Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius?


peraga

APBN 2017 sangat konservatif bila dibandingkan dengan APBN-P 2016. Target penerimaan total dan penerimaan pajak maupun pengeluaran mengalami penurunan, sesuatu yang sangat jarang terjadi. Dalam keadaan normal, sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan  terjadi inflasi (asumsi APBN 2017 masing-masing adalah 5,1 persen dan 4 persen), penerimaan pajak secara alamiah nail 9,1 persen. Ditambah kerja keras bisa naik di atas 10 persen.

Mengapa target penerimaan pajak pada APBN 2017 lebih rendah ketimbang APBN-P 2016? Boleh jadi karena sedari awal disadari target penerimaan pajak pada APBN-P 2016 tidak realistis, sebagai imbas dari APBN-P 2015 yang lebih parah ketidakrealistisannya.

Bagaimana mungkin ketika perekonomian sedang mengalami pelemahan pertumbuhan justru target pajak dinaikkan sedemikian sangat tinggi. Pada APBN 2015–yang disahkan pada pemerintahan SBY–target penerimaan pajak sudah dipatok sangat tinggi, yaitu naik 20,3 persen dibandingkan dengan realisasi APBN 2014. Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi bukannya mengoreksi turun target penerimaan pajak itu, malahan sebaliknya mengerek lebih tinggi lagi menjadi 29,8 persen.

Ternyata realisasi penerimaan pajak tahun 2015 hanya Rp 1.240 triliun, jauh lebih rendah dari target APBN-P 2015 sebesar Rp 1.489 triliun. Berarti hanya naik 8,1 persen dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2014. Angka itu bahkan lebih rendah ketimbang potensi kenaikan alamiah sebesar 8,23 persen–pertumbuhan ekonomi 2015 sebesar 4,88 persen ditambah inflasi tahun 2015 sebesar 3,35 persen.

apbn

Penetapan target penerimaan pajak yang terlalu ambisius terulang lagi pada APBN 2016. Pada APBN 2016 penerimaan pajak dinaikkan sebesar 24,8 persen. APBN-P 2016 hanya mengoreksi sedikit menjadi 24,1 persen.

Realisasinya (angka perkiraan sementara) jauh lebih parah ketimbang realisasi APBN 2015, yakni hanya naik 3,5 persen. Angka itu sudah termasuk hasil dari amnesti pajak–sampai 31 Desember 2016–berupa uang tebusan sebesar Rp 103,3 triliun. Jika uang tebusan dikeluarkan, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, turun dari Rp 1.240 triliun atau kemerosotan sebesar 4,8 persen. Sungguh sangat ironis, karena secara alamiah setidaknya bisa tumbuh 8,04 persen–pertumbuhan ekonomi 5,02 persen ditambah inflasi 3,02 persen.

ta-1

Penerimaan dari uang tebusan mencapai puncaknya di akhir tahun 2016. Setelah itu tidak mengalami peningkatan berarti. Sampai 23 Februari 2017 tambahan uang tebusan hanya Rp 15,2 triliun dibandingkan posisi akhir September 2016 dan hanya naik Rp 1 triliun dibandingkan posisi akhir tahun 2016. Penerimaan uang tebusan sampai akhir masa program pengampunan pajak untuk menambah pemasukan pajak pada tahun 2017 diperkirakan tidak signifikan.

Jika kita mengabaikan tambahan penerimaan pajak dari uang tebusan, maka pemerintah harus amat bekerja keras untuk memenuhi target penerimaan pajak yang naik 26,9 persen. Angka ini diperoleh dari target penerimaan pajak tahun 2017 sebesar Rp 1.499 triliun dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak 2016 tanpa uang tebusan sebesar Rp 1.181 triliun.

Kalau reformasi perpajakan belum kunjung bisa diimplementasikan tahun ini, mau tidak mau pemerintah harus kembali memotong pengeluaran. Jika tidak, utang harus ditambah cukup banyak dengan ongkos yang lumayan tinggi.

yield

 

Tindakan Segera: Amputasi Belanja Pemerintah


Harga saham berguguran di seantero dunia. Dow Jones Industrial Average turun 588,4 poin atau minus 3,57 persen. Indeks harga saham di Eropa juga turun rata-rata sekitar 4 sampai 5,3 persen. Intervensi pemerintah China tak kuasa menahan laju kemerosotan indeks harga saham. Kemarin indeks Shanghai melorot 8,5 persen.

China yag punya kemewahan dalam bentuk kemelimpahan likuiditas saja tak mampu menjinakkan pasar saham, apatah lagi Indonesa yang modalnya paspasan. Perintah menteri BUMN kepada sejumlah BUMN untuk membeli balik saham-sahamnya (buyback) patut dipertanyakan. Apakah tindakan itu merupakan inisiatif pribadi Rini Sumarno tanpa konsultasi dengan jajaran menteri ekonomi?

Menghadapi situasi genting seperti sekarang, tidak boleh ada inisiatif pribadi. Semua harus dibicarakan dengan menteri-menteri lainnya, juga dengan Bank Indonesia. Setelah itu satu suara sampaikan pesan ke publik.

Menggelontorkan uang sampai Rp 10 triliun untuk buyback saham sama saja menggarami lautan.

Kalau BUMN punya uang lebih, dorong mereka untuk mempercepat investasi, jangan buyback saham. Seandainya melakukan buyback, dana BUMN yang disimpan di bank akan ditarik. Bank akan mengalami kekeringan dana. Muncul masalah baru.

Pemerintah jangan ngotot dengan rencana belanja. Amputasilah besaran belanja. Tunda proyek-proyek yang kurang mendesak. Kalau dipaksakan, seraya penerimaan negara diperkirakan bakal seret, amat bahaya kalau pembiayaan belanja pemerintah diperoleh dari tambahan utang dengan mengeluarkan surat utang negara atau global bonds. Paling banter pinjam dari lembaga internasional seperti Bank Dunia dan ADB.

Indonesia Masih Berutang ke IMF?


Pada publikasi Statistik Utang Luar negeri Indonesia edisi April 2015 tercantum utang Indonesia kepada IMF pada akhir Februari 2015 sebesar 2,8 miliar dollar AS.

Kalau kita membuka laman http://www.imf.org,[1] tampak credit outstanding IMF untuk Indonesia yang terakhir sebesar SDR5,462,200,004 per Desember 2005. Setahun kemudian (Desember 2006) sudah nol. Memang Indonesia telah melunasi seluruh utang ke IMF pada Oktober 2006. Utang kepada IMF itu untuk mengatasi krisis tahun 1998.

[SDR = special drawing right] adalah instrument IMF untuk menambah likuiditas dunia. Bisa dikatakan mata uang maya, karena secara fisik tidak ada, tidak diperjualbelikan di pasar uang. Kurs SDR mengacu pada pergerakan mata uang utama dunia, yaitu dollar AS, Yen Jepang, Euro, dan pounsterling Inggis.]

Adapun posisi keuangan Indonesia di IMF,[2] tercantum kuota Indonesia sebesar SDR 2,079.30. Jika dikalikan dengan kurs kemarin (27/4/2015), nilai itu setara dengan 2,89 miliar dollar AS, hampir sama dengan data utang Indonesia kepada IMF di dalam Statistik Utang Luar Negeri. Perbedaan kecil ini boleh jadi disebabkan oleh waktu perbedaan pencatatan sehingga kursnya juga berbeda.

Ada pula kewajiban Indonesia sebagai anggota untuk membayar semacam charges. Jadwal pembayaran untuk tahun 2015 sebagai berikut:

30 April berupa SDR assessments sebesar SDR13,325

1 Mei berupa net SDR charges sebesar SDR26,748

1 Agustus berupa net SDR charges sebesar SDR27,644

1 November berupa net SDR charges sebesar SDR27,644.

Jadi, pembayaran total sampai akhir tahun 2015 berjumlah SDR95,4 ribu. Sangat kecil, tak sampai SDR100 ribu atau 132,4 ribu dollar AS atau Rp 1,7 miliar. Jelas, ini pun bukan utang.

Kesimpulan: Indonesia tidak memiliki utang atau tunggakan kepada IMF seperti yang pernah kita alami untuk mengatasi krisis. Bukan pula menarik cadangan devisa kita yang ditempatkan di IMF untuk mengatasi kesulitan likuiditas. Juga bukan seperti utang Yunani kepada IMF sebagai dana bailout.

Perlu dicatat, nilai cadangan devisa yang bisa kita lihat di laman BI halaman muka (www.bi.go.id) meliputi juga cadangan devisa dalam bentuk SDR (special drawing right) dan emas yang ditempatkan di IMF.

Per akhir Maret 2015, cadangan devisa resmi (official reserve assets) kita berjumlah 111,553.65 juta dollar AS, terdiri dari:

– 105,369.44 dollar AS berupa foreign currency reserves

– 201.30 dollar AS berupa IMF reserve position in the Fund

– 2,436.47 dollar AS berupa SDR

– 2,975.46 berupa emas (gold)

– 570.99 berupa other reserves assets.

Semoga lebih jelas duduk perkaranya.

[1] http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exportal.aspx?memberKey1=440&date1key=2015-03-31&category=EXC

[2] (http://www.imf.org/external/np/fin/tad/exfin2.aspx?memberKey1=440&date1key=2015-03-31)

Sesat Pikir Utang (Kasus Sederhana)


Saya sudah puluhan kali dimintai komentar oleh rekan-rekan media tentang meningkatnya utang pemerintah. Misalnya, ada berita bertajuk “Utang Pemerintah tempus Rp 2.000 triliun.” Barusan saya mengunjungi google search dengan mengetik judul di atas. Muncul lebih dari 40.000 berita.

Mari kita buat perbandingan sederhana.

Si A memiliki utang Rp 1 juta tahun lalu dan tahun ini naik jadi Rp 2 juta. Tahun lalu pendapatan si A Rp 1 juta dan tahun ini Rp 1,1 juta.

Si B tahun lalu memiliki utang Rp 99 juta. Tahun ini utangnya bertambah jadi Rp 101 juta. Pendapatan si B Rp 150 juta tahun lalu dan naik menjadi Rp 200 juta tahun ini.

Media cenderung memberitakan si B-lah yang bermasalah. Mungkin judul beritanya: utang si B tembus Rp 100 juta. Padahal sangat kentara bahwa si A-lah yang terjerat utang, Utang si A naik 100 persen, sedangkan pendapatannya hanya naik 10 persen. Utang si A lebih besar dari pendapatannya. Tahun lalu nisbah utang-pendapatan adalah 100 persen dan tahun ini naik drastis jadi 181 persen.

Sementara itu, utang si B hanya naik 2 persen dan pendapatannya naik 33,3 persen. Nisbah utang-pendapatan si B turun dari 66 persen tahun lalu menjadi 50 persen tahun ini.

Semoga salah kaprah ini tak berlanjut.

Blog at WordPress.com.

Up ↑