Apakah Petani Tidak Pantas Dibantu?


Pada triwulan I-2020, subsektor tanaman pangan mengalami kontraksi paling parah (10,3 persen) setelah subsektor transportasi udara (13,3 persen). Ditinjau dari peranannya terhadap produk domestik bruto (PDB), subsektor tanaman pangan lebih besar ketimbang subsektor transportasi udara, masing-masing 2,82 persen dan 1,63 persen pada tahun 2019.

Namun, perlakuan pemerintah terhadap transportasi udara sangat besar sejak awal pandemik COVID-19, antara lain dengan memberikan rabat jumbo untuk tarif pesawat hingga kucuran dana Rp8,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Tbk) berupa Dana Talangan Investasi.

Tapi, apa yang diperoleh petani tanaman pangan yang sangat terpuruk? Tidak ada sama sekali.

Karena rakyat harus tetap makan padahal produksi merosot, maka impor pangan menunjukkan trend peningkatan, sehingga defisit perdagangan pangan terus naik. Lihat Lampu Kuning Impor Pangan.

Bukan hanya pangan yang defisit. Untuk produk manufaktur pun Indonesia mengalami defisit, lebih besar impor ketimbang ekspor. Migas juga demikian. Untuk jasa, kita selalu defisit, terbesar adalah jasa transportasi laut.

Jadi, dari mana kita membiayai triple deficits itu? Ya dari mana lagi kalau bukan dengan menguras kekayaan alam atau komoditas primer. Petik, jual; tebang, jual; keruk, jual.

Sungguh, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 sangat bias kota.

Lampu Kuning Impor Pangan


Berita Tempo berjudul Impor Sayur Capai Rp 11,55 T, Faisal Basri: Saya Kaget mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian.

Berita Tempo yang menjadi obyek tanggapan bersumber dari presentasi saya pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM IPB) yang digelar pada 22 Mei 2020.

Impor sayuran hanyalah salah satu yang saya ungkapkan. Sebagaimana isi berita Tempo, pembahasan saya mencakup pangan secara keseluruhan. Bahkan, saya mengatakan bahwa bukan pangan saja yang mengalami defisit, melainkan juga manufaktur dan migas. Jadi, secara keseluruhan, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan perkembangan yang memburuk.

Sebagaimana terlihat pada peraga di bawah, nilai impor sayuran mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2010. Memang nilainya tidak seberapa dibandingkan berbagai jenis pangan lainnya, termasuk buha-buahan.

Nilai impor buah-buahan jauh lebih besar. Laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Nilai impor buah-buahan mencapai rekor tertinggi tahun lalu, mencapai 1,5 miliar dollar AS dan meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan tahun 2015.

Laju impor buah-buahan tidak diiringi oleh peningkatan ekspornya. Pada tahun 2019, ekspor buah-buahan hanya 324 juta dollar AS atau sekitar seperlima dari impornya. Nilai ekspor buah-buahan tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2017.

Impor sayuran maupun buah-buahan sangat didominasi dari China.

Yang paling parah adalah gula. Sejak masa kolonial hingga tahun 1967, Indonesia adalah negara pengekspor gula, bahkan sempat menjadi negara pengekspor terpandang di dunia. Pergulaan di Indonesia kian memburuk dan mencapai puncaknya pada 2016 ketika Indonesia menjelma sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia, sampai sekarang.

Pangan terpenting kedua setelah beras adalah terigu. Sayangnya diversifikasi pangan kita sangat bias ke terigu yang seluruh gandumnya diimpor. Volume impor gandum dan meslin meningkat pesat. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu hanya sembilan tahun, impor gandum dan meslin melonjak lebih dari lima kali lipat. Tak kurang sebanyak 2,8 miliar dollar AS devisa yang terkuras hanya untuk produk ini.

Trend peningkatan volume impor juga terjadi untuk kedelai. Sekitar satu miliar dollar kita belanjakan untuk impor bahan baku utama tempe dan tahu ini.

Berulang kali pencanangan swasembada daging selalu kandas. Bukannya turun, impor daging malahan melonjak 10 kali lipat sejak 2001. Pada tahun 2019, impor daging sejenis lembu terbesar adalah dari Australia (44 persen) dan India (37 persen). Kapal tol laut pengangkut khusus sapi dari Nusa Tenggara tidak pernah terdengar lagi.

Demikian juga dengan impor binatang hidup. Kita menghabiskan 1,3 miliar dollar untuk impor daging dan binatang (ternak) hidup.

Bersyukur impor beras tahun lalu bisa ditekan setelah pada tahun sebelumnya mengalami lonjakan.

Impor garam kembali melonjak dalam dua tahun terakhir. Kebanyakan garam impor digunakan oleh industri. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, sebetulnya produksi dalam negeri sudah mencukupi. Namun, dalam kenyataan sebagian garam impor merembes ke pasar bebas.

Secara keseluruhan, Indonesia mengalami defisit pangan sejak 2007. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup luas, curah hujan relatif tinggi, sinar mentari sepanjang tahun, tanah yang relatif subur, rasanya untuk urusan pangan Indonesia tak sepatutnya mengalami defisit perdagangan. Ditambah lagi dengan potensi kekayaan laut kita.

Teringat ucapan ini:

Impor Sayur Capai Rp 11,55 T, Faisal Basri: Saya Kaget


Sumber: TEMPO/M. Taufan Rengganis

Reporter: Caesar Akbar

Editor: Kodrat Setiawan

Tempo.co/Sabtu, 23 Mei 2020 03:47 WIB

Salah satu komoditas pangan yang banyak diimpor adalah sayuran. “Impor sayur, saya kaget. Impor sayur itu sudah mencapai 770 juta dolar setahun pada 2019,” ujar Faisal menyitir data dari Badan Pusat Statistik dalam diskusi daring, Jumat, 22 Mei 2020.

TEMPO.CO, Jakarta – Ekonom senior Universitas Indonesia Faisal Basri mengatakan adanya krisis akibat Covid-19 menunjukkan kurangnya ketahanan pangan di Tanah Air. Karena secara umum, menurut dia, impor pangan Indonesia selama ini tergolong tinggi.

Apabila dikonversi ke rupiah, nilai impor sayur itu mencapai sekitar Rp 11,55 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 15.000 per dolar Amerika Serikat. Faisal mengatakan impor sayuran tersebut paling banyak didatangkan dari Cina dan trennya terus menanjak.

Selain sayuran, Indonesia juga tercatat sebagai importir buah-buahan. Berdasarkan data 2019, dalam setahun Indonesia bisa mendatangkan buah dengan total US$ 1,5 miliar atau senilai Rp 22,5 triliun. “Raja impor buah juga Indonesia, ini grafiknya naik seperti roket,” kata Faisal.

Belum lagi kalau melihat komoditas pangan lainnya seperti gula. Sejak 2016, kata Faisal, Indonesia sudah menduduki sebagai importir gula terbesar di dunia dengan nilai sebesar US$ 2,1 miliar per tahun. Tren kenaikan impor itu sudah terlihat sejak tahun 2010.https://6da10f6173ab19dc75b4cca6fa84d778.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Kendati demikian, pada 2019 angka tersebut cenderung turun menjadi hanya US$ 1,4 miliar. “Karena harganya turun,” kata Faisal. Selain itu, turunnya impor gula Tanah Air pada tahun lalu juga disebabkan oleh stok yang masih melimpah pada tahun lalu.

Komoditas lain yang impornya cenderung tinggi adalah daging. Faisal mengatakan impor daging setara lembu Indonesia mencapai US$ 830 juta pada 2019. Apabila dijumlahkan dengan binatang hidup lain yang dapat dimakan, impornya menjadi US$ 1,3 miliar.

Diunduh dari: https://bisnis.tempo.co/read/1345351/impor-sayur-capai-rp-1155-t-faisal-basri-saya-kaget/full&view=ok

Nasib Kopi Indonesia Semoga Tak Seperti Gula


Kamis lalu (30/4), saya menerima kiriman dua bungkus kopi Sarongge masing-masing 250 gram dari Mas Tosca Santoso. Saya sudah menikmati varian 1535 (100 persen Arabica). Ketika membuat tulisan ini, saya ditemani secangkir kopi yang saya seduh dengan menggunakan moka pot. Sunguh nikmat dan meninggalkan jejak rasa (after taste) cukup lama. Insya Allah besok saya akan mencoba varian Ki Hujan yang diracik dengan sedikit Robusta.

Perjuangan tak kenal lelah dan totalitas Mas Tosca membina petani dari nol telah membuahkan hasil yang membanggakan. Ia menggunakan pendekatan community development sebagai bagian dari pelestarian hutan.

Sebagian besar produksi kopi nasional dihasilkan oleh perkebunan rakyat. Pada tahun 2019, perkebunan rakyat menyumbang 96 persen produksi nasional yang berjumlah 761,1 ribu ton.

Sejak masa kolonial, kopi merupakan salah satu andalan ekspor Indonesia. Komoditas andalan lainnya adalah karet, tembakau, kopra, dan gula. Minyak bumi mulai diekspor sekitar tahun 1910 dan di puncak kejayaan pada tahun 1977 ketika produksi mencapai tingkat tertinggi sebanyak 1,7 juta barrel per hari. Produksi minyak sekarang tak sampai separuh dari tahun 1977.

Sayangnya gula meredup. Indonesia terakhir kali mengekspor gula pada tahun 1967. Lambat-laun Indonesia menjadi negara pengimpor gula. Impor gula meningkat pesat sejak 2011 dan mencapai puncaknya tahun 2018. Dalam sepuluh tahun, impor gula meningkat 5 kali lipat. Sangat ironis, Indonesia yang tadinya pengekspor gula terpandang di dunia menjelma sebagai pengimpor, bahkan sejak 2016 menjadi pengimpor gula terbesar di dunia. Puncak impor terjadi tahun 2018. Manisnya rente impor gula tak terperikan, keuntungannya mencapai triliunan rupiah. Lihat Benalu di Lingkungan Presiden.

Keuntungan trilunan rupiah diperoleh para pemburu rente ketika pemerintah mematok harga eceran gula tertinggi Rp12.500 per kg. Bayangkan sekarang harga gula terus merangkak naik mendekati Rp20.000 per kg. Tak terdengar lagi “polisi pasar” menindak pedagang yang menjual di atas harga eceran tertinggi.

Ada tanda-tanda dunia perkopian Indonesia mengalami kemunduran. Indonesia sempat menjadi negara pengekspor kopi terbesar ketiga di dunia. Namun, mulai tahun 2000-an, Vietnam menyusul Indonesia dan sejak 2006 Vietnam telah menjadi negara pengekspor terbesar kedua setelah Brazil. Posisi Indonesia tahun 2019 melorot di urutan keenam.

Produktivitas tanaman kopi di Indonesia relatif rendah, tak beranjak dari kisaran 600-700 kg per hektar, jauh tertinggal dari Vietnam yang mencapai hampir 3 ton per hektar.

Pada tahun 2018 terjadi lonjakan impor kopi, dari hanya 14 ribu ton tahun 2017 menjad 79 ribu ton. Sebagian besar impor berasal dari Vietnam, yaitu 31,7 ribu ton. Tentu saja hampir semua adalah Robusta yang merupakan andalan Vietnam. Negeri ini memang pengekspor Robusta terbesar di dunia. Robusta impor ini terutama diserap oleh industri pengolah kopi yang tidak membutuhkan kopi berkualitas tinggi.

Jika kita lengah dan salah arah dalam menerapkan kebijakan perkopian nasional, boleh jadi sebentar lagi Indonesia bakal menjadi pengimpor neto kopi.

Sosok seperti Mas Tosca sangat dibutuhkan untuk memajukan kopi Indonesia sekaligus menyejahterakan petaninya. Riset mutlak harus digalakkan.

Memasuki tahun 2020 harga kopi Robusta terus tertekan dan kembali di bawah US$2 per kg. Sebaliknya harga kopi Arabica mulai mencoba bangkit dan menembus US$3 per kg dalam lima bulan terakhir.

Memperebutkan Pemilih Kelas Menengah-Bawah


Kompas

Pemilu tinggal 27 hari lagi. Elektabilitas Jokowi turun dalam dua survei terakhir yang diselenggarakan oleh Litbang Kompas. Pada April 2018, elektabilitas Jokowi—yang belum memiliki pasangan—mencapai puncaknya, yaitu 55,9 persen. Trend kenaikan elektabilitas Jokowi terjadi sejak April 2016. Pada survei Litbang Kompas Oktober 2018, elektabilitas Jokowi yang telah berpasangan dengan Ma’ruf turun menjadi 52,6 persen. Hasil survei Maret 2019 yang diberitakan Kompas hari Ini (20/3) kembali turun menjadi di bawah 50 persen, persisnya 49,2 persen.

Walaupun pasangan Jokowi-Ma’ruf masih menikmati selisih elektabilitas sebesar dua digit dari pasangan Prabowo-Sandi, namun rentangnya kian menipis. Elektabilitas Prabowo-Sandi pada Maret 2019 mencapai 37,4 persen, meningkat dari 32,7 persen pada Oktober 2018. Peningkatan sebesar 4,7 persen lebih tinggi dari penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf yang hanya 3,2 persen. Sisanya didapat dari responden yang tadinya menjawab “rahasia” atau boleh jadi belum menentukan pilihan (undecided voters). Persentase responden yang menjawab “rahasia” turun dari 14,7 persen pada Oktober 2018 menjadi 13,4 persen pada Maret 2019.

Ada beberapa kemungkinan penyebab penurunan elektabilitas Jokowi-Ma’ruf berdasarkan tinjauan beberapa indikator ekonomi. Pertama, jutaan petani kecewa akibat membanjirnya impor gula, garam, dan beras. Juga peningkatan impor jagung akibat kelangkaan pasokan yang sebagian besar digunakan sebagai bahan baku utama pakan ternak. Petani padi juga mengeluh karena impor beras dilakukan semasa panen. Pun karena HPP (harga pembelian pemerintah) beras tidak kunjung dinaikkan sejak 2015. Pemerintah hanya memberikan fleksibilitas kepada Bulog untuk membeli gabah dengan harga 10 persen di atas HPP, padahal harga pasar lebih tinggi dari HPP plus 10 persen itu. Tampaknya pemerintah gamang karena lebih mengutamakan stabilisasi harga beras di tingkat konsumen. Manajemen perberasan khususnya dan pangan umumnya yang buruk ditengarai menjadi salah satu penyebab elektabilitas Jokowi tergerus.

Petani tanaman pangan masih bisa menikmati kenaikan niai tukar (kenaikan harga produk yang dihasilkan petani lebih tinggi dari kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani) lebih disebabkan oleh mekanisme pasar ketimbang kebijakan pemerintah terkait dengan HPP.

Namun, sejak 2015 petani secara keseluruhan praktis tidak menikmati kenaikan nilai tukar yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan mereka. Nilai tukar petani secara keseluruhan selama pemerintahan Jokowi praktis tidak mengalami perubahan, bahkan lebih kerap mengalami tekanan.

Kelompok yang paling tertekan adalah petani tanaman perkebunan rakyat. Sebaliknya nelayan tangkap menikmati peningkatan nilai tukar paling tinggi. Tanpa banyak gembar gembor dan di tengah tekanan dari sesama koleganya, Menteri KKP telah menunjukkan kerja nyata dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Kedua pasangan berpeluang meraup suara tambahan dari kalangan buruh tani. Belakangan ini upah riil buruh tani meningkat walaupun masih lebih rendah ketimbang pada awal pemerintahan Jokowi-JK. Yang agak berat adalah meyakinkan kalangan buruh informal di perkotaan, khususnya buruh bangunan. Upah riil mereka cenderung turun dalam empat tahun terakhir.

Kalangan pegawai negeri sipil, tentara, dan polisi tidak menikmati kenaikan gaji dalam tiga tahun terakhir. Pemerintah baru menaikkan gaji mereka tahun ini dan pencairannya akan dirapel pada April nanti. Apakah kenaikan pendapatan yang akan diperoleh dua minggu sebelum hari pencoblosan akan menguntungkan Jokowi-Ma’ruf? Boleh jadi ya, namun tampaknya tidak signifikan.

Tantangan yang dihadapi petahana adalah faktor psikologis. Pemilih cenderung memilih petahana jika kinerjanya sangat memuaskan dan berdampak langsung kepada pemilih. Sekedar sedikit lebih baik saja cenderung dianggap tidak mengubah nasib mereka.

Pembangunan Infrastruktur yang luar biasa cenderung lebih banyak menguntungkan kelas menengah ke atas, sehingga sulit mengompensasikan tekanan yang dialami kelompok pendapatan 40 persen terbawah yang tidak menikmati perbaikan berarti.

Pasangan yang bisa meraih kepercayaan dari ceruk pemilih yang belum menentukan pilihan, khususnya kelompok pendapatan 40 persen terbawah akan berpotensi memperoleh tambahan suara.

Jika Tim Jokowi-Ma’ruf tidak melakukan blunder atau kesalahan fatal, agaknya Prabowo-Sandi harus bekerja amat keras mengeksploitasi nasib kelompok 40 persen terbawah yang kurang diuntungkan selama empat setengah tahun terakhir dan menerapkan strategi spektakuker untuk menang.

Kita berharap proses pemilu lancar, aman, dan kohesi sosial semakin solid. Kita buktikan bahwa Indonesia pantas dibanggakan sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia.

Indonesia Telah Menjelma sebagai Pekonomian Jasa


avangate.com

Tak dinyana, Indonesia kian kokoh menjelma sebagai perekonomian jasa. Sudah hampir satu dasawarsa peranan sektor jasa (non-tradables) dalam perekonomian melampaui sektor penghasil barang (tradables).

Peningkatan pesat sektor jasa terjadi sejak 2012. Pada tahun 2018 sektor jasa telah memberikan sumbangan sebesar 59 persen dalam produk domestik bruto (PDB). Padahal Indonesia masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) yang pada umumnya masih bertumpu pada sektor penghasil barang (pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan industri manufaktur).

Indonesia bukan lagi bersosok negara agraris, namun tak pernah pula beralih berstatus sebagai negara industri. Peranan sektor industri manufaktur mentok di aras tertinggi 29 persen, setelah itu susut hampir selalu setiap tahun hingga hanya di bawah 20 persen pada 2018. Negara-negara maju pada umumnya mengalami penurunan peran manufaktur dalam perekonomian ketika pangsa sektor manufaktur dalam PDB sudah mencapai sekitar 35 persen. Indonesia boleh jadi mengalami gejala dini deindustrialisasi (premature deindustrialization).

Sejak 2012, laju pertumbuhan semua sektor penghasil barang selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Sebaliknya, pada 2018, 11 dari 14 sektor jasa lebih bersinar dari pertumbuhan rerata perekonomian (PDB)

Sejalan dengan peningkatan peranan sektor jasa dalam perekonomian, penduduk yang bekerja di sektor jasa pun semakin meningkat dan telah melampaui penduduk yang bekerja di sektor penghasil barang, masing-masing 55 persen dan 45 persen.

Keperkasaan sektor jasa kian mencolok dalam penyerapan kredit perbankan. Pada tahun 2018, kredit perbankan konvensional ke sektor jasa mencapai 73 persen dari keseluruhan kredit perbankan kapada pihak ketiga.

Sektor jasa pun sudah dominan dalam hal nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu 57 persen.

Oleh karena itu pula wajar jika sektor jasa telah menjadi penyumbang penerimaan pajak yang lebih besar ketimbang sektor penghasil barang, masing-masing 62 persen dan 38 persen.

Sementara itu, di sisi konsumsi, pengeluaran rerata perkapita untuk barang masih relatif tinggi. Bahkan pengeluaran untuk makanan sekalipun mencapai lebih dari separuh pengeluaran total dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan berkelanjutan. Itu pertanda wajar dari negara yang pendapatan perkapitanya masih relatif rendah dan sebagian besar rakyatnya hidup jauh dari sejahtera atau berkecukupan.

Tak pelak lagi, defisit perdagangan pangan (ekspor minus impor pangan) tak kunjung menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan meningkat pada tahun 2018. Indonesia telah mengalami defisit pangan sejar 2007.

Selain pangan, kita pun mengalami defisit untuk produk manufaktur dan migas. Jadi kita mengalami triple deficits.Penopang ekspor sebatas komoditas primer yang harganya berfluktuasi. Tak ayal, kita kian kerap mengalami defisit perdagangan barang dan mencapai puncaknya tahun lalu kala defisit perdagangan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Adakah strategi yang ditawarkan oleh kedua pasangan capres-cawapres untuk membuat pembangunan lebih harmonis? Rasanya belum ada.

Pangan Kita Sudah dan Masih Defisit


.

hellosehat.com

Pangan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah kelompok komoditi yang masuk dalam kelompok SITC 0 (bahan makanan dan binatang hidup/food and live animals). SITC adalah singkatan dari standard international trade classification.

Sejak 2007 transaksi perdagangan (ekspor dan impor) pangan kita mengalami defisit. Nilai defisit tertinggi terjadi pada 2011, yaitu sebesar USD4,2 miliar. Defisit pangan bisa ditekan hingga hanya USD0,6 miliar pada 2015, namun membengkak kembali dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2018 (hingga November), defisit mengalami peningkatan menjadi USD2,9 miliar.

Lebih baik Menteri Pertanian mengakui kenyataan ini, bukan terus berkilah seperti pada berita Menteri Pertanian Luruskan Pemberitaan Soal Impor Pangan.

Memang Indonesia telah mengekspor beras, tetapi jumlahnya amat kecil, hanya nol koma nol nol sekian juta ton. Persisnya pada tahun 2018 sebesar 3.212.721 kg atau 3.212,7 ton atau 0,0032 juta ton.

Sedangkan impor beras pada 2018 mencapai 2,3 juta ton atau 716 kali lipat dari volume ekspor.

Untuk jagung harus diakui kita mengalami kemajuan, walau tak sefantastik yang diklaim oleh Menteri Pertanian.

Ada keberhasilan pemerintahan Presiden Joko Widodo dalam bidang pangan yang patut dicatat, yaitu dalam hal keamanan pangan. Peringkat Indonesia dalam Global Food Security Index (GFSI) selalu naik kelas dalam tiga tahun berakhir, dari urutan ke-74 pada 2015 menjadi ke-71 pada 2016, lalu naik lagi ke urutan ke-69 pada 2017 dan ke-65 pada 2018. Score GFSI Indonesia pun terus naik dari 46,7 pada 2015 menjadi 54,8 pada 2018.

Dengan kenaikan peringkat dan score itu, akses masyarakat terhadap pangan membaik. Kelaparan tak terdengar belakangan ini.


Tentu saja akan lebih baik lagi jika kita mampu memenuhi kebutuhan pangan pokok–tak harus semua jenis–mengingat luas lahan dan kesuburan tanah kita sangat memadai untuk menggapai harapan itu.

Insya Allah kita bisa.

Impor Beras Sejak Orde Baru Soeharto Hingga Kini


 Impor beras tahun ini hingga September sudah menembus 2 juta ton.

monitor.co.id

Tahun ini hingga September, impor beras telah menembus 2 juta ton, tertinggi selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Terasa pahit memang jika dibandingkan dengan tekad untuk mencapai swasembada beras sebagaimana didengungkan semasa kampanye pemilihan presiden 2014.

 

Namun, tidak benar kalau ada yang mengatakan selama masa Orde Baru Soeharto lebih baik. Memang, Presiden Soeharto pernah memperoleh penghargaan dari Food and Agriculture Organization (FAO), lembaga internasional di bawah Perserikatan Bangsa-Bangsa, pada 14 November 1985. Sekretaris Jenderal FAO, DR Edward Samoa memberikan penghargaan atas keberhasilan Indonesia mencapai swasembada pangan, khususnya swasembada beras.  

Indonesia sempat tidak mengimpor beras sama sekali pada tahun 1985-1986. Pada tahun itu bahkan Indonesia mengekspor beras masing-masing 106 ribu ton pada tahun 1985 dan 231 ribu ton tahun 1986. Setahun kemudian ekspor beras mencapai jumlah tertinggi yakni 231 ribu ton. Setelah ini ekspor meredup, tidak pernah lagi di atas 100 ribu ton. Ekspor tertinggi di masa Presiden Jokowi terjadi tahun 2017, itu pun hanya 3,5 ribu ton. Sampai September 2018 tercatat 3,2 ribu ton.

Keberhasilan menekan impor beras pada Era Soeharto berlangsung tidak sampai 10 tahun. Di masa itu pun Indonesia beberapa tahun mengimpor ratusan ribu ton Pada tahun 1995 dan 1996 impor beras kembali melonjak tajam menjadi masing-masing 1,3 juta ton dan 2,0 juta ton. Setahun kemudian nyaris tak mengimpor, tetapi pada 1998 ketika Presiden Soeharto “lengser” impor mencapai rekor tertinggi, yaitu 2,8 juta ton. Itulah salah satu warisan terakhir Soeharto, selain tentu saja krisis ekonomi terparah sepanjang sejarah Indonesia. Rekor tertinggi impor beras pecah pada 1999 (3 juta ton) dan bertahan sampai sekarang.

Di masa Presiden Soesilo Bambang Yudhoyono, impor beras tertinggi sebesar 2,75 juta ton pada tahun 2011.

Tantangan utama yang harus kita selesaikan adalah kesinambungan peningkatan produksi lewat  peningkatan produktivitas dan manajemen stok.

Yang tidak boleh dilanjutkan dari era Soeharto adalah model paksa dan praktek pemburuan rente. Hanya segelintir (tak sampai hitungan jari satu tangan) pengusaha yang memperoleh lisensi impor beras. 

Masa Depan Pertanian di Pundak Generasi Muda


w

Hari ini (22/10), menyembul sescercah harapan akan masa depan Indonesia. Generasi milenial terbukti mampu mendobrak cara pandang dan pendekatan pembangunan pertanian konvensional. Mereka tidak memedulikan kebijakan pemerintah yang justru menjadi kendala bagi kemajuan sektor pertanian dan peningkatan kesejahteraan petani. Sektor pertanian kian ditinggalkan oleh generasi muda, sehingga rata-rata usia petani semakin tua. Nasib petani, khususnya petani pangan dan buruh tani, kian jauh tertinggal. Akibatnya, mayoritas penduduk miskin berada di pedesaan yang sebagian besar bertumpu pada sektor pertanian. Hasil produksi petani semakin susut tergerus oleh kenaikan harga barang dan jasa yang dibeli petani. Selisih harga di tingkat petani dan di tingkat konsumen akhir sangat lebar karena mata rantai perdagangan yang panjang. Petani tercerai berai menghadapi kaum kapitalis kota. Kala musim panen harga  barang yang dihasilkan petani anjlok, sedangkan ketika harga tinggi di masa paceklik, mereka tidak lagi memiliki stok yang bisa dijual.

Kemunculan generasi milenial yang menjadi pelopor kemunculan agripreneur dengan menggunakan teknologi digital dan the internet of things (IoT) merupakan harapan baru bagi petani dan sektor pertanian Indonesia. Tiga tokoh dari kiri (foto atas) menawarkan konsep baru memecah kebuntuan. Mereka memangkas mata rantai perdagangan, menyediakan modal (bahkan sampai Rp 2 miliar) dengan fintech, membantu penyediaan bibit, pupuk, dan banyak lagi. Pendekatan ke petani dilakukan dengan memahami terlebih dahulu konteks sosial dan budaya dengan penuh asa. Tokoh keempat (paling kanan) bergelut di hilir dengan riset untuk menghasilkan formula produk yang ramah lingkungan dan prinsip lestari.

Keempat tokoh berbagi dengan ratusan generasi muda dari berbagai daerah, dari Barat sampai ke Timur.

Salut kepada Forum for Young Indonesians (FYI) dan Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives (CISDI) yang menggelar acara bertema “Our Food, Our Future!” Berharap kepeloporan mereka menjadi awal kebangkitan sektor pertanian yang merupakan ujung tombak peningkatan gizi masyarakat.

Sesi pembuka dengan subtema “Unleashing the Potential of Youth in Sustainable Development” diisi oleh Prof. Boediono (mantan Wakil Presiden), Prof. Emil Salim, DR. Nila F. Moeloek (Menteri Kesehatan), dan saya. Sesi ini lebih bersifat sebagai pembuka wawasan untuk memahami peta permasalahan makro dan pemacu semangat bagi generasi muda. Keberhasilan sepenuhnya ada di tangan mereka.

Siang ini akan dilanjutkan dengan pembahasan yang sepenuhnya diisi oleh pelaku yang hampir semua generasi milenial.

Salut kepada Ibu Menteri Kesehatan yang rencananya bakal hadir sampai acara usai.

f-1
f-2

[Dua foto terakhir ditambahkan pada 22/10/2017, pk.20:25]

Government Criticized for Tardiness in Revitalizing Old Sugar Factories


  • Stefani RibkaThe Jakarta Post

Jakarta | Thu, September 28, 2017 | 12:29 pm

Government criticized for tardiness in revitalizing old sugar factories

University of Indonesia economist Faisal Basri (from right), Indonesian Employers Association (Apindo) public policy chairman Danang Giriwardana, Refined Sugar Industry Users Forum coordinator Dwiatmoko Setiono and Apindo executive director Agung Pambudhi speak at a discussion titled ‘Sugar Auction: Solution or Distortion?’ in Jakarta on Sept. 27. (JP/Stefani Ribka)

The government is being criticized by some for its tardiness in revitalizing 53 state-owned sugar factories with low productivity.

The country’s lackluster sugar industry has led to a reliance on sugar imports.

“The slow revitalization is the root problem in the sugar industry today,” said University of Indonesia economist Faisal Basri in Jakarta recently.

“The government needs to solve the root of the problem. Our sugar factories aren’t efficient because they are very old,” he said during a discussion on sugar issues organized by the Indonesian Employers Association.

Most of the sugar factories in Indonesia were established during the Dutch colonial era in 1930s, when Indonesia was the world’s second largest sugar exporter.

Now, it is the world’s fifth largest sugar importer, Trademap data shows.

The old factories lead to high production costs that push up sugar prices, Faisal said, adding that the household sugar price in Indonesia was set at Rp 12,500 per kg, higher than the Rp 7,000 per kg and Rp 6,500 per kg in Malaysia and Thailand, respectively.

The State-Owned Enterprises Ministry claims the revitalization process is happening, with Rp 4.6 trillion set aside from the budget to renovate factories.

“[The government allocates] trillions of rupiah [to revitalize them every year] but we don’t know where all of the money goes,” Faisal said. Indonesia has 66 factories that produce household sugar, 53 of which are owned by the state. (bbn)

Sourcehttp://www.thejakartapost.com/news/2017/09/28/government-criticized-for-tardiness-in-revitalizing-old-sugar-factories.html