Ratusan triliun mereka keruk isi perut Ibu Pertiwi. Penguasa diam membisu. Penguasa mengobral bijih nikel, menetapkan harga hanya sekitar seperempat dari harga di negeri mereka sendiri. Tak pelak lagi, mereka berbondong-bondong ke sini. Kalau perlu pindahkan pabrik smelter nikel di negerinya. Bisa jadi mesin bekas yang dipindahkan itu diakui sebagai mesin baru, harganya digelembungkan agar seolah-olah
Kategori: Mining
“Biji nikel telah bisa diolah menjadi ferro nikel, stainless steel slab, lembaran baja, dan dikembangkan menjadi bahan utama untuk baterai lithium. Hal ini akan memperbaiki defisit transaksi berjalan kita, meningkatkan peluang kerja, dan mulai mengurangi dominasi energi fosil. Hal ini akan membuat posisi Indonesia menjadi sangat strategis dalam pengembangan baterai lithium, mobil listrik dunia, dan produsen teknologi
Kompas.com | Kamis, 3 September 2020 |16:41 WIB Penulis Rully R. Ramli | Editor Erlangga Djumena JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah tengah fokus melakukan hilirasi hasil tambang nasional. Salah satunya melalui pembangunan pabrik pemurnian ( smelter) bijih nikel. Namun ekonom senior Faisal Basri menilai, rencana tersebut justru akan merugikan kas keuangan negara. Mulai dari larangan ekspor
Pagi ini (3/9) pk. 09:30, Indef menyelenggarakan webibar bertajuk “Jalan Terjal Penerimaan Negara.” Perkiraan saya, teman-teman peneliti muda Indef bakal menyajikan data terakhir APBN, khususnya pos pemerimaan, serta analisis yang mendalam. Saya menggunakan pendekatan yang mudah-mudahan melengkapi. Berikut PowerPoint yang saya siapkan sebagai pengantar diskusi. Lazimnya, bahan lengkap webinar akan diposting di laman Indef setelah
Episode Description Pagebluk COVID-19 seakan menjadi kambing hitam dalam percepatan pengesahan UU Minerba tahun 2020. Sempat ditolak publik pada September silam, nyatanya revisi ini disahkan pada Mei 2020. Dalam revisi UU Minerba setidaknya ada 83 pasal diubah dan 50 pasal baru. Prosesnya yang cepat mengundang banyak pertanyaan. Siapa yang diuntungkan dari revisi UU Minerba? Benarkah
Kontan.co.id|Kamis, 30 Juli 2020 / 07:50 WIB Reporter: Ridwan Nanda Mulyana | Editor: Barratut Taqiyyah Rafie KONTAN.CO.ID – JAKARTA. Ekonom senior Faisal Basri mengkritik kebijakan peningkatan nilai tambah pertambangan di Indonesia. Menurutnya, kebijakan ini masih dilakukan setengah hati. Dia menyoroti konsep hilirisasi pertambangan yang belum terintegrasi dengan pengembangan industri di dalam negeri. Jika memakai strategi industrialisasi, kata Faisal Basri,
Isi lengkap webinar yang diselenggarakan oleh PERHAPI dapat disaksikan di video ini. Presentasi saya dimulai pada menit ke 54:58. Selamat menyaksikan.
Dengan luas wilayah 7,8 juta km2 yang terdiri dari 2,01 juta km2 daratan, 3,25 juta km2 lautan, dan 2,55 juta km2 Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan untaian 17.499 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke, Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia tarletak di gugusan cincin api (ring of fire) Pasifik dengan 68 gunung
GreenPeace, Jaringan Tambang (Jatam), Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Auriga meluncurkan buku berjudul Coalruption: Elit Politik dalam Pusaran Bisnis Batu Bara pada 17 Desember 2018. Ini tautannya. Bisnis batu bara sungguh menggiurkan. Nilai ekspor pada tahun 2017 mencapai 17,9 miliar dollar AS dengan volume 319 juta ton. Belum lagi penjualan di dalam negeri. Dengan alasan
Sentimen populisme dan nasionalisme yang melanda dunia juga menerpa Indonesia. Bedanya, di Indonesia masih berkutat pada persoalan kepemilikan negara. Kedaulatan ekonomi seolah-olah terampas jika kepemilikan tidak sepenuhnya atau 100 persen di tangan badan usaha milik negara (BUMN). Tengok saja konsep holding BUMN. Semua induk holding dipegang oleh BUMN yang kepemilikannya 100 persen oleh pemerintah. PT
faisal basri 