Populisme dan Nasionalisme sebagai Kedok Pemburuan Rente


freeport
wsj.com

Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN).

Tengok saja konsep holding BUMN. Semua induk holding dipegang oleh BUMN yang kepemilikannya 100 persen oleh pemerintah. PT Pertamina (Persero) akan memimpin holding energi dengan PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk sebagai anggotanya.

PT Danareksa (Persero) menjadi induk holding BUMN jasa keuangan dengan anggota empat bank BUMN PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk., PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., dan PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, serta PT Pegadaian (Persero) dan PT Permodalan Nasional Madani (Persero).

Perum Perumnas akan menjadi induk holding perumahan dengan anggota PT Adhi Karya (Persero) Tbk., PT PP (Persero) Tbk., PT Virama Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero) dan PT Indah Karya (Persero).

Untuk holding jalan tol dan konstruksi, PT Hutama Karya (Persero) akan menjadi induk dengan anggota PT Jasa Marga (Persero) Tbk., PT Waskita Karya (Persero) Tbk., PT Indra Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk., PT Yodya Karya (Persero) dan Trans Sumatera Operating Co.

PT Indonesia Asahan Alumunium (Persero) akan menjadi induk holding pertambangan dengan anggota PT Bukit Asam (Persero) Tbk., PT Antam (Persero) Tbk., dan PT Timah (Persero) Tbk. Yang menarik, PT Freeport Indonesia yang saham pemerintahnya hanya 9,36% sahamnya dimiliki oleh pemerintah dimasukkan ke dalam holding. Boleh jadi ini terkait dengan rencana pemerintah mendivestasi PT Freeport Indonesia sehingga kepemilikan saham pemerintah menjadi mayoritas.

Perum Bulog akan dijadikan induk holding pangan dengan anggota PT Sang Hyang Seri (Persero), PT Pertani (Persero), PT Bhanda Ghara Reksa (Persero), PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (Persero), PT Perikanan Nusantara (Persero), PT Perikanan Indonesia (Persero) dan PT Berdikari (Persero).

Hanya satu kreteria dalam menentukan induk holding, yaitu BUMN yang kepemilikan sahamnya 100 persen oleh pemerintah. Tidak ada urusan dengan besarnya modal, aset, omzet, kesehatan perusahaan, maslahat sosial, keandalan manajemen, kapabilitas bersinergi, daya ungkit bagi perekonomian, dan sebagainya.

Yang lebih ekstrim lagi, konsep holding adalah satu-satunya pilihan untuk membenahi BUMN. Tidak ada evaluasi menyeluruh dan penyaringan apakah ada BUMN yang sudah tidak patut dipertahankan karena tidak ada eksternalitas positif atau maslahat sosialnya sama sekali. Padahal Presiden dan Menteri Keuangan telah mengingatkan jangan sampai BUMN yang kurang sehat membebani holding.

Setiap kelompok BUMN memiliki karakteristik usaha, sejarah, eksternalitas, serta permasalahan yang berbeda-beda, sehingga metode pembenahannya pun tentu saja berbeda-beda pula. Untuk memperkokoh dunia perbankan misalnya, pilihan yang paling lazim di mana pun adalah dengan penggabungan (merger).

China yang notabene negara komunis saja menghalalkan perusahaan miliki negara dimiliki oleh rakyatnya sendiri, bahkan oleh asing sekalipun. Keempat BUMN migas China semuanya sudah go public dan ada yang terdaftar di New York Stock Exchange. BUMN migas milik pemerintah kerajaan Saudi Arabia yang kaya raya itu sedang diambang go public. Jika terwujud, walaupun hanya menjual 5 persen sahamnya, ini bakal menjadi privatisasi terbesar di dunia, dan pemerintah Saudi Arabia bakal meraup puluhan miliar dollar dana segar yang rencananya digunakan untuk mendiversifikasikan perekonomian mereka.

Sebaliknya, di Indonesia terus saja berkutat di persoalan kepemilikan. Tak ayal, pertumbuhan sektor pertambangan dan penggalian hanya tumbuh 1,7 persen rata-rata setahun selama kurun waktu 2010-2016, bahkan sempat melorot 3,4 persen pada tahun 2015.

Seandainya pemerintah mengambil alih saham PT Freeport Indonesia, produksi tidak otomatis naik, karena dananya hanya sekedar berpindah ke Amerika Serikat, bukan untuk ekspansi usaha. Devisa akan tergerus, padahal pemerintah sedang gencar mengundang penanaman modal asing untuk menutupi kesenjangan pembiayaan demi untuk mendorong pertumbuhan.

Mengapa dana yang cukup besar itu tidak digunakan untuk melakukan eksplorasi dan eksploitasi di kawasan yang telah diambil alih oleh pemerintah dari konsesi PT Freeport Indonesia? Beberapa kawasan lebih besar potensi kandungan emasnya. Kalau dana yang dikumpulkan pemerintah belum cukup, pemerintah bisa mengundang mitra strategis sehingga sedari awal perusahaan nasional sudah terlibat dalam pengusahaan sumber daya lama dengan posisi yang sejajar dengan investor asing.

Tengok pengalaman Newmont Sumbawa yang atas nama divestasi sebagian sahamnya beralih ke kelompok Bakrie. Saham itu lalu diagunkan ke asing.

Senaif itukah pemerintah? Agaknya perlu pembahasan lebih lanjut.

Tambang untuk Negeri


Cover-Buku-Tambang-Untuk-Negeri-copy-400x600Buku “Tambang untuk Negeri” mencerminkan kegelisahan dan keprihatinan penulis terhadap pengelolaan kekayaan tambang di Tanah Air. Kegelisahan dan keprihatinan Penulis juga turut kita raskan. Kekayaan alam Indonesia yang sudah puluhan tahun diekploitasi seakan tak berbekas dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jutaan hektar hutan menjadi gundul dilahap segelintir orang. Deforestrasi hingga sekarang terus terjadi. Rakyat di sekitar hutan tetap miskin, pendapatan negara dari berbagai iuran dan pungutan jauh dari memadai untuk merehabilitasi hutan tandus. Bahkan, sangat boleh jadi, mudarat yang ditimbulkan oleh eksploitasi hutan lebih besar ketimbang maslahat nasionalnya.

Eksploitasi massif berikutnya adalah terhadap kekayaan minyak dan gas bumi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, cadangan minyak kita tergerus. Penemuan cadangan baru semakin sedikit sedangkan konsumsi bahan bakar minyak melambung. Kekayaan alam yang relatif langka dan tak terbarukan dikuras habis karena dihargai amat murah. Pengelolaan migas yang “ugal-ugalan” membuat reserves-to-production ratio untuk minyak sudah mencapai titik kritis, sekitar 12. Berarti, jika tingkat produksi minyak terus seperti sekarang dan tidak ada temuan cadangan baru, dalam waktu 12 tahun ke depan kita sudah kehabisan minyak. Produksi turun terus, dari titik tertinggi sekitar 1,6 juta barrel per hari tahun 1977 menjadi hanya sekitar 800 ribu barrel tahun 2016. Tak ayal, impor minyak mentah dan BBM melonjak. Subsidi BBM bahkan beberapa tahun melebihi pendapatan pemerintah dari sektor minyak. Adalah pengelolaan minyak yang “ugal-ugalan” pula yang sempat hampir membangkrutkan keuangan negara pada awal 1980-an.

Penulis buku ini agaknya gundah menyaksikan kejadian serupa telah menimpa kekayaan tambang kita. Ia menawarkan konsep inovatif untuk membuat kekayaan tambang yang masih tersisa dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Populisme yang menyesatkan harus dihentikan. Bisnis tambang harus dijauhkan dari praktek kroniisme. Pembangunan sektor tambang yang inklusif jangan diterjemahkan dalam bentuk bagi-bagi konsesi kepada perseorangan dan kepada para calo yang memperjualbelikan kertas konsesi semata. Bukan pula dengan konsep divestasi atas nama “pemilikan nasional palsu” tanpa keringat dan selanjutnya kembali ke tangan asing. Mereka memanfaatkan sentimen xenophobia.

Peran negara harus dikembalikan pada fungsi azalinya, mewakili rakyat sebagai pemilik dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk memastikan manfaat maksimum bagi rakyat.

Tidah boleh lagi rakyat menjadi kedok dari para pemburu rente dan kapitalis kroni. Apalagi bisnis tambang dijadikan sumber logistik dalam bentuk pemburuan rente bagi para politisi untuk meraih kekuasaan dengan politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Punulis adalah monetisasi dan sekuritisasi kekayaan tambang yang dikaitkan dengan “holdingisasi” yang tidak sama dengan konsep holding induk yang digulirkan pemerintah baru-baru ini. Jika swasta pemegang kontrak karya atau kontraktor bagi hasil yang notabene tidak memiliki kekayaan migas dan tambang bisa memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional, sang pemilik kekayaan seharusnya mampu meraup dana puluhan kali lipat. Konsep ini sejalan dengan memanfaatkan potensi future income dalam praktek bisnis yang lazim. Dengan monetisasi dan sekuritisasi, dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan daerah penghasil, memajukan sumber daya manusia, serta menggerakkan kegiatan-kegiatan produktif di sektor nonpertambangan sehingga tatkala kekayaan tambang habis, daerah penghasil telah menjelma sebagai perekonomian yang maju dan modern. Dengan begitu tidak terjadi net resource outflow di daerah penghasil. Lebih jauh, konsep baru bisa dikembangkan, antara lain, sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan antar-generasi lewat sejenis sovereign wealth fund.

Semoga buku ini menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan tambang agar kita terhindar dari kutukan sumber daya alam (resource curse).

Blog at WordPress.com.

Up ↑