Lezatnya Berburu Rente


Sejak tahun 2007 Indonesia mengalami defisit perdagangan pangan. Ironisnya terjadi di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang bergelar doktor ekonomi pertanian dari Institut Pertanian Bogor.

Di era pemerintahan SBY pasar domestik semakin dibanjiri produk pangan impor, seperti beras, kedelai, jagung, buah-buahan, sayur mayur, garam, ikan segar dan ikan asin, daging sapi, bawang, cabai, tapioka. Impor gandum dan terigu juga naik terus sejalan dengan meningkatnya konsumsi mie dan roti di dalam negeri. Indonesia tidak memproduksi gandum kecuali untuk uji coba yang sangat terbatas.

Berdasarkan Global Food Security Index 2012 yang dikeluarkan Economist Intelegence Unit, indeks keamanan pangan Indonesia sudah di bawah 50 (skor antara 0-100) dan berada di urutan ke-64 dari 105 negara. Posisi kebanyakan negara tetangga seperti Malaysia,Thailand, Vietnam, Filipina, dan China lebih baik daripada Indonesia. Negara-negara industri maju sekalipun tak mengabaikan persoalan pangan ini, sebagaimana terlihat dari skor mereka yang tinggi. Misalnya Amerika Serikat dengan skor 89,5 dan berada di posisi puncak. Jepang dan Korea pun berada pada posisi terhormat, masing-masing ke-16 dengan skor 80,7 dan ke-21 dengan skor 77,8. Kedaulatan pangan kita sudah semakin tergerus dan kian rentan menghadapi fluktuasi harga pangan dunia, apalagi ditambah dengan perubahan iklim yang kian ekstrem. (Kompas, 4 Maret, 2013).

Berburu Rente

Korupsi impor daging sapi telah diputus oleh pengadilan tipikor yang melibatkan ketua umum partai politik. keterpurukan pangan justru menjadi santapan para politisi dan pemburu rente. Menteri Pertanian berulang kali mencanangkan swasembada daging sapi. Sebanyak yang dicanangkan, sebanyak itu pula gagalnya. Lebih parah lagi, populasi sapi potong bukannya naik, tetapi turun tajam. Berdasarkan Sensus Pertanian, populasi sapi potong per 1 Mei 2013 berjumlah 12,7 juta ekor, turun dari posisi tahun 2012 sebanyak 16 juta ekor. Swasembada tinggal isapan jempol.

Pantas saja harga daging sapi tak kunjung turun, karena perkiraan pasokan awur-awuran, sehingga perkiraan kebutuhan impor pun jadi lebih kecil. Perkiraan populasi sapi menjadi acuan utama menentukan besarnya kebutuhan impor. Pengusaha yang memperoleh lisensi impor berpesta-pora merampok sebagian surplus konsumen.

Hitungan kasarnya begini. Pada tahun 2012 jumlah penduduk Indonesia sekitar 249 juta dan konsumsi daging per kapita 1,9 kg. Dengan demikian, konsumsi daging nasional sekitar 473,1 juta kg. Harga daging sapi di Indonesia setidaknya dua kali lebih mahal dari harga internasional. Jadi, jika harga daging sapi Rp 90.000 per kilogram, maka konsumen harus membayar tambahan paling tidak Rp 21,9 triliun.

Berapa yang dinikmati oleh pemburu rente? Karena keterbatasan data, kita tidak bisa menyajikan hitungan persis. Sekedar gambaran saja terlihat di peraga. Nilai rente yang dinikmati pemburu rente adalah bidang E’ dan E”. Bidang C dan G dinikmati peternak lokal dalam bentuk surplus produsen. Bidang D dan F disebut rugi beban-mati (deadweight loss). Pemerintah secara resmi tidak dapat apa-apa.

Jika pemerintah menerapkan bea masuk, bidang E’ dan E” masuk ke kas negara (APBN). Dana ini bias digunakan untuk memajukan peternak nasional. Tapi, itulah, keserakahan menjadikan instrument kuota yang dipilih, karena bias jadi bancakan para pemburu rente (pengusaha dan penguasa). Yang rugi besar adalah konsumen.

kuota

Pengenaan instrumen kuota untuk bawang putih lebih sulit diterima karena praktis pertimbangan perlindungan produsen/petani lokal sangat lemah mengingat produksi dalam negeri tidak sampai 10 persen dari kebutuhan nasional. Jadi bidang E’ dan E” lebih besar ketimbang bidang C dan G.

Instrumen kuota nyata-nyata jauh kurang transparan dibandingkan dengan instrumen bea masuk (tariff). Apalagi kalau pembagian kuota juga tidak transparan seperti terjadi pada kasus daging sapi dan bawang putih.

Pemburu rente memang senang sekali bergumul di ruang gelap.

Benar-benar Rezim Pemburu Rente


Impor beras dari Vietnam bikin heboh. Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan selama Januari-November 2013 Indonesia mengimpor beras sebanyak 156.386 ton (http://de.tk/VBdKIa). Beras Vietnam yang ditemukan di pasar induk Cipinang serupa bentuk dan rasa dengan beras lokal yang seharusnya hanya boleh diimpor oleh Perum Bulog.

Padahal pemerintah sudah kadung sesumbar tahun 2013 tidak ada beras impor. Stok beras yang dikelola Bulog cukup dan harga stabil.

Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan menyatakan total impor beras selama 2013 hanya 16.900 ton. “Ia mengakui, Indonesia mengimpor beras di 2013. Tetapi hanya ada 2 jenis beras yang diimpor, yaitu Basmati asal India dan Japonica asal Jepang, sedangkan beras medium tidak. Jumlah total yang diimpor kedua jenis beras itu sebanyak 16.900 ton.” (http://de.tk/VBhx1S).

Pada kesempatan lain, Dirjen mengatakan:”Kelihatannya nggak, kan modus-modus itu banyak ya, jadi nggak bisa dipastikan,” ungkap Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag Bachrul Chairi saat ditemui di Kantor Kementerian Perdagangan Jalan Ridwan Rais Jakarta Pusat, Senin (27/01/2014). (http://de.tk/VnWdy8).

Sebaliknya, Wakil Menteri Perdagangan memastikan beras asal Vietnam yang beredar di pasar Cipinang adalah ilegal. Ini kata Wamen: “Yang legal adalah jenis beras khusus. Di luar itu ilegal,” ungkap Wakil Menteri Perdagangan Bayu Krisnamurthi kepada detikFinance, Senin (27/01/2014). (http://de.tk/VlF5FG). menko Prekonomian Hatta Rajasa menyatakan hal yang sama.

Sumber berita yang sama memaparkan versi Ditjen Bea Cukai dan pedagangan beras di pasar induk Cipinang: “Sebelumnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai merilis impor beras dengan pos tarif atau HS 1006.30.99.00 asal Vietnam sebagaimana diprotes oleh pedagang beras Pasar Induk Cipinang Jakarta Timur Billy Haryanto, benar-benar ada kegiatan importasinya.” Jadi, beras itu masuk secara legal didukung oleh perizinan dari Kemendag, masuk lewat pelabuhan Tanjung Priok dan Belawan.

Penjelasan Dirjen Perdagangan Luar Negeri terkesan mencla-mencle dan kurang logis. Bayangkan, beras impor hanya sebanyak 16.900 ton, tetapi izin impor diberikan kepada 164 importir/pedagang. Kalau dirata-ratakan, setiap pemegang lisensi hanya mengimpor 103 ton. Ini betul-betul obral lisensi. Kalau benar yang dikemukakan Ditjen bea dan Cukai, importer-importer itu jauh lebih banyak merealisasikan impornya. kalau cuma 103 ton untuk beberapa kali importasi, rasanya laba yang didapat tidak menggiurkan.

Tidak sekali ini saja Kemendag berulah. Bahkan, untuk kasus impr bawang putih, Menteri Perdagangan ditetapkan sebagai terlapor oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kasus dugaan “kartel” bawang putih sedang dalam proses persidangan di KPPU.

Berbeda dengan kasus bawang putih yang produksi dalam negerinya tidak sampai 10 persen, impor beras yang dilakukan secara tak patut niscaya memukul jutaan petani local karena harga jual beras Vietnam lebih murah sekitar Rp 500 – Rp 700 per kilogram.

Teramat mudah menelusuri keganjilan impor beras dari Vietnam ini. Teliti saja dari dokumen impor resmi, dengan mudah diketahui siapa saja yang mengimpor. Besok pun kita bias thu siapa yang berbohong.

Menteri Perdagangan dan Presiden jangan diam membisu!!!

 

 

 

Manajemen Energi dan Krisis Listrik Nasional


Catatan: Tulisan ini dimuat di harian Kompas, 8 Oktober 2007. Karut-marut kebijakan energi nasional sudah berlangsung sangat lama. Masalah BBM, gas, elpiji, listrik muncul silih berganti, tak kunjung tuntas. Semoga tulisan ini masih relevan dan mendorong pembaruan total kebijakan energi nasional.*

Neraca minyak kita sudah sangat memprihatinkan. Apabila pada tahun 2002 selisih antara ekspor dan impor minyak mentah Indonesia masih lebih dari 2 miliar dollar AS, pada tahun 2006 surplusnya tinggal 316 juta dollar AS.

Tak tertutup kemungkinan tahun ini kita sudah mengalami defisit karena selama Januari-Agustus 2007 surplus perdagangan minyak mentah tinggal 108 juta dollar AS.

Jauh lebih parah lagi menimpa neraca perdagangan hasil minyak, yang memang selama ini selalu defisit. Namun, dalam empat tahun terakhir, defisit perdagangan hasil minyak menggelembung luar biasa, dari hanya 2 miliar dollar AS pada tahun 2003 menjadi 4,2 miliar dollar AS pada tahun 2004, dan sejak 2005 menembus 8 miliar dollar AS.

Defisit minyak

Secara keseluruhan, defisit minyak (minyak mentah dan hasil minyak) mencapai 7,9 miliar dollar AS pada tahun 2006. Jika kecenderungan selama JanuariAgustus tahun ini terus berlanjut, diperkirakan defisit minyak pada tahun ini akan mencapai 8,5 miliar dollar AS.

Alih-alih menikmati “bonanza” minyak dari kenaikan harga minyak dunia, Indonesia justru lebih banyak mengalami derita. Penyebabnya apa lagi kalau bukan karena produksi minyak mentah yang terus-menerus melorot.

Pada tahun 1997 produksi minyak mentah kita masih di atas 1,5 juta barrel per hari, sekarang tinggal sekitar 950.000 barrel per hari.

Harus dicatat pula bahwa dewasa ini Indonesia—yang notabene adalah anggota Organisasi Negara Pengekspor Minyak (OPEC)—merupakan negara pengimpor hasil minyak terbesar di Asia.

Kapasitas kilang yang kita miliki hanya mampu menghasilkan dua pertiga dari kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) domestik. Padahal, negara-negara yang tidak memiliki kekayaan minyak bumi sama sekali pun pada umumnya memproduksi sendiri semua kebutuhan BBM di dalam negeri.

Swasembada BBM sangat penting karena tidak hanya untuk memperkokoh keamanan energi, tetapi juga untuk mendorong kemajuan industri.

Hal ini mengingat selain memproduksi BBM, pengilangan juga menghasilkan nafta sebagai produk ikutan/sampingan. Nafta inilah yang merupakan bahan baku utama bagi industri petrokimia hulu penghasil aromatik dan olefin, yang selanjutnya menjadi input bagi berbagai jenis industri, seperti detergen, ban, foam, tekstil, botol, pipa, plastik, dan serat akrilik.

Pengelolaan kekayaan gas alam tak kalah semrawut, dari hulu hingga hilir, mulai dari kontrak pengusahaan hingga program konversi minyak tanah ke elpiji. Belakangan muncul lagi masalah baru, yakni “kelangkaan” batu bara (Kompas, 24 September 2007, hal 18).

Pemerintah tak bergegas

Sedemikian penting manajemen energi secara langsung memengaruhi kinerja dan daya saing sektor industri, khususnya, dan hampir semua bidang kehidupan lain, tetapi tak membuat pemerintah bergegas memiliki kebijakan energi nasional yang padu.

Pembangunan kilang baru berulang kali mengalami penundaan. Pasokan gas ke industri tersendat, bahkan membuat satu pabrik pupuk terpaksa ditutup.

Banyak industri tak dapat pasokan gas secara memadai dan stabil sehingga beberapa di antaranya hengkang ke negara-negara tetangga.

Derita industri kian bertambah karena buruknya manajemen energi merambat ke penyediaan listrik.

PT PLN juga menderita karena menghadapi ketidakpastian dalam memperoleh pasokan gas dan batu bara sehingga harus meningkatkan penggunaan BBM untuk pembangkit listrik yang sebetulnya sudah didesain menggunakan gas dan batu bara.

Dengan kelancaran pasokan gas dan batu bara sekalipun, PT PLN terus mengalami tekanan dalam memenuhi permintaan yang terus meningkat karena kapasitas yang cekak.

Dengan kapasitas yang cekak, bahkan di beberapa wilayah sudah defisit, pemadaman bergilir tak terhindarkan.

Belakangan ini pemadaman kian kerap karena manajemen PT PLN sendiri tidak sigap dalam mengantisipasi kondisi terburuk. Ditambah lagi dengan posisi monopoli yang dinikmati PT PLN yang membuat mereka tak punya cukup insentif untuk melayani konsumen dengan sebaik-baiknya.

Jika kondisi demikian terus berlanjut, daya saing industri kita akan terus tergerus. Demi bertahan hidup, mungkin satu-satunya cara adalah dengan memindahkan pabrik ke negara-negara tetangga.

Negaralah yang paling bertanggung jawab atas kemerosotan daya saing dan gejala dini dari proses deindustrialisasi.

Menyadari keterbatasan kapasitas pembangkit, pemerintah telah meluncurkan program percepatan pembangunan pembangkit sebesar 10.000 megawatt.

Ternyata program ini tak berjalan mulus. Pemain-pemain baru dengan rekam jejak tak jelas bermunculan, berlomba memburu rente.

Sementara itu, pemain lama yang sudah tak diragukan lagi kemampuannya, yakni dua anak perusahaan PT PLN yang didirikan khusus untuk usaha pembangkitan, tak didayagunakan secara optimal.

Akibatnya, perusahaan-perusahaan pembangkit listrik swasta menekan PT PLN untuk membeli listrik dengan harga yang relatif lebih mahal. Beban tersebut akhirnya dialihkan ke konsumen rumah tangga ataupun industri.

Beban biaya yang meningkat membuat PT PLN menekan konsumen. Industri dipaksa membeli dengan harga lebih mahal walau dengan kualitas yang tetap buruk. Ah, lagu lama tampaknya akan didendangkan kembali.

Sesat Pikir Kebijakan Makroekonomi: Makin tak Menentu


Pertumbuhan ekonomi sudah melambat selama lima triwulan berturut-turut. Pertumbuhan investasi—yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto—turun jauh lebih tajam, dari 12,3 persen pada triwulan II-2012 menjadi hanya 4,5 persen pada triwulan III-2013. Komponen investasi menyumbang sekitar sepertiga dalam produk domestik bruto, terbesar kedua setelah konsumsi rumah tangga yang menyumbang sekitar 54 persen.

Sebelum terjadi penurunan, perekonomian Indonesia boleh dikatakan terbang dengan dua sayap, investasi dan konsumsi rumah tangga. Namun, belakangan hanya satu sayap saja yang masih prima, yakni konsumsi rumah tangga. Setelah melemah selama tiga triwulan berturut-turut dari 5,7 persen pada triwulan III-2012 menjadi 5,1 persen pada triwulan II-2013, pertumbuhan konsumsi rumah tangga naik kembali menjadi 5,5 persen pada triwulan III-2013.

GDP

Pemerintah gundah dengan kecenderungan konsumsi rumah tangga yang masih marak ini, karena khawatir peningkatan konsumsi masyarakat bakal mendorong peningkatan impor sehingga menekan akun semasa (current account), yang pada gilirannya menekan nilai tukar rupiah. Padahal, pertumbuhan yang meningkat pada triwulan III-2013 itu karena ada lebaran. Kalau dibandingkan dengan masa lebaran tahun sebelumnya (triwulan III-20012), pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan III-2013 lebih rendah.

Bank Indonesia dan pemerintah bahu membahu meredam laju pertumbuhan ekonomi. Bank Indonesia kembali menaikkan BI Rate sebesar 25 basis poin pada Oktober 2013. Masih dirasa kurang, Bank Indonesia memperketat penyaluran kredit dengan menurunkan target pertumbuhan kredit 15-17 persen untuk tahun 2014, relatif jauh lebih rendah dari pertumbuhan kredit Januari-November 2013 sebesar 21,9 persen dan pertumbuhan kredit bulan September sebesar 23 persen. Bank Indonesia akan memonitor ketat bank-bank yang pertumbuhan kreditnya di atas target.

Sebelumnya Bank Indonesia mengeluarkan kebijakan meredam penyaluran kredit sepeda motor dan properti dengan menaikkan Loan to Value (LTV) ratio masing-masing 75 persen dan 70 persen. Bukankah produksi sepeda motor dan properti tergolong paling banyak menggunakan komponen lokal? Mengapa pemerintah justru mendorong industri otomotif yang jauh lebih boros devisa?  Mengapa kebijakan LTV tidak diberlakukan untuk kredit mobil? Bukankah orang membeli sepeda motor kebanyakan untuk kegiatan produktif, setidaknya sebagai alat transpor untuk bekerja dan berusaha karena transportasi publik yang amat buruk dan lebih mahal. Rakyat kelas menengah-bawah tidak punya pilihan kecuali membeli sepeda motor. Mengapa justru mereka yang dipersulit?

Apa maunya BI dan pemerintah dengan mempersulit kredit sehingga menekan investasi domestik, seraya gencar mengundang investasi asing, misalnya dengan merevisi Daftar Negatif Investasi (DNI) agar asing bisa merambah ke berbagai sektor strategis sekalipun. Padahal, pertumbuhan investasi asing langsung tahun 2013 sudah naik cukup tinggi,  22,4 persen.

Kalau pemerintah meyakini sumber utama kemerosotan nilai tukar rupiah adalah pemburukan defisit akun semasa (current account) yang disebabkan oleh rongrongan impor minyak dan kemerosotan surplus perdagangan nonmigas, mengapa tidak langsung saja melakukan terapi kejut ke akar masalah itu.

Peluang yang sangat terbuka luas untuk memperbaiki defisit akun semasa adalah peningkatan ekspor nonmigas. Sejauh ini tidak ada langkah terukur dan sungguh-sungguh untuk meningkatkan ekspor nonmigas. Pertumbuhan volume perdagangan dunia tahun ini diperkirakan 5 persen. Setidaknya secara nominal nilai ekspor kita bias naik dua kali lipatnya. Kementerian Perdagangan hanya menargetkan kenaikan nilai ekspor 5 persen pada tahun 2014.

Yang dapat dilakukan dalam jangka pendek adalah yang sudah ada di depan mata: memotong defisit perdagangan dengan China yang naik terus dan sudah mencapai 8,3 miliar dollar AS selama Januari-November 2013. Penetrasi ke pasar China yang amat besar tak bias ditawar-tawar lagi. Kalau Negara Asean lain menikmati surplus perdagangan dengan China, mengapa kita tak bisa?

Ada seribu satu jalan lain untuk meningkatkan ekspor. Kalau sang menteri lebih sibuk dengan program pencitraan untuk diri sendiri, ya, akhirnya solusi yang kita lihat adalah yang mengada-ada.

Sesat Pikir Tambang: Sedemikian Bodohkah Kita?


Pengurasan kekayaan alam dengan intensitas luar biasa terjadi dalam sepuluh tahun terakhir. Bauksit sebagai contoh. Karena Indonesia tidak memiliki fasilitas pengolahan bauksit sama sekali, maka seluruh produksi bauksit diekspor. Pada tahun 2004 ekspor bauksit masih 1 juta ton. Hanya membutuhkan waktu enam tahun ekspor bauksit meningkat 27 kali lipat menjadi 27 juta ton. Setahun kemudian melonjak lagi menjadi 40 juta ton. Tahun 2013 ekspor bauksit diperkirakan sudah menembus 50 juta ton, mengingat realisasi ekspor Januari-Oktober sudah mencapai 46 juta ton.

Peningkatan pesat ekspor bauksit terjadi sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, yang nota bene pernah menjadi Menteri Pertambangan dan Energi (Mentamben).

bauksit

Bauksit adalah bahan baku utama untuk menghasilkan alumina, sedangkan alumina merupakan bahan baku utama untuk menghasilkan aluminium. Karena Indonesia tidak memiliki fasilitas produksi alumina, maka industri aluminium di dalam negeri harus mengimpor seluruh kebutuhan aluminanya. Lumrah kalau produksi bauksit masih puluhan ribu ton seluruhnya diekspor karena faktor keekonomian skala (economies of scale). Tapi, jika produksi sudah jutaan ton bahkan puluhan juta ton, alangkah ironisnya kalau tak memiliki fasilitas pengolahan di dalam negeri.

Harga bauksit di pasar internasional sekitar 30-35 dollar AS per ton, harga alumina sekitar 350 dollar AS per ton, dan harga aluminium sekitar 2.000 dollar AS per ton.

Sudah memiliki Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 pun pemerintah masih berakrobat. Sudah jelas-jelas masa 5 tahun toleransi hingga tenggat larangan ekspor tambang mentah 12 Januari 2014 akan dimanfaatkan oleh produsen untuk mengeruk “gila-gilaan” kekayaan alam kita, pemerintah masih santai-santai. Seharusnya sejak 2005 pemerintah sudah mulai menerapkan pajak (bea keluar) progresif untuk meredam pengurasan luar biasa atas kekayaan alam kita. Penerapan pajak progresif baru dikeluarkan awal Januari 2014.

Tidak ada yang dilakukan pemerintah untuk mempercepat pembangunan fasilitas pengolahan atau smelter. pelabuhan tak disiapkan, jalan-jalan tak dibangun, demikian juga fasilitas pembangkit listrik. Malah diluncurkan MP3EI yang sesat pikir itu.

Itu baru bauksit. Kisah bijih nikel, bijih besi, zinc, dan batubara, yang serupa, menambah duka negeri.

Apa yang dinikmati oleh rakyat sekitar yang kekayaan alamnya dikuras habis?

Proses pembodohan ini harus dihentikan.

Apa yang Terjadi dengan Negeri ini?


Kalau kita banyak mengimpor mesin dan peralatan mekanik atau peralatan listrik, rasanya bisa dimaklumi. Kalau kita mengimpor besi dan baja dan beragam produk petrokimia, mungkin bisa dimaklumi walaupun sebagiannya karena lemahnya kebijakan industrial.

Kalau kita mengimpor kwaci, kacang guruh, dan ting ting, kita mulai mengelus dada.

kwacikacangting2

Ketiga produk ini dikemas khusus untuk pasar Indonesia, diproduksi di luar negeri, di China.

Ada juga yang bahan bakunya melimpah di Indonesia, tetapi diproses di luar negeri, lalu produk akhirnya yang sudah dikemas dipasarkan di Indonesia seperti gambar di bawah.

misai

Akrobat Larangan Ekspor Mineral Mentah


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara dengan tegas menyatakan, pemegang izin usaha pertambangan dan izin usaha pertambangan khusus wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan (Pasal 103) selambat-lambatnya lima tahun sejak undang-undang ini diundangkan (Pasal 170).

Sebagaimana “penyakit” undang-undang lain pada umumnya, Undang-Undang Pertambangan Mineral dan Batubara mengamanatkan ketentuan lebih rinci diatur dengan peraturan pemerintah dan ketentuan lebih rinci dari peraturan pemerintah diatur dengan peraturan menteri.

Pengusaha membutuhkan kepastian. Investasi yang harus dibenamkan untuk pengolahan mineral membutuhkan dana relatif besar. Sudah barang tentu pengusaha baru bisa mengambil langkah nyata dan terukur setelah segala arutan jelas, terutama terkait dengan mekanisme insentif dan disinsentif.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara baru terbit 1 Februari 2010. Peraturan Menteri baru dikeluarkan dua tahun kemudian, 6 Februari 2012. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 7 Tahun 2012 yang mengatur kadar kemurnian ini mengalami dua kali revisi, masing-masing dengan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2012 pada 6 Mei 2012 dan Peraturan Menteri ESDM Nomor 20 Tahun 2013 pada 1 Agustus 2013. Tak berhenti di situ.

Beberapa hari menjelang pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah pun, Presiden masih berwacana dengan meminta pandangan mantan Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra. Akhirnya keluar  perubahan kedua atas PP Nomor 23 Tahun 2010 lewat PP Nomor 1 Tahun 2004 satu hari sebelum tenggat 12 Januari 2012. Pada hari yang sama terbit pula Peraturan Menteri ESDM Nomor 1 Tahun 2014.

Di tengah ketidakpastian regulasi, pengusaha terus menggenjot ekspor mineral mentah. Selama kurun waktu empat tahun terakhir, ekspor sejumlah hasil tambang naik berlipat ganda. Pemerintah seharusnya sudah mengantisipasi perilaku pengusaha sejak dini menerapkan pajak (bea keluar) progresif atas ekspor tambang/mineral belum diolah. Kenyataannya, peraturan pajak progresif baru dikeluarkan tahun ini.

Tarik ulur sedemikian keras. Aneh jika pada detik-detik terakhir tenggat pemerintah masih menghitung-hitung untung-rugi penerapan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 terhadap ekspor, penerimaan negara, dan pengangguran.

Karena aturan kerap berubah, ditambah situasi sektor eksternal perekonomian kita yang sedang tertekan, akhirnya pemerintah memberikan banyak kompromi dan terkesan diskriminatif yang bisa menguntungkan perusahaan-perusahaan tambang raksasa.

Pemerintah praktis tidak menyiapkan sarana pendukung bagi upaya peningkatan nilai tambah hasil tambang. Usaha peleburan merupakan proses produksi yang membutuhkan energi listrik sangat besar dan fasilitas penunjang seperti pelabuhan dan jalan. Kalau semua harus dibangun oleh pengusaha, ongkos tetap (fixed cost) sangat besar. Pemerintah sepatutnya sudah sejak awal mengantisipasi dengan mengarahkan lokasi pengolahan, lalu menyediakan fasilitas penunjang. Tidak bisa menggunakan kiat simsalabim.

Setidaknya, pemerintah menawarkan insentif bagi perusahaan yang terpaksa harus membangun sendiri fasilitas penunjang yang seharusnya merupakan tanggung jawab pemerintah. Pemberian insentif dimungkinkan dalam Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sebagaimana tercantum pada Pasal 168.

Regulasi yang tidak stabil dan beragam peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh kementerian-kementerian terkait berpotensi menjadi ajang tawar-menawar dan memperlebar celah praktik korupsi. Sudah sepatutnya sejak dini dilakukan evaluasi untuk menguji konsistensi sejumlah peraturan dan dibuat sesederhana mungkin. Jangan sampai berbagai regulasi justru menyuburkan praktik pemburuan rente. Tujuan mulia Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 harus diperkokoh dengan penguatan inclusive economic institutions, bukan sebaliknya memperkokoh extractive economic institutions.

Revisi atas peraturan pemerintah dan peraturan di tingkat menteri yang terjadi berkali-kali jangan-jangan mengindikasikan sumber masalahnya ada pada Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 sendiri.

Tanpa perombakan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2009 yang mengandung banyak kelemahan, niscaya peraturan perundang-undangan di bawahnya tidak akan pernah optimal, bahkan menimbulkan peluang untuk dibatalkan lewat peninjauan kembali ke Mahkamah Agung, sebagaimana pernah terjadi. Jangan sampai undang-undang yang berlaku justru bertentangan dengan tujuan mengelola sumber daya alam untuk kemakmuran rakyat, bukan bagi orang seorang.

Agar konsisten dengan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya alam lainnya, sudah sepatutnya kita memiliki undang-undang pengelolaan sumber daya alam yang menjamin bagi kemakmuran rakyat,  yang menjadikan sumber daya alam menjadi berkah, bukan kutukan.

Penjualan Mobil Rekor Baru, Sepeda Motor Melaju


Industri otomotif menjadi primadona tahun 2013. Pertumbuhan ekonomi boleh melambat. Juga investasi, ekspor, konsumsi pemerintah, dan konsumsi rumah tangga.

Penjualan mobil memang tumbuh melambat, namun masih bisa mencetak dua dijit, yaitu 10,2 persen. Walaupun jauh lebih rendah dari pertumbuhan penjualan tahun 2012 yang mencapai 24,8 persen, pertumbuhan tahun 2013 yang mencapai dua dijit masih menempatkan industri otomotif sebagai primadona. Pertumbuhan produksi tahun 2013 lebih tinggi lagi, yakni 13,3 persen.

Selama tujuh tahun terakhir, penjualan otomotif naik hampir empat kali lipat atau persisnya 3,85 kali atau 286 persen. Pada kurun waktu yang sama, produksi naik 4 kali lipat lebih atau 308 persen.

Pada tahun 2013 muncul kategori mobil baru yang oleh Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) disebut “KBM Hemat Energi & Terjangkau 4X2 Type”. Mobil jenis ini yang di bawah 1.200 CC terjual sebanyak 51.180 unit sejak meluncur bulan Juli 2013. Penjualan mobil yang dikenal dengan julukan LCGC (low cost green car) diperkirakan bakal mencapai sekitar 200.000 unit tahun ini.

car

Penjualan mobil di Indonesia pada tahun 2013 hampir menyamai Thailand. Data yang tersedia sampai November menunjukkan penjualan mobil di Thailand sebesar 1.216.751 unit sedangkan penjualan Januari-November di Indonesia sebesar 1,132.174 unit. Mencermati kondisi politik Thailand yang kisruh berkepanjangan, besar kemungkinan penjualan mobil di Indonesia tahun ini bakal melampaui Thailand.

Penjualan sepeda motor sampai bulan November 2013 saja sudah melewati penjualan seluruh tahun 2012. Kebijakan Bank Indonesia yang memperketat persyaratan kredit sepeda mobil dengan Loan to Value (LTV) ratio minimum 75 persen atau uang muka minimum 25 persen–yang dikeluarkan pada 15 Maret 2012–hanya menyusutkan penjualan sepeda motor tahun 2012 dibandingkan tahun 2011. Tahun 2013 penjualan sepeda motor diperkirakan  juga tumbuh dua dijit.

motorcycle

Rupiah Berpotensi Menguat


Puncak pelemahan nilai tukar rupiah pasca krisis 1998 terjadi pada 24-26 November 2008 di tengah krisis finansial global. Kurs tengah Bank Indonesia pada tiga hari itu tercatat Rp 12.400 per dollar AS. Sampai awal tahun 2009 nilai tukar rupiah berfluktuasi cukup tajam dan sempat kembali menyentuh Rp 12.000 per dollar AS. Setelah mencapai titik terendah Rp 12.070 per dollar AS pada 6 Maret 2009, rupiah menunjukkan kecenderungan menguat untuk kurun waktu yang cukup panjang. Titik terkuatnya terjadi pada 2 Agustus 20011, yakni Rp 8.460 per dollar AS.

Setelah mencapai puncak terkuatnya, rupiah cenderung melemah. Pelemahan yang berlangsung hingga akhir tahun 2013 tercatat berlangsung paling lama, lebih dari dua tahun. Titik terendah baru setelah November 2008 terjadi pada 30 Desember 2013, Rp 12.270 per dollar AS.

Memasuki tahun 2014 ada tanda-tanda rupiah mulai menguat. Cukup banyak faktor yang membuat nilai tukar rupiah berlanjut menguat sampai akhir tahun ini.

Pertama, partai-partai dan politisi mulai gencar belanja sebelum masa kampanye dimulai sekalipun. Sudah merupakan rahasia umum politisi beternak dollar. Tengok saja uang sogok yang diterima para politisi sebagian besar dalam bentuk valuta asing. Kini tiba saatnya bagi mereka menukarkan valuta asingnya ke rupiah untuk belanja pemilu. Ada 6 ribuan calon anggota DPR, ribuan calon anggota DPD, ratusan ribu calon anggota DPRD provinsi dan kabupaten/kota, serta puluhan yang berminat menjadi presiden/wakil presiden.

Kedua, harga beberapa komoditas ekspor Indonesia mulai menunjukkan kenaikan, di antaranya: minyak sawit, kopi, cokelat, dan tembaga. Sejalan dengan penguatan ekonomi dunia, terutama di negara-negara maju, diharapkan ekspor keseluruhan Indonesia akan naik tahun ini.

Ketiga, arus masuk investasi langsung asing (foreign direct investment) tampaknya akan tetap deras dan boleh jadi lebih tinggi ketimbang tahun 2013. Konflik Jepang-China yang saling mengklaim pulau Senkaku (Diaoyu) dan ketegangan politik domestik di Thailand yang berkelanjutan membuat Indonesia lebih menarik sebagai lokasi investasi. Selain itu, arus wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia berpeluang naik lebih banyak ketimbang tahun-tahun sebelumnya. Tahun ini jumlah turis mancanegara ke Indonesia diperkirakan menembus 9 juta orang.

Llyods Banking Group Plc memprediksi rupiah akan menguat 6,8 persen ke aras Rp 11.400. Societe Generale SA lebih optimistik lagi, yang memperkirakan rupiah akan menguat sampai aras Rp 10.250 per dollar AS pada akhir tahun ini. Menurut Bloomberg, Llyods banking Group Plc merupakan lembaga yang prediksinya paling akurat dalam empat triwulan terakhir, sedangkan Societe Generale SA di posisi kelima.

Kedua lembaga tersebut menobatkan rupiah bakal merupakan mata uang Asia terbaik tahun ini. Tentu saja kemungkinan itu disebabkan juga karena rupiah menjadi yang terburuk tahun lalu yang melemah 20,7 persen.

Blog at WordPress.com.

Up ↑