Memahami Omnibus Law Cipta Kerja


Omnibus Law Cipta Kerja hadir tidak di ruang hampa. Juga tidak tiba-tiba muncul, melainkan berproses dan dengan motif tertentu.

Kita akan tersesat di hutan belantara jika membahas pasal per pasal dan teksnya saja. Oleh karena itu kita perlu memahaminya secara utuh dengan mendalami konteksnya.

Itulah yang menjadi pijakan saya dalam setiap diskusi di berbagai forum yang membahas Omnibus Law Cipta Kerja.

Bahan yang saya siapkan bisa ditengok di file dengan format pdf berikut:

Sangat senang jika ditanggapi, dikritik sekalipun.

Seandainya kesulitan mengakses file, silakan sampaikan di kolom komentar. Insya Allah akan saya kirim via email.

Penjabaran dalam bentuk artikel/tulisan bisa dilihat di:

1. Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Memacu Investasi

2. Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Kemudahan Berusaha

Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Kemudahan Berusaha


Ketika berdialog dengan sejumlah menteri dan petinggi pemerintahan lainnya serta anggota DPR yang telah meloloskan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, tujuan yang kerap terlontar dari mereka adalah untuk kemudahan berusaha. Mereka menyodorkan sejumlah praktik yang menyulitkan berusaha, antara lain: sangat banyak jenis perizinan, peraturan berbelit-belit dan tumpang tindih, dan daerah mempersulit pengurusan izin.

Masalah klasik di atas sudah berlangsung puluhan tahun. Namun, mengapa baru sekarang diklaim sebagai penyebab kemerosotan investasi dan pertumbuhan ekonomi? Dengan iklim usaha yang serupa, mengapa pertumbuhan di masa lalu bisa 8 persen, 7 persen, dan 6 persen. Mengapa baru lima tahun terakhir (sebelum terjadi wabah COVID-19) pertumbuhan mentok di aras 5 persen?

***

Sejak dilantik pada Oktober 2014, Presiden Jokowi berulang kali menyampaikan tekatnya untuk menyederhanakan perizinan usaha. Ia meminta seluruh jajaran pembantunya untuk bekerja keras meningkatkan peringkat kemudahan berbinis (Ease od Doing Business/IoDB) yang setiap tahun diterbitkan oleh Bank Dunia. Ketika dilantik, Indonesia berada di peringkat ke-120, tercecer jauh dari Singapura di peringkat pertama, Malaysia (keenam), Thailand (ke-18), dan Vietnam yang berada di urutan ke-99. Presiden menargetkan Indonesia masuk peringkat ke-40.

Selama 2015-2018 pemerintah mengeluarkan 16 paket kebijakan ekonomi untuk membakar lemak-lemak yang menyelimuti perekonomian agar bisa bergerak lebih lincah dan tumbuh lebih tinggi.

Kerja keras yang berkelanjutan membuahkan hasil sangat menggembirakan. Separuh jalan sudah terlalui ketika pada tahun 2018 peringkat IoDB Indonesia naik tajam menjadi ke-72. Pada tahun 2019 dan 2020 turut satu peringkat menjadi ke-73. Indonesia kian mendekati Vietnam dan Brunei Darussalam.

Target 40 besar memang belum tercapai. Namun, sebenarnya dengan sedikit tambahan kerja keras, untuk mencapai peringkat ke-40 sangat mungkin terwujud dalam waktu yang tak terlalu lama lagi.

Kuncinya, fokus saja memperbaiki lima komponen IoDB. Pertama adalah membenahi hambatan perdagangan lintas batas (“Trading across borders”). Komponen ini justru mengalami pemburukan sangat parah, dari urutan ke-54 pada 2014 menjadi ke-116 pada 2019 dan 2020. Kembalikan saja ke posisi tahun 2014, ceteris paribus, niscaya peringkat Indonesia bakal naik lumayan.

Kedua dan ketiga, perbaiki komponen “Dealing with construction permit” dan “Registering property” dengan penyederhanaan persyaratan dan memperpendek waktu pengurusan. Agaknya tak terlalu sulit untuk melakukan hal itu karena hanya menyangkut beberapa instansi. Kedua komponen ini juga mengalami pemburukan.

Keempat dan kelima, percepat proses perbaikan yang sudah terjadi untuk komponen “Starting business” dan “Enforcing contracts” agar keduanya menembus peringkat di bawah 100.

Jadi, segala upaya yang harus dilakukan sangat jelas dan terukur. Separuh jalan tersisa sudah mulai ditapaki. Hasilnya sudah di depan mata.

Mengapa tak mau bersabar untuk menggapai sesuatu yang hampir dalam genggaman. Mengapa berjudi dengan Omnibus Law Cipta Kerja yang melebar ke mana-mana sehingga berisiko memorakporandakan kemajuan yang sudah di jalur yang benar. Mengapa harus pindah jalur? Mengapa harus memecah-belah masyarakat? Mengapa pemerintah menempuh langkah zero sum game dengan semua keuntungan diberikan kepada pengusaha (terutama pengusaha besar) dengan merugikan pekerja, masyarakat, dan pemerintah daerah?

Jangan biarkan nafsu serakah mencabik-cabik kesatuan bangsa.

Kesadaran adalah matahari

Kesabaran adalah bumi

Keberanian menjadi ackrawala

Dan perjuangan adalah pelaksanaan kata-kata

(WS Rendra)

*****

Podcast Tolak Miskin: Kejar Tayang Cipta Kerja Buat Siapa? (Bersama Faisal Basri)


Podcast Tolak Miskin: Kejar Tayang Cipta Kerja Buat Siapa? (Bersama Faisal BasrI)
Foto: Tim Infografis/Denny Putra

Eduardo Simorangkir | detikFinance | Jumat, 09 Okt 2020 09:15 WIB

Jakarta – Pembahasan RUU Cipta Kerja memicu kontroversi. Meski dirundung penolakan dan demo besar-besaran serikat buruh di berbagai daerah, pemerintah dan DPR bergeming dan terus melanjutkan upaya pengesahan RUU Cipta Kerja.

Kini, Undang-undang (UU) tersebut telah disetujui oleh DPR. Aksi mogok hingga demonstrasi tak terelakkan yang dilakukan oleh para buruh hingga mahasiswa.

Kecurigaan semakin tinggi ketika penyusunan RUU Cipta Kerja terkesan diburu-buru dan mengabaikan penanganan pandemi yang saat ini masih terus berlangsung. DPR bahkan mengebut penyelesaian UU ini di hari-hari terakhirnya sebelum masuk ke masa reses atau istirahat.

Sepenting apa UU ini? Benarkah UU ini mampu mengeskalasi ekonomi Indonesia? Apakah formulasi yang ada di dalam UU Cipta Kerja ini membawa keadilan buat masyarakat dan para pelaku usaha?

Simak pembahasan selengkapnya bersama akademisi, pengamat, dan ekonom senior Faisal Basri di podcast Tolak Miskin episode 31: Kejar Tayang Cipta Kerja Buat Siapa?

Dengarkan melalui widget di bawah ini atau klik untuk mendengarkannya di Spotify.

Sumber: https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5206221/podcast-tolak-miskin-kejar-tayang-cipta-kerja-buat-siapa-bersama-faisal-basri?tag_from=wp_beritautama&_ga=2.126560329.534161657.1601869667-1488564666.1594950919

Salah Kaprah Omnibus Law Cipta Kerja: Memacu Investasi


Salah satu alasan utama pemerintah menghadirkan Undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja adalah untuk memacu investasi agar tercipta lebih banyak lapangan kerja.

Investasi dalam tulisan ini mengacu pada pembentukan modal tetap bruto yang berwujud (investasi fisik), tidak termasuk investasi finansial seperti saham dan obligasi. Pembentukan modal tetap bruto merupakan salah satu komponen dalam produk domestik bruto (PDB).

Kenyataannya investasi di Indonesia terus tumbuh lumayan tinggi, lebih tinggi dari China, Malaysia, Thailand, Afrika Selatan, dan Brazil serta hampir sama dengan India. Pada peraga di bawah, hanya Vietnam yang pertumbuhan investasinya lebih tinggi dari Indonesia.

Karena pertumbuhan investasi lumayan tinggi itulah membuat porsi investasi dalam PDB terus meningkat, bahkan lebih tinggi ketimbang rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendapatan menengah-atas.

Di ASEAN, Indonesia juaranya. Tak ada yang lebih tinggi dari Indonesia.

Hanya China yang lebih tinggi dari Indonesia. Namun, China menyadari aras investasi mereka sudah terlalu tinggi. Banyak pabrik kelebihan kapasitas. Akhirnya China banting stir. Mereka menyalurkan investasinya ke luar negeri. Di dalam negeri, mereka memacu konsumsi masyarakat agar lebih banyak menyerap produksi dalam negeri sehingga ketergantungan pada ekspor bisa dikurangi. Pemerintah China tak mau lagi menekan buruh dengan upah murah. Buat apa menyenangkan konsumen dunia dengan menawarkan barang-barang murah tetapi menekan peningkatan kesejahteraan rakyatnya sendiri. Hasilnya terlihat pada peraga di atas. Porsi investasi dalam PDB di China menunjukkan penurunan cukup signifikan dalam sewindu terakhir.

***

Porsi investasi dalam PDB mencapai rekor tetinggi justru tercapai pada masa pemerintahan Presiden Jokowi. Mengapa justru Presiden Jokowi menafikan keberhasilannya yang cukup fenomenal itu?

Jadi, nyata sekali Presiden keliru mengatakan investasi terhambat dan kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan “tidak nendang”. Alasan keliru inilah yang membuat Presiden mencari jalan pintas atau terobosan dengan mengajukan jurus sapu jagat Omnibus Law Cipta Kerja. Kalau landasannya keliru, maka Omnibus Law tak memiliki pijakan kuat.

Kekeliruan yang terus dibiarkan melahirkaan banyak kekeliruan baru. Yang paling fatal adalah pandangan yang mengatakan bahwa salah satu penghambat investasi adalah keberadaan dan sepak terjang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Oleh karena itu KPK harus dilemahkan. Maka Undang-undang KPK harus direvisi. Pembisik menang. Sekarang KPK tak lagi bertaji untuk menjaring korupsi di pusaran kekuasaan, terutama dalam bentuk korupsi kebijakan. Oligarki leluasa semakin mencengkeram dengan menguasai kekayaan sumber daya alam lewat praktik pemburuan rente berskala besar.

Padahal, yang paling membuat pening kepala para investor adalah korupsi dan birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Sedangkan urusan ketenagakerjaan berada urutan kesebelas. Alih-alih memperkuat posisi KPK, malahan KPK dilemahkan.

Masih banyak indikator yang menunjukkan investasi di Indonesia jauh dari “memble”. Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di posisi kelima sebagai negara yang paling menjanjikan. Walaupun turun dari posisi teratas pada tahun2013, posisi kelima di dunia cukup menjanjikan.

Survei yang dilakukan majalah terpandang The Economist yang berpusat di London menunjukkan hampir separuh responden berencana meningkatkan investasinya di Indonesia. Indonesia berada di posisi ketiga di Asia setelah China dan India.

Di mata China, Indonesia kian menarik. Jika pada tahun 2013 dan 2015 Indonesia di urutan ke-44 dalam China Going Global Investment Index, dalam survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak tajam menjadi ke-26.

Publikasi tahunan UNCTAD terbaru, World Investment Report 2020, kian membuktikan reputasi Indonesia cukup menonjol. Indonesia bertengger di kelompok top-20 di dunia untuk urusan foreign direct investment (FDI). Di ASEAN, hanya Indonesia dan Singapura yang masuk kelompok top-20 dunia.

Padahal, Indonesia bisa dikatakan jual mahal terhadap investor asing. Dan, yang luar biasa, selama ini Indonesia tak pernah sangat bergantung pada investasi asing.

Secara sadar Indonesia memasang kawat berduri tertinggi ketiga di dunia setelah Filipina dan Saudi Arabia.

Kalau Indonesia ingin dibanjiri investor asing, tebas saja pagar tinggi itu dan enyahkan kawat berduri yang menyelimuti pagar. Tak perlu bom atom Omnibus Law, cukup dengan melongggarkan restriksi utamanya, yaitu berupa equity restriction.

***

Pak Jokowi sebetulnya mengeluhkan pertumbuhan ekonomi yang tak kunjung beringsut dari 5 persen. Target Pak Jokowi 7 persen. Padahal, kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Slogannya saja: kerja, kerja, kerja. Presiden rajin menjelajah ke seantero negeri. Pembangunan infrastruktur sangat masif. Inflasi terendah sepanjang sejarah. Angka kemiskinan berhasil ditekan sampai hanya satu digit yang tak pernah terjadi sejak merdeka. Ketimpangan sebagaimana diukur dengan nisbah Gini (Gini ratio) juga turun ke aras di bawah 0,4, yang berarti ketimbangan di Indonesia rendah. Di masa Presiden SBY sempat di atas 0,4 (tekimpangan sedang).

Investasi yang merupakan ujung tombak utama pertumbuhan mencapai aras tertinggi, juga terjadi di era Jokowi.

Mengapa dengan segala keberhasilan yang fenomenal itu pertumbuhan justru melemah dibandingkan dengan periode pemerintahan sebelumnya?

Masalah paling mendasar adalah investasi besar tetapi hasilnya kecil. Inilah yang harus dijawab dan dicarikan obat mujarabnya.

Ibarat anak di usia pertumbuhan yang dapat asupan bergizi tetapi mengapa berat badannya tidak naik. Boleh jadi banyak cacing di perut anak itu.

Cacing di dalam tubuh perekonomian bisa berupa korupsi yang menyedot darah dan energi perekonomian. Uang hasil korupsi dilarikan ke luar negeri dan atau digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif. Korupsi merampas hak rakyat sehingga rakyat tetap loyo.

Cacing bisa juga berupa praktik antipersaingan. Proyek-proyek besar diberikan ke BUMN, tak ada tender sehingga tidak terbentuk harga yang kompetitif. Proyek-proyek tanpa dibekali perencanaan yang memadai.

Cacing yang lebih berbahaya adalah para investor kelas kakap yang dapat fasilitas istimewa dari penguasa. Investasi mereka sangat besar, tetapi hampir segala kebutuhannya diimpor, puluhan ribu tenaga kerja dibawa dari negara asal dan tidak menggunakan visa kerja. Lalu disediakan bahan baku sangat murah karena diterapkan larangan ekspor sehingga pengusaha dalam negeri yang memasok investor asing itu menderita luar biasa.

Karena kedekatan dengan penguasa, investor asing memperoleh keistimewaan. Proyek-proyek mereka dimasukkan dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Dengan status itu mereka bisa mengimpor apa saja tanpa bea masuk, tak perlu menggunakan komponen dalam negeri. Mereka bebas mengekspor seluruh produksinya tanpa dipungut pajak ekspor. Dan, yang luar biasa menggiurkan adalah bebas pajak keuntungan sampai 25 tahun. Pajak pertambahan nilai (PPN) pun dibebaskan.

Kasus kasat mata adalah puluhan proyek smelter dari China yang bisa dibaca dalam tulisan di blog ini dengan judul Presiden Dibohongi Mentah-mentah.

Praktik-praktik tak terpuji itulah yang bermuara pada ICOR (incremental capital-output ratio) yang sangat tinggi. Di era Jokowi ICOR mencapai 6,5, sedangkan sepanjang kurun waktu Orde Baru sampai era SBY reratanya hanya 4,3. Artinya, selama pemerintahan Jokowi-JK, untuk menghasilkan tambahan satu unit output, diperlukan tambahan modal 50 persen lebih banyak. Tambahan modal itu tak lain dan tak bukan adalah investasi. Tak hanya lebih parah dari periode-periode sebelumnya, ICOR Indonesia pun tertinggi di ASEAN.

Jika Pak Jokowi mau mencapai pertumbuhan 7 persen sehingga bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja, tak perlu Omnibus Law yang banyak cacatnya itu. Perangi saja terus korupsi, terutama di pusaran kekuasaan, dan segala bentuk pemborosan dengan menurunkan ICOR menjadi 4,7. Maka pertumbuhan 7 persen otomatis akan tercapai.

*****

Pekerja dari China Diperkirakan Masih Mengalir Masuk


Menurut perkiraan lembaga di bawah naungan PBB yang mengurusi turisme, The World Tourism Organization (UNWTO), kedatangan turis internasional pada 2020 akan merosot tajam sebesar 58 persen sampai 78 persen dibandingkan tahun lalu.

Kemerosotan pelancong mancanegara yang masuk ke Indonesia berada dalam rentang itu. Selama Januari-Agustus, kedatangan pengunjung mancanegara tercatat sebanyak 3,4 juta, merosot 68 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2019 sebesar 10,7 juta.

Sebelum pengumuman resmi kasus COVID-19 pada 2 Maret sekalipun, sebetulnya pertumbuhan kunjungan sudah mengalami penurunan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada 2017 yaitu sebesar 21,9 persen. Setelah itu terus-menerus melemah, menjadi 12,6 persen pada 2018 dan hanya 1,9 persen pada 2019. Dua bulan pertama tahun 2020 jumlah kunjungan merosot atau minus 11,80 persen. Kemerosotan kian tajam setelah pengumuman kasus pertama.

Mengingat perkembangan COVID-19 semakin memburuk, agaknya kemerosotan yang tajam akan terus berlangsung hingga akhir tahun.

Pada Agustus 2020 terlihat ada kenaikan kunjungan dibandingkan dengan Juli, dari 157.939 menjadi 164.970 atau tumbuh positif sebesar 4,45 persen. Apakah wisman sudah berangsur pulih? Agaknya belum. Peningkatan ini bersumber dari negara-negara tetangga yang berbatasan darat dengan Indonesia. Timor-Leste dan Malaysia masing-masing menyumbang 54,2 persen dan 35,3 persen dari total kunjungan pada Agustus lalu.

Kunjungan lewat udara praktis masih mati suri. Pada Agustus, kunjungan lewat udara hanya 5.500 atau 3,3 persen dari total kunjungan.

Yang menarik adalah China mendominasi pengunjung lewat udara, yaitu 2.500 dari 5.500 pelancong. Ditambah yang lewat darat dan laut, pengunjung dari China ke Indonesia mencapai 3.700, ketiga terbanyak setelah Timor-Leste dan Malaysia.

Karena pemerintah Indonesia tetap membuka kedatangan pekerja dari China, maka patut diduga bahwa sebagian besar pengunjung dari China itu adalah pekerja.

COVID-19 dan Millennials


IDN Times

INDONESIA MILENNIAL REPORT 2021 – EKONOM FAISAL BASRI BICARA SOAL DAMPAK COVID-19

Ekonom Faisal Basri menilai program Kartu Prakerja tak berdampak signifikan dalam mendukung ketahanan ekonomi pekerja. Menurut dia, sasaran peserta program Kartu Prakerja tak sesuai dengan kondisi saat ini. “Angka pengangguran naik akibat COVID-19, dari 4,99 persen saya perkirakan (sekarang) di atas 7 persen. Jadi pastikan orang yang menganggur itu tidak kelaparan. Itu yang paling penting dulu, sehingga dia tidak melakukan tindakan-tindakan yang cenderung kekerasan. Kan sekarang kekerasan meningkat, ya. Penjambretan, bahkan di Jalan Sudirman (Jakarta) ada yang sudah berani jambret (karena lapar),” kata Faisal dalam wawancara khusus bersama IDN Times, Selasa (15/9/2020).

—Redaksi IDN Times

Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Jokowi Butuh Panglima Perang Lawan COVID-19 (Video)


Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 21

Menghadapi wabah COVID-19 bisa dianalogikan dengan perang. Dalam peperangan, niscaya ada panglima perang yang mendedikasikan segenap jiwa dan raganya melawan musuh tanpa dibebani pekerjaan lain. Dalam perang butuh mobilisasi prajurit dan logistik a la perang, bukan dengan cara-cara biasa dalam keadaan normal. Sebab itu, Jokowi butuh panglima perang untuk lawan Covid-19. —Redaksi Cokro TV

Selengkapnya bisa diunduh di sini.

Versi tulisan telah hadir sebelumnya di blog ini dengan judul Saatnya Ada Panglima Perang Purnawaktu Taklukkan Wabah COVID-19

Ekonomi Politik Kebijakan Perekonomian Indonesia (Audio)


Pengantar: Book Dialogue feat. Faisal Basri: Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi

Sejarah perekonomian Indonesia memang dinamis dan menarik. Meski sudah merdeka sejak 1945, kita baru membangun di era kabinet Djuanda pada tahun 1957. Kemudian, momentum pembangunan berpuntir sampai tahun 1998. Namun, kelembagaan politik tidak diperkuat dan kita jatuh di tahun 1998. Indonesia sudah bangkit, namun masih banyak masalah ekonomi yang terjadi. Buku “Terobosan Baru atas Perlambatan Ekonomi: Rujukan untuk Sebuah Kebijakan Perekonomian” ditulis untuk merayakan HUT ke-80 Prof. Dorodjatun Kuntjoro-Jakti dan menjawab masalah-masalah tersebut.

Pada Book Dialogue kali ini, kami berbincang dengan Faisal Basri, seorang ekonom senior dan kontributor pada buku tersebut.

— Redaksi KANOPI FEBUI

Perbincangan selengkapnya bisa didengarkan di sini