Menakar RAPBN 2018


budget

ambulatoryadvisor.com

Nota Keuangan dan RAPBN 2018 yang disampaikan Presiden Joko Widodo di hadapan Sidang Paripurna DPR kemarin (16/8) secara keseluruhan bisa dikatakan cukup berhati-hati dan terukur. Tidak ada lonjakan target jika dibandingkan dengan APBN-P 2017.

Ada pesan bahwa pemerintah akan lebih bekerja keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Target pertumbuhan ekonomi dipatok 5,4 persen pada tahun 2018, lebih tinggi dari target pertumbuhan ekonomi 2017 yang tertera di APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen, tetapi lebih rendah dari harapan Presiden bisa di atas 6 persen yang kemudian dijabarkan oleh jajaran kementerian di kisaran 5,4 persen sampai 6,1 persen.

Pemerintah pun bertekad menekan laju kenaikan harga-harga atau inflasi dari 4,3 persen tahun ini menjado 3,5 persen tahun depan.

Nilai tukar rupiah tahun depan diharapkan sedikit menguat dibandingkan dengan tahun ini, dari Rp 13.500 per dollar AS menjadi Rp 13.400 per dollar AS.

Suku bunga Surat Perbendaharaan Negara (SPN) nominal dinaikkan dari 5,2 persen menjadi 5,3 persen. Namun, suku bunga riil SPN (nominal dikurangi inflasi) naik dua kali lipat dari 0,9 persen menjadi 1,8 persen. Apakah ini mencerminkan ekspektasi pemerintah bahwa tahun depan pasar SPN lebih ketat sehingga pemerintah harus menawarkan suku bunga riil yang lebih tinggi? Bukankah sovereign rating versi S&P sudah dinaikkan menjadi BBB- sehingga berhak memperoleh status investment grade?

Asumsi harga minyak tidak mengalami perubahan. Dengan penurunan lifting minyak dari 815 ribu barrel per hari menjadi 800 ribu barrel per hari, penerimaan pajak migas turun dari Rp 42 triliun menjadi Rp 36 triliun.

asumsi

Untuk menilai postur RAPBN 2018, agaknya tidak cukup membandingkannya dengan APBN-P 2017. Besar kemungkinan target pertumbuhan 2017 tidak tercapai. Sejauh ini, hingga semester I-2017, pertumbuhan ekonomi hanya 5,01 persen. Bisa bertahan di aras itu saja sudah cukup baik. Konsumsi rumahtangga diperkirakan tidak beranjak di sekitar 4,9 persen sampai 5,0 persen. Ekspor dan impor saling meniadakan. Tinggal bergantung pada investasi, sedangkan konsumsi pemerintah cenderung jalan di tempat karena pengetatan anggaran akan berlanjut.

Jika pertumbuhan ekonomi tahun ini hanya mencapai 5,0 persen, boleh dikatakan target 5,4 persen tahun depan cukup ambisius.

Target inflasi 3,5 persen merupakan tantangan cukup berat. Kuncinya adalah stabilisasi harga pangan. Sejauh ini sektor produksi masih banyak masalah. Kestabililan harga pangan agak semu karena banyak dilakukan dengan taktik “injak kaki”.

exp

Jika kita cermati perilaku angaran sejak 2015, tampak realisasi penerimaan pajak jauh lebi rendah dari target. Tahun 2015 target penerimaan pajak Rp 1.489 triliun tetapi realisasinya hanya Rp 1.240 triliun atau hanya 83 persen dari target. Sebaliknya, realisasi belanja mencapai 91 persen dari target. Akibatnya defisit APBN membengkak dari 1,9 persen PDB menjadi 2,6 persen PDB.

Pola serupa kembali terjadi pada 2016.  Realisasi penerimaan pajak tidak beringsut dari 83 persen seperti tahun sebelumnya. Bahkan angka realisasi penerimaan pajak melorot ke 77 persen jika tidak memasukkan penerimaan denda dari program amnesti pajak. Adapun realisasi belanja tetap lebih tinggi, yaitu 89 persen dari target.

Tahun 2017 cukup besar kemungkinan target penerimaan pajak kembali tidak tercapai sekalipun APBN-P 2017 sudah memangkas Rp 71 triliun dari yang tertera di APBN 2017. Kalau itu terjadi,  pemerintah bakal repot karena defisit sudah mendekati batas 3 persen yang ditetapkan Undang-Undang Keuangan Negara.

Mencermati realisasi penerimaan pajak hingga Juli 2018, ada kemungkinan shortfall sekitar Rp 50 triliun sampai Rp 70 triliun. Karena defisit tidak boleh di atas 3 persen, maka tidak ada pilihan lain bagi pemerintah kecuali memotong pengeluaran, termasuk belanja modal, termasuk juga belanja infrastruktur. Pemotongan tidak akan terlalu menggganggu keberlanjutan pembangunan infratruktur, karena sebatas menunda satu sampai dua tahun saja. Stabilitas makroekonomi jauh lebih strategis ketimbang dampak penundaan pembangunan infrastruktur.

Jika skenario itu yang terjadi, maka target pertumbuhan 5,2 persen tahun ini sulit terpenuhi. Lebih realitistik membayangkan pertumbuhan tahun ini sekitar 5,0 persen. Dampak dari pertumbuhan yang 5 persen tahun ini tentu memengaruhi target pertumbuhan 5,4 persen tahun depan.

Target penerimaan pajak di RAPBN 2018 meningkat 12,7 persen dibandingkan APBN-P 2017. Dengan pertumbuhan alamiah 9,9 persen (pertumbuhan ekonomi 5,4 persen ditambah inflasi 3,5 persen), maka peningkatan 2,8 persen berasal dari upaya ekstra yang mendekati maksimum. Jauh lebih berat lagi kalau realisasi penerimaan pajak tahun ini berkurang Rp 50 triliun, sehingga kerja super ektra keras harus menghasilkan tambahan penerimaan pajak 6,86 persen. Hampir mustahil target penerimaan pajak 2018 terpenuhi jika shortfall  mencapai Rp 70 triliun, karena harus ada tambahan kenaikan 8,6 persen di luar pertumbuhan alamiahnya.

rapbn

Semoga ketika pembahasan RAPBN 2018 antara pemerintah dan DPR data mutakhir semakin mendekati gambaran keseluruhan tahun 2017. Semakin cepat semaki baik, agar pemotongan anggaran tidak menunggu menjelang akhir tahun yang dampaknya lebih buruk bagi perekonomian secara keseluruhan.

Kalau kondisi terburuk terjadi, terpaksa bakal ada APBN-P 2017 jilid kedua. Jika terjadi, APBN 2018 akan banyak mengalami perubahan dari posturnya yang sekarang sebagaimana tercantum dalam RAPBN 2018.

Dalam kondisi tertekan seperti sekarang ini, pembangunan apartemen untuk anggota Dewan sepatutnya dikesampingkan.

 

 

Posted in Fiscal Policy, Makroekonomi | Leave a comment

Memajukan Garam Kita


IMG_2144Ketika berkunjung ke Madura beberapa waktu lalu bersama Dirut PT Garam (Persero), saya diperlihatkan contoh garam produksi PT Garam (berwarna putih) dan garam rakyat (berwarna kecokelatan). Saya sempat mengambil sendiri garam yang sudah menggumpal dari onggokan di udara terbuka di lahan PT Garam. Lebih dari satu tahun, garam yang saya letakkan di piring masih dengan mudah diurai dengan tangan.

Tak heran garam rakyat dihargai murah. Tak kuasa rakyat bersaing dengan hasil produksi PT Garam peninggalan zaman Belanda dengan segala kelengkapan fasilitas penunjangnya. Dua tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan berbagai program untuk membantu garam rakyat. Hasilnya sudah mulai dirasakan petambak rakyat.

g-1

Minggu lalu, saya dapat kiriman foto beragam jenis garam dengan kemasan yang sangat apik. Prof. Misri Gozan mengambil foto di salah satu hypermart Seoul, Korea Selatan. Hypermart yang dikunjunginya tergolong megah, milik koperasi petani dan nelayan. Koperasi juga memiliki bank. Gerakan petani dan nelayan Korea itu praktis telah memiliki tiga pilar utama koperasi: peningkatan produksi, sarikat dagang, dan lembaga keuangan. Nilai tambah hasil keringat petani/nelayan/petambak sebagian besar dinikmati sendiri, bukan dicekik oleh kapitalis pedagang dari kota. Korea telah membuktikan mampu menghimpun kekuatan petani yang berserakan menghadapi kaum kapitalis kota. Begitulah kira-kira gerakan koperasi yang digagas Bung Hatta.

Panjang garis pantai Korea hanya 4,4 persen dari garis pantai Indonesia. Korea hanya menghasilkan sekitar 300 ribu ton garam setahun, berada di urutan ke-46 produsen garam dunia. Produksi mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, namun tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan garam domestik, terutama untuk kebutuhan industri. Untuk itu, Korea mengimpor garam.

Korea merupakan pengimpor garam terbesar kelima di dunia. Empat negara pengimpor terbesar di atasnya (Amerika Serikat, Jepang, China, dan Jerman) juga merupakan negara industri utama dunia. Tiga di antaranya merupakan 10 besar produsen garam dunia: Amerika Serikat di urutan kedua, Jerman kelima, dan China kesembilan.

g-2.png

Foto oleh Prof. Misri (FMIPA-UI) di hypermart di Seoul, Korea

PT Garam telah mampu menghasilkan beberapa produk garam berkualitas. Sayangnya masih dalam jumlah relatif kecil. Produsen garam milik negara ini masih berkutat menghasilkan produk garam dalam kemasan kecil, praktis tanpa sentuhan teknologi. Satu-satunya teknologi sangat sederhana yang digunakan adalah alat penutup kemasan berupa besi yang dipanaskan dengan sambungan listrik. Berat setiap kemasan hanya dikira-kira, tanpa menggunakan timbangan. Kegiatan itu sangat layak dilakukan usaha rumahtangga. Seyogyanya PT Garam membina masyarakat sekitar, setidaknya dalam melakukan proses pengemasan.

g-5

Hampir seluruh garam Indonesia dihasilkan dari air laut. Garam dari air laut hampir mustahil bisa bersaing dengan garam tambang. Tidak heran jika garam tambang bisa diolah menjadi berbagai macam produk, termasuk sebagai wadah untuk lampu duduk. Warna garam kristal padat berwarna oranye amaliah menyerupai batu. Harga lampu garam berukuran kecil yang dijajakan di kakilima di kota Edinburgh ini dibanderol 25 poundsterling.

g-3

Sentuhan teknologi masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas garam kita. Swasembada garam untuk kebutuhan rumahtangga dan industri makanan & minuman sudah dalam genggaman. Produksi garam nasional dengan kondisi cuaca normal mencapai sekitar 2 juta ton. Dalam jangka menengah bisa ditingkatkan menjadi 3 juta sampai 3,5 juta ton.

Untuk swasembada total, hitung-hitungannya harus lebih cermat. Jika kita memacu pertumbuhan industri lebih cepat, kita butuh garam sangat banyak. Industri CAP dan farmasi saja butuh sekitar 2 juta ton setahun.

Masalahnya bukan sekedar bisa atau mampu. Pesawat terbang sekalipun kita sanggup hasilkan, apatah lagi sekedar garam. Yang harus dipikirkan adalah keunggulan relatif (comparative advantage) kita, oportunity cost (lahan untuk produksi garam bisa digunakan untuk berbagai kegiatan bernilai tambah jauh lebih tinggi seperti pariwisata), dan kesejahteraan petambak garam. Agar petambak garam sejahtera seperti di Korea, tiga pilar utama koperasi rakyat harus kokoh.

Buatlah peta jalan yang apik untuk itu, jangan tergesa-gesa seperti yang dibayangkan Menko Kemaritiman.

Posted in Agriculture, Maritim, Public Policy, Salah Kaprah | 2 Comments

Strategi Menyerang Lebih Menjanjikan


marketing_strategies

tutorialspoint.com

Dua kompetisi sepakbola paling bergengsi di dunia adalah Premier League di Inggris dan LaLiga Santander di Spanyol. Pada musim 2016/2017, juara Premier League adalah Chelsea dan juara LaLiga adalah Real Madrid. Kedua juara itu bukanlah yang paling sedikit kebobolan.

Di Liga Inggris, yang paling sedikit kebobolan adalah Tottenham Hotspur (26) di posisi kedua dalam klasemen akhir, menyusul Manchester United (29) di posisi keenam. Sang juara, Chelsea, kebobolan sebanyak 33.

Di Liga Spanyol, yang paling sedikit kebobolan adalah Atletico Madrid (27) di posisi ketiga dalam klasemen akhir, menyusul Villarreal (33) di posisi kelima. Real Madrid yang menyabet piala LaLiga kebobolan cukup banyak, 41 kali.

Walaupun bukan yang terbanyak, namun kedua pemenang di liga paling bergengsi di dunia itu adalah yang sangat subur menjebolkan gawang lawan. Kedua tim masing-masing menjadi tersubur kedua.  Di kedua ajang kompetisi itu, yang paling subur sama-sama menduduki posisi kedua klasemen akhir.

Menyerang lebih menjajikan untuk meraih gelar juara.

bola

Dalam kancah persaingan dunia yang kian terbuka, negara yang paling banyak meraih keuntungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lebih cepat adalah yang melakukan penetrasi ke segala penjuru dunia. Mereka tidak menerapkan taktik mercantilism seperti banyak dipraktekkan pada abad pertengahan, yakni dengan memacu ekspor tetapi membentengi diri dari impor agar menghasilkan surplus perdagangan sebesar-besarnya. Mereka membuka diri terhadap barang-barang impor, bukan dengan strategi “memarkir bus berjejeran di depan gawang” seperti diterapkan beberapa kali oleh Jose Mourinho ketika melatih Chelsea.

Indonesia cenderung menggunakan taktik “parkir bus di depan gawang” dengan menerapkan paling banyak pembatasan perdagangan dan investasi dibandingkan negara-negara tetangga. Perbedaan Indonesia dengan negara-negara tetangga sedemikian sangat kontras.

restrictive_measures

Hampir seluruh negara melibatkan diri semakin mendalam di kancah perdagangan dunia. Produksi barang dan jasa yang diekspor semakin besar. Porsi barang dan jasa yang mereka impor pun semakin besar. Peningkatan porsi barang yang diekspor dan diimpor yang semakin besar itu mencerminkan strategi permainan terbuka. Jika kita menuntut negara lain membuka pasarnya untuk produk-produk kita, maka kita pun harus berani membuka pasar domestik untuk produk-produk mereka. Itulah azas resiprositas.

Sangat ironis, Indonesia adalah satu-satunya negara–dengan pengecualian Singapura–yang perekonomiannya semakin tertutup. Baik ekspor maupun impor mengalami penurunan dinyatakan dalam persentase terhadap produk domestik bruto (PDB). Tidak peduli perbedaan ideologi, jumlah penduduk, lokasi, negara maju atau negara berkembang, semua menunjukkan peningkatan keterbukaan ekonomi.

openness

Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah data di atas semacam rekayasa untuk tujuan dramatisasi yang menghasilkan ironi bagi Indonesia. Data itu bisa saja dipilih yang paling kontras karena hanya menyajikan dua titik waktu, 1981 dan 2016.

Untuk mengurangi–syukur-syukur menghilangkan–keraguan, berikut disajikan data jangka panjang dengan menggunakan rerata lima tahun. Hasilnya, selama 16 tahun terakhir, perekonomian Indonesia konsisten semakin tertutup.

openness-ina

Agar bisa meraih keuntungan maksimum dari peningkatan perdagangan dua arah (ekspor dan impor), suatu negara harus siap tempur, yakni dengan memperkokoh perdagangan intra-industri. Semakin banyak porsi perdagangan intra-industri dalam perdagangan total suatu negara, semakin besar keuntungan perdagangan yang digapai. Bukan sekedar memperoleh gains from trade tetapi juga additional gains from trade. Keuntungan ganda hanya bisa diraih jika yang diperdagangkan semakin banyak produk manufaktur. Untuk itu harus didorong secara total football akselerasi industrialisasi. Data mendukungnya.

Kalau terus mengandalkan ekspor komoditas, lama kelamaan kita akan kebobolan juga walau sepiawai apa pun taktik pertahanan yang kita terapkan.

xm

 

Posted in Development, Ekonomi Internasional, International | Leave a comment

Pergeseran Pola Konsumsi


C

thinglink.com

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian–diukur dengan produk domestik bruto atau PDB (Y)–terdiri dari konsumsi rumahtangga (Cp), konsumsi pemerintah (Cg), investasi (I), ekspor (X), dan impor (M). Tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada komponen Cp.

Ketika suatu negara masih berpendapatan sangat rendah atau miskin dan baru pada tahapan awal pembangunan, komponen Cp sangat mendominasi. Indonesia pun mengalaminya pada tahapan awal pembangunan. Pada periode 1966-70, porsi konsumsi rumahtangga mencapai rata-rata 88,9 persen per tahun.

Trend jangka panjang sempat terganggu oleh krisis 1998, namun setelah tahun 2000 kembali menunjukkan trend menurun secara konsisten hingga 2016.

Sejalan dengan derap pembangunan, peranan investasi mengalami peningkatan. Pada tahun 1960-an, peranan investasi–yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto–masih di bawah 10 persen. Sejak 2009 hingga sekarang porsi investasi telah menembus 30 persen. Pada triwulan II-2017, peranan investasi mencapai 31,4 persen. Pengalaman Indonesia menunjukkan hubungan terbalik antara  peranan konsumsi rumahtangga dan investasi.

I-and_Cp

Jika Indonesia telah menjadi negara maju, boleh jadi porsi Cp akan meningkat dan stabil di sekitar dua pertiga dari PDB sebagaimana ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Pengalaman negara lain bervariasi, bergantung antara lain pada jumlah penduduk, tingkat keterbukaan ekonomi (degree of openness), dan tingkat pendapatan per kapita.

Cp-selected_countries

***

Pembangunan ditandai oleh transformasi struktural di berbagai bidang. Dalam hal konsumsi rumahtangga, Sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pola konsumsi berubah:

  1. Pengeluaran rumahtangga untuk bahan makanan dan pakaian turun.
  2. Belanja untuk barang konsumsi tahan lama meningkat.
  3. Pengeluaran untuk jasa meningkat
  4. Pengeluaran untuk leisure meningkat.

Pergeseran pola konsumsi pertama dan kedua agaknya tidak perlu dibahas karena lebih nyata terlihat. Pergeseran ketiga mulai tampak pasca krisis 1998 dan mengakselerasi.

Delapan sektor yang tumbuh di atas pertumbuhan PDB pada triwulan II-2017 semuanya adalah sektor jasa. Sebaliknya, semua sektor barang mengalami pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Pertumbuhan sektor jasa (non-tradable) semakin meninggalkan pertumbuhan sektor barang (tradable).

Tak dinyana, peranan sektor jasa dalam PDB telah mencapai 58 persen. Jadi, perekonomian Indonesia telah menjelma sebagai perekonomian jasa, tanpa melalui tahapan negara industri.

GDP_sector

tradable

Sekedar perbandingan, sumbangan sektor tradable dan non-tradable di China masih seimbang, padahal pendapatan per kapita China jauh lebih tinggi dari Indonesia.

structure

Pergeseran pola keempat tampaknya mulai terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memperkenalkan pengelompokan leisure dan non-leisure. BPS mengakui gejala itu perlu dikaji lebih mendalam. Gejala dininya sudah mulai tampak sejak 2015.

Gejala perubahan gaya hidup diperkuat oleh Ari Kuncoro dalam tulisannya Anomali Data Makro dan Mikro.

leisure

Data lain juga memperkuat kecenderungan di atas. Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara dan kereta api mencapai dua digit. Sementara itu, pertumbuhan sektor hospitality (akomodasi serta makanan & minuman) meningkat.

nt-tranport-hospotality

Jika benar kecenderungan itu telah terjadi, maka sinyalemen penurunan daya beli masyarakat yang terlihat dari penurunan penjualan barang-barang tertentu tampaknya lemah.

 

 

Posted in Makroekonomi, Salah Kaprah | 2 Comments

Public consumption attitude changing: Statistics agency


antaranews.com, 13th August 2017 | 990 Views
Jakarta (ANTARA News) – The head of Indonesias Central Bureau of Statistics, Suhariyanto, stated that public consumption behavior has changed from common commodities to those connected with leisure activities.

“Consumption for leisure activities has risen, showing that the public has started thinking about lifestyle,” he said at a discussion at the ministry of communication and informatics here on Saturday.

He explained that commodities included in the leisure activities include hotels, restaurants, places of recreation, and cultural activities.

“Therefore, it has shifted from non-leisure to leisure consumption,” he noted.

People with fixed income tend to go for vacation and recreation, as shown by a lot of destinations offering cheap leisure commodities.

“Indeed, there has been a shift there. It is not clear if it is part of lifestyle or because they are bored and want to take a break,” Suharyanto remarked.

Economic observer Faisal Basri stated on the occasion that there has indeed been a shift in consumption pattern due to the change in the lifestyle of the upper-middle class of the society that covers 60 percent of the community.

The upper-middle class tends to develop fondness for tourism activities as seen from the added value of transportation sector, warehousing, and growth of hospitality.

“The number of domestic air passengers has grown by 10.22 percent (Jan to June 2017). That is also consumption. Railway passengers have also grown quite high at 8.53 percent (Jan to June 2017),” he revealed.

According to data, the number of foreign tourists to the country grew 22.42 percent in the first semester this year compared to the same period last year.(*)

Posted in Makroekonomi, News | Leave a comment

Merdeka Bukan untuk Suka-suka


Mari raih kemenangan

Melawan para koruptor

Melawan para pendukung koruptor

Tidak berteman dengan koruptor

 

Kobarkan perang

Menentang perilaku korup

Yang membuat orang miskin semakin papa

Yang membuat kaum tak berdaya kian terpinggirkan

Yang membuat Negeri kian dibelit utang

 

Koruptor tak kunjung jera

Menari di tengah derita rakyat

Koruptor hidup berfoya-foya

Sementara petani terkikis daya belinya

Koruptor melarikan hasil jarahannya ke luar negeri

Membuat wajah perekonomian pucat pasi

 

Hanya ada satu kata

LAWAN

 

Hanya ada satu tekad

BASMI

Posted in Goresan | Leave a comment

Faisal Basri: Waspadai Gejala Dini Penurunan Konsumsi Masyarakat


Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri memastikan bahwa daya beli masyarakat tidak menurun. Bahkan menurutnya, tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada kuartal pertama 2017 masih 8,6 persen.
“Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada kuartal pertama 2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini,” ujar Faisal di acara Forum Merdeka Barat, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta, Sabtu (12/8).
Menurut Faisal, masyarakat terdiri dari berbagai kelompok, ada yang sangat kaya, kaya, berpendapatan menengah, berpendapatan rendah, dan kelompok miskin dan sangat miskin. Bahkan yang dikonsumsi oleh masyarakat juga amat beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang dan jasa sangat mewah.
“Sangat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai Negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun,” katanya.
Sumber: https://kumparan.com/dewi-rachmat-k/faisal-basri-waspadai-gejala-dini-penurunan-konsumsi-masyarakat
Posted in Makroekonomi, News | Leave a comment