Buku – faisal basri

13 Des 20206 Jan 2021 faisal basri Books, Buku, Maritim, Sosok, Tokoh

Sosok IR. Djuanda di Balik Hari Nusantara

Pengantar

Hari ini kita memperingati Hari Nusantara. Dari pagi tadi hingga siang saya menghadiri Kongres Sunda II yang digelar untuk mengingat kembali jasa luar biasa IR. Djuanda dalam memperkokoh NKRI lewat Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang meneguhkan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan telah diakui oleh Dunia.

Djuanda merupakan sosok luar biasa: pendekar dengan 1.000 jabatan, pendidik, pejuang (Djuanda merupakan pemimpin yang menggerakkan pemuda mengambil alih jawatan kereta api dari penguasa pendudukan Jepang), perdana menteri terakhir daan terlama sepanjang sejarah, sosok yang jujur dan sederhana, tepat waktu dan disiplin, pekerja keras yang tak kenal waktu hingga wafatnya pun sedang dalam tugas negara, menguasai berbagai bahasa (Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman), jenderal tituler, tak tersangkut skandal dan sekedar gosip-gosip miring, perencana dan manajer yang handal, superteknokrat, piawai mengemban tugas-tugas berat dan berhasil menyelesaikannya tanpa pernah membanggakan diri, juru damai dan bukan sosok yang suka mengadu-domba, piawai berdansa, selalu ramah dan hangat menghadapi wartawan, dan banyak lagi.

Di tengah krisis kenegarawanan, hari ini sepatutnya kita menggali lebih dalam sepak terjang Djuanda, menjadi sumber inspirasi bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Jika konsep pembangunan semesta Djuanda diterapkan, sangat boleh jadi kita sudah menjadi negara unggul dan menyejahterakan rakyatnya.

Berikut pengenalan lebih dalam atas sosok teladan yang telah kami tuliskan dalam buku berjudul Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa.

***

IR Djuanda

Oleh: Faisal Basri dan Haris Mumandar

IR DJUANDA adalah perdana menteri terakhir dan terlama sepanjang sejarah RI. Jabatan ini, meskipun kemudian sebutannya diubah, diembannya hingga akhir hayat. Dari para jurnalis, ia mendapat sebutan “Menteri Maraton” karena merupakan anggota kabinet RI terlama kedua setelah dr. Jo Leimena. Hanya dua orang ini yang hampir selalu muncul dalam belasan kabinet di masa awal RI. Lebih hebat lagi karena Djuanda adalah profesional murni yang tidak pernah menjadi anggota partai politik apa pun.

Djuanda mulai menjadi anggota kabinet di tahun 1946 dalam Kabinet Sjahrir II sebagai menteri muda perhubungan, berbarengan dr Leimena sebagai menteri muda kesehatan. Selama di kabinet karirnya melesat; ia bak “pendekar dengan 1000 jabatan” karena sering merangkap-rangkap jabatan yang rata-rata berat. Kinerja dan kerja kerasnya yang luar biasa membuat Djuanda selalu menjadi pilihan pertama guna memimpin tugas-tugas penting. Gelar lainnya adalah “super teknokrat” karena ia mampu melaksanakan tugas apa saja dengan baik. Ia diakui sebagai salah satu teknokrat paling jempolan yang pernah dimiliki Indonesia. Pengabdiannya baru terhenti di tahun 1963 ketika mengalami serangan jantung dan wafat. Secara harafiah, Djuanda bekerja keras sampai mati. Hanya ada satu lagi tokoh bangsa yang seperti itu, yakni DR Sahardjo SH.

Sepanjang hidupnya ia dikenal jujur dan sederhana. Kalau diingat segala kekuasaan dan jabatannya, seharusnya ia menjadi pejabat yang paling kaya. Selain membaca, ia gemar berdansa dan nonton bioskop, Sayang ia tidak sempat menikmatinya karena sepanjang karirnya ia tak punya waktu yang sudah habis tak tersisa untuk menangani berbagai urusan pemerintahan dan kenegaraan. Kehidupan pribadinya tidak banyak terdengar. Djuanda tak pernah tersangkut skandal atau sekedar gosip-gosip miring.

Di kantor, ia dikenal sangat tepat waktu dan disiplin. Djuanda tidak punya waktu untuk menyeleweng dalam urusan-urusan dinas maupun pribadi. Setiap hari ia menjalani rapat dinas yang seolah tiada habisnya dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja dari pagi hingga larut malam secara maraton. Ritme kerjanya spartan gila-gilaan, mirip dengan Basuki Tjahaja Purnama ketika memimpin DKI Jakarta.

Ir. H. Raden Djuanda Kartawidjaja lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama dari enam anak pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada Hollandsch Inlansdsch School (HIS) dan masih berdarah bangsawan dari garis keturunan Kesultanan Cirebon. Pendidikan sekolah dasar dimulai di HIS, berlanjut ke ELS di Cicalengka, lokasi penugasan baru ayahnya. Ayahnya sebenarnyahanyaambtenaaraliaspriayikecilyangkurangmemungkinkannyamasukELS. Tapi kegigihan ayahnya, dan kepintaran Djuanda sendiri membuatnya diistimewakan. Kecerdasan Djuanda dibuktikan ketika ia dinaikkan dua kelas, dari kelas V langsung ke kelas VII. Ia tamat di tahun 1924.

Selanjutnya oleh ayahnya ia dimasukkan ke HBS Bandung yang biayanya sangat mahal. Demi menghemat biaya, selama tiga tahun di HBS, yaitu dari kelas I hingga kelas III, Djuanda pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Ia harus berangkat di waktu subuh dan pulang sesudah ashar. Pada kelas IV Djuanda mulai tinggal menetap di Bandung. Ia sengaja masuk asrama HBS supaya lebih mahir dalam berbahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis dengan anak-anak berkebangsaan Eropa yang bersekolah di situ.

Empat bahasa asing tersebut dikuasai dengan sangat baik. Kalau menghadapi para jurnalis asing, Djuanda teh,pangjagona! Ia sangat menikmati wawancara dalam berbagai bahasa asing itu. Selama berada di pemerintahan ia sering adu kebolehan berbahasa asing. Lawannya tidak tanggung-tanggung, yakni Bung Karno dan Haji Agus Salim yang juga dikenal sebagai pakar-pakar bahasa asing. Anehnya kalau sedang berbicara serius empat mata dengan Bung Karno, keduanya malahan sering menggunakan bahasa Sunda.

Djuanda tamat HBS di tahun 1929 dengan nilai yang amat bagus dan lulus dengan gemilang (schitterend geslaagd). Sejak muda Djuanda memang amat gemar membaca, karena itu sejak muda pula ia sudah memakai kacamata tebal. Sejak muda, selain sesekali bermain bola, Djuanda lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca apa saja. Namun ia tidak sekaku Bung Hatta atau Jenderal AH Nasution. Djuanda suka menonton bioskop, berjalan-jalan kalau ada waktu, dan gemar berdansa, terutama dengan istrinya sendiri. Meskipun badannya agak gemuk, ia lincah memainkan berbagai macam gaya dansa. Dalam pesta-pesta kenegaraan, Djuanda dan Ahmad Yani adalah saingan-saingan terberat Bung Karno untuk tampil sebagai pusat perhatian.

Pada tahun yang sama dengan kelulusannya dari HBS Djuanda sudah diterima di Technische Hogeschool te Bandoeng (TH) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) , dengan beasiswa penuh. Ia mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Djuanda mengambil kekhususan teknik bangunan air dan jalan (Wegen en Waterbouwkunde). Angkatannya sebanyak 39 orang mahasiswa terdiri dari 18 mahasiswa Indonesia, 2 keturunan China dan 19 orang Belanda. Di masa kuliah Djuanda senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak membuang-buang waktu. Ia hanya kadang-kadang menonton bioskop di kelas kambing.

Sebagai mahasiswa, ia pernah memasuki organisasi Indonesische Studenten Vereeniging (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia) perkumpulan yang bersifat sosial, dan cenderung kebarat-baratan karena memang bentukan Belanda untuk mencegah para mahasiswa bergabung ke organisasi pergerakan kebangsaan. Kegiatan organisasi ini cuma sebatas diskusi-diskusi ilmiah dan acara-acara sosial yang biasanya cuma dansa-dansi (kegiatan terakhir ini yang menarik minat Djuanda).

Djuanda memang sejak awal tidak terlalu berminat dengan kegiatan atau organisasi politik yang dinilainya gandeng pisan (kelewat berisik), walaupun ia sudah setia membaca mingguan berkala berbahasa Sunda, Sipatahunan, yang artikel-artikelnya bernafaskan kebangsaan. Semakin lama ia semakin tertarik pada kehidupan kemasyarakatan dan pemikiran politik, lebih-lebih setelah ia mendengar ceramah seniornya di TH, Bung Karno. di Bandung. Namun Djuanda tetap tidak tertarik menjadi aktivis politik.

Karakternya pendiam, agak pemalu dan tidak suka menonjolkan diri. Ia lebih suka membuktikan kecintaan kepada bangsanya dengan tindakan, bukan kata-kata. Bertolak dari karakter seperti itu, di masa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non-politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota aktif Muhammadiyah.

Setamat TH Djuanda menikah dengan Julia Virzsia, seorang gadis keturunan Belanda yang bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Ibunya masih berdarah Belanda, sedangkan ayahnya adalah Raden Wargadibrata, juga seorang mantri guru seperti ayah Djuanda sendiri. Berbeda dari wajah cantik Yohana Sunarti Nasution yang sangat “Belanda”, ke-Indo-an Julia Djuanda tidak terlalu mencolok. Tapi kebalikannya, putri-putri Pak Nas sangat “Indonesia”, sementara putri-putri Djuanda lebih “Belanda”. Dari pernikahan ini Djuanda memperoleh lima anak, empat di antaranya perempuan. Putri sulungnya, Poppy Djuanda, adalah istri Jenderal Awaloeddin Djamin yang pernah menjabat Kapolri. Putri busungnya, Nurwati Djuanda, mewakili keluarga menerima penghargaan ayahnya dari Gubernur Bank Indonesia ketika diresmikan sebagai tokoh baru yang menghiasi uang pecahan Rp. 50.000,-

Nasionalisme ia tunjukkan pertama kali dengan memilih untuk bekerja sebagai guru dan pengelola sekolah Muhammadiyah, ketimbang menerima tawaran menjadi dosen TH dengan gaji jauh lebih besar. Djuanda hanya ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan ilmunya, sehingga kalau harus menjadi guru yang bukan bidangnya, ia lebih suka melakukannya di tempat yang lebih memenuhi panggilan hati. Dekade tahun 1930an adalah zaman malaise global yang dipicu ambruknya bursa saham di Amerika Serikat pada tahun 1929. Orang-orang tua dulu mengenangnya sebagai jaman “malas”. Hindia Belanda pun ikut terkena imbasnya sehingga pemerintah kolonial bukannya menambah, malahan mengurangi jumlah pegawainya.

Atas perantaraan Otto Iskandar Di Nata, Djuanda diangkat sebagai guru pada SMA (Algemene Middlebare School) dan Sekolah Guru (Kweekschool) yang dikelola oleh Muhammadiyah di Jakarta. Setahun kemudian Djuanda sudah diangkat menjadi Direktur SMA Muhammadiyah pada usia 23 tahun. Posisi ini dijabat selama 5 tahun, sampai ia menemukan pekerjaan yang diidamkannya.

Karier pilihan selanjutnya itu adalah sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda sejak tahun 1939. Tugas pertamanya adalah mengelola sistem irigasi di wilayah

Jawa Barat. Ia dan keluarga pun pindah kembali ke Bandung. Pekerjaan ini berlanjut di zaman Jepang. Ia bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum.

Tidak banyak pekerjaan yang dilakukan pada zaman itu, karena memang tidak ada kegiatan pembangunan.. Djuanda hanya bertugas merencanakan pembangunan jembatan sungai Citarum yang nantinya sempat dirusak Belanda. Jembatan tersebut dari konstruksi kayu dan mempunyai daya dukung truk berukuran 5 ton. Jembatan ini masih berfungsi sampai tahun 1958, ketika dibangun ulang dengan konstruksi baja.

Pada tanggal 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang, disusul pengambilalihan Jawatan Pertambangan dan objek-objek vital lainnya di kawasan Gudang Utara Bandung. Atas perannya itu Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Djuanda sebagai kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jogja. Ini tugas berat karena keadaan kereta api sejak zaman Jepang sudah kacau. Jaringan kereta api tidak terurus, baik gerbong-gerbong, lokomotif, bangunan stasiun serta rel-relnya sudah rusak. Banyak sekali yang dirampok Jepang dan dipakai membangun jaringan kereta api di negara-negara lain dalam rangka Perang Dunia Kedua. Jaringan rel yang dibangun tentara Jepang di Thailand dan Myanmar ternyata menggunakan bantalan rel kayu dan batang-batang rel baja yang diambil dari Pulau Jawa.

Beban kerja bertambah sesudah Sekutu dan Belanda mulai menduduki kembali Indonesia. Terjadilah pengungsian rakyat yang luar biasa banyaknya. Mereka umumnya menggunakan jasa kereta api untuk mengungsi. Demikian pula tentara bersenjata dan laskar-laskar rakyat bersenjata bergerak dengan menggunakan kereta api. Tugas utama Djuanda pada saat itu adalah memindahkan sebanyak mungkin rangkaian lokomotif dan gerbong ke wilayah Republik. Lokasi dan waktu film epik perjuangan “Kereta Api Terakhir” adalah momentum Djuanda bekerja keras mengumpulkan sebanyak mungkin kereta api. Selama memimpin Jawatan Kereta Api ini keluarga Djuanda menetap di Cisurupan, yang terletak antara Garut-Cikajang; sedangkan Djuanda sendiri berada di Yogyakarta.

Pada bulan Maret 1946 Ir Djuanda mendapatkan promosi; ia diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Selain kereta api, Djuanda juga ditugaskan menangani jasa pos dan telegrap (PTT), pelayaran laut hingga transportasi udara. Adalah Djuanda yang merintis maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Modal pertamanya adalah dua pesawat terbang Dakota yang dibeli dari sumbangan uang dan emas dari masyarakat Aceh yang dikoordinasikan oleh Teuku Daud Beureuh dan Bung Hatta. Ia bahkan pernah merangkap jabatan menteri pekerjaan umum meskipun hanya beberapa bulan.

Dalam perundingan Renville, ia ditugasi lagi sebagai ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan. Kedudukan serupa nantinya juga ia emban dalam Konferensi Meja Bundar. Di masa ini Djuanda terpaksa bekerja jungkir-balik bekerja hingga 18 jam sehari, tanpa kenal hari libur. Djuanda jarang pula karena harus menginap di banyak lokasi tempat ia bekerja. Beruntung keluarganya mau mengerti dan berusaha mendukung sebisanya.

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Djuanda berada di Istana Presiden (Gedung Agung) di Yogyakarta. Ia ikut ditangkap, tetapi karena pihak Belanda tidak mengenalinya sebagai aktivis politik, ia langsung dilepaskan kembali dan tidak ikut dibawa ke Manumbing, Pulau Bangka. Setelah identitasnya diketahui secara jelas, perwira intelijen Belanda berulang kali mendatanginya guna membujuknya untuk ambil bagian dalam pemerintahan di Negara Pasundan. Djuanda menolak, dan sikapnya tetap saja tidak berubah setelah si opsir Belanda yang merasa kesal meledakkan sebuah granat di rumahnya untuk menakut-nakutinya.

Sesudah RIS berdiri (1949), Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Perekonomian dalam Kabinet Hatta. Tugasnya semakin bertumpuk-tumpuk. Ia harus berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangannya, perhubungan, perumahan dan kesehatan, sekaligus mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan rencana penempatan kerja kembali para gerilyawan dalam masyarakat. Djuanda juga harus mempersiapkan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar terwujud kemakmuran rakyat seluruhnya. Bagi Ir. Djuanda urusan ekonomi rakyat merupakan hal yang baru dan dengan cepat ia mampu mempelajari seluk-beluk ekonomi dan keuangan
. Pada masa kabinet Natsir (1950), kembali Djuanda memangku jabatan Menteri Perhubungan. Demikian juga pada kabinet Sukiman-Suwirjo (1951) dan kabinet Wilopo (1952) Ir. Djuanda tetap memegang jabatan Menteri Perhubungan hingga tahun 1953. Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953) dan kabinet Burhanuddin Harahap (1955) Djuanda sempat tidak duduk dalam kabinet selama tiga tahun. Namun ia ditugasi oleh Bung Karno untuk mempersiapkan suatu rumusan guna menyatukan pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan oleh laut. Periode ini juga dimanfaatkan Djuanda untuk menarik nafas sejenak, beristirahat dari jadwal kerja yang brutal. Hasil kerjanya selama tidak menjadi menteri ini justru akan membuahkan prestasi terbesarnya.

Selama tahun 1953-1956, Djuanda tidak terbebas seratus persen dari tugas kenegaraan. Ia tidak pernah menganggur. Ir Djuanda dipercaya menjadi Direktur Biro Perancang Negara, yang menitikberatkan perencanaan pembangunan pertanian, irigasi, jalan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Biro ini nantinya berkembang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pekerjaan Biro Perancang Negara ini disertakan dua ekonom muda yaitu Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, kedua-duanya mahasiswa Universitas Indonesia, yang dikemudian hari menjadi tokoh-tokoh perancang pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Buahnya adalah konsep rencana pembangunan ekonomi bertahap yang baru diterapkan secara berkesinambungan di era Orde Baru dengan nama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun).

Djuanda pula yang kemudian mengirim para sarjana ekonomi (kebanyakan berasal dari Universitas Indonesia) ke Amerika Serikat yang nantinya sempat memunculkan istilah MafiaBerkeley.Dibidanghukuminternasional,DjuandasecarajelimenarikmenakSunda lainnya, Mr Mochtar Kusumaatmadja yang saat itu sudah sibuk berkarir sebagai pengacara swasta. Mochtar ditarik karena ia ahli hukum laut internasional. Adalah Mochtar yang diserahi tugas besar menyusun konsepsi hukum yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai Deklarasi Djuanda.

Ir Djuanda muncul kembali di kabinet sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan pada kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tahun 1957. Ini adalah kabinet parlementer terakhir. Bung Karno, didukung para tokoh militer, sudah bosan dengan pemerintahan parlemen yang selalu jatuh bangun sehingga tidak sempat bekerja optimal melakukan pembangunan. Alasan lain yang tak kalah penting, BK ingin ikut langsung mengatur negara. Ia pun melakukan eksperimen politik baru dengan membentuk kabinet yang tidak dipimpin oleh politisi, melainkan profesional murni.

Pada tahun 1957, Ir. Djuanda ditunjuk menjadi Perdana Menteri dan ditugasi membentuk pemerintahan baru. Djuanda dibantu oleh tiga orang Wakil Perdana Menteri, yaitu Mr. Hardi (PNI), Haji Idham Chalid (NU), dan dr. J. Leimena (Parkindo). Tugas Djuanda sungguh amat berat karena pada zaman itu, keadaan bangsa dan negara dalam keadaan berbahaya dan terancam perpecahan. Djuanda sempat berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang berusaha menyatukan kembali Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta. Sayang usaha ini kandas oleh Dekrit Presiden 1959. Di masa sulit ini Djuanda masih berhasil menyusun organisasi Departemen Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Juga DPR menyelesaikan Undang-undang Wajib Militer, Undang-undang Sukarelawan dan Undang-undang Veteran.

Prestasi terbesar Djuanda adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dasar-dasar konsepsi hukumnya dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang nantinya menjabat menteri luar negeri. Deklarasi tersebut menentukan Wilayah Perairan Republik Indonesia, yaitu bahwa bagian-bagian laut yang terletak di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia yang dahulunya berstatus laut bebas, kini menjadi laut nasional yang merupakan bagian dari wilayah sah NKRI. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2. Ini pun belum termasuk perairan di sekitar Papua yang saat itu belum diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayah RI.

Misi diplomatik yang dipimpin Djuanda lalu dilanjutkan oleh Menlu Mochtar berhasil memperoleh keabsahan internasional atas Deklarasi Djuanda. Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III Tahun 1982 (United Nations Convention On The Law of TheSea,UNCLOS1982).Selanjutnyadidalamnegerideklarasiinidipertegaskembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional (tapi maaf ya, tidak libur).

Kedudukan perairan Indonesia sebagai perlintasan pelayaran dunia diakomodir dengan tiga Alur Laut Internasional yang bebas dilewati oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Namun sejak diberlakukannya Deklarasi Djuanda tidak ada lagi perairan internasional lainnya di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Deklarasi ini juga membuat luas wilayah Indonesia bertambah menjadi lebih dari 5 juta kilometer persegi (lihat Foto 10.5), dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (lihat Foto 10.6).

Pada masa ini jantung PM Djuanda mulai bermasalah. Kerja keras luar biasa selama bertahun-tahun tanpa diimbangi istirahat dan rekreasi memadai mulai berakibat negatif bagi kesehatan Djuanda. Ia sempat dirawat di Tokyo, namun kesibukannya di pemerintahan tidak memungkinkannya mengikuti anjuran istri dan para dokternya.

Pasca Dekrit Presiden 1959 dibentuklah Kabinet Karya I, Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama (cuma istilah lain untuk perdana menteri yang resminya dirangkap oleh Bung Karno) merangkap menteri keuangan. Apabila Presiden Sukarno bepergian ke luar negeri, maka Ir. Djuanda menjadi pejabat Presiden RI (setelah Djuanda wafat, posisi itu sering dipercayakan kepada Jo Leimena).

Para tokoh pejuang mencemaskan perkembangan otoritarianisme Bung Karno. Namun mereka tidak menentangnya secara terbuka. Salah satu alasannya adalah mereka menaruh harapan, siapa tahu kediktatoran BK diperlukan untuk meredam pertikaian politik tak berkesudahan di parlemen. Mereka menaruh harapan besar terhadap Kabinet Djuanda untuk segera memulai pembangunan ekonomi dan sosial yang terus saja tertunda. Kabinetnya dijulukizakencabinet,yangkontrasdengankabinet-kabinetsebelumnya,didominasikaum profesional, bukan politisi. Wewenang nyaris tanpa batas itu tidak mengubah karakter Djuanda yang sederhana dan pemalu. Ia relatif jarang tampil di depan wartawan. Sedikit sekali fotonya yang beredar di media. Selain untuk menghindari kontroversi, Djuanda sendiri tampaknya enggan menonjolkan diri.

Di tengah keterbatasan anggaran yang terkuras habis akibat membiayai nasionalisasi dan serentetan operasi militer memadamkan pemberontakan daerah-daerah, Djuanda masih terus mengupayakan pembangunan fisik. Dua di antaranya yang menonjol adalah mega proyek pembangunan Waduk dan PLTA Jatiluhur di Purwakarta serta pengembangan bandar udara angkatan laut di Surabaya agar dapat ia difungsikan sebagai bandara komersial. Keduanya kemudian menyandang namanya.

Beban kerjanya menjadi sangat berat ketika ia harus melaksanakan program nasionalisasi atas ratusan perusahaan milik Belanda. Pada dasarnya nasionalisasi paksa tidak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan KMB. Indonesia bahkan dituntut untuk melindungi sekian banyak perusahaan yang masih dikuasai Belanda. Nasionalisasi parsial sudah dilakukan pada tahun 1953 ketika De Javasche Bank dijadikan Bank Indonesia.

Pihak RI sebenarnya sudah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 oleh Margono Djojohadikusumo. Namun bank ini sengaja dihalangi ketika hendak difungsikan sebagai bank sentral. Maka, langkah drastis dilakukan, bank terbesar di nusantara itu dinasionalisasi (dibeli) sepenuhnya dan dikendalikan oleh Mr Syafruddin Prawiranegara, yang semula menjabat presiden direktur (terhitung sebagai pegawai swasta) menjadi gubernur (pejabat negara, yang statusnya lebih keren tapi gajinya jauh lebih kecil).

Selama 1950an hubungan Indonesia-Belanda terganjal oleh masalah Papua Barat. Di atas kertas Belanda mengemukakan akan memerdekakan Papua sesuai dengan asas PBB. Namun praktiknya, hal itu kentara dimanfaatkan sebagai batu pijakan Belanda untuk tetap hadir di nusantara. Pangkalan militer Belanda bahkan dibangun jauh melebihi kekuatan pangkalan militer di negaranya sendiri. Kapal-kapal perang utamanya juga ditempatkan di situ, tidak di perairan Belanda sendiri di Eropa sana.

Karena tidak ada kemajuan dalam masalah Papua Barat, dan berlanjutnya dominasi Belanda dalam pembenahan ekonomi dalam negeri, pada akhirnya Kabinet Burhanuddin Harapan pada tanggal 13 Februari 1956 mengambil langkah drastis dengan menyatakan RI tidak lagi terikat pada KMB. Caranya adalah dengan menyatakan Indonesia tidak lagi terikat dengan Uni Indonesia Belanda yang menjadi inti KMB. Keputusan ini dikukuhkan pula oleh pengumuman resmi pembatalan KMB secara keseluruhan oleh PM Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali II) di tahun 1957. BK sendiri tidak pernah menyebut “Papua”; ia menggantinya dengan kata “Irian”, singkatan dari “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”.

Nasionalisasi De Javasche Bank ternyata tidak cukup untuk menyehatkan perekonomian Indonesia. Belanda masih berusaha mengatur-atur perekonomian Indonesia. Pertama melalui ratusan perusahaannya yang masih bercokol di Indonesia. Kedua adalah melalui mekanisme Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan Ratu Belanda sebagai pimpinan Uni menyebabkan berbagai kebijakan fundamental ekonomi yang hendak ditempuh pemerintah Indonesia harus disetujui oleh Belanda. Tentu saja hal ini menyulitkan upaya perbaikan keadaan ekonomi Indonesia.

Sejak dibubarkannya RIS, yang ternyata tidak dilarang dalam KMB, Belanda merasa kecolongan oleh “kelicikan” RI, dan bersikap keras dalam berbagai hal terhadap Indonesia, khususnya dalam soal ekonomi. Untuk mencari penyelesaiannya, PM Burhanuddin Harahap mengirim delegasi ke Jenewa dipimpin Menlu Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956, terlaksana perundingan itu, di mana Indonesia menuntut:

Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) hasil KMB dibubarkan.
Selanjutnya hubungan finansial dan ekonomi antara Indonesia dan Belanda merupakan hubungan bilateral yang setara.
Hubungan finansial ekonomi antara Indonesia dengan Belanda harus berdasarkan pada Undang-Undang Indonesia, tidak boleh berdasarkan perjanjian lain.

Pemerintah Belanda menolak semua tuntutan itu dan bersikeras yang harus dijadikan acuan adalah KMB. Baik Belanda maupun Indonesia dinyatakan terikat KMB, dan itu berlaku selama kedua negara terikat dalam Uni Indonesia-Belanda. Mendengar laporan ini, Bung Karno dan para tokoh nasional marah. Penolakan itu diyakini sebagai bukti bahwa Belanda masih ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Maka PM Burhanuddin Harahap pada 13 Februari 1956 mengumumkan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, yang sama artinya dengan pembatalan elemen terpenting KMB. Pengumuman bahwa Indonesia sama sekali tidak terikat lagi dengan KMB dilakukan oleh penggantinya, yakni PM Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali II).

Demi membalas Belanda sekaligus memanfaatkan momentum, Bung Karno memerintahkan nasionalisasi besar-besaran atas semua perusahaan milik Belanda di Indonesia, sekaligus mengusir hampir 50.000 orang Tropical Dutch, yakni warga Belanda yang hidup dan bekerja secara bebas di Indonesia. BK juga memaksa PM Burhanuddin Harahap untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, sekaligus mempersiapkan langkah militer untuk merebut Papua Barat. Hubungan keduanya merenggang sejak itu karena PM Burhanuddin merasa ia dijadikan semacam bawahan Presiden Soekarno. Padahal menurut UUDS 1950, dirinyalah sebagai perdana menteri yang berwenang membuat keputusan.

Hal serupa juga dialami PM Ali Sastroamidjojo yang menggantikannya. Gagal memaksakan agenda Papua Barat dengan kedua perdana menteri ini, BK membuat langkah kontroversial yang mengakibatkan Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden. Yakni, begitu menyatakan Kabinet Ali II demisioner, BK sebagai presiden menunjuk WNI bernama Soekarno menjadi formatur kabinet. Ia lantas menunjuk birokratnya yang paling mumpuni, Ir. Djuanda, sebagai perdana menteri yang diberi kuasa membentuk sendiri pemerintahannya tanpa harus meminta persetujuan parlemen. Inilah tindakan awal yang mengarah ke kediktatoran BK. Jenderal AH Nasution menyatakan dukungan penuh militer atas tindakan BK karena negara “sedang genting”.

Pada tahun 1957 BK melegalkan posisi militer dan dirinya sendiri dengan menginstruksikan Menteri Kehakiman Dr Sahardjo membuat RUU Negara Dalam Bahaya. Lalu sadar parlemen tidak mendukungnya, formatnya diubah menjadi Perpu. Ketika bosan berulang kali dituding inkonstitusional, di tahun 1959 BK sekalian menyatakan Dekrit Presiden yang membatalkan keberlakuan UUD S 1950 dan menyatakan UUD 45 berlaku lagi.

Tak seperti Gus Dur yang dekritnya gagal total, Dekrit Presiden ini efektif karena didukung militer dan …. PKI. PKI melihatnya sebagai peluang untuk lebih dekat ke BK, syukur-syukur nantinya ada peluang untuk membentuk pemerintahan sendiri yang akan membawa Indonesia ke komunisme. Begitu Dekrit diumumkan, PKI secara besar-besaran mengadakan banyak unjuk rasa yang mendukung pemberlakuan Dekrit.

PM Ir Djuanda pun berada pada posisi aneh. Sebagai perdana menteri seharusnya ia bertanggung-jawab kepada parlemen. Namun dalam kenyataannya ia melapor ke BK yang praktis menjadi atasan tunggalnya. Setelah dekrit pun, posisinya tidak berubah, cuma nama jabatannya saja yang diganti menjadi “Menteri Pertama”. Harapan BK menunjuk Djuanda agar ia sendiri leluasa mengatur negara ternyata terlaksana. PM Djuanda memang menempatkan BK sebagai atasan, dan ia loyal sepenuhnya kepada BK.

Ir Djuanda adalah “berkah yang disalahgunakan”. Kecakapannya yang luar biasa sebagai birokrat sekaligus teknokrat, ditambah dengan ketidaksukaannya dengan politik praktis (meskipun ia terkadang dianggap simpatisan PNI), justru membuat BK kian ambisius. Djuanda membebaskan BK dari berbagai kepusingan mengatur anggaran yang terus-menerus berdarah-darah selama era Demokrasi Terpimpin dan aneka kerumitan urusan pemerintahan sehingga memungkinkan BK, setelah tuntasnya masalah Papua Barat, beraspirasi menjadi pemimpin New Emerging Forces. Peran sentral Djuanda dalam Demokrasi Terpimpin terlihat jelas setelah ia wafat. Pasca wafatnya Djuanda, perekonomian dan tata kelola pemerintahan Indonesia benar-benar kacau-balau, sehingga pada akhirnya ikut menjatuhkan Bung Karno.

Penunjukan seorang perdana menteri dan kabinet oleh presiden tanpa persetujuan parlemen inilah yang menjadi penyebab utama sejumlah tokoh bangsa melakukan tindakan drastis untuk menentang BK. Mantan PM Burhanuddin, Natsir, Mr. Assaat, dan Gubernur BI Syafruddin Prawiranegara memilih protes yang lebih keras dibandingkan protes Bung Hatta. Mereka memutuskan bergabung ke PRRI. Sayangnya, bergabungnya mereka ke gerakan yang dicap separatis itu justru mengaburkan makna sesungguhnya. Mereka dicap begitu saja sebagai pemberontak. Tujuan sebenarnya untuk menolak kesewenangan BK justru terabaikan bahkan terlupakan.

Bung Hatta pernah berkomentar dengan sedih, ia bisa memahami alasan tindakan mereka itu, tapi tak bisa memahami tindakan sahabat-sahabatnya yang bergabung ke PRRI itu. Kalau niatnya menyelamatkan Indonesia, seharusnya tindakannya jangan membahayakan Indonesia itu sendiri. Tujuan hendaknya tidak menghalalkan cara.

Karena mereka semua adalah tokoh Masyumi, maka dalam pidato peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan. PSI yang cuma sedikit kadernya ikut PRRI juga dibubarkan, meski alasan sesungguhnya tampaknya adalah untuk membungkam Sjahrir, pengritik utama BK yang selalu menyatakan tentangannya secara terbuka. Sjahrir sendiri menjadi tahanan politik di tahun 1962. Tapi begitu mendengar Sjahrir wafat di Belanda, 9 April 1966,saat itu juga BK mengubah statusnya dari tahanan politik menjadi pahlawan nasional.

Djuanda merekomendasikan nasionalisasi selektif dan bertahap secara damai seperti yang telah dilakukan terhadap De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Menurut Djuanda, nasionalisasi tidak usah dilakukan ke semua perusahaan Belanda, melainkan yang benar-benar dibutuhkan Indonesia saja. Yang lain biarlah tetap beroperasi selama masih mempekerjakan orang-orang Indonesia dan membayar pajak. Lagi pula, perusahaan Belanda itu umumnya berorientasi ekspor sehingga terikat pada perjanjian internasional berkenaan dengan mekanisme pembayaran melalui perbankan, serta dilindungi asuransi.

Kalau diambil-alih secara paksa, maka negara harus memberikan kompensasi, minimal asuransinya. Jika tidak dibayar, maka perusahaan itu tidak akan dapat melanjutkan kegiatan ekspor-impor, sehingga percuma saja diambil-alih. Kalau negara pada akhirnya harus membayar, maka negara pun rugi karena tidak semua perusahaan Belanda itu layak untuk dibeli. Kekhawatiran Djuanda inilah yang nantinya justru terjadi. Nasionalisasi sesungguhnya secara ekonomis sangat merugikan negara; yang untung (terutama secara politik) adalah angkatan darat dan gerakan komunis.

Sayang, rekomendasi Djuanda diabaikan sehingga meskipun tampaknya hebat, nasionalisasi paksa itu sesungguhnya amat merugikan pihak Indonesia sendiri. Banyak perusahaan yang tak kunjung berhasil ditingkatkan performa bisnisnya sehingga malahan membebani anggaran. Keberadaan BUMN tidak sehat dari nasionalisasi itu menjadi salah satu masalah terberat bagi perekonomian Indonesia selama berpuluh-puluh tahun sesudahnya.

Bung Karno tidak mau pusing dengan segala aspek teknis administrasi dan keuangan yang dikemukakan Djuanda itu. Kali ini urusannya lain. BK ingin memberi “pelajaran” kepada Belanda, sekaligus membakar semangat rakyat untuk merebut Papua Barat. Apa pun akan dikorbankan BK demi merebut Papua Barat yang dinilainya merupakan bagian integral dan perjuangan kemerdekaan. BK melihat tumbuhnya gerakan dan organisasi buruh, termasuk yang berhaluan kiri, sebagai peluang. Ia membiarkan berkembangnya militansi serikat buruh yang mengincar perusahaan dan orang-orang Belanda sebagai sasaran agitasi politik.

Yang mempersulit Djuanda bukanlah Belanda, melainkan Angkatan Darat dan serikat-serikat buruh itu. Jenderal Nasution menentang keterlibatan serikat buruh, terutama yang berhaluan komunis, tapi tidak menentang nasionalisasi secara paksa. Pak Nas ternyata juga melihatnya sebagai kesempatan bagi militer untuk menguasai sumber daya ekonomi yang sangat besar secara kilat. Pak Nas bahkan menerapkan strategi “licik” dengan membiarkan dahulu serikat-serikat buruh menguasai perusahaan, barulah direbut oleh tentara. Konflik inilah yang di masa berikutnya membuat TNI AD dan PKI benar-benar menjadi musuh politik. Masing-masing pihak saling membenci sampai ke taraf sudah ingin menggorok leher lawannya.

Pak Nas pun berlomba-lomba dengan Djuanda untuk menempatkan para perwira aktif TNI AD pada posisi pucuk pimpinan. Nasution tidak menghalangi Djuanda dalam menempatkan personil pada jajaran direktur keuangan atau operasional, tetapi posisi direktur utama diisi oleh para perwira tinggi aktif Angkatan Darat. PM Djuanda terpaksa menahan diri untuk tidak larut dalam persaingan berbahaya itu, karena ia lebih fokus membenahi segi administrasi dan keuangannya.

BK memihak Nasution. Ia membiarkan tentara menguasai perusahaan-perusahaan itu agar militer lebih bisa memperkuat diri. UU Darurat Bahaya pasca Dekrit Presiden dan nasionalisasi ini menempatkan AD pada posisi yang sangat kuat secara politik yang pada gilirannya membuat BK sendiri mulai merasa terancam.

Berikut adalah kronologi singkat nasionalisasi atas lebih dari 700 perusahaan Belanda di akhir 1950an tersebut. Kebuntuan masalah Papua Barat yang dikeluhkan BK ditanggangi Central Comite (CC) Partai Komunis Indonesia dengan menyebarluaskan telegram berisi seruan solidaritas kepada kaum komunis dan kaum buruh seluruh dunia untuk bersolidaritas dan mendukung perjuangan Rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda. Hal ini disusul dengan memanasnya suhu politik dalam negeri. Agitasi politik PKI berlangsung masif.

Begitu kabinet Ali II membatalkan keterikatan RI terhadap KMB di tahun 1957, dalam Sidang Kabinet Djuanda diputuskan pula rencana pemulangan orang-orang Belanda, sesuai dengan kehendak BK. Pada bulan Desember 1957, New York Times mulai memberitakan keresahan orang-orang Belanda di Indonesia. Dilaporkan bahwa mayoritas orang Belanda yang bermukim di Indonesia tidak setuju dengan pemerintah Belanda mempertahankan cengkeramannya di Irian Barat. Salah seorang pengusaha Belanda menganggap “tidak masuk akal” sikap pemerintah Belanda mempertahankan ‘hutan rimba Papua Barat’, namun justru mempertaruhkan semua modal Belanda di wilayah Indonesia lainnya.

Pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah Indonesia menyerukan diadakannya aksi mogok selama 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda. Keesokan harinya, sebagai respon atas seruan pemerintah, kaum buruh menggelar pemogokan umum di pabrik-pabrik milik Belanda maupun pabrik campuran milik Belanda-Indonesia. Akibatnya, pengusaha Belanda menderita kerugian lebih dari Rp 100 juta. Tiga hari kemudian, pemerintah Indonesia menutup konsulat Belanda di Indonesia. Pemerintah juga membekukan semua transfer keuntungan perusahaan Belanda ke luar negeri.

Tanggal 6 Desember 1957, kantor KPM (Koninklijke Paketvaart Maatschappij), perusahaan pelayaran Belanda, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta, diambil-alih oleh kaum buruh. Nantinya KPM dinasionalisasi dan diubah namanya menjadi PT Pelayaran Indonesia (PELNI). Pada hari yang sama, kaum buruh juga mengambilalih Hotel Des Indes. Motor utama aksi-aksi nasionalisasi ini adalah SOBSI (Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan KBKI (Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia). Di hari itu pula Kementerian Luar Negeri Indonesia menginstruksikan semua perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya. Tiga kapal KPM, yang rencananya berlayar ke Indonesia, terpaksa berhenti di Singapura. Sehari kemudian, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI) berupaya menduduki dan menguasai bank-bank Belanda di Jakarta. Aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda berlangsung di berbagai daerah di Indonesia.

Kementerian Kehakiman RI DR Sahardjo SH di waktu bersamaan memerintahkan hampir 50.000 warga Belanda di negerinya untuk segera kembali ke negerinya. Namun,

Menteri Kehakiman juga memerintahkan agar kaum buruh tidak menguasai pabrik yang sudah diambil alih dari tangan Belanda. Sebaliknya, Menteri Kehakiman menuntut agar perusahaan tersebut diserahkan ke militer (TNI).

Pada tanggal 7 Desember 1957, seiring dengan menghebatnya aksi nasionalisasi di Indonesa, Panglima Angkatan Laut Pasifik Amerika Serikat di Hawaii Laksamana Felix Sump, atas perintah Kepala Operasi AL (KASAL) AS Laksamana Arleigh Burke, mengerahkan armada AL Amerika Serikat ke perairan Indonesia karena “situasi kritis di Indonesia”. Lebih jauh, laporan-laporan intelijen AS menyebutkan bahwa Indonesia secara sungguh-sungguh tengah mempersiapkan sebuah perang besar. Belanda meminta NATO menggelar sidang darurat untuk membahas situasi di Indonesia.

Pada 9 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa semua perusahaan pertanian Belanda, juga campuran Belanda-Indonesia, termasuk harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan, sejak saat itu berada di bawah pengawasan pemerintah RI. Pemerintah juga mengambil-alih pengawasan terhadap berbagai perusahaan Belanda, termasuk KPM dan KLM, Bank-Bank Belanda, Perusahaan Niaga, kantor-kantor, perusahaan gula, stasiun listrik, perusahaan gas, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 1957 Menteri Pertahanan yang juga dijabat Djuanda menginstruksikan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda, yang baru saja direbut kaum buruh .

Pada pertengahan Desember 1957, Serikat Buruh Belanda menyatakan mendukung perjuangan rakyat Indonesia dan menuntut agar Belanda meninggalkan Irian Barat. Pada tanggal 15 Desember 1957 UU Keadaan Bahaya ditandatangani. UU ini merupakan langkah meredam pemberontakan daerah, tapi sekaligus merupakan upaya pihak militer untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh dan sekaligus merebut kendali atas perusahaan asing yang direbut dengan darah dan keringat oleh kaum buruh. Puncaknya adalah berlakunya Keadaan Bahaya (SOB) pada tahun 1958. Namun, aksi-aksi nasionalisasi oleh kaum buruh masih terus berlanjut hingga tahun 1958. Di tahun ini 1958 Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda.

Januari 1958, negara-negara sosialis dan negara-negara Asia-Afrika menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia terkait pengembalian Irian Barat. Pada Februari 1958, pemberontakan PRRI meletus. AS menyuplai dana, senjata, dan amunisi kepada para pemberontak. Selain itu, AS juga mengirimkan barisan kapal perang dari Armada ke-7 ke daerah pemberontakan. Alasannya: untuk membantu pengungsian pegawai perusahaan minyak AS, Caltex.

Pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 23/1958 yang menyatakan semua perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI. Selama periode 1957-1960, lebih dari 700 perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70 persen dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Enam tahun tujuh bulan lamanya Ir. Djuanda menyertai Bung Karno sebagai orang pertama dalam pemerintahan dan orang kedua dalam sistem kenegaraan. Ia adalah perdana menteri terlama sepanjang sejarah dan wakil presiden de facto pada masa itu (oleh BK ia diminta menempati Istana Negara, istana wakil presiden di Jalan Merdeka Selatan yang lama kosong setelah ditinggal Bung Hatta). Dalam keadaan penuh konflik itu, Ir. Djuanda merupakan stabilisator, juru damai yang menyejukkan. Ir. Djuanda bukanlah orang partai, ia seorang administrator profesional kelas satu. Ia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang partai, tetapi ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan politik. Secara pribadi ia anti-komunisme, tapi mengadu domba partai atau politisi bukan wataknya.

Sayangnya, terbebas dari beban pemerintahan yang ruwet berkat kepiawaian Djuanda justru membuat Bung Karno kian asyik mengejar cita-citanya menjadi pemimpin “Dunia Baru”, dan mengabaikan pembenahan ekonomi. Rakyat terus saja dihujani donder-zlag aneka slogan politik sementara untuk memperoleh beras dan minyak tanah kian sulit.

Situasi politik dan terutama ambisi global Presiden Soekarno yang diambil pada zaman Demokrasi Terpimpin menyebabkan Ir. Djuanda sering mengalami pertentangan batin. Keadaan demikian ditambah banyaknya keruwetan dalam pekerjaan, menyebabkan Ir. Djuanda menjadi sering sakit. Di tengah kunjungan kerjanya ke Tokyo, Djuanda melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, jantungnya telah dicengkeram masalah serius dan harus segera diobati. Sepulang dari Jepang, jangankan berobat, beristirahat saja tidak sempat. Tinggal soal waktu saja bagi Djuanda ambruk secara medis.

Pada tanggal 7 November 1963, Insinyur Haji Djuanda mengalami serangan jantung fatal secara mendadak ketika sedang mengikuti acara resmi di Hotel Indonesia. Ia berpulang dalam usia relatif muda sebagai pemimpin nasional, baru 52 tahun. Ir Djuanda dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dengan upacara kebesaran yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. BK yang merasa sangat kehilangan, hanya beberapa hari sesudahnya atas nama negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional baginya.

15 Okt 201927 Des 2019 faisal basri Books, Buku, Development, Indonesian Economy

Menuju Indonesia Emas

SINOPSIS

Seperempat abad lagi Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaan. Tiga perempat perjalanan berliku-liku telah kita lalui, diwarnai oleh beberapa kali kemunduran dan sempat pula terjerembab ke dalam jurang krisis kecil, medium maupun besar. Indonesia butuh waktu 58 tahun untuk keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah (low income country). Baru pada tahun 2003 Indonesia naik kelas menjadi negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income). Negara-negara tetangga yang memulai pembangunannya setelah meraih kemerdekaan yang hampir bersamaan dengan Indonesia banyak yang lebih dulu melesat. Korea Selatan dan Singapura sudah meraih status negara berpendapatan tinggi (high income). Sementara itu, Malaysia telah masuk ke kelompok negara berpendapatan menengah atas (upper middle income), sedangkan Thailand dan Filipina mendahului Indonesia keluar dari kelompok negara berpendapatan rendah.

Berulang kali kita menyia-nyiakan momentum emas. Sejarah selalu saja berulang. Kemelut dan krisis politik membuat gerak pembangunan sempat terhenti atau mundur. Cita-cita kemerdekaan untuk lepas dari belenggu kolonialisme dan penindasan agar demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat tertegakkan bermuara pada kehadiran rezim otoritarianisme atau kediktatoran.

Kini kita telah memiliki demokrasi yang jauh lebih sehat. Pemerintahan tidak lagi jatuh-bangun seperti di era demokrasi parlementer. Tidak pula muncul diktator baru, karena jabatan presiden dibatasi paling banyak dua periode disertai dengan mekanisme checks and balances dengan segala kekurangannya. Pergantian pemerintahan berlangsung dengan teratur lewat pemilihan umum lima tahunan. Telah hadir juga Mahkamah yang mengawal konstitusi.

Tantangan kita seperempat abad ke hadapan adalah memperkokoh institusi politik dan institusi ekonomi agar tidak lagi zig zag atau terhindar dari krisis parah, sehingga dalam perjalanan menuju 2045 terhindar dari perangkap pendapatan menengah (middle income trap) apalagi negara rentan (fragile state) atau negara gagal (failed state).

Buku ini membahas sejarah perjalanan ekonomi Indonesia sejak merdeka hingga sekarang sebagai bahan pembelajaran berharga untuk meniti perjalanan ke depan. Dari sini kami mengidentifikasi faktor-faktor utama yang menghadang gerak maju dan bagaimana mengatasinya. Yang tak kalah penting ialah bagaimana mendayagunakan potensi bangsa yang tergolong “luar biasa” sebagai negara maritim dengan lapisan tebal penduduk usia produktif serta karunia kekayaan alam yang relatif sangat memadai dan beragam. Tulang punggung untuk menghimpun potensi yang masih berserakan ini adalah Generasi Emas yang niscaya mumpuni mengahadapi segala tantangan di era Revolusi Industri IV dan V nantinya sekalipun.

Buku insya Allah akan diluncurkan pada hari Senin, 21 Oktober 2019, pk.12:00-16:00 di Auditorium Museum Nasional.

13 Agu 20192 Okt 2019 faisal basri Books, Buku, Goresan, Tokoh

Teladan

Catatan:

Siang nanti (13/8), insya Allah buku kami berjudul Untuk Republik: Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa akan diperkenalkan kepada publik. Panitia meminta saya memberikan kata sambutan. Berat rasanya memenuhi permintaan itu. Dua puluh tiga tokoh yang dikisahkan dalam buku itu tak tergantikan oleh kata sambutan dari kami sendiri. Sebagai penggantinya, perkenankan saya untuk mempersiapkan sekedar goresan berikut.

TELADAN

Padang ilalang kerontang akibat sengatan nafsu tak berbatas

Sampai-sampai kata “jera” dan “malu” tak tertera lagi di kamus hidup mereka

Tak mencuat rasa sesal

Melainkan senyum menyembul walau berbalut jaket oranye

Mereka lupa nasihat orang tua kita:

“Uang adalah budak yang sangat bisa diandalkan;

tapi uang adalah majikan yang sangat jahat.”

Jasadmu telah menyatu dengan bumi

Namun teladanmu tak lekang oleh waktu

Engkau senantiasa hadir di tengah kerontang nurani

Mengaliri darah kami dengan hembusan jiwa suci

Kami malu akan perangai kami

Sosokmu tinggal terpampang di nama-nama jalan

Selebihnya tak kami kenali lagi

Tiada ada rasa syukur kami

Harum namamu adalah hadirmu

Standar kepatutanmu tak tergapai oleh kami

Hakmu sekalipun tak kau jamah

Apatah lagi merampas hak rakyat yang engkau urusi

Sosok sederhanamu bukan karena keterpaksaan

Segala kesempatan dalam genggamanmu untuk meraup kenikmatan duniawi

Tetapi Engkau memilih jalan itu

Dengan penuh kesadaran

Bagimu, kekuasaan adalah amanah

Melayani, bukan memerintah

”Leiden is lijden” (Memimpin adalah menderita”), ucap H Agus Salim

Derita yang membawa pada puncak bahagia

Dunia mewariskan sosok-sosok pemimpin melegenda

Kesahajaan Presiden Uruguay Jose Mujica dengan kehidupannya yang serba sederhana, bahkan tergolong miskin. Sekalipun harus repot hampir setiap hari sekedar untuk menyiapkan makanannya sendiri, Mujica tidak mau menerima uang pensiun ketika berhenti sebagai presiden karena tahu negaranya sangat kekurangan dana.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang sering tidur di karpet kantornya ketika kelelahan bekerja dan mobil bututnya yang mendadak menjadi mobil rongsokan paling populer.

Bunda Teresa yang sepanjang kiprahnya hingga akhir hayat melayani orang miskin

Bersyukur kita tak kekurangan tokoh panutan

Ada politisi, teknokrat, dan diplomat bersih

Jaksa, hakim, dan advokat pun meninggalkan jejak tak bercela

Jenderal polisi dan jenderal tentara bersahaja

Juga pemimpin ormas, seniman, dan ibu rumahtangga

Dari Barat hingga Timur Indonesia

Berbagai suku dan agama pula

Dua puluh tiga tetes embun pagi

Membangunkan anak negeri

Menggugah kesadaran diri

Menjelang perayaan proklamasi

Lalu, sayup-sayup terdengar bisikan:

“Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” (QS 55)

***

faisal basri

Jakarta, 13 Agustus 2019

8 Agu 20192 Okt 2019 faisal basri Books, Buku, Tokoh

SINOPSIS Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa

Di zaman yang kian sibuk dan kompetitif ini, nilai-nilai materialisme kian mengemuka. Uang tidak lagi sekedar menjadi alat untuk mempermudah hidup, melainkan sudah menjadi ukuran tentang sejauh mana hebat atau papanya seseorang. Maka uang tidak lagi menjadi budak kita, tapi sudah menjadi majikan kita. Orang-orang pun berlomba untuk memperoleh sebanyak mungkin uang dengan segala cara. Sampai-sampai ada pandangan kaya itu mulia, dan bagaimana kekayaan itu diperoleh tidak lagi terlalu penting. Kalau di dunia usaha, kita semua maklum itu sudah dari dulu, mekipun banyak juga pengusaha yang tetap berpegang pada prinsip-prinsip moral. Tapi kalau pandangan itu juga dianut oleh para pemegang mandat rakyat, baik itu di eksekutif, legislatif maupun yudikatif, maka menjadi sangat berbahaya karena akan memacu korupsi.

Kita semua tahu, korupsi adalah kanker ekonomi. Tidak ada negara yang bisa maju kalau dijerat korupsi. Negara kapitalis bisa maju, dan ternyata negara komunis pun bisa, asalkan korupsinya dikendalikan. Tapi di negara teokratis (berdasarkan agama) pun pasti bangkrut kalau korupsi merajalela. Bersih-tidaknya aparat penyelenggara negara sesungguhnya lebih penting ketimbang struktur kenegaraan dalam menentukan maju-tidaknya negara yang bersangkutan.

Kalau kita mau sejenak menengok sejarah, ternyata ada teladan-teladan nyata yang secara jelas menunjukkan hidup bisa dinikmati secara bersahaja. Para petinggi Republik yang memilih hidup bersih, jujur, dan antikorupsi, tentu saja harus rela hidup serba lebih terbatas secara materi. Namun kenyataannya hal itu sama sekali tidak mengurangi, malah sebaliknya menambah, kemuliaan mereka. Para pejabat korup bukan cuma tidak berguna, tapi mereka sesungguhnya bagian dari persoalan bangsa. Dengan tidak mengejar-ngejar materi, para tokoh bangsa sederhana ini pun menjadi bagian dari solusi, kekuatan murni yang mendekatkan rakyat Indonesia ke cita-cita Proklamasi, yakni Masyarakat Adil dan Makmur.

21 Apr 201915 Feb 2020 faisal basri Books, Buku, Tokoh

Haji Agus Salim: Kisah Teladan Kesederhanaan

Oleh: Haris Munandar dan Faisal Basri

Catatan: Siapa nyana kalau foto di sebelah kiri adalah Haji Agus Salim. Kebanyakan kita mengenal sosok diplomat ulung itu lewat foto di sebelah kanan: berkopiah, berkacamata, dan berjanggut panjang yang sudah memutih seluruhnya. Tulisan ini adalah salah satu bagian dari buku berjudul Untuk Republik: Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa, yang insya Allah akan segera naik cetak. Ada 22 tokoh nasional lagi yang diangkat dalam buku itu, mular dari Ibu Inggit hingga Artidjo Alkostar.

***

Sangat bokeh jadi tidak ada tokoh bangsa yang semelarat namun sebahagia Haji Agus Salim. Hatta masih punya rumah di kawasan Menteng. Agus Salim boro-boro punya rumah. Sampai wafat ia tetap berstatus “kontraktor”. Kediamannya berupa rumah sempit di gang sempit pula masih berstatus sewa, ketika sang penghuni, Agus Salim, wafat pada November 1954. Padahal, kurang apa posisi yang pernah ia sandang: salah satu dari sembilan perumus Pembukaan UUD 45, anggota dewan Volksraad, diplomat ulung yang meraih pengakuan internasional pertama bagi RI, dan Menteri Luar Negeri era revolusi itu wafat. Baru setelah itu, beberapa tahun kemudian, anak-anaknya patungan membeli rumah kontrakannya itu demi mengenang sang ayah. Sepanjang hidupnya Agus Salim hidup nomaden, berpindah-pindah dari kontrakan di satu gang ke gang lainnya di berbagai kota.

Di dalam gang sempit itu, berkelok dari jalan utama, menyelusup gang pada perkampungan di sudut kota, di tempat becek, di kawasan kumuh, di sanalah Agus Salim dan istrinya, Zainatun Nahar, menjalani hari-hari mereka. Di Jakarta, pasangan ini pernah tinggal di daerah Tanah Abang, Karet, Petamburan, Jatinegara, di gang-gang Kernolong, Tuapekong, gang Listrik dan masih banyak lagi. Khusus ketika tinggal di gang listrik, menjadi kenangan tersendiri. Di gang Listrik, justru Haji Agus Salim dan istrinya Zainatun Nahar hidup tanpa listrik gara-gara tak sanggup membayar iuran listrik.

Salah satu muridnya yang juga diplomat pejuang, Mr. Mohammad Roem mengenang kasur gulung, ruang makan, dapur, dan tempat menerima tamu di kontrakan Haji Agus Salim bersatu dalam satu ruangan besar. Nasi goreng kecap mentega menjadi menu favorit, khususnya ketika keluarga Salim sedang tidak ada makanan lain yang lebih bergizi, dan tidak ada uang. Murid politiknya yang lain, Kasman Singodimedjo, mengagumi kondisi guru besarnya itu sambil mengingat adagiumnya yang menciutkan hati, leiden is lijden, memimpin itu menderita.

Ketua delegasi Belanda dalam perundingan Linggarjati, Willem Schermerhorn membuat penilaian pribadi terhadap setiap anggota delegasi lawan untuk ditelisik setiap kelemahan dan kekuatannya. Untuk Salim, ia mencatatnya sebagai sosok negosiator tangguh, pandai bicara dan berdebat. Ia hanya mempunyai satu kelemahan: selama hidupnya melarat. Mungkin nanti akan ada “pendekatan khusus” agar Salim tidak galak-galak amat dalam perundingan. Biar miskin, Salim ternyata tidak pernah mempan disogok, baik terang-terangan maupun secara tersamar. Baginya, jangankan yang haram; yang halal saja belum tentu ia mau.

Perawakannya kecil, doyan merokok, dan sangat cerdas. Setidak-tidaknya Salim mampu berbicara dalam sembilan bahasa. Selera humornya tinggi, dan ia bisa melucu dengan lancar dalam kesembilan bahasa itu. Haji Agus Salim tidak terlahir sebagai orang papa. Lingkungan keluarganya berada dan ia sempat lama memiliki pekerjaan bergaji besar yang bisa menyenangkan keluarganya secara materi. Ia baru “jatuh miskin” gara-gara “jatuh cinta” kepada HOS Tjokroaminoto. Ditugasi sebagai intel politik, Salim malahan terjun penuh sebagai pejuang kemerdekaan,

Di luar dugaaan, Haji Agus Salim di masa muda ternyata sangat tampan (lihat Peraga 4.1). Kalau lahir zaman sekarang, rasa-rasanya mudah baginya untuk menjadi bintang sinetron. Foto ini sangat jarang beredar, sehingga kita terbiasa dengan penampilannya di usia lanjut dengan jenggot panjang yang sering membuatnya diolok-olok lawan politiknya mirip kambing.

Meskipun miskin untuk ukuran orang kebanyakan, Salim sendiri merasa dirinya baik-baik saja. Karenanya, rasa percaya dirinya selalu tinggi, tidak pernah minder atau canggung di lingkungan mana pun. Dalam urusan satu ini Salim mirip BK. Ia bisa berbincang dengan Pangeran Phillip (suami Ratu Inggris) sama nyamannya dengan kalau ia bicara dengan hansip yang di tengah ronda malam mampir ke rumah kontrakannya. Dengan segala keunikannya itu, H Agus Salim dijuluki The Grand Old Man.

Sebagai ulama, Salim dikenal mengedepankan rasionalitas. Misalnya dalam soal berpuasa yang lazimnya mengikuti waktu matahari terbit dan terbenam. Ketika berdiplomasi di Markas Besar PBB New York, Amerika Serikat, Salim sahur pukul 4 subuh dan berbuka pukul 7 malam seperti kebiasaan di Indonesia dan Jeddah. Padahal sesuai waktu setempat, berbuka seharusnya pada pukul 10 malam karena saat itu musim panas. Ada benarnya, sikap tersebut. Coba, bagaimana kalau kita berpuasa di Skandinavia ketika ada saat tertentu di sana di mana matahari sama sekali tidak tenggelam selama 24 jam?

Salim pernah membuat kesal seorang ulama senior ketika ia bertanya apakah Adam dan Hawa itu punya pusar? Dijawab oleh sang ulama: “Punya. Mereka kan manusia seperti kita.” Dari mana si ulama tahu sampai segituyakinnya? Salim bertanya lagi, “Berarti mereka berdua ada yang melahirkan. Bukankah pusar itu penghubung antara janin dan rahim ibunya, sehingga janin tersebut memperoleh asupan oksigen dan makanan.” Si ulama sok tahu itu terkesiap, lalu mencak-mencak dan mengutuki Salim sebagai ahli bid’ah, murtad, calon penghuni neraka, dan seterusnya.

Dalam urusan ini Salim lagi-lagi mirip BK. Di dekat rumah pengasingan di Ende ada tetangga yang memelihara anjing. Omi menyukai anjing itu dan sering memberinya makan. Suatu ketika kaki Omi dijilat anjing itu. Oleh Bu Amsi, mertua BK, Omi disuruh mencuci kakinya sampai tujuh kali, sekali di antaranya dicampur pasir atau tanah, seperti ajaran orang-orang tua dulu yang mengutip Sunnah Nabi. BK berbisik Omi cukup mencucinya sekali saja dengan sabun sampai bersih. Omi bertanya mengapa tidak tujuh kali seperti kata nini (nenek)? Karena di zaman nini muda dulu belum ada sabun.

Haji Agus Salim lahir dengan nama asli Musyudul Haq (bermakna “pembela kebenaran”) di Koto Gadang, 8 Oktober 1884. Di masa kanak-kanak, keluarganya merekrut pengasuh dari Jawa Timur. Panggilan sayang sekaligus hormat untuk anak laki-laki khas Jawa Timur termasuk Madura adalah “Gus”. Sapaan ini bisa berlanjut sampai yang bersangkutan berusia lanjut, khususnya di kalangan dekat. Contohnya adalah Gus Dur. Sapaan itu yang selalu dipakai sang pengasuh, sampai akhirnya malahan mengaburkan nama aslinya. Teman-teman sekolahnya ikut memanggil “Gus” lalu “Agus”. Karena ayahnya bernama Sutan Mohamad Salim, maka nama Salim ditambahkan sehingga menjadi Agus Salim. Di sekolah pertamanya, ia terdaftar sebagai “August Salim”.

Ia mulai menimba ilmu di sekolah khusus anak-anak Eropa, Europeesche Lagere School(ELS), sekolah dasar paling bergengsi di era kolonial. Ini karena ayahnya adalah seorang jaksa Pengadilan Riau yang terpandang. Bakat istimewanya sejak kecil adalah bahasa-bahasa asing. Ia senang dan cepat sekali menguasai satu bahasa. Pelajaran-pelajaran lain dikuasainya dengan mudah karena logika berpikirnya sangat tajam. Begitu lulus pada 1897, ia melanjutkan studinya ke Hogere Burger School(HBS) di Batavia. Lulus dari HBS dengan nilai tertinggi saat berumur 19 tahun, Agus Salim mengajukan beasiswa untuk belajar kedokteran di Belanda, tapi ditolak. R.A. Kartini yang telah memperoleh persetujuan beasiswa sebesar 4.800 gulden tapi batal berangkat karena hendak menikah, berusaha melobi pemerintah agar dana itu dapat digunakan Salim. Ditolak lagi, Kartini terus membelanya dengan mengajukan permohonan ulang. Prosesnya panjang tapi pada akhirnya disetujui. Hanya saja, Salim terlanjur ngambek,dan ia memutuskan untuk bekerja saja.

Pekerjaan pertamanya sudah memberikan kesejahteraan memadai, yakni sebagai penerjemah dan asisten notaris di sebuah perusahaan pertambangan di Indragiri. Selanjutnya pada 1906, ia terbang ke Jeddah untuk menjadi penerjemah dan petugas urusan haji di Konsulat Belanda. Atasannya Konsul N. Scheltema, adalah mantan controleur (semacam Inspektur Pemeriksa Wilayah, jabatan setingkat bupati) di kota Wlingi, Jawa Timur. Salim sering terlibat adu argumen dengan atasannya ini. Meskipun begitu, semua pekerjaan dan tugas yang diberikan kepadanya selalu beres, jadi sama sekali tidak ada alasan untuk mengatakannya sebagai pemalas lalu memecatnya. Ia tidak dapat dicap sebagai ongeschikt(tidak berguna). Bahkan ia diakui mampu meringankan beban atasannya, dan ia dihargai sebagai asisten yang bermanfaat. Cuma, karena sering ngeyel, sang Konsul suka sebal.

Dalam sebuah kesempatan bertukar pikiran yang panas antara Salim dengan atasannya, Konsul Belanda itu menyindir: “Salim, apakah engkau kira bahwa engkau ini seorang yang paling pintar di dunia?” Sindiran yang tidak perlu dijawab ini malahan dengan tangkas ditanggapi oleh Haji Agus Salim: “Itu sama sekali tidak benar, meneer. Banyak orang yang lebih pintar dari saya, cuma saya belum bertemu dengan seorang pun di antara mereka di sini.” Si Konsul tambah sebal. Tetapi apa mau dikata, ia tidak pernah menang debat. Oleh karena itu, alangkah lega hati sang Konsul Belanda saat ia tahu Salim ditarik pemerintah Hindia Belanda untuk ditempatkan di Surabaya pada tahun 1911.

Selama bermukim di Jeddah, Salim memperdalam ilmu agama Islam, ketrampilan diplomatik dan sejumlah bahasa asing di luar Belanda dan Inggris yang sudah ia kuasai. Dengan cepat ia menguasai bahasa-bahasa, Jerman, Prancis, Turki, Jepang, dan Arab. Di sana ia menunaikan ibadah haji. Gajinya sekitar 200 gulden, sangat besar di masa itu. Pendeknya, ia sudah hidup cukup enak. Ia bahkan bisa jalan-jalan ke Eropa, terutama Belanda di mana ia pernah menengok Bung Hatta muda yang tengah kuliah di sana. Kondisi ini berlanjut sampai pemerintah kolonial meminta bantuannya menginfiltrasi SDI, sebuah organisasi pribumi di Hindia Belanda yang menunjukkan gelagat menentang pemerintah.

Didirikan pada tanggal 16 Oktober 1905 oleh H. Samanhudi di Solo, Sarekat Dagang Islam (SDI) awalnya dimaksudkan untuk membantu para pedagang batik pribumi bersaing dengan para pedagang Tionghoa. SDI sangat mudah diterima oleh masyarakat pedesaan dan mengalami perkembangan pesat. Kian besar, kian berpengaruh pula SDI, sehingga mulai merambah urusan-urusan politik. Selain H Samanhudi, ada tokoh penting lainnya, yakni RM Tirtoadisuryo. Pada tahun 1909 Tirtoadisuryo mendirikan Sarekat Dagang Islamiyah di Batavia, disusul Sarekat Dagang Islam di Bogor pada 1911. Hubungannya dengan H Samanhudi kurang baik akibat persaingan pengaruh. Samanhudi merasa pelopor SDI karena ia lebih dulu mendirikannya di Solo; sementara Tirtoadisuryo merasa dirinyalah pimpinan SDI karena organisasi bentukannya lebih besar. Hubungan keduanya benar-benar rusak ketika Tirtoadisuryo menolak permintaan Samanhudi membantunya mengembangkan SDI Solo.

H Samanhudi mencari orang lain untuk membangun organisasi, dan pilihannya jatuh kepada HOS Tjokroaminoto yang ketika itu anggota perkumpulan Budi Utomo. Di tahun 1912 Tjokroaminoto mengubah SDI menjadi Sarekat Islam (SI). Urusannya tidak melulu ekonomi, melainkan sosial dan…. politik. Perkembangannya sangat pesat karena yang dirangkul bukan cuma para pedagang lagi, melainkan semua elemen masyarakat pribumi termasuk kalangan yang semula tak dilirik organisasi mana pun, yakni kaum tani dan buruh yang jumlahnya sangat banyak.

Tjokroaminoto mampu memikat hati rakyat kebanyakan berkat sikapnya yang anti feodalisme. Ia jago pidato dengan sosok gagah lengkap dengan kumis melintang bak Bima. Tjokroaminoto sangat rajin bertemu langsung dengan rakyat hingga ke berbagai pelosok sehingga ia diterima, diakui dan bahkan dicintai sebagai pemimpin rakyat orisinal dengan julukan “Yang Utama”. Ciri-ciri ini nantinya dimiliki salah seorang muridnya, Soekarno bin Soekemi Sosrodihardjo. Sebagai tokoh agama dan kebathinan ketika Soekarno masih bersekolah di HBS ia sudah memperoleh ilham betapa pemuda itu akan memainkan peran sangat besar dalam sejarah bangsanya.

Tjokroaminoto kemudian menggantikan Samanhudi sebagai pemimpin tertinggi SI, dan memindahkan pusat kegiatan ke Surabaya. Gubernur Jenderal AWF Idenburg mulai menaruh curiga terhadap SI dan Tjokroaminoto, sehingga keluarlah perintah agar SI diawasi dengan ketat, terutama agar tidak berkembang menjadi gerakan politik subversif. Keadaan dan kondisi ekonomi yang buruk secara umum setelah Perang Dunia I telah mempercepat radikalisasi pergerakan kebangsaan Indonesia.

Untuk mengatasinya, pemerintah kolonial mendirikan dinas intelijen politik pada 6 Mei 1916 yang diberi nama Politieke Inlichtingen Dienst (PID)yang kemudian diambil alih militer. Pada 24 September 1919, Gubernur Jenderal memutuskan untuk memakai kepolisian sebagai alat penindas gerakan radikal. Ia pun membentuk dinas intelijen baru dengan nama Algemene Recherche Dienst (ARD) atau Dinas Penyelidikan Umum. ARD dan PID ini yang menjadi musuh utama para pejuang pergerakan kebangsaan dan kemerdekaan.

Jauh sebelumnya untuk mengawasi Sarekat Islam, ARD melakukan strategi infiltrasi ke dalam tubuh organisasi dengan menyusupkan agen-agennya untuk mengawasi organisasi ini dari dalam. Pemerintah Hindia Belanda ingin memata-matai mereka dan memerlukan seorang “Snouck Hurgronje” baru. Datuk Tumenggung penasihat urusan bumiputera (adviseur voor inlandse zaken)mengusulkan nama Salim untuk tugas itu,

Haji Agus Salim menerima tawaran itu karena diberitakan Tjokroaminoto berniat menjual Sarekat Islam kepada Jerman yang akan membiayainya untuk melakukan pemberontakan di Jawa. Jika itu benar, maka ia akan menyeret Hindia Belanda ke dalam pertikaian antara negara-negara besar dunia. Alasan kedua, ia sudah rindu tanah air. Dengan cara-cara tidak langsung, mula-mula ia mempelajari seluk beluk Sarekat Islam baik mengenai asas, tujuan, anggaran dasar, anggaran rumah tangga sampai sikap para pemimpinnya. Kesimpulan penyelidikannya, tuduhan terhadap Tjokroaminoto dan SI tidak terbukti sama sekali. Ia melihat sosok Tjokroaminoto merupakan seorang pemimpin yang sejati.

Salim justru terpikat dengan sosok Tjokroaminoto sehingga memutuskan untuk berhenti bekerja sebagai agen intelijen dan pegawai Pemerintah Hindia Belanda. Ia masuk ke dalam organisasi Sarekat Islam. Ketika Haji Agus Salim menyatakan bergabung dengan Sarekat Islam, di saat itu pula secara bertahap Salim mulai menjalani kehidupan ekonomi yang serba terbatas. Perubahan drastis gaya hidup diterima secara biasa saja oleh Salim. Tinggal di apartemen serba bagus dan di kontrakan kumuh dan becek, hampir sama saja baginya.

Tjokroaminoto merasa senang dan sangat gembira menerimanya, karena Haji Agus Salim merupakan salah seorang yang paling berpendidikan dan paling pandai yang pernah masuk dalam Sarekat Islam. Dalam diri Haji Agus Salim terdapat kombinasi antara ketaatan pada pokok ajaran Islam dengan pandangan yang progresif pada masalah-masalah sosial dan ekonomi, dan juga seorang realis dalam memandang tujuan dan potensi masa depan bangsa Indonesia. SI menjadi ajang bagi Haji Agus Salim untuk menempa diri.

Karena SI tidak menawarkan gaji, Salim mencari pekerjaan sampingan. Di tahun 1915 ia bergabung ke Harian Neratja sebagai redaktur, sebelum diangkat menjadi kepala redaksi. Kegiatannya dalam bidang jurnalistik terus berlangsung hingga akhirnya menjadi Pemimpin Harian Hindia Baroe di Jakarta. Ia juga mendirikan Surat kabar Fadjar Asia. Selanjutnya ia menjadi redaktur harian Moestika di Yogyakarta dan membuka kantor Advies en Informatie Bureau Penerangan Oemoem (AIPO).

Di sela-sela kesibukannya Salim menikahi Zainatun Nahar yang sudah dinikahinya secara gantung sebelum ia berangkat ke Jeddah (mungkin ini alasan ketiga Salim mau dijadikan intel). Pernikahan ini memberinya 10 anak (2 meninggal saat kecil). Sama halnya dengan Bung Hatta dan Rahmi, Zainatun adalah jodoh sejati Salim yang mendampinginya dalam kondisi apa pun tanpa mengeluh. Ia adalah sosok istri pilihan yang tahan banting dan senantiasa menjadi sumber semangat bagi suami dan anak-anaknya. Rumah tangga Salim dikenal harmonis, dan selalu riang meskipun tidak punya banyak uang.

Ketika menulis di berbagai media, Salim terampil merangkai kata-kata untuk mengkritisi kebijakan pemerintah. Di harian Neratja terbitan 25 September 1917, ia menulis: “Dalam negeri kita, janganlah kita yang menumpang.” Tulisan ini untuk mengkritik kebijakan Belanda yang mendiskriminasi masyarakat pribumi, sekaligus mengecam penjajahan itu sendiri. Di harian Fadjar Asia, 29 November 1927, ia menulis tentang polisi: “Sikap polisi terhadap rakyat, istimewa keganasan dan kebuasan polisi dalam memeriksa orang yang kena dakwa atau yang hanya kena sangka-sangka rupanya belum berubah-ubah. Hampir tiap hari ada pesakitan di depan landraad(pengadilan) yang mencabut pengakuan di depan polisi yang lahir bukan karena betul kejadian melainkan hanya karena kekerasan siksa …”

Sejak bergabungnya Salim ciri ke-Islam-an SI menguat, Dalam waktu bersamaan masuk pula anasir-anasir kiri (pengikut Henk Sneevliet, si pembawa komunisme ke Hindia Belanda) yang kebanyakan justru anak didik terdekat Tjokroaminoto sendiri, khususnya Semaun. Semaun menganjurkan agar SI bergerak lebih radikal dan menentang partisipasi SI dalam Volksraadyang mereka nilai tak lebih dari “komidi omong”. Mereka mengincar tokoh Islam seperti Haji Agus Salim dan Abdul Moies sebagai musuh. Pada kongres pengurus SI di Surabaya 6-10 Oktober 1921, terjadi pertentangan sengit antara dua kubu. Ujungnya, dengan suara 23 lawan 7 suara, golongan komunis dikeluarkan dari SI. Mereka lantas membentuk SI tandingan (SI Merah) yang selanjutnya berkembang menjadi Partai Komunis Indonesia.

Agitasi para tokoh kiri bisa dihadapi secara cerdas oleh Salim. Dalam sebuah sidang, Muso mengejek gurunya sendiri, Tjokroaminoto, yang berkumis seperti kucing, dan Agus Salim yang berjenggot mirip kambing. Muso berteriak kepada hadirin: “Saudara-saudara, orang yang berjanggut itu seperti apa? “Kambing!” jawab hadirin. “Lalu, orang yang berkumis itu seperti apa? “Kucing!” Begitu giliran Salim berpidato, ia membalas: “Saudara-saudara, pertanyaan yang tadi belum lengkap. Orang yang tidak berkumis dan tidak berjanggut itu seperti apa?” Salim menjawab sendiri: “Anjing!”

Dalam suatu pertemuan SI, setiap akhir kalimat yang disampaikan Agus Salim, selalu disambut oleh para peserta dengan sahutan “mbek, mbek, mbek”. Itu untuk mengejek janggutnya yang panjang seperti janggut kambing. Salim dengan entengnya menukas, “Tunggu sebentar. Sungguh menyenangkan, kambing-kambing pun mendatangi ruangan ini untuk mendengar pidato saya. Sayang mereka kurang mengerti bahasa manusia, sehingga menyela dengan cara yang kurang pantas. Saya sarankan kepada mereka agar keluar ruangan sekadar makan rumput di lapangan. Kalau pidato saya untuk manusia ini selesai, mereka akan disilakan masuk kembali dan saya akan berpidato dalam bahasa kambing untuk mereka.”

Pada 1927, Agus Salim mendapat undangan mengikuti sebuah kongres Islam di Mekkah. Waktu itu pemerintah kolonial Belanda yang masih kesal atas pembelotannya mempersulit Salim memperoleh paspor. Setelah berupaya keras, akhirnya ia berhasil memperoleh paspor itu di Surabaya. Sayangnya, kapal yang akan ke Arab Saudi, kapal Kongsi Tiga, sudah berangkat ke Batavia, Salim takkan dapat mengejarnya karena perjalanan dari Surabaya ke Jakarta memakan waktu cukup lama. Mengetahui hal itu, HOS Tjokroaminoto mengirim telegram ke perwakilan Kongsi Tiga di Jakarta. Isinya: Jika kapal itu berangkat ke Mekkah tanpa Agus Salim, maka tahun depan tidak ada seorang pun jamaah haji yang berangkat dengan kapal Kongsi Tiga. Kapten kapal pun terpaksa menunda keberangkatan selama 2×24 jam hanya untuk menunggu Salim yang buru-buru ke Jakarta menggunakan kereta api.

Ketika Salim tiba di Tanjung Priok, ia disambut dengan upacara kehormatan oleh awak kapal. Mereka berbaris rapi di sepanjang jalan menuju pintu masuk. Ketika Agus Salim lewat, mereka memberinya hormat. Setelah di kapal, Salim bertanya kepada sang kapten, “Mengapa saya disambut dengan cara seperti itu? Bukankah saya hanya orang biasa?” Dengan agak jengkel si kapten menjawab: “Kapal ini tidak akan menunda keberangkatannya selama 2×24 jam hanya untuk menunggu orang biasa!”

Pada awal abad ke-20, ada sejumlah perubahan penting dalam kebijakan pemerintah kolonial yang dikenal dengan “Politik Etis” yang dicetuskan oleh Ratu Wilhelmina dalam pidatonya pada tahun 1901 atas desakan parlemen yang disponsori oleh Conrad Theodore van Deventer. Pelaksanaan politik etis ini berpedoman pada tiga prinsip yaitu irigasi, migrasi dan edukasi. Dari Ketiga prinsip tersebut, politik etis bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran penduduk pribumi dengan memberikan pendidikan seluas mungkin.

Sejak saat itu dimulailah pembangunan berskala cukup besar di Hindia Belanda. Salah satunya yang kemudian sangat berpengaruh dalam sejarah adalah pembukaan sekolah mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi. Tiga perguruan tinggi menjadi mashur karena melahirkan generasi terdidik yang menjadi tulang punggung pergerakan kebangsaan dan perjuangan kemerdekaan, yakni STOVIA, TH dan RH.

Pemerintah Hindia Belanda juga mengadakan serangkaian perubahan sistem pemerintahan di Hindia Belanda. Salah satunya dengan dikeluarkannya undang-undang desentralisasi tahun 1903. UU ini membuka peluang dan wewenang kepada keresidenan mengelola diri sendiri, termasuk pembentukan dewan daerah. Pelaksanaannya mengecewakan pihak bumiputera, karena mayoritas anggota dewan daerah terdiri atas pejabat-pejabat Belanda dan orang-orang Barat lainnya yang diangkat oleh pemerintah. Partisipasi pihak bumiputera dalam dewan daerah masih kecil.

Perubahan terpenting terjadi tahun 1916, ketika parlemen Belanda mengesahkan UU Dewan Rakyat atau Volksraad. Pada tanggal 18 Mei 1918 dewan rakyat pertama diresmikan oleh Gubernur Jenderal Graaf van Limburg Stirum. Pembentukan Volksraadternyata juga dimaksudkan menampung radikalisme HOS Tjokroaminoto dengan mengajaknya bekerja sama. Awalnya Tjokroaminoto, Salim dan Moeis mendukung dan bergantian mewakili SI sebagai anggota Volksraad.Sikap kooperatif ini luntur ketika tidak ada kemajuan berarti di sana dan ditangkapnya Tjokroaminoto pada Agustus 1921 karena dituduh terlibat dalam pemberontakan di Garut oleh kelompok bawah tanah yang mengatasnamakan SI.

Selama menjadi anggota Volksraad,,Salim mencetak reputasi sebagai jago debat. Dalam buku kasiknya yang berjudulNationalism and Revolution in Indonesia, George McTurnan Kahin menuturkan perdebatan antara H Agus Salim melawan J. Bergmeyer. Salim mulai “panas” ketika tak diperkenankan berpidato dalam Bahasa Melayu, dan harus menggunakan bahasa Belanda. Salim yang fasih berbahasa Belanda menolak, karena ia merasa punya hak bicara dalam bahasa Melayu. Saat itu Bergmeyer cari gara-gara dengan menginterupsi: “Apa kata ekonomi itu dalam Bahasa Melayu?” Salim membalas: “Coba Tuan sebutkan dahulu apa kata ekonomi itu dalam Bahasa Belanda, nanti saya akan sebutkan Bahasa Melayunya.” Karena memang tak ada istilah khusus dalam Bahasa Belanda (dan Bahasa Melayu) untuk menyebut “ekonomi”, Bergmeyer pun mak klakep terdiam.

Kiprah politik Salim berlanjut di Jong Islamieten Bond (JIB). Selain bergerak di jalur politik, Agus Salim juga seorang jurnalis. Ia antara lain sempat berkiprah bersama Harian Neratja, Hindia Baroe, dan mendirikan surat kabar Fadjar Asia. Haji Agus Salim bergabung ke jajaran Bapak Bangsa ketika terpilih sebagai salah seorang anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Ia bahkan termasuk dalam Panitia Sembilan, tim kecil perumus Pembukaan UUD RI. Secara terpisah, karena cita bahasanya yang halus, Salim bersama Prof Pangeran Aria Husein Djajadiningrat dan Mr Soepomo juga diminta menjadi penghalus bahasa dalam penyusunan batang tubuh UUD 1945.

Setelah Indonesia merdeka, karena kompetensinya, Agus Salim sempat dipercaya menjabat menteri dalam beberapa kabinet. Di Kabinet Sjahrir I dan II, Agus Salim adalah menteri muda luar negeri. Sementara itu, di Kabinet Amir Sjarifuddin (1947) dan Kabinet Hatta (1948–1949), ia menjabat menteri luar negeri. Salim dikenal sebagai sosok yang jujur dan tidak pernah minta macam-macam. Ia disukai dan dituakan oleh para politisi lainnya, termasuk oleh Soekarno, Hatta dan Sjahrir. Hatta yang juga jago debat pun mengaku segan kalau harus bersilat lidah melawan Haji Agus Salim.

Pada tahun 1947, ia menjadi penasehat tim perundingan Linggarjati; di tahun yang sama ia bersama Sutan Sjahrir menjadi wakil Indonesia dalam Konferensi Inter-Asia di New Delhi. Misi diplomatik ini sukses. Sjahrir dan Salim mengikat janji dengan Pandit Jawaharlal Nehru (Bapak India) dan Muhammad Ali Jinnah (Bapak Pakistan) untuk saling mendukung kemerdekaan masing-masing.

Manuver diplomasi RI ditanggapi Belanda dengan Agresi Militer I. Belanda menuduh dengan melakukan manuver diplomasi itu, RI sudah menyalahi Perjanjian Linggarjati. RI membalas dengan menggencarkan misi diplomatik. Selanjutnya Haji Agus Salim selaku menteri luar negeri memimpin delegasi Indonesia ke Timur Tengah untuk memperoleh pengakuan kedaulatan. Berkait kepiawaiannya berbahasa Arab dan adab Islamnya yang mengesankan, Indonesia berhasil memperoleh pengakuan formal dan dukungan moral kemerdekaan dari Mesir (10 Juni 1947), Lebanon (29 Juni 1947), dan Suriah (2 Juli 1947).

Ini adalah prestasi besar, karena merupakan pengakuan de jure pertama dari masyarakat internasional bagi eksistensi Republik Indonesia sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat. Pengakuan ini terasa kian berharga kalau diingat saat itu Indonesia terikat dengan Perjanjian Linggarjati yang hanya mengakui Sumatera, Jawa dan Madura sebagai wilayahnya. Pengakuan Mesir berlaku untuk wilayah Indonesia yang meliputi semua bekas Hindia Belanda. Mesir tidak berubah sikap sekalipun diprotes habis-habisan oleh Belanda.

Selanjutnya Agus Salim kembali mendampingi Sutan Sjahrir, dalam sidang Dewan Keamanan PBB di Lake Success, Amerika Serikat. Kelanjutan Linggarjati macet karena Belanda menolak berunding sebagai protes terhadap manuver diplomatik RI. Misi ke PBB sukses karena PBB atas dukungan Amerika Serikat membentuk Komisi Jasa Baik yang bisa memaksa Belanda duduk kembali di meja perundingan. Dalam proses ini Amerika Serikat bersikap tegas kepada Belanda karena kesal. Pengucuran pertama dana Marshall Plan yang dimaksudkan untuk membangun kembali Eropa pasca Perang Dunia Kedua, justru digunakan Belanda untuk membiayai aksi-aksi militernya di Indonesia.

Sedikit catatan untuk tim delegasi RI saat itu. Kita sudah tahu anggota delegasi seperti Sumitro Djojohadikusumo dan Sudjatmoko (mantan rektor PBB, adik ipar Sjahrir). Tapi mungkin belum banyak yang pernah mendengar nama Charles Tambu. Sebenarnya ia bukan orang atau warga negara Indonesia. Ia berdarah Tamil dan warga negara Ceylon (Sri Lanka, setelah merdeka dari Inggris). Tapi sejak muda ia sudah jatuh cinta kepada Indonesia, dan ikut berjuang di berbagai kesempatan dan forum internasional. Bung Karno menyambut hangat kehadirannya dengan menghadiahkan paspor Indonesia hanya beberapa saat sebelum misi diplomatik Sjahrir dilancarkan. Ia sempat menjadi Konsul Jenderal Indonesia di Manila periode 1949-1953. Kecintaannya terhadap Indonesia tidak pernah redup dalam situasi susah. Ketika di Manila, ia dan istrinya harus mondok di rumah seorang tukang cukur kenalannya. Itulah “Wisma Indonesia” pertama di Manila. Ketika hendak menghadap Presiden Filipina, ia harus meminjam jas tukang cukur itu. Gajinya US$ 6 per minggu. Suatu ketika kas sang diplomat tinggal 20 sen. Ia membeli beberapa buah apel. Dengan apel dan air ledeng, sang diplomat dan nyonya bertahan hidup selama tiga hari.

Dalam Perjanjian Renville, Agus Salim kembali diutus untuk berunding dengan Belanda, mendampingi Perdana Menteri Amir Sjarifuddin, Ali Sastroamijoyo, Mohammad Roem, Ir. Djuanda, dr. Jo Leimena dan Mr Johannes Latuharhary. Dalam perundingan tersebut sejak awal Salim sudah merasa perundingan itu tidak ada gunanya, karena ia menduga Belanda sudah memutuskan untuk menempuh jalur militer guna merebut kembali jajahannya. Salim pun mengingatkan Belanda: “Pengakuan penuh negara-negara Timur Tengah itu akibat anda mengerahkan kekuatan militer. Kerahkan lagi kekuatan militer yang lebih besar, maka kami akan memperoleh pengakuan penuh dari seluruh dunia.”

Belanda mengabaikan peringatan itu, dan ternyata Salim terbukti benar. Burma, India, Pakistan yang baru merdeka, dan banyak negara lain sontak memprotes Agresi Militer II, sekaligus menyusul Mesir, Lebanon dan Suriah dalam memberikan pengakuan de jure penuh kepada Republik Indonesia. Negara-negara Sekutu lambat laun terpaksa melakukan langkah serupa atau mereka akan mengalami kesulitan berurusan dengan bekas jajahannya, sehingga akhirnya Belanda pun melakukan hal serupa melalui KMB. Andaikan Belanda mendengarkan peringatan Salim, ceritanya mungkin akan berbeda.

Semasa menjadi diplomat banyak beredar cerita menarik tentang Salim. Dalam berbagai acara resepsi diplomatik, keberadaan Salim mudah dibedakan dari kebanyakan. Selain lebih pendek, dandanannya pun sungguh kontras. Bila para diplomat lain berpenampilan serba necis, ia justru mengenakan jas usang berhiaskan jahitan dan tisikan di sana-sini. Untung para ibu di zaman itu rata-rata mahir menjahit, sehingga tidak terlalu kentara. Pembeda lain, ia selalu bak lokomotif kereta api jaman rekiplik yang mengepulkan asap di mana-mana.

Jika ada sisa uang belanja dari istrinya, biasanya uang itu habis untuk membeli… rokok. Dalam berbagai acara resmi Salim santai saja menikmati rokok kretek yang asapnya membuat kebanyakan orang Eropa terasa menyengat. Suatu ketika Pangeran Phillip dari Inggris yang mungkin merasa terganggu bertanya apa yang dihisap Salim. Salim menjawab, “Ini tuan, adalah benda yang membuat tuan-tuan datang dan menjajah negeri kami. Cengkeh.” Phillip yang tadinya hendak menegur jadi tidak enak sendiri.

Dalam sebuah acara makan malam Salim memilih menyantap hidangan dengan tangannya langsung. Seorang Eropa terkesima dengan tindakannya dan bertanya “Bukankah itu tidak higienis? Mengapa Anda makan menggunakan tangan, padahal sudah ada sendok dan garpu.” Salim lantas menjawab: ”Saya menyuap dengan tangan sendiri untuk masuk ke mulut saya. Sedangkan sendok yang tuan-tuan pakai pernah masuk ke mulut banyak orang. Jadi, ini lebih higienis,” katanya sambil menunjukkan tangannya yang berlepotan makanan.

Kepiawaian Salim dalam menguasai bahasa asing, dikisahkan pula oleh seorang Indonesianis AS, Prof George McTurnan Kahin. Suatu hari Kahin mengundang Salim dan Ngo Dinh Diem (pernah menjadi perdana menteri Vietnam Selatan) makan di ruang dosen Cornell University. Ketika itu ia diminta sebagai pembicara tamu di universitas tersebut, sedangkan Diem sedang mengumpulkan dukungan bagi Vietnam Selatan. Melihat keduanya berdebat seru dalam Bahasa Perancis, Kahin begitu terperangah. Kalau Diem yang bangsawan dan pernah sekolah di Paris serta negaranya lama dijajah Perancis, ia tidak heran; namun ia baru tahu Salim demikian fasih bicara dalam bahasa itu. Lebih terperangah lagi ketika ia melihat Diem berulang kali terpesona mendengarkan kata-kata Agus Salim.

Satu hal lagi yang mempertebal kenyentrikan Haji Agus Salim adalah ia mendidik sendiri anak-anaknya di rumah, tidak mengirimkan mereka ke sekolah. Ini bukan mau ngirit, tapi Salim tidak percaya sekolah di zaman kolonial mampu memberikan pendidikan yang paling dibutuhkan. Dari 8 anak, semuanya dididik sendiri bersama istrinya, kecuali anak bungsunya ketika usia Salim sudah terlalu lanjut dan Indonesia sudah merdeka. Pendidikan keluarga Salim biasanya berlangsung sambil bermain atau ketika sedang makan.

Menurut anak ke-8, Siti Asiah atau yang akrab disapa Bibsy, paatjedan maatje(panggilan sayang anak-anak Salim untuk ayah-ibunya) sering menyanyikan lagu-lagu yang liriknya diambil dari karya para sastrawan dunia. Selain itu ayahnya juga pandai melucu sehingga bisa memikat dan tak membosankan. Untuk melatih kemampuan berbahasa, sedari kecil mereka telah mengajak anak-anak berbicara Bahasa Belanda, sehingga bahasa itu ibarat bahasa ibu mereka. Ketika ada teman yang menegur karena Salim dianggap meremehkan sekolah formal, Salim memanggil salah satu putrinya dan disuruhnya mengobrol dengan dalam bahasa Belanda.Teman Salim itu kalah.

Pendidikan home schoolingala Agus Salim tak semata-mata dimaksudkan membuat anak pintar, namun juga memperhatikan pertumbuhan jiwa mereka. Ia bersama istrinya, tak menginginkan anak-anak terkekang oleh kehendak orang tua. Oleh karenanya, ia pantang memberi kualifikasi seperti “kamu nakal” atau “kamu jahat” kepada anak-anaknya. Meski tak mengenyam pendidikan formal, namun anak-anak Salim bisa tumbuh dan “jadi orang”.

Salah satu putranya, Islam Besari Salim, menjadi perwira pejuang gerilya di Sumatera dan menjadi petugas penghubung penting di masa Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI). Terakhir ia pernah menjadi atase militer di KBRI Peking (sekarang Beijing). Ketika W.R. Supratman memainkan lagu Indonesia Raya dengan biola pada acara akbar Soempah Pemoeda 28 Oktober 1928, putri sulung Agus Salim, Theodora Atia yang biasa disapa Dolly, pada usia usia 15 tahun, mengiringinya dengan piano.

Salim dan istrinya adalah vegetarian. Lagi-lagi bukan untuk ngirit,tapi karena keduanya masih ada ikatan keluarga. Dari bacaannya Salim tahu anak-anak dari suami-istri yang masih berkerabat ada kemungkinan mengalami kelainan atau gampang sakit-sakitan. Tapi itu bisa dicegah kalau suami-istri tersebut tidak makan daging. Demi memperoleh anak-anak yang sehat, keduanya bertekad menjauhi daging. Kebiasaan itu melekat pula pada semua anak. Hubungan keduanya harmonis, tidak pernah ada pertengkaran besar. Tampaknya, ini yang membuat Haji Agus Salim selalu merasa baik-baik saja meskipun kantungnya kosong.

Hubungan keduanya awet mesra, tidak cuma di masa muda, tapi berlanjut terus sampai di masa senja. Kalau tidak mesra, masak iya, anaknya sampai 10 orang. Perlu diketahui anak bungsu lahir ketika jumlah usia keduanya pas 100 tahun. Salim berusia 55 tahun, dan sang istri 45 tahun. Kurang bukti apa kalau keduanya selalu mesra? Lagi-lagi ini nampaknya yang menjadi alasan mengapa Pak dan Bu Salim selalu bahagia, tidak perduli seperti apa kondisi dompet keduanya.

Sikap ikhlas sang ibu menular ke anak-anaknya. Mereka tidak menaruh keberatan sering berpindah-pindah, bahkan pernah lebih dari sekali dalam sebulan. Mereka menganggap semua rumah baik, asalkan mereka bisa berkumpul dan rukun. Soal makan mereka tidak pernah rewel. Kalau sudah ada nasi hangat, maka beberapa tetes kecap, sesendok mentega atau susu kental manis sudah cukup sebagai lauk.

Kadang sikap praktis Salim “agak keterlaluan”. Ketika salah satu putranya meninggal saat masih bayi, Salim tidak punya uang untuk sekedar membeli kain kafan. Salim pun memakai taplak meja dan seprei sebagai kain kafan. Ketika para kerabatnya menegur dan menawarkan bantuan, Salim menampik: “Tidak apa-apa. Simpan saja uang itu untuk yang masih hidup dan memerlukan. Ini cukup. Anak saya ini tidak memerlukan apa-apa lagi.”

Seperti telah disinggung di atas, ketika menjadi aktivis SI, Salim pernah menjabat pemimpin redaksi “Hindia Baroe”, koran yang dimiliki beberapa pengusaha Belanda. Melalui koran ini, ia sering mengkritik kebijakan pemerintah kolonial yang tidak prorakyat. Oleh pemiliknya, Salim diminta untuk tidak terlalu keras mengkritik pemerintah. Namun permintaan itu malah dijawabnya dengan pengunduran diri. Karena ingin hidup bebas dan idealis, Salim sering tak mempunyai pendapatan tetap, karena itu dompetnya lebih sering kosong daripada berisi. Akibatnya ia kerap berpindah-pindah rumah, dari kontrakan satu ke kontrakan lainnya.

Mr. Mohammad Roem yang menjadi penerusnya sebagai menteri luar negeri suatu ketika bertandang ke rumah Salim. Ia menceritakan dengan perasaan tidak percaya, bahwa rumahnya di Tanah Tinggi, Jakarta Pusat, berada di kawasan kumuh dan becek. Ia juga pernah tinggal di Jatinegara, di mana keluarga H Agus Salim hanya menempati satu ruangan. Di rumah itu, Roem melihat koper-koper bertumpuk di pinggir ruang dan beberapa kasur digulung. Meski sudah menjabat sebagai menteri luar negeri, Salim dan keluarganya masih tinggal di rumah kontrakan.

Kebanyakan rumah yang dikontrak oleh Agus Salim pun tidaklah luas dan nyaman. Demi mengubah suasana, setiap enam bulan sekali, Agus Salim menyusun ulang tata letak meja-kursi, lemari, hingga tempat tidur. Dengan melakukan itu, ia merasa mengubah lingkungan tanpa perlu pindah ke tempat lain. Tak jarang pula, rumah yang ditempatinya itu bocor di mana-mana. Meski demikian, keluarga H. Agus Salim tak mengeluh. Mereka selalu mengedepankan syukur. Bagi mereka, rumah yang bocor justru dirasakan sebagai suka cita yang dapat menciptakan keasyikan bersama. Bila hujan tiba dan atap bocor, Zainatun Nahar, istri Agus Salim, bergegas menaruh ember-ember di tempat-tempat yang bocor. Ia lalu mengajak anak-anak mereka yang masih kecil membuat perahu dari kertas, dan asyik-lah mereka bermain perahu bersama.

H. Agus Salim sebagai menteri seharusnya berhak mendapatkan sebuah rumah di Menteng. Perumahan Menteng sejak dulu adalah kawasan elite yang hanya dihuni para pejabat tinggi dan pengusaha besar Belanda. Tidak ada orang Indonesia yang tinggal di sana di masa kolonial. Di masa Jepang kawasan yang kosong ditinggal kabur penghuninya itu diambil alih untuk para pembesar militer Jepang dan beberapa di antaranya diberikan kepada para tokoh Indonesia, termasuk Bung Karno yang kebagian rumah besar di Jalan Pegangsaan Timur No. 56, lokasi pembacaan proklamasi.

Setelah KMB, kompleks itu dikuasai Sekretariat Negara yang membagikannya untuk rumah dinas para pejabat tinggi. Karena kebanyakan belum punya rumah sendiri, biasanya rumah dinas itu kemudian dihadiahkan negara untuk para pejabat tinggi yang menghuninya. Saat ini, keistimewaan hadiah rumah dari negara hanya diberikan kepada para mantan presiden.

Bung Karno pernah membantu menyediakan sebuah rumah di Kebayoran untuk Salim. Rumah itu lantas ditempati putra Salim yang sudah menikah. Tapi karena sering kebanjiran, rumah itu lalu dijual, dan oleh Salim uangnya dibagi rata ke anak-anaknya dan sebagian disedekahkan. Salim sendiri seumur-umur menikmati statusnya sebagai “kontraktor”.

Watak riang menjadikan kehadiran Salim mencerahkan suasana. Suasana debat panas akan reda jika ada Salim. Apalagi kalau lelucon-leluconnya mulai keluar. Konon, kalau soal lelucon, Salim bisa menjadi pesaing berat Gus Dur. Satu ilustrasi, Di atas Kapal Perang Amerika USS Renville, Haji Agus Salim bertindak sebagai anggota delegasi dalam perundingan dengan Pihak Belanda dalam perundingan yang kelak disebut sebagai perundingan Renville. Haji Agus Salim kehausan, ia meminta air minum kepada pelayan wanita di kapal itu. “Hampir saja saya pingsan karena kehausan,” kata Agus Salim setelah disuguhkan segelas air oleh pelayan. “Jangan khawatir tuan, kalau tuan pingsan, pasti nanti saya peluk,” ujar si pelayan wanita mencoba bercanda dengan Agus Salim. “Kalau sudah pingsan, buat apa saya dipeluk,” jawab Agus Salim membuat si pelayan tersipu..

Usia lanjut mendorong Salim beristirahat dari dunia politik praktis dan pemerintahan pada tahun 1953. Jabatan terakhir yang dipegangnya adalah penasihat Kementerian Luar Negeri. Begitu pensiun Salim mengajak sang istri tetirah di Ithaca Amerika Serikat selama enam bulan atas undangan Cornell University yang diatur oleh sobat lamanya, Prof Kahin. Di sana Salim menjadi tokoh populer dan sempat pula bertemu dengan sejumlah tokoh seperti istri mendiang Presiden AS, FD Roosevelt, yakni Eleanor Roosevelt.

Sepulangnya ke tanah air, di masa pensiun Salim sempat membuat sejumlah tulisan, sampai ia jatuh sakit. Tadinya dikira sakit biasa, tetapi takdirnya sudah tiba. Pada 4 November 1954 Haji Agus Salim wafat dalam kesederhanaan, tenang dan damai. Haji Agus Salim adalah pahlawan pertama yang dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Gelar Pahlawan Nasional dianugerahkan Negara di tahun 1961.

Kisah lengkap 23 tokoh bangsa bisa ditemukan di sini:

18 Sep 201729 Jan 2019 faisal basri Buku, Development, Political Economy, Tokoh

Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo

Catatan: Pagi ini (18/9), saya diundang sebagai salah satu pembahas dalam acara bedah buku “Nasionalisme, Sosialisme, dan Pragmatisme: Pemikiran Ekonomi Politik Sumitro Djojohadikusumo,” karya M. Dawam Rahardjo. Acara digelar di Auditorium Widjojo Nisisastro, Gedung Dekanat FEB-UI. Berikut adalah catatan pendek yang saya persiapkan untuk acara itu.

***

Saya bersyukur bisa menikmati dua mata kuliah yang diasuh oleh Prof Sumitro Djojohadikusumo. Pertama, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Prof Sumitro merupakan salah satu dosen yang mengasuh mata kuliah ini bersama dengan Prof Sadli dan Prof Arsjad Anwar. Kedua, mata kuliah Seminar Perekonomian Indonesia yang diasuhnya seorang diri.

Seingat saya, tidak sekalipun mereka berhalangan mengajar walaupun ketiganya tergolong sangat sibuk. Dedikasi mereka luar biasa.

Boleh jadi, saya adalah generasi terakhir yang sempat diajar oleh senior generasi pertama FEUI. Mata kuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa yang memilih jurusan Studi Pembangunan (sekarang program studi ekonomi) sangat sarat dengan dimensi teori dan kebijakan pembangunan. Prof Emil Salim mengasuh mata kuliah Masalah dan Kebijakan dalam Pembangunan. Prof Sarbini Somawinata mengasuh mata kuliah Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa. Ada pula mata kuliah Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan yang diasuh Prof Selo Sumardjan dan Prof Kartomo. Mata kuliah Ekonomi Pembangunan diasuh oleh Prof. Dorodajtun Kuntjoro-Jakti. Tak terbilang dosen yang menduduki jabatan eselon I, seperti DR. Dono Iskandar (Keuangan Negara), Ibu Wanda Aswita Mulia (Ekonomi Internasional), Bapak Sri Hadi (Ekonomi Internasional Lanjutan dan Seminar Ekonomi Internasional), Ibu Kadariah (Evaluasi Proyek), Prof. Sri-Edi Swasono (Pengantar Mikroekonomi dan Pengantar Makroekonomi), DR. Hasudungan Tampubolon (Ekomometrika), Prof Suhadi Mangkusuwondo (Sistem Ekonomi).

Ciri khas Prof Sumitro sewaktu mengajar adalah mengenaka pakaian sipil lengkap (berjas dan berdasi), sangat necis. Secangkir kopi tubruk racikan Pak Cas dan asbak menemani di podium. Prof Sumitro merokok Dunhill ketika mengajar di runag 3. Begawan ekonomi Indonesia ini jarang menggunakan papan tulis (kala itu masih menggunakan kapur tulis).

***

Membaca buku ini membuka ingat-ingatan saya akan isi kuliah Prof Sumitro. Yang paling saya ingat adalah teori konjungtur. Sedari awal, Prof Sumitro sangat peduli kepada nasib rakyat kebanyakan yang mengandalkan hidupnya dari sektor pertanian. Kebanyakan negara berkembang kerap menderita akibat fluktuasi harga komoditas. Perhatian terhadap harga komoditas dan perdagangan internasional membuatnya diangkat sebagai anggota tim Top Five Experts yang diperbantukan pada Sekretaris Jenderal PBB Dag Hammersskjold (hal.171).

Industrialisasi merupakan keharusan agar terhindar dari petaka komoditas. Ketika menjabat Menteri Perdagangan dan Perindustrian dalam Kabinet Natsir, Prof Sumitro meluncurkan Program Urgensi Industrialisasi (hal. 197). Di mata Prof Sumitro, industrialisasi tidak sekedar tahapan transformasi dari ketergantungan pada sektor pertanian dan perdagangan komoditas, melainkan juga untuk menumbuhkan kelas menengah yang tangguh. Belakangan, Prof Sumitro mengakui bahwa pandangannya yang terkesan ingin melompat tidak bisa dipaksakan. Dalam polemiknya dengan Sjafruddin Prawiranegara, Prof Sumitro mengakui bahwa pemikiran Sjafruddinlah yang betul. “Untuk membangun perekonomian Indonesia, kita tidak bisa langsung melompat, melainkan harus dimulai dari desa dan pertanian dulu.” (hal. xxxix)

“Prof Sumitro menyadari sepenuhnya bahwa perkembangan ekonomi hanyalah merupakan satu segi saja dari perkembangan masyarakat. Segi-segi lain di luar bidang ekonomi turut mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu perkembangan ekonomi.” Keyakinan itu tidak hanya diterapkan dalam merumuskan kebijakan pembangunan, melainkan juga tercermin dari kurikulum FEUI, khususnya jurusan Studi Pembangunan. Pengantar Sosiologi dan Pengantar Ilmu Politik merupakan mata kuliah wajib, bahkan untuk semua jurusan. Ditambah dengan bekal mata kuiah teori ekonomi dan ekonomi terapan seperti ekonomi moneter, ekonomi internasional, keuangan negara, administrasi negara, ekonomi kependudukan, mahasiswa telah memiliki dasar yang cukup kuat untuk menerima mata kuliah lanjutan di tingkat sarjana yang mengupas kebijakan pembangunan seperti Masalah & Kebijakan dalam Pembangunan, Perekonomian Indonesia, Seminar Perekonomian Indonesia, Faktor-faktor Non-ekonomi dalam Pembangunan, dan mata kuliah seminar sesuai dengan konsentrasi.

Apakah pandangan Prof Sumitro tidak mengalami perubahan dari waktu ke waktu? Saya sepakat bahwa Prof Sumitro menganut paham sosialis-nasionalis atau sosialisme-negara, yang berbeda dengan pendiri PSI, Sjahrir, yang menganut paham atau varian sosialisme-liberal, bersifat pragmatis sehingga terkesan Neo-Keynesian (hal. 172).

Perjalanan panjang sebagai pendidik, penulis produktif, dan Menteri Perdagangan & Perindustrian (Kabinet Natsir) dan Menteri Keuangan di Era Soekarno (Kabinet Wilopo dan Kabinet Burhanuddin Harahap), serta Menteri Perdagangan dan Menteri Riset di era Orde Baru, menjadikan Prof Sumitro sebagai sosok ekonom yang paling lengkap dalam sejarah Indonesia. Satu yang tidak dimiliki oleh ekonom mana pun adalah keterlibatannya yang mendalam di partai politik, bahkan sempat terpilih sebagai ketua PSI dalam kongres 1952, dengan selisih satu suara dengan Sjahrir yang tidak hadir dalam kongres itu (hal. 172).

Ketika kian bersinggungan dengan dunia nyata, langsung menghadapinya dan harus mengambil keputusan, maka pragmatisme bukanlah hal tercela. Pilihan kebijakan tidak bisa hanya berdasarkan teori yang abstrak dan tuntunan ideologi yang kaku. Pilihan-pilihan begitu terbatas dan pertimbangan politik menuntut kompromi, asalkan nilai-nilai intilah yang tidak berubah. Itulah pelajaran dari Prof Sumitro.

Sejauh ingatan saya, selama dua semester perkualiahan yang saya ikuti, pandangan Prof Sumitro sangat terbuka dan berwawasan jauh ke depan. Tidak ada kesan sedikit pun mendukung proteksionisme, anti-asing, apalagi anti-pasar.

Pelajaran

Banyak pemikiran Prof Sumitro yang masih relevan sampai sekarang. Pertama, tidak ada jalan pintas atau melompat dalam pembangunan. Rasanya kaidah ini dipegang oleh semua guru besar generasi pertama dan kedua FEUI, setidaknya yang pernah saya nikmati perkuliahannya.

Kedua, menjadi ekonom harus berwawasan luas dan memiliki landasan filosofi, menguasai teori dengan baik, dan keberpihakan. Prof Sumitro mengingatkan bahwa ekonomi pada dasarnya adalah political economy.

Ketiga, ilmu baru bermakna jika bisa menjawab tantangan nyata yang dihadapi bangsa dan setiap langkah kebijakan didasarkan pada analisis yang kredibel, bukan coba-coba, bukan just do it.

[Foto ditambahkan pada 19 September 2017, pk.20:15]

13 Mar 201729 Jan 2019 faisal basri Books, Buku, Development, Ekonomi Politik, Mining, Political Economy, Public Policy

Tambang untuk Negeri

Buku “Tambang untuk Negeri” mencerminkan kegelisahan dan keprihatinan penulis terhadap pengelolaan kekayaan tambang di Tanah Air. Kegelisahan dan keprihatinan Penulis juga turut kita raskan. Kekayaan alam Indonesia yang sudah puluhan tahun diekploitasi seakan tak berbekas dalam wujud peningkatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan. Jutaan hektar hutan menjadi gundul dilahap segelintir orang. Deforestrasi hingga sekarang terus terjadi. Rakyat di sekitar hutan tetap miskin, pendapatan negara dari berbagai iuran dan pungutan jauh dari memadai untuk merehabilitasi hutan tandus. Bahkan, sangat boleh jadi, mudarat yang ditimbulkan oleh eksploitasi hutan lebih besar ketimbang maslahat nasionalnya.

Eksploitasi massif berikutnya adalah terhadap kekayaan minyak dan gas bumi. Dalam kurun waktu yang relatif singkat, cadangan minyak kita tergerus. Penemuan cadangan baru semakin sedikit sedangkan konsumsi bahan bakar minyak melambung. Kekayaan alam yang relatif langka dan tak terbarukan dikuras habis karena dihargai amat murah. Pengelolaan migas yang “ugal-ugalan” membuat reserves-to-production ratio untuk minyak sudah mencapai titik kritis, sekitar 12. Berarti, jika tingkat produksi minyak terus seperti sekarang dan tidak ada temuan cadangan baru, dalam waktu 12 tahun ke depan kita sudah kehabisan minyak. Produksi turun terus, dari titik tertinggi sekitar 1,6 juta barrel per hari tahun 1977 menjadi hanya sekitar 800 ribu barrel tahun 2016. Tak ayal, impor minyak mentah dan BBM melonjak. Subsidi BBM bahkan beberapa tahun melebihi pendapatan pemerintah dari sektor minyak. Adalah pengelolaan minyak yang “ugal-ugalan” pula yang sempat hampir membangkrutkan keuangan negara pada awal 1980-an.

Penulis buku ini agaknya gundah menyaksikan kejadian serupa telah menimpa kekayaan tambang kita. Ia menawarkan konsep inovatif untuk membuat kekayaan tambang yang masih tersisa dapat dimanfaatkan bagi sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Populisme yang menyesatkan harus dihentikan. Bisnis tambang harus dijauhkan dari praktek kroniisme. Pembangunan sektor tambang yang inklusif jangan diterjemahkan dalam bentuk bagi-bagi konsesi kepada perseorangan dan kepada para calo yang memperjualbelikan kertas konsesi semata. Bukan pula dengan konsep divestasi atas nama “pemilikan nasional palsu” tanpa keringat dan selanjutnya kembali ke tangan asing. Mereka memanfaatkan sentimen xenophobia.

Peran negara harus dikembalikan pada fungsi azalinya, mewakili rakyat sebagai pemilik dan menjalankan fungsi pengaturan dan pengawasan untuk memastikan manfaat maksimum bagi rakyat.

Tidah boleh lagi rakyat menjadi kedok dari para pemburu rente dan kapitalis kroni. Apalagi bisnis tambang dijadikan sumber logistik dalam bentuk pemburuan rente bagi para politisi untuk meraih kekuasaan dengan politik uang yang merusak tatanan demokrasi.

Salah satu konsep yang ditawarkan oleh Punulis adalah monetisasi dan sekuritisasi kekayaan tambang yang dikaitkan dengan “holdingisasi” yang tidak sama dengan konsep holding induk yang digulirkan pemerintah baru-baru ini. Jika swasta pemegang kontrak karya atau kontraktor bagi hasil yang notabene tidak memiliki kekayaan migas dan tambang bisa memperoleh pinjaman dari lembaga keuangan internasional, sang pemilik kekayaan seharusnya mampu meraup dana puluhan kali lipat. Konsep ini sejalan dengan memanfaatkan potensi future income dalam praktek bisnis yang lazim. Dengan monetisasi dan sekuritisasi, dana yang diperoleh bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan rakyat dan daerah penghasil, memajukan sumber daya manusia, serta menggerakkan kegiatan-kegiatan produktif di sektor nonpertambangan sehingga tatkala kekayaan tambang habis, daerah penghasil telah menjelma sebagai perekonomian yang maju dan modern. Dengan begitu tidak terjadi net resource outflow di daerah penghasil. Lebih jauh, konsep baru bisa dikembangkan, antara lain, sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan antar-generasi lewat sejenis sovereign wealth fund.

Semoga buku ini menjadi wake-up call bagi para pemangku kepentingan tambang agar kita terhindar dari kutukan sumber daya alam (resource curse).

16 Sep 201629 Jan 2019 faisal basri Buku, Development, Ekonomi Politik, Institutions, Makroekonomi, News, Public Policy

Faisal Basri: Pak Boediono Mengajarkan Kita bahwa Tidak Ada Jalan Pintas…

KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung.

Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu.

“Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu menerobos namanya. Jalan pintas. Dan Pak Boed mengajarkan dalam buku ini tidak ada jalan pintas,” ucapnya lagi sembari menunjukkan buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, karya Boediono.

Ya, sore itu, Kamis (15/9/2016), Faisal Basri, lelaki yang mencontohkan jalan pintas itu, didapuk sebagai komentator, pemberi testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, bersama ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, dan ekonom Universitas Padjadjaran, Armida Alisjahbana.

Menarik sekali, kata Faisal mengawali testimoninya, ketika Pak Boed berbicara tentang reformasi birokrasi.

Faisal menceritakan, dalam bukunya, Boediono menuliskan catatan sejarah Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika melakukan pembaruan birokrasi.

“Van der Capellen tidak pakai tax amnesty, tetapi apa yang dia lakukan sangat luar biasa,” kata Faisal.

Untuk kali pertama, Capellen mengumpulkan informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.

Dia, kata Faisal, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. “Sekali lagi, ini tidak ada jalan pintas. Itu pembelajaran sangat penting dan seperti itu juga di tempat-tempat lain,” ucapnya.

Membaca-baca buku Boediono dan buku-buku lain, Faisal menemukan pemahaman bahwa tidak ada ideologi dalam perumusan kebijakan. Yang ada adalah pragmatisme.

Bahkan kata dia, kalaupun benar-benar tidak ada jalan lain, mau tidak mau, anggaran harus dipotong.

“Infrastruktur sekalipun harus dipotong. Tidak ada jalan pintas. Ini pembelajaran penting,” katanya lagi.

Faisal juga menyadari, banyak nasihat dari Boediono bahwa segala sesuatu ada tahapannya dan tidak bisa dikejar dengan terburu-buru.

Faisal menyampaikan, tidak akan ada satu negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen, apabila rasio kredit terhadap PDB-nya baru 40 persen, atau indeks inklusi keuangannya baru 36,1 persen.

Sistem keuangan ibarat jantung, harus diperkuat agar bisa berlari kencang. “Di sinilah Pak Boed menyampaikan kaitan ekonomi-politik. Bagaimana teknokrat menghadapi lingkungan politik yang inginnya lari sprint tanpa memperkuat jantung, membenahi sistem peredaran darah,” ujar Faisal.

Pada bagian lain, Faisal juga mengajak pengunjung auditorium untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terbuka sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak elok apabila masih ada yang berpikir untuk tidak terbuka pada pakta-pakta perdagangan, seperti Trans-Pacific Partnership ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Ada gains from trade (manfaat perdagangan). Sememble-memblenya negara, kalau punya spesialisasi produk, Anda dapat comparative advantage,” imbuh Faisal.

Hanya, masalahnya, negara-negara lain malah jauh di depan Indonesia. Mereka mendapat additional gains from trade.

Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah agar menggalakkan industrialisasi dan memperbanyak insentif untuk industri dalam negeri.

Terakhir, Faisal menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang juga disinggung dalam buku Boediono.

Sepakat dengan isi buku, sistem ekonomi ekstraktif akan selalu memunculkan ketimpangan.

Faisal bilang, adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi inklusif, untuk mengatasi problem ketimpangan.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

Diunduh dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/15/192513126/faisal.basri.pak.boediono.mengajarkan.kita.bahwa.tidak.ada.jalan.pintas.

31 Des 201329 Jan 2019 faisal basri Buku

Buku “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan”

Cover Buku

Buku ini bermula dari orasi ilmiah penulis dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) VI setahun lalu. Penyelenggara meminta penulis merapikan dan memutakhirkan naskah pidato. Enam tokoh dari berbagai latar belakang (Thee Kian Wee, Handi Risza, A. Prasetyantoko, Indrasari Tjandraningsih, dan Budi Hikmat) dimintakan tanggapan atas naskah akhir. Penutup buku ini berupa epilog dan tanggapan singkat atas keenam penanggap. Maka jadilah buku yang disunting oleh Dinna Wismu dan Ihsan Ali-Fauzi ini.

Bagi sahabat yang berminat memperoleh naskah buku dalam bentuk pdf, silakan unduh di sini:http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/menemukan-konsensus-kebangsaan-baru-negara-pasar-dan-cita-cita-keadilan. Kalau ada masalah, jangan segan-segan mengirim email ke faisal.basri@gmail.com.

	faisal basri pada Artidjo Alkostar: Kisah Telada…
	Totok Harianto pada Artidjo Alkostar: Kisah Telada…
	Obituari Dr Artidjo… pada Artidjo Alkostar: Kisah Telada…
	faisal basri pada Artidjo Alkostar: Kisah Telada…
	faisal basri pada Artidjo Alkostar: Kisah Telada…