Artidjo Alkostar: Kisah Teladan yang Tak Ada Duanya


Catatan:

Dua tahun lalu, Haris Munandar dan saya menerbitkan buku berjudul “Kisah-kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa.” Dua puluh tiga tokoh bangsa kami kisahkan. Satu-satunya tokoh yang masih hidup kala itu adalah DR. Artidjo Alkostar. Sungguh hampir mustahil menemukan sosok pajabat tinggi sesederhana beliau. Kalimat terakhir kami dalam buku itu: “Panjang umur, Pak Hakim.” Ternyata Sang Khalik telah memanggilnya hari ini. Semoga amal bakti almarhum membawanya ke surga dan suri teladannya senantiasa menyinari perjalanan Bangsa ini.

***

Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Artidjo Alkostar, SH., LLM., memasuki masa pensiun pada 22 Mei 2018 lalu tepat pada usia 70 tahun. Menjadi hakim agung sejak tahun 2000, Artidjo telah memutus 19.708 berkas perkara. Dalam banyak perkara yang telah diputusnya itu, terdapat banyak kasus korupsi yang mengundang perhatian nasional di mana ia menjatuhkan hukuman maksimal tanpa keraguan. Ia pun menyandang predikat “malaikat maut”. Benteng kuat keadilan di Indonesia ini sudah pensiun. Sampai sekarang belum terlihat ada lagi “hakim gila” seperti Artidjo yang bisa menjadi tumpuan harapan bangsa bagi tegaknya hukum secara tegas.

Dr Artidjo Alkostar SH LLM lahir di Situbondo, 22 Mei 1948, dari orang tua yang berasal dari  Sumenep, Madura. Ia menamatkan pendidikan SMA di Asem Bagus, Situbondo. Kemudian, masuk Fakultas Hukum (FH) Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta. Tamat kuliah ia menjadi staf pengajar di almamaternya dan aktif sebagai pengacara di Lembaga Bantuan Hukum (LBH) cabang Jogja.

Kasus besar yang pernah ia bela adalah Kasus Pembantaian di Santa Cruz, Dili, Timor Leste, 1992. Dikisahkan ia hampir kehilangan nyawa selama berada di Dili, dari mulai ke mana-mana diikuti oleh intel sampai diancam oleh supir taksi. Satu malam di hotel di Dili, seorang berpakaian ninja berniat menyatroni kamar hotelnya. Namun, ia keliru ke kamar sebelahnya yang digunakan oleh salah seorang staf Artidjo. Meski begitu, Artidjo bertahan sampai enam bulan di Dili untuk membela. 

Di LBH Artidjo pernah membela orang yang disangka sebagai penembak misterius (petrus). Kala itu, tahun 1985, banyak orang yang dituduh sebagai gali atau residivis yang langsung ditembak di tempat. Kadang, tidak jelas apa alasan seseorang ditembak. Hal itu menjadi diskresi dari kodim setempat. Pernah seorang pria di Lumajang, Jawa Timur, dikejar-kejar tentara hendak dieksekusi, sehingga akhirnya ia bersembunyi selama empat bulan di kebun tebu. Ketika Artidjo bertanya pada Kodim, mengapa pria itu dikejar-kejar, mereka menyatakan bahwa pria itu keras kepala. Ternyata walau perkaranya kalah di MA, pria itu  menolak untuk dilakukan eksekusi terhadap hartanya. Jadi ia bukan residivis? Bukan. Kesewenangan Orde Baru menjadikan praktek-praktek sok kuasa seperti itu sering terjadi.

Keluarga Artidjo sempat khawatir sewaktu Artidjo pulang ke Situbondo. Ada berita yang menyatakan sudah ada tim yang sudah mengincar Artidjo dan ia akan ditembak ketika kembali ke Yogyakarta. Saat itu, di Situbondo sudah tidak ada orang yang mau makan ikan. Sungai di desa itu airnya berwarna merah, karena menjadi tempat pembuangan orang yang ditembak. Banyak mayat mengambang di sungai, dan itu terjadi juga di daerah-daerah lain. Meski pernah mempunyai kantor pengacara di Yogyakarta, kekayaan Artidjo ketika menjadi hakim agung tidak mencolok. Maklum, Artidjo sering tidak tega menarik bayaran dari kliennya yang tidak mampu. 

Kalau dihitung-hitung, penghasilan dari kantornya — setelah untuk membayar gaji tim pengacaranya dan membeli buku — tinggal pas-pasan. Hartanya cuma sebuah rumah kecil di Jogja. Sebagian besar penghasilan Artidjo habis untuk membeli buku, terutama literatur asing. Artidjo memimpin tim hukum yang menggugat kapolri dalam kasus pembunuhan Udin (Fuad M Syafruddin) wartawan media Bernas Jogja. 

Sebagai pengacara, Artidjo menghadapi berbagai godaan. Salah satunya adalah tawaran pihak lawan agar Artidjo tidak bersungguh-sungguh membela kliennya di persidangan sambil ditawari segepok uang. Tawaran itu ditolak karena ia tidak mau menghianati hati nuraninya dan kliennya. Karena merasa tidak pernah menyogok hakim atau jaksa, Artidjo berani mengajukan protes pada hakim atau jaksa jika ia melihat ada yang tidak beres dalam persidangan. Itu pula sebabnya sebagai pengacara ia lebih sering kalah, sama seperti Yap Thiam Hien. 

Demi mengurangi stress Artidjo mempunyai beberapa hobi, seperti memelihara ayam bekisar dari Madura, memelihara ikan koi, serta bonsai. Ketika diperiksa Komisi Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara (KPKPN), Artidjo pernah ditanya pemeriksa, berapa hektar kolam ikan yang dimilikinya. Tentu saja Artidjo tertawa, karena ikan koinya hanya beberapa ekor di aquarium.

Artidjo juga pernah bingung ketika sebuah majalah memberitakan kekayaannya sebesar Rp 5 miliar.  Bukan apa-apa, ia merasa khawatir jika familinya di Madura membaca majalah itu, mereka semua akan ramai-ramai minta sumbangan darinya. Menurutnya, kekayaan hanya sementara dan tidak berguna ketika seseorang sudah mati. Ia sering melihat hakim atau penegak hukum yang semasa hidup tidak lurus, ketika meninggal tidak beres keadaannya. Harta yang diperoleh secara tidak halal pada akhirnya cuma akan bikin susah saja.

Selama periode 1983-1989 ia terpilih sebagai Direktur Lembaga Bantuan Hukum Jogja. Artidjo pernah mengikuti pendidikan hukum khusus HAM di Columbia University. Ia juga pernah menjadi pengacara bagi Human Rights Watch Divisi Asia di New York selama dua tahun. Sepulang dari Amerika Serikat ia mendirikan kantor pengacara Artidjo Alkostar and Associates di Jogja. Kantor pengacara ini ia tutup ketika diangkat sebagai hakim agung di tahun 2000.

Kejujuran dan ketulusannya bekerja mendorong sejumlah tokoh hukum mengusulkannya menjadi hakim agung. Pertama menjadi hakim agung, Artidjo sempat terkaget-kaget. Penyebab pertama adalah perubahan gaya hidup dari seseorang yang biasa bebas menjadi pejabat negara yang terikat formalitas. Sampai pada sekitar bulan kedua setelah menjadi hakim agung, Artidjo pernah menempel tulisan di pintu ruang kerjanya. Tulisan itu berbunyi, “Tidak menerima tamu yang ingin membicarakan perkara”. Artidjo terpaksa memasang tulisan itu karena banyak tamu yang datang menawarkan uang dan tawaran-tawaran menggoda lainnya.

Di LBH Jogja September 19
Ketika bermukim di AS

Salah satu peristiwa yang membuatnya kaget adalah ketika seorang pengusaha dari Surabaya datang menemuinya di ruang kerjanya dan menyatakan, “Pak Artidjo, ini uang, yang lain sudah”. Saya terkejut betul, kok vulgar betul. Karena terkejut, spontan Artidjo menjawab, ” Saya merasa sangat terhina dengan ucapan Anda. Itu ucapan yang tidak layak Anda ucapkan. Tolong saudara keluar saja sebelum saya marah. Anda orang Jawa Timur, saya juga orang Jawa Timur”. Merasa kaget,  pengusaha itu segera meninggalkan ruangan. Motivasinya, bukan karena ia sok suci, tetapi justru karena ia merasa lemah. Godaan seperti itu, jika dituruti akan menjadi kebiasaan dan memperburuk tingkah laku sebagai hakim.

Sebagai pengacara, Artidjo mencari kawan sebanyak-banyaknya. Tapi sejak menjadi hakim agung, ia membatasi diri dan menjaga jarak. Saat ini, yang bisa bertamu ke kantornya hanya mahasiswanya, wartawan, dan kyai dari Madura. Selain itu, mereka dapat diterima, tapi di luar ruang kerja pribadi agar pembicaraan mereka dapat didengar  para stafnya. 

Artidjo pernah memutus perkara korupsi yayasan dengan terdakwa mantan presiden Soeharto bersama almarhum Syafiuddin. Waktu itu, Syafiuddin dan Sunu Wahadi menginginkan agar perkara itu dihentikan. Namun, Artidjo berbeda pendapat. Ia menginginkan agar perkara dilanjutkan. Karena tidak dicapai kesepakatan, akhirnya sebagai komprominya, disebutkan dalam putusan bahwa Soeharto dalam status tahanan dirawat dengan biaya negara sampai sembuh dan ketika sembuh harus dihadapkan ke pengadilan.  

Perbedaan pendapat antara Artidjo dengan hakim agung lainnya dalam memutus perkara bukan hanya terjadi satu kali itu. Artidjo malah tercatat sebagai satu-satunya hakim yang memberikan dissenting opinion dalam putusannya. Hal ini ia lakukan ketika memutus perkara korupsi Bank Bali dengan terdakwa Joko Tjandra. Kedua koleganya dalam majelis sudah menyetujui untuk membebaskan Joko Tjandra. Artidjo menolak untuk membebaskan Joko bersikeras agar pendapatnya masuk ke dalam putusan, bukan hanya dilampirkan dalam putusan seperti lazimnya selama ini. Akhirnya, pendapat Artidjo yang berlainan dengan dua hakim lainnya itu dimasukkan dalam putusan.

Ada dua hal yang mencuatkan nama Artidjo. Yang pertama adalah ketegasannya dalam menjatuhkan hukuman maksimal dalam kasus-kasus korupsi. Kedua adalah kesederhanaan dan kejujurannya dalam menjalani jabatan sebagai hakim agung. 

Selama 18 tahun menjadi hakim agung, Artidjo sudah memutus hampir 20.000 perkara. Namun ada kasus-kasus korupsi besar yang membuatnya terus dikenang. Yakni: 
1. Anas Urbaningrum
Tuntutan KPK: 15 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 8 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 7 tahun penjara
Vonis kasasi: 14 tahun penjara 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap. 
2. Akil Mochtar
Tuntutan KPK: Penjara seumur hidup
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: Penjara seumur hidup
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: Penjara seumur hidup
Vonis kasasi: Penjara seumur. 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap 
3. Angelina Sondakh
Tuntutan KPK: 12 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 4,5 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 4,5 tahun penjara
Vonis kasasi: 12 tahun penjara (sesuai tuntutan jaksa)
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap
Vonis PK: 10 tahun penjara  
4. Luthfi Hasan Ishaaq
Tuntutan KPK: 18 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 16 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta:16 tahun penjara
Vonis kasasi: 18 tahun penjara
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, M Askin, dan MS Lumme 
5. Irjen Djoko Susilo
Tuntutan KPK: 18 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 18 tahun penjara
Vonis kasasi: 18 tahun penjara
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, M Askin, dan MS Lumme 
6. Prof Dr Ir Prawoto, M SAE
Tuntutan jaksa: 6 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 18 bulan penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 3 tahun penjara
Vonis kasasi: 8 tahun penjara
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Abbdul Latief 
7. Sutan Bhatoegana
Tuntutan jaksa KPK: 11 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis kasasi: 12 tahun penjara
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Abbdul Latief 
8. Tunggul Parningotan Sihombing
Tuntutan : 15 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis kasasi: 18 tahun penjara 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Abbdul Latief 
9. Iskandar Rasyid
Tuntutan: 9 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 6 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 9 tahun penjara
Vonis kasasi: 15 tahun penjara 
Majelis kasasi : Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Abdul Latief 
10. Abdur Rouf
Tuntutan: 4 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis kasasi:  5 tahun penjara
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Abdul Latief 
11. Antonius Bambang Djatmiko
Tuntutan: 3 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 2 tahun penjara
Vonis kasasi: 4 tahun penjara
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Abdul Latief 
12. Ade Nurhikmat
Tuntutan: 4 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 3 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 3 tahun penjara
Vonis kasasi: 5 tahun penjara 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap 
13. OC Kaligis 
Tuntutan KPK: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 5,5 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 7 tahun penjara
Vonis kasasi: 10 tahun penjara 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, M Latief, dan Krisna Harahap
Vonis PK: 7 tahun penjara
14. Budi Mulya
Tuntutan: 17 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Jakarta: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Jakarta: 12 tahun penjara
Vonis kasasi: 15 tahun penjara 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme dan M.Askin   
15. Rina Iriani Ratnaningsih
Tuntutan KPK: 10 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tipikor Semarang: 6 tahun penjara
Vonis Pengadilan Tinggi Semarang: 6 tahun penjara
Vonis kasasi: 12 tahun penjara 
Majelis kasasi: Artidjo Alkostar, MS Lumme, dan Krisna Harahap
Vonis PK: 9 tahun

Reputasi mengerikan membuat nyali para terpidana kasus korupsi ciut. Dalam sejumlah kasus yang sudah diajukan PK, ditarik kembali, termasuk terpidana kasus korupsi mantan Kepala Dinas Perhubungan Udar Pristono. Sebaliknya, ketika Artidjo mengakhiri masa tugasnya, sejumlah terpidana ramai-marai mengajukan PK. Artidjo menyatakan semua vonisnya didasarkan pada pertimbangan hukum yang jelas, dan bisa diperiksa oleh ahli hukum mana pun. Artidjo juga keras dalam kasus-kasus yang melibatkan bandar narkoba kelas kakap. Ia dua kali peninjauan kembali terhukum mati kasus narkoba Michael Titus Igweh. Ia juga mengabulkan permohonan Kejaksaan Negeri Tangerang, untuk menghukum mati dua terdakwa perkara narkoba asal Taiwan, Chen Jia Wei dan Lo Chin Chen.

Kekaguman publik kepada Artidjo bertumpu pula pada kesederhanaannya. Karena tidak mendapat fasilitas kendaraan dinas, Artidjo selalu naik bajaj, ojek atau taksi dari rumahnya ke gedung Mahkamah Agung dan sebaliknya. Bahkan karena belum juga mendapat fasilitas rumah dinas dari MA, Artidjo mengontrak sebuah rumah kecil di perkampungan padat di Kramat Kwitang, Jakarta Pusat, di belakang deretan bengkel las. Walaupun seharusnya mendapat rumah dinas dari MA, Artidjo terpaksa mengontrak rumah karena belum ada rumah dinas yang kosong. Penyebabnya, ada sebagian pejabat MA yang sudah pensiun, tetapi tidak mau pergi dari rumah dinasnya. Akhirnya, ia terpaksa mengeluarkan uang dari sakunya sendiri untuk mengontrak rumah.

Harta Utamanya, Rumah 50 M
Ruang Tidur dan Ruang Tamu Penuh Buk
Menjelang Purna Tugas

Sampai saat ini, walau telah menjadi hakim agung, Artidjo masih mengajar di kampus almamaternya. Artidjo mengajar setiap Sabtu, dari pagi sampai malam. Ia mengajar hukum acara pidana dan etika profesi serta mengajar mata kuliah HAM untuk S2. Artidjo biasa pulang ke Yogyakarta Jumat sore dan dijemput keponakannya di bandara dengan sepeda motor. Artidjo tidak memiliki mobil pribadi. Senin pukul enam pagi ia sudah terbang kembali ke Jakarta, dan langsung ke kantor.          

Harta utamanya adalah sebuah rumah kecil yang tanahnya sekitar 50 meter persegi di Jogja. Rumah kecil namun cukup rapi ini disesaki buku-buku. Di Jakarta, Artidjo tinggal sendiri di rumah kontrakannya di Kramat Kwitang. Ia mengaku senang tinggal di situ, apalagi rumahnya tepat di depan musala. Ia juga mengaku akrab dengan jamaah musala di situ. Istri Artidjo, Sri Widyaningsih  yang dinikahinya pada 1998 tinggal di Yogya, di rumah kecil yang menjadi satu-satunya harta Artidjo. Keduanya tidak dikaruniai keturunan.

Sosok sederhana, bersih dan jujur sekelas Artidjo ini betul-betul langka di zaman sekarang.  Selepas purna tugas Artidjo mengaku tidak akan lagi berurusan dengan hukum dan memilih tinggal di kampung halamannya. Ia mengisi masa pensiunnya dengan beternak kambing kecil-kecilan dan dibantu para keponakannya mengelola kafe Madurama. Masih serba sederhana dan nampak sangat menikmati hidup. Panjang umur, Pak Hakim.

***

Sumber:

Hampa


Berjalan di atas awan

Bayang-bayang bumi terlihat sesekali

Wajah rembulan gelap pekat

*

Tatkala mentari menampakkan sosoknya 

Menyapa dengan kemilaunya

Awan bergegas menyingkir

*

Pemimpi kehilangan pijakan

Seketika melayang-layang

Terhempas di tengah samudera tak berbatas.

*

Ditelan ombak bergelung-gelung

Sirna tak berbekas

***

Jakarta, 6 Januari 2021

Refleksi Tahun Pandemi


DETIKCOM | RABU, 30 DES 2020 20:28 WIB

DROOFTALK

Refleksi Tahun Pandemi 

Di penghujung tahun 2020, D’Rooftalk membahas berbagai peristiwa yang menjadi sorotan sepanjang tahun. Alfito Deannova didampingi Direktur Komunikasi Indonesia Indicator Rustika Herlambang akan membahasnya bersama guru besar hukum UGM Zainal Arifin Mochtar, ekonom senior Faisal Basri dan analis politik Hendri Satrio. Simak perbincangannya.

—Redaksi Detikcom

Selengkapnya bisa dilihat di sini. Giliran saya pada menit ke-30:59.

Asa untuk Menteri Kesehatan yang Baru


Saya tidak mengenal dekat sosok Budi Gunadi Sadikin (BGS). Hanya sekali bertemu pada acara diskusi panel Kompas beberapa tahun lalu ketika ia masih menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri. Kesan pertama saya adalah pemaparannya sistematis, fokus, dan berbasis riset dan data.

Nyaris bertemu untuk kedua kalinya sewaktu BGS menjabat Direktur Utama PT Indonesia Asahan Aluminium (Persero) atau Inalum. Ia mengutus Rendi Wilutar menemui saya untuk menjelaskan proses pembelian saham PT Freeport oleh pemerintah lewat Inalum. Saya menjelaskan kepada Rendi Witular penilaian saya terhadap aksi pembelian saham itu. Intinya saya mengritik langkah pemerintah itu. Bung Rendi menyampaikan BGS ingin berdiskusi lebih lanjut. Tiba pada hari yang disepakati, Bung Rendi menyampaikan permohonan maaf karena BGS berhalangan.

Pada 18 Desember lalu secara tak terduga saya bertemu BGS dalam acara Diskusi Pakar bertajuk “Health Outlook 2021” yang diselenggarakan secara virtual oleh CISDI (Center for Indonesia’s Strategic Development Initiatives). Mbak Diah sebagai pendiri CISDI yang mengundang saya.

Sebagai ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional, BGS sadar betul bahwa apa pun yang dilakukan Satgas PEN akhirnya berpulang pada kemampuan kita mengendalikan wabah COVID-19. Kesadaran tinggi betapa penanganan wabah menjadi prasyarat mutlak pemulihan ekonomi tercermin dari desakan BSG kepada Kementerian Kesehatan untuk mengajukan segala kebutuhan demi mempercepat pengendalian wabah. BGS berjanji akan memperjuangkan ketersediaan anggarannya.

BGS bercerita telah melakukan langkah-langkah terinci dengan segenap pengelola rumah sakit dan klinik untuk memastikan vaksinasi berjalan lancar. Menurut hitungannya, jika seluruh sumber daya dimobilisasikan, vaksinasi bisa tuntas dalam waktu enam bulan. BGS terlibat juga dalam diplomasi pengadaan vaksin dari berbagai sumber.

Tugas yang amat berat sekarang disandang oleh BGS. Ia tak bisa bekerja sendirian. Ia harus melibatkan dan merangkul para pakar untuk memastikan setiap langkahnya berdasarkan science. Sekarang BGS menjadi panglima perang melawan COVID-19. Jangan lagi para menteri yang lain menggerecoki, apalagi menyusupkan kepentingan pribadi atau kelompoknya. Komando harus efektif, menjamin satu suara hingga ke medan laga.

BGS niscaya akan beroleh kepercayaan dari masyarakat jika setiap keputusannya kredibel berdasarkan science dan data yang akurat. Dengan begitu setiap keputusan lebih terukur.

Langkah segera yang harus dilakukan adalah pembenahan data. Datalah yang membimbing pengambilan keputusan yang benar. Jangan ada yang ditutup-tutupi supaya keputusan yang diambil efektif menyelesaikan masalah. Jangan berandai-andai atau berasumsi subyektif.

Pergencar testing dan penelusuran kontak agar kecepatan penyebaran virus serendah mungkin. Siapkan segera segala kebutuhan yang harus dipenuhi agar kapasitas pelayanan kesehatan tidak kolaps akibat penggalakan testing dan penelusuran kontak. Kita berpacu dengan waktu. Kita tak memiliki kemewahan untuk lengah sekejap pun.

Tak perlu menunggu segalanya sampai vaksinasi tuntas 100 persen. Jika langkah awal sudah benar dan kemajuan terlihat nyata dari waktu ke waktu, keyakinan masyarakat dan dunia usaha segera merebak. Dan pemulihan ekonomi bisa lebih cepat.

Sosok IR. Djuanda di Balik Hari Nusantara


Pengantar

Hari ini kita memperingati Hari Nusantara. Dari pagi tadi hingga siang saya menghadiri Kongres Sunda II yang digelar untuk mengingat kembali jasa luar biasa IR. Djuanda dalam memperkokoh NKRI lewat Deklarasi Djuanda 13 Desember 1957 yang meneguhkan Indonesia sebagai negara kepulauan, dan telah diakui oleh Dunia.

Djuanda merupakan sosok luar biasa: pendekar dengan 1.000 jabatan, pendidik, pejuang (Djuanda merupakan pemimpin yang menggerakkan pemuda mengambil alih jawatan kereta api dari penguasa pendudukan Jepang), perdana menteri terakhir daan terlama sepanjang sejarah, sosok yang jujur dan sederhana, tepat waktu dan disiplin, pekerja keras yang tak kenal waktu hingga wafatnya pun sedang dalam tugas negara, menguasai berbagai bahasa (Inggris, Prancis, Belanda, dan Jerman), jenderal tituler, tak tersangkut skandal dan sekedar gosip-gosip miring, perencana dan manajer yang handal, superteknokrat, piawai mengemban tugas-tugas berat dan berhasil menyelesaikannya tanpa pernah membanggakan diri, juru damai dan bukan sosok yang suka mengadu-domba, piawai berdansa, selalu ramah dan hangat menghadapi wartawan, dan banyak lagi.

Di tengah krisis kenegarawanan, hari ini sepatutnya kita menggali lebih dalam sepak terjang Djuanda, menjadi sumber inspirasi bagi generasi sekarang dan generasi mendatang.

Jika konsep pembangunan semesta Djuanda diterapkan, sangat boleh jadi kita sudah menjadi negara unggul dan menyejahterakan rakyatnya.

Berikut pengenalan lebih dalam atas sosok teladan yang telah kami tuliskan dalam buku berjudul Untuk Republik: Kisah-Kisah Teladan Kesederhanaan Tokoh Bangsa.

***

IR Djuanda

Oleh: Faisal Basri dan Haris Mumandar

Sumber: suaramuhammadiyah.id

IR DJUANDA adalah perdana menteri terakhir dan terlama sepanjang sejarah RI. Jabatan ini, meskipun kemudian sebutannya diubah, diembannya hingga akhir hayat. Dari para jurnalis, ia mendapat sebutan “Menteri Maraton” karena merupakan anggota kabinet RI terlama kedua setelah dr. Jo Leimena. Hanya dua orang ini yang hampir selalu muncul dalam belasan kabinet di masa awal RI. Lebih hebat lagi karena Djuanda adalah profesional murni yang tidak pernah menjadi anggota partai politik apa pun. 

Djuanda mulai menjadi anggota kabinet di tahun 1946 dalam Kabinet Sjahrir II sebagai menteri muda perhubungan, berbarengan dr Leimena sebagai menteri muda kesehatan. Selama di kabinet karirnya melesat; ia bak “pendekar dengan 1000 jabatan” karena sering merangkap-rangkap jabatan yang rata-rata berat. Kinerja dan kerja kerasnya yang luar biasa membuat Djuanda selalu menjadi pilihan pertama guna memimpin tugas-tugas penting. Gelar lainnya adalah “super teknokrat” karena ia mampu melaksanakan tugas apa saja dengan baik. Ia diakui sebagai salah satu teknokrat paling jempolan yang pernah dimiliki Indonesia. Pengabdiannya baru terhenti di tahun 1963 ketika mengalami serangan jantung dan wafat. Secara harafiah, Djuanda bekerja keras sampai mati. Hanya ada satu lagi tokoh bangsa yang seperti itu, yakni DR Sahardjo SH. 

Sepanjang hidupnya ia dikenal jujur dan sederhana. Kalau diingat segala kekuasaan dan jabatannya, seharusnya ia menjadi pejabat yang paling kaya. Selain membaca, ia gemar berdansa dan nonton bioskop, Sayang ia tidak sempat menikmatinya karena sepanjang karirnya ia tak punya waktu yang sudah habis tak tersisa untuk menangani berbagai urusan pemerintahan dan kenegaraan. Kehidupan pribadinya tidak banyak terdengar. Djuanda tak pernah tersangkut skandal atau sekedar gosip-gosip miring. 

Di kantor, ia dikenal sangat tepat waktu dan disiplin. Djuanda tidak punya waktu untuk menyeleweng dalam urusan-urusan dinas maupun pribadi. Setiap hari ia menjalani rapat dinas yang seolah tiada habisnya dan melakukan kunjungan-kunjungan kerja dari pagi hingga larut malam secara maraton. Ritme kerjanya spartan gila-gilaan, mirip dengan Basuki Tjahaja Purnama ketika memimpin DKI Jakarta. 

Ir. H. Raden Djuanda Kartawidjaja lahir di Tasikmalaya pada tanggal 14 Januari 1911. Ia merupakan anak pertama dari enam anak pasangan Raden Kartawidjaja dan Nyi Monat, ayahnya seorang Mantri Guru pada ​Hollandsch Inlansdsch School (HIS) dan masih berdarah bangsawan dari garis keturunan Kesultanan Cirebon. Pendidikan sekolah dasar dimulai di HIS, berlanjut ke ELS di Cicalengka, lokasi penugasan baru ayahnya. Ayahnya sebenarnyahanya​ambtenaara​lias​priayik​ecilyangkurangmemungkinkannyamasukELS. Tapi kegigihan ayahnya, dan kepintaran Djuanda sendiri membuatnya diistimewakan. Kecerdasan Djuanda dibuktikan ketika ia dinaikkan dua kelas, dari kelas V langsung ke kelas VII. Ia tamat di tahun 1924. 

Selanjutnya oleh ayahnya ia dimasukkan ke HBS Bandung yang biayanya sangat mahal. Demi menghemat biaya, selama tiga tahun di HBS, yaitu dari kelas I hingga kelas III, Djuanda pulang pergi ke sekolah dengan menggunakan kereta api. Ia harus berangkat di waktu subuh dan pulang sesudah ashar. Pada kelas IV Djuanda mulai tinggal menetap di Bandung. Ia sengaja masuk asrama HBS supaya lebih mahir dalam berbahasa Belanda, Inggris, Jerman dan Perancis dengan anak-anak berkebangsaan Eropa yang bersekolah di situ. 

Empat bahasa asing tersebut dikuasai dengan sangat baik. Kalau menghadapi para jurnalis asing, Djuanda ​teh,pangjagona! I​a sangat menikmati wawancara dalam berbagai bahasa asing itu. Selama berada di pemerintahan ia sering adu kebolehan berbahasa asing. Lawannya tidak tanggung-tanggung, yakni Bung Karno dan Haji Agus Salim yang juga dikenal sebagai pakar-pakar bahasa asing. Anehnya kalau sedang berbicara serius empat mata dengan Bung Karno, keduanya malahan sering menggunakan bahasa Sunda. 

Djuanda tamat HBS di tahun 1929 dengan nilai yang amat bagus dan lulus dengan gemilang ​(schitterend geslaagd). Sejak muda Djuanda memang amat gemar membaca, karena itu sejak muda pula ia sudah memakai kacamata tebal. Sejak muda, selain sesekali bermain bola, Djuanda lebih sering menghabiskan waktunya dengan membaca apa saja. Namun ia tidak sekaku Bung Hatta atau Jenderal AH Nasution. Djuanda suka menonton bioskop, berjalan-jalan kalau ada waktu, dan gemar berdansa, terutama dengan istrinya sendiri. Meskipun badannya agak gemuk, ia lincah memainkan berbagai macam gaya dansa. Dalam pesta-pesta kenegaraan, Djuanda dan Ahmad Yani adalah saingan-saingan terberat Bung Karno untuk tampil sebagai pusat perhatian. 

Pada tahun yang sama dengan kelulusannya dari HBS Djuanda sudah diterima di Technische Hogeschool te Bandoeng (TH) sekarang Institut Teknologi Bandung (ITB) , dengan beasiswa penuh. Ia mengambil jurusan teknik sipil dan lulus tahun 1933. Djuanda mengambil kekhususan teknik bangunan air dan jalan ​(Wegen en Waterbouwkunde). Angkatannya sebanyak 39 orang mahasiswa terdiri dari 18 mahasiswa Indonesia, 2 keturunan China dan 19 orang Belanda. Di masa kuliah Djuanda senantiasa belajar dengan sungguh-sungguh dan tidak banyak membuang-buang waktu. Ia hanya kadang-kadang menonton bioskop di kelas kambing. 

Sebagai mahasiswa, ia pernah memasuki organisasi ​Indonesische Studenten Vereeniging (Perkumpulan Mahasiswa Indonesia) perkumpulan yang bersifat sosial, dan cenderung kebarat-baratan karena memang bentukan Belanda untuk mencegah para mahasiswa bergabung ke organisasi pergerakan kebangsaan. Kegiatan organisasi ini cuma sebatas diskusi-diskusi ilmiah dan acara-acara sosial yang biasanya cuma dansa-dansi (kegiatan terakhir ini yang menarik minat Djuanda). 

Djuanda memang sejak awal tidak terlalu berminat dengan kegiatan atau organisasi politik yang dinilainya ​gandeng pisan ​(kelewat berisik), walaupun ia sudah setia membaca mingguan berkala berbahasa Sunda, Sipatahunan, yang artikel-artikelnya bernafaskan kebangsaan. Semakin lama ia semakin tertarik pada kehidupan kemasyarakatan dan pemikiran politik, lebih-lebih setelah ia mendengar ceramah seniornya di TH, Bung Karno. di Bandung. Namun Djuanda tetap tidak tertarik menjadi aktivis politik. 

Karakternya pendiam, agak pemalu dan tidak suka menonjolkan diri. Ia lebih suka membuktikan kecintaan kepada bangsanya dengan tindakan, bukan kata-kata. Bertolak dari karakter seperti itu, di masa mudanya Djuanda hanya aktif dalam organisasi non-politik yaitu Paguyuban Pasundan dan anggota aktif Muhammadiyah. 

Setamat TH Djuanda menikah dengan Julia Virzsia, seorang gadis keturunan Belanda yang bekerja sebagai guru taman kanak-kanak. Ibunya masih berdarah Belanda, sedangkan ayahnya adalah Raden Wargadibrata, juga seorang mantri guru seperti ayah Djuanda sendiri. Berbeda dari wajah cantik Yohana Sunarti Nasution yang sangat “Belanda”, ke-Indo-an Julia Djuanda tidak terlalu mencolok. Tapi kebalikannya, putri-putri Pak Nas sangat “Indonesia”, sementara putri-putri Djuanda lebih “Belanda”. Dari pernikahan ini Djuanda memperoleh lima anak, empat di antaranya perempuan. Putri sulungnya, Poppy Djuanda, adalah istri Jenderal Awaloeddin Djamin yang pernah menjabat Kapolri. Putri busungnya, Nurwati Djuanda, mewakili keluarga menerima penghargaan ayahnya dari Gubernur Bank Indonesia ketika diresmikan sebagai tokoh baru yang menghiasi uang pecahan Rp. 50.000,- 

Nasionalisme ia tunjukkan pertama kali dengan memilih untuk bekerja sebagai guru dan pengelola sekolah Muhammadiyah, ketimbang menerima tawaran menjadi dosen TH dengan gaji jauh lebih besar. Djuanda hanya ingin bekerja di bidang yang sesuai dengan ilmunya, sehingga kalau harus menjadi guru yang bukan bidangnya, ia lebih suka melakukannya di tempat yang lebih memenuhi panggilan hati. Dekade tahun 1930an adalah zaman malaise global yang dipicu ambruknya bursa saham di Amerika Serikat pada tahun 1929. Orang-orang tua dulu mengenangnya sebagai jaman “malas”. Hindia Belanda pun ikut terkena imbasnya sehingga pemerintah kolonial bukannya menambah, malahan mengurangi jumlah pegawainya. 

Atas perantaraan Otto Iskandar Di Nata, Djuanda diangkat sebagai guru pada SMA (Algemene Middlebare School) dan Sekolah Guru ​(Kweekschool) yang dikelola oleh Muhammadiyah di Jakarta. Setahun kemudian Djuanda sudah diangkat menjadi Direktur SMA Muhammadiyah pada usia 23 tahun. Posisi ini dijabat selama 5 tahun, sampai ia menemukan pekerjaan yang diidamkannya. 

Karier pilihan selanjutnya itu adalah sebagai pegawai Dinas Pekerjaan Umum Hindia Belanda sejak tahun 1939. Tugas pertamanya adalah mengelola sistem irigasi di wilayah 

Jawa Barat. Ia dan keluarga pun pindah kembali ke Bandung. Pekerjaan ini berlanjut di zaman Jepang. Ia bekerja pada Jawatan Pekerjaan Umum. 

Tidak banyak pekerjaan yang dilakukan pada zaman itu, karena memang tidak ada kegiatan pembangunan.. Djuanda hanya bertugas merencanakan pembangunan jembatan sungai Citarum yang nantinya sempat dirusak Belanda. Jembatan tersebut dari konstruksi kayu dan mempunyai daya dukung truk berukuran 5 ton. Jembatan ini masih berfungsi sampai tahun 1958, ketika dibangun ulang dengan konstruksi baja. 

Pada tanggal 28 September 1945, Djuanda memimpin para pemuda mengambil-alih Jawatan Kereta Api dari Jepang, disusul pengambilalihan Jawatan Pertambangan dan objek-objek vital lainnya di kawasan Gudang Utara Bandung. Atas perannya itu Pemerintah Republik Indonesia mengangkat Djuanda sebagai kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura dengan kantor pusat di Jogja. Ini tugas berat karena keadaan kereta api sejak zaman Jepang sudah kacau. Jaringan kereta api tidak terurus, baik gerbong-gerbong, lokomotif, bangunan stasiun serta rel-relnya sudah rusak. Banyak sekali yang dirampok Jepang dan dipakai membangun jaringan kereta api di negara-negara lain dalam rangka Perang Dunia Kedua. Jaringan rel yang dibangun tentara Jepang di Thailand dan Myanmar ternyata menggunakan bantalan rel kayu dan batang-batang rel baja yang diambil dari Pulau Jawa. 

Beban kerja bertambah sesudah Sekutu dan Belanda mulai menduduki kembali Indonesia. Terjadilah pengungsian rakyat yang luar biasa banyaknya. Mereka umumnya menggunakan jasa kereta api untuk mengungsi. Demikian pula tentara bersenjata dan laskar-laskar rakyat bersenjata bergerak dengan menggunakan kereta api. Tugas utama Djuanda pada saat itu adalah memindahkan sebanyak mungkin rangkaian lokomotif dan gerbong ke wilayah Republik. Lokasi dan waktu film epik perjuangan “Kereta Api Terakhir” adalah momentum Djuanda bekerja keras mengumpulkan sebanyak mungkin kereta api. Selama memimpin Jawatan Kereta Api ini keluarga Djuanda menetap di Cisurupan, yang terletak antara Garut-Cikajang; sedangkan Djuanda sendiri berada di Yogyakarta. 

Pada bulan Maret 1946 Ir Djuanda mendapatkan promosi; ia diangkat menjadi Menteri Muda Perhubungan merangkap sebagai Kepala Jawatan Kereta Api. Selain kereta api, Djuanda juga ditugaskan menangani jasa pos dan telegrap (PTT), pelayaran laut hingga transportasi udara. Adalah Djuanda yang merintis maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia. Modal pertamanya adalah dua pesawat terbang Dakota yang dibeli dari sumbangan uang dan emas dari masyarakat Aceh yang dikoordinasikan oleh Teuku Daud Beureuh dan Bung Hatta. Ia bahkan pernah merangkap jabatan menteri pekerjaan umum meskipun hanya beberapa bulan. 

Dalam perundingan Renville, ia ditugasi lagi sebagai ketua Komisi Ekonomi dan Keuangan. Kedudukan serupa nantinya juga ia emban dalam Konferensi Meja Bundar. Di masa ini Djuanda terpaksa bekerja jungkir-balik bekerja hingga 18 jam sehari, tanpa kenal hari libur. Djuanda jarang pula karena harus menginap di banyak lokasi tempat ia bekerja. Beruntung keluarganya mau mengerti dan berusaha mendukung sebisanya. 

Ketika Belanda melakukan Agresi Militer II pada 19 Desember 1948, Djuanda berada di Istana Presiden (Gedung Agung) di Yogyakarta. Ia ikut ditangkap, tetapi karena pihak Belanda tidak mengenalinya sebagai aktivis politik, ia langsung dilepaskan kembali dan tidak ikut dibawa ke Manumbing, Pulau Bangka. Setelah identitasnya diketahui secara jelas, perwira intelijen Belanda berulang kali mendatanginya guna membujuknya untuk ambil bagian dalam pemerintahan di Negara Pasundan. Djuanda menolak, dan sikapnya tetap saja tidak berubah setelah si opsir Belanda yang merasa kesal meledakkan sebuah granat di rumahnya untuk menakut-nakutinya. 

Sesudah RIS berdiri (1949), Ir. Djuanda diangkat menjadi Menteri Perekonomian dalam Kabinet Hatta. Tugasnya semakin bertumpuk-tumpuk. Ia harus berusaha memperbaiki perekonomian rakyat, keadaan keuangannya, perhubungan, perumahan dan kesehatan, sekaligus mengadakan persiapan untuk jaminan sosial dan rencana penempatan kerja kembali para gerilyawan dalam masyarakat. Djuanda juga harus mempersiapkan peraturan tentang upah minimum, pengawasan pemerintah atas kegiatan ekonomi agar terwujud kemakmuran rakyat seluruhnya. Bagi Ir. Djuanda urusan ekonomi rakyat merupakan hal yang baru dan dengan cepat ia mampu mempelajari seluk-beluk ekonomi dan keuangan
. Pada masa kabinet Natsir (1950), kembali Djuanda memangku jabatan Menteri Perhubungan. Demikian juga pada kabinet Sukiman-Suwirjo (1951) dan kabinet Wilopo (1952) Ir. Djuanda tetap memegang jabatan Menteri Perhubungan hingga tahun 1953. Pada masa Kabinet Ali Sastroamijoyo I (1953) dan kabinet Burhanuddin Harahap (1955) Djuanda sempat tidak duduk dalam kabinet selama tiga tahun. Namun ia ditugasi oleh Bung Karno untuk mempersiapkan suatu rumusan guna menyatukan pulau-pulau di Indonesia yang dipisahkan oleh laut. Periode ini juga dimanfaatkan Djuanda untuk menarik nafas sejenak, beristirahat dari jadwal kerja yang brutal. Hasil kerjanya selama tidak menjadi menteri ini justru akan membuahkan prestasi terbesarnya. 

Selama tahun 1953-1956, Djuanda tidak terbebas seratus persen dari tugas kenegaraan. Ia tidak pernah menganggur. Ir Djuanda dipercaya menjadi Direktur Biro Perancang Negara, yang menitikberatkan perencanaan pembangunan pertanian, irigasi, jalan, pelabuhan dan infrastruktur lainnya. Biro ini nantinya berkembang menjadi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Dalam pekerjaan Biro Perancang Negara ini disertakan dua ekonom muda yaitu Widjojo Nitisastro dan Emil Salim, kedua-duanya mahasiswa Universitas Indonesia, yang dikemudian hari menjadi tokoh-tokoh perancang pembangunan ekonomi pada masa Orde Baru. Buahnya adalah konsep rencana pembangunan ekonomi bertahap yang baru diterapkan secara berkesinambungan di era Orde Baru dengan nama REPELITA (Rencana Pembangunan Lima Tahun). 

Djuanda pula yang kemudian mengirim para sarjana ekonomi (kebanyakan berasal dari Universitas Indonesia) ke Amerika Serikat yang nantinya sempat memunculkan istilah MafiaBerkeley.D​ibidanghukuminternasional,Djuandasecarajelimenarik​menak​Sunda lainnya, Mr Mochtar Kusumaatmadja yang saat itu sudah sibuk berkarir sebagai pengacara swasta. Mochtar ditarik karena ia ahli hukum laut internasional. Adalah Mochtar yang diserahi tugas besar menyusun konsepsi hukum yang kemudian dicatat dalam sejarah sebagai Deklarasi Djuanda. 

Ir Djuanda muncul kembali di kabinet sebagai Menteri Negara Urusan Perencanaan pada kabinet Ali Sastroamijoyo II pada tahun 1957. Ini adalah kabinet parlementer terakhir. Bung Karno, didukung para tokoh militer, sudah bosan dengan pemerintahan parlemen yang selalu jatuh bangun sehingga tidak sempat bekerja optimal melakukan pembangunan. Alasan lain yang tak kalah penting, BK ingin ikut langsung mengatur negara. Ia pun melakukan eksperimen politik baru dengan membentuk kabinet yang tidak dipimpin oleh politisi, melainkan profesional murni. 

Pada tahun 1957, Ir. Djuanda ditunjuk menjadi Perdana Menteri dan ditugasi membentuk pemerintahan baru. Djuanda dibantu oleh tiga orang Wakil Perdana Menteri, yaitu Mr. Hardi (PNI), Haji Idham Chalid (NU), dan dr. J. Leimena (Parkindo). Tugas Djuanda sungguh amat berat karena pada zaman itu, keadaan bangsa dan negara dalam keadaan berbahaya dan terancam perpecahan. Djuanda sempat berhasil menyelenggarakan Musyawarah Nasional yang berusaha menyatukan kembali Dwi-Tunggal Soekarno-Hatta. Sayang usaha ini kandas oleh Dekrit Presiden 1959. Di masa sulit ini Djuanda masih berhasil menyusun organisasi Departemen Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Juga DPR menyelesaikan Undang-undang Wajib Militer, Undang-undang Sukarelawan dan Undang-undang Veteran. 

Prestasi terbesar Djuanda adalah dicetuskannya Deklarasi Djuanda pada tanggal 13 Desember 1957. Dasar-dasar konsepsi hukumnya dirumuskan oleh Mochtar Kusumaatmadja yang nantinya menjabat menteri luar negeri. Deklarasi tersebut menentukan Wilayah Perairan Republik Indonesia, yaitu bahwa bagian-bagian laut yang terletak di sekitar dan di antara pulau-pulau Indonesia yang dahulunya berstatus laut bebas, kini menjadi laut nasional yang merupakan bagian dari wilayah sah NKRI. Deklarasi Djuanda selanjutnya diresmikan menjadi UU No.4/PRP/1960 tentang Perairan Indonesia. Luas wilayah Republik Indonesia menjadi 2,5 kali lipat dari 2.027.087 km2 menjadi 5.193.250 km2. Ini pun belum termasuk perairan di sekitar Papua yang saat itu belum diakui secara internasional sebagai bagian dari wilayah RI. 

Misi diplomatik yang dipimpin Djuanda lalu dilanjutkan oleh Menlu Mochtar berhasil memperoleh keabsahan internasional atas Deklarasi Djuanda. Setelah melalui perjuangan panjang, deklarasi ini pada tahun 1982 akhirnya dapat diterima dan ditetapkan dalam Konvensi Hukum Laut PBB ke-III Tahun 1982 (​United Nations Convention On The Law of TheSea​,UNCLOS1982).Selanjutnyadidalamnegerideklarasiinidipertegaskembali dengan UU Nomor 17 Tahun 1985 tentang pengesahan UNCLOS 1982 bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Pada tahun 1999 Presiden Abdurrahman Wahid mencanangkan tanggal 13 Desember sebagai Hari Nusantara. Penetapan hari ini dipertegas oleh Presiden Megawati dengan menerbitkan Keputusan Presiden RI Nomor 126 Tahun 2001 tentang Hari Nusantara, sehingga tanggal 13 Desember resmi menjadi hari perayaan nasional (tapi maaf ya, tidak libur). 

Kedudukan perairan Indonesia sebagai perlintasan pelayaran dunia diakomodir dengan tiga Alur Laut Internasional yang bebas dilewati oleh kapal-kapal dari seluruh dunia. Namun sejak diberlakukannya Deklarasi Djuanda tidak ada lagi perairan internasional lainnya di antara pulau-pulau yang ada di Indonesia. Deklarasi ini juga membuat luas wilayah Indonesia bertambah menjadi lebih dari 5 juta kilometer persegi (lihat Foto 10.5), dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia (lihat Foto 10.6). 

Pada masa ini jantung PM Djuanda mulai bermasalah. Kerja keras luar biasa selama bertahun-tahun tanpa diimbangi istirahat dan rekreasi memadai mulai berakibat negatif bagi kesehatan Djuanda. Ia sempat dirawat di Tokyo, namun kesibukannya di pemerintahan tidak memungkinkannya mengikuti anjuran istri dan para dokternya. 

Pasca Dekrit Presiden 1959 dibentuklah Kabinet Karya I, Ir. Djuanda ditunjuk sebagai Menteri Pertama (cuma istilah lain untuk perdana menteri yang resminya dirangkap oleh Bung Karno) merangkap menteri keuangan. Apabila Presiden Sukarno bepergian ke luar negeri, maka Ir. Djuanda menjadi pejabat Presiden RI (setelah Djuanda wafat, posisi itu sering dipercayakan kepada Jo Leimena). 

Para tokoh pejuang mencemaskan perkembangan otoritarianisme Bung Karno. Namun mereka tidak menentangnya secara terbuka. Salah satu alasannya adalah mereka menaruh harapan, siapa tahu kediktatoran BK diperlukan untuk meredam pertikaian politik tak berkesudahan di parlemen. Mereka menaruh harapan besar terhadap Kabinet Djuanda untuk segera memulai pembangunan ekonomi dan sosial yang terus saja tertunda. Kabinetnya dijuluki​zakencabinet,y​angkontrasdengankabinet-kabinetsebelumnya,didominasikaum profesional, bukan politisi. Wewenang nyaris tanpa batas itu tidak mengubah karakter Djuanda yang sederhana dan pemalu. Ia relatif jarang tampil di depan wartawan. Sedikit sekali fotonya yang beredar di media. Selain untuk menghindari kontroversi, Djuanda sendiri tampaknya enggan menonjolkan diri. 

Di tengah keterbatasan anggaran yang terkuras habis akibat membiayai nasionalisasi dan serentetan operasi militer memadamkan pemberontakan daerah-daerah, Djuanda masih terus mengupayakan pembangunan fisik. Dua di antaranya yang menonjol adalah mega proyek pembangunan Waduk dan PLTA Jatiluhur di Purwakarta serta pengembangan bandar udara angkatan laut di Surabaya agar dapat ia difungsikan sebagai bandara komersial. Keduanya kemudian menyandang namanya. 

Beban kerjanya menjadi sangat berat ketika ia harus melaksanakan program nasionalisasi atas ratusan perusahaan milik Belanda. Pada dasarnya nasionalisasi paksa tidak boleh dilakukan berdasarkan kesepakatan KMB. Indonesia bahkan dituntut untuk melindungi sekian banyak perusahaan yang masih dikuasai Belanda. Nasionalisasi parsial sudah dilakukan pada tahun 1953 ketika ​De Javasche Bank d​ijadikan Bank Indonesia. 

Pihak RI sebenarnya sudah mendirikan Bank Negara Indonesia 1946 oleh Margono Djojohadikusumo. Namun bank ini sengaja dihalangi ketika hendak difungsikan sebagai bank sentral. Maka, langkah drastis dilakukan, bank terbesar di nusantara itu dinasionalisasi (dibeli) sepenuhnya dan dikendalikan oleh Mr Syafruddin Prawiranegara, yang semula menjabat presiden direktur (terhitung sebagai pegawai swasta) menjadi gubernur (pejabat negara, yang statusnya lebih keren tapi gajinya jauh lebih kecil). 

Selama 1950an hubungan Indonesia-Belanda terganjal oleh masalah Papua Barat. Di atas kertas Belanda mengemukakan akan memerdekakan Papua sesuai dengan asas PBB. Namun praktiknya, hal itu kentara dimanfaatkan sebagai batu pijakan Belanda untuk tetap hadir di nusantara. Pangkalan militer Belanda bahkan dibangun jauh melebihi kekuatan pangkalan militer di negaranya sendiri. Kapal-kapal perang utamanya juga ditempatkan di situ, tidak di perairan Belanda sendiri di Eropa sana. 

Karena tidak ada kemajuan dalam masalah Papua Barat, dan berlanjutnya dominasi Belanda dalam pembenahan ekonomi dalam negeri, pada akhirnya Kabinet Burhanuddin Harapan pada tanggal 13 Februari 1956 mengambil langkah drastis dengan menyatakan RI tidak lagi terikat pada KMB. Caranya adalah dengan menyatakan Indonesia tidak lagi terikat dengan Uni Indonesia Belanda yang menjadi inti KMB. Keputusan ini dikukuhkan pula oleh pengumuman resmi pembatalan KMB secara keseluruhan oleh PM Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali II) di tahun 1957. BK sendiri tidak pernah menyebut “Papua”; ia menggantinya dengan kata “Irian”, singkatan dari “Ikut Republik Indonesia Anti Nederland”. 

Nasionalisasi ​De Javasche Bank t​ernyata tidak cukup untuk menyehatkan perekonomian Indonesia. Belanda masih berusaha mengatur-atur perekonomian Indonesia. Pertama melalui ratusan perusahaannya yang masih bercokol di Indonesia. Kedua adalah melalui mekanisme Uni Indonesia-Belanda. Kedudukan Ratu Belanda sebagai pimpinan Uni menyebabkan berbagai kebijakan fundamental ekonomi yang hendak ditempuh pemerintah Indonesia harus disetujui oleh Belanda. Tentu saja hal ini menyulitkan upaya perbaikan keadaan ekonomi Indonesia. 

Sejak dibubarkannya RIS, yang ternyata tidak dilarang dalam KMB, Belanda merasa kecolongan oleh “kelicikan” RI, dan bersikap keras dalam berbagai hal terhadap Indonesia, khususnya dalam soal ekonomi. Untuk mencari penyelesaiannya, PM Burhanuddin Harahap mengirim delegasi ke Jenewa dipimpin Menlu Anak Agung Gede Agung untuk merundingkan masalah ekonomi antara Indonesia dengan Belanda. Pada tanggal 7 Januari 1956, terlaksana perundingan itu, di mana Indonesia menuntut: 

  1. Persetujuan Finansial Ekonomi (Finek) hasil KMB dibubarkan. 
  2. Selanjutnya hubungan finansial dan ekonomi antara Indonesia dan Belanda merupakan hubungan bilateral yang setara. 
  3. Hubungan finansial ekonomi antara Indonesia dengan Belanda harus berdasarkan pada Undang-Undang Indonesia, tidak boleh berdasarkan perjanjian lain. 

Pemerintah Belanda menolak semua tuntutan itu dan bersikeras yang harus dijadikan acuan adalah KMB. Baik Belanda maupun Indonesia dinyatakan terikat KMB, dan itu berlaku selama kedua negara terikat dalam Uni Indonesia-Belanda. Mendengar laporan ini, Bung Karno dan para tokoh nasional marah. Penolakan itu diyakini sebagai bukti bahwa Belanda masih ingin menguasai Indonesia dengan berbagai cara. Maka PM Burhanuddin Harahap pada 13 Februari 1956 mengumumkan pembubaran Uni Indonesia-Belanda, yang sama artinya dengan pembatalan elemen terpenting KMB. Pengumuman bahwa Indonesia sama sekali tidak terikat lagi dengan KMB dilakukan oleh penggantinya, yakni PM Ali Sastroamidjojo (Kabinet Ali II). 

Demi membalas Belanda sekaligus memanfaatkan momentum, Bung Karno memerintahkan nasionalisasi besar-besaran atas semua perusahaan milik Belanda di Indonesia, sekaligus mengusir hampir 50.000 orang ​Tropical Dutch, ​yakni warga Belanda yang hidup dan bekerja secara bebas di Indonesia. BK juga memaksa PM Burhanuddin Harahap untuk segera memutuskan hubungan diplomatik dengan Belanda, sekaligus mempersiapkan langkah militer untuk merebut Papua Barat. Hubungan keduanya merenggang sejak itu karena PM Burhanuddin merasa ia dijadikan semacam bawahan Presiden Soekarno. Padahal menurut UUDS 1950, dirinyalah sebagai perdana menteri yang berwenang membuat keputusan.

Hal serupa juga dialami PM Ali Sastroamidjojo yang menggantikannya. Gagal memaksakan agenda Papua Barat dengan kedua perdana menteri ini, BK membuat langkah kontroversial yang mengakibatkan Bung Hatta mundur sebagai wakil presiden. Yakni, begitu menyatakan Kabinet Ali II demisioner, BK sebagai presiden menunjuk WNI bernama Soekarno menjadi formatur kabinet. Ia lantas menunjuk birokratnya yang paling mumpuni, Ir. Djuanda, sebagai perdana menteri yang diberi kuasa membentuk sendiri pemerintahannya tanpa harus meminta persetujuan parlemen. Inilah tindakan awal yang mengarah ke kediktatoran BK. Jenderal AH Nasution menyatakan dukungan penuh militer atas tindakan BK karena negara “sedang genting”. 

Pada tahun 1957 BK melegalkan posisi militer dan dirinya sendiri dengan menginstruksikan Menteri Kehakiman Dr Sahardjo membuat RUU Negara Dalam Bahaya. Lalu sadar parlemen tidak mendukungnya, formatnya diubah menjadi Perpu. Ketika bosan berulang kali dituding inkonstitusional, di tahun 1959 BK sekalian menyatakan Dekrit Presiden yang membatalkan keberlakuan UUD S 1950 dan menyatakan UUD 45 berlaku lagi. 

Tak seperti Gus Dur yang dekritnya gagal total, Dekrit Presiden ini efektif karena didukung militer dan …. PKI. PKI melihatnya sebagai peluang untuk lebih dekat ke BK, syukur-syukur nantinya ada peluang untuk membentuk pemerintahan sendiri yang akan membawa Indonesia ke komunisme. Begitu Dekrit diumumkan, PKI secara besar-besaran mengadakan banyak unjuk rasa yang mendukung pemberlakuan Dekrit. 

PM Ir Djuanda pun berada pada posisi aneh. Sebagai perdana menteri seharusnya ia bertanggung-jawab kepada parlemen. Namun dalam kenyataannya ia melapor ke BK yang praktis menjadi atasan tunggalnya. Setelah dekrit pun, posisinya tidak berubah, cuma nama jabatannya saja yang diganti menjadi “Menteri Pertama”. Harapan BK menunjuk Djuanda agar ia sendiri leluasa mengatur negara ternyata terlaksana. PM Djuanda memang menempatkan BK sebagai atasan, dan ia loyal sepenuhnya kepada BK. 

Ir Djuanda adalah “berkah yang disalahgunakan”. Kecakapannya yang luar biasa sebagai birokrat sekaligus teknokrat, ditambah dengan ketidaksukaannya dengan politik praktis (meskipun ia terkadang dianggap simpatisan PNI), justru membuat BK kian ambisius. Djuanda membebaskan BK dari berbagai kepusingan mengatur anggaran yang terus-menerus berdarah-darah selama era Demokrasi Terpimpin dan aneka kerumitan urusan pemerintahan sehingga memungkinkan BK, setelah tuntasnya masalah Papua Barat, beraspirasi menjadi pemimpin ​New Emerging Forces. Peran sentral Djuanda dalam Demokrasi Terpimpin terlihat jelas setelah ia wafat. Pasca wafatnya Djuanda, perekonomian dan tata kelola pemerintahan Indonesia benar-benar kacau-balau, sehingga pada akhirnya ikut menjatuhkan Bung Karno. 

Penunjukan seorang perdana menteri dan kabinet oleh presiden tanpa persetujuan parlemen inilah yang menjadi penyebab utama sejumlah tokoh bangsa melakukan tindakan drastis untuk menentang BK. Mantan PM Burhanuddin, Natsir, Mr. Assaat, dan Gubernur BI Syafruddin Prawiranegara memilih protes yang lebih keras dibandingkan protes Bung Hatta. Mereka memutuskan bergabung ke PRRI. Sayangnya, bergabungnya mereka ke gerakan yang dicap separatis itu justru mengaburkan makna sesungguhnya. Mereka dicap begitu saja sebagai pemberontak. Tujuan sebenarnya untuk menolak kesewenangan BK justru terabaikan bahkan terlupakan. 

Bung Hatta pernah berkomentar dengan sedih, ia bisa memahami alasan tindakan mereka itu, tapi tak bisa memahami tindakan sahabat-sahabatnya yang bergabung ke PRRI itu. Kalau niatnya menyelamatkan Indonesia, seharusnya tindakannya jangan membahayakan Indonesia itu sendiri. Tujuan hendaknya tidak menghalalkan cara. 

Karena mereka semua adalah tokoh Masyumi, maka dalam pidato peringatan HUT RI pada tanggal 17 Agustus 1960 Masyumi dibubarkan. PSI yang cuma sedikit kadernya ikut PRRI juga dibubarkan, meski alasan sesungguhnya tampaknya adalah untuk membungkam Sjahrir, pengritik utama BK yang selalu menyatakan tentangannya secara terbuka. Sjahrir sendiri menjadi tahanan politik di tahun 1962. Tapi begitu mendengar Sjahrir wafat di Belanda, 9 April 1966,saat itu juga BK mengubah statusnya dari tahanan politik menjadi pahlawan nasional. 

Djuanda merekomendasikan nasionalisasi selektif dan bertahap secara damai seperti yang telah dilakukan terhadap ​De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Menurut Djuanda, nasionalisasi tidak usah dilakukan ke semua perusahaan Belanda, melainkan yang benar-benar dibutuhkan Indonesia saja. Yang lain biarlah tetap beroperasi selama masih mempekerjakan orang-orang Indonesia dan membayar pajak. Lagi pula, perusahaan Belanda itu umumnya berorientasi ekspor sehingga terikat pada perjanjian internasional berkenaan dengan mekanisme pembayaran melalui perbankan, serta dilindungi asuransi. 

Kalau diambil-alih secara paksa, maka negara harus memberikan kompensasi, minimal asuransinya. Jika tidak dibayar, maka perusahaan itu tidak akan dapat melanjutkan kegiatan ekspor-impor, sehingga percuma saja diambil-alih. Kalau negara pada akhirnya harus membayar, maka negara pun rugi karena tidak semua perusahaan Belanda itu layak untuk dibeli. Kekhawatiran Djuanda inilah yang nantinya justru terjadi. Nasionalisasi sesungguhnya secara ekonomis sangat merugikan negara; yang untung (terutama secara politik) adalah angkatan darat dan gerakan komunis. 

Sayang, rekomendasi Djuanda diabaikan sehingga meskipun tampaknya hebat, nasionalisasi paksa itu sesungguhnya amat merugikan pihak Indonesia sendiri. Banyak perusahaan yang tak kunjung berhasil ditingkatkan performa bisnisnya sehingga malahan membebani anggaran. Keberadaan BUMN tidak sehat dari nasionalisasi itu menjadi salah satu masalah terberat bagi perekonomian Indonesia selama berpuluh-puluh tahun sesudahnya. 

Bung Karno tidak mau pusing dengan segala aspek teknis administrasi dan keuangan yang dikemukakan Djuanda itu. Kali ini urusannya lain. BK ingin memberi “pelajaran” kepada Belanda, sekaligus membakar semangat rakyat untuk merebut Papua Barat. Apa pun akan dikorbankan BK demi merebut Papua Barat yang dinilainya merupakan bagian integral dan perjuangan kemerdekaan. BK melihat tumbuhnya gerakan dan organisasi buruh, termasuk yang berhaluan kiri, sebagai peluang. Ia membiarkan berkembangnya militansi serikat buruh yang mengincar perusahaan dan orang-orang Belanda sebagai sasaran agitasi politik. 

Yang mempersulit Djuanda bukanlah Belanda, melainkan Angkatan Darat dan serikat-serikat buruh itu. Jenderal Nasution menentang keterlibatan serikat buruh, terutama yang berhaluan komunis, tapi tidak menentang nasionalisasi secara paksa. Pak Nas ternyata juga melihatnya sebagai kesempatan bagi militer untuk menguasai sumber daya ekonomi yang sangat besar secara kilat. Pak Nas bahkan menerapkan strategi “licik” dengan membiarkan dahulu serikat-serikat buruh menguasai perusahaan, barulah direbut oleh tentara. Konflik inilah yang di masa berikutnya membuat TNI AD dan PKI benar-benar menjadi musuh politik. Masing-masing pihak saling membenci sampai ke taraf sudah ingin menggorok leher lawannya. 

Pak Nas pun berlomba-lomba dengan Djuanda untuk menempatkan para perwira aktif TNI AD pada posisi pucuk pimpinan. Nasution tidak menghalangi Djuanda dalam menempatkan personil pada jajaran direktur keuangan atau operasional, tetapi posisi direktur utama diisi oleh para perwira tinggi aktif Angkatan Darat. PM Djuanda terpaksa menahan diri untuk tidak larut dalam persaingan berbahaya itu, karena ia lebih fokus membenahi segi administrasi dan keuangannya. 

BK memihak Nasution. Ia membiarkan tentara menguasai perusahaan-perusahaan itu agar militer lebih bisa memperkuat diri. UU Darurat Bahaya pasca Dekrit Presiden dan nasionalisasi ini menempatkan AD pada posisi yang sangat kuat secara politik yang pada gilirannya membuat BK sendiri mulai merasa terancam. 

Berikut adalah kronologi singkat nasionalisasi atas lebih dari 700 perusahaan Belanda di akhir 1950an tersebut. Kebuntuan masalah Papua Barat yang dikeluhkan BK ditanggangi Central Comite (CC) Partai Komunis Indonesia dengan menyebarluaskan telegram berisi seruan solidaritas kepada kaum komunis dan kaum buruh seluruh dunia untuk bersolidaritas dan mendukung perjuangan Rakyat Indonesia dalam membebaskan Irian Barat dari cengkeraman imperialisme Belanda. Hal ini disusul dengan memanasnya suhu politik dalam negeri. Agitasi politik PKI berlangsung masif. 

Begitu kabinet Ali II membatalkan keterikatan RI terhadap KMB di tahun 1957, dalam Sidang Kabinet Djuanda diputuskan pula rencana pemulangan orang-orang Belanda, sesuai dengan kehendak BK. Pada bulan Desember 1957, ​New York Times mulai memberitakan keresahan orang-orang Belanda di Indonesia. Dilaporkan bahwa mayoritas orang Belanda yang bermukim di Indonesia tidak setuju dengan pemerintah Belanda mempertahankan cengkeramannya di Irian Barat. Salah seorang pengusaha Belanda menganggap “tidak masuk akal” sikap pemerintah Belanda mempertahankan ‘hutan rimba Papua Barat’, namun justru mempertaruhkan semua modal Belanda di wilayah Indonesia lainnya. 

Pada tanggal 1 Desember 1957, pemerintah Indonesia menyerukan diadakannya aksi mogok selama 24 jam terhadap semua perusahaan Belanda. Keesokan harinya, sebagai respon atas seruan pemerintah, kaum buruh menggelar pemogokan umum di pabrik-pabrik milik Belanda maupun pabrik campuran milik Belanda-Indonesia. Akibatnya, pengusaha Belanda menderita kerugian lebih dari Rp 100 juta. Tiga hari kemudian, pemerintah Indonesia menutup konsulat Belanda di Indonesia. Pemerintah juga membekukan semua transfer keuntungan perusahaan Belanda ke luar negeri. 

Tanggal 6 Desember 1957, kantor KPM ​(Koninklijke Paketvaart Maatschappij)​, perusahaan pelayaran Belanda, yang berkantor di Jalan Medan Merdeka Timur Jakarta, diambil-alih oleh kaum buruh. Nantinya KPM dinasionalisasi dan diubah namanya menjadi PT Pelayaran Indonesia (PELNI). Pada hari yang sama, kaum buruh juga mengambilalih Hotel Des Indes. Motor utama aksi-aksi nasionalisasi ini adalah SOBSI (Sentral Serikat Buruh Seluruh Indonesia) dan KBKI (Kesatuan Buruh Kebangsaan Indonesia). Di hari itu pula Kementerian Luar Negeri Indonesia menginstruksikan semua perusahaan Belanda di Indonesia untuk menghentikan aktivitasnya. Tiga kapal KPM, yang rencananya berlayar ke Indonesia, terpaksa berhenti di Singapura. Sehari kemudian, Serikat Buruh Bank Seluruh Indonesia (SBBSI) berupaya menduduki dan menguasai bank-bank Belanda di Jakarta. Aksi-aksi perebutan perusahaan Belanda berlangsung di berbagai daerah di Indonesia. 

Kementerian Kehakiman RI DR Sahardjo SH di waktu bersamaan memerintahkan hampir 50.000 warga Belanda di negerinya untuk segera kembali ke negerinya. Namun, 

Menteri Kehakiman juga memerintahkan agar kaum buruh tidak menguasai pabrik yang sudah diambil alih dari tangan Belanda. Sebaliknya, Menteri Kehakiman menuntut agar perusahaan tersebut diserahkan ke militer (TNI). 

Pada tanggal 7 Desember 1957, seiring dengan menghebatnya aksi nasionalisasi di Indonesa, Panglima Angkatan Laut Pasifik Amerika Serikat di Hawaii Laksamana Felix Sump, atas perintah Kepala Operasi AL (KASAL) AS Laksamana Arleigh Burke, mengerahkan armada AL Amerika Serikat ke perairan Indonesia karena “situasi kritis di Indonesia”. Lebih jauh, laporan-laporan intelijen AS menyebutkan bahwa Indonesia secara sungguh-sungguh tengah mempersiapkan sebuah perang besar. Belanda meminta NATO menggelar sidang darurat untuk membahas situasi di Indonesia. 

Pada 9 Desember 1957 Perdana Menteri Djuanda mengumumkan bahwa semua perusahaan pertanian Belanda, juga campuran Belanda-Indonesia, termasuk harta benda tak bergerak dan tanah-tanah perkebunan, sejak saat itu berada di bawah pengawasan pemerintah RI. Pemerintah juga mengambil-alih pengawasan terhadap berbagai perusahaan Belanda, termasuk KPM dan KLM, Bank-Bank Belanda, Perusahaan Niaga, kantor-kantor, perusahaan gula, stasiun listrik, perusahaan gas, dan lain-lain. Pada tanggal 10 Desember 1957 Menteri Pertahanan yang juga dijabat Djuanda menginstruksikan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan perkebunan Belanda, yang baru saja direbut kaum buruh . 

Pada pertengahan Desember 1957, Serikat Buruh Belanda menyatakan mendukung perjuangan rakyat Indonesia dan menuntut agar Belanda meninggalkan Irian Barat. Pada tanggal 15 Desember 1957 UU Keadaan Bahaya ditandatangani. UU ini merupakan langkah meredam pemberontakan daerah, tapi sekaligus merupakan upaya pihak militer untuk menghentikan aksi-aksi kaum buruh dan sekaligus merebut kendali atas perusahaan asing yang direbut dengan darah dan keringat oleh kaum buruh. Puncaknya adalah berlakunya Keadaan Bahaya (SOB) pada tahun 1958. Namun, aksi-aksi nasionalisasi oleh kaum buruh masih terus berlanjut hingga tahun 1958. Di tahun ini 1958 Indonesia juga memutuskan hubungan diplomatik dengan Kerajaan Belanda. 

Januari 1958, negara-negara sosialis dan negara-negara Asia-Afrika menyatakan dukungan terhadap perjuangan rakyat Indonesia terkait pengembalian Irian Barat. Pada Februari 1958, pemberontakan PRRI meletus. AS menyuplai dana, senjata, dan amunisi kepada para pemberontak. Selain itu, AS juga mengirimkan barisan kapal perang dari Armada ke-7 ke daerah pemberontakan. Alasannya: untuk membantu pengungsian pegawai perusahaan minyak AS, Caltex. 

Pada tanggal 3 Desember 1958, Parlemen Indonesia menyetujui Undang-Undang Nasionalisasi terhadap semua perusahaan Belanda di wilayah Indonesia. Pemerintah juga mengeluarkan PP No. 23/1958 yang menyatakan semua perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasi menjadi milik pemerintah RI. Selama periode 1957-1960, lebih dari 700 perusahaan Belanda di Indonesia dinasionalisasi. Jumlah itu mencakup 70 persen dari perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. 

Enam tahun tujuh bulan lamanya Ir. Djuanda menyertai Bung Karno sebagai orang pertama dalam pemerintahan dan orang kedua dalam sistem kenegaraan. Ia adalah perdana menteri terlama sepanjang sejarah dan wakil presiden ​de facto ​pada masa itu (oleh BK ia diminta menempati Istana Negara, istana wakil presiden di Jalan Merdeka Selatan yang lama kosong setelah ditinggal Bung Hatta). Dalam keadaan penuh konflik itu, Ir. Djuanda merupakan stabilisator, juru damai yang menyejukkan. Ir. Djuanda bukanlah orang partai, ia seorang administrator profesional kelas satu. Ia dapat memahami apa yang dirasakan oleh orang-orang partai, tetapi ia tidak pernah mengeluarkan pernyataan politik. Secara pribadi ia anti-komunisme, tapi mengadu domba partai atau politisi bukan wataknya. 

Sayangnya, terbebas dari beban pemerintahan yang ruwet berkat kepiawaian Djuanda justru membuat Bung Karno kian asyik mengejar cita-citanya menjadi pemimpin “Dunia Baru”, dan mengabaikan pembenahan ekonomi. Rakyat terus saja dihujani donder-zlag ​aneka slogan politik sementara untuk memperoleh beras dan minyak tanah kian sulit. 

Situasi politik dan terutama ambisi global Presiden Soekarno yang diambil pada zaman Demokrasi Terpimpin menyebabkan Ir. Djuanda sering mengalami pertentangan batin. Keadaan demikian ditambah banyaknya keruwetan dalam pekerjaan, menyebabkan Ir. Djuanda menjadi sering sakit. Di tengah kunjungan kerjanya ke Tokyo, Djuanda melakukan pemeriksaan kesehatan. Hasilnya, jantungnya telah dicengkeram masalah serius dan harus segera diobati. Sepulang dari Jepang, jangankan berobat, beristirahat saja tidak sempat. Tinggal soal waktu saja bagi Djuanda ambruk secara medis. 

Pada tanggal 7 November 1963, Insinyur Haji Djuanda mengalami serangan jantung fatal secara mendadak ketika sedang mengikuti acara resmi di Hotel Indonesia. Ia berpulang dalam usia relatif muda sebagai pemimpin nasional, baru 52 tahun. Ir Djuanda dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta, dengan upacara kebesaran yang dipimpin langsung oleh Presiden Soekarno sendiri. BK yang merasa sangat kehilangan, hanya beberapa hari sesudahnya atas nama negara menganugerahkan gelar Pahlawan Nasional baginya. 

Sesat Pikir Program Biodiesel


Gatot A. Putra dan saya melakukan kajian tentang dampak makroekonomi Program Biodiesel. Kami menghitung dampak program ini terhadap transaksi perdagangan luar negeri Indonesia (ekspor dan impor), dampak fiskal (pajak ekspor atau bea keluar, bea sawit, dan subsidi), serta kebutuhan tambahan lahan jika pogram ini diterapkan secara penuh.

Kajian kami menyimpulkan program biodiesel jauh lebih banyak mudarat ketimbang maslahatnya.

Kajian lengkap bisa diakses di sini

Faisal Basri: Tak Perlu Bom Atom Omnibus Law, Kemudahan Berbisnis Bisa Membaik


Tempo.co | Sabtu, 24 Oktober 2020 09:46 WIB

Reporter: Tempo.co

Editor:  Rr. Ariyani Yakti Widyastuti

TEMPO.COJakarta – Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk tak memaksakan pelaksanaan Omnibus Laws Undang-undang Cipta Kerja hanya untuk menggenjot investasi masuk ke Tanah Air. 

Pasalnya, dari kacamata Faisal Basri, pemerintah sebelumnya sudah berada di jalur yang tepat dalam melakukan sejumlah pembenahan perbaikan birokrasi untuk mengundang para investor datang dan berbisnis di Indonesia. Hal ini terbukti dari perbaikan peringkat Kemudahan Berbisnis (Ease of Doing Business atau EODB) Indonesia yang dirilis oleh Bank Dunia dalam beberapa tahun terakhir.

Pemerintah, kata Faisal, hanya perlu memperbaiki sejumlah hal dalam penerapan paket kebijakan-paket kebijakan yang sudah dikeluarkan sebelumnya. “Tanpa perlu adanya bom atom yang namanya Omnibus Law Undang-undang Cipta Kerja, kemudahan berbisnis di Indonesia akan mengalami perbaikan luar biasa,” ujarnya seperti dikutip dari siaran video di YouTube CokroTV, Jumat, 23 Oktober 2020.

Dalam video berjudul “Ayo Jokowi, Kembali ke Jalur yang Benar!” dan berdurasi 14 menit 38 detik ini, Faisal Basri yakin bahwa dengan pembenahan kebijakan yang ada, revolusi berbisnis akan membuat Indonesia masuk ke dalam peringkat 30 besar EODB tersebut.

Hanya dengan melakukan serangkaian upaya terukur, pemerintah harus kembali menetapkan sejumlah langkah dengan jelas berikut prioritas apa saja yang wajib didahulukan. “Saya ingatkan, kita sudah punya cukup senjata tanpa harus bom atom. Ayo pak Jokowi, kembali ke jalur yang dibangun. Tujuan sudah dekat, jangan pindah jalur yang belum tentu lebih cepat dan lebih aman,” kata Faisal Basri.

Faisal menjelaskan, di periode pertama pemerintahannya, Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla ketika diangkat pada 2014, peringkat EODB Indonesia ada di urutan 120. “Jelek sekali posisinya, jauh tercecer, dibanding Singapura nomor 1, Malaysia keenam, Thailand ke-18, Brunei ke-59, dan Vietnam di 99,” ujarnya.

Namun selama periode pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla sudah banyak hal dilakukan. Ada 16 paket kebijakan dalam 2 tahun, terhitung dari 9 September 2015 hingga 31 Agustus 2017. Hingga akhir periode jabatan pertama, hampir semua program dan target terlaksana dan hasilnya nyata.

“EODB naik tajam 48 peringkat menjadi 72. Tahun 2019 dan 2020 turun 1 peringkat. Sehingga sekarang di peringkat 73,” ucap Faisal. “Entah kenapa tak ada lagi paket susulan hingga 2019.”

Faisal menyebutkan belasan paket kebijakan itu telah mencanangkan langkah2-langkah sistematis dan tinggal dilanjutkan. Namun kenapa pemerintah dan DPR mendorong Omnibus Law UU Cipta Kerja ini?

Soal ini, Faisal menduga, bisa jadi Presiden Jokowi tidak puas karena target awal pemerintah bahwa EODB harusnya naik ke peringkat 40. Walaupun sebetulnya, bukti menunjukkan perbaikan telah membuahkan hasil.

“Itu sudah lebih dari separuh jalan terlampaui. Ketertinggalan dengan Vietnam sebanyak 21 peringkat berhasil dipangkas menjadi hanya 3 peringkat. Indonesia 73, Vietnam 70. Selisih dengan Brunei juga menyempit dari 61 jd 7 peringkat. Ini luar biasa, ini patut disyukuri. Artinya sudah di jalur yang benar,” ucap Faisal.

Jika ingin memperbaiki, kata Faisal Basri, pemerintah bisa fokus di sejumlah elemen yang jadi perhatian di EODB tersebut. Dari 10 elemen, empat di antaranya sudah bagus kinerjanya yakni: resolvin insolvencgy, getting electricity, getting credit dan protecting minority investor. “Bahkan untuk elemen pertama dan terakhir telah menembus 40 besar,  elemen getting credit sudah mendekati 40 besar.”

Namun pemerintah disebut kecolongan karena ada satu elemen mengalami pemburukan luar biasa yakni trading across borders. “Bayangkan pada 2014, RI sudah di peringkat ke-54, tahun ini melorot ke urutan 116. Jika elemen ini saja dikembalikan ke posisi semula, niscaya peringkat kita menyusul V,” ujarnyaietnam.

Ditambah lagi dengan perbaikan sejumlah elemen seperti registering property dan dealing with construction permits, menurut Faisal Basri, peringkat EOB Indonesia bisa mencapai target 40 besar seperti yang dicanangkan Persiden Jokowi. “Bahkan terbuka peluang menembus 30 besar dalam waktu tidak terlalu lama.” 

RR ARIYANI

Diunduh dari: https://bisnis.tempo.co/read/1398944/faisal-basri-tak-perlu-bom-atom-omnibus-law-kemudahan-berbisnis-bisa-membaik/full&view=ok

Versi videonya bisa disaksikan di sini.