Faisal Basri: Pak Boediono Mengajarkan Kita bahwa Tidak Ada Jalan Pintas…

goethe

Estu Suryowati/Kompas.com
Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri memberikan testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah karya Boediono, di Goethe-Institute Jakarta, Kamis (15/9/2016)

KOMPAS.COM, Kamis, 15 September 2016 | 19:25 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Dari deretan bangku paling depan di auditorium Goethe-Institute Jakarta, seorang lelaki paruh baya meloncat ke atas panggung.

Sekejap orang-orang yang duduk di auditorium terkesiap, membatin atas kesopanan yang dilakukan lelaki itu.

“Apakah tindakan saya tadi elok?” tanya akademisi Universitas Indonesia itu. “Kan tidak. Itu menerobos namanya. Jalan pintas. Dan Pak Boed mengajarkan dalam buku ini tidak ada jalan pintas,” ucapnya lagi sembari menunjukkan buku Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, karya Boediono.

Ya, sore itu, Kamis (15/9/2016), Faisal Basri, lelaki yang mencontohkan jalan pintas itu, didapuk sebagai komentator, pemberi testimoni dalam peluncuran buku cetakan II Ekonomi Indonesia Dalam Lintasan Sejarah, bersama ekonom Universitas Gadjah Mada, Tony Prasetiantono, dan ekonom Universitas Padjadjaran, Armida Alisjahbana.

Menarik sekali, kata Faisal mengawali testimoninya, ketika Pak Boed berbicara tentang reformasi birokrasi.

Faisal menceritakan, dalam bukunya, Boediono menuliskan catatan sejarah Van der Capellen, seorang Gubernur Jenderal Hindia Belanda, ketika melakukan pembaruan birokrasi.

“Van der Capellen tidak pakai tax amnesty, tetapi apa yang dia lakukan sangat luar biasa,” kata Faisal.

Untuk kali pertama, Capellen mengumpulkan informasi sistematis dan statistik mengenai kondisi ekonomi dan masyarakat Jawa, dengan tujuan utama meningkatkan pengumpulan pajak.

Dia, kata Faisal, berhasil meningkatkan penerimaan pajak. “Sekali lagi, ini tidak ada jalan pintas. Itu pembelajaran sangat penting dan seperti itu juga di tempat-tempat lain,” ucapnya.

Membaca-baca buku Boediono dan buku-buku lain, Faisal menemukan pemahaman bahwa tidak ada ideologi dalam perumusan kebijakan. Yang ada adalah pragmatisme.

Bahkan kata dia, kalaupun benar-benar tidak ada jalan lain, mau tidak mau, anggaran harus dipotong.

“Infrastruktur sekalipun harus dipotong. Tidak ada jalan pintas. Ini pembelajaran penting,” katanya lagi.

Faisal juga menyadari, banyak nasihat dari Boediono bahwa segala sesuatu ada tahapannya dan tidak bisa dikejar dengan terburu-buru.

Faisal menyampaikan, tidak akan ada satu negara yang bisa meraih pertumbuhan ekonomi 7 persen, apabila rasio kredit terhadap PDB-nya baru 40 persen, atau indeks inklusi keuangannya baru 36,1 persen.

Sistem keuangan ibarat jantung, harus diperkuat agar bisa berlari kencang. “Di sinilah Pak Boed menyampaikan kaitan ekonomi-politik. Bagaimana teknokrat menghadapi lingkungan politik yang inginnya lari sprint tanpa memperkuat jantung, membenahi sistem peredaran darah,” ujar Faisal.

Pada bagian lain, Faisal juga mengajak pengunjung auditorium untuk merenungi bahwa Indonesia merupakan bangsa yang terbuka sejak zaman dahulu.

Oleh karena itu, menurut dia, tidak elok apabila masih ada yang berpikir untuk tidak terbuka pada pakta-pakta perdagangan, seperti Trans-Pacific Partnership ataupun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

“Ada gains from trade (manfaat perdagangan). Sememble-memblenya negara, kalau punya spesialisasi produk, Anda dapat comparative advantage,” imbuh Faisal.

Hanya, masalahnya, negara-negara lain malah jauh di depan Indonesia. Mereka mendapat additional gains from trade.

Untuk itu, Faisal menyarankan pemerintah agar menggalakkan industrialisasi dan memperbanyak insentif untuk industri dalam negeri.

Terakhir, Faisal menyoroti soal ketimpangan ekonomi yang juga disinggung dalam buku Boediono.

Sepakat dengan isi buku, sistem ekonomi ekstraktif akan selalu memunculkan ketimpangan.

Faisal bilang, adalah pekerjaan rumah pemerintah untuk mengubah sistem ekonomi ekstraktif menjadi sistem ekonomi inklusif, untuk mengatasi problem ketimpangan.

Penulis : Estu Suryowati
Editor : M Fajar Marta

Diunduh dari: http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2016/09/15/192513126/faisal.basri.pak.boediono.mengajarkan.kita.bahwa.tidak.ada.jalan.pintas.

 

Dipublikasi di Buku, Development, Ekonomi Politik, Institutions, Makroekonomi, News, Public Policy | 1 Komentar

Tax Amnesty dan Rasionalisasi Belanja Modal

Sampai Sabtu dini hari (10/9), dana tebusan yang terkumpul dari program amnesti pajak mencapai Rp 8,39 triliun atau 5,1 persen dari target sebesar 165 triliun. Batas akhir program TA masih cukup lama, yakni 31 Maret 2017. Namun, pesimisme kian merebak. Bank Indonesia memperkirakan dana tebusan hanya Rp 18 triliun tahun ini dan Rp 3 triliun tahun depan, sehingga keseluruhan hanya Rp 21 triliun atau 12,7 persen dari target. Lihat Tax amnesty chokes budget. Gubernur BI mengakui angka itu berdasarkan base-line model, konservatif, dan berdasarkan pencapaian sejauh ini. Mengingat belum ada presedennya, boleh jadi realisasi nanti lebih baik. Saya sendiri lebih optimistik dari BI.

Beberapa hari terakhir terlihat terjadi akselerasi. Dalam 10 hari terakhir, surat pernyataan harta (SPH) naik lebih dua kali lipat, dari 22.202 menjadi 46.593. Nilai harta yang dilaporkan naik dua setengah kali lipat. Nilai harta per SPH pun naik terus dari waktu ke waktu, menandakan skala pengaju TA semakin besar. Peningkatan paling mencolok adalah angka realisasi, dari hanya 1,9 persen pada akhir Agustus menjadi 5,1 persen sepuluh hari kemudian.

Walaupun dana yang dipulangkan (repatriasi) masih relatif kecil, padahal sangat diharapkan mengalir deras, namun dalam 10 hari terakhir menunjukkan perkembangan yang lumayan menggembirakan, naik hampir dua kali lipat.

ta

Pemerintah agaknya perlu mempersiapkan skenario terburuk. Katakanlah uang tebusan hanya Rp 50 triliun untuk tahun ini, yang sebetulnya jauh lebih optimistik ketimbang hitung-hitungan BI.

Mau tidak mau amputasi anggaran tidak hanya untuk belanja rutin, melainkan harus menyasar juga ke belanja modal, termasuk untuk infrastruktur. Sisirlah proyek-proyek infratruktur. Kita yakin ada beberapa proyek infrastruktur yang mubazir peninggalan MP3EI pemerintahan sebelumnya. Beberapa proyek perlu diuji kembali urgensinya.

Tinjau kembali penyertaan modal negara (PMN). Dorong BUMN mencari dana sendiri dan mencari mitra strategis. Tak mengapa tertund setahun untuk berbenah sekaligus menyehatkan BUMN itu sendiri.

Subsidi yang tidak efektif harus diakhiri, misalnya BUMN pelayaran yang memperoleh subsidi karena mengangkut barang atau kontainer ke kawasan timur Indonesia tetapi hasilnya tidak menggembirakan. Termasuk juga kapal khusus pengangkut sapi yang sangat mengecewakan.

Evaluasi rencana pemerintah yang akan menyerap berapa pun produksi petani tanpa perencanaan yang matang. Selesaikan akar masalahnya, jangan grasa-grusu di hilirnya saja.

Skenario amputasi lebih besar memang sangat menyakitkan. Namun, jauh lebih menyesakkan jika pada akhirnya defisit menggelembung hingga melebihi 3 persen PDB. Lebih ironis lagi kalau menekan investasi swasta dan pertumbuhan kredit sehingga justru menurunkan pertumbuhan ekonomi.

 

 

Dipublikasi di Development, Fiscal Policy, Makroekonomi, Public Policy | 4 Komentar

Pertumbuhan Memengaruhi Kredit atau Sebaliknya?

Gubernur Bank Indonesia (BI) hari ini (9/9) mengatakan pertumbuhan kredit tahun 2017 bakal mencapai 11 persen. Menurut Gubernur BI, perkiraan itu akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jika asumsi pertumbuhan 5,2 persen, pertumbuhan kredit bisa di atas 12 persen. Jadi, pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

Besarnya kredit menentukan investasi atau pembentukan modal domestik bruto. Sedangkan investasi merupakan komponen dari PDB.

Identitas pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

Y = Cp + I + G + (X – M)

yang mana Y adalah pendapatan nasional atau PDB; Cp adalah konsumsi rumah tangga; G adalah belanja pemerintah; I investasi atau pembentukan modal tetap bruto; X ekspor barang dan jasa; dan M impor barang dan jasa.

Dari situ tampak Y dipengaruhi oleh I atau pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pertumbuhan investasi, yang mana pertumbuhan investasi ditentukan oleh pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan tidak terlalu penting jika investasi didominasi oleh investasi pemerintah dan investasi asing langsung. Namun, selama ini yang terpenting selalu pertumbuhan kredit perbankan.

Selama tahun 2016, pertumbuhan kredit melemah, tidak pernah menembus dua digit. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan kredit pada Juni 2016 hanya 8,9 persen. BI memperkirakan pertumbuhan kredit selama tahun 2016 bakal di kisaran 7 persen sampai 9 persen. Mungkin karena itu BI baru-baru ini mengoreksi perkiraan pertumbuhan tahun 2016 dari 5,0 persen sampai 5,4 persen menjadi 4,9 persen sampai 5,3 persen. Pola hubungan ini lebih cocok ketimbang pernyataan Gubernur BI di atas.

 

credit.png

Pola hubungan pertumbuhan kredit dipengaruhi pertumbuhan ekonomi mencerminkan sikap pasif BI. Kalau BI hendak proaktif, maka BI melakukan berbagai upaya untuk mendorong kredit. Katakanlah pertumbuhan kredit dipacu menjadi 15 persen. Pendorongnya antara lain hasil dari program amnesti pajak. Lalu diluncurkan kebijakan pendukung seperti penurunan LTV untuk properti dan kendaraan bermotor. Dari itu semua keluarlah prediksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kalau target pertumbuhan ekonominya relatif rendah, berarti BI sendiri ragu dengan kemungkinan kredit tumbuh lebih tinggi.

Dipublikasi di Makroekonomi, Monetary Policy | 2 Komentar

Tidak Ada Jalan Pintas

Memahami perekonomian mirip dengan memahami mekanisme dalam tubuh manusia. Berbeda dengan ilmu kimia dan ilmu eksakta lainnya yang membutuhkan eksperimen di laboratorium, memahami ilmu ekonomi bisa langsung diperoleh dari kehidupan sehari-hari.

Kelangkaan pasokan suatu barang langsung bisa dideteksi dari kenaikan harga. Jika terjadi kelangkaan kebutuhan pokok yang akut seperti di Venezuela belakangan ini, kita bisa menyaksikan antrean panjang, pasar gelap, bahkan kerusuhan sosial.

Kenaikan harga pangan yang berlangsung cukup lama seperti harga daging sapi dan daging ayam ras di Indonesia menandakan pasokan di pasar tidak bisa memenuhi permintaan. Pemecahan jangka pendek untuk meredam kenaikan harga adalah dengan mengimpor, karena meningkatkan produksi dalam negeri butuh waktu cukup lama. Jika pemerintah bersikukuh tidak membuka keran impor karena mengklaim sudah berhasil mencapai swasembada, niscaya harga tidak akan turun, ceteris paribus. Pemerintah tidak akan mampu melawan hukum alam atau sunnatullah mikroekonomi.

Dalam makroekonomi juga berlaku hukum alam. Tentu saja lebih rumit ketimbang mikroekonomi. Akan sangat membantu pemahaman makroekonomi dengan memahami mekanisme di dalam tubuh manusia.

Perekonomian yang sehat tampak luarnya bisa diketahui dari laju inflasi, suku bunga, dan nilai tukar mata uangnya. Laju inflasi menunjukkan suhu perekonomian yang bisa dianalogikan dengan suhu tubuh. Suku bunga mirip dengan tekanan darah. Jika suku bunga tinggi, investasi akan melorot sehingga laju perekonomian melambat. Mirip dengan seseorang yang mengalami tekanan darah tinggi, membuat kepala pening, badan lemas, dan bisa membuat semaput. Gonjang-ganjing nilai tukar rupiah ibarat detak jantung tidak beraturan sehingga berpotensi mengalami serangan jantung. Sektor keuangan yang lemah  bisa diibaratkan detak jantung yang lemah, sehingga mudah mengalami tekanan akibat gejolak eksternal semisal krisis finansial global.  Sektor keuangan yang sakit berpotensi menghantam rupiah sangat parah seperti yang terjadi pada tahun 1998.

Jika inflasi, suku bunga, dan nilai tukar tidak bermasalah, bukan berarti perekonomian sehat luar-dalam, jasmani-rohani. Bisa saja di dalam tubuh ada masalah, misalnya luka di hati, peredaran darah tidak merata ke sekujur tubuh, ada kanker di darah atau di hati, dan sebagainya. Jika perekonomian mengidap kanker, pertumbuhan ekonomi terganggu dan tidak bisa menciptakan lapangan kerja memadai, walaupun ketiga indikator di atas normal.

Bisa juga seseorang sehat jasmani tetapi jiwanya sakit. Perekonomian yang sehat jasmani tercermin dari pertumbuhan yang cukup tinggi, tetapi tidak sehat rohani karena pertumbuhan hanya dinikmati oleh segelintir orang. Ketimpangan memburuk sehingga menciptakan disharmoni sosial. Segelintir penduduk yang makmur tidak bisa tidur nyenyak karena masyarakat sekelilingnya hidup serba kekurangan.

gambar-tubuh-manusia

Sumber: daunbuah.com

Agar tubuh sehat, asupan makanan harus bermutu, pola hidup juga harus sehat, istirahat teratur, dan jiwa sehat pula. Perenang legendaris Michael Phelps, peraih 23 medali emas olimpiade, 14 di antaranya emas individual, memiliki tubuh yang prima. Ia menjalani latihan keras, hidup disiplin, dan menjaga pola makan. Demikian juga yang dilakoni Osain Bolt, peraih sembilan medali emas olimpiade dan berhasil melakukan triple treble. Hasil gemilang digapai dengan kerja keras. Tidak ada jalan pintas, apalagi kalau kerap ugal-ugalan.

Apakah kedua sosok itu pernah gagal? Ya. Usain Bolt bahkan gagal di babak kualifikasi pada Olimpiade Yunani 2004. Michael Phelps gagal meraih medali emas dalam beberapa lomba. Perekonomian pun begitu. Terkadang tumbuh melambat dan sesekali mengalami krisis. Namun, sepanjang fondasi perekonomian kokoh, krisis yang menerpa tidak akan berlangsung lama, perekonomian memiliki daya tahan sehingga cepat pulih.

phelps-usain

Swasembada pangan tidak bisa terwujud dalam jangka pendek. Butuh upaya keras untuk menghasilkan bibit unggul, membangun irigasi sampai saluran tersier, membangun mata-rantai distribusi dan pasar yang efisien, menciptakan jaring-jaring pengaman pasar agar petani terlindungi jika gagal panen atau harga anjlok.

Tidak bisa pakai jurus “pokoknya”. Pokoknya harga daging sapi harus turun jadi Rp 80.000 per kg. Pokoknya harga gas harus turun jadi US$6 per MMBtu per 1 Januari 2016. Pokoknya suku bunga kredit harus turun jadi satu digit per 1 Januari 2017. Kalau dipaksakan, niscaya bakal muncul masalah-masalah baru yang membuat keadaan semakin rumit.

Jika hendak tumbuh lebih cepat dan mewujudkan akselerasi pembangunan, periksa dulu kecukupan darah. Tidak mungkin perekonomian yang mengalami amnesia yang sosoknya pucat-pasi bakal tumbuh tinggi berkelanjutan. Detak jantung (sektor keuangan dan pemerintah) harus normal sehingga berfungsi optimal menyalurkan darah (uang) ke sekujur tubuh (sektor ekonomi).

Bagaimana mungkin jika hanya 36,1 persen penduduk dewasa yang memiliki akses ke perbankan bisa membuat darah yang mengalir di dalam tubuh perekonomian cukup memadai menggairahkan seluruh sendi perekonomian?

fi

Bagaimana mungkin dunia usaha bisa maju kencang kalau kredit yang disalurkan sektor keuangan hanya 40mpersen dari produk domestik bruto (PDB)?

credit

Bagaimana mungkin jika jantung perekonomian (sektor keuangan, khususnya dunia perbankan) tercerai berai atau tidak melakukan konsolidasi?

konsol

Jantung kedua perekonomian adalah pemerintah, yang berfungsi menyedot darah (dana) dari masyarakat dalam bentuk pajak dan memompakan kembali ke masyarakat dalam bentuk belanja pemerintah. Bagaimana mungkin jantung kedua itu perfungsi optimal jika penerimaan pajak relatif rendah sedangkan pemerintah berkehendak memacu belanja? Solusi menambah utang terbukti mendesak investasi swasta (crowding-out effect). Gencarnya pemerintah berutang membuat pertumbuhan deposito menukik tajam ke aras terendah, dari 26 persen di awal 2015 menjadi hanya 2 persen pada Juni 2016. Bagaimana mau menggenjot belanja infrastruktur kalau menambah utang hanya untuk membayar bunga utang, sebagaimana diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani.

tpf

Sudah terbukti tekad untuk tumbuh 7 persen rerata setahun selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana terteras di Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kandas sejak tahun pertama.

rpjm

Untuk tumbuh lebih tinggi berkelanjutan, seluruh organ perekonomian harus disehatkan. Bukan dengan mengutik-utik BUMN jadi holding. Bukan dengan swasembada lewat jalan pintas atau menyerap seluruh hasil produksi petani yang entah dengan harga berapa. Bukan dengan menghadirkan IT bahkan Alibaba sekalipun ke desa-desa sementara tidak pernah mengorganisir petani sebagai himpunan yang kokoh menghadapi kaum kapitalis kota.

Bukan pula dengan mengedepankan konsep produk unggulan (champion products) di tengah kancah global supply chain.

Tidak ada jalan pintas, memang. Mindset pembangunan harus berubah.

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Uncategorized | 5 Komentar

Industrial Development Report 2016 dan Indonesia

2015-12-11_14_12_49-EBOOK_IDR2016_FULLREPORT.pdf_-_Adobe_Acrobat_ProRabu minggu lalu (31/8), saya diundang United Industrial Development Organization (UNIDO) menjadi pembahas laporan terbaru mereka berjudul Industrial Development Report 2016 yang bertema “The Role of Technology and Innovation in Inclusive and Sustainable Industrial Development.” Laporan dipresentasikan oleh utusan kantor pusat UNIDO di Vienna. Kepala perwakilan UNIDO di Jakarta mempresentasikan kaitan antara industrialisasi dan target Sustainable Development Goals (SDGs).

Laporan terdiri dari 8 bab: (1) Moving towards inclusive and sustainable industrial development; (2) Technological change, structural transformation and economic growth; (3) Sustaining economic growth; (4) Promoting social inclusiveness; (5) Moving towards greener structural transformation; (6) Designing and implementing inclusive and sustainable industrial development policies; (7) Indusrial trends: manufacturing valued added, exports, employment and energy and resource efficiency; dan (8) The Competitive Industrial Performance index. Laporan lengkap bisa diunduh di sini.

Industrial competitiveness index mencakup 141 negara. Pada tahun 2013 (data terkini yang digunakan dalam Laporan) Indonesia berada di urutan ke-42, turun satu peringkat dibandingkan tahun 2010. Di kelompok 10 tertinggi adalah: (1) Germany, (2) Japan, (3) Republic of Korea; (4) United States; (5) China; (6) Switzerland; (7) Singapore; (8) Netherlands; (9) Belgium; dan (10) Italy. Satu-satunya di kelompok 10 besar yang masih berstatus emerging industrial country adalah China. Posisi China melesat dari urutan ke-8. Selebihnya adalah industrialized countries.

Presentasi oleh utusan kantor pusat UNIDO, Nicola Cantore mengetengahkan posisi Indonesia yang tidak tertera dalam Laporan. Ia membandingkan kinerja industri manufaktur Indonesia dengan negara-negara tetangga.

Kapasitas manufaktur Indonesia memang mengalami peningkatan, bahkan masuk dalam kelompok 10 besar manufaktur dunia. Namun, berdasarkan manufacturing value added (MVA) per kapita, Indonesia kalah jauh dari Malaysia dan Thailand. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam, Cambodia, dan Mongolia. Jika perkembangan manufaktur di Indonesia seperti sekarang, boleh jadi dalam beberapa tahun ke depan bisa disusul oleh Vietnam karena perkembangan di negeri itu lebih cepat dari Indonesia.

Kinerja ekspor manufaktur per kapita Indonesia paling buruk, kalah dengan Mongolia, Cambodia, dan Vietnam. Kondisi ini sejalan dengan kemerosotan indeks daya saing manufaktur Indonesia.

nicola

Mengingat peranan teknologi dan inovasi sangat penting dalam industrialisasi dan pertumbuhan ekonomi, bisa dipahami mengapa pertumbuhan kita mengalami pelemahan dan industrialisasi mengalami kemunduran relatif. Hal ini ditunjukkan oleh pertumbuhan total factor productivity (TFP) yang selalu lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi lebih banyak disumbang oleh pertambahan pekerja dan modal.

nicola-2

Tak heran jika Indonesia lebih mengandalkan pada komoditas primer untuk meraup devisa dan menjadi negara yang paling mengandalkan komoditas primer dibandingkan negara-negara tetangga. Sebaliknya, produk manufaktur Indonesia terendah.

nicola-3

Temuan di atas sejalan dengan tulisan-tulisan saya sebelumnya. Salah satunya terlihat di peraga berikut. Posisi Indonesia paling rendah, mendekati titik nol, yang menunjukkan jumlah scientists dan engineers sebagai ujung tombak inovasi serta belanja untuk riset dan pengembangan (R&D) sangat teramat kecil.

mit-33

Jika hendak mengakselerasi pembangunan dan terhindar dari middle-income trap, mau tak mau Indonesia harus memperkokoh industrialisasi dengan segala sarana dan prasarana pendukungnya.

 

 

 

 

 

 

Dipublikasi di Development, Industri, Public Policy, Tokoh | 4 Komentar

Jawaban atas Pemberitaan Detikcom tentang Bisnis Gas

Tulisan saya Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas antara lain ditanggapi oleh Sabrun Jamil, Ketua Indonesia Natural Gas Trader Associate (INGTA), asosiasi yang menaungi para trader. Lihat Dituding Jadi Penyebab Harga Gas di RI Mahal, Ini Jawaban Trader.

Alhamdulillah, pengakuannya membuat liku-liku bisnis gas semakin terang benderang. Memang, tidak semua trader sekedar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa, dan sebatas menjual kembali ke trader lain. Saya berharap semua pihak yang memiliki data terinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis.

Jangan seperti menteri BUMN yang asal bunyi dan justru memanfaatkan kerumitan bis nis gas sebagai pembenaran untuk membentuk holding BUMN migas. Lihat Industri ‘Menjerit’ Gas Mahal, Rini: Itu Pentingnya PGN Jadi Anak Usaha Pertamina

Sepak terjang calo dirasakan pula oleh kalangan industri tekstil. Lihat Harga Gas Mahal, Pengusaha Tekstil: Kami Beli dari Calo.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) pun mengakui bahwa mahalnya harga gas di Indonesia karena banyak yang main sehingga memperpanjang mata rantai. Lihat juga Harga Gas di Indonesia Mahal, Siapa Biang Keladinya?.

Permen ESDM N0.19/2009 menimbulkan beberapa persoalan seperti: (1) penerapan niaga tanpa fasilitas; (2) penerapan open access dan unbundling langsung sampai legal unbundling.

Dalam kondisi infrastruktur yang amat minim, kedua skema itu terbukti berdampak negatif seperti: (1) infrastruktur praktis tidak bertambah.Sekitar 80 trader hanya berkontribusi membangun pipa sekitar 400-an km. Bisa dipahami, buat apa buang uang membangun infrastruktur yang berisiko kalau menjadi trader lebih enak, risiko rendah, dan labanya lumayan besar. (2) Penjualan berjenjang menimbulkan mata-rantai pasokan yang panjang sehingga inefisien dan harga mahal.

Alokasi gas bukannya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, melainkan ke trader yang menyasar ke pipa yang sudah ada. Jadi, infrastruktur pipa tidak mengalami peningkatan berarti, tidak merambah ke kawasan baru.

Regulasi model itu nyata-nyata bermasalah. Syukurlah pemerintah sudah menyadari dan semoga akan segera merevisinya.

Dipublikasi di Ekonomi Politik, Migas, Oil and Gas, Political Economy, Public Policy, Tata Niaga | Meninggalkan komentar

Gagal Paham atas Penjelasan Pertamina tentang Pemburuan Rente Bisnis Gas

Tulisan saya berjudul Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas ditanggapi oleh Pertamina yang bisa dibaca di detikFinance dengan judul: Kenapa Perusahaan Migas Memakai Jasa Trader untuk Distribusi Gas?

Penjelasan Pertamina tidak apple to apple dengan tulisan saya. Fokus tulisan saya adalah niaga gas (gas trading) nasional yang dilakukan oleh Pertamina Gas (Pertagas, anak perusahaan Pertamina). Pertagas memiliki anak perusahaan yang berkiprah sebagai trader.

Sedangkan penjelasan Pertamina meliputi penjualan gas langsung oleh Pertamina.  Tentu saja penjualan gas langsung oleh Pertamina berskala besar dengan konsumen raksasa seperti PLN untuk pembangkit listrik. Sudah barang tentu model bisnisnya sangat berbeda dengan Pertagas dan Pertagas niaga.

Selain itu, penjelasan Pertamina mengerucut hanya untuk pasar Jawa Barat. Entah mengapa yang dipilih adalah Jawa Barat. Pertamina mengutarakan: “Dari total volume gas sebanyak 600 MMSCFD di Jawa Barat yang dijual PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir gas bumi, 5 MMSCFD di antaranya dijual ke trader.” Jadi hanya 0,8 persen yang dijual ke trader

Karena Laporan Tahunan Pertagas terkini yang bisa diakses oleh publik (Pertagas, sebagaimana juga Pertamina, merupakan perusahaan tertutup) adalah untuk tahun 2014, maka data terbaru yang bisa kita olah pun adalah tahun 2014. Di laporan itu, jumlah gas yang dijual langsung oleh Pertagas hanya 11,5 persen, yaitu ke PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebesar 4.230 BBTU dan ke PT Arwana AK sebesar 485 BBTU. Selebihnya, sebanyak 36.264 BBTU atau 88,5 persen dijual kepada 19 trader.

Dalam penjelasan lainnya, Pertamina menyatakan: “Volume total gas yang diniagakan Pertagas untuk wilayah Jawa Barat hanya 5 MMSCFD, 1% dari total volume gas yang diniagakan di Jabar sebesar 600 MMSCFD.”

Tentu saja yang dijual lewat Pertagas dan anak perusahaannya relatif kecil dibandingkan dengan gas yang dijual Pertamina ke pembangkit-penmbangkit listrik.

Agaknya penjelasan Pertamina bukanlah klarifikasi terhadap tulisan saya, melainkan lebih menjelaskan kiprah bisnis gas Pertamina di Jawa Barat.

 

Dipublikasi di Ekonomi Politik, Oil and Gas, Tata Niaga | 3 Komentar