Membedah Utang sampai ke Bunganya


By Idekonomi

Bagaimana perkembangan utang Indonesia terkini?  Mengapa sebuah negara berutang?  Kedua pertanyaan tersebut serta serta seluk-beluk lainnya mengenai utang, bahkan hingga ke bunganya, akan dibahas tuntas dalam episode kali ini bersama dengan Pak Faisal Basri, ekonom dari Institute for Development of Economics & Finance (INDEF) News Courtesy : CNBC Indonesia.

Silakan mendengarkan di sini atau klik simbol play di bawah.

Ngobrol Santai: Vonis Utang Indonesia


Senin siang, 28 Januari 2018, saya diundang pada acara #PangeranMingguan yang diasuh oleh Bung Pangeran Siahaan. Rekaman berlangsung di Slatan Coffee Tea Chocolate di kawasan Kemang.

Perbincangan tidak seseram judulnya. Dibahas pula soal pertumbuhan ekonomi, impor, dan banyak lagi.

Silakan tengok di www.youtube.com

https://www.youtube.com/watch?v=faBHAWYx1cI&feature=youtu.be


Berikut pengantar asumsi.co:

Ekonomi, diibaratkan Faisal Basri sama dengan tubuh manusia. Setiap bagiannya memiliki manfaat masing-masing. Begitu pula dengan setiap bagian dalam perekonomian. Jadi, siapa yang menjadi “aliran darah” di perek

onomian? Siapa yang menjadi “jantung” di perekonomian? Siapa yang menjadi “racun” dalam bidang perekonomian?

Ahli ekonomi ini pun mengeluarkan pernyataan-pernyataan mengenai keadaan ekonomi Indonesia sekarang. Lagi, ia menggunakan perumpanaan untuk menggambarkan keadaan ekonomi dengan obat. Kedaan ekonomi Indonesia tidak bisa diobati dengan aspirin. “Pahit di awal,” begitu katanya.

Selamat datang di kelas ekonomi Pangeran, Mingguan kali ini!

Infrastruktur, Utang, dan BUMN


Bisnis.com

Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengawali debutnya dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ratusan triliun rupiah dana subsidi BBM yang sebelumnya terbakar tak berbekas dialihkan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Peraga berikut diperkenalkan pemerintah untuk membuktikannya. Subsidi energi yang sebagian besar berupa subsidi BBM turun drastis dari Rp 342 triliun pada 2014 menjadi Rp 119 triliun pada 2015. Dengan reformasi struktural itu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa untuk menambah belanja infrastruktur sekitar Rp 100 triliun. Sebagian sisanya dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dan sedikit untuk kesehatan.

Cakupan infrastruktur di atas cukup luas, tidak sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga meliputi infrastruktur sosial dan “dukungan infrastruktur” walaupun tidak sampai 5 persen.

Pembangunan infrastruktur ekonomi yang dilakukan melalui belanja K/L dan belanja non-K/L ternyata justru cenderung turun. Yang membuat belanja infrastruktur melonjak adalah yang melalui transfer ke daerah dan dana desa, jadi bukan pos belanja pemerintah pusat. Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur bersifat perkiraan sejalan dengan semangat otonomi daerah.

Tentu saja sosok infrastruktur yang mencolok seperti jalan tol, bandara, waduk, kereta api bandara, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan LRT tidak termasuk yang dibiayai dari transfer ke daerah dan dana desa. Jadi dari mana pembiayaan proyek-proyek besar itu? Dari mana lagi sebagian besar pembiayaannya kalau bukan dari BUMN yang ditugaskan.

Mengingat penugasan yang massif di satu pihak dan keterbatasan kemampuan BUMN, maka BUMN terpaksa berutang. Selama kurun waktu 2014-2018, utang BUMN sektor nonkeuangan naik 60 persen, dari Rp 504 triliun menjadi Rp 805 triliun.

Sebetulnya peningkatan tajam utang BUMN nonfinansial di era Presiden Joko Widodo tak setinggi periode sebelumnya. Pada periode 2010-2014, utang BUMN nonfinansial melonjak jauh lebih tinggi, yaitu 188 persen, dari hanya Rp 175 triliun pada 2010 menjadi Rp 504 triliun pada 2014. Bagaimanapun peningkatan utang BUMN nonfinansial 4,6 kali lipat dalam waktu sewindu perlu diwaspadai.

Apalagi utang BUMN nonfinansial kebanyakan dalam mata uang asing. Kiranya pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat jika muncul masalah dengan utang BUMN, pemerintah wajib turun tangan. Sejumlah BUMN sudah mengalami kesulitan keuangan, terutama BUMN “karya”. Secara tidak langsung, dalam jangka pendek dan menengah pembayaran bunga juga turut membebani neraca pembayaran. Apalagi mengingat BUMN kebanyakan tidak menghasilkan pendapatan valuta asing.

Serba Serbi Soal Utang: Utang Indonesia Sudah Mengkhawatirkan?


Berikut adalah kumpulan video wawancara yang ditayangkan KONTAN TV dalam empat bagian dengan deskripsi singkat oleh KONTAN TV

Bagiaan 1: Tidak Proporsional Mengatakan Utang untuk Infrastruktur

Banyak perdebatan yang menyoroti masalah utang Indonesia sudah mengkhawatirkan karena sudah menembus angka Rp 4.000 triliun. Padahal pertumbuhan utang ini bermasalah menurut pengamat ekonomi Faisal Basri bukan karena jumlah maupun rasio utang terhadap GDP, tapi lebih karena peruntukannya. Faisal pun menilai tak tepat opini yang mengatakan negara harus berutang banyak untuk biaya pembangunan infrastruktur.

https://tv.kontan.co.id/video/obSKGSEYpLA

Bagian 2: Utang Indonesia Semakin Tinggi Ongkosnya

Banyak perdebatan yang menyoroti masalah utang Indonesia sudah mengkhawatirkan karena sudah menembus angka Rp 4.000 triliun. Padahal utang bukan sesuatu yang haram, tak ada masalah apa pun untuk setiap negara berutang asalkan dikelola dengan baik. Menurut pengamat ekonomi Faisal Basri, kita harus berhati-hati dengan utang karena porsi utang negara yang dipegang asing makin besar. Dalam kondisi dunia yang panas dengan perang dagang, volatilitas akan semakin tinggi. Ongkos utang pun terus naik, dari 9,8% di 2016 menjadi 10,9 di 2017.

https://tv.kontan.co.id/video/FZQf4AqdjeQ

Bagian 3: Pemerintah lebih senang berutang dengan menggunakan surat berharga. Tapi untuk tujuan pembangunan infrastruktur utang dengan bunga pasar ini mengandung risiko sendiri. Selain tanpa grace period, surat berharga negara pun harus bertanding dengan bank dan swasta untuk mencari pinjaman uang. Utang konvensional dinilai Pengamat Ekonomi Faisal Basri membuat perencanaan yang lebih berdisiplin.

https://tv.kontan.co.id/video/YVOVu1oMa1U?&ch=Analisis

Bagian 4: Jangan Paksa Ekonomi Maju Lebihi Kemampuan

Pada saat ini dibutuhkan banyak dana untuk pembangunan infrastruktur. Tapi pemerintah ternyata tak mampu mendapatkan pendapatan dari pajak dengan lebih baik. Dari tahun ke tahun tax ratio Indonesia terus turun. Tax ratio yang terus turun ini juga sebenarnya menjadi indikator pemerintah harus makin berhati-hati untuk berutang lebih banyak.

https://tv.kontan.co.id/video/pnfHRtno2DQ?&ch=Analisis

Sekali Lagi Soal Utang



china.org.cn

Di blog ini sudah lumayan kerap saya menulis tentang utang. Di masa kampanye, intensitas perdebatan soal utang meninggi.

Persoalan utang pemerintah menjadi sasaran tembak yang kerap digunakan pasangan Prabowo-Sandi. Puncaknya adalah ketika Capres Prabowo Subianto menyarankan agar penyebutan Menteri Keuangan diubah menjadi Menteri Pencetak Utang.

Memang utang pemerintah di era Presiden Jokowi meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Apakah persoalan utang pemerintah sudah parah sebagaimana dikatakan oleh Prabowo Subianto: “Ini kalau ibarat penyakit saya katakan stadium sudah cukup lanjut sudah lumayan parah. Utang menumpuk terus.”

Apakah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun yang jadi patokan? Bandingkan Si Badu berutang Rp 10 juta dan pendapatannya Rp 20 juta dengan saya yang berutang hanya Rp 2 juta dengan pendapatan Rp 1 juta. Sekalipun Si Badu berutang 5 kali lipat dari utang saya, beban utang Si Badu tentu saja jauh lebih ringan dari saya. Utang Si Badu hanya setengah dari pendapatannya, sedangkan saya boleh dikatakan “lebih besar pasak dari tiang” karena utang saya dua kali lipat dari pendapatan. Jadi yang jadi persoalan bukan besarnya utang.

Potensi kemampuan pemerintah dalam membayar utang lazimnya dikaitkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat, maka kemampuan pemerintah menarik pajak juga naik. Pajak itulah yang pada gilirannya digunakan untuk membayar bunga dan cicilan utang.

Nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB, tertinggi di dunia. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB.

Membandingkan utang Indonesia dengan negara lain–yang sangat kaya sekalipun–tentu saja tidak cukup hanya menggunakan indikator tunggal nisbah utang terhadap PDB.

Sekalipun nisbah utang pemerintah Jepang delapan kali lipat lebih tinggi dari Indonesia, harus diingat bahwa Jepang bukan sekedar berutang (debitur), tetapi juga memberikan utang kepada negara lain, termasuk kepada Amerika Serikat dalam bentuk surat utang Amerika Serikat yang dibeli Jepang dan kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah Indonesia. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni.

Perlu pula diingat, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia. Ditambah lagi, hampir seluruh surat utangnya (sekitar 90 persen) dibeli oleh rakyatnya sendiri, sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri. Dengan demikian beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang.

Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah (local currency bonds) yang dipegang oleh investor asing relatif sangat besar, bahkan terbesar di antara emerging markets, mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,12 persen per 28 Januari 2019.

Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat.

Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi (94 persen), lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen.

Sebagai perbandingan, Amerika Serikat yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7 persen dari belanja total pada tahun anggaran 2018.

Harus diingat pula, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial yang langsung diterima oleh rakyatnya, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid).

Akibat beban pembayaran bunga yang terus meningkat di Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun.

Terakhir, peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika kemampuan pemerintah menarik pajak bisa ditingkatkan. Sejauh ini nisbah pajak (tax ratio) cenderung melambat. Baru tahun 2018 sedikit naik setelah empat tahun berturut-turut sebelumnya selalu turun. Dibandingkan dengan negara tetangga, nisbah pajak kita sungguh sangat rendah.

[Dimutakhirkan dan ditambah berita-berita terkait di bawah pada 29 Januari 2019, pk.23:32]

***

Faisal Basri Komentari Utang Pemerintah yang Disebut Membahayakan

Reporter: 

Dias Prasongko

Editor: 

Ali Akhmad Noor Hidayat

Senin, 28 Januari 2019 20:52 WIB0

Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji
Faisal Basri. TEMPO/Jati Mahatmaji

TEMPO.CO, Jakarta – Pembahasan mengenai kondisi utang pemerintah belakangan banyak menjadi sorotan masyarakat.  Dalam beberapa kesempatan, calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto sempat menyatakan kondisi utang pemerintah Indonesia dalam kondisi yang membahayakan.

Baca: Prabowo Sebut Sri Mulyani Pencetak Uang, Kemenkeu Tersinggung

Dalam postingan terbaru melalui laman pribadinya, faisalbasri.com, Ekonom senior dari Universitas Indonesia Faisal Basri.mengunggah tulisan mengenai utang pemerintah Indonesia.

“Memang utang pemerintah di era Presiden Joko Widodo meningkat relatif pesat. Selama kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik 69 persen, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun,” kata Faisal dikutip dalam laman tersebut yang diunggah pada Ahad, 27 Januari 2019.

Faisal mencatat peningkatan utang itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55 persen. Namun, apakah persoalan utang tersebut sudah sangat parah seperti yang diungkapkan Prabowo? Menurut Faisal, jumlah utang yang mencapai Rp 4.416 triliun tersebut harus dilihat menyeluruh.

Pertama, jumlah utang harus dibandingkan dengan kemampuan perekonomian menghasilkan pendapatan yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB). Jika PDB meningkat maka kemampuan pemerintah untuk menarik pajak juga meningkat, sehingga dapat digunakan membayar bunga dan cicilan utang.

Kendati demikian, Faisal mencatat nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong masih sangat rendah, tak sampai 30 persen. “Bandingkan dengan Jepang yang nisbah utangnya 250 persen PDB. Bandingkan juga dengan Amerika Serikat yang nisbah utangnya 105 persen PDB,” kata Faisal.

Faisal menyatakan, membandingkan utang dengan negara lain seperti Jepang dan Amerika tentu tidak cukup hanya dengan menggunakan indikator tungga nisbah utang terhadap PDB. Sebab, perlu juga diketahui bahwa meski nisbah utang Jepang delapan kali lipat lebih tinggi harus diingat negara itu bukan hanya berutang tetapi juga memberikan utang kepada negara lain.

Salah satunya, Jepang banyak memberikan pinjaman dalam bentuk membeli surat utang pemerintah Amerika Serikat. Tak tanggung-tanggung, Jepang merupakan pemegang surat utang pemerintah AS terbesar kedua setelah China. Indonesia bisa dikatakan debitur murni. Perlu juga diingat bahwa Jepang juga banyak memberikan utang kepada Indonesia dalam bentuk pinjaman (loan) maupun surat utang yang dikeluarkan pemerintah.

Faisal melanjutkan, perlu juga diketahui meski banyak menerbitkan surat utang, suku bunga surat utang yang dikeluarkan pemerintah Jepang sangat rendah. Yield surat utang pemerintah Jepang bertenor 10 tahun hanya nol koma nol sekian persen, salah satu yang terendah di dunia.

Belum lagi, sekitar 90 persen surat utangnya dibeli oleh rakyat sendiri. Sehingga dana pembayaran bunga tetap beredar di dalam negeri dan beban utang tidak besar dampaknya terhadap stabilitas makroekonomi Jepang. Sebaliknya, surat utang pemerintah Indonesia dalam rupiah lebih banyak dipegang oleh investor asing mencapai 37,8 persen, angka terbesar dari rata-rata negara berkembang yang mencapai 25 persen.

“Kondisi ini tentu mengakibatkan perekonomian Indonesia sangat rentan terhadap gejolak eksternal. Yield surat utang Indonesia bertenor 10 tahun pun tergolong tinggi, yaitu 8,1 persen per 25 Januari 2019,” tutur Faisal.

ADVERTISEMENT

Selain itu, Faisal juga mencatat bahwa meski utang pemerintah masih relatif rendah, tapi beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat. Ia mencatat, pada 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5 persen dari belanja total dan 11,1 persen dari belanja pemerintah pusat.

Lima tahun kemudian meningkat masing-masing menjadi 11,7 persen dan 17,9 persen. Adapun total belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2018 mencapai Rp 2.202 triliun sedangkan total belanja pemerintah pusat mencapai Rp 1.444 triliun.

“Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utanglah yang tumbuh paling tinggi sebesar 94 persen, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9 persen. Atau pada 2018 beban biaya bunga diperkirakan mencapai Rp 258 trilun,” kata Faisal.

Terakhir, menurut Faisal peningkatan utang pemerintah sejatinya bisa dikurangi jika tax ratio terhadap PDB bisa tingkatkan. Sayangnya, sejauh ini nisbah pajak atau tax ratio cenderung melambat. Baru pada 2018 angkanya sedikit naik menjadi 10,2 persen setelah sejak 2012 selalu turun. 

Sumber: https://bisnis.tempo.co/read/1169782/faisal-basri-komentari-utang-pemerintah-yang-disebut-membahayakan/full&view=ok

***

Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis

Penulis:  Rizky Alika

Editor:  Pingit Aria 29/1/2019, 13.01 WIB

Sri Mulyani menyebut kenaikan beban bunga utang terjadi karena suku bunga tinggi.

Sri Mulyani
AJENG DINAR ULFIANA | KATADATA

Sejumlah pihak menyoroti tren kenaikan beban pembayaran bunga utang yang terjadi sejak 2014. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai hal itu merupakan hal yang wajar.

“Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis,” kata dia dalam Konferensi Pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa (29/1).

Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.

Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah lantaran saat itu ada tren pelonggaran moneter dunia. Bank Indonesia pun disebutnya turut menurunkan suku bunga.

(Baca: Disebut Prabowo Sebagai Pencetak Utang, Kemenkeu Ungkapkan Kekecewaan)

Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.

Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. “(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya.

Grafik:

Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Itu semua kan tujuannya,” kata dia.

Sebelumnya, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, meminta pemerintah mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.

(Baca: Rupiah Perkasa, Investor Asing Buru Aset Keuangan Indonesia)

“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).

Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.

(Baca: BI Revisi Aturan Utang Luar Negeri Bank, Tambah Sanksi Bagi Pelanggar)

Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.

Sumber: https://katadata.co.id/berita/2019/01/29/jawab-faisal-basri-sri-mulyani-sebut-beban-bunga-utang-masih-logis

Reporter:  Rizky Alika

***

Komentari soal Kritik Bunga Utang, Darmin: Tergantung Cara Hitungnya

Penulis:  Michael Reily

Editor:  Ekarina 29/1/2019, 18.51 WIB

Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution
ARIEF KAMALUDDIN | KATADATA

Sejumlah pihak tengah menyoroti tren kenaikan beban pembayaran utang yang terus terjadi sejak 2014. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution pun menyatakan beban bunga utang Indonesia memang lebih besar dibandingkan negara lain, namun hal tergantung seperti apa penghitungannya.

Darmin menyatakan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada Malaysia dan Thailand. “Tidak sama setiap negara kalau hitungannya obligasi pemerintah,” kata dia di Kompleks Istana Negara, Jakarta, Selasa (29/1).

Dia menjelaskan penghitungan bunga utang berdasarkan obligasi pemerintah pasti lebih tinggi daripada suku bunga. “Jika ukurannya berdasarkan utang langsung, bunga utang tidak akan banyak berbeda,” ujarnya. 

(Baca: Jawab Faisal Basri, Sri Mulyani Sebut Beban Bunga Utang Masih Logis)

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai kenaikan beban pembayaran bunga utang merupakan hal yang wajar. “Itu bukan sesuatu hal yang baru. Adalah sesuatu yang logis,” kata Sri Mulyani.

Menurutnya, peningkatan bunga utang terjadi seiring tren kenaikan bunga acuan global. Bank Indonesia (BI) pun telah merespons hal itu dengan mengerek BI 7-day Reverse Repo Rate sebanyak 6 kali sepanjang 2018.

Sebaliknya, ia menyebut beban bunga utang pada 2014 rendah karena pada saat itu sedang ada tren pelonggaran moneter dunia. Sehingga, Bank Indonesia saat itu turut menurunkan suku bunga.

div class=”embed-responsive embed-responsive-16by9″ style=”height:700px;” >

Adapun, utang masih dilakukan apabila Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) masih mengalami defisit. Namun, ia meminta masyarakat untuk tidak melihat utang hanya dari nominalnya saja.

Seharusnya, utang dilihat dalam konteks yang lebih besar. “(Kalau) nominal lain tidak dilihat, itu kan jadi membingungkan atau cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ujarnya. 

Menurutnya, utang diperlukan untuk menjaga stabilitas ekonomi Indonesia, seperti ketika mengalami tekanan harga komoditas dan pertumbuhan ekspor masih negatif. Selain itu, utang juga digunakan untuk membangun infrastruktur, mengurangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. “Itu semua kan tujuannya,” kata dia. 

Sementara itu, Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengakui bahwa rasio utang pemerintah Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) masih relatif rendah bila dibandingkan dengan Jepang dan Amerika Serikat (AS). Namun, pemerintah diminta mewaspadai beban pembayaran bunga utang terhadap APBN yang terus meningkat.

“Selama kurun waktu 2014-2018, utang pemerintah pusat naik 69%, dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun. Peningkatan itu lebih tinggi ketimbang periode 2010-2014 sebesar 55%,” tulis Faisal dalam situs resminya, Minggu (27/1).

(Baca: Alasan Sri Mulyani Gencar Terbitkan Surat Utang di Awal Tahun)

Berdasarkan catatannya, pembayaran bunga utang pada 2014 baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian (2018), pembayaran bunga utang meningkat, masing-masing menjadi 11,7% persen dari belanja total dan 17,9% dari belanja pemerintah pusat.

Selama kurun waktu 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi, yaitu 94% atau lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

Sebagai perbandingan, rasio utang AS mencapai 105% dari PDB atau jauh lebih tinggi dari Indonesia, yaitu di bawah 30% dari PDB. Meski rasio utangnya lebih tinggi, AS hanya mengalokasikan 7% untuk pembayaran bunga utang dari total belanja total tahun anggaran 2018.

Sementara itu, APBN AS sebagian besar dialokasikan untuk belanja sosial, antara lain dalam bentuk perlindungan sosial dan kesehatan (medicare dan medicaid). Sementara Indonesia, alokasi untuk belanja sosial tak kunjung naik, bahkan turun lantaran beban pembayaran bunga yang terus meningkat.

Reporter:  Michael Reily

Sumber: https://katadata.co.id/berita/2019/01/29/komentari-soal-kritik-bunga-utang-darmin-tergantung-cara-hitungnya?utm_source=dable

***

Sungguh tiara niatan sama sekali untuk menyudutkan siapa pun –Faisal Basri seperti jutul berta di bawah ini.

Faisal Basri Sudutkan Sri Mulyani Soal Bengkaknya Bunga Utang

NEWS – Yanurisa Ananta, CNBC Indonesia 29 January 2019 14:32SHAR

Foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Memimpin Konferensi pers kinerja APBN 2018 di Kementerian Keuangan (CNBC Indonesia/Muhammad Sabki)Jakarta, CNBC Indonesia – Bukan soal nominal kali ini yang diperdebatkan terkait utang. Justru bunga utang yang makin membengkak terus dibayarkan dari APBN.

Adalah Faisal Basri, Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) yang menyoroti hal tersebut.

“Sekalipun utang pemerintah Indonesia masih relatif rendah, namun beban pembayaran bunga utang terhadap APBN terus meningkat,” kata Faisal, yang ditulis di situs resminya, Selasa (29/1/2019).

Pada tahun 2014, pembayaran bunga utang baru mencapai 7,5% dari belanja total dan 11,1% dari belanja pemerintah pusat. Lima tahun kemudian, angka tersebut meningkat masing-masing menjadi 11,7% dan 17,9%.

Data Kementerian Keuangan mencatat, pembayaran bunga utang pada 2014 secara nominal mencapai Rp 133,4 triliun. Angka tersebut semakin meningkat di 2018 hingga Rp 238 triliun-non audited.

Selama kurun waku 2014-2018, belanja untuk pembayaran bunga utang tumbuh paling tinggi hingga 94%, lebih dari tiga setengah kali pertumbuhan belanja modal yang hanya 25,9%.

“Sebagai perbandingan, AS yang nisbah utangnya jauh lebih tinggi dari Indonesia hanya mengalokasikan 7% dari belanja total pada tahun anggaran 2018,” kata Faisal.

Mari menengok data bunga utang yang dibayar pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). 

Pada 2014 melalui APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 135,45 triliun. Kemudian, pada 2015 melalui APBN-P, pemerintah mengajukan pembayaran bunga utang hingga Rp 155,7 triliun atau 8% dari total belanja negara.

Sementara, APBN-P 2016 juga mencapai Rp 191,21 triliun atau 14,6% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.306,6 triliun.

Di tahun 2017, dalam APBN-P pembayaran bunga utang mencapai Rp 219,2 triliun atau 16% dari total belanja pemeirntah pusat yang sebesar Rp 1.367.

Pada 2018, pembaaran bunga utang mencapai Rp 238,60 triliun atau sebesar 16,4% dari total belanja pemerintah pusat.

Adapun di 2019, pemerintah mengalokasikan Rp 275,9 triliun atau 16,88% dari total belanja pemerintah pusat Rp 1.634 triliun.

Sri Mulyani menjelaskan, soal beban bunga utang bukan sesuatu yang baru. Hal itu logis, namun dengan catatan perlu dilihat dalam konteks yang lebih besar terkait guna dari utang tersebut. 

PILIHAN REDAKSIBukan Nominal yang Jadi Soal, Tapi Bunga Utang RI BengkakSri Mulyani Bicara Utang Bukan Sesuatu yang Baru & MenakutkanSoal Menteri Pencetak Utang, Bos Golkar: Berutang itu Biasa

Dalam penilaian, menurut Sri Mulyani, utang harus dilihat apakah mampu menjaga stabilitas ekonomi waktu mengalami tekanan akibat harga komoditas jatuh. Apakah bisa membantu perekonomian saat ekspor mencatatkan performa negatif tahun 2014-2015. Juga apakah mampu membangun infrastruktur, memerangi kemiskinan, dan menjaga pertumbuhan ekonomi. 

“Itu kan semua tujuannya. Jadi kalau cuma melihat dari utangnya saja jadi kehilangan konteksnya,” ucapnya. 

Dalam berita CNBC Indonesia, Selasa (29/1/2019) disebutkan, dalam kurun waktu 2014-2018 utang pemerintah pusat naik hingga 69% dari Rp 2.605 triliun menjadi Rp 4.416 triliun, atau lebih tinggi dari periode 2010 – 2014 sebesar 55%.

“Yang dibandingkan itu tidak hanya nominal. Kalau nominal berat tapi tidak dilihat nominal yang lain itu kan jadi membingungkan atau bahkan cenderung dianggap untuk menakut-nakuti masyarakat,” ungkapnya. 

Lebih lanjut Sri Mulyani menjelaskan, pada tahun 2014 terjadi monetery policy easing di mana seluruh dunia juga turut terdampak. Saat itu, Bank Indonesia (BI) menurunkan suku bunga acuan sehingga dengan stock utang yang lebih kecil maka bunga pembayarannya turut rendah. Baru 5 tahun kemudian, lanjut Sri Mulyani, stok nominal tinggi. 

“Nominalnya bertambah tapi juga suku bunga dunia meningkat ditambah Bank Indonesia juga menaikan suku bunga sudah 7 kali kan.” pungkasnya.

Faisal Basri Sudutkan Sri Mulyani Soal Bengkaknya Bunga Utang

(Sumber: https://www.cnbcindonesia.com/news/20190129140455-4-52858/faisal-basri-sudutkan-sri-mulyani-soal-bengkaknya-bunga-utang

Menakar Utang Pemerintah secara Proporsional


debt
PeopleImages.com/DigitalVision/Getty Images

Benar adanya bahwa utang pemerintah Indonesia relatif kecil, bahkan relatif sangat kecil, dibandingkan dengan utang pemerintah kebanyakan negara, baik negara maju maupun negara berkembang. Juga masih jauh di bawah batas maksimum yang ditetapkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 60 persen.

Negara pengutang paling besar adalah Jepang. Nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) Jepang mencapai 253 persen dan Amerika Serikat 105,4 persen. Yunani yang dililit utang sehingga terpaksa meminta bantuan IMF dan Bank Sentral Europa, nisbah utangnya 178,6 persen.

Tetangga dekat Singapura yang sangat makmur sekalipun, yang perekonomiannya penuh gemerlap dan PDB per kapitanya 15 kali lipat Indonesia, nisbah utangnya di atas 100 persen.

Nisbah utang pemerintah Indonesia hanya 28,7 persen, lebih rendah dibandingkan dengan kebanyakan negara ASEAN dan hanya lebih tinggi dari Brunei Darussalam.

debt

Berutang bukanlah aib. Hampir semua  negara berutang, tak peduli negara kaya atau negara miskin, negara besar atau negara kecil, negara komunis atau pun negara liberal. Utang pemerintah merupakan unsur tak terpisahkan dari kerangka kebijakan ekonomi pemerintah, khususnya kebijakan fiskal.

Sekalipun suatu negara mengalami surplus anggaran, seperti Jerman, tetap saja negara itu menerbitkan surat utang. Tujuannya antara lain untuk menebus utang lama yang suku bunganya lebih tinggi (reprofiling), sehingga beban utang berkurang.

Jadi, perihal utang ini, persoalannya bukan berutang atau tidak berutang atau menghapuskan utang, melainkan bagaimana mengelola utang sebagai bagian tak terpisahkan dari pengelolaan ekonomi untuk mencapai salah satu tujuan makroekonomi jangka panjang, yakni pertumbuhan yang berkelanjutan.

Utang bisa juga dipandang sebagai alat untuk menempuh kebijakan antisiklikal. Jika perekonomian sedang lesu, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif lewat stimulus fiskal dengan meningkatkan belanja dan atau menurunkan tarif pajak atau bahkan menghapuskan jenis pajak tertentu seperti yang ditempuh pemerintahan baru Malaysia di bawah Perdana Menteri Mahathir Mohamad.

Kebijakan fiskal yang ekspansif–yang mengakibatkan defisit anggaran itu–dibiayai oleh utang. Sebaliknya, jika perekonomian sedang memanas (over heating), pemerintah meredam belanja dan atau menaikkan pajak, sehingga terjadi suplus anggaran. Apakah karena itu pemerintah tak berutang? Bisa saja Pemerintah tetap menerbitkan surat utang untuk tujuan reprofiling.

Oleh karena itu, tidak perlu berambisi melunasi seluruh utang atau bebas dari utang.

Perkembangan dan Perubahan Struktur Utang Pemerintah

Sekalipun nisbah utang relatif kecil, peningkatan utang pemerintah Indonesia dalam empat tahun terakhir terbilang relatif pesat. Pada tahun 2014 utang Pemerintah sebanyak Rp 2.609 triliun dan per Maret 2018 sudah mencapai Rp 4.136 triliun, yang berarti meningkat sebesar 58,5 persen. Pada kurun waktu yang sama, nisbah utang naik dari 24,7 persen menjadi 29,8 persen.

debt-4yeras

Walaupun meningkat cukup pesat, dalam jangka panjang nisbah utang pemerintah Indonesia menunjukkan kecenderungan menurun. Puncak tertinggi nisbah utang terjadi pada tahun 1997 ketika krisis ekonomi yang amat parah.

nisbah-lt

Peningkatan utang yang relatif pesat selama pemerintahan Jokowi-JK antara lain disebabkan oleh kenaikan tajam pengeluaran yang tidak diiringi oleh peningkatan nisbah pajak (tax ratio) sebagaimana dibahas pada tulisan sebelumnya.

Selama masa Orde Baru, seluruh utang pemerintah adalah utang  luar negeri, berupa utang bilateral dan utang multilateral. Setelah krisis 1997, pemerintah mulai berutang dalam bentuk surat berharga negara atau obligasi.

untung-rugi

Perubahan juga tercermin dari komposisi utang luar negeri. Pada tahun 2010, utang luar negeri pemerintah dalam bentuk surat berharga baru sekitar sepetiga dari keseluruhan utang luar negeri. Sewindu kemudian berbalik menjadi lebih dari dua pertiga.

sekuritas

Kita tidak bisa membandingkan nisbah utang Indonesia yang relatif rendah dengan nisbah utang Jepang yang paling tinggi di dunia ataupun dengan Amerika Serikat yang di atas 100 persen. Jepang memang banyak berutang, tetapi pada waktu bersamaan juga menguasai  surat utang yang diterbitkan oleh negara lain. Jadi Jepang selain sebagai debitor juga sebagai kreditor, sedangkan Indonesia praktis sebagai debitor murni.

Screen Shot 2018-09-08 at 14.58.44

Walaupun nisah utang Indonesia relatif rendah dibandingkan dengan Amerika Serikat, beban pembayaran bunga Indonesia lebih tinggi ketimbang Amerika Serikat. Bahkan pembayaran bunga utang Indonesia terus meningkat dan sejak 2016 sudah lebih tinggi ketimbang belanja modal.

Screen Shot 2018-09-10 at 12.44.06

Kembali, jika dibandingkan dengan Jepang, bunga utang Indonesia relatif lebih tinggi. Selain itu, mayoritas surat utang pemerintah Jepang dipegang oleh rakyatnya sendiri, sehingga pembayaran bunga yang mengalir ke luar negeri sangat sedikit. Sebaliknya, surat utang Indonesia yang dipegang oleh investor asing tergolong relatif besar, bahkan paling besar ata setidaknya salah satu yang paling besar di dunia. Tak pelak lagi, kondisi ini membuat Indonesia lebih rentan terhadap gejolak eksternal.

Screen Shot 2018-09-10 at 12.43.10
Screen Shot 2018-09-10 at 12.43.13

[Diperbarui pada 10 September 2018, terutama penambahan data.]

Cara Jitu Mengurangi Utang


debt
economist.com

Persoalan utang pemerintah tak henti menjadi kontroversi. Kubu pemerintah dan kubu oposisi mengeluarkan jurus masing-masing untuk mempertahankan hujahnya. Kubu independen mengulas dengan serangkaian teori dan cara pandang. Tidak sedikit yang berbasis data. Namun amat jarang yang menyenntuh sisi perpajakan khususnya dan penerimaan negara umumnya. Padahal, utang muncul karena dua sisi yang tidak terpisahkan: penerimaan atau pendapatan dan pengeluaran atau belanja. Jika pengeluaran atau belanja pemerintah lebih besar dari pendapatan pemerintah, maka ketekorannya ditutup oleh utang. Jika selisihnya kian melebar, maka utang semakin menggelembung.

Kita lihat ekspansi belanja, terutama belanja infrastruktur, naik tajam. Khusus belanja pemerintah pusat, kenaikan paling tajam adalah belanja barang. Kenaikan pembayaran bunga utang tertinggi kedua dan belanja pegawai di urutan ketiga. Belanja modal hanya di urutan keempat.

Screen Shot 2018-09-07 at 18.52.42
Screen Shot 2018-09-07 at 18.52.57

Kenaikan belanja tidak diikuti oleh peningkatan nisbah pajak (tax ratio), yaitu nisbah antara penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto (PDB). Justru sebaliknya, nisbah pajak terus menerus menunjukkan penurunan selama pemerintahan Jokowi-JK, bahkan menjadi hanya satu digit dalam dua tahun terakhir. Sepanjang sejarah sejauh data terlacak, baru dalam dua tahun terakhir nisbah pajak bertengger rendah di aras satu digit.

Screen Shot 2018-09-20 at 01.36.47

Padahal, nisbah pajak Indonesia tergolong relatif rendah dibandingkan dengan negara ASEAN, dengan negara yang derajat pembangunannya lebih rendah sekalipun. Tentu menjadi pertanyaan mengapa nisbah pajak kita terus turun walaupun masih pada tingkat yang relatif rendah.

Screen Shot 2018-09-07 at 18.42.21

Jika kita bisa mempertahankan nisbah pajak pada aras 11 persen saja, niscaya kenaikan utang tidak akan sepesat empat tahun terakhir dan tekanan akibat gejolak global lebih mampu kita tepis.

[Dimutakhirkan pada 20 September 2018: koreksi untuk data tax ratio semester I-2018 yang sebelumnya tercantum 8,1 persen menjadi 9,1 persen.]

Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius?


peraga

APBN 2017 sangat konservatif bila dibandingkan dengan APBN-P 2016. Target penerimaan total dan penerimaan pajak maupun pengeluaran mengalami penurunan, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dalam keadaan normal, sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan  terjadi inflasi (asumsi APBN 2017 masing-masing adalah 5,1 persen dan 4 persen), penerimaan pajak secara alamiah nail 9,1 persen. Ditambah kerja keras bisa naik di atas 10 persen.

Mengapa target penerimaan pajak pada APBN 2017 lebih rendah ketimbang APBN-P 2016? Boleh jadi karena sedari awal disadari target penerimaan pajak pada APBN-P 2016 tidak realistis, sebagai imbas dari APBN-P 2015 yang lebih parah ketidakrealistisannya.

Bagaimana mungkin ketika perekonomian sedang mengalami pelemahan pertumbuhan justru target pajak dinaikkan sedemikian sangat tinggi. Pada APBN 2015–yang disahkan pada pemerintahan SBY–target penerimaan pajak sudah dipatok sangat tinggi, yaitu naik 20,3 persen dibandingkan dengan realisasi APBN 2014. Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi bukannya mengoreksi turun target penerimaan pajak itu, malahan sebaliknya mengerek lebih tinggi lagi menjadi 29,8 persen.

Ternyata realisasi penerimaan pajak tahun 2015 hanya Rp 1.240 triliun, jauh lebih rendah dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489 triliun. Berarti hanya naik 8,1 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2014. Angka itu bahkan lebih rendah ketimbang potensi kenaikan alamiah sebesar 8,23 persen–pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,88 persen ditambah inflasi tahun 2015 sebesar 3,35 persen.

apbn

Penetapan target penerimaan pajak yang terlalu ambisius terulang lagi pada APBN 2016. Pada APBN 2016 penerimaan pajak dinaikkan sebesar 24,8 persen. APBN-P 2016 hanya mengoreksi sedikit menjadi 24,1 persen.

Realisasinya (angka perkiraan sementara) jauh lebih parah ketimbang realisasi APBN 2015, yakni hanya naik 3,5 persen. Angka itu sudah termasuk hasil dari amnesti pajak–sampai 31 Desember 2016–berupa uang tebusan sebesar Rp 103,3 triliun. Jika uang tebusan dikeluarkan, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, turun dari Rp 1.240 triliun atau kemerosotan sebesar 4,8 persen. Sungguh sangat ironis, karena secara alamiah setidaknya bisa tumbuh 8,04 persen–pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ditambah inflasi 3,02 persen.

ta-1

Penerimaan dari uang tebusan mencapai puncaknya di akhir tahun 2016. Setelah itu tidak mengalami peningkatan berarti. Sampai 23 Februari 2017 tambahan uang tebusan hanya Rp 15,2 triliun dibandingkan posisi akhir September 2016 dan hanya naik Rp 1 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2016. Penerimaan uang tebusan sampai akhir masa program pengampunan pajak untuk menambah pemasukan pajak pada tahun 2017 diperkirakan tidak signifikan.

Jika kita mengabaikan tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan, maka pemerintah harus amat bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan pajak yang naik 26,9 persen. Angka ini diperoleh dari target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.499 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2016 tanpa uang tebusan sebesar Rp 1.181 triliun.

Kalau reformasi perpajakan belum kunjung bisa diimplementasikan tahun ini, mau tidak mau pemerintah harus kembali memotong pengeluaran. Jika tidak, utang harus ditambah cukup banyak dengan ongkos yang lumayan tinggi.

yield

 

Tindakan Segera: Amputasi Belanja Pemerintah


Harga saham berguguran di seantero dunia. Dow Jones Industrial Average turun 588,4 poin atau minus 3,57 persen. Indeks harga saham di Eropa juga turun rata-rata sekitar 4 sampai 5,3 persen. Intervensi pemerintah China tak kuasa menahan laju kemerosotan indeks harga saham. Kemarin indeks Shanghai melorot 8,5 persen.

China yag punya kemewahan dalam bentuk kemelimpahan likuiditas saja tak mampu menjinakkan pasar saham, apatah lagi Indonesa yang modalnya paspasan. Perintah menteri BUMN kepada sejumlah BUMN untuk membeli balik saham-sahamnya (buyback) patut dipertanyakan. Apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi Rini Sumarno tanpa konsultasi dengan jajaran menteri ekonomi?

Menghadapi situasi genting seperti sekarang, tidak boleh ada inisiatif pribadi. Semua harus dibicarakan dengan menteri-menteri lainnya, juga dengan Bank Indonesia. Setelah itu satu suara sampaikan pesan ke publik.

Menggelontorkan uang sampai Rp 10 triliun untuk buyback saham sama saja menggarami lautan.

Kalau BUMN punya uang lebih, dorong mereka untuk mempercepat investasi, jangan buyback saham. Seandainya melakukan buyback, dana BUMN yang disimpan di bank akan ditarik. Bank akan mengalami kekeringan dana. Muncul masalah baru.

Pemerintah jangan ngotot dengan rencana belanja. Amputasilah besaran belanja. Tunda proyek-proyek yang kurang mendesak. Kalau dipaksakan, seraya penerimaan negara diperkirakan bakal seret, amat bahaya kalau pembiayaan belanja pemerintah diperoleh dari tambahan utang dengan mengeluarkan surat utang negara atau global bonds. Paling banter pinjam dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑