Mengapa Koruptor Makin Banyak Terjerat Operasi Tertangkap Tangan?

Di masa Orde Baru, sangat sedikit koruptor masuk bui. Struktur kekuasaan politik nyaris monopoli. Hanya satu partai politik yang menggenggam kekuasaan: Golkar. Dua partai lainnya, PDI–yang kemudian menjelma menjadi PDI-P–dan PPP. Kedua partai itu terbelenggu oleh kekuasaan Orde Baru di bawah Presiden Soeharto. Rezim Orde Baru mengobok-obok kedua partai itu jika mereka sedikit saja melawan. Orde Baru memecah belah internal kedua partai.

Kapasitas institusional di masa Oede Baru sangat rendah. Pemerintah otoritarianlah yang menjadi hukum. Checks and balances tak berjalan. Ditambah dengan persaingan politik yang juga rendah, korupsi bersifat sistemik dan terorganisir. Penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya karena dikooptasi oleh rezim.

institution

Kini persaingan politik sangat ketat. Partai pemenang pemilu hanya memperoleh 19 persen kursi di DPR. Agar pemerintah memperoleh dukungan mayoritas di parlemen, pemerintah harus merangkul banyak partai.

Di awal pemerintahan Presiden Jokowi, dukungan DPR hanya 37 persen. Dalam waktu singkat, beberapa partai menyeberang ke kubu pemerintah, sehingga pemerintah didukung oleh 69 persen kursi DPR. Hanya PKS dan Partai Gerindra yang berada di luar pemerintahan.

Dengan persaingan politik yang tinggi namun kapasitas institusional tetap rendah, potensi korupsi tentu saja masih tinggi. Hanya saja sekarang peserta korupsinya bertambah banyak.

Banyaknya pelaku korupsi dari berbagai partai menimbulkan masalah bagi koruptor. Korupsi tidak bisa dilakukan sendirian karena dispersi kekuasaan politik sangat tinggi. Pegambilan keputusan harus menyertakan semakin banyak pihak atau kekuatan politik. Ada pertukaran konsesi.

Banyaknya pihak yang terlibat cenderung membuat pembagian rente atau hasil korupsi tidak merata. Yang sedikit memperoleh bagian korupsi cenderung kecewa, lalu membocorkan kesepakatan lewat segala cara. Sehingga, secara alamiah, praktek korupsi bakal cepat terbongkar. Mirip dengan kartel bisnis yang kebanyakan berusia pendek.

Di masa Orde Baru tidak ada KPK dan belum ada media sosial. Kekuatan masyarakat dan media massa dibungkam. Sekarang beda.

Apakah para koruptor tidak menyadari bahwa lingkungan sudah sangat berubah? Kalau mereka menyadarinya, mengapa mereka masih nekat menjadi drakula menghisap darah rakyat? Bahkan mereka berani melawan secara terang-terangan.

Jika orang-orang baik hanya berdiam diri, para koruptor bakal menang. Syukurlah kita tidak tinggal diam. Memang, kita tidak boleh berdiam diri. Para koruptor sedang menggali kuburnya sendiri. Semakin banyak kekuatan yang melawan para drakula, semakin cepat kebenaran akan menang.

 

 

Posted in curruption, Politics, Politik | 1 Comment

Hitungan Sederhana Shortfall Penerimaan Pajak 2017

Hingga akhir Mei 2017, penerimaan perpajakan baru mencapai Rp 463,5 triliun atau 30,9 persen dari target APBN 2017 sebesar Rp 1.499 triliun. Jadi, penerimaan perpajakan rerata sebulan adalah Rp 92,7 triliun. Jika penerimaan perpajakan tujuh bulan ke depan (Juni-Desember) mengikuti pola lima bulan pertama 2017, maka penerimaan perpajakan sepanjang 2017 adalah Rp 1.112,4 triliun. Kalau itu yang terjadi, maka penerimaan perpajakan meleset sebesar Rp 386,6 triliun.

Perlu diingat, penerimaan perpajakan Januari-Mei 2017 sudah termasuk penerimaan dari amnesti pajak tahap terakhir (Januari-Maret 2017) dan batas alhir pembayaran pajak 2016 pada Maret 2017. Kedua faktor itu tidak ada lagi sampai Desember 2017.

Pemerintah harus banting tulang untuk menghindari ledakan shortfall yang tidak dimungkinkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara yang membatasi defisit APBN paling besar tiga persen dari produk dometik bruto (PDB).

Sejauh ini pemerintah tampaknya menyadari bahwa shortfall akan terjadi, namun  cukup yakin tidak sebesar hitungan sederhana di atas. Bank Dunia dalam publikasinya yang terbaru bulan ini memperkirakan shortfall sebesar Rp 63 triliun.

Defisit APBN bisa tidak melampaui 3 persen PDB, jika: (1) realisasi pengeluaran tidak mencapai 100 persen; (2) penerimaan negara bukan pajak digenjot; (3) pengeluaran tidak ditambah lewat APBN-Perubahan (APBNP); (4) pemangkasan subsidi; (5) penundaan pembayaran tunggakan pemerintah kepada beberapa BUMN seperti Pertamina dan PLN (tagihan Pertamina ke pemerintah telah mencapai Rp 35 triliun). Kombinasi tindakan di atas berpotensi memperlambat pertubuhan dan tidak populer secara politik.

Di pihak lain, muncul desakan untuk menambah pengeluaran pemerintah bertambah. Misalnya, rencana menyelipkan penyertaan modal negara pada APBN-P 2017 kepada PT KAI sebesar Rp 4,6 triliun untuk melanjutkan proyek LRT. Ada lagi yang tidak boleh diganggu gugat, yaitu mengamankan proyek-proyek pembangunan inftrastruktur.

Sehebat apa pun langkah-langkah pemerintah untuk menggenjot penerimaan perpajakan, rasanya amat sulit membayangkan penerimaan pajak akan melonjak tahun ini. Perangkat perundang-undangan yang dibutuhkan belum kunjung terbit, sementara waktu terus berjalan dan sudah memasuki semester kedua 2017.

Semoga kenyataan nanti jauh lebih baik dari hitungan sederhana di atas.

 

Posted in Fiscal Policy | 1 Comment

ANGGARAN PEMBANGUNAN: Mobilisasi Terhambat Soal Struktural

JAKARTA, KOMPAS — Kebutuhan anggaran pembangunan amat besar. Beberapa upaya telah dilakukan untuk memenuhinya. Namun, faktor struktural masih menjadi persoalan utamanya. Akibatnya, mobilisasi dana dari berbagai sumber masih memberikan hasil yang minimalis.

Demikian persoalan utama yang mengemuka dalam Diskusi Panel Ahli Ekonomi Harian Kompas di Jakarta, Rabu (14/6). Diskusi mengangkat tema “Ketahanan Anggaran Pembangunan untuk Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan”.

Panelis adalah Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Suahasil Nazara, komisioner Lembaga Penjamin Simpanan Destry Damayanti, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia Hariyadi B Sukamdani, Kepala Departemen Ekonomi CSIS Yose Rizal Damuri, Direktur Eksekutif Center for Indonesia Taxation Analysis Yustinus Prastowo, dan ekonom Faisal Basri.

Untuk kebutuhan pendanaan pembangunan infrastruktur periode 2015-2019, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memperkirakan nilainya mencapai Rp 4.796 triliun. Kebutuhan itu menurut rencana dibiayai dari anggaran pemerintah pusat dan daerah senilai Rp 1.979 triliun atau 41,3 persen, badan usaha milik negara (BUMN) senilai Rp 1.066 triliun atau 22,2 persen, dan sisanya Rp 1.752 triliun atau 36,5 persen berasal dari swasta.

Kombinasi

Sumber pembiayaan dari anggaran pemerintah pusat dan daerah adalah penerimaan negara dan daerah. Sebanyak 70-75 persen berasal dari penerimaan perpajakan. Sisanya kombinasi dari utang dan penerimaan bukan pajak.

Adapun sumber utama pembiayaan untuk BUMN dan swasta yang mencapai hampir 60 persen dari total kebutuhan dana pembangunan berasal dari bank, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank.

Prastowo menyatakan, penerimaan pajak di Indonesia masih jauh dari potensinya. Hal ini tecermin dari rasio pajak terhadap produk domestik bruto yang stagnan pada kisaran 10 persen selama satu dekade terakhir. Bandingkan dengan Thailand yang berada pada kisaran 16 persen selama periode yang sama.

Target pajak, menurut Prastowo, tidak pernah tercapai kecuali pada 2008. Meskipun untuk pertama kalinya realisasi pajak menembus Rp 1.000 triliun pada 2015, capaiannya hanya 82 persen dari target. Sementara realiasi pada 2016 hanya 81 persen dari target. Itu pun masih disokong oleh uang tebusan dari program pengampunan pajak.

“Penerimaan pajak adalah buah dari kepatuhan pajak. Ini yang sering dilupakan. Selalu, orientasinya jangka pendek terus. Jadi, persoalan pajak kita berkaitan dengan persoalan mendasar, yakni visi dan kapasitas,” kata Prastowo.

Sementara sumber pembiayaan dari bank, pasar modal, dan lembaga keuangan nonbank, menurut Destry, masih sangat terbatas. Hal ini disebabkan sektor keuangannya masih dangkal.

Sektor keuangan di Indonesia masih didominasi bank. Asetnya mencapai hampir 90 persen dari total aset pada sektor keuangan.

Selama 2013-2016, rata-rata penyaluran kredit bank sebesar Rp 422 triliun per tahun. Namun, dalam dua tahun terakhir, trennya turun hingga menjadi Rp 338 triliun.

Sementara akses ke pasar modal, lanjut Destry, sangat terbatas. Jumlah perusahaan yang tercatat di pasar modal per Mei 2017 hanya 652 perusahaan. “Return di pasar modal dan obligasi sebenarnya tinggi, tetapi volatilitas tinggi karena sektor keuangannya dangkal. Jadi, sulit mendapatkan investor jangka panjang, termasuk investasi langsung,” katanya.

Suahasil menyatakan, pemerintah harus merealokasi belanja untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Pada saat awal pemerintahan Presiden Joko Widodo, obyek yang direalokasi anggarannya adalah subsidi energi. Berikutnya adalah beberapa belanja lain yang dianggap tidak produktif.

“Sayangnya, potong subsidi (yang tidak tepat sasaran) tidak bisa terus dilakukan. Oleh karena itu, penerimaan pajak harus meningkat agar bisa digunakan untuk pembangunan dan belanja produktif lain,” ujarnya.

Diskoneksi

Suahasil juga menyinggung adanya diskoneksi antara ekonomi makro dan mikro. Ekonomi makro, misalnya, menunjukkan sejumlah perbaikan, di antaranya pertumbuhan ekonomi pada kisaran 5 persen selama dua tahun terakhir, yang tergolong lumayan dalam situasi global yang penuh ketidakpastian. Adapun inflasi pada periode yang sama berada pada kisaran 3 persen atau terendah selama 20 tahun terakhir.

Namun, faktanya, menurut dia, ada diskoneksi pada level mikro. Ini, antara lain, karena belum adanya reformasi struktural di sektor riil.

Yose berpendapat, risiko politik merupakan hal yang dianggap penting oleh investor. Dalam beberapa survei bisnis, risiko politik termasuk faktor utama yang memengaruhi pendapatan.

Adapun jenis risiko politik utama yang dimaksud meliputi perang dan kekerasan politik, ekspropriasi, pelanggaran kontrak, serta risiko transfer dan konvertabilitas.

“Investasi langsung akan mempertimbangkan sampai sejauh apa risiko politik yang dihadapi di suatu negara,” kata Yose.

Nasionalisasi dan pengambilan aset, menurut dia, merupakan risiko politik utama yang dihadapi investor. Namun, belakangan, frekuensinya semakin berkurang. “Saat ini justru lebih mengarah pada stabilitas kebijakan,” katanya.

Dari perspektif pengusaha, Hariyadi menyatakan, pemerintah telah berusaha melakukan reformasi. Namun, ada sejumlah pihak yang melakukan langkah kontradiktif.

Pihak yang dimaksud adalah dari birokrasi sendiri. Sejumlah aturan terus diproduksi, yang kontraproduktif untuk kepentingan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Demikian juga dari aparat penegak hukum, di antaranya Mahkamah Konstitusi yang dianggap keputusannya justru menimbulkan permasalahan di sektor riil.

Berikutnya adalah dari dinamika politik. Beberapa gejolak yang terjadi belakangan terbukti memberikan sentimen negatif di dunia usaha.

“Ada sejumlah persoalan. Namun tetap, bagaimanapun, kita semua harus memberikan suara positif. Memang pekerjaan menjadi berat karena banyak pihak yang melemahkan,” kata Hariyadi.

Faisal berpandangan, belakangan terjadi ambiguitas atas sejumlah fakta, optimistis dan pesimistis. “Namun, ada beberapa hal yang tak bisa disangka bahwa dari hari ke hari pengambilan keputusan semakin tidak bisa dipahami,” katanya.

Pengambilan keputusan yang dimaksud adalah pengambilan keputusan yang bersifat instruksional dari Presiden. Persoalannya, hal ini acap kali tidak didasarkan atas kajian yang sahih dan komprehensif. Akibatnya, implementasinya menimbulkan persoalan.

“Dalam berbagai hal terjadi kompromi. Bulog, misalnya, mengambil perusahaan yang punya kredit macet Rp 1 triliun lebih, lalu menginjeksikan Rp 300 miliar. Sudah begitu, masih diberi saham 30 persen,” ujar Faisal. (LAS)

Diunduh dari: https://kompas.id/baca/utama/2017/06/15/mobilisasi-terhambat-soal-struktural/

Posted in Development, Fiscal Policy, News | Leave a comment

Apakah Petani Semakin Sejahtera?

Petani semakin sejahtera jika penghasilan dari bertani bisa membeli barang dan jasa yang dibutuhkannya lebih banyak. Itu akan terjadi jika harga hasil pertanian naik lebih tinggi dari harga barang dan jasa yang dibeli petani. Badan Pusat Statistik mengeluarkan salah satu indikator kesejahteraan petani, yaitu “nilai tukar petani” (NTP).

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, NTP cenderung turun, dengan catatan dalam dua bulan terakhir mengalami kenaikan. NTP mencapai titik terendah di bawah 100 pada Maret 2017.

tot-1

Kemerosotan lebih tajam dialami oleh NTP khusus tanaman pangan. Angka tertinggi terjadi pada November 2017, yaitu sebesar 104,1. Namun, setelah itu mengalami penurunan hingga titik terendah sebesar 95,4 pada Maret 2017. NTP tanaman pangan berada di bawah angka 100 sejak April 2016 hingga Mei 2017. Memang dalam dua bulan terakhir ada kenaikan.

tot-2

Jutaan petani tidak memiliki lahan. Mereka bekerja sebagai buruh tani. Nasib buruh tani    pun memprihatinkan. Upah riil buruh tani cenderung turun cukup tajam, dari tingkat tertinggi sebesar Rp 39.516 per hari pada menjadi Rp 37.380 per hari pada Mei 2017. Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Mei 2017, upah riil buruh tani turun sebesar 2,82 persen. Penurunan upah riil buruh tani lebih tajam dibandingkan penurunan upah riil buruh bangunan di perkotaan sebesar 1,78 persen.

tot-3

Kondisi di atas yang membuat penduduk miskin terkonsentrasi di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin berada di perdesaan. Per September 2016, dari 27,76 juta penduduk miskin, 17,28 juta jiwa berada di perdesaan. Penduduk miskin di perkotaan hanya 10,49 juta jiwa.

poor-1

Penurunan jumlah penduduk miskin di perdesaan boleh jadi karena mereka amat tertekan bekerja di desa sehingga pindah ke kota. Perpindahan penduduk miskin desa ke kota membuat ketimpangan di desa turun dan jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan di kota. Hal ini terlihat dari nisbah gini.

gini-1

Sudah saatnya untuk meninjau ulang efektivitas program pemerintah dalam memajukan sektor pertanian. Dana yang digelontorkan ke sektor pertanian tidak sebanding dengan peningkatan produksi pertanian, sebagaimana diingatkan oleh Bank Dunia: “In agriculture, large increases in government spending have not been associated with similar increases in agricultural production or even rice production, such that the ratio of spending to output in agriculture is increasing (Figure). This is partly because a large proportion of the increase in central government spending has gone to subsidize inputs (fertilizer subsidies, other agricultural subsidies, and MoA social aid). This proportion reached 47% in 2015, while only 3% was spent on R&D and extension services.”

Ternyata, perdagangan (ekspor minus impor) pangan Indonesia pun tidak menunjukkan perbaikan berarti. Bahkan pada tahun 2016 defisit pangan menunjukkan kenaikan. Untuk urusan perut ini, Indonesia sudah tekor  (lebih besar impor daripada ekspor) sejak 2007.

trade

Kisruh pangan justru kian kerap terjadi.

Quo vadis sektor pertanian.

Posted in Agriculture | 3 Comments

Quiz Produk Makanan dan Minuman

c2Jika mengunjungi pasar swalayan atau minimarket, kita dengan mudah menemui kuaci yang diolah dari biji bunga matahari dengan kemasan berbahasa Indonesia. Susuri rak demi rak, kita akan menemukan beragam cemilan. Untuk jenis kacang-kacangan, berjejer produk Garuda dan Dua Kelinci. Keduanya merupakan unggulan di pasar. Persaingan di antara keduanya sangat tajam. Iklannya kerap muncul di televisi, terutama pada siaran langsung olahraga.

Beberapa merek lain mulai unjuk gigi. Di antaranya dengan merek ChaCheer, sama dengan merek kuaci. Silakan terka dari mana asal kuaci dan kacang tanah itu. Yang pasti, bahan baku kuaci dan kacang tanah tersedia cukup melimpah di Tanah Air.

c23

Jawab: buatan China.

Jenis kacang-kacangan yang lebih beragam hadir dengan merek Tong Garden. Hampir semua jenis kacang yang tertera di gambar tersedia di Indonesia. Kita merupakan negara produsen jambu mente terkemuka di dunia. Di mana lokasi pabrik Tong Garden?

tg

Jawab: di Malaysia.

Produk kacang-kacangan bermerek Camel tidak kalah beraneka dengan kemasan yang lebih menarik. Ada mente, kacang kulit, kacang kupas atau kacang asin, dan kacang campur serta kacang camour buah. Diolah di mana gerangan produk kacang-kacangan Camel itu?

camel

Jawab: manufacted in Singapore.

Jika masih punya waktu luang, jangan lewatkan menengok lemari berpendingin yang berisi beraneka produk minuman dalam kemasan. Tengok jejeran kopidingin. Saya menemukan produk bermerek Mr. Brown. Dari mana Brown berasal?

brown

Jawab: dari Taiwan.

Bergeser ke lemari berpendingin yang berdekatan. Kita leluasa memilih berbagai jenis minuman. Tiga jenis minuman botol plastik yang cukup eksotik di bawah dibuat dimana?

taiwan

Jawab: di Taiwan.

Masih banyak lagi produk sejenis dari sejumlah merek yang lebih beraneka. Ada keluaran Nestle, ada pula yang bermerek dagang FOCO. Nestle memiliki pabrik di berbagai negara. Yang di bawah ini, baik Nestle dan FOCO berasal dari negara yang sama. Negara mana?

fo

Jawab: Thailand.

Kumpulan produk terakhir berikut mungkin sudah lebih kerap dijumpai dan sudah cukup lama beredar serta lebihluas jangkauan pasarnya. Minuman dalam kaleng bermerek Yeos berasal dari tempat yang sama dengan dua produk lainnya. Buatan manakah ketiga produk itu?

mal

Jawab: buatan Malaysia.

Komponen utama hampir semua produk minuman dalam kemasan itu adalah air dan gula. Kita sejatinya memiliki keunggulan absolut atau keunggulan komparatif.

Untuk cemilan sepertikacang kulit, apa modal yang dimiliki Singapura? Tidak ada yang menanam kacang tanah di sana. Lahan dan buruhnya mahal.

Ada yang berminat menguakkan misteri ini?

Posted in Food & beverages, Industri, Manufactures, Public Policy, Tata Niaga | 8 Comments

Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P

New York Travel Pictures

metro.co.uk

Hari ini (19 Mei 2017), Standard & Poor’s (S&P) menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB-. Dengan kenaikan peringkat oleh S&P itu, maka Indonesia telah lengkap menyandang status investment grade yang diberikan oleh kelima perusahaan pemeringkat internasional. Alasan kenaikan peringkat oleh S&P bisa dilihat di sini. Dalam pandangan S&P, faktor terpenting peningkatan peringkat adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara.

ratingStatus investment grade (BBB-) terakhir kali diberikan oleh S&P pada 10 Oktober 1997. Jadi, Indonesia membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk kembali menyandang status investment grade. Lembaga pemeringkat lain sudah lebih dulu memberikan status investment grade kepada Indonesia. Moody’s melakukannya pada 18 Januari 2012.   Pengakuan dari Fitch diperoleh pada 15 Desember 2011. Yang pertama kali memberikan status investment grade pasca krisis adalah Japan Credit Rating Agency, yaitu pada 13 Juli 2010. Sedangkan pemeringat dari Jepang lainnya (Rating and Investment) mengumumkan status investment grade untuk Indonesia pada 18 Oktober 2012.

Pasar saham serta merta merespon pengumuman S&P. Indeks harga saham gabungan hari ini mendadak sontak naik 146,4 poin menjadi 5.791,9 atau kenaikan sebesar 2,6 persen). Pencapaian itu sekaligus merupakan rekor tertinggi baru.

index

Berdasarkan kurs Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat dari Rp 13.405 per satu dollar AS pada pembukaan perdagangan menjadi Rp 13.320 per dollar AS pada penutupan perdagangan hari ini.

Dengan membaiknya transaksi perdagangan luar negeri dan peningkatan cadangan devisa sebesar 11,8 miliar dollar AS dalam lima bulan terakhir, nilai tukar rupiah berpotensi terus menguat. Apalagi jika aliran modal masuk semakin deras pasca pengumuman S&P.

Mempertahankan status investment grade boleh jadi lebih sulit ketimbang meraihnya. Tantangan besar yang harus dihadapi ialah mengamankan penerimaan pajak. Sejauh ini penerimaan pajak belum cukup menggembirakan. Ada baiknya sedia payung sebelum hujan, yakni dengan mengendalikan belanja modal. Kalau perlu menunda beberapa proyek infrastruktur yang tidak terlalu mendesak.

Posted in Fiscal Policy, Makroekonomi | 1 Comment

Ecopreneurship Menuju Alam Lestari dan Berkah

Catatan: Hari ini (13 Mei 2017), saya diundang oleh Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, sebagai pembicara pada seminar “Ecopreneurship Menuju Alam Lestari dan Profit Tinggi.” Pembicara lainnya ialah Prof. DR. Andreas Lako daeri Universitas Soegijapranata Semarang, sedangkan moderator adalah dr. Andri dari UNS

eco-1

eco-2
eco-3eco-4

eco-5

eco-6

eco-7

eco-8

eco-9

eco-10

eco-11

eco-12

eco-13

eco-14

eco-15

eco-16

eco-17

eco-18

eco-19

eco-20

eco-21

eco-22

Posted in Environment - Green Economy | Leave a comment