Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo


dawamCatatan: Pagi ini (18/9), saya diundang sebagai salah satu pembahas dalam acara bedah buku “Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo,” karya M. Dawam Rahardjo. Acara digelar di Auditorium Widjojo Nisisastro, Gedung Dekanat FEB-UI. Berikut adalah catatan pendek yang saya persiapkan untuk acara itu.

***

Saya bersyukur bisa menikmati dua mata kuliah yang diasuh oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo. Pertama, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Prof Sumitro merupakan salah satu dosen yang mengasuh mata kuliah ini bersama dengan Prof Sadli dan Prof Arsjad Anwar. Kedua, mata kuliah Seminar Perekonomian Indonesia yang diasuhnya seorang diri.

Seingat saya, tidak sekalipun mereka berhalangan mengajar walaupun ketiganya tergolong sangat sibuk. Dedikasi mereka luar biasa.

Boleh jadi, saya adalah generasi terakhir yang sempat diajar oleh senior generasi pertama FEUI. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang memilih jurusan Studi Pembangunan (sekarang program studi ekonomi) sangat sarat dengan dimensi teori dan kebijakan pembangunan. Prof Emil Salim mengasuh mata kuliah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Prof Sarbini Somawinata mengasuh mata kuliah Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ada pula mata kuliah Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan yang diasuh Prof Selo Sumardjan dan Prof Kartomo. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diasuh oleh Prof. Dorodajtun Kuntjoro-Jakti. Tak terbilang dosen yang menduduki jabatan eselon I, seperti DR. Dono Iskandar (Keuangan Negara), Ibu Wanda Aswita Mulia (Ekonomi Internasional), Bapak Sri Hadi (Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional), Ibu Kadariah (Evaluasi Proyek), Prof. Sri-Edi Swasono (Pengantar Mikroekonomi dan Pengantar Makroekonomi), DR. Hasudungan Tampubolon (Ekomometrika), Prof Suhadi Mangkusuwondo (Sistem Ekonomi).

Ciri khas Prof Sumitro sewaktu mengajar adalah mengenaka pakaian sipil lengkap (berjas dan berdasi), sangat necis. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Prof Sumitro merokok Dunhill ketika mengajar di runag 3. Begawan ekonomi Indonesia ini jarang menggunakan papan tulis (kala itu masih menggunakan kapur tulis).

***

Membaca buku ini membuka ingat-ingatan saya akan isi kuliah Prof Sumitro. Yang paling saya ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Kebanyakan negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuatnya diangkat sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammersskjold (hal.171).

Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Prof Sumitro meluncurkan Program Urgensi Industrialisasi (hal. 197). Di mata Prof Sumitro, industrialisasi tidak sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh. Belakangan, Prof Sumitro mengakui bahwa pandangannya yang terkesan ingin melompat tidak bisa dipaksakan. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara,  Prof Sumitro mengakui bahwa pemikiran Sjafruddinlah yang betul. “Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu.” (hal. xxxix)

“Prof Sumitro menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ekonomi hanyalah merupakan satu segi saja dari perkembangan masyarakat. Segi-segi lain di luar bidang ekonomi turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perkembangan ekonomi.” Keyakinan itu tidak hanya diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melainkan juga tercermin dari kurikulum FEUI, khususnya jurusan Studi Pembangunan. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib, bahkan untuk semua jurusan. Ditambah dengan bekal mata kuiah teori ekonomi dan ekonomi terapan seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, keuangan negara, administrasi negara, ekonomi kependudukan, mahasiswa telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima mata kuliah lanjutan di tingkat sarjana yang mengupas kebijakan pembangunan seperti Masalah & Kebijakan dalam Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Seminar Perekonomian Indonesia, Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan, dan mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasi.

Apakah pandangan Prof Sumitro tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Saya sepakat bahwa Prof Sumitro menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI, Sjahrir, yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (hal. 172).

Perjalanan panjang sebagai pendidik, penulis produktif, dan Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir) dan Menteri Keuangan di Era Soekarno (Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap), serta Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Orde Baru, menjadikan Prof Sumitro sebagai sosok ekonom yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Satu yang tidak dimiliki oleh ekonom mana pun adalah keterlibatannya yang mendalam di partai politik, bahkan sempat terpilih sebagai ketua PSI dalam kongres 1952, dengan selisih satu suara dengan Sjahrir yang tidak hadir dalam kongres itu (hal. 172).

Ketika kian bersinggungan dengan dunia nyata, langsung menghadapinya dan harus mengambil keputusan, maka pragmatisme bukanlah hal tercela. Pilihan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan teori yang abstrak dan tuntunan ideologi yang kaku. Pilihan-pilihan begitu terbatas dan pertimbangan politik menuntut kompromi, asalkan nilai-nilai intilah yang tidak berubah. Itulah pelajaran dari Prof Sumitro.

Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkualiahan yang saya ikuti, pandangan Prof Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar.

Pelajaran

Banyak pemikiran Prof Sumitro yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, tidak ada jalan pintas atau melompat dalam pembangunan. Rasanya kaidah ini dipegang oleh semua guru besar generasi pertama dan kedua FEUI, setidaknya yang pernah saya nikmati perkuliahannya.

Kedua, menjadi ekonom harus berwawasan luas dan memiliki landasan filosofi, menguasai teori dengan baik, dan keberpihakan. Prof Sumitro mengingatkan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah political economy. 

Ketiga, ilmu baru bermakna jika bisa menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan setiap langkah kebijakan didasarkan pada analisis yang kredibel, bukan coba-coba, bukan just do it.

Screen Shot 2017-09-19 at 08.45.28

[Foto ditambahkan pada 19 September 2017, pk.20:15]

 

Tambang untuk Negeri


Cover-Buku-Tambang-Untuk-Negeri-copy-400x600Buku “Tambang untuk Negeri” mencerminkan kegelisahan dan keprihatinan penulis terhadap pengelolaan kekayaan tambang di Tanah Air. Kegelisahan dan keprihatinan Penulis juga turut kita raskan. Kekayaan alam Indonesia yang sudah puluhan tahun diekploitasi seakan tak berbekas dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jutaan hektar hutan menjadi gundul dilahap segelintir orang. Deforestrasi hingga sekarang terus terjadi. Rakyat di sekitar hutan tetap miskin, pendapatan negara dari berbagai iuran dan pungutan jauh dari memadai untuk merehabilitasi hutan tandus. Bahkan, sangat boleh jadi, mudarat yang ditimbulkan oleh eksploitasi hutan lebih besar ketimbang maslahat nasionalnya.

Eksploitasi massif berikutnya adalah terhadap kekayaan minyak dan gas bumi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, cadangan minyak kita tergerus. Penemuan cadangan baru semakin sedikit sedangkan konsumsi bahan bakar minyak melambung. Kekayaan alam yang relatif langka dan tak terbarukan dikuras habis karena dihargai amat murah. Pengelolaan migas yang “ugal-ugalan” membuat reserves-to-production ratio untuk minyak sudah mencapai titik kritis, sekitar 12. Berarti, jika tingkat produksi minyak terus seperti sekarang dan tidak ada temuan cadangan baru, dalam waktu 12 tahun ke depan kita sudah kehabisan minyak. Produksi turun terus, dari titik tertinggi sekitar 1,6 juta barrel per hari tahun 1977 menjadi hanya sekitar 800 ribu barrel tahun 2016. Tak ayal, impor minyak mentah dan BBM melonjak. Subsidi BBM bahkan beberapa tahun melebihi pendapatan pemerintah dari sektor minyak. Adalah pengelolaan minyak yang “ugal-ugalan” pula yang sempat hampir membangkrutkan keuangan negara pada awal 1980-an.

Penulis buku ini agaknya gundah menyaksikan kejadian serupa telah menimpa kekayaan tambang kita. Ia menawarkan konsep inovatif untuk membuat kekayaan tambang yang masih tersisa dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Populisme yang menyesatkan harus dihentikan. Bisnis tambang harus dijauhkan dari praktek kroniisme. Pembangunan sektor tambang yang inklusif jangan diterjemahkan dalam bentuk bagi-bagi konsesi kepada perseorangan dan kepada para calo yang memperjualbelikan kertas konsesi semata. Bukan pula dengan konsep divestasi atas nama “pemilikan nasional palsu” tanpa keringat dan selanjutnya kembali ke tangan asing. Mereka memanfaatkan sentimen xenophobia.

Peran negara harus dikembalikan pada fungsi azalinya, mewakili rakyat sebagai pemilik dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk memastikan manfaat maksimum bagi rakyat.

Tidah boleh lagi rakyat menjadi kedok dari para pemburu rente dan kapitalis kroni. Apalagi bisnis tambang dijadikan sumber logistik dalam bentuk pemburuan rente bagi para politisi untuk meraih kekuasaan dengan politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Punulis adalah monetisasi dan sekuritisasi kekayaan tambang yang dikaitkan dengan “holdingisasi” yang tidak sama dengan konsep holding induk yang digulirkan pemerintah baru-baru ini. Jika swasta pemegang kontrak karya atau kontraktor bagi hasil yang notabene tidak memiliki kekayaan migas dan tambang bisa memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional, sang pemilik kekayaan seharusnya mampu meraup dana puluhan kali lipat. Konsep ini sejalan dengan memanfaatkan potensi future income dalam praktek bisnis yang lazim. Dengan monetisasi dan sekuritisasi, dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan daerah penghasil, memajukan sumber daya manusia, serta menggerakkan kegiatan-kegiatan produktif di sektor nonpertambangan sehingga tatkala kekayaan tambang habis, daerah penghasil telah menjelma sebagai perekonomian yang maju dan modern. Dengan begitu tidak terjadi net resource outflow di daerah penghasil. Lebih jauh, konsep baru bisa dikembangkan, antara lain, sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan antar-generasi lewat sejenis sovereign wealth fund.

Semoga buku ini menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan tambang agar kita terhindar dari kutukan sumber daya alam (resource curse).

Faisal Basri: Pak Boediono Mengajarkan Kita bahwa Tidak Ada Jalan Pintas…


goethe
Estu Suryowati/Kompas.com
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memberikan testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah karya Boediono, di Goethe-Institute Jakarta, Kamis (15/9/2016)

KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung.

Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu.

“Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu menerobos namanya. Jalan pintas. Dan Pak Boed mengajarkan dalam buku ini tidak ada jalan pintas,” ucapnya lagi sembari menunjukkan buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, karya Boediono.

Ya, sore itu, Kamis (15/9/2016), Faisal Basri, lelaki yang mencontohkan jalan pintas itu, didapuk sebagai komentator, pemberi testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, bersama ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, dan ekonom Universitas Padjadjaran, Armida Alisjahbana.

Menarik sekali, kata Faisal mengawali testimoninya, ketika Pak Boed berbicara tentang reformasi birokrasi.

Faisal menceritakan, dalam bukunya, Boediono menuliskan catatan sejarah Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika melakukan pembaruan birokrasi.

“Van der Capellen tidak pakai tax amnesty, tetapi apa yang dia lakukan sangat luar biasa,” kata Faisal.

Untuk kali pertama, Capellen mengumpulkan informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.

Dia, kata Faisal, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. “Sekali lagi, ini tidak ada jalan pintas. Itu pembelajaran sangat penting dan seperti itu juga di tempat-tempat lain,” ucapnya.

Membaca-baca buku Boediono dan buku-buku lain, Faisal menemukan pemahaman bahwa tidak ada ideologi dalam perumusan kebijakan. Yang ada adalah pragmatisme.

Bahkan kata dia, kalaupun benar-benar tidak ada jalan lain, mau tidak mau, anggaran harus dipotong.

“Infrastruktur sekalipun harus dipotong. Tidak ada jalan pintas. Ini pembelajaran penting,” katanya lagi.

Faisal juga menyadari, banyak nasihat dari Boediono bahwa segala sesuatu ada tahapannya dan tidak bisa dikejar dengan terburu-buru.

Faisal menyampaikan, tidak akan ada satu negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen, apabila rasio kredit terhadap PDB-nya baru 40 persen, atau indeks inklusi keuangannya baru 36,1 persen.

Sistem keuangan ibarat jantung, harus diperkuat agar bisa berlari kencang. “Di sinilah Pak Boed menyampaikan kaitan ekonomi-politik. Bagaimana teknokrat menghadapi lingkungan politik yang inginnya lari sprint tanpa memperkuat jantung, membenahi sistem peredaran darah,” ujar Faisal.

Pada bagian lain, Faisal juga mengajak pengunjung auditorium untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terbuka sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak elok apabila masih ada yang berpikir untuk tidak terbuka pada pakta-pakta perdagangan, seperti Trans-Pacific Partnership ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Ada gains from trade (manfaat perdagangan). Sememble-memblenya negara, kalau punya spesialisasi produk, Anda dapat comparative advantage,” imbuh Faisal.

Hanya, masalahnya, negara-negara lain malah jauh di depan Indonesia. Mereka mendapat additional gains from trade.

Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah agar menggalakkan industrialisasi dan memperbanyak insentif untuk industri dalam negeri.

Terakhir, Faisal menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang juga disinggung dalam buku Boediono.

Sepakat dengan isi buku, sistem ekonomi ekstraktif akan selalu memunculkan ketimpangan.

Faisal bilang, adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi inklusif, untuk mengatasi problem ketimpangan.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

Diunduh dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/15/192513126/faisal.basri.pak.boediono.mengajarkan.kita.bahwa.tidak.ada.jalan.pintas.

 

Buku “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan”


Cover Buku

Buku ini bermula dari orasi ilmiah penulis dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) VI setahun lalu. Penyelenggara meminta penulis merapikan dan memutakhirkan naskah pidato. Enam tokoh dari berbagai latar belakang (Thee Kian Wee, Handi Risza, A. Prasetyantoko, Indrasari Tjandraningsih, dan Budi Hikmat) dimintakan tanggapan atas naskah akhir. Penutup buku ini berupa epilog dan tanggapan singkat atas keenam penanggap. Maka jadilah buku yang disunting oleh Dinna Wismu dan Ihsan Ali-Fauzi ini.

Bagi sahabat yang berminat memperoleh naskah buku dalam bentuk pdf, silakan unduh di sini:http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/menemukan-konsensus-kebangsaan-baru-negara-pasar-dan-cita-cita-keadilan. Kalau ada masalah, jangan segan-segan mengirim email ke faisal.basri@gmail.com.

Blog at WordPress.com.

Up ↑