Desain Dana Migas dan BBM


Patut dihargai keputusan pemerintah membatalkan pengenaan Dana Ketahanan Energi (DKE) yang dikutip Rp 300 per liter untuk solar dan Rp 200 untuk premium yang rencananya diberlakukan mulai 5 Januari 2016.

Menurut penjelasan pemerintah, DKE bakal digunakan untuk mengembangkan energi terbarukan atau energi nonfosil. Dana yang selama ini diperoleh dari “pajak” sebesar 50 dollar AS per ton CPO yang diekspor saja belum jelas, apatah lagi DKE.

Alangkah lebih baik jika pemerintah membuat kebijakan yang lebih menyeluruh dan konsisten dengan landasan hukum yang kokoh sebagai bagian tidak terpisahkan dari upaya penguatan tata kelola migas yang transparan dan akuntabel.

Ada tiga prinsip utama yang perlu diperhatikan. Pertama, migas merupakan sumber daya alam (SDA) tak terbarukan, sehingga pemerintah harus tunduk pada prinsip keadilan antarnegerasi. Generasi mendatang pun berhak menikmati kekayaan SDA. Selama ini generasi lalu dan sekarang jor-joran mengeksploitasi minyak mentah, sebagaimana terlihat dari tingkat produksi yang semakin turun dan lebih rendah dari cadangan terbukti baru yang ditemukan. Selain itu, tingkat konsumsi BBM kita meningkat jauh lebih pesat ketimbang tingkat produksi (yang justru turun terus), sehingga impor semakin menganga.

Di banyak negara produsen migas, prinsip keadilan antargenerasi ditegakkan dengan menyisihkan pendapatan jatah pemerintah sebagai sovereign wealth funds (SWF). Ada yang menamakannya   petroleum fund atau oil fund. Norwegia memiliki SWF terbesar di dunia, sekitar 1 triliun dollar AS. Negara tetangga Timor-Leste pun sudah memiliki petroleum fund yang menurut catatan terakhir yang penulis miliki sudah mencapai 16,5 miliar dollar AS. Indonesia belum memiliki SWF dari migas maupun dari SDA tak terbarukan lainnya. Selama ini dana hasil migas dihabiskan dalam satu tahun anggaran, bahkan kerap dana minyak yang menjadi pendapatan pemerintah tidak cukup untuk membiayai subsidi BBM. Kekurangannya ditutup dari utang. Jadi ada dua “dosa” generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu mengambil hak SDA generasi mendatang dan mewariskan tambahan utang.

Prinsip kedua, stabilisasi. Harga BBM sangat ditentukan oleh harga minyak mentah yang harganya sangat berfluktuasi. Karena kenaikan harga BBM sangat sensitif secara politis dan sosial, pemerintah takut mengambil risiko menaikkan harga BBM sesuai dengan harga pasar. Akibatnya subsidi BBM membengkak. Kenaikan harga minyak mentah yang berkepanjangan pada akhirnya memaksa pemerintah melakukan penyesuian dengan menaikkan harga BBM. Biasanya kenaikan harga BBM itu dilakukan kalau sudah tidak ada pilihan lain karena ancaman krisis anggaran atau fiskal. Akhirnya pemerintah dipaksa menaikkan harga BBM dengan persentase yang relatif besar. Akibat selanjutnya, laju inflasi meroket dan suku bunga naik tajam sehingga memperburuk stabilitas makroekonomi dan memelorotkan pertumbuhan ekonomi.

Untuk meredam gejolak harga BBM sehingga volatilitasnya menyempit—seraya tidak menyerahkan sepenuhnya pada mekanisme pasar—pemerintah menerapkan instrumen stabilisasi. Salah satu bentuknya adalah dana stabilisasi. Jika harga minyak mentah turun, pemerintah tidak serta merta menurunkan harga BBM dengan proporsi yang sama. Penurunan harga BBM lebih kecil dari penurunan harga minyak mentah. Selisihnya dimasukkan ke celengan dana stabilisasi. Dana ini akan lebih cepat bertambah seandainya harga minyak mentah anjlok seperti belakangan ini. Sebaliknya, jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak serta merta menaikkan harga BBM atau menaikkan harga BBM dengan persentase lebih kecil ketimbang kenaikan harga minyak mentah. Selisihnya ditutup oleh suntikan dana stabilisasi itu.

Kedua, menggunakan instrumen pajak seperti diterapkan di Malaysia. Jenis pajaknya bisa apa saja. Jika harga minyak mentah naik, pemerintah tidak mengenakan pajak atas BBM, bahkan bisa memberikan subsidi sampai jumlah tertentu. Sebaliknya, jika harga turun, pemerintah kembali mengenakan pajak.

Ada baiknya mempertimbangkan pengenaan pajak lingkungan utuk BBM berbasis fossil fuel. Jika harga minyak mentah sedang melorot, kenaikan pajak lingkungan lebih tinggi, jika harga naik pajaknya dikurangi. Pajak lingkungan atau pajak lainnya dikenakan terhadap semua jenis BBM, bukan hanya terhadap solar dan premium sebagaimana rencana pemerintah yang dibatalkan atau ditunda itu.

Prinsip ketiga, ketahanan dan kedaulatan energi. Kunci ketahanan energi adalah kemampuan kita memanfaatkan semaksimal mungkin tatkala harga minyak turun dan mengurangi tekanan ketika harga minyak tinggi. Untuk itu tangki penyimpanan yang harus diperbanyak agar cadangan operasional BBM setidaknya naik dari sekitar 20 hari menjadi 3 bulan atau lebih. Cadangan operasional yang memadai juga berlaku untuk mink mentah. Kecukupan kilang menjadi sia-sia jika tangki penyimpanan tidak bertambah. Pemerintah tidak harus mengeluarkan dana sama sekali untuk pembangunan tangki baru. Wajibkan pemasok BBM membangun kilang. Di beberapa negara ongkos penyimpanan ini dimasukkan dalam komponen harga BBM. Langkah selanjutnya adalah membentuk cadangan strategis.

Perlu dicatat, pemerintah sudah memiliki dana khusus untuk mengembangkan penggunaan biofuel dari produksi sendiri. Dana itu dikutip sebesar 50 dollar AS terhadap setiap ton CPO yang diekspor. Penggunaannya seperti apa? Masih gelap atau mungkin belum digunakan sama sekali. Apa dampak jenis “pajak” ini terhadap  keadilan agaknya harus dihitung secara cermat. jangan sampai yang menikmati adalah segelintir perusahaan besar.

Semua dana yang terkait dengan energi sebaiknya diintegrasikan dan memiliki landasan hukum yang kuat. Semoga pemerintah sigap menyusun dan mempersiapkan segala sesuatunya.

Agar pengelolaan energi, khususnya BBM, lebih kredibel dan akuntabel, pemerintah menerapkan transparansi dalam penentuan harga BBM dengan komponen-komponennya secara terinci. Seraya mengoreksi yang keliru seperti pembedaan harga premium di Jawa-Madura-Bali (Jamali) dan non-Jamali.

***

 

 

 

 

 

 

Jangan Malu Belajar dari Timor-Leste


Di blog ini saya sudah dua kali menayangkan tulisan yang membandingkan beberapa indikator ekonomi antara Indonesia dan Timor-Leste. Tulisan pertama berjudul “Timor-Leste Sudah Menyusul Indonesia?” yang bisa diunduh di http://wp.me/p1CsPE-HP. Berdasarkan data World Development Indicators yang diunduh dari website Bank Dunia pada awal tahun 2014, gross national income (GNI) per capita Timor-Leste telah melampaui Indonsia sejak tahun 2007.

t-4

Setelah dilakukan perbaikan metodologi perhitungan yang dimandatkan oleh PBB, ternyata GNI per kapita Indonesia tidak pernah lebih rendah dari Timor-Leste. Data terkini (2014) menunjukkan GNI per kapita Indonesia sebesar 3.650 dollar AS di urutan ke-139, sedangkan Timor-Leste 3,120 dollar AS di urutan ke-147. Perbedaannya tidak terlalu besar.

agnipercapita

Tulisan kedua berjudul “Beda Indonesia dengan Timor-Leste seperti Bumi-Langit” bisa diunduh di http://wp.me/p1CsPE-BE. Tulisan ini mengangkat contoh terpuji Timor-Leste dalam mengelola kekayaan minyaknya dengan membentuk Petroleum Fund.

Tulisan ini merupakan pemutakhiran dua tulisan sebelumnya dan bertujuan sebagai pembelajaran bagi Indonesia.

Perekonomian Indonesia memang jauh lebih besar dan lebih maju ketimbang Timor-Leste. Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) pada tahun 2014 telah mencapai 2.676 miliar dollar AS dan di urutan ke-8 terbesar di dunia, sedangkan Timor-Leste hanya 2,7 miliar dollar AS di urutan ke-170.

Namun, ada pembelajaran berharga yang bisa kita peroleh dari Timor-Leste.

Pertama,  dalam hal pengelolaan sumber daya alam, tata kelola (governance) Timor-Leste lebih baik. Resource govenance index (RGI) Timor-Leste memiliki skor 68 di urutan ke-13, sedangkan Indonesia dengan skor 66 di urutan ke-14.

rgi

Indonesia yang relatif kaya sumber daya alam sudah berulang kali menikmati kejayaan sumber daya alam: minyak, batubara, produk hutan, sawit, dan lain-lain. Kejayaan itu tidak berbekas. Cadangan minyak bumi tinggal 3,7 miliar barrel dan produksi sudah di bawah 800 ribu barrel sehari. Uang minyak habis entah kemana, ribuan triliun mnguap diterkam subsidi BBM. Hutan kita gundul dan menimbulkan nestapa. Ikan habis digarong oleh mafia illegal fishing.

Ketika menikmati rezeki nomplok komoditas, seluruh pendapatan darinya habis dibelanjakan, tak ada sama sekali yang ditabung. Taktala harga komiditas anjlok, pemerintah menambah utang, karena tak punya tabungan. Ketika harga komoditas merosot tajam, pemerintah kalang kabut menambah utang, pasrah karena tidak memiliki dana stabilisasi.

Negara-negara yang kaya sumber daya alam banyak yang menabung untuk masa depan atau untuk mengantisipasi kemerosotan pendapatan kala harga komoditas anjlok.. Sejatinya memang pemerintah bertugas mengurangi volatilitas perekonomian.

Tengoklah peraga di bawah ini. Indonesia tidak memiliki sistem pendanaan sumber daya alam sehingga tabungannya nihil. Timor-Leste dengan petroleum Fund yang sudah mencapai 15,7 miliar dollar berada di uturan ke-22. Norwegia berada di puncak dengan dana yang sudah terkumpul mencapai 850 miliar dollar AS.

afunds

Lebih terpuji lagi, Timor-Leste mengelola dana minyaknya dengan governance yang tergolong sangat baik. Governance score Timor-Leste mencapai angka 83 (dari angka tertinggi 100) dan berada di lima besar terbaik. Angka untuk Indonesia tentu saja tidak ada.

askor

Perkembangan Petroleum Fund Timor-Leste bisa dilihat berikut ini.

apf

Walaupun masih banyak tertinggal dari Indonesia, setidaknya Timor-Leste memulai langkah membangun negeri di jalur yang patut ditiru oleh Indonesia. Negeri yang masih tergolong sangat muda itu mengemban tugas berat memajukan rakyatnya. Ada tanda-tanda menggembirakan. Human development index (HDI) Timor-Leste berangsur naik dengan kecepatan yang lumayan sehingga kian mendekati Indonesia.

ahdi

Lebih jauh, pemerintah Timor-Leste berkomitmen tinggi melindungi rakyatnya yang rentan dari terpaan gejolak internal dan eksternal. Untuk itu, anggaran perlindungan sosial diperbesar hingga mencapai 5,9 persen PDB, sementara Indonesia hanya 1,2 persen PDB. Itulah antara lain yang membuat social protection index Timor-Leste bertengger di posisi terhormat, ke-11 di Asia Pasifik. Indonesia tercecer di posisi ke-27.

aspi

Tak perlu malu belajar dari saudara dekat.

Timor-Leste Sudah Menyusul Indonesia?


Tingkat kesejahteraan rata-rata penduduk Timor-Leste berdasarkan gross domestic product (GDP) per kapita yang telah disesuaikan dengan purchasing power parity (PPP) dalam international US$ adalah sebesar US$1.709, sepertiga dari Indonesia yang besarnya US$4,956.[1] Namun, jika menggunakan indikator Gross National Income (GNI) per kapita berdasarkan PPP, Timor-Leste sejak tahun 2007 telah menyusul Indonesia. Data terakhir yang tersedia tahun 2012, GNI per kapita Timor-Leste sebesar US$6.230 sedangkan Indonesia sebesar US$4,730.[2]

gni

Ketika masih menjadi bagian dari Indonesia, Timor Timur tergolong provinsi dengan persentase penduduk miskin terbesar bersama Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Papua. Setelah berpisah dengan Indonesia, Timor Timur bisa melaju lebih kencang, sedangkan tetangga terdekatnya, Nusa Tenggara Timur, masih saja dengan status provinsi yang persentase penduduk miskinnya tertinggi setelah Papua dan Papua Barat. Sebagai negara yang relatif baru membangun dengan penduduk hanya 1,2 juta jiwa, Timor-Leste masih banyak menghadapi keterbatasan.

Namun, negeri ini bisa belajar banyak dari keberhasilan dan kegagalan negara lain, termasuk Indonesia, sehingga terbuka peluang untuk maju lebih cepat. Majalah Economist edisi terbaru mencantumkan Timor-Leste sebagai salah satu dari 10 negara yang diproyeksikan bakal mengalami pertumbuhan ekonomi paling cemerlang tahun 2014.[3]

Anggapan bahwa Timor-Leste bisa tumbuh tinggi karena relatif baru merdeka dan berawal dari tingkat yang rendah tidak cukup kuat. Di jajaran 10 besar ada Mongolia, Tanzania, Irak, Laos, dan Macau. Jika alasannya karena perekonomian Timor-Leste relatif sangat kecil, buktinya banyak perekonomian yang ukurannya kecil mengalami perkembangan tersendat-sendat. Bermuda dan Puerto Rico, misalnya, masuk dalam kelompok 10 besar yang pertumbuhannya tahun 2014 diproyeksikan paling buruk. Sebaliknya, negara sangat besar bisa juga tumbuh tinggi seperti China.

gdp_forecasts

Pertumbuhan ekonomi Timor-Leste pada mulanya berfluktuasi tajam karena ketergantungan perekonomiannya terhadap minyak dan kopi. Laju inflasi cukup tinggi, hampir selalu dua digit. Penyebab utamanya adalah persoalan supply bottlenecks. Walau demikian, sejak 2007 pertumbuhan ekonomi tidak lagi berfluktuasi tajam, bahkan hampir selalu di atas 10 persen dan diperkirakan berlanjut hingga tahun 2015.

growth

Dalam beberapa tahun terakhir, khususnya setelah pemilihan umum yang lalu, sejumlah inisiatif telah digulirkan untuk memperkokoh landasan bagi pertumbuhan berkelanjutan, seperti pelayanan satu atap dalam  perizinan usaha, penyiapan undang-undang pertanahan, menghapuskan monopoli di jasa telekomunikasi dengan kehadiran dua pelaku baru, pembenahan bandara, dan konsultasi publik tentang undang-undang pertambangan. Jika Timor-Leste diuntungkan oleh keputusan arbitrase atas the maritime treaty yang mengatur the greater sunrise gas and condensate field, masa depan penerimaan negara dari sektor migas bakal lebih pasti. Jika di Indonesia kekayaan minyak sudah menjelma menjadi semacam “kutukan”, bagi Timor-Leste sangat berpotensi sebagai “berkah”.

The Petroleum Fund, yang merupakan sovereign wealth funds negara, sudah mencapai 14 miliar dollar AS pada Juli 2013, naik dari 11,8 miliar dollar AS pada akhir 2012. The Petroleum Fund relatif cepat mengakumulasi karena hanya sebagian kecil penerimaan Negara dari minyak yang dialirkan ke anggaran Negara bagi kebutuhan generasi sekarang. Sebagian besar sisanya dikelola untuk kepentingan generasi yang akan datang demi menegakkan keadilan antargenerasi.

Untuk kasus Indonesia, seluruh penerimaan minyak (bagi hasil minyak dan pajak keuntungan perusahaan minyak) yang pada tahun 2012 sebesar Rp 177 triliun habis dibelanjakan, bahkan masih kurang untuk menutup subsidi BBM sebesar Rp 240 triliun. Hal lain yang patut dikagumi dari Timor-Leste adalah kesungguhan pemerintah melindungi rakyatnya dari goncangan eksternal dan internal. Social protection index versi Asian Development Bank Timor-Leste menunjukkan Timor–Leste berada di urutan ke-11, jauh di atas Indonesia yang tercecer di urutan ke-27 dari 35 negara di Asia. Pemerintah Timor-Leste tak menunggu kaya untuk melindungi rakyatnya dari goncangan gelombang globalisasi yang juga merasuki negeri tetangga terdekat kita.

spi

Kita sepatutnya cepat sadar akan kesalahan di masa lalu, mau mengubah pola pikir yang mengedepankan kepentingan rakyat banyak dan menegakkan keadilan.

Informasi tambahan Timor-Leste (Indonesia):

Jumlah penduduk 1,2 juta jiwa (246,9 juta jiwa)

Pertumbuhan penduduk 2,9 persen (1,2 persen)

Luas daratan 14.870 km2 (1.904.570 km2)

GDP (PPP, international $) $2,1 miliar ($1,2 triliun)

GDP per kapita (PPP, international $) $1.709 ($4.956)


[1] World Bank, “East Asia and Pacific Economic Update: Rebuilding Policy Buffers, Reinvigorating Growth,” October 2013, hal. 89-92 dan 127-129.
[2] Data diambil dari World Bank, World Development Indicators.
[3] GDP forecasts, The Economist, Vol. 410, No. 8868, January 4th 2014, hal. 69.

Sesat Pikir Pengelolaan Migas (II)


Produksi minyak dewasa ini tinggal sekitar separuh dari tingkat produksi puncak  tahun 1980. Sementara itu konsumsi BBM tak terbendung, naik terus dengan cepat. Pada tahun  1980 konsumsi BBM baru sekitar 400 ribu barrel per hari atau hanya seperempat dari tingkat produksi, sedangkan pada tahun 2012 konsumsi BBM naik hampir empat kali lipat dan telah mencapai 1,7 kali dari tingkat produksi.

Image

Walaupun meningkat pesat, konsumsi BBM per kapita khusus untuk kendaraan bermotor di Indonesia masih tergolong rendah. Pada tahun 2010 konsumsi BBM untuk sektor transportasi darat per kapita sebanyak 79 kg setara minyak (oil equivalent). Angka untuk Malaysia adalah 318, Singapura 175 dan Korea 164. Dengan kecepatan kenaikan rata-rata selama 30 tahun konsumsi BBM per kapita di Indonesia dalam waktu tak terlalu lama akan menembus 100 kg setara minyak. Jika kebijakan harga masih seperti sekarang, bisa dibayangkan betapa sangat besar alokasi dana APBN untuk subsidi BBM.

Image

APBN-P 2013 mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp 199 triliun, justru naik sebesar Rp 5,2 triliun dibandingkan APBN 2013 walaupun harga BBM bersubsidi sudah dinaikkan. Sejak tahun anggaran 2012, subsidi BBM sudah lebih besar dari penerimaan pemerintah dari bagi hasil minyak dan pajak atas laba perusahaan minyak. Berarti, seluruh penerimaan pemerintah dari minyak sekalipun–yang notabene sebagian merupakan hak generasi mendatang– tak bisa lagi menutup subsidi BBM yang seluruhnya dinikmati generasi sekarang. Dengan perkataan lain, generasi sekarang telah “merampok” sebagian hak generasi mendatang.

Image

Karena subsidi BBM terus melonjak, tentu saja mengakibatkan belanja APBN ikut melonjak, sedangkan penerimaan dari pajak justru menurun pada APBN-P 2013 dibandingkan dengan APBN2 2013. Akibarnya defisit APBN membengkak dari Rp 153 triliun pada APBN 2013 menjadi Rp 224 triliun pada APBN-P 2013. Mengingat defisit ditutup dengan utang, maka bertambahlah utang baru. Utang ini niscaya mnambah beban generasi mendatang yang harus melunasinya.

Jadi ada dua “kejahatan” yang dilakukan generasi sekarang terhadap generasi mendatang, yaitu: (1) menguras habis-habisan minyak bumi yang tak terbarukan yang sebagiannya merupakan hak generasi mendatang; dan (2) menambah beban utang generasi mendatang demi memuaskan syahwat konsumsi BBM yang terus naik.

Kita perlu belajar dari Timor Leste. Negeri tetangga kita yang masih amat muda ini tak menghabiskan hasil penjualan minyaknya, melainkan disimpan dalam bentuk petroleum fund di escrow account yang dikelola bank sentralnya. Hasil atau imbalan yang diperoleh dari pengelolaan dana inilah yang boleh dipakai oleh pemerintah. Dana yang sudah terkumpul berdasarkan data terbaru yang penulis dapatkan adalah sebesar 11 miliar dollar AS.

Ini landasan berpikir dari petroleum fund di Timor Leste:

“The intention of the law is that the Petroleum Fund shall contribute to the wise management of the petroleum resources for the benefit of both current and future generations. The Petroleum Fund is a tool that contributes to sound fiscal policy, where appropriate consideration and weight is given to the long-term interests of Timor-Leste’s citizens.”
 
Sekali lagi, di Indonesia boro-boro disisihkan sebagian untuk generasi mendatang, melainkan dihabiskan seluruhnya dan itu pun masih kurang, sehingga harus menambah utang.
Berikut adalah senarai negara yang memiliki sovereign wealth fund (SWF) dari migas.
swf