Walaupun pertumbuhan ekonomi sejak 2012 mengalami trend melemah, tingkat pengangguran terbuka justru menurun. Sebaliknya, pada kurun waktu 2002-05 pertumbuhan ekonomi meningkat, tetapi tingkat pengangguran terbuka juga naik. Sejak 2006, tingkat pengangguran cenderung turun menjauh dari fluktuasi pertumbuhan ekonomi.
Pertumbuhan ekonomi yang semakin digerakkan oleh sektor jasa (non-tradable) ternyata menghasilkan lebih banyak pekerja informal. Tekanan di kelompok penduduk 40 persen terbawah cenderung semakin berat.
Pola demikian cenderung memperparah ketimpangan. Selain itu, basis pajak semakin sulit ditingkatkan.
Pemerintah mengklaim selama dua tahun pemerintahan Jokowi-JK berhasil mengurangi tingkat ketimpangan sebagaimana tercermin dari penurunan nisbah Gini (Gini ratio). Bahkan pada Maret 2016, nisbah gini sudah turun di bawah 0,4, yang berarti tingkat ketimpangan tergolong baik. Nisbah gini antara 0,4 sampai 0,5 masuk kategori ketimpangan sedang; dan di atas 0,5 tergolong ketimpangan buruk.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Kecenderungan ketimpangan jangka panjang (garis hitam) masih menunjukkan pemburukan.
Namun perlu diingat, nisbah Gini yang dihitung oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tidak mengukur tingkat ketimpangan pendapatan (income inequality) maupun ketimpangan kekayaan (wealth inequality). BPS menghitung nisbah Gini berdasarkan data pengeluaran yang diperoleh dari Susenas (Survei Sosial Ekonomi Nasional). Ketimpangan pengeluaran sudah barang tentu lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan maupun ketimpangan kekayaan, karena perbedaan konsumsi orang terkaya dibandingkan konsumsi orang termiskin cenderung jauh lebih kecil dibandingkan perbedaan pendapatan dan kekayaannya.
Perbedaan sangat mencolok antara data pengeluaran dan kekayaan bisa dilihat pada dua peraga berikut. Berdasarkan data pengeluaran yang dipublikasikan oleh BPS, kelompok 20 persen terkaya menyumbang 47 persen pengeluaran, sedangkan kelompok 40 persen termiskin hanya 17 persen dengan kecenderungan menurun dan stagnan dalam enam tahun terakhir.
Bandingkan dengan data kekayaan yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse. Hanya satu persen saja orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Konsentrasi kekayaan pada 1 persen terkaya di Indonesia terburuk keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Jika dinaikkan menjadi 10 persen terkaya, penguasaannya mencapai 75,7 persen.
Kelompok milyarder di Indonesia merapup dua pertiga kekayaannya dari praktek bisnis di sektor kroni (crony sectors), yang dimungkinkan karena kedekatan dengan kekuasaan. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika crony-capitalism index Indonesia bertengger di peringkat ketujuh dunia. Posisi Indonesia pada tahun 2016 itu memburuk dibandingkan tahun 2007 dan 2014.
Ibnu Khaldun mengingatkan bahwa pembangunan tak dapat dicapai kecuali melalui keadilan; keadilan merupakan standar penilaian keberhasilan penguasa; dan penguasa dibebankan dengan adanya tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan. Jika rasa keadilan semakin terusik, maka harmoni sosial terganggu, yang berpotensi meningkatkan ketegangan sosial dan politik.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang kerap didengungkan tertinggi ketiga di antara negara G-20 tampaknya lebih banyak dinikmati oleh top-1% atau setidaknya kelas mengengah ke atas. Indikasi nyata tercermin dari pertumbuhan sektor jasa–terutama sektor jasa modern yang relatif sedikit menyerap tenaga kerja dan kebanyakan tenaga kerja berpendidikan tinggi– yang sekitar dua kali lipat dari sektor penghasil barang.
Pembangunan tidak mampu mengangkat mayoritas rakyat miskin dan yang hidup pas-pasan. Petani yang merupakan porsi terbesar rakyat Indonesia justru mengalami penurunan kesejahteraan. Kenaikan harga produk yang dihasilkan petani kalah cepat dibandingkan dengan harga barang yang dibeli petani. Walhasil, nilai barang dan jasa yang mereka beli dari pendapatannya semakin berkurang.
Nasib buruh tani pun tidak membaik. Upah riil mereka justru turun dalam dua tahun terakhir. Mereka tergolong sebagai pekerja informal di pedesaan. Nasib pekerja informal di perkotaan juga serupa, walaupun penurunan upah riilnya lebih kecil. Sekitar 58 persen pekerja di Indonesia adalah pekerja informal dengan status pekerjaan utama meliputi berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di nonpertanian, dan pekerja keluarga/tak dibayar.
Secara umum sekalipun, upah riil cenderung mengalami penurunan. Penurunan upah riil paling tajam terjadi tahun 2015.
Kenaikan upah minimum setiap tahun, selain tidak mampu meningkatkan kesejahteraan pekerja, juga ternyata direspon oleh pengusaha dengan menurunkan jam kerja. Faktor lain yang menyebabkan penurunan jam kerja adalah kapasitas terpakai yang turun. Pengusaha berupaya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja karena ongkosnya relatif lebih mahal.
Bagaimana kaum pekerja menyiasati hidup dalam tekanan yang semakin berat? Pertama, lebih banyak anggota keluarga yang masuk pasar kerja. Sangat boleh jadi itu termasuk anak-anak yang terpaksa drop out dari sekolahnya untuk menopang kehidupan keluarga. Maka tak heran tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam sejak 2014.
Kedua, pekerja harus mencari pekerjaan tambahan atau menambah jam kerja. Lebih dari seperempat pekerja Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu. Jumlah pekerja keras Indonesia hanya kalah dengan Korea Selatan dan Hongkong.
Terlalu miskin bagi mereka untuk menganggur-too poor to be unemployed. Ditambah lagi mencari pekerjaan semakin sulit. Jika sebelum tahun 2010 mencari pekerjaan tidak sampai enam bulan, sejak tahun 2010 bertambah menjadi satu tahun atau lebih.
Data mikro dia atas membuat kita harus lebih hati-hati menginterpretasikan data pengangguran dan kemiskinan yang justru menunjukkan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi yang cenderung melemah sejak 2012 justru beriringan dengan penurunan angka pengangguran dan kemiskinan. Perlu kajian lebih mendalam di tingkat mikro untuk menyibakkan dinamika di kalangan masyarakat berpendapatan rendah.
Yang juga perlu diwaspadai adalah relatif tingginya penganggur di kalangan usia muda. Negara-negara di Timur Tengah yang mengalami gejolak politik pada umumnya ditandai oleh tingginya penganggur belia.
Tak pelak lagi, tantangan ke depan adalah menggelar pembangunan yang lebih inklusif. Tak ada pilihan lain kecuali mentransformasikan pembangunan dari exclusive political and economic institutions menjadi inclusive political and economic institutions.
Struktur perekonomian mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Pengalaman banyak negara menunjukkan pada tahapan awal pembangunan, sektor pertanian dan/atau sektor primer mendominasi perekonomian. Jika transformasi berlangsung lancar, pertumbuhan sektor pertanian mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lewat peningkatan produktivitas.
Sejalan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan teknologi, peranan sektor pertanian/sektor primer mengalami penurunan. Sektor sekunder, khususnya industri manufaktur, lambat laun menguat. Di negara yang penduduknya relatif banyak, produksi manufaktur berkembang dengan topangan pasar domestik karena terjadi peningkatan daya beli masyarakat yang dihasilkan dari kemajuan sektor pertanian/ekstraktif. Di negara-negara Asia yang dijuluki Macan Asia yang penduduknya relatif sedikit, kemajuan industri manufaktur ditopang oleh industrialisasi berorientasi ekspor.
Transformasi tahap pertama itu diiringi oleh pergeseran struktur lapangan kerja. Produktivitas sektor pertanian terus mengalami peningkatan karena penurunan jumlah atau persentase pekerja di sektor pertanian. Sebagian mereka berpindah ke sektor industri manufaktur yang menawarkan tingkat upah lebih tinggi.
Peranan industri manufaktur dalam perekonomian meningkat relatif pesat ketika suatu negara menempuh fase industrializing hingga mencapai negara industri (industralized country). Sumbangan sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) mencapai puncaknya sekitar 35 persen dan setelah itu turun perlahan. Beberapa negara mencapai di atas 40 persen.
Pengalaman Indonesia agak melenceng dari pola normal. Penurunan sumbangan sektor pertanian dalam PDB lebih cepat ketimbang penurunan pekerja di sektor pertanian. Pada tahun 1970 sektor pertanian dalam perekonomian masih sangat dominan, yakni 47 persen. Sepuluh tahun kemudian terpangkas menjadi 26 persen. Kini peranan sektor pertanian dalam PDB tinggal sekitar 13 persen. Sementara itu, sektor pertanian masih saja sebagai penyumbang lapangan pekerjaan terbesar hingga sekarang, yakni sekitar 32 persen dari keseluruhan orang yang bekerja.
Industri manufaktur sempat maju cukup pesat namun kehilangan momentum untuk menjadi motor utama pembangunan. Peranan tertinggi sektor ini dalam perekonomian Indonesia hanya mencapai 29 persen tahun 2001, setelah itu menunjukkan kecenderungan turun secara konsisten hingga sekarang.
Tahapan transformasi berikutnya adalah peningkatan sumbangan sektor jasa. Sektor ini pada umumnya mendominasi perekonomian tatkala suatu negara telah menyandang status negara maju.
Namun, Indonesia yang masih berstatus negara berkembang dan berada di kelompok negara berpedapatan menengah-bawah (lower-middle income group) dengan PDB per kapita 3.347 dollar AS pada tahun 2015, sektor jasanya sudah dominan. Bahkan, dominasi sektor jasa telah terjadi sejak 2010 ketika PDB per kapita masih 3.125 dollar AS. Bandingkan dengan sektor jasa (non-tradable) China yang baru melebihi sektor penghasil barang (tradable) pada tahun 2015 ketika mencapai PDB per kapita 8.028 dollar AS, sekitar 2,4 kali lebih tinggi dari Indonesia. Perbedaan peran sektor non-tradable dan tradable di China tahun 2015 pun masih sangat tipis, yaitu masing-masing 50,2 persen dan 49,8 persen, sedangkan perbedaan di Indonesia cukup tajam dan cenderung kian menganga, 59 persen versus 41 persen pada tahun 2015.
Setelah krisis ekonomi 1998 sektor non-tradable (jasa) tumbuh jauh lebih tinggi ketimbang sektor tradable (pertanian, pertambangan dan penggalian, dan industri manufaktur), bahkan pernah mencapai lebih dari tiga kali lipat.
Pola transformasi perekonomian yang dialami Indonesia berpotensi menimbulkan berbagai masalah. Sektor jasa yang menikmati pertumbuhan pesat adalah sektor jasa modern nonpadat karya serta membutuhkan tenaga kerja berpendidikan relatif tinggi, sedangkan 60 persen pekerja kita hanya tamatan sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) ke bawah, termasuk yang tidak tamat sekolah dasar dan tidak pernah sekolah sama sekali. Dalam kondisi demikian, sektor jasa yang bisa dimasuki pekerja kita sebatas sektor jasa informal seperti jasa perdagangan, jasa konstruksi, dan jasa transportasi. Tidak mengherankan jika pekerja informal di Indonesia masih dominan, yakni 57 persen dari keseluruhan pekerja (per Agustus 2016). Para pekerja informal ini menyemut di perkotaan karena tidak mampu diserap oleh sektor industri manufaktur yang peranannya terus menurun ditambah dengan kecenderungan otomatisasi dan penggunaan robot.
Perubahan struktur perekonomian yang tidak mengikuti pola normal akan membawa konsekuensi pada struktur ketenagakerjaan. Penurunan peranan sektor pertanian dalam produk domestik bruto (PDB) yang tidak diiringi oleh akselerasi industrialisasi membuat pilihan pekerja semakin sangat terbatas, nyaris kecil pindah dari pekerja informal menjadi pekerja formal mengigat tingkat pendidikan mereka sangat rendah.
Sektor pertanian lambat laun bertransformasi menuju pertanian modern. makin banyak pengusaha besar melakukan mekanisasi, terutama di sektor perkebunan dan peternakan. Mulai juga muncul konsep rice estate. Akibatnya, kebutuhan pekerja per hektar turun.
Pilihan yang paling mungkin bagi pekerja pertanian adalah menyemut sebagai pekerja informal di perkotaan. Beban pemerintah untuk membayar sistem jaminan sosial, khususnya BPJS kesehatan jadi tinggi. Daya dukung kota semakinn terbatas, sehingga menimbulkan potensi gesekan sosial.
Mereka bekerja di sektor konstruksi sebagai pekerja kasar dan menjajakan apa saja termasuk produk-produk impor dari Tiongkok di kakilima, pelataran masjid, dan di persimpangan jalan ketika pengemudi menunggu lampu hijau.
Pembangunan infrastruktur mutlak digalakkan, tetapi jangan lupa membenahi kualitas sumber daya manusia. Bukankah pembangunan bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat kebanyakan?
Jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian terus menurun, dari 39,22 juta pada tahun 2013 menjadi 38,97 juta pada tahun 2014 dan turun lagi menjadi 37,75 juta pada tahun 2015. Usia rerata petani semakin tua. Generasi muda merosot minatnya menjadi petani. Lembaga pendidikan tinggi pertanian memperluas bidang studi ke nonpertanian. Sarjana sekolah pertanian semakin banyak yang bekerja di sektor nonpertanian.
Berdasarkan status pekerjaan utama, pekerja formal mengalami peningkatan cukup tajam. Hampir bisa dipastikan kebanyakan mereka memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dan bekerja di sektor jasa modern seperti keuangan, perdagangan, business services, komunikasi, dan sebagainya.
Pekerja informal kebanyakan berkutat di sektor pertanian. Penurunan penduduk yang bekerja di sektor pertanian tercermin dari penurunan di tiga teratas subkategori Informal. Diperkirakan sebagian mereka pindah dari desa ke kota menjadi pekerja bebas di sektor nonpertanian, terutama di sektor perdagangan. Hal ini terkonformasi dengan kenaikan penduduk yang bekerja di sektor perdagangan yang naik dari 24,10 juta pada tahun 2013 menjadi 24,83 juta pada tahun 2014 dan naik lagi menjadi 25,68 juta pada tahun 2015. Mereka berjibaku di kota antara lain menjadi pedagang kakilima.
Entah kemana lagi mereka harus mencari nafkah kalau pemerintah kota tidak ramah terhadap pedagang kakilima.
Pemerintah kota agaknya perlu belajar dari pemerintah kota Seoul, Korea, yang amat peduli terhadap pedagang kecil. Hampir seluruh mal di ibukota Korea diisi oleh pedagang kecil.
Pada tulisan sebelumnya (Profil Pendidikan Penganggur yang “Aneh”) terlihat angka pengangguran paling rendah adalah pada kelompok pendidikan SD ke bawah, menyusul kemudian kelompok tamatan sekolah menengah pertama. Sebaliknya, kedua kelompok terbawah inilah yang merupakan mayoritas pekerja walaupun porsinya terus menurun. Pada tahun 2013, porsi pekerja tamatan sekolah menengah pertama ke bawah sebesar 66 persen. Pada tahun 2014 turun menjadi 65 persen dan pada tahun 2015 turun cukup tajam menjadi 62 persen.
Rendahnya tingkat pengangguran pada kelompok berpendidikan SD ke bawah bukanlah berita baik. Bagi mereka, tidak ada pilihan kecuali bekerja. Terlalu miskin bagi mereka untuk tidak bekerja (too poor to be unemployed).
Secara absolut, penduduk berusia 15 tahun ke atas yang hanya berpendidikan SD ke bawah turun dari 53,81 juta pada 2013 menjadi 50,83 juta. Muncul pertanyaan kemana sekitar 3 juta pekerja itu? Jika tersingkir dari pasar kerja, bagaimana nasib mereka? Kemungkinan besar sebagian mereka tersungkur hidup di bawah garis kemiskinan. Kenyataannya memang angka kemiskinan meningkat pada bulan September 2016 dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya. Peningkatan jumlah orang miskin pada kurun waktu itu sebanyak 780.000 jiwa, dari 27,73 juta (10,96 persen) menjadi 28,51 juta (11.13 persen).
Salah satu penyebab mereka tergerus dari pasar kerja adalah kenaikan upah minimum yang naik hampir selalu dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Modernisasi industri dan otomatisasi menambah ancaman bagi mereka. Indonesia merupakan negara yang paling rentan terhadap otomatisasi dibandingkan dengan negara-negara tetangga.
Karena mayoristas pekerja kita masih berpendidikan rendah, kunci memacu pertumbuhan adalah dengan meningkatkan produktivitas mereka lewat serangkaian upaya meningkatkan ketrampilan dan memperkenalkan teknologi tepat guna.
Pada Agustus 2015 angka pengangguran mencapai 6,18 persen, naik dibandingkan Agustus 2014 sebesar 5,94 persen. Dibandingkan dengan Februari 2015 pun naik, demikian pula jika dibandingkan Februari 2015 dengan Februari 2014, masing-masing 5,81 persen dan 5,70 persen.
Untuk mengurangi bias karena faktor musiman, perbandingan sebaiknya dilakukan dengan bulan yang sama.
Angka pengangguran tertinggi berdasarkan tingkat pendidikan terjadi pada tamatan sekolah menengah kejuruan dengan kecenderungan yang meningkat pula. Dalam tiga tahun terakhir, angka pengangguran tamatan sekolah menengah kejuruan selalu dua digit, 11,21 persen pada Agustus 2013, lalu naik tipis menjadi 11,24 persen pada Agustus 2014, dan naik cukup tajam pada Agustus 2015 menjadi 12,65 persen.
Peningkatan tajam juga dialami oleh tamatan Diploma I/II/III yang notabene merupakan pendidikan kejuruan.
Apa yang terjadi dengan pendidikan kejuruan kita? Apakah disebabkan oleh pertumbuhan sektor industri manufaktur yang memang melambat? Apakah karena tingkat keahlian yang disandang tamatan sekolah kejuruan belum memadai dengan tuntutan kerja?
Sulit menjawabnya dengan informasi yang terbatas. Lebih sulit lagi mengingat angka pengangguran untuk tamatan sekolah menengah atas (umum) dan sarjana pun menunjukkan kecenderungan serupa.
Jadi, kecenderungan umumnya adalah semakin tinggi tingkat pendidikan semakin tinggi angka pengangguran.
Konstatasi di atas semakin memperoleh pembenaran dengan fakta angka pengangguran untuk tamatan SD ke bawah (termasuk tidak tamat SD dan tidak pernah sekolah sama sekali) paling rendah dengan kecenderungan menurun. Angkanya jauh di bawah tingkat pengangguran nasional.
