Quiz Produk Makanan dan Minuman

c2Jika mengunjungi pasar swalayan atau minimarket, kita dengan mudah menemui kuaci yang diolah dari biji bunga matahari dengan kemasan berbahasa Indonesia. Susuri rak demi rak, kita akan menemukan beragam cemilan. Untuk jenis kacang-kacangan, berjejer produk Garuda dan Dua Kelinci. Keduanya merupakan unggulan di pasar. Persaingan di antara keduanya sangat tajam. Iklannya kerap muncul di televisi, terutama pada siaran langsung olahraga.

Beberapa merek lain mulai unjuk gigi. Di antaranya dengan merek ChaCheer, sama dengan merek kuaci. Silakan terka dari mana asal kuaci dan kacang tanah itu. Yang pasti, bahan baku kuaci dan kacang tanah tersedia cukup melimpah di Tanah Air.

c23

Jawab: buatan China.

Jenis kacang-kacangan yang lebih beragam hadir dengan merek Tong Garden. Hampir semua jenis kacang yang tertera di gambar tersedia di Indonesia. Kita merupakan negara produsen jambu mente terkemuka di dunia. Di mana lokasi pabrik Tong Garden?

tg

Jawab: di Malaysia.

Produk kacang-kacangan bermerek Camel tidak kalah beraneka dengan kemasan yang lebih menarik. Ada mente, kacang kulit, kacang kupas atau kacang asin, dan kacang campur serta kacang camour buah. Diolah di mana gerangan produk kacang-kacangan Camel itu?

camel

Jawab: manufacted in Singapore.

Jika masih punya waktu luang, jangan lewatkan menengok lemari berpendingin yang berisi beraneka produk minuman dalam kemasan. Tengok jejeran kopidingin. Saya menemukan produk bermerek Mr. Brown. Dari mana Brown berasal?

brown

Jawab: dari Taiwan.

Bergeser ke lemari berpendingin yang berdekatan. Kita leluasa memilih berbagai jenis minuman. Tiga jenis minuman botol plastik yang cukup eksotik di bawah dibuat dimana?

taiwan

Jawab: di Taiwan.

Masih banyak lagi produk sejenis dari sejumlah merek yang lebih beraneka. Ada keluaran Nestle, ada pula yang bermerek dagang FOCO. Nestle memiliki pabrik di berbagai negara. Yang di bawah ini, baik Nestle dan FOCO berasal dari negara yang sama. Negara mana?

fo

Jawab: Thailand.

Kumpulan produk terakhir berikut mungkin sudah lebih kerap dijumpai dan sudah cukup lama beredar serta lebihluas jangkauan pasarnya. Minuman dalam kaleng bermerek Yeos berasal dari tempat yang sama dengan dua produk lainnya. Buatan manakah ketiga produk itu?

mal

Jawab: buatan Malaysia.

Komponen utama hampir semua produk minuman dalam kemasan itu adalah air dan gula. Kita sejatinya memiliki keunggulan absolut atau keunggulan komparatif.

Untuk cemilan sepertikacang kulit, apa modal yang dimiliki Singapura? Tidak ada yang menanam kacang tanah di sana. Lahan dan buruhnya mahal.

Ada yang berminat menguakkan misteri ini?

Posted in Food & beverages, Industri, Manufactures, Public Policy, Tata Niaga | 1 Comment

Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade dari S&P

New York Travel Pictures

metro.co.uk

Hari ini (19 Mei 2017), Standard & Poor’s (S&P) menaikkan long-term sovereign credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB-. Dengan kenaikan peringkat oleh S&P itu, maka Indonesia telah lengkap menyandang status investment grade yang diberikan oleh kelima perusahaan pemeringkat internasional. Alasan kenaikan peringkat oleh S&P bisa dilihat di sini. Dalam pandangan S&P, faktor terpenting peningkatan peringkat adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara.

ratingStatus investment grade (BBB-) terakhir kali diberikan oleh S&P pada 10 Oktober 1997. Jadi, Indonesia membutuhkan waktu hampir 20 tahun untuk kembali menyandang status investment grade. Lembaga pemeringkat lain sudah lebih dulu memberikan status investment grade kepada Indonesia. Moody’s melakukannya pada 18 Januari 2012.   Pengakuan dari Fitch diperoleh pada 15 Desember 2011. Yang pertama kali memberikan status investment grade pasca krisis adalah Japan Credit Rating Agency, yaitu pada 13 Juli 2010. Sedangkan pemeringat dari Jepang lainnya (Rating and Investment) mengumumkan status investment grade untuk Indonesia pada 18 Oktober 2012.

Pasar saham serta merta merespon pengumuman S&P. Indeks harga saham gabungan hari ini mendadak sontak naik 146,4 poin menjadi 5.791,9 atau kenaikan sebesar 2,6 persen). Pencapaian itu sekaligus merupakan rekor tertinggi baru.

index

Berdasarkan kurs Bloomberg, nilai tukar rupiah menguat dari Rp 13.405 per satu dollar AS pada pembukaan perdagangan menjadi Rp 13.320 per dollar AS pada penutupan perdagangan hari ini.

Dengan membaiknya transaksi perdagangan luar negeri dan peningkatan cadangan devisa sebesar 11,8 miliar dollar AS dalam lima bulan terakhir, nilai tukar rupiah berpotensi terus menguat. Apalagi jika aliran modal masuk semakin deras pasca pengumuman S&P.

Mempertahankan status investment grade boleh jadi lebih sulit ketimbang meraihnya. Tantangan besar yang harus dihadapi ialah mengamankan penerimaan pajak. Sejauh ini penerimaan pajak belum cukup menggembirakan. Ada baiknya sedia payung sebelum hujan, yakni dengan mengendalikan belanja modal. Kalau perlu menunda beberapa proyek infrastruktur yang tidak terlalu mendesak.

Posted in Fiscal Policy, Makroekonomi | Leave a comment

Ecopreneurship Menuju Alam Lestari dan Berkah

Catatan: Hari ini (13 Mei 2017), saya diundang oleh Universitas Veteran Bangun Nusantara, Sukoharjo, sebagai pembicara pada seminar “Ecopreneurship Menuju Alam Lestari dan Profit Tinggi.” Pembicara lainnya ialah Prof. DR. Andreas Lako daeri Universitas Soegijapranata Semarang, sedangkan moderator adalah dr. Andri dari UNS

eco-1

eco-2
eco-3eco-4

eco-5

eco-6

eco-7

eco-8

eco-9

eco-10

eco-11

eco-12

eco-13

eco-14

eco-15

eco-16

eco-17

eco-18

eco-19

eco-20

eco-21

eco-22

Posted in Environment - Green Economy | Leave a comment

Rangkuman Diskusi Ketimpangan Ekonomi

Catatan: Pada 4 Mei 2017, Tempo Institut dan Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) menggelar diskusi bertajuk “Ketimpangan Ekonomi.” Moderator (Yopie Hidayat) yang piawai merangkum diskusi yang berlangsung lebih dari dua jam dengan nara sumber: Vivi Alatas, Enny Sri Hartati, Elan Satriawan, dan Faisal Basri.
***

 

Kondisi Terakhir Kemiskinan dan Ketimpangan

Data empiris menunjukkan ketimpangan kesejahteraan di Indonesia semakin buruk. Gini ratio meningkat. Yang paling parah, kesenjangan antara desa dan kota semakin dalam. Di desa rasio gini yang sedikit lebih rendah bukan karena ada perbaikan kesejahteraan tapi karena semakin menurunnya pendapatan yang tadinya berada di menengah atas. Ini gejala semakin miskin bersama-sama.

Kesenjangan yang tajam juga terjadi di kawasan terpencil. Ada bukti empiris bahwa semakin besar dana transfer dari pusat ke daerah justru semakin memperlebar kesenjangan. Ini menunjukkan besarnya alokasi dana ke birokrasi daerah dan memusatnya pembagian manfaat hanya pada kelompok menengah atas.

Yang paling mencemaskan, struktur tingkat kemiskinan masih didominasi kelompok rentan. Jika saat ini ada sekitar 6,5 juta keluarga miskin, satu lapis di atasnya adalah 25 juta keluarga yang masih sangat rentan untuk jatuh kembali menjadi miskin. Sedikit guncangan, ada kenaikan harga bahan pokok atau bahkan tuga hari saja berhenti bekerja, kelompok rentan ini dapat terlempar kembali menjadi miskin. Kebijakan pemerintah, seperti perubahan mekanisme penyaluran bantuan atau berubahnya penetapan jumlah bantuan, juga sangat krusial menentukan nasib kelompok rentan ini.

Menelusuri Sebab-Sebabnya

Indonesia mengalami ketimpangan kesejahteraan yang semakin lebar karena pertumbuhan ekonomi tidak cukup pesat. Struktur ekonomi ekonomi Indonesia yang masih dalam tahap awal masuk ke ambang negara berpendapatan menengah membuat pertumbuhan ekonomi tahunan sekitar 5% tidak semestinya dibanggakan karena pertumbuhan sebesar itu belum cukup untuk mendorong perbaikan kesejahteraan. Untuk menyerap seluruh tenaga kerja baru setiap tahun, ekonomi Indonesia setidaknya harus tumbuh 7%. Yang terjadi, fenomena middle income trap semakin jelas tampak di Indonesia.

Selain tidak cukup cepat, pertumbuhan ekonomi yang muncul bukanlah pertumbuhan yang berkualitas. Di semakin banyak daerah, terjadi pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan semakin dalamnya tingkat kemiskinan.Pada gilirannya, ketimpangan menjadi semakin dalam. Ini adalah immiserizing growth (pertumbuhan yang menyengsarakan).

Diskusi Ketimpangan 1 of 5

Immizerising growth tercipta karena berbagai sebab. Antara lain:

  1. Kesalahan kebijakan struktural yang berlangsung sejak lama membuat ekonomi Indonesia mengalami de-industrialisasi. Ekspor Indonesia relatif masih bergantung pada beberapa komoditas, kalau tak boleh dibilang hanya dua: sawit dan batu bara. Distribusi nilai tambah di sektor ini terpusat pada pemilik modal dengan daya ungkit yang kecil bagi masyarakat sekitar.
  2. Kekeliruan kebijakan ini terjadi karena tidak ada konsistensi kebijakan yang baik dan benar dalam jangka panjang. Harus diakui, kebijakan restrukturisasi ekonomi yang baik dan perlu efeknya baru terasa pada jangka panjang. Yang selalu terjadi di Indonesia, sebelum efek ini terasa, sudah ada pergantian kebijakan karena perubahan pemerintahan maupun karena tekanan kelompok-kelompok kepentingan, apakah itu kepentingan politik dan ideologis maupun kepentingan ekonomi kroni.
  3. Sementara itu, pertumbuhan di sektor agrikultur tertinggal. Padahal di sinilah sebagian besar masyarakat bekerja. Data terakhir menunjukkan 31.86% pekerja atau 39,68 juta orang mencari nafkah di sektor pertanian.Kemudian disusul oleh sektor perdagangan, sektor jasa kemasyarakatan, dan sektor industri yang masing-masing sebesar 23,37%,16,82% dan 13,31%. Dalam tiga tahun terakhir, situasi menjadi semakin parah karena kebijakan yang keliru di sektor pertanian berfokus pada pemenuhan swasembada yang tidak masuk akal sehat secara ekonomi serta tidak efisien. Harga pangan tetap tinggi sementara nilai tukar petani justru stagnan kalau tak bisa dibilang menurun.
  4. Ekonomi Indonesia juga langsung melompat ke sektor jasa yang nilai tambahnya lebih banyak mengalir ke kelompok menengah atas. Investasi besar tidak lagi masuk ke manufaktur yang lebih besar rantai pasokan maupun leverage-nya, sehingga lebih berkualitas. Pekerja di sektor jasa menikmati upah lebih baik, namun mereka harus berpendidikan. Sedangkan peluang untuk kelas buruh, yang berpendidikan rendah, tidak banyak karena lapangan kerja di bidang industri semakin sempit. Karena kelompok yang bawah tidak mendapat peluang yang cukup, pertumbuhan cepat di sektor jasa memperlebar kesenjangan karena yang lebih menikmati nilai tambah kelompok menengah atas.
  5. Sektor jasa di Indonesia sangat terproteksi dan membuat pengusaha lebih terdorong berinvestasi di sana. Ada excess demand yang besar sehingga sensitifitas permintaan terhadap harga sangat kecil yang juga berarti potensi keuntungan yang besar. Sektor jasa umumnya juga bersifat non-tradeable sehingga pertumbuhan yang muncul tidak menciptakan gain from trade. Selama ini, negara-negara yang menikmati pertumbuhan kesejahteraan sangat pesat adalah negara yang dapat menikmati nilai tambah dari perdagangan internasional yang besar. Sayangnya ekonomi Indonesia justru semakin tertutup dan semakin terjerat semangat nasionalisme sempit.
  6. Regulasi ketenagakerjaan memperburuk situasi karena pasar tenaga kerja menjadi tidak efisien. Situasi sekarang adalah situasi lose-lose, baik buruh maupun pengusaha sama-sama tidak senang dan merasa dirugikan. Penciptaan lapangan kerja terhambat karena regulasi yang sangat kaku membuat penguasa enggan melakukan rekrutmen. Proteksi yang berlebihan pada buruh yang sudah bekerja membuat tenaga kerja baru yang belum bekerja menjadi tersandera. Sementara, ketiadaan lapangan kerja adalah salah satu sebab utama kemiskinan.
  7. Pada saat yang sama peran ekonomi kroni justru semakin besar. Ekonomi kroni semakin memusatkan distribusi nilai tambah pada sekelompok kecil orang yang dekat dengan penguasa. Posisi Indonesia memburuk berdasarkan indeks ekonomi kroni yang dibuat The

Diskusi Ketimpangan 2 of 5

Economist. Ekonomi kroni adalah kegiatan usaha yang bergantung pada perizinan dan konsesi dari penguasa seperti pertambangan, perkebunan besar, properti, perdagangan dengan tata niaga, dsb.

  1. Pemerintah juga semakin memusatkan kegiatan ekonomi pada BUMN yang semakin dominan. Bahkan BUMN juga merambah ke bidang-bidang usaha yang semestinya tidak perlu dimasuki negara. Kesempatan bagi dunia usaha swasta semakin sempit. Kebijakan ini juga semakin memusatkan distribusi pendapatan pada kelompok tertentu, yang tak lepas dari praktek kroni.
  2. Data juga menunjukkan betapa pengeluaran sosial Pemerintah masih kecil secara relatif terhadap PDB. Bahkan dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, pengeluaran untuk program-program sosial di Indonesia jauh lebih kecil.
  3. Selain jumlahnya kecil, masih banyak pengeluaran sosial yang tidak tepat sasaran. Subsidi pupuk misalnya, yang hanya sebagian kecil menyentuh petani miskin. Atau dana desa yang secara proporsional sangat tidak adil bagi orang miskin yang tinggal di kawasan padat Jawa.

Menggali Solusi

Besarnya jumlah keluarga yang masuk kelompok rentan membuat upaya pemberantasan kemiskinan sangat sulit. Terjadi mutasi keluar-masuk yang cepat, ada yang lepas dari kemiskinan dan pada saat yang sama ada pula keluar yang turun kembali menjadi miskin. Oleh karena itu upaya pengentasan kemiskinan harus melibatkan semua warga negara. Semua orang punya peran.

Ada beberapa perilaku kunci yang harus benar-benar memasyarakat. Menyekolahkan anak, pemberian ASI ekslusif, imunisasi adalah langkah-langkah dasar untuk memutus rantai kemiskinan agar tidak diturunkan. Prioritas pengeluaran rumah tangga harus lebih terarah pada perbaikan gizi untuk mengatasi masalah stunting yang membuat kemiskinan berlanjut ke generasi berikut.

Untuk mengatasi kemiskinan agar tidak berkembang menjadi proses pemiskinan yang berkelanjutan pemerintah harus melakukan serangkaian koreksi kebijakan jangka secara struktural. Dampaknya baru terasa pada jangka menengah panjang, tapi jika tidak dilaksanakan sejak sekarang proses pertumbuhan yang menyengsarakan akan terus berlanjut. Serangkaian perubahan struktural itu:

  1. Segera merumuskan langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas sebagai motor pertumbuhan.
  2. Menyusun serangkaian kebijakan lintas kementerian dan sektor untuk kembali membangkitkan industrialisasi.
  3. Mengembangkan akuakultur dan perikanan sebagai andalan utama sektor pertanian karena kondisi geografis Indonesia yang sangat mendukung.
  4. Segera memulai perubahan regulasi ketenagakerjaan untuk merestrukturisasi pasar tenaga kerja agar lebih efisien. Tanpa perubahan regulasi yang mendasar, ketimpangan pasar tenaga kerja akan semakin dalam dan memperparah ketimpangan kesejahteraan secara keseluruhan.

Diskusi Ketimpangan 3 of 5

Selain perubahan struktural jangka menengah panjang, ada banyak koreksi kebijakan yang bisa segera berjalan untuk mengurangi kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan. Beberapa kebijakan yang dapat memberikan hasil dalam jangka pendek itu:

  1. Menghilangkan tata niaga yang tidak efisien. Harga pangan harus terkendali karena sangat menentukan nasib mereka yang miskin dan rentan. Namun cara mengendalikannya tidak bisa menggunakan cara komando. Bukan pula dengan pendekatan menakut-nakuti memakai Bareskrim atau BIN. Pengendalian harga bahan pokok harus berlangsung melalui mekanisme tata niaga yang paling efisien dan menciptakan harga paling rendah bukan untuk kepentingan kroni atau pemegang konsesi yang mengatasnamakan petani, peternak, atau produsen lokal. Fokus utama kebijakan harga adalah mengangkat keluarga miskin, bukan memberi proteksi bagi pengusaha lokal.
  2. Sentimen anti impor demi swasembada harus segera berakhir. Tidak ada negara yang dapat hidup tanpa impor. Harus ada kebijakan yang lebih berbasis pada akal sehat, bukan nasionalisme asal swasembada yang justru menciptakan inefisiensi dan menjadi tunggangan para kroni untuk memburu rente.
  3. Pengkajian kembali model pembangunan infrastruktur. Indonesia mengalami defisit infrastruktur, maka harus ada upaya percepatan pembangunannya. Tapi, membangun infrastruktur membutuhkan dana besar dan dampaknya baru terasa dalam jangka panjang. Oleh karenanya proyek infrastruktur tidak fleksibel. Sekali dimulai, implementasinya harus konsisten sampai selesai. Ini memerlukan tata kelola yang optimal, sejak perencanaan, pelaksanaan, hingga kelaikan operasionalnya dalam jangka panjang. Pada akhirnya tujuan utama pembangunan infrastruktur adalah menurunkan sebesar mungkin biaya logistik sehingga ekonomi menjadi lebih efisien dengan ongkos seoptimal mungkin. Maka pilihan infrastruktur apa yang akan dibangun juga amatlah penting. Partisipasi swasta sedapat mungkin diperbesar agar pemerintah lebih leluasa mengalokasikan bujet yang lebih besar pada pengeluaran sosial. Jika syarat-syarat itu tak terpenuhi, pemerintah harus berani melakukan pengkajian ulang. Sudah ada gelagat bahwa berbagai pembangunan infrastruktur yang tengah berlangsung tidak tepat sasaran dan bahkan berpotensi mangkrak menjadi monumen kesia-siaan.
  4. Perbaikan mekanisme pembuatan keputusan. Harus ada perbaikan pada proses tata kelola pemerintahan di tingkat tertinggi (Presiden) untuk mencegah kekeliruan pengambilan keputusan. Pembuatan kebijakan harus berdasarkan perencanaan yang baik dan komprehensif serta data seakurat mungkin, bukan temuan-temuan ad hoc yang belum teruji kebenarannya. Gap antara knowledge maker (lembaga-lembaga think tank, akademisi, atau kementerian dan lembaga pemerintah yang melakukan riset dan menguasai data) dengan pembuat kebijakan harus dipersempit. Kebijakan harus realistis dan lebih berbasis akal sehat dan bukan dengan mantra “Pokoknya” yang terlihat hebat dalam konteks pencitraan tapi justru pada akhirnya banyak menimbulkan persoalan saat implementasi. Buruknya kebijakan pangan dan pembangunan infrastruktur hanya sekadar contoh dari banyaknya kekeliruan kebijakan yang terjadi.
  5. Optimalisasi belanja dan implementasi program sosial. Secara rasio terhadap PDB, belanja pemerintah untuk program-program sosial masih termasuk rendah. Dana untuk program-program bantuan langsung seyogyanya diperbesar disertai perbaikan implementasi program untuk menjamin efektifitas dan efisiensinya. Ada banyak contoh tentang buruknya implementasi yang pada akhirnya membuat program bantuan sosial menjadi tidak efektif dan tepat sasaran. Perubahan metode pembagian beras untuk rakyat miskin (raskin) misalnya, justru berujung pada pola tidak lebih baik karena kepentingan bank-bank milik negara dan juga

Diskusi Ketimpangan 4 of 5

Bulog. Keinginan memodernisasi penyaluran bantuan tidak berhasil, kalah oleh pertimbangan politis.

6. Perbaikan kualitas pelayanan dasar. Warga miskin di Indonesia mengalami ketimpangan akses, ketimpangan fasilitas, dan ketimpangan layanan dasar. Mengatasi ketimpangan akses dan fasilitas lebih membutuhkan waktu dan anggaran. Sedangkan perbaikan kualitas layanan dasar relatif lebih mudah diupayakan dan dicapai. Pemerintah semestinya bisa memperbaiki kualitas layanan dasar dengan mendorong profesionalisme dan kualitas aparatur negara serta memperbaiki pengawasan sembari menerapkan merit system. Pemerintah seharusnya melaksanakan konsep open government agar pelayanan publik lebih baik. Pemerintah dapat mendorong peran serta publik secara luas untuk turut mengawasi kualitas layanan dasar. Program Lapor oleh UKP4 yang dulu pernah berjalan dengan baik harus di hidupkan kembali. Perbaikan kualitas layanan dasar bisa berjalan tanpa memerlukan anggaran besar dan daoat segera berjalan. Yang diperlukan hanyalah komitmen untuk melayani publik sejalan dengan perbaikan kesejahteraan aparatur negara yang kini semakin baik.

7. Memperbaiki kredibilitas anggaran dengan menetapkan target-target yang lebih realistis. Rasio penerimaan pemerintah dari pajak dibandingkan dengan PDB Indonesia (tax ratio) masih rendah, bahkan termasuk yang paling rendah di ASEAN. Artinya, masih ada ruang yang luas bagi Pemerintah RI untuk menaikkan penerimaan pajak. Tapi, bukan berarti pemerintah dapat dengan serta-merta menaikkan target penerimaan pajak begitu saja. Terlebih lagi ketika siklus dunia usaha sedang lesu karena imbas penurunan harga komoditas dan melesunya ekonomi global. Dalam situasi seperti ini, pemerintahan Presiden Joko Widodo justru menaikkan target penerimaan pajak dengan sangat agresif. Akibatnya muncul defisit yang besar. Target penerimaan yang sangat tinggi dan tidak realistis itu juga mendorong pemerintah merencanaan berbagai pengeluaran yang pada gilirannya tidak mungkin terealisir karena penerimaan tidak tercapai. Masalah lain yang berikutnya muncul adalah membesarnya defisit anggaran yang membuat kredibilitas anggaran memburuk yang berdampak pada baiknya bunga surat utang Pemerintah. Biaya bunga yang lebih besar membuat kemampuan belanja pemerintah untuk program sosial menurun. Kesimpulannya penetapan target yang tidak realistis justru menimbulkan beban yang cukup besar pada keuangan negara. Akibat lainnya adalah peringkat kredit Indonesia tidak membaik. Biaya bubga utang luar negerk korporasi juga ikut naik, dan akhirnya membuat ekonomi Indonesia menjadi tidak efisien karena terbebani biaya tinggi.

8. Perbaikan program-program pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Masih ada banyak kelemahan pada Kebijakan Ekonomi Berkeadilan yang menjadi andalan pemerintah untuk mengatasi ketimpangan. Program Reforma Agraria yang menjadi andalan pemerintah, misalnya, masih memerlukan program lain sebagai pendamping agar program ini benar-benar dapat membantu petani miskin. Sayangnya, program what next ini belum ada.. Memiliki tanah tak akan bahyak membantu jika warga miskin yabg mendapat tanah tidak memiliki ketrampilan dan modal untuk mengolah tanah itu. Belum lagi ada mismatch antara lokasi warga yang memerlukan bantuan dengan lokasi tanah yang tersedia. Data tanah yang dapat dibagikan juga masih tidak jelas dan simpang siur. Reforma Agraria juga menimbulkan ketidak pastian pada pengusaha karena ada redistribusi aset yang mengesankan akan ada upaya nasionalisasi. Padahal, sektor perkebunan sawit merupakan penghasil ekpor utama yang menjadi motor pertumbuhan.

Selesai

 

Posted in Development, Inequality and Poverty, Uncategorized | 1 Comment

Menyeberang di Titian: Stanza untuk BTP

titian

kompas.com

Untitled

Posted in Goresan, Uncategorized | 8 Comments

Meningkatkan Kualitas Demokrasi

will

ecohustler.co.id

Jangan pernah lelah berikhtiar untuk meningkatkan kualitas demokrasi. Jangan beringsut sejengkal pun. Modal utama yang harus terus dijaga adalah kebebasan. Tentu saja kebebasan yang tidak merampas free will orang lain. Kebebasan yang dibingkai oleh keadaban publik, yang mampu mewujudkan keadilan sosial dan harmoni sosial. Bukan kebebasan yang mengumbar kebencian dan permusuhan.

Kebebasanlah yang menjamin pendulum terus bergerak, membawanya ke tengah kala pendulum melaju kencang ke ekstrim kiri atau kanan. Kita harus menghimpun dan mengerahkan energi sosial agar pendulum bergerak dinamis berirama seperti lonceng jam, jangan sampai lonceng jam berhenti mengayun karena kehabisan batere atau ada komponen yang rusak.

Kekuatan yang memaksakan pendulum berayun ke titik ekstrim kiri atau kanan lantas berhenti di sana berkepanjangan hanya bisa terjadi kalau kita hanya berdiam diri, ketika energi kebajikan membeku.

Pemilu atau pilkada merupakan pembaruan kontrak politik, semacam pelumas untuk melancarkan gerak pendulum, ke kiri dan ke kanan tak jauh dari titik tengah keseimbangannya. Bukan statik persis di titik tengah dan berhenti bergerak dengan mematikan energi atau merusak komponen lonceng. Pemilu sejatinya membawa ke arah perbaikan dan keseimbangan politik yang lebih tinggi.

Setiap kita bebas memilih peran yang dipandang paling cocok untuk mengerek keseimbangan politik yang lebih tinggi dan lebih berkualitas. Ada yang menempuh pilihan bergabung dengan kubu salah satu calon. Ada pula yang merasa dirinya tak bakal bisa mengubah keadaan dengan cara tidak mendatangi bilik suara atau golput.

Pada pilkada Jakarta 2012, saya memilih ikut berlaga sebagai salah satu calon gubernur lewat jalur non-partai atau independen. Bukan karena saya anti partai politik, melainkan sebagai pengimbang kekuatan partai politik menuju keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas: semacam peran checks and balances terhadap partai politik. Tim kami menempuh cara-cara baru dalam kampanye, antara lain dengan keterbukaan, crowd funding, dan menawarkan program  yang terukur dan dapat diterapkan, terutama lewat media sosial. Kami mengutamakan tata sosial ketimbang tata ruang, mendengarkan langsung asa masyarakat yang orisinil dengan bermalam di rumah warga, mendengarkan masukan dari para ahli, dan metode-metode baru lainnya yang belum pernah ditempuh sebelumnya. Dua hari setelah pilkada, tim kami menyerahkan laporan keuangan dan alhamdulillah dinilai baik (bahkan kalau tak salah yang terbaik).

Semangat independen terus kami kumandangkan. Karena itu pula, pada pilkada serentak lalu, saya hanya sekali terlibat langsung dan ikut berkampanye untuk calon independen pada pilkada di Tapanuli Tengah.

Saya sama sekali tidak menjadi anggota tim pemenangan calon mana pun di tempat lain, termasuk di Jakarta. Namun, saya terbuka dan dengan suka cita berbagi pengalaman dan pandangan dengan tim pemenangan mana pun, mendorong mereka ikut aktif mewujudkan keseimbangan politik yang lebih tinggi dan berkualitas, bagi kemajuan negeri dan cita-cita keadilan sosial. Bahkan kritik pedas sekalipun saya sampaikan kepada mereka, dengan harapan mereka semua kembali ke jalur persaingan gagasan dengan cara-cara yang sehat.

Semoga yang terbaiklah yang bakal memimpin Jakarta dan melayani warganya.

 

 

 

Posted in Politics, Politik, Uncategorized, Urban Development | 9 Comments

Prospek Penerimaan Pajak Pasca Tax Amnesty

Program pengampunan pajak telah berakhir pada 31 Maret 2017. Antusiasme masyarakat tergolong luar biasa. Sampai akhir batas waktu program, tercatat satu juta lebih jumlah Surat Pernyataan Harta (SPH).

Nilai harta yang dideklarasikan mencapai 4.866 triliun, sekitar 40 persen Produk Domestik Bruto (PDB). Harta yang dideklarasikan itu setara dengan 365 miliar dollar AS atau tiga kali lipat dari cadangan devisa per akhir Februari 2017.

Lebih dari tiga perempat harta yang dideklarasikan adalah harta bersih dalam negeri, sedangkan harta bersih yang ditempatkan di luar negeri sebesar 21,2 persen. Yang sangat jauh dari target pemerintah sebesar Rp 1.000 triliun adalah deklarasi harta bersih repatriasi, hanya 3 persen atau sebesar Rp 147 triliun.

komposisi_harta

Target dana repatriasi yang tergolong sangat ambisius dibuat berdasarkan perkiraan dana WNI yang berada di luar negeri versi Kementerian Keuangan minimal sekitar Rp 11.000 triliun. Angka ini mirip dengan versi Credit Suisse. Sedangkan menurut versi Bank Indonesia jumlahnya sekitar Rp 3.000 triliun, hampir sama dengan versi McKinsey&Company. Perbedaan antara Rp 3.000 triliun dengan Rp 11.000 triliun amatlah besar.

Harta WNI yang ditempatkan di luar negeri bersumber dari beragam motif dan modus operandi, baik yang legal maupun ilegal seperti uang korupsi, penggelapan pajak, under-invoicing exports, over-invoicing imports, dan pelarian modal (capital flights) yang diestimasi dari pos net errors and omissions dalam neraca pembayaran. Bentuknya pun beragam, yang berupa aset fisik maupun finansial.

estimasi

Puncak pencapaian program amnesti pajak terjadi pada akhir periode pertama 30 September 2016. Hal ini bisa dimaklumi mengingat tarif pembayaran tebusan pada periode pertama sangat rendah dan paling rendah. Tarif untuk repatriasi dan deklarasi harta dalam negeri pada periode I adalah 2 persen, periode II 3 persen, dan periode III 5 persen. Untuk deklarasi harta luar negeri masing-masing 4 persen, 6 persen, dan 10 persen. Tak sampai tiga bulan sejak diberlakukan, dana repatriasi mencapai Rp 137 triliun. Enam bulan selanjutnya sampai akhir program, dana repatriasi hanya bertambah Rp 10 triliun.

Pola serupa terjadi pula pada perolehan dari pembayaran tebusan. Uang tebusan “murni” (tidak termasuk pembayaran tunggakan dan pembayaran bukti permulaan (bukper). Per 30 September 2016, pembayaran tebusan “murni” mencapai Rp 89,1 triliun dan enam bulan kemudian hanya naik sebesar Rp 25,2 triliun. Adapun penerimaan total dari program amnesti pajak yang masuk ke APBN per 31 Maret 2017 adalah Rp 135 triliun.

1

Realisasi pembayaran tebusan tidak banyak berubah selama periode ketiga. Sampai akhir program, realisasi pembayaran tebusan mencapai 69,3 persen, sedangkan realisasi berdasarkan surat setoran pajak (SSP)–meliputi pembayaran tunggakan dan pembayaran bukti permulaan–mencapai 81,8 persen dari target.

Mayoritas pembayar pajak besar mengikuti program pengampunan pajak pada periode pertama. Hal ini terlihat dari angka rerata tertinggi per SPH sebesar 12,1 miliar pada 27 September 2016. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga titik terendahnya pada akhir periode menjadi Rp 4,8 miliar per SPH.

2

Program amnesti pajak terbukti tidak mampu menambah kekuarangan penerimaan pajak pada APBN 2016. Sekalipun sudah dinambah dengan pembayaran tebusan, penerimaan pajak pada 2016 hanya Rp 1.284 triliun atau 83,4 persen dari target APBN-P 2016 sebesar Rp 1.539 triliun.

Tahun ini target penerimaan pajak dipatok Rp 1,435 triliun, naik 16,7 persen dibandingkan dengan realisasi 2016. Sungguh tantangan yang sangat berat mengingat pertumbuhan penerimaan pajak selama lima tahun terakhir rata-rata hanya 8 persen, tidak sampai separuh dari target.

koreksi

Sudah empat tahun berturut-turut nisbah pajak (tax ratio) mengalami penurunan terus menerus. Estimasi penulis untuk tahun ini pun masih akan turun (lihat garis putus-putus).

compare

Menaikkan nisbah pajak tidak semudah membalikkan telapak tangan. Namun, dengan partisipasi yang cukup tinggi dalam program amnesti pajak, ada secercah harapan untuk jangka menengah.

Tahun ini adalah masa konsolidasi. Pengesahan undang-undang perpajakan yang baru perlu dipercepat agar mulai tahun 2018 mulai terjadi peningkatan penerimaan pajak yang melebihi potensi alamiahnya.

Hampir tidak ada pilihan untuk tahun ini kecuali memangkas belanja modal, termasuk untuk pembangunan infrastruktur. Itulah syarat cukup agar konsolidasi fiskal berlangsung lebih mulus.

taxratio

Padahal, nisbah pajak Indonesia tergolong masih relatif rendah dibandingkan dengan negara-negara tetangga, dengan Kamboja sekalipun.

[Diperbaiki pada 9 April 2017, pk. 18:44]

Posted in Fiscal Policy, Public Policy | 4 Comments