Waspadai Utang BUMN


Utang pemerintah pusat bakal naik tajam tahun ini akibat penerimaan pajak merosot tajam dan tambahan pengeluaran untuk menangani wadah coronavirus. Tak ada pilihan, memang, karena kapasitas kita amat terbatas. Tax ratio turun terus hingga mencapai titik terendah dalam setengah abad.

Selama enam tahun pemerintahan Jokowi, utang pemerintah pusat melonjak lebih dua kali lipat, dari Rp2,6 kuadriliun menjadi Rp5,4 kuadriliun. Nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 24,6 persen menjadi 34,1 persen. Angka itu masih jauh dari batas maksimum 60 persen ketentuan dalam Undang-undang Keuangan Negara.

Juga, nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dan beberapa negara tetangga. Namun membandingkan utang dengan hanya menggunakan satu indikator semata bisa menyesatkan. Jadi harus proporsional.

Yang menabrak ketentuan adalah defisit APBN yang bakal melampaui batas maksimum tiga persen PDB. Supaya tetap konstitusional, presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) dengan alasan keadaan darurat. Sampai seberapa besar defisit nantinya sangat bergantung perkembangan. Jika wabah pandemik coronavirus berkepanjangan, defisit APBN akan dinaikkan, tak ada batas atasnya. Dengan apa ketekoran atau defisit ditutupi? Ya dengan tambah utang lagi.

* Perkiraan
Sumber: Bank Indonesia

Begitulah perangai pemerintah. Tatkala meraup rezeki nomplok, misalnya ketika commodity boom, semua pendapatan dibelanjakan tanpa sisa. Ratusan triliun dalam sekejap terbahar dalam bentuk subsidi BBM. Ketika paceklik atau krisis muncul seperti sekarang, pemerintah tinggal keluarkan surat utang atau mengajukan utang baru ke lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan lain-lain.

Belajarlah dari krisis-krisis sebelumnya. Bukankah dalam setiap perekonomian ada konjungtur atau business cycle seperti diceritakan dalam kisah Nabi Yusuf yang tercantum dalam Al-Qur’an 12:43-55 dan Alkitab Kejaadian 40 dan 41.

Utang BUMN

Tak hanya pemerintah pusat yang utangnya menggelembung. Utang seluruh BUMN nonkeuangan meningkat pesat pada tahun 2018. Setahun kemudian menembus Rp1 kuadriliun. Selama pemerintahan Jokowi periode pertama, utang BUMN nonkeuangan meningkat 102 persen.

Pelonjakan utang BUMN terutama disebabkan oleh beraneka ragam penugasan pemerintah yang terlalu dipaksakan dan di luar batas kemampuan beberapa BUMN. Pemerintah paling banter menyuntikkan dana ala kadarnya lewat penyertaan modal negara (PMN). Kebutuhan dana selebihnya harus dicari sendiri oleh BUMN, baik dengan mengajukan pinjaman ke perbankan maupun dengan menerbitkan surat utang.

Hampir semua BUMN yang berutang tidak menghasilkan devisa neto. Padahal mayoritas utangnya dalam valuta asing. Pada tahun 2019, 63 persen utang BUMN nonkeuangan adalah dalam mata uang asing dan 57 persen berasal dari kreditor luar negeri.

BUMN agresif pinjam ke luar negeri karena kamampuan sumber dana domestik sangat teramat terbatas. Tengok saja misalnya nisbah kredit perbankan terhadap PDB (credit to GDP ratio). Tak ada langkah nyata yang berarti untuk membenahi kelemahan ini. Tak kunjung terjadi konsolidasi perbankan.

Sampai kini penetrasi kredit perbankan belum pulih dari kondisi sebelum krisis. Sejak 2013 praktis jalan di tempat.

Dalam kondisi kedua jantung perekonomian (perbankan dan pemerintah) sangat lemah, pemerintah menggunakan BUMN sebagai motor pembangunan. Berutang menjadi jurus tunggal.

Tanpa ada pandemik COVID-19 pun, beberapa BUMN sudah sempoyongan. Akhir tahun lalu PT PLN nyaris mengalami gagal bayar. Syukur bisa dihindari karena pemerintah membayar sebagian kecil kewajibannya kepada PT PLN. Bertahun-tahun pemerintah tidak membolehkan PLN melakukan penyesuaian tarif listrik, tetapi pemerintah tidak menambah subsidi listrik. Pemerintah hanya memberikan dana kompensasi yang pencairannya butuh tahunan.

Kini PLN menghadapi tambahan masalah. Penjualan listrik turun signifikan karena kegiatan ekonomi dan mobilitas manusia dibatasi. Kemerosotan nilai tukar rupiah turut menambah beban PLN, karena lebih separuh utangnya dalam valuta asing.

PT Pertamina agak terbantu karena pemerintah membiarkan Pertamina meraup laba di atas normal dengan tidak menurunkan harga eceran BBM walaupun harga minyak mentah anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Walaupun demikian, tetap saja Pertamina mengalami tekanan yang lebih berat.

Jika tekanan bertubi-tubi berkepanjangan, sangat boleh jadi beberapa BUMN berpotensi mengalami gagal bayar. Bisa saja pemerintah mengambil alih tanggung jawab BUMN, tetapi tentu ada batasnya. Gagal bayar bisa merembet ke BUMN lain, dan bisa menghancurkan reputasi kita secara keseluruhan di pasar finansial global.. Kemungkinan itu harus dicegah sedini mungkin. Setidaknya jangan lagi “ugal-ugalan” menugaskan BUMN. Silakan tugaskan apa pun kepada BUMN tetapi harus diiringi oleh akuntabilitas dan disiplin fiskal. Jangan sampai ambisi besar pemerintah tak tampak dalam APBN karena dibebankan kepada BUMN.

Dokumenter: “1 Hari, 1000 Pesan”


Pengantar: Tim tvOne mengikuti aktivitas saya sehari penuh pada 11 Maret 2020 mulai sekitar pk.6:00 sampai pk.21:30.

***

Jakarta, tvOnenews.com – Faisal Basri dengan fasih memaparkan berbagai isu yang relevan, yang dialami oleh masyarakat saat ini. Dimulai dari isu global, seperti masalah kesenjangan nasional antarnegara di era modern, hingga masalah psikologi manusia yang merujuk kepada perilaku masing-masing individu. Referensi yang dibahas pun meliputi cakupan yang luas, seperti di Amerika Serikat, Asia, hingga negara-negara di Skandinavia. Semua pembahasannya pun dianalisis dengan berimbang, tidak berat sebelah dan memberi solusi bagi semua pihak. Video series “1 Hari, 1000 Pesan” akan menelusuri kehidupan Faisal Basri, tokoh yang dikenal sebagai ekonom dan politikus asal Indonesia. Banyak keteladanan yang bisa diambil dari kegiatannya sehari-hari. Mulai dari kegemarannya mengajar, kesederhanaan dalam menjalani hidup – hingga kesukaannya untuk makan masakan khas nusantara. Melalui video series ini, Faisal Basri akan memberikan inspirasi yang seluas-luasnya bagi generasi milenial untuk melihat peluang di masa depan. Dia akan menunjukkan kesalahan-kesalahan di masa lalu, namun analisisnya tidak untuk menjatuhkan, melainkan agar memberikan perspektif baru bagi masa depan Indonesia untuk menyikapi kondisi terkini dan nanti. Selamat menyaksikan! ——-

Faisal Basri thoroughly describes the relevant issues dealt by the society now. From global issues, like inequity among countries in modern era, to psychological issues reflected in individuals’ behavior. With wide scope being discussed, from the USA to Scandinavian nations, Faisal Basri provided balanced analysis and solutions for everyone. The series “1 Day, 1000 Messages” will explore the life of Faisal Basri, a well known Indonesian economist and politician. Many of his daily activities can be set as examples, from his love of teaching, his humble way of life to his fondness of Indonesian cuisine. Through the series, Faisal Basri will widely inspire the millenial generation to be able to spot opportunities in the future. He will point out the past generation’s mistakes, not to judge them, but to provide the next generations with better perspectives for coping with the present and future conditions. Have a good time watching! ——-

#1Hari1000Pesan #FaisalBasri

Selengkapnya dalam versi YouTube dapat dilihat di sini.

Mobilisasi Nasional untuk “Triple T” Kunci Perangi Coronavirus


Berita baik terus berlanjut hingga hari ini (19/4) sejak tulisan yang saya unduh tiga hari yang lalu. Sudah lima hari berturut-turut jumlah pengidap coronavirus COVID-19 yang dinyatakan sembuh lebih banyak ketimbang yang meninggal dunia.

Perkembangan itu menghasilkan jumlah kumulatif pasien yang sembuh sudah lebih banyak dari jumlah kumulatif yang wafat sejak 16 April. Hal ini tercermin dari bidang berwarna hijau kian lebar (luas) dibandingkan bidang berwarna merah.

Sayangnya jumlah kematian kembali melonjak, dari 15 orang kemarin menjadi 47 orang hari ini, menyebabkan tingkat kematian (case fatality rate) naik lagi dari 8,6 persen menjadi 8,9 persen, masih tetap tertinggi di Asia.

Peningkatan jumlah pasien sembuh yang lebih banyak ketimbang pasien yang meninggal dunia belum diimbangi oleh penurunan kasus positif baru, sehingga jumlah kasus aktif terus menunjukkan kecenderungan meningkat.

Kapan kasus aktif (active cases) mencapai puncaknya sangat bergantung pada jumlah tes. Per hari ini, baru 42.219 orang atau 154 orang per satu juta penduduk yang sudah dites. India jauh lebih tinggi, yaitu 270 orang per satu juta penduduk, Fulipina 547, dan Malaysia 3.114.

Kunci untuk menjinakkan wabah coronavirus adalah dengan testing, karena dengan cara inilah kita akan mengetahui jumlah potensi musuh yang mendekati sebenarnya, bukan dengan tebak-tebakan. Dari hasil testing itulah kita bisa melakukan tracing, baru kemudian treating (Triple T)

Tanpa melakukan “Triple T” dengan benar dan efektif, maka Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) akan mubazir dan berkepanjangan, sehingga ongkos sosial dan ekonominya tak terperikan.

Sejatinya Perpu yang diterbitkan adalah untuk mobilisasi nasional mengatasi wabah coronavirus, bukan Perpu yang fokus pada penyelamatan ekonomi, penambahan utang, dan jaminan kebal hukum bagi para pembuat kebijakan. Perpu cuma menangani hilir, sedangkan hulunya keropos. Sehebat apa pun penanganan hilir akhirnya akan jebol juga kalau hulunya tidak ditangani secara tuntas dan efektif.

Tanpa “Triple T” yang benar dan efektif, kebijakan apa pun yang ditempuh akan bersifat tambal-sulam.

Berita Baik COVID-19, Semoga Berlanjut


Hari ini (16/4), terjadi lonjakan luar biasa jumlah pasien coronavirus COVID-19 yang dinyatakan sembuh, dari hanya 20 pasien kemarin menjadi 102 pasien atau kenaikan lebih lima kali lipat. Juga tergolong peningkatan sangat tajam jika dibandingkan dengan rerata harian selama seminggu sebelumnya yang berjumah 32 pasien.

Berita baik kedua, dalam dua hari berturut-turut jumlah pasien sembuh lebih banyak ketimbang jumlah kematian.

Karena tambahan kasus positif harian (daily cases) masih mengalami trend peningkatan, maka kasus aktif (active cases) pun masih terus meningkat dan tampaknya masih jauh untuk mencapai titik puncak. Namun, untuk pertama kalinya hari ini jumlah kumulatif pasien sembuh sudah lebih banyak dari jumlah kumulatif kematian. Ini berita baik ketiga.

Jika kita mampu menekan jumlah kasus positif baru, mempercepat penyembuhan, dan menekan kematian, maka puncak kurva bisa lebih cepat seperti yang telah dialami Iran. Jerman, Swiss, Korea Selatan, dan China telah melampauai fase ini lebih awal.

Walapun jumlah kasus di Indonesia relatif sedikit, di urutan ke-37, namun tingkat kematian (case fatality rate/CFR)) tergolong tinggi, yaitu 9,0 peren. Di antara negara dengan penduduk di atas 10 juta, CFR Indonesia berada di urutan ke-13 di dunia dan tertinggi di Asia.

Jumlah kasus yang relatif rendah dengan tingkat kematian yang relatif tinggi di Indonesia boleh jadi karena jumlah test sangat rendah. Baru dilakukan 30.000 test sejauh ini atau hanya 132 test per satu juta penduduk. Di Malaysia sudah 87,183 test atau 2.694 test per sejuta penduduk. Vietnam yang jumlah kasusnya sangat sedikit (268) dan belum ada kasus kematian telah melakukan 135.938 test atau 1.398 per satu juta penduduk.

Setiap celah yang bisa mengakibatkan lonjakan dan pemburukan patut kita tutup rapat-rapat. Yang terpenting adalah menekan jumlah pemudik. Terlalu mahal ongkos yang harus ditanggung jika terjadi gelombang mudik sekalipun hanya sepertiga dari biasanya.

Berharap Coronavirus di Indonesia Tak Seganas di AS dan Eropa


Sampai hari ini pk. 16:16, jumlah kumulatif pengidap coronavirus COVID-19 di dunia (210 negara dan teritori) mencapai 1.786.769 orang. Ada pun yang meninggal dunia telah menembus 100.000 orang, persisnya 109.275 orang. Dengan demikian, tingkat kematian karena coronavirus (case fatality rate/CFR) dunia adalah 6.1 persen.

CFR Indonesia tertinggi di Asia. Bidang berwarna biru adalah negara dengan penduduk di atas 10 juta dan yang berwarna kuning adalah negara dengan penduduk di bawah 10 juta.

Sudah barang tentu CFR Indonesia juga tertinggi di ASEAN. Ada tiga negara ASEAN yang belum mengalami kasus kematian, yaitu Vietnam, Cambodia, dan Laos. Dua tetangga dekat kita (Timor-Leste dan PNG) sejauh ini masing-masing hanya ada dua kasus terkonfirmasi dan tidak ada kasus kematian.

CountryPopulation (2018)Total casesTotal deathsCase fatality rate
Indonesia267,663,4354,2413738.795
Myanmar53,708,3953837.895
Philippines106,651,9224,6482976.390
Malaysia31,528,5854,683761.623
Thailand69,428,5242,551381.490
Brunei Darussalam428,96213610.735
Singapore5,638,6762,29980.348
Vietnam95,540,39525800.000
Cambodia16,249,79812200.000
Lao PDR7,061,5071800.000
Timor-Leste1267972200.000
Papua New Guinea8606316200.000

Jumlah kematian di Indonesia lebih banyak ketimbang jumlah pasien yang telah sembuh.

Akumulasi kasus yang terjangkit coronavirus di Indonesia hari ini (12/4) berjumlah 4.241 orang. Sebanyak 359 pasien dinyatakan telah sembuh dan 373 orang meninggal dunia. Sisanya adalah kasus aktif (active cases).

Banyak kajian dengan menggunakan modelling mengindikasikan kasus di Indonesia jauh lebih banyak daripada yang setiap hari dilaporkan oleh juru bicara Gugus Tugas COVID-19, setidaknya puluhan kali lipat.

Jika pengujian cepat dan pengujian lainnya lebih banyak, maka diperkirakan sampai beberapa minggu ke depan jumlah kasus akan terus meningkat. Ada yang memperkirakan puncak kasus terjadi bulan Mei sampai Juni.

Jika kita membandingkan dengan kasus global, tampak bahwa pola Indonesia masih menunjukkan bahwa puncak pada fase awal pun belum terjadi. Untuk kasus global, jumlah yang sudah sembuh jauh lebih besar ketimbang jumlah kematian. CFR global adalah 6,1 persen. Jadi CFR Indonesia di atas CFR dunia.

Iran adalah salah satu negara yang telah mengalami fase stabil dengan active cases yang sudah menurun. Jumlah kematian harian juga mengalami penurunan, walaupun kembali meningkat dalam dua hari terakhir. Yang menggembirikan jumlah yang sembuh terus menunjukkan peningkatan dan jauh di atas jumlah kematian.

Setelah kawasan Jobodetabek ditetapkan dengan status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), kita berharap puncak wabah coronavirus akan lebh cepat dengan kurva yang melandai.

Kuncinya adalah faktor jumlah pemudi, terutama dari Jabodetadek.

Ketika Gelombang Mudik Tak Terbendung


Jakarta adalah episentrum wabah coronavirus di Indonesia. Sekitar separuh kasus terkonfirmasi (confirmed cases) dan jumlah kematian disumbang oleh Jakarta. 

Per 8 April 2020NasionalDKI JakartaPersen DKI Jakarta
Kasus terkonfirmasi2.9561.47049,7
Meninggal24011447,5

Jika pusat episentrum diperluas dengan memasukkan kota/kabupaten di sekitar Jakarta atau Jabodetabek (Kota Tangerang Selatan, Kabupaten Tangerang, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Kota Bekasi, dan Kabupaten Bekasi), porsinya mencapai sekitar 70 persen.

Oleh karena itu, keberhasilan mengendalikan penyebaran coronavirus COVID-19 secara nasional sangat bergantung pada penanganan di Jabodetabek. Jangan sampai medan pertempuran meluas dan massif ke seluruh penjuru Tanah Air. Walaupun coronavirus telah menyebar ke 32 provinsi, kita masih punya waktu untuk meredamnya jika episentrum coronavirus bisa ditaklukkan.

Tak terbayangkan jika penyebaran kian merata ke selruh provinsi mengingat daya dukung kita sangat terbatas.

Jumlah dokter per 1.000 penduduk di Indonesia sangat sedikit dan jauh lebih rendah ketimbang negara-negara tetangga. Untuk jumlah perawat dan bidan, Indonesia hanya lebih baik dibandingkan Vietnam dan Iran.

Jumlah tempat tidur di rumah sakit (hospital beds) sangat terbatas.

Masalah semakin pelik karena persebaran dokter, perawat, dan tempat tidur di rumah sakit tidak merata. Lebih mengkhawatirkan lagi kondisi di daerah-daerah tujuan mudik utama. Jumlah dokter per 10.000 penduduk di semua tujuan mudik utama di bawah rerata nasional, dengan Jawa Barat yang paling parah.

Untuk jumlah perawat (tidak termasuk bidan) per 10.000 penduduk, Jawa Barat menduduki peringkat terbawah. Jawa Timur dan Lampung di bawah rerata nasional, sedangkan Jawa tengah sama dengan rerata nasional.

Ketersediaan tempat tidur rumah sakit sama mengkhawatirkannya. Semua tujuan mudik utama di bawah rerata nasional.

Jadi bisa dibayangkan betapa akan tunggang-langgang daerah-daerah tujuan utama mudik jika mengalami ledakan wabah coronavirus yag dibawa oleh pemudik dari pusat episentrum Jabodetabek.

Belum terlambat untuk menerapkan strategi nasional dengan kehadiran komandan perang di pusat medan laga. Sejauh ini, pemerintah daerah di Jabodetabek sudah amat sadar akan bahaya yang menghadang, tidak saja terhadap penduduk mereka, melainkan juga bagi kepentingan nasional.

Jabodetabek butuh panglima perang. Juga Indonesia, tentunya. Teramat berat rasanya kalau diserahkan kepada masing-masing kepala daerah dan kerja sama sesama mereka semata. Sekali lagi, ini bukan persoalan Jabodetabek, melainkan sudah menjadi persoalan nasional yang genting.

Sekalipun Jakarta sudah mulai kewalahan, bagaimanapun kesiapan Jakarta jauh lebih baik ketimbang daerah-daerah tujuan utama mudik. Semoga ini jadi pertimbangan bagi saudara-saudara kita yang hendak mudik.

Top-Notch Human Resources Yet Haven for Smokers?


February 14, 2020

Greetings to the audience of Cokro TV.

One of the seven development agendas outlined by President Jokowi for his second term in office is “Building High-Quality and Competitive Human Resources”. The issue of human resource development had been referred to earlier in Jokowi’s victory speech with his running mate Ma’ruf in Sentul on 14 July 2019. In his speech, the President put forward six development agendas under the “Vision for Indonesia” framework. One of which concerns the health of school-aged children. 

The commitment to develop resilient and superior human capital has in fact already been pledged during Jokowi’s first term in office. One of the ways to achieve this is by distancing the people – especially the golden generation now living in the time period of demographic bonus, more so for school-aged children – away from tobacco. 

In the previous RPJM (Medium-Term Development Plan), the target was to bring smoking prevalence among adolescents aged 10-18 down from 7.2 percent in 2013 to 5.4 percent in 2019. Instead of meeting the target or at least nearing it, smoking prevalence among children has risen to 8.8 percent in 2016 and climbing further to 9.1 percent

This is a yellow alert.

These children became first-time smokers as a result of the government’s neglect in protecting them against the tobacco industry’s ruthless market penetration strategy.

The tobacco industry spends one million dollars per hour on product advertising, and billions of dollars more on discounts to retailers. 

In Indonesia, cigarettes are easily accessible and relatively cheap. Want it even cheaper? Buy a pack with fewer cigarette sticks, some contain 16, and others even less with only 12 cigarettes. Modern retail kiosks and traditional shops sell cigarettes right next to or across schools. Cigarette advertisements are pervasive, outdoors, on television and social media–at every turn.

Nearly all leading white cigarette brands are subject to ridiculously low taxes, and therefore can be sold at a relatively cheaper price. The industry strategizes by reducing cigarette size, smaller diameter and shorter length, in a bid to keep prices even lower. An example is provided in this video.

To offset the tax rate levied on its products, tobacco companies introduce kretek cigarette packs with quantities that vary. For the same brand, a pack of 20 cigarettes is of course more expensive than a pack of 16 or 12. If you calculate, the price of each stick in a pack of 16 or 12 is in fact usually more expensive. This is the industry’s tactic to lure new smokers, as if cigarettes are still cheap. 

The government is giving the tobacco industry free rein to “hoodwink” consumers. Unlike many other countries where only 20-stick packs are being sold, in Indonesia the options are mindboggling. Worse still, consumers can buy them in singles.

The government knows all too well that poor families spend a lot on cigarettes, second only to rice. Household expenditure for filtered kretek cigarettes amounts to nearly the same as total spending on protein intake for bean curd, tempe, chicken and eggs. 

The government should also realize that 30 percent of BPJS Kesehatan (National Health Insurance Program) expenditure are used up for patients with smoking-related diseases, and therefore significantly contributes to BPJS Kesehatan’s deficit that the government to this day still has not covered.

And what’s more, the government is fully aware that smoking does more harm than good. For this reason, cigarette tax is imposed. Bear in mind that the purpose of tobacco taxation is not to be the mainstay of revenue for the government, but as an instrument for controlling tobacco production and consumption. The government also needs to draw the line when it comes to tobacco industry tactics in spreading its tentacles far and wide in society.

Let’s not regress yet again like when the government cancelled plans to raise tobacco tax and simplify the tax structure in the run-up to elections. Let’s treasure our golden generation.

The government’s sheer passivity has led to an alarming rising trend in total smoking prevalence in Indonesia. 

Specifically. among the male population, the smoking prevalence in Indonesia is the world’s second highest after Timor-Leste. Over 70 percent of the male population in Indonesia smokes, and that includes me. 

While the rest of the world have been successful in reducing the percentage of the population who smokes, in Indonesia the figures continue to soar, never once falling, not since 2000.  

If the government is indeed deeply concern about improving the quality of human capital and create top-notch human resources, prove it with concrete actions. Immediately ratify the FCTC (Framework Convention on Tobacco Control). 

We should be ashamed for being among the seven countries left in the world who have not ratified the FCTC. The six other countries are Somalia, Malawi, Eritrea, Andorra, Liechtenstein, and Monaco. 180 countries worldwide have signed the FCTC.  They include the world’s largest tobacco producers like Indonesia, such as China, India, Brazil, and the United States.

No more sitting at the same table as the tobacco industry in formulating stringent policies and measures to rein in the tobacco industry. No more government ministers who say whatever they want for the sake of sectoral interests.

So please Mr. President, sign it in golden ink, protect our golden generation and create a Golden Indonesia. Let’s hope this comes true when we celebrate a century of independence.

Thank you.