Filipina sekalipun lumayan jauh di atas Indonesia.

Penghambat lainnya yang membuat suku bunga sulit turun berasal dari pemerintah sendiri. Katakanlah suku bunga kredit ditekan ke aras 9 persen. Seandainya NIM turun dari 5,2 persen menjadi 4 persen, maka bunga deposit (katakanlah deposito berjangka) adalah 5 persen. Bagaimana mungkin perbankan bisa bersaing dengan pemerintah yang sedang menjajakan Sukuk Negara Ritel (Sukri) seri SR-003 dengan coupon rate 8,15 persen. Tentu saja jualan pemerintah laris manis, mengakibatkan pengalihan dana dari perbankan ke pemerintah.

Muncul pertanyaan: apakah tingkat suku bunga menjadi penghambat utama investasi dan pertumbuhan ekonomi serta peningkatan daya saing? Singapura dan Malaysia dengan tingkat suku bunga jauh lebih rendah dari Indonesia mengalami pertumbuhan ekonomi jauh lebih rendah dari Indonesia. Suku bunga di Jepang dan Euro Zone mendekati nol tetapi pertumbuhan ekonominya juga mendekati nol.

Keberhasilan pemerintah menekan inflasi jauh lebih penting bagi penurunan suku bunga. Juga kebijakan yang membuat pasokan kredit naik tajam sehingga meningkatkan persaingan di pasar kredit sangat berarti untuk menurunkan suku bunga. Yang tak kalah penting adalah konsolidasi perbankan dimulai dari bank-bank milik negara atau bank BUMN.

Cara komando diyakini bakal menimbulkan komplikasi yang merusak dunia perbankan dalam negeri.

February 29, 2016 0

Wow … Indonesia Terbaik

Majalah Economist terbaru yang terbit kemarin (19Februari 2016) dalam Global Stock Markets menunjukkan kinerja pasar saham Indonesia adalah yang terbaik per 17 Februari 2016 (year-to-date). Dalam US$ terms kinerja pasar saham Indonesia naik 5,9 persen dibandingkan dengan indeks akhir tahun 2015.

Sampai kemarin, bursa saham Indonesia (dalam rupiah) tumbuh positif 4,04 persen (year-to-date). Pertumbuhan positif yang lebih tinggi dalam US$ terms dibandingkan dengan dalam rupiah disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menguat (apresiasi).

Secara tahunan (year-on-year) index saham Indonesia masih negatif 11,35 persen dalam rupiah dan dalam US$ minus 16,7 persen per 10 Februari 2016. Namun, jika dibandingkan dengan kebanyakan negara berkembang atau emerging markets dan beberapa negara maju, posisi Indonesia masih lebih baik.

Pasar saham Indonesia pernah menghasilkan kinerja terbaik seperti sekarang pada 2 April 2014.

Kinerja pasar saham Indonesia sangat dipengaruhi oleh investor asing. Perkembangan positif dalam dua minggu terakhir diharapkan berlanjut. Tidak hanya di pasar saham, tetapi juga diharapkan terjadi di pasar obligasi, dan terutama penanaman modal asing langsung.

Arus modal masuk asing sangat menentukan stabilitas makroekonomi karena defisit perdagangan barang dan jasa (current account) diperkirakan bakal meningkat. Kinerja ekspor barang (merchandise exports) masih terus tertekan hingga Januari lalu. Lihat Kinerja Ekspor Indonesia Terus Melemah.

Harus pula diantisipasi risiko arus modal keluar dari emerging markets yang diperkirakan bakal terjadi cukup besar walaupun tidak sebesar tahun lalu.

February 18, 2016 0

Upaya Menahan Kemerosotan Rupiah

Sampai minggu ini rupiah masih mengalami tekanan. Jumat lalu (4/9) nilai tukar rupiah mencetak rekor terendah baru sejak 1998, di aras Rp 14.178 per dollar AS. Selama tahun 2015, nilai tukar rupiah hingga jumat lalu merosot sebesar 12,26 persen. Kemerosotan itu terkesan relatif kecil dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia.

Namun, jika dibandingkan dengan titik tertingginya Rp 8.460 pada 2 Agustus 2011, rupiah sudah melorot sesar 40,33 persen. Perlu diingat, rupiah tidak pernah mengalami kecenderungan melemah sedemikian lama (sudah berlangsung selama lima tahun).

[Menghitung perubahan nilai tukar rupiah dari 2 Agustus 2011 sampai 4 September 2015 adalah dengan cara: (1 : 14.178 – 1 : 8.460)/(1 : 8.460); bukan dengan cara: (14.178 – 8.460) / 8.460. Cara pertama menghasilkan -40,33, sedangkan cara kedua menghasilkan +67,59. Cara kedua sebetulnya mengukur penguatan dollar AS, sedangkan cara pertama mengukur pelemahan rupiah. Lihat https://faisalbasri01.wordpress.com/2013/08/24/salah-kaprah-menghitung-nilai-rupiah/%5D

Kemerosotan atau depresiasi rupiah sayangnya tidak mampu mendongkrak ekspor, karena harga komoditas belum kunjung pulih, baik untuk komoditas pertanian, pertambangan maupun energi. Tekanan terhadap harga komoditas diperkirakan akan terus berlanjut hingga akhir tahun ini. Itulah konsekuensi dari dominasi komoditas dalam ekspor Indonesia.

Salah satu komponen terbesar aliran dana keluar adalah repatriasi laba perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Berdasarkan data neraca pembayaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, besarnya repatriasi laba perusahaan asing yang dicatat sebagai pembayaran atas pendapatan modal ekuitas nilainya mengalami peningkatan.

Seandainya pemerintah bisa merayu perusahaan asing untuk menginvestasikan separuh dari laba yang biasanya mereka kirim ke negara asalnya dengan memberikan insentif fiskal, maka tekanan modal keluar akan berkurang cukup signifikan, yakni sekitar 8 miliar dollar AS sampai 9 miliar dollar AS.

Selain itu, investasi akan bertambah dengan jumlah yang sama, kapasitas produksi meningkat, dan penyerapan tenaga kerja pun bertambah.

Upaya lain adalah dengan mengaktifkan kembali perjanjian dengan China dalam bilateral currency swap arrangement untuk mengurangi transaksi dalam dollar AS. Perjanjian ini sudah ada sejak 2009 untuk perdagangan, investasi, dan likuiditas. Nilainya cukup signifikan mengingat China merupakan tujuan ekspor dan asal impor terbesar bagi Indonesia. Perjanjian itu berlaku untuk tiga tahun. Namun setelah itu terbengkalai. Lalu tahun 2013 perjanjian diperbarui sampai 2016. Sayang sekali hanya 2 persen yang termanfaatkan. Fasilitas ini senilai Rp 175 triliun. Perlu segera ditemukan kendalanya.

September 6, 2015 0

Faisal Basri Nilai Instruksi Buyback Saham BUMN Blunder

Gentur Putro Jati, CNN Indonesia

Selasa, 25/08/2015 18:10 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri mempertanyakan kebijakan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno yang menitahkan 13 perusahaan pelat merah membeli kembali (buyback) sahamnya di pasar modal.

Bagi Faisal, menggelontorkan uang sampai Rp 10 triliun untuk melakukan buyback saham sama saja menggarami laut yang tidak memiliki dampak positif bagi perekonomian.

“Perintah Menteri BUMN kepada sejumlah BUMN untuk membeli balik saham-sahamnya patut dipertanyakan. Apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi Rini Soemarno tanpa konsultasi dengan jajaran menteri ekonomi?” kata Faisal dalam kajiannya, dikutip Selasa (25/8).

Faisal menuturkan harga saham di hampir seluruh pasar modal dunia berguguran. Dow Jones Industrial Average disebutnya turun 588,4 poin atau minus 3,57 persen. Indeks harga saham di Eropa juga turun rata-rata sekitar 4 sampai 5,3 persen.

Sementara intervensi yang dilakukan Pemerintah China terbukti tak kuasa menahan laju kemerosotan indeks harga saham yang sempat minus 8,5 persen kemarin.

“China yang punya kemewahan dalam bentuk likuiditas yang melimpah saja tak mampu menjinakkan pasar saham, apalagi Indonesa yang modalnya paspasan,” tegasnya.

Dalam situasi karut marut ekonomi seperti sekarang, mantan komisioner Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut mengatakan seharusnya tidak boleh pejabat publik melakukan inisiatif pribadi dalam menjalankan kebijakannya.

“Semua harus dibicarakan dengan menteri-menteri lainnya, juga dengan Bank Indonesia. Setelah itu satu suara sampaikan pesan ke publik,” kata Faisal.

Dorong Investasi

Kalaupun perusahaan-perusahaan pelat merah memiliki uang berlebih, Faisal menilai akan lebih tepat jika seluruhnya didorong untuk mempercepat investasi. Jangan sampai uang tersebut dihabiskan untuk buyback saham.

“Karena kalau melakukan buyback, dana BUMN yang disimpan di bank akan ditarik. Bank akan mengalami kekeringan dana dan pasti muncul masalah baru,” tegasnya.

Di Istana Bogor kemarin, Menteri BUMN Rini Soemarno mengungkapkan telah menginstruksikan 13 BUMN besar di pasar modal untuk melakukan pembelian kembali sahamnya di pasar modal dengan nilai mencapai Rp 10 triliun. Kebijakan tersebut menurut Rini tepat dilakukan untuk merespons anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dalam beberapa hari terakhir.

“Kami targetkan rencananya mulai besok masuk, pada saat sekarang minimum kita sedang siapkan minimal kita sediakan dana Rp 10 triliun. Total BUMN ada 13 yang besar yang kita lihat. Kita pada dasarnya berkisar di situ Rp 10 triliun kita sediakan, yang listed (terdaftar di bursa),” kata Rini.

Ia menyebut BUMN yang dimintanya melakukan buyback mencakup berbagai sektor seperti perbankan, konstruksi, dan lainnya.

“Kita sedang melihat yang turun berapa, yang turunnya tinggi, ini juga tidak terlepas, dan kita juga ada program untuk ESOP (employee stock option program). Jadi dana yang kita siapkan minimal Rp 10 triliun,” katanya.

Rini mengatakan langkah buyback saham para BUMN bagian dari investasi khususnya BUMN-BUMN yang melantai di bursa, ketika pasar saham sedang lesu. “Sekarang adalah saat yang baik untuk investasi,” kata Rini.

Sebelumnya, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperbolehkan emiten untuk membeli kembali saham tanpa melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Ketentuan tersebut ditetapkan melalui Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22/SEOJK.04/2015 tentang Kondisi Lain sebagai Kondisi Pasar Yang Berfluktuasi Secara Signifikan dalam Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik.

Diunduh dari: Faisal Basri Nilai Instruksi Buyback Saham BUMN Blunder @cnnindonesia http://cnn.id/74430

August 27, 2015 0

Buyback Saham Sama Saja dengan Menggarami Laut

Menteri BUMN memerintahkan BUMN yang melantai di bursa melakukan buyback sahamnya (lihat berita bertajuk “Pemerintah Akan “Buyback” Saham BUMN Rp 10 Triliun Besok – Kompas.com http://kom.ps/AFtKlw). Informasi yang saya peroleh dari kalangan istana, tidak ada pembicaraan resmi di antara para menteri ekonomi dan Presiden tentang langkah Menteri BUMN ini. Apakah langkah itu merupakan inisiatif Rini sendiri? Entahlah.

Lebih parah lagi kalau mengunakan dana pensiun seperti tertera di berita @cnnindonesia: “Buyback Saham, Menteri Rini Minta BUMN Gunakan Dana Pensiun” (http://cnn.id/74489). Uang dana pensiun bukan milik pemerintah atau BUMN. Uang pensiun adalah milik peserta dan hanya dikelola semata-mata untuk kepentingan anggota/peserta. Pengelola dana pensiun bertindak hanya untuk kepentingan terbaik anggotanya. Jika dana pensiun membeli saham, keputusannya dilakukan secara profesional oleh pengelola dana pensiun itu dengan pertimbangan matang demi hasil terbaik bagi peserta. Itu merupakan fiduciary duty dari pengelola dana pesiun.

Mengapa buyback dalam keadaan gonjang-ganjing ekonomi dunia ibarat menggarami lautan? Tengok saja kondisi pasar saham dunia pada akhir April 2015. Hampir semua negara maju dan emerging markets menikmati imbal hasil positif dalam dollar AS.

Namun, setelah gejolak besar di China, ketika indeks saham Shanghai melorot 8,5 persen, harga saham di hampir seluruh dunia pun berguguran. China yang bergelimangan dana tak kuasa menahan kemerosotan harga sahamnya. Jika pada akhir April indeks saham China (SSEA) paling perkasa di dunia, pada 26 Agustus menderita pertumbuhan negatif 12,4 pesen. Hanya segelintir negara yang mencatatkan pertumbuhan positif.

Posisi Indonesia di kedua titik waktu itu berada di kelompok terburuk bersama dengan Yunani, Turki, dan Brazil.

Hari Kamis (27/8), indeks saham Indonesia mengalami rebound cukup tinggi, yakni 193 poin atau 4,6 persen. Apakah kenaikan ini karena buyback? Tanpa buyback pun, indeks saham kita bakal cenderung menguat sebagaimana terjadi di hampir semua pasar saham dunia. Indeks Shanghai naik 5,34 persen, Hang Seng naik 3,6 persen, Jerman DAX naik 3,18 persen, dan Prancis CAC 40 naik 3,49 persen.

Dalam kondisi pertumbuhan melambat dan laju investasi sangat rendah, sangat bijak kalau dana BUMN digunakan untuk investasi. Kalau BUMN memiliki dana valuta asing, segerakan tukar ke rupiah.

August 27, 2015 0