Karut Marut Kebijakan Pertanian


Sektor pertanian yang tangguh merupakan salah satu pilar pembanguan terpenting. Salah satu ukuran keberhasilan pembangunan pertanian adalah petani yang semakin sejahtera. Jika petani sejahtera, industrialisasi memiliki pijakan kuat karena hasil industri bisa dibeli oleh mayoritas penduduk yang hidup dari sektor pertanian. Pertanian yang maju membuat rakyat berkecukupan pangan dengan harga yang patut sehingga tidak banyak bergantung pada impor. Kemajuan sektor pertanian akan mengurangi arus urbanisasi sehingga mengurangi beban kota. Yang lebih penting lagi, sektor pertanian yang mumpuni niscaya akan mengurangi tingkat ketimpangan dan mempercepat penurunan kemiskinan.

Indikasi awal menunjukkan kesejahteraan petani terseok-seok. Pertama, indeks nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun.

Tentu saja indikator itu tidak serta merta menunjukkan kesejahteraan petani sebagaimana disampaikan oleh Kementerian Pertanian dalam Surat Kementan kepada saya. Indikator ini bukan satu-satunya yang saya gunakan. Masih banyak yang lain.

Kedua, upah riil buruh tani mengalami penurunan atau pertumbuhan negatif.

informal

Penurunan koefisien gini di pedesaan bukan ukuran yang akurat untuk menunjukkan peningkatan kesejahteraan petani sebagaimana diklaim oleh Kementan dalam suratnya. Kementan harusnya mengetahui bahwa koefisien gini tidak mengukur ketimpangan pendapatan, melainkan ketimpangan pengeluaran.

Menteri Pertanian dan Kementerian Pertanian kerap mengutarakan peningkatan produksi pertanian sebagai keberhasilan. Ya, tentu saja kita gembira jika produksi pertanian, khususnya pangan, meningkat terus menerus. Namun, data produksi banyak yang meragukan dan menimbulkan banyak kontroversi. Sampai-sampai BPS “belum berani” mengeluarkan data produksi pangan untuk tahun 2016. Lihat misalnya Overestimasi Data Produksi Pangan.

Peningkatan produksi pangan baru bisa dikatakan berhasil jika dana yang dikeluarkan untuk sektor pertanian efektif untuk meningkatkan produksi pertanian. Kenyataannya, peningkatan dana yang dikucurkan lewat APBN lebih cepat dari peningkatan produksi pertanian. Tengok sinyalemen Bank Dunia (2017):

In agriculture, large increases in government spending have not been associated with similar increases in agricultural production or even rice production, such that the ratio of spending to output in agriculture is increasing (Figure). This is partly because a large proportion of the increase in central government spending has gone to subsidize inputs (fertilizer subsidies, other agricultural subsidies, and MoA social aid). This proportion reached 47% in 2015, while only 3% was spent on R&D and extension services.

Dukungan pemerintah ke sektor pertanian meningkat berlipat ganda, sementara negara lain sebaliknya. Jika hasilnya amat dirasakan oleh petani, tentu saja kita senang.

support_on_agr

Dukungan pemerintah untuk sektor pertanian di banyak negara antara lain untuk menopang ekspor. Yang terjadi di Indonesia, ekspor sektor pertanian terus merosot.

agri

Tak kurang dari Menko Perekonomian gundah dengan kenyaataan itu. Lihat Darmin Risau, Rp 50 T Setahun Habis untuk Pertanian Tapi Hasil Tak Sepadan.

Di sisi lain, konsumen tak henti dihadapkan pada kenaikan harga pangan. Berbagai kebijakan pemerintah semakin menggerus kocek konsumen.

food_trade_restriction

Harga beras di Indonesia menunjukkan kecenderungan kenaikan yang persisten dan jauh lebih mahal ketimbang di Thailand, Vietnam, dan India. Selain itu, tren perkembangan harga beras di Indonesia berlawanan dengan harga beras di pasar internasional.

rice_price

Tren yang berlawanan tenjadi pula untuk beberapa jenis pangan lain seperti daging sapi dan gula. Berikut harga daging sapi.

beef_price

DI bawah ini perkembangan harga gula.

harga-gula

jadi, persoalan pangan dan kebijakan pertanian tampaknya tidak banyak menolong petani dan juga mencekik konsumen. Peraga di bawah menunjukkan kenaikan harga beras lebih cepat dari kenaikan harga gabah kering di tingkat petani. Sebaliknya, jika harga harga turun, penurunan paling tajam dialami petani. Pada Desember 2016 misalnya, harga eceran beras hanya turun 0,12 persen, tetapi harga gabah kering petani melorot 9,67 persen.

Jadi siapa yang diuntungkan atau lebih diuntungkan atau lebih dirugikan? Yang hampir pasti, yang paling berkeringat paling sedikit menikmati.

harga-beras

Kenaikan harga pangan cukup besar menyumbang pada angka kemiskinan.

inflation_pooruntitled

Kementan membangga-banggkan peningkatan produksi jagung. Karena klaim produksi meningkat pesat (dengan data yang masih dipertanyakan), Kementan menghambat impor jagung. Akibatnya memang fantastik. Impor jagung pakan turun sangat tajam dari 3,3 juta ton tahun 2015 menjadi 1,2 juta ton (angka perkiraan, angka realisasi Januari-Oktober = 0,9 juta ton). Pengusaha pakan ternak dan peternak kalang kabut. Mencari jagung di pasar domestik kesulitan dengan harga bersaing. Untuk bisa bertahan, sebagai penggantinya mereka akhirnya mengimpor gandum pakan. Akibatnya, impor gandum pakan naik dari hanya 0,02 juta ton tahun 2015 menjadi 2,5 juta (perkiraan, angka realisasi Januari-Oktober = 1,8 juta ton). Akibatnya, “penghematan” devisa dari penurunan impor jagung senilai 448,3 juta dollar AS pada tahun 2015 lebih kecil dari tambahan devisa yang terkuras untuk peningkatan impor gandum pakan senilai 479,5 juta dollar AS.  Ujung-ujungnya konsumen membayar lebih mahal untuk daging ayam dan telur ayam.

Quo vadis kebijakan pertanian Indonesia.

Pak Presiden, Tingkat Tabungan Kita Sudah Lumayan Tinggi


Saya baru menemukan berita Galakkan ‘Ayo Menabung’, Presiden Jokowi: Ada Yang Simpan Rp 1 Triliun di bawah Bantal di website Sekretariat Kabinet RI (setkab.go.id). Saya kutip alinea ketiga:

Menurut Presiden, saat ini rasio porsi tabungan terhadap pendapatan domestik bruto (PDB) kita masih sangat rendah, masih kurang lebih 20%. Padahal idealnya adalah 32%. Selain itu, tingkat kepemilikan rekening kita juga masih rendah masih sebatas 19% dari total penduduk Indonesia yang berusia di atas 15 tahun.

Menurut data terbaru Bank Dunia, nisbah tabungan terhadap produk domestik bruto (gross domestic saving as percent of GDP) Indonesia pada tahun 2015 adalah 34,8 persen, jauh lebih tinggi ketimbang yang diutarakan Presiden sebesar kurang lebih 20 persen. Jika menurut Presiden idealnya adalah 32 persen, berarti tingkat tabungan kita sudah di atas ideal.

Berdasarkan data BPS sebagaimana tercantum dalam Statistik Indonesia 2016, nisbah tabungan domestik bruto tahun 2014 adalah Rp 3.327,9 triliun. Pada tahun yang sama, produk domestik bruto (PDB) Indonesia adalah Rp 10.565,8 triliun. Dengan demikian, nisbah tabungan domestik bruto terhadap PDB adalah 31,5 persen. Data versi BPS ini pun telah nyaris mendekati tingkat ideal versi Presiden.

[Catatan: Data tabungan dan PDB berdasarkan harga berlaku. Data BPS tahun 2015 masih bersifat sangat sangat sementara, oleh karena itu saya menggunakan data 2014. Myanmar adalah satu-satunya negara ASEAN yang datanya tidak tersedia.]

Di ASEAN, posisi Indonesia di urutan keempat setelah Brunei Darussalam, Singapura, dan Thailand. Dibandingkan dengan BRICS (Brazil, Russia, India, China, dan South Africa), Indonesia hanya lebih rendah dari China.

saving_rate

Presiden agaknya mengunakan data tahun 2011 untuk tingkat kepemilikan rekening di lembaga keuangan. Data terbaru yang tersedia adalah untuk tahun 2014 yang besarnya 36,1 persen. kalau soal financial inclusion index ini –walaupun naik cukup tajam dari 2011 ke 2014, antara lain karena perluasan cakupan definisi–memang Indonesia masih relatif sangat rendah dibandingkan rata-rata negara East Asia & Pacific maupun BRICS.

financial-inclusion

Menteri Pertanian dan Mafia Migas


Kritik saya tentang kebijakan pertanian beroleh tanggapan. Salah satunya bisa dilihat di berita ini: Sebut Amran paling dilindungi Jokowi, Faisal Basri diserang Kementan.

Di berita itu, Kasubdit Data Ekonomi Pertanian Pusdatin Kementan, Dr. Anna Astrid S., mengatakan banyak hal. Pada kesempatan ini saya hanya hendak mengomentari tentang pernyataannya terkait dengan penugasan saya sebagai ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas. Berikut kutipannya:

Ana menegaskan tidak mungkin Kementan bekerja sama dengan para pendukung impor dan mafianya. Juga tidak betul Kementan menawari proyek-proyek, bahkan kalaupun ada proposal dari mereka pun pasti akan ditolak. “Kami turut berdoa semoga Saudara Faisal Basri di usia senja ini, selaku Mantan Ketua Tim Pemberantasan Mafia Migas dengan gaji dari negara, ya tolong tuntaskan berantas mafia migas dong,” ujar Ana.

Pernyataan Dr. Anna senada dengan pesan WhatsApp (WA) Menteri Pertanian yang dikirim kepada saya pada 5 Desember 2016:

amran-1

Menteri Pertanian pernah pula mengirim via SMS kepada saya pada 2 Maret 2016. Beberapa SMS lainnya masih saya simpan.

amran-2

Tahukah Pak Menteri bahwa Tim Reformasi Tata Kelola Migas Nasional adalah tim adhoc yang tugasnya hanya enam bulan, dari November 2014 hingga Mei 2015. Alhamdulillah kami telah menyelesaikan tugas tepat waktu. Tim menghasilkan Rekomendasi Akhir.

Salah satu rekomendasi Tim adalah agar pemerintah melakukan audit forensik atas PES/Petral. Rekomendasi ini dilaksanakan oleh pemerintah. Hasil audit forensik yang diurus dan dibiayai oleh Pertamina sudah di tangan pemerintah dan bahkan telah diserahkan kepada KPK. Mantan Menteri ESDM, Sudirman Said, telah menyampaikan sebagian hasil audit ke publik. Praktek mafia migas sudah kian terang benderang. Perusahaan apa saja yang terlibat dan siapa di belakang perusahaan-perusahaan itu sudah kasat mata. Publik pun sudah mafhum tentang keterlibatan Mohammad Riza Chalid.

Sebaiknya Pak Menteri bertanya kepada Presiden mengapa hasil audit belum kunjung ditindaklanjuti.

Suara Dr. Anna adalah suara Pak Menteri.

 

 

 

Kupu Kupu Hitam Berkedok Hitam


kupu2

Hitam kelam warnanya // Kenakan topeng hitam pula // Tak berani tampilkan sosok seutuhnya

Ia hinggap sejenak merapikan posisi topengnya // Seraya menghirup sari pati bunga hingga kering melayu // Tak seorang pun tahu, pikirnya

Mengembara di kebun bunga // Mencari lembayung gemulai // Hitam tetap hitam

Dari kejauhan ia melihat rangkaian melati pancarkan pesona // Melati putih sibakkan diri, tak rela disentuh // Muak dengan keangkuhannya

Semerbak melati tak kuasa menyingkirkan bau anyir kupu kupu hitam // Karena terbiasa di kerumunan lalat // Karena yang ia tahu hanya memangsa bangkai

***

 

 

 

 

 

 

Indonesia di Tengah Gelombang Populisme Dunia


populism
webassign.net

Kehidupan ibarat pendulum, kadang bergerak ke kiri, kadang ke kanan. Kecepatannya berubah-ubah, bergantung pada besar kekuatan yang menggerakkannya. Keteraturan hanya ditemukan pada benda mati seperti lonceng jam.

Pergerakan ke kiri dan ke kanan amat jarang mencapai titik maksimum. Hanya dalam situasi ekstrem saja bisa terjadi, antara lain karena tumbangnya rezim otoriter atau monarki absolut yang digantikan oleh rezim demokrasi. Bisa pula penggantinya adalah rezim nondemokratik dengan mengusung populisme.

Di masyarakat terbuka dan demokratik, selalu muncul kekuatan pengimbang yang membawa ke arah sebaliknya. Dalam jangka panjang posisinya berada di sekitar titik keseimbangan.

krugmanApakah janji-janji kampanye Donald Trump yang sangat populis itu bakal terwujud? Tidak semudah membalikkan telapak tangan.Apakah Donald Trump akan sesegera mungkin menghapus Obama care? Bagaimana nasib 20 juga rakyat AS yang terancam tidak dilindungi oleh asuransi kesehatan? Yang dirugikan juga warga kulit putih yang juga memilih Donald Trump pada pemilihan presiden November tahun lalu.

Industri AS “dipaksa” bangun pabrik di dalam negeri –tidak kompetitif dan kehadiran artificial intelligence.

Hendak membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjadi presiden sebagaimana dikatakan Trump? Ingat, Asia Pasifik merupakan mitra dagang Amerika Serikat yang lebih penting ketimbang Eropa.

tpppppeta

Pengertian populisme menurut Fareed Zakaria (Foreign Affairs, November/December Issue, 2016):

It means different things to different groups, but all versions share a suspicion of and hostility toward elites, mainstream politics, and established institutions. Populism sees itself as speaking for the forgotten “ordinary” person and often imagines itself as the voice of genuine patriotism. “The only antidote to decades of ruinous rule by a small handful of elites is a bold infusion of popular will.

Populisme sudah muncul sejak ratusan tahun silam, mulai dari gerakan petani, krisis representasi politik, perlawanan terhadap kelas menengah yang mapan, perlawanan berbasis agama hingga gerakan sosial yang menuntut tatanan baru.

books

Gerakan populisme kontemporer, terutama yang merebak di negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Eropa dipicu oleh beberapa faktor. Pertama, pergeseran kekuatan ekonomi dunia. Berdasarkan produk domestik bruto (PDB) yang disesuailan dengan paritas daya beli (gross domestic product based on purchasing power parity/PPP), empat dari sepuluh negara terbesar dunia adalah new emerging economic powers, yaitu China (peringkat pertama), India (ketiga), Brazil (ketujuh), dan Indonesia (kedelapan). Ditambah dengan Rusia (keenam), maka kekuatan baru dan kekuatan lama masing-masing lima negara. Jika PDB-PPP masing-masing kelompok digabung, kekuatan lima negara ekonomi baru pada tahun 2015 lebih besar ketimbang kekuatan lama, masing-masing 37,1 triliun dollar AS dan 31,9 triliun dollar AS.

top-10-pppSalah satu penyebab utama pergeseran itu adalah penduduk di negara-negara mapan sudah menua (aging population), sebaliknya penduduk usia produktif masih dominan di negara-negara emerging economic powers. Negara-negara maju bisa memperpanjang tahapan pertumbuhan lebih tinggi dengan mengandalkan masuknya tenaga kerja produktif (in-migration). Sistem jaminan sosial yang baik juga turut membantu.

Kedua, kemajuan teknologi di negara-negara maju ternyata tidak banyak meningkatkan produktivitas. Lihat misalnya The curious case of missing global productivity growth. Semakin banyak pekerja konvensional yang tersisih akibat kemajuan artificial intelligence. s

Ketiga, gelombang penolakan terhadap globalisasi. Perdagangan bebas yang sudah terbukti berhasil menurunkan jumlah penduduk miskin dunia dalam jumlah yang cukup signifikan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara berkembang juga menimbulkan dampak negatif di banyak negara. Di negara maju, relokasi pabrik dan kegiatan ekonomi lainnya ke negara berkembang menimbulkan pengangguran. Ditambah lagi dengan barang-barang impor dengan harga yang lebih murah yang mengalir deras.

Keempat, ketimpangan pendapatan dan kekayaan. Di tingkat dunia, kekayaan semakin terkonsentrasi pada segelintir orang. Hampir tiga perempat penduduk dunia berpendapatan di bawah 10 ribu dollar AS yang hanya menikmati 2,4 persen dari kekayaan total dunia. Sebaliknya, hanya 33 juta (0,7 persen) yang berpendapatan di atas 1 juta dollar AS dengan penguasaan 45,6 persen kekayaan dunia.

global-inequality

Di puncak piramid bertengger 140.900 penduduk dewasa dengan kekayaan di atas 50 juta dollar AS.

top_pyramid

Di puncak piramid itu bertengger 8 orang terkaya dunia dengan kekayan setara dengan kekayaan separuh penduduk dunia. Lihat The World’s 8 Richest Men Are Now as Wealthy as Half the World’s Population

8gambar

Bagaimana dengan Indonesia? Cukup banyak faktor yang membuat populisme di Indonesia pun marak. Penyebabnya telah saya kemukakan dalam tulisan berjudul Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Disharmoni Sosial.

Tugas sejarah kita untuk membuat pendulum tetap bergerak dinamis agar keseimbangan tetap terjaga dan proses koreksi berlangsung secara konstruktif.

Kedua, membuktikan kepada dunia bahwa demokrasi di Indonesia kompatibel dengan Islam.

Kita tidak bisa bergerak mundur. Tantangan ke depan harus dijawab dengan mentransformasikan institusi politik dan ekonomi.

institutions

Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia


Acara bertajuk “Kebangkitan Populisme” yang digelar dalam rangka ulang tahun Indonesian Democracy Monitor (inDEMO) ke-17 dan peringatan 43 tahun peristiwa Malari berlangsung pada 15 Januari 2017 di Balai Kartini. Presentasi ringkas saya bisa dilihat di  youtube: Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia.

Tidak semua bahan yang saya siapkan sempat dipaparkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya tuangkan versi yang lebih lengkap dalam bentuk tulisan di blog ini.

Seberapa Inklusif Pembangunan di Indonesia?


World Economic Forum baru saja menerbitkan laporan berjudul The Inclusive Growth and Development Report 2017. Ada tiga indikator kunci dalam mengukur kinerja pertumbuhan dan pembangunan yang inklusif sebagaiamana tertera pada peraga di bawah.

idi
Source: World Economic Forum, The Inclusive Growth and Development Report 2017, p.ix.

Ada 30 negara/perekonomian maju (Advanced Economies) dan 79 negara/perekonomian berkembang (Developing Economies) yang dicakup dalam laporan ini. Skor indeks pembangunan inklusif (inclusive development index = IDI) kedua kelompok negara itu tidak bisa diperbadingkan secara tegas karena perbedaan definisi tentang kemiskinan.

Skor IDI menggunakan skala 1 sampai 7: 1=terburuk dan 7=terbaik.

Norwegia menduduki peringkat teratas dengan skor 6,02. Dua negara Skandinavia lainnya juga menduduki posisi terhormat, yakni Denmark di urutan ke-5 dengan skor 5,31 dan Swedia di urutan ke-6 dengan skor 5,30.

Indonesia berada di posisi ke-22 dari 79 negara berkembang dengan skor 4,29. Indikator kunci terbaik adalah dalam kelompok “intergenerational equity”. Di kelompok ini hanya komponen lingkungan sebagaimana terlihat dari indikator “carbon intensity of GDP” yang relatif sangat buruk.

inter

Indikator-indikator dalam kelompok “growth and development” pada umumnya berada di sekitar median, dengan pengecualian indikator “healthy life expectancy” yang agak buruk.

pertum

Sangat disayangkan kinerja Indonesia untuk indikator-indikator di kelompok “iclusion” relatif sangat buruk. Yang terburuk adalah “wealth inequality,” menyusul kemudian “net income inequality” dan “poverty rate.”

inclusion

 

Jika pembangunan hendak semakin inklusif, maka prioritas utama harus menyasar ke indikator-indikator di kelompok ketiga yang bisa dikatakan sebagai inti dari IDI.

IDI memperlakukan ketiga kelompok indikator dengan bobot yang sama. Jika kita lebih menekankan pada komponen “inclusion” dengan memberikan bobot 50 persen dan dua komponen lainnya masing-masing 25 persen, maka IDI Indonesia turun dari 4,29 menjadi 4,11.

Temuan pada laporan WEF terbaru ini semakin memperkuat kenyataan bahwa masalah ketimpangan di Indonesia sudah mencapai tingkat yang sangat serius. Lihat Mendeteksi Akar Ekonomi dari Radikalisme dan Dishormoni Sosial.

policyUntuk itu, kebijakan dan ekosistem kelembagaan yang mendukung pertumbuhan inklusif harus menjadi perhatian utama. Unsur kebijakan strategis yang perlu menjadi prioritas adalah fiscal transfer, financial intermediation, asset building, dan employment. Rincian dari masing-masing unsur bisa dilihat di Laporan.

Pemerintah tampaknya mulai menyadari persoalan ketimpangan yang kian memburuk. Tahun ini pemerintah bertekad untuk melakukan reforma agraria “besar-besaran”. Sepatutnya bukan sekedar bagi-bagi tanah lalu dibuat sertifikatnya secara individu. Perlu ada inovasi dengan memperkenalkan sertifikat kolektif untuk menghindari penguasaan tanah yang semakin terkonsentrasi oleh kaum kapitalis kota dan kehadiran absentee landlord. Intinya, akumulasi modal juga di tangan rakyat.

[Diperbarui tanggal 17 Januari, pk.02:57]

Saatnya Menggenjot Ekspor


Genap sudah lima tahun nilai ekspor Indonesia mengalami penurunan terus menerus.

total

Tren penurunan terjadi pada semua kelompok barang. Yang cukup tajam dialami kelompok tambang & lainnya.

semua

Namun, produk pertanian pun mengalami kemerosotan tajam.

agri

Memang perdagangan dunia melemah, tetapi tetap tumbuh. Cukup banyak negara tetangga yang tidak sampai mengalami penurunan ekspor, walaupun pertumbuhannya turun.

exports
Source: https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-01-15/trump-nominees-give-vietnam-s-premier-hope-of-trade-pact-support

Kesenjangan Sosial dan Ekonomi Dinilai Memicu Populisme


indemo-kompas-com
Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com – Sejumlah pengamat memandang bahwa pertumbuhan ekonomi yang tidak merata menjadi salah satu penyebab munculnya fenomena populisme di Indonesia.

Kesenjangan sosial memicu lahirnya kelompok-kelompok masyarakat yang kecewa dengan pemerintah dan beralih pada tokoh-tokoh populis.

Tokoh populis yang cenderung anti-demokrasi dan anti-pluralisme itu dipercaya membawa ide-ide kemakmuran bagi rakyat.

Pengamat ekonomi dari Universitas Indonesia, Faisal Basri, mengatakan, saat ini pemerintah belum berhasil mengatasi kesenjangan ekonomi.

(baca: Ancaman Gerakan Populis terhadap Demokrasi di Indonesia)

Dia menyebut, 10 persen orang terkaya di Indonesia menguasai 75,7 persen kekayaan nasional. Kekayaan tersebut diperoleh karena faktor kedekatan dengan kekuasaan.

Sementara di sisi lain, pemerintah belum mampu meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja.

Menurut Faisal, pendapatan kelompok masyarakat pekerja cenderung menurun. Hal itu diperparah dengan bertambahnya jam kerja karena tekanan ekonomi.

“Mayoritas pendapatan petani, buruh tani dan buruh bangunan menurun. Karena tekanan ekonomi jam kerja pun jadi bertambah, rata-rata 49 jam per minggu. Kelompok Pekerja di Indonesia masuk kategori pekerja keras nomor tiga setelah Hongkong dan Korea,” ujar Faisal dalam diskusi ‘Menyikapi Perubahan, Kebangkitan Populisme’ di Balai Kartini, Jakarta Selatan, Minggu (15/1/2017).

Faisal menuturkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik, masih terdapat 28,01 juta jiwa yang hidup miskin.

Kemiskinan yang paling parah berada di wilayah pedesaan. Baik indeks kedalaman kemiskinan maupun keparahan kemiskinan dalam beberapa tahun terakhir cenderung meningkat.

BPS mencatat, periode November 2014 hingga 2016, pendapatan rata-rata petani indonesia menurun 1,80 persen (Koreksi Faisal Basri: yang benar minus atau menurun 3,44 persen).

Sedangkan pendapatan pekerja konstruksi turun 0,76 persen.

Hal senada juga diungkapkan oleh pengamat sosial dan politik Yudi Latif. Menurut Yudi, gejala demokratisasi yang terjadi sejak 1998 tidak diikuti dengan upaya kolektivisme. Artinya, banyak keputusan pemerintah yang didasarkan pada kehendak mayoritas.

“Gejala demokratisasi tidak diikuti dengan kolektivisme, maka keputusan berdasarkan mayoritas. Banyak persoalan tidak diselesaikan melalui musyawarah untuk mufakat,” ujar Yudi.

Ketimpangan demokrasi tersebut, menurut Yudi, berimbas pada kesenjangan ekonomi yang dalam 10 tahun terakhir dinilai tidak banyak berubah.

Rasio gini sebagai alat pengukur kesenjangan berkutat antara 0,39-0,43.

Menurut Yudi, perekonomian Indonesia saat ini hanya dikuasai oleh kelompok tertentu dan tidak mengarah pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

“Hanya 40 konglomerat yang menguasai seluruh perekonomian indonesia,” kata Yudi.

Yudi menuturkan, untuk mencegah meluasnya fenomena populisme di masyarakat, pemerintah harus bisa menciptakan stabilitas ekonomi dan pertumbuhan ekonomi kerakyatan.

Pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada kualitas dinilai mampu mempersempit kesenjangan sosial, mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran.

Penulis : Kristian Erdianto
Editor : Sandro Gatra

Diunduh dari: http://nasional.kompas.com/read/2017/01/15/17373151/kesenjangan.sosial.dan.ekonomi.dinilai.memicu.populisme

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑