Membenahi Keseimbangan Eksternal


Setelah krisis ekonomi 1998-1999 hingga 2011, Indonesia selalu menikmati surplus akun semasa (current account). Pada 2012 akun semasa memburuk luar biasa dengan mencatatkan defisit 24,4 miliar dollar AS. Defisit berlangsung hingga kini dengan puncaknya pada triwulan II-2013 sebesar 4,4 persen dari produk domestik bruto.

Defisit akun semasa tidak terjadi mendadak sontak. Membenahinya pun tak bisa dalam sekejap. Kondisi akun semasa merupakan cerminan struktur ekonomi yang memburuk, khususnya sektor penghasil barang yang tertatih-tatih.

Pemburukan akun semasa selama empat tahun terakhir lebih parah ketimbang defisit akun semasa yang hampir selalu terjadi pada era sebelum krisis tahun 1998. Pada masa sebelum krisis, difisit akun semasa (ekspor minus impor barang dan jasa) tidak disertai dengan defisit transaksi perdagangan (ekspor minus impor barang). Jadi, defisit akun semasa sepenuhnya karena defisit perdagangan jasa, yang nilainya lebih besar ketimbang surplus perdagangan barang.

Kini transaksi perdagangan sudah defisit, tepatnya sejak triwulan II-2013. Difisit ini murni barang karena pencatatan ekspor dan impor barang di neraca pembayaran  berdasarkan nilai free on board (FOB). Jika mengacu pada data Badan Pusat Statistik yang mencatat ekspor berdasarkan nilai FOB dan impor berdasarkan nilai cost, insurance, and freight (CIF), transaksi perdagangan sudah defisit sejak 2012.

Dengan demikian, pembenahan mendasar keseimbangan eksternal harus dilakukan serempak di dua bagian, yaitu mengembalikan surplus perdagangan barang dan menekan defisit perdagangan jasa. Kunci mengembalikan surplus perdagangan barang adalah dengan membenahi sektor industri manufaktur dan sektor pertanian serta mereformasi total sektor minyak dan gas bumi. Tak ada cara lain.

Industri manufaktur didorong bukan dengan memicu peningkatan pasar domestik semata ala “mobil murah ramah lingkungan “ (LCGC). Sebab, perangkat kebijakan yang ditawarkan pemerintah lewat pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) nyata-nyata  merupakan jalan pintas lewat peningkatan konsumsi mobil domestik. Mengingat industri otomotif sangat boros devisa, kebijakan ini nyata-nyata bertentangan dengan upaya memperbaiki ketidakseimbangan eksternal.

Industri otomotif bisa didorong tanpa harus memperburuk transaksi perdagangan dengan menawarkan seperangkat insentif fiskal untuk menggenjot produksi. Pemerintah menetapkan jenis mobil ideal yang diinginkan, yang betul-betul mobil hijau (green car) yang sebagian bahan bakarnya menggunakan non-fossil fuel. Mobil ideal ini otomatis lebih murah karena tercipta keekonomian skala (economies of scale) karena hanya produsen tertentu yang memberikan penawaran terbaiklah yang bisa menikmati. Salah satu kriteria yang ditetapkan pemerintah adalah mayoritas produksinya untuk pasar ekspor.

Pemerintah menawarkan insentif berupa pembebasan pajak keuntungan (tax holiday) selama lima tahun pertama dan penurunan PPnBM—bukan pembebasan sepenuhnya—sehingga konsumsi mobil di dalam negeri tidak melonjak seketika.

Peningkatan keekonomian skala yang lebih cepat terwujud lewat insentif produksi—bukan insentif konsumsi ala LCGC—bakal memaksa produsen otomotif mempercepat alih teknologi dan memacu pertumbuhan industri komponen sehingga industri otomotif lambat laun tidak lagi boros devisa, bahkan sebaliknya membuka kemungkinan sebagai penyumbang devisa neto.

Peningkatan keekonomian skala bisa terwijud jika pemerintah membantu pengadaan lahan bagi kawasan industri. Cabut segera aturan pembatasan lahan untuk satu perusahaan kawasan industri sebanyak 400 hektar di satu provinsi dan 2.000 hektar untuk seluruh Indonesia. Dengan ketentuan yang tak realistik seperti itu, bagaimana mungkin muncul sosok industri otomotif terpadu yang membutuhkan lahan setidaknya sekitar 200 hektar.

Sejalan dengan tuntutan kenaikan upah, industri padat karya yang tak membutuhkan lahan luas, seperti garmen, boneka, dan alas kaki, akan meredup. Industri barang modal dan industri dasar berskala besar bakal bermunculan, di antaranya industri mesin dan peralatan mekanik, industri mesin dan peralatan listrik, industri besi dan baja, serta industri petrokimia. Karena impor produk-produk industri tersebut sangat mendominasi, penguatan industri barang modal dan industri dasar niscaya memperkokoh kemandirian dan daya tahan ekonomi Indonesia.

Jadi, kuncinya adalah kebijakan industrial yang tidak bias konsumsi. Janganlah pertumbuhan strata menengah yang mengharu-biru digadaikan untuk mendorong penanaman modal asing. Kalau kebijakan industrial bias konsumsi, industri-industri yang berkembang pesat adalah yang berorientasi pasar domestik, sebagaimana telah terjadi dalam lima tahun terakhir. Tak pelak lagi, kemajuan industri dan peningkatan pertumbuhan ekonomi harus dibayar mahal dalam bentuk pemburukan keseimbangan eksternal.

Di sektor jasa, penyumbang utama bagi pundi-pundi cadangan devisa negara adalah kiriman hasil jerih payah tenaga kerja Indonesia di luar negeri (remitansi). Pada tahun 2012, kiriman TKI berjumlah 7,0 miliar dollar AS, sedangkan arus dana keluar dari tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia berjumlah 2,4 miliar dollar AS. Dengan demikian, sumbangan bersih tenaga kerja mencapai 4,6 miliar dollar AS. TKI nyata-nyata merupakan pahlawan devisa. Namun, kita tak boleh terus-menerus mengandalkan darah dan keringat TKI. Kita wajib menciptakan lapangan kerja yang bermutu di dalam negeri.

Pendapatan devisa dari turis belum bisa diandalkan. Sekalipun belanja turis asing cukup lumayan, yaitu 8,3 miliar dollar AS pada tahun 2012, belanja turis Indonesia di luar negeri juga lumayan boros, yakni 6,8 miliar dollar AS pada tahun yang sama. Dengan demikian, saldonya hanya 1,5 miliar dollar AS, kalah jauh dengan sumbangsih TKI.

Yang paling mendesak dibenahi di sektor jasa ini tinggal angkutan laut. Pada 2012, devisa yang terkuras untuk membayar angkutan barang 9,6 miliar dollar AS, sedangkan pemasukan hanya 2 miliar dollar AS, sehingga terjadi defisit 7,6 miliar dollar AS.

Hanya dengan mewujudkan visi maritim lewat penguasaan transportasi laut dan armada yang tangguh, defisit akut di sektor jasa ini bisa diselesaikan. Butuh kesadaran baru dengan mindset baru untuk membawa bangsa ini menuju kejayaan. Siapa pun pemimpin tertinggi yang dipilih rakyat pada tahun 2014 nanti, semoga bisa mengemban amanat ini.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 28 Oktober 2013, hal. 15.]

Sesat Pikir Kebijakan Mobil “Murah”: Boros Devisa


Satu lagi yang sangat disayangkan dari kebijakan mobil “murah” adalah dampaknya terhadap pemburukan transaksi perdagangan luar negeri (ekspor minus impor), lalu berlanjut terhadap akun semasa (current account), neraca pembayaran, cadangan devisa, dan nilai tukar rupiah.

Padahal, sumber utama yang membuat perekonomian Indonesia mengalami tekanan berat dan akhirnya mengerek turun pertumbuhan ekonomi adalah memburuknya keseimbangan eksternal.

Tanpa kehadiran mobil “murah” (LCGC) saja, peningkatan produksi dan penjualan mobil sudah terbilang luar biasa.

Karena nilai kandungan lokal industri otomotif di Indonesia tergolong rendah, maka tak pelak lagi nilai impor kendaraan bermotor dan komponenya juga ikut melambung. Oleh karena itu industri otomotif bisa dikatakan ikut menyumbang cukup signifikan terhadap pemburukan keseimbangan eksternal perekonomian Indonesia.

oto-key

Tekanan semakin bertambah karena peningkatan penjualan otomotif mengerek impor BBM yang tahun lalu sudah mencapai 28,7 miliar dollar AS. Impor kendaraan bermotor dan komponennya ditambah dengan impor BBM mencapai 20 persen dari impor total tahun 2012.

Dengan kehadiran LCGC, hampir bisa dipastikan sumbangan industri otomotif terhadap tekanan keseimbangan eksternal bakal semakin besar.

Masalah Struktural Perdagangan Luar Negeri


Transaksi perdagangan luar negeri pada Agustus 2013 kembali surplus walau tipis sebesar 132 juta dollar AS. Surplus perdagangan sebelumnya terjadi hanya pada bulan Maret, selebihnya selama enam bulan mengalami defisit. Selama Januari-Agustus 2013 transaksi perdagangan masih defisit sebesar 5,5 miliar dollar AS, melonjak tajam dari hanya 1,6 miliar dollar AS sepanjang tahun lalu.

Perbaikan transaksi perdagangan bulan Agustus lalu bukan disebabkan peningkatan ekspor, melainkan penurunan impor yang lebih cepat daripada penurunan ekspor, masing-masing 25,2 persen dan 12,8 persen. Penurunan impor dialami oleh 10 golongan barang utama nonmigas tanpa kecuali. Impor kesepuluh  golongan barang itu merosot tajam, yaitu 30 persen terhadap bulan Juli. Padahal, hampir semua golongan barang tersebut adalah bahan baku/penolong dan barang modal. Pada bulan Agustus, impor bahan baku/penolong turun 23,3 persen terhadap bulan Juli, sedangkan impor barang modal turun 29,8 persen.

Pada Januari-Agustus, impor barang modal turun 18,6 persen, sedangkan impor bahan baku/penolong hanya naik 3,5 persen.

Penurunan impor yang terjadi selama 8 bulan terakhir tahun ini lebih mencerminkan perlambatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tak heran jika banyak lembaga di dalam negeri dan luar negeri terus menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013.

Akhir pekan lalu, Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dari 5,9 persen menjadi 5,6 persen. Bank Indonesia juga mengerek turun prediksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5,8 persen-6,4 persen menjadi 5,4 persen-5,9 persen. Sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) mengoreksi tajam dari 6,3 persen menjadi 5,25 persen. Lebih tajam lagi yang dilakukan majalah Economist, dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen.

Dengan demikian, transaksi perdagangan yang kembali surplus pada bulan Agustus bukanlah berita baik, justru sebaliknya membuat mendung yang menaungi perekonomian Indonesia kian pekat.

Penurunan impor bulan Agustus juga dialami minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), masing-masing 15,9 persen dan 11,4 persen. Penurunan ini disebabkan bulan Juli pemerintah menggenjot impor BBM untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang lebaran. Impor BBM dan minyak mentah bulan Agustus tetap naik jika dibandingkan dengan bulan Juni. Volume impor BBM pada bulan Juni sebesar 2,3 juta ton, sedangkan pada bulan Agustus 2,5 juta ton. Nilainya pun naik dari 2,2 miliar dollar AS pada bulan Juni menjadi 2,4 miliar dollar AS pada bulan Agustus.

Boleh jadi dampak penurunan konsumsi BBM akibat kenaikan harga BBM bersubsidi bakal sirna karena kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang tetap kencang walaupun pertumbuhan ekonomi menurun. Tahun ini diperkirakan penjualan otomotif akan naik sebesar 10 persen. Hanya dalam waktu enam tahun (2006-2012), penjualan otomotif naik 3,5 kali lipat dan produksi otomotif naik empat kali lipat. Lonjakan ini belum dihitung kehadiran “mobil murah ramah lingkungan” (LCGC).

Mengingat industri otomotif sangat boros devisa, tak heran jika peningkatan penjualan dan produksi otomotif serta-merta menggelembungkan impor kendaraan bermotor dan bagiannya sehingga turut menekan transaksi perdagangan. Impor kendaraan bermotor dan bagiannya tahun 2009 tercatat baru 3,1 miliar dollar AS. Tiga tahun kemudian melonjak tiga kali lipat lebih menjadi 9,8 miliar dollar AS. Kehadiran LCGC nyata-nyata berpotensi besar memperburuk tekanan terhadap transaksi perdagangan.

Tak ada yang salah dengan industri otomotif. Yang keliru adalah pemerintah memilih instrumen pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih menekankan perluasan pasar dalam negeri semata. Jika pemerintah menggunakan instrumen untuk lebih menggenjot ekspor otomotif lewat peningkatan investasi baru seperti yang diterapkan pemerintah Thailand, ceritanya bakal berbeda.  Setidaknya, kemajuan industri otomotif tidak memperparah tekanan terhadap keseimbangan eksternal.

Pemburukan transaksi perdagangan luar negeri sebetulnya bukan fenomena jangka pendek dalam hitungan bulanan, melainkan sudah menjelma sebagai masalah struktural. Peningkatan impor yang lebih pesat ketimbang ekspor disebabkan pola pertumbuhan ekonomi yang jomplang antara sektor tradable dan sektor nontradable.

Sejak tahun 2004, sektor nontradable (sektor jasa) rata-rata tumbuh dua kali lebih tinggi ketimbang sektor tradable (sektor penghasil barang: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur), masing-masing sekitar 8 persen dan 4 persen. Sektor tradable inilah merupakan tulang punggung ekspor. Karena tumbuh loyo, tak heran jika semua sektor tradable sudah mengalami defisit perdagangan luar negeri. Defisit manufaktur terjadi sejak tahun 2008, defisit pangan sejak tahun 2007, sedangkan defisit migas sudah sejak awal tahun 2008. Jadi, Indonesia telah mengalami triple deficits sejak tahun 2008.

Investasi naik tajam sejak tahun 2007. Namun, baik investasi domestik maupun asing langsung didominasi oleh yang berorientasi pasar domestik sehingga peningkatan kapasitas perekonomian untuk mengekspor kalah jauh dengan impor. Tak pelak lagi, akhirnya sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit perdagangan luar negeri.

Tak ada pilihan untuk mengatasi kondisi keseimbangan eksternal yang memburuk, kecuali dengan melakukan penyesuaian struktural yang konsisten. Ego sektoral seperti kebijakan otomotif yang sesat, harus dicampakkan.

Kuncinya adalah meluruskan kebijakan industrialisasi dan pembangunan pertanian. Kondisi dan struktur perdagangan luar negeri yang sudah cukup lama memburuk merupakan cerminan dari kebijakan industrial, kebijakan investasi, dan kebijakan pertanian yang tak terarah.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 7 Oktober 2013, hal.15]

Sesat Pikir Mobil Murah (LCGC)


Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan rakyat kecil harus diberikan kesempatan untuk bisa membeli mobil murah (lihat http://kom.ps/AF1nnn). Apa kriteria murah? Bukankah murah karena bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)? Bukankah murah karena cc-nya kecil? Bagaimana dengan ramah lingkungan? Apa karena irit bensin? Bukankah irit karena cc-nya kecil?

Julukan low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan saja sudah cenderung menyesatkan. LCGC beda dengan mobil hybrid yang diproduksi di Thailand yang sudah pasti jauh lebih ramah lingkungan. Bukan juga mobil listrik yang dipelopori oleh Meneg BUMN, Dahlan Iskan.

Kementerian Perindustrian merekomendasikan LCGC menggunakan BBM non subsidi. Namun, karena sifatnya imbauan, pihaknya tidak bisa memaksa pemilik kendaraan menggunakan Pertamax. “Kalau di jalan saya tidak paksa pemilik kendaraan beralih dari premium,” kata Budi. Lihat http://www.kemenperin.go.id/artikel/5289.

Beda lagi dengan Menteri Keuangan yang mengatakan mobil murah sudah dirancang sedemikian rupa tidak menggunakan BBM bersubsidi (lihat http://de.tk/vg2ml).

Mercedes Benz saja banyak yang pakai BBM bersubsidi. Maka sangat mudah mengakali LCGC pakai BBM bersubsidi. Kalau LCGC dilarang pakai BBM bersubsidi, mengapa tak ada sanksi bagi mobil yang lebih mewah jika pakai BBM bersubsidi? Bukankah menurut Menperin LCGC ditujukan untuk rakyat kecil dan menengah? Kenapa rakyat kecil tak boleh menikmati subsidi BBM?

Kita mendukung pengembangan industri, apalagi yang ramah lingkungan dan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian. Misalnya mobil itu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang sehingga menghemat devisa. Katakanlah, jika mobil itu senilai 100, maka 70 mengalir di dalam negeri, bukan sebaliknya lebih banyak yang mengalir ke luar negeri. Jadi, jangan semata-mata menggunakan kriteria kandungan lokal yang semua, misalnya sebagian besar komponen diproduksi di dalam negeri, tetapi komponen tersebut tidak signifikan dari nilainya dan hanya hasil perakitan semata.

Niscaya program pemerintah akan memperoleh dukungan luas kalau yang dihasilkan adalah transportasi yang dibutuhkan rakyat banyak. Mulailah dengan bajaj ramah lingkungan atau bus untuk transportasi umum atau transportasi yang menopang pembangunan pedesaan dan kota-kota di luar Jawa. Hasilnya bisa dibeli oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung transportasi umum. Tak diperlukan teknologi yang canggih untuk produksi bajaj ramah lingkungan. Pemerintah tinggal menyediakan stasiun pengisian bahan bakar gas. Dana bebas PPnBM yang pasti triliunan rupiah bakal cukup untuk menggerakkan industri otomotif secara proper dan pro-rakyat.

Kebijakan yang tidak cermat memang niscaya menimbulkan kontroversi luas.

Sesat Pikir Mobil Listrik


Belum jelas bagaimana nasib mobil Esemka yang bergema dari Solo, muncul mobil listrik yang dimotori oleh Menteri BUMN, Dahlan Iskan. Sosok kedua jenis mobil ini sudah nyata.

 

moblis

Sementara itu pemerintah baru saja meluncurkan kebijakan tentang mobil murah hemat energi (low cost green car = LCGC). Pemerintah telah menyetujui kebijakan pembuatan LCGC sejak sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013. Sejauh ini insentif yang diberikan baru sebatas pembebasan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).

lcgc

Sudah lama muncul gagasan atau cita-cita memiliki mobil nasional. Pada tahun 1993, B. J. Habibie memelopori mobil nasional yang diberi nama Maleo. Alasannya sangat rasional. Teknologi membuat pesawat terbang sudah dikuasai. Oleh karena itu membuat mobil sebetulnya sudah dalam genggaman. Sumber daya manusianya juga sudah tersedia. Ribuan mahasiswa dikirim ke luar negeri untuk menguasai berbagai macam teknologi, termasuk teknologi pesawat terbang dan otomotif.

Jika akumulasi pengetahuan dan teknologi yang sudah dalam genggaman bisa didayagunakan secara maksimal, rasanya kita bisa mengisi beragam kebutuhan kendaraan bermotor di dalam negeri.

Apakah bijak dengan langsung melompat ke mobil listrik? Bajaj masih diimpor. Juga motor roda tiga berwujud angkutan barang di bagian belakang diimpor dari China. Nyata-nyata kedua jenis kendaraan ini sangat sederhana dan dibutuhkan oleh warga perkotaan untuk angkutan pemukiman. Angkutan pedesaan pun sangat dibutuhkan.

Penjualan sepeda motor sudah mencapai 10 juta unit dan penjualan mobil telah menembus 1 juta unit. Keekonomian skala (economies of scale) sudah memungkinkan untuk menghadirkan produksi dengan merk sendiri. 

Kita bisa mulai mengembangkan industri alat angkut massal yang sederhana. Bisa juga dikembangkan untuk kebutuhan tentara dan polisi. Pasarnya sudah jelas ada. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi pembeli utama. Bank BUMN bisa dijadikan sebagai lembaga penunjang pembiayaan.

Namun, mengapa yang dikedepankan adalah mobil listrik? Bukankah mobil listrik pasar utamanya untuk di dalam kota yang telah memiliki fasilitas pendukung yang prima? Tetapi, bukankah angkutan dalam kota yang harus lebih diutamakan adalah angkutan umum?

Di negara-negara yang telah menguasai industri otomotif sekalipun porsi mobil listrik masih sangat terbatas. Pada tahun 2030 diperkirakan pangsa mobil listrik hanya 1 persen dari produksi mobil dunia, sedangkan 87 persen masih menggunakan BBM.

Semangat nasionalisme yang mulai tumbuh bisa disalurkan untuk tujuan-tujuan yang lebih produktif dan lebih langsung memenuhi kebutuhan rakyat kebanyakan, bukan disalahgunakan untuk kepentingan atau ambisi segelintir orang yang sedang berada di dalam kekuasaan.

Pak Dahlan Iskan bisa menjadi pelopor untuk menyatupadukan kekuatan yang sudah ada, terutama sejumlah BUMN yang memang sudah lama berkecimpung dalam upaya mengembangkan kemandirian teknologi.

Lebih jauh, Pak Dahlan Iskan mulai serius pula membangunan kekuatan maritim kita, dengan mensinergikan BUMN strategis seperti PT PAL, PT DI, PT Pindad, dan beberapa BUMN pendukung lainnya.

Ayo, kita bangkit. Usung nasionalisme setinggi langit dengan akal sehat. Tunjukkan keberpihakan kepada rakyat banyak. Jangan lagi sesat pikir.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑