Masa Depan Pertanian di Pundak Generasi Muda


wHari ini (22/10), menyembul sescercah harapan akan masa depan Indonesia. Generasi milenial terbukti mampu mendobrak cara pandang dan pendekatan pembangunan pertanian konvensional. Mereka tidak memedulikan kebijakan pemerintah yang justru menjadi kendala bagi kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sektor pertanian kian ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga rata-rata usia petani semakin tua. Nasib petani, khususnya petani pangan dan buruh tani, kian jauh tertinggal. Akibatnya, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Hasil produksi petani semakin susut tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani. Selisih harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen akhir sangat lebar karena mata rantai perdagangan yang panjang. Petani tercerai berai menghadapi kaum kapitalis kota. Kala musim panen harga  barang yang dihasilkan petani anjlok, sedangkan ketika harga tinggi di masa paceklik, mereka tidak lagi memiliki stok yang bisa dijual.

Kemunculan generasi milenial yang menjadi pelopor kemunculan agripreneur dengan menggunakan teknologi digital dan the internet of things (IoT) merupakan harapan baru bagi petani dan sektor pertanian Indonesia. Tiga tokoh dari kiri (foto atas) menawarkan konsep baru memecah kebuntuan. Mereka memangkas mata rantai perdagangan, menyediakan modal (bahkan sampai Rp 2 miliar) dengan fintech, membantu penyediaan bibit, pupuk, dan banyak lagi. Pendekatan ke petani dilakukan dengan memahami terlebih dahulu konteks sosial dan budaya dengan penuh asa. Tokoh keempat (paling kanan) bergelut di hilir dengan riset untuk menghasilkan formula produk yang ramah lingkungan dan prinsip lestari.

Keempat tokoh berbagi dengan ratusan generasi muda dari berbagai daerah, dari Barat sampai ke Timur.

Salut kepada Forum for Young Indonesians (FYI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menggelar acara bertema “Our Food, Our Future!” Berharap kepeloporan mereka menjadi awal kebangkitan sektor pertanian yang merupakan ujung tombak peningkatan gizi masyarakat.

Sesi pembuka dengan subtema “Unleashing the Potential of Youth in Sustainable Development” diisi oleh Prof. Boediono (mantan Wakil Presiden), Prof. Emil Salim, DR. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), dan saya. Sesi ini lebih bersifat sebagai pembuka wawasan untuk memahami peta permasalahan makro dan pemacu semangat bagi generasi muda. Keberhasilan sepenuhnya ada di tangan mereka.

Siang ini akan dilanjutkan dengan pembahasan yang sepenuhnya diisi oleh pelaku yang hampir semua generasi milenial.

Salut kepada Ibu Menteri Kesehatan yang rencananya bakal hadir sampai acara usai.

f-1

f-2

[Dua foto terakhir ditambahkan pada 22/10/2017, pk.20:25]

Government Criticized for Tardiness in Revitalizing Old Sugar Factories


  • Stefani RibkaThe Jakarta Post

Jakarta | Thu, September 28, 2017 | 12:29 pm

Government criticized for tardiness in revitalizing old sugar factoriesUniversity of Indonesia economist Faisal Basri (from right), Indonesian Employers Association (Apindo) public policy chairman Danang Giriwardana, Refined Sugar Industry Users Forum coordinator Dwiatmoko Setiono and Apindo executive director Agung Pambudhi speak at a discussion titled ‘Sugar Auction: Solution or Distortion?’ in Jakarta on Sept. 27. (JP/Stefani Ribka)

The government is being criticized by some for its tardiness in revitalizing 53 state-owned sugar factories with low productivity.

The country’s lackluster sugar industry has led to a reliance on sugar imports.

“The slow revitalization is the root problem in the sugar industry today,” said University of Indonesia economist Faisal Basri in Jakarta recently.

“The government needs to solve the root of the problem. Our sugar factories aren’t efficient because they are very old,” he said during a discussion on sugar issues organized by the Indonesian Employers Association.

Most of the sugar factories in Indonesia were established during the Dutch colonial era in 1930s, when Indonesia was the world’s second largest sugar exporter.

Now, it is the world’s fifth largest sugar importer, Trademap data shows.

The old factories lead to high production costs that push up sugar prices, Faisal said, adding that the household sugar price in Indonesia was set at Rp 12,500 per kg, higher than the Rp 7,000 per kg and Rp 6,500 per kg in Malaysia and Thailand, respectively.

The State-Owned Enterprises Ministry claims the revitalization process is happening, with Rp 4.6 trillion set aside from the budget to renovate factories.

“[The government allocates] trillions of rupiah [to revitalize them every year] but we don’t know where all of the money goes,” Faisal said. Indonesia has 66 factories that produce household sugar, 53 of which are owned by the state. (bbn)

Source: http://www.thejakartapost.com/news/2017/09/28/government-criticized-for-tardiness-in-revitalizing-old-sugar-factories.html

 

Sejumlah Kebijakan Pemerintah Justru Melemahkan Sendi-sendi Perekonomian


thou
economist.com

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo memulai debutnya dengan penuh determinasi.  Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Dengan langkah itu, alokasi anggaran untuk belanja modal naik tajam, juga untuk pendidikan dan kesehatan. Rakyat pun sempat beberapa kali menikmati penurunan harga BBM ketika harga minyak mentah anjlok.

Pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan. Namun, aturan itu sudah lama tidak dilaksanakan. Bahkan, pemerintah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa harga BBM bersubsidi, LPG 3 kg, dan tarif listrik tidak akan dinaikkan pada 2018, Disiplin fiskal mengendur. Bayangkan kalau separuh dari dana subsidi itu langsung dibagikan dalam bentuk tunai bersyarat dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa secara masif, niscaya subsidi akan lebih tepat sasaran dan langsung mendongkrak daya beli penduduk 40 persen termiskin.

Lebih ironis lagi, peningkatan dana subsidi, khususnya subsidi BBM, secara tidak langsung dibiayai dari utang. Peningkatan subsidi tersebut merupakan salah satu penyebab kenaikan defisit APBN dan, oleh karena itu, kenaikan utang pemerintah.

Jika perusahaan pemeringkat memandang perubahan sikap pemerintah berpotensi meningkatkan risiko fiskal, bukan tidak mungkin mereka akan meninjau peringkat Indonesia yang semuanya telah memberikan status investment grade. Apalagi mengingat pertimbangan utama S&P ketika menaikkan credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB- pada 19 Mei 2017 adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara. Lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade.

Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Jadi Pemicu?

Kado yang agak hambar menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-72 adalah pengumuman BPS tentang kenaikan jumlah penduduk miskin. Kendati penduduk miskin hanya meningkat tak sampai 7 ribu jiwa–meskipun dalam persentase turun dari 10,70 persen menjadi 10,61 persen–dalam enam bulan (dari September 2016 ke Maret 2017), berita itu sangat mengganggu di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang gencar memerangi kemiskinan. Narasi APBN dalam dua tahun terakhir sarat dengan upaya pemerintah memerangi kemiskinan, ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Kenaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik dikhawatirkan memicu kenaikan harga-harga umum sehingga berpotensi besar menambah jumlah penduduk miskin. Padahal pemilihan umum dan pemilihan presiden sudah kian dekat. Ongkos politik menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg serta tarif listrik terlalu besar.

Tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Karena beras merupakan komponen terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan, pemerintah hendak memastikan harga beras tidak naik dengan cara menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Menjadi kebablasan karena HET tidak hanya diberlakukan untuk beras medium tetapi juga untuk beras premium.

Pemerintah tampaknya tidak percaya diri. Kalau produksi beras yang diklaim pemerintah benar adanya, pasokan akan melimpah sehingga harga akan turun. Ditambah lagi, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, surplus beras tergolong sangat besar. Bertolak dari data itu, pemerintah menutup rapat impor beras. Bahkan hendak mengekspor beras.

Tetapi masa kampanye sudah dekat. Tidak ada waktu lagi melakukan verifikasi atas kebenaran data produksi beras. Tidak ada waktu lagi untuk membenahi sisi produksi dan mata-rantai perdagangan beras yang diklaim sangat menguntungkan pedagang.

Jalan pintas harus ditempuh. HET diberlakukan. Yang melanggar akan kena sanksi. HET beras medium ditetapkan Rp 9.450 per kg dan beras premium Rp 12.800 per kg di provinsi penghasil beras dan ditambah ongkos kirim Rp 500 untuk provinsi bukan penghasil beras. HET berlaku di pasar tradisional dan pasar modern mulai 1 September 2017.

Berdasarkan data BPS, harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2017 adalah Rp 8,744 per kg. Pada Januari 2017 harga beras medium Rp 9.100.  Pedagang beras berlapis-lapis. Kalau ada tiga jenjang dan masing-masing mengambil laba Rp 200 saja, harga di tingkat eceran sudah melampaui HET beras medium. Itu belum termasuk ongkos angkut, bongkar muat, dan karung.

harga

Berdasarkan data produksi versi pemerintah, maka yang berlaku adalah kurva FALSE SUPPLY. Ceteris paribus, harga pasar adalah P*. Tetapi ternyata harga pasar di atas P*, katakanlah PP. Keseimbangan supply dan demand terjadi di TRUE EQUILIBRIUM ketika kurva demand berpotongan dengan kurva TRUE SUPPLY.

Jika pemerintah memaksakan HET sama dengan P* sesuai dengan keyakinan bahwa beras melimpah, maka akan terjadi excess demand, karena pasokan beras tidak sebesar yang diperkirakan pemerintah. Sejumlah pedagang tidak lagi beraktivitas karena keuntungannya kecil. Kalau pedagang tetap beraktivitas tetapi tidak mau menurunkan marjin keuntungan, maka mereka akan menekan pedagang di bawahnya. Begitu seterusnya hingga yang paling akhir ditekan adalah petani. Petani betul-betul  merugi. Boleh jadi, petani akan beralih ke tanaman lain atau lebih baik mengadu nasib dengan pindah ke kota, menyemut di sektor informal atau menjadi pekerja informal atau pekerja serabutan.

gold-market-distortions_image002
marketoracle.co.uk

Perlakuan untuk gula berbeda lagi. HET sama untuk semua jenis gula yaitu Rp 12.500. Tak peduli dijual di pasar tradisional atau pasar modern. Tidak ada zonasi seperti beras. Gula menyumbang 2,27 persen terhadap garis kemisinan di kota dan 3,04 persen di desa.

Untuk mengamankan HET gula di aras Rp 12.500, pemerintah memanggil produsen dan distributor gula untuk membuat MoU. Lebih jauh lagi, Mendag menyeret KPPU ke jalur yang bukan tugasnya. Bukankah KPPU merupakan lembaga independen yang justru menentang praktek “kartel” atau penetapan harga bersama (price fixing). Amat ironis kalau Ketua KPPU justru menyaksikan kesepakatan pelaku usaha menetapkan harga bersama yang diinisiatifi pemerintah. Semakin tidak jelas fungsi dan peranan KPPU ketika ketuanya ikut menggerebek salah satu perusahaan beras. Belakangan kepolisian hanya mendakwa perusahaan itu melakukan “penipuan”, bukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Pangan mengamanatkan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman internal bagi pemerintah. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga “referensi” maka pemerintah akan melakukan operasi pasar. Pemerintah bisa memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar.

Mekanisme pelaksanaan dari Undang-undang Pangan dijabarkan dalam Permendag. Sangat jelas fungsi harga acuan dalam Permendag No.63/2016, yaitu sebagai acuan bagi Bulog melakukan operasi pasar.

Karena kemampuan Bulog terbatas, Permendag selanjutnya (Permendag No.27/2017) semakin keras. Harga acuan bukan lagi semata-mata diperuntukkan bagi Bulog, melainkan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Masih kurang bergigi, Permendag No.47/2017–yang belum sempat diberlakukan–menjadikan harga acuan sebagai HET. Di sana HET beras medium Rp 9.000. Aturan terbaru yang sudah diumumkan dan akan mulai berlaku 1 September 2017 pada dasarnya serupa dengan Permendag No.47/207, hanya saja HET beras medium dinaikkan menjadi Rp 9.450.  omb

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia

Model campur tangan langsung pemerintah dalam penetapan harga merembet ke perbankan. Walaupun Bank Indonesia sudah berulang kali menurunkan suku bunga acuan (dulu BI rate dan sekarang BI 7-day RR), suku bunga masih saja bertengger di aras sekitar 12 persen yang dianggap relatif tinggi. Untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit, Pemerintah dan OJK bakal panggil bank-bank untuk turunkan suku bunga kredit.

Masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang bernuansa “pemaksaan”. Bukannya membenahi akar masalah, justru tindakan pemerintah berpotensi mencipakan lebih banyak masalah. Pemerintah tidak menyentuh akar masalah, melainkan mengambil jalan pintas yang melemahkan sendi-sendi perekonomian.

Memajukan Garam Kita


IMG_2144Ketika berkunjung ke Madura beberapa waktu lalu bersama Dirut PT Garam (Persero), saya diperlihatkan contoh garam produksi PT Garam (berwarna putih) dan garam rakyat (berwarna kecokelatan). Saya sempat mengambil sendiri garam yang sudah menggumpal dari onggokan di udara terbuka di lahan PT Garam. Lebih dari satu tahun, garam yang saya letakkan di piring masih dengan mudah diurai dengan tangan.

Tak heran garam rakyat dihargai murah. Tak kuasa rakyat bersaing dengan hasil produksi PT Garam peninggalan zaman Belanda dengan segala kelengkapan fasilitas penunjangnya. Dua tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan berbagai program untuk membantu garam rakyat. Hasilnya sudah mulai dirasakan petambak rakyat.

g-1

Minggu lalu, saya dapat kiriman foto beragam jenis garam dengan kemasan yang sangat apik. Prof. Misri Gozan mengambil foto di salah satu hypermart Seoul, Korea Selatan. Hypermart yang dikunjunginya tergolong megah, milik koperasi petani dan nelayan. Koperasi juga memiliki bank. Gerakan petani dan nelayan Korea itu praktis telah memiliki tiga pilar utama koperasi: peningkatan produksi, sarikat dagang, dan lembaga keuangan. Nilai tambah hasil keringat petani/nelayan/petambak sebagian besar dinikmati sendiri, bukan dicekik oleh kapitalis pedagang dari kota. Korea telah membuktikan mampu menghimpun kekuatan petani yang berserakan menghadapi kaum kapitalis kota. Begitulah kira-kira gerakan koperasi yang digagas Bung Hatta.

Panjang garis pantai Korea hanya 4,4 persen dari garis pantai Indonesia. Korea hanya menghasilkan sekitar 300 ribu ton garam setahun, berada di urutan ke-46 produsen garam dunia. Produksi mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, namun tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan garam domestik, terutama untuk kebutuhan industri. Untuk itu, Korea mengimpor garam.

Korea merupakan pengimpor garam terbesar kelima di dunia. Empat negara pengimpor terbesar di atasnya (Amerika Serikat, Jepang, China, dan Jerman) juga merupakan negara industri utama dunia. Tiga di antaranya merupakan 10 besar produsen garam dunia: Amerika Serikat di urutan kedua, Jerman kelima, dan China kesembilan.

g-2.png

Foto oleh Prof. Misri (FMIPA-UI) di hypermart di Seoul, Korea

PT Garam telah mampu menghasilkan beberapa produk garam berkualitas. Sayangnya masih dalam jumlah relatif kecil. Produsen garam milik negara ini masih berkutat menghasilkan produk garam dalam kemasan kecil, praktis tanpa sentuhan teknologi. Satu-satunya teknologi sangat sederhana yang digunakan adalah alat penutup kemasan berupa besi yang dipanaskan dengan sambungan listrik. Berat setiap kemasan hanya dikira-kira, tanpa menggunakan timbangan. Kegiatan itu sangat layak dilakukan usaha rumahtangga. Seyogyanya PT Garam membina masyarakat sekitar, setidaknya dalam melakukan proses pengemasan.

g-5

Hampir seluruh garam Indonesia dihasilkan dari air laut. Garam dari air laut hampir mustahil bisa bersaing dengan garam tambang. Tidak heran jika garam tambang bisa diolah menjadi berbagai macam produk, termasuk sebagai wadah untuk lampu duduk. Warna garam kristal padat berwarna oranye amaliah menyerupai batu. Harga lampu garam berukuran kecil yang dijajakan di kakilima di kota Edinburgh ini dibanderol 25 poundsterling.

g-3

Sentuhan teknologi masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas garam kita. Swasembada garam untuk kebutuhan rumahtangga dan industri makanan & minuman sudah dalam genggaman. Produksi garam nasional dengan kondisi cuaca normal mencapai sekitar 2 juta ton. Dalam jangka menengah bisa ditingkatkan menjadi 3 juta sampai 3,5 juta ton.

Untuk swasembada total, hitung-hitungannya harus lebih cermat. Jika kita memacu pertumbuhan industri lebih cepat, kita butuh garam sangat banyak. Industri CAP dan farmasi saja butuh sekitar 2 juta ton setahun.

Masalahnya bukan sekedar bisa atau mampu. Pesawat terbang sekalipun kita sanggup hasilkan, apatah lagi sekedar garam. Yang harus dipikirkan adalah keunggulan relatif (comparative advantage) kita, oportunity cost (lahan untuk produksi garam bisa digunakan untuk berbagai kegiatan bernilai tambah jauh lebih tinggi seperti pariwisata), dan kesejahteraan petambak garam. Agar petambak garam sejahtera seperti di Korea, tiga pilar utama koperasi rakyat harus kokoh.

Buatlah peta jalan yang apik untuk itu, jangan tergesa-gesa seperti yang dibayangkan Menko Kemaritiman.

Mitos “Negara dengan Garis Pantai Terpanjang Kedua di Dunia Kok Impor Garam”


Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia tidak sepatutnya mengimpor garam jutaan ton setiap tahun. 

Begitulah mitos yang melekat pada banyak orang, tidak hanya di kalangan awam, melainkan juga kerap didengungkan oleh kaum berpendidikan dan pejabat tinggi.

Mitos itu benar adanya jika garam diproduksi di laut, karena dua pertiga luas Indonesia berupa laut.

Masalahnya, garam diproses di darat. Perlu hamparan lahan untuk memproses air laut menjadi garam. Lokasi produksi pada umumnya di pantai. Padahal, pantai bisa pula digunakan untuk kegiatan ekonomi lain seperti hotel dan sarana rekreasi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketimbang untuk memproduksi garam.

Kawasan pantai yang luas tidak otomatis layak untuk usaha garam jika curah hujan tinggi. Selain itu tingkat kelembaban juga menjadi faktor penentu.

Kasus seperti Indonesia juga dialami oleh empat negara lain yang masuk dalam kelompok 10 besar negara dengan garis pantai terpanjang, yaitu Rusia, Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Serupa seperti Indonesia, keempat negara itu bukan merupakan produsen garam terkemuka. Bahkan, Jepang justru merupakan pengimpor terbesar kedua di dunia.

Produsen terbesar di dunia adalah China. Padahal, panjang garis pantainya hanya seperempat dari Indonesia. Amerika Serikat, sebagai produsen terbesar kedua, hanya memiliki garis pantai yang panjangnya hanya sepertiga dari garis pantai Indonesia.

Sekalipun China dan Amerika Serikat berada di urutan pertama dan kedua produsen garam dunia, kedua negara itu juga merupakan negara pengimpor terbesar ketiga dan pertama. Tak ada jargon swasembada walaupun keduanya memiliki garis pantai yang lumayan panjang dan menjadi produsen garam terkemuka.

Mengapa Amerika Serikat dan China butuh banyak garam? Karena kebutuhan garam paling banyak adalah untuk industri. Industri jauh lebih banyak menyerap garam ketimbang rumah tangga. Tengoklah negara-negara pengimpor utama adalah negara industri maju. Di luar Amerika Serikat (urutan pertama), Jepang (ke-2), dan China (ke-3), ada Jerman, Korea, dan Taiwan.

salt

Mengapa India yang panjang garis pantainya hanya di urutan ke-20 bisa menjadi produsen garam terbesar ke-3 di dunia? Karena, sumber produksi garam tidak hanya dari air laut (sea brine), melainkan juga dari air danau (lake brine), sub-soil brine, dan deposit garam tambang (rock salt deposits). Hampir semua garam di Indonesia dihasilkan dari air laut.

himalayan rock salt
usefulinnovation.com
morton salt
mortonsalt.com

 

Sumber data:

Central Intelligence Agency 2010, The World Factbook 2010, ISSN 1553-8133, Washington, DC, viewed 6th February, 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=salt

http://www.worldatlas.com/articles/20-top-salt-exporting-countries.html

http://www.worldsrichestcountries.com/top-salt-importers.html

 

 

 

 

mortonsalt.com

Urusan Beras Jangan Ditambah Ruwet


Baru saja awal tahun ini Kementerian Pertanian mengklaim harga beras di Indonesia lebih murah ketimbang di India, Thailand, dan Vietnam. Kalau benar begitu, harga rerata beras di Indonesia tergolong sangat murah kalau tidak hendak dikatakan termurah di dunia.

Menjelang akhir pekan ini, heboh harga beras mahal bertaburan di media massa. Menurut ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), mahalnya harga beras di Indonesia disebabkan hanya segelintir pelaku usaha yang menguasai pusat-pusat distribusi atau rantai pasok (Kompas, 22 Juli 2017, hal. 1 dan 15).

Kesimpulan ketua KPPU disampaikan seusai penggerebekan oleh Satgas Pangan yang beranggotakan Polri, KPPU, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan di gudang PT Indo Beras Unggul (IBU), anak perusahaan PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk, yang memproduksi beras dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago.

Sangat berbahaya jika satu kasus perusahaan yang digeledah digeneralisasikan. Hampir bisa dipastikan pangsa pasar kedua merek beras yang dijual PT IBU tidak sampai satu persen dari pasar beras nasional. Volume beras dalam kemasan dan bermerek pun relatif sangat kecil.

Masih menurut pemberitaan Kompas, “Polisi memastikan perusahaan itu melakukan dua pelanggaran pidana terkait produksi beras medium, yaitu memanipulasi harga dan membohongi konsumen mengenai kandungan beras.”

Tuduhan memanipulasi harga karena perusahaan menjual beras premium dengan harga di atas harga acuan yang ditetapkan pemerintah. Harga acuan di tingkat konsumen adalah Rp 9.500 per kg, sedangkan harga jual dua jenis beras  PT IBU masing-masing Rp 13.700 dan Rp 20.400 per kg.

Kalau harga jual di atas harga acuan, apakah penjual otomatis dituduh memanipulasi harga? Bukankah harga jual hampir semua komoditas yang diatur pemerintah lebih tinggi dari harga acuan?

Permendag tentang harga acuan beberapa komoditas pangan yang terakhir dikeluarkan pada Mei 2017 tidak mencantumkan sanksi bagi pihak-pihak yang melanggar. Secara implisit Permendag No.27/2017 merupakan pedoman umum dalam melakukan stabilisasi harga bagi kalangan internal pemerintah sendiri.

Untuk kasus beras, jika harga di tingkat konsumen lebih tinggi dari harga acuan, Menteri Perdagangan dapat menugaskan BULOG untuk melakukan operasi pasar dengan menjual beras sesuai dengan harga acuan.

Sudah barang tentu urusan harga acuan tidak berlaku untuk produk premium bermerek seperti minyak goreng Bimoli dan Filma, gula kristal putih merek Gulaku, atau beras kemasan berbagai merek yang banyak dijajakan di pasar modern.

Dari pemberitaan, yang tampaknya sudah terang benderang adalah ketidaksesuaian antara informasi yang tercantum di kemasan dengan yang sebenarnya berdasarkan hasil pengujian. Dengan memanipulasi seolah-olah beras yang dijual PT IBU berkualitas tinggi, maka harga yang dibanderol pun ditinggikan.

Bagaimana menjelaskan paradoks bahwa di satu sisi klaim Kementan tentang harga beras di Indonesia lebih murah dari negara tetangga, di sisi lain pemerintah (termasuk Kementan) gencar melakukan berbagai upaya untuk menekan harga beras yang dinilai oleh ketua KPPU mahal karena praktek oligopoli yang dilakukan segelintir pelaku di pusat-usat distribusi?

Bagaimana peran BULOG yang secara eksplisit dalam Permendag No.27/2017 ditugaskan melakukan operasi pasar jika harga di tingkat konsumen di atas harga acuan?

Apakah tren kenaikan harga disebabkan oleh kekurangan pasokan?

Apakah data produksi dan konsumsi yang dijadikan acuan dalam perumusan kebijakan perberasan cukup akurat? Uji coba BPS di dua lokasi menghasilkan luas lahan yang jauh lebih kecil dari yang digunakan Kementan.

Saatnya para pemangku kepentingan perberasan duduk bersama untuk menuntaskan masalah perberasan agar petani sejahtera dan konsumen ceria.

Jangan sampai berbagai masalah di atas belum tertangani, justru pemerintah mencari jalan pintas menerjunkan polisi dan tentara. Hasilnya boleh jadi harga terus merangkak naik karena pasokan tersendat akibat pengusaha ketakutan dituduh menimbun dan memanipulasi harga.

JIka ada mafia beras yang nyata-nyata melakukan tindakan kriminal, segera bongkar tuntas. Seret ke pengadilan. Hukum seberat-beratnya.

 

 

 

 

Jihad Memerangi Kemiskinan


Yang tidak peduli kepada orang miskin tergolong sebagai pendusta agama (Al-Quran, surat 107/Al-Ma’un).

Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun tajam selama kurun waktu 1970-1996, dari 60 persen pada 1970 menjadi hanya 11,3 persen pada 1996. Krisis ekonomi yang berawal tahun 1997 membuat persentase penduduk miskin naik lebih dua kali lipat menjadi 24,2 persen pada puncak krisis tahun 1998. Beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan semakin lambat. Persentase penduduk miskin tahun 2016 nyaris hampir sama dengan kondisi 20 tahun lalu.

poor-1

Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh lebih sulitnya menurunkan kemiskinan di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin tinggal di perdesaan. Dalam dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin di perdesaan justru mengalami kenaikan, dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,16 persen menjadi 7,73 persen.

poor-2

Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Timur, penurunan kemiskinan di Indonesia relatif lebih lambat. Dengan menggunakan acuan pengeluaran rerata sehari per orang sebesar 1,90 dollar AS (sekitar Rp 25 ribu), pensentase penduduk miskin Indonesia tertingi ketiga setelah Laos dan Filipina. Thailand sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem dan Malaysia mendekati bebas. Jika poverty headcount dinaikkan menjadi 3,10 dollar AS, penduduk miskin Indonesia naik 3,5 kali lipat menjadi 41,7 persen–tertinggi kedua setelah Laos. Ini mengindikasikan bahwa walaupun penduduk yang sangat miskin (extreem poverty) hanya 11,8 persen, sangat banyak penduduk yang masih bertengger sedikit di atas garis ke miskinan ektrem, yang tentu saja masih jauh dari sejahtera.

poor

Pemerintah baru saja mengumumkan akan menaikkan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari 6 juta tahun ini menjadi 10 juta tahun depan. Dengan jumlah retata anggota per rumah tangga 3,9 jiwa, maka jumlah penduduk miskin versi Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekitar 39 juta jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih jauh lebih rendah ketimbang kriteria Bank Dunia dengan headcount 3,10 dollar AS.

Garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik untuk September 2016 adalah pengeluaran per bulan sebesar Rp 344.809 atau Rp 11.494 per hari atau sekitar 0,86 dollar AS per hari.

Sekalipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia masih jauh dari kecukupan. Mayoritas penduduk miskin ini hidup di perdesaan.

Oleh karena itu, kunci untuk mengentaskan orang miskin adalah pembenahan pembangunan pertanian ditunjang oleh industrialisasi di perdesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur di perdesaan.

Apakah Petani Semakin Sejahtera?


Petani semakin sejahtera jika penghasilan dari bertani bisa membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya lebih banyak. Itu akan terjadi jika harga hasil pertanian naik lebih tinggi dari harga barang dan jasa yang dibeli petani. Badan Pusat Statistik mengeluarkan salah satu indikator kesejahteraan petani, yaitu “nilai tukar petani” (NTP).

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, NTP cenderung turun, dengan catatan dalam dua bulan terakhir mengalami kenaikan. NTP mencapai titik terendah di bawah 100 pada Maret 2017.

tot-1

Kemerosotan lebih tajam dialami oleh NTP khusus tanaman pangan. Angka tertinggi terjadi pada November 2017, yaitu sebesar 104,1. Namun, setelah itu mengalami penurunan hingga titik terendah sebesar 95,4 pada Maret 2017. NTP tanaman pangan berada di bawah angka 100 sejak April 2016 hingga Mei 2017. Memang dalam dua bulan terakhir ada kenaikan.

tot-2

Jutaan petani tidak memiliki lahan. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Nasib buruh tani    pun memprihatinkan. Upah riil buruh tani cenderung turun cukup tajam, dari tingkat tertinggi sebesar Rp 39.516 per hari pada menjadi Rp 37.380 per hari pada Mei 2017. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Mei 2017, upah riil buruh tani turun sebesar 2,82 persen. Penurunan upah riil buruh tani lebih tajam dibandingkan penurunan upah riil buruh bangunan di perkotaan sebesar 1,78 persen.

tot-3

Kondisi di atas yang membuat penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin berada di perdesaan. Per September 2016, dari 27,76 juta penduduk miskin, 17,28 juta jiwa berada di perdesaan. Penduduk miskin di perkotaan hanya 10,49 juta jiwa.

poor-1

Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan boleh jadi karena mereka amat tertekan bekerja di desa sehingga pindah ke kota. Perpindahan penduduk miskin desa ke kota membuat ketimpangan di desa turun dan jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan di kota. Hal ini terlihat dari nisbah gini.

gini-1

Sudah saatnya untuk meninjau ulang efektivitas program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. Dana yang digelontorkan ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian, sebagaimana diingatkan oleh Bank Dunia: “In agriculture, large increases in government spending have not been associated with similar increases in agricultural production or even rice production, such that the ratio of spending to output in agriculture is increasing (Figure). This is partly because a large proportion of the increase in central government spending has gone to subsidize inputs (fertilizer subsidies, other agricultural subsidies, and MoA social aid). This proportion reached 47% in 2015, while only 3% was spent on R&D and extension services.”

Ternyata, perdagangan (ekspor minus impor) pangan Indonesia pun tidak menunjukkan perbaikan berarti. Bahkan pada tahun 2016 defisit pangan menunjukkan kenaikan. Untuk urusan perut ini, Indonesia sudah tekor  (lebih besar impor daripada ekspor) sejak 2007.

trade

Kisruh pangan justru kian kerap terjadi.

Quo vadis sektor pertanian.

Kesenjangan di Persimpangan Jalan


resizeMenurut data resmi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat ketimpangan yang diukur dengan indeks Gini menurun dalam dua tahun terakhir. Angka terburuk terjadi selama 2011-2014 sebesar 0,41. Pada tahun 2015 turun menjadi 0,40 dan setahun kemudian turun menjadi 0,396. Angka indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan rendah, 0,4-0,5 kategori ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 kategori ketimpangan tinggi.

Perlu dicatat, perhitungan BPS berdasarkan data pengeluaran, bukan pendapatan atau kekayaan. Jadi indeks Gini versi BPS sebatas mengukur ketimpangan pengeluaran, bukan ketimpangan pendapatan (income inequality) atau ketimpangan kekayaan (wealth inequality). Tentu saja perhitungan berdasarkan pengeluaran menghasilkan angka ketimpangan jauh lebih rendah ketimbang berdasarkan pendapatan dan kekayaan.

Data distribusi pengeluaran menunjukkan penurunan porsi kelompok 20 persen berpengeluaran tertinggi (top-20) selama tiga tahun terakhir. Sebaliknya, pada kurun yang sama, porsi kelompok 40 persen berpengeluaran menengah (mid-40) naik. Sedangkan kelompok 40 persen berpengeluaran terendah (bottom-40) cenderung stagnan di kisaran 17 persen, bahkan turun pada tahun 2016. Artinya, indeks Gini menurun bukan karena perbaikan nasib bottom-40, melainkan lebih disebabkan pergeseran berlawanan arah antara top-20 dan mid-40.

Cukup banyak indikator menunjukkan penurunan kesejahteraan bottom-40. Pertama, indeks nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Kemerosotan tajam harga gabah kering di tingkat petani hingga mencapai Rp 2.000 per kilogram belakangan ini lebih memperkuat pembuktian. Upah riil buruh tani juga merosot. Petani dan buruh tani adalah mayoritas di bottom-40. Kedua, upah riil buruh mengalami penurunan secara persisten. Ketiga, jam kerja buruh turun dari sekitar 40 jam per minggu menjadi di bawah 25 jam per minggu. Keempat, mendapatkan pekerjaan lebih lama, dari yang sebelumnya tidak sampai enam bulan menjadi rata-rata lebih dari satu tahun.

Tekanan yang kian berat memaksa anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja ikut menyemut di pasar kerja, sehingga tingkat partisipasi angkatan kerja naik cukup tajam dari di bawah 60 persen menjadi di atas 66 persen dalam dua tahun terkahir. Selain itu, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Menurut data Organisasi Buruh Internasional (ILO), 26,3 persen buruh Indonesia bekerja lebih dari 49 jam seminggu– terbanyak ketiga setelah Korea Selatan dan Hong Kong.

Menurunnya porsi top-20 boleh jadi karena kemerosotan harga komoditas seperti batu bara dan hasil tambang lainnya, serta minyak sawit yang didominasi segelintir pebisnis besar. Sejalan dengan membaiknya harga sejumlah komoditas sejak pertengahan 2016, porsi top-20 diperkirakan kembali meningkat. Adapun kenaikan porsi mid-40 bisa dijelaskan oleh pertumbuhan tinggi sektor jasa modern, seperti informasi dan komunikasi, perbankan dan asuransi, kesehatan, pendidikan, serta jasa usaha (konsultan, akuntan, pengacara) yang banyak digeluti oleh kalangan profesional berpendidikan tinggi (lulusan diploma ke atas) yang jumlahnya hanya 14,5 persen dari keseluruhan penduduk bekerja.

Berdasarkan gambaran di atas, agaknya amat sulit menyimpulkan bahwa perbaikan indeks Gini disebabkan oleh kebijakan pemerintah. Apalagi gambaran kondisi ketimpangan jauh lebih parah jika menggunakan data pendapatan dan kekayaan.

Merujuk pada data global yang rutin dipublikasikan oleh Credit Suisse—banyak menjadi acuan lembaga internasional—ketimpangan kekayaan di Indonesia tertinggi keempat di dunia setelah Rusia, India, dan Thailand. Publikasi terbaru tahun 2016 dari lembaga keuangan Swiss ini menunjukkan 1 persen penduduk terkaya Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional, sedangkan 10 persen terkaya menguasai 75,7 persen kekayaan nasional.

Menurut majalah Economist, dua pertiga kekayaan dari penduduk terkaya (billionaires) Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktek bisnis pemburuan rente. Berdasarkan indeks kapitalisme-kroni (crony-capitalism index) versi Economist, Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk dari 22 negara yang disurvei pada 2016. Peringkat Indonesia pada 2016 memburuk dibandingkan tahun 2007 (ke-18) dan 2014 (ke-8).

Hasil kajian Thomas Piketty yang dituangkan dalam bukunya yang tersohor, Capital in the Twenty-First Century, menggambarkan ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk dan lebih buruk ketimbang India dan China.

Ketimpangan sudah menjadi persoalan dunia, di negara berkembang ataupun negara maju. Indonesia menghadapi masalah yang relatif lebih parah karena penduduk miskinnya masih ralatif banyak. Dari 27,76 juta orang miskin pada September 2016, hampir dua pertiganya berada di perdesaan. Mayoritas mereka adalah petani dan buruh tani.

Ada yang tidak beres dalam proses transformasi struktural di Indonesia. Penurunan peran sektor pertanian dalam produk domestik bruto relatif jauh lebih cepat ketimbang perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor non-pertanian, sehingga produktivitas sektor pertanian paling rendah. Sejak 1997, transaksi perdagangan luar negeri produk pertanian mengalami defisit, artinya impor lebih besar daripada ekspor. Penyumbang defisit terbesar adalah komoditas pangan. Nilai ekspor produk pertanian terjun bebas dari US$5,8 miliar pada 2014 menjadi US$ 3,4 miliar pada 2016.

Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang mengucur deras ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian. Harga-harga pangan hampir selalu menjadi penyumbang inflasi terbesar. Alih-alih berkontribusi mengangkat bottom-40, sebaliknya sektor pertanian justru kontraproduktif dalam memerangi ketimpangan dan kemiskinan.

Seraya membenahi total sektor pertanian, perlu pula menggalakkan industrialisasi di perdesaan dengan teknologi tepat guna agar pendapatan keluarga tani meningkat lebih cepat. Rantai pasokan ditata dengan menghimpun kekuatan petani menghadapi kaum kapitalis kota yang selama ini menguasai mata rantai perdagangan hasil pertanian. Petani didorong untuk membangun syarikat dagang rakyat sebagai salah satu dari tiga pilar pemberdayaan petani. Dua pilar lain ialah peningkatan produksi dan produktivitas serta lembaga keuangan petani sejenis lembaga keuangan mikro agribisnis, yang telah berkembang pesat di Sumatera Barat.

Senjata ampuh yang tak kalah penting untuk memerangi ketimpangan adalah mengakselerasikan industrialisasi sekaligus mengoreksi transformasi struktural yang kebablasan. Bagaimana mungkin negara yang pendapatan per kapitanya masih rendah—pendapatan nasional bruto per kapita Indonesia tahun 2015 baru mencapai US$ 3.440—telah menjelma sebagai perekonomian jasa. Sejak 2010, peranan sektor jasa mulai melebihi separuh produk domestik bruto dan terus naik hingga mencapai 59 persen pada 2016. Bandingkan dengan China, yang peranan sektor jasanya masih 50 persen pada 2015. Peran industrialisasi sangat besar untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh.

***

[Dimuat di majalah Tempo, edisi 4604/20-26 Maret 2017, halaman 104-105.]

Blog at WordPress.com.

Up ↑