Optimalisasi Spektrum Radio untuk Memacu Pembangunan yang Inklusif

Senin, 20 Februari 2016, Forum Telco Editor menyelenggarakan seminat bertajuk “Optimalisasi Spektrum Radio Guna Mendukung Akselerasi Program Nawacita.” Menteri Kominfo menyampaikan paparan kunci, lalu dilanjutkan dengan pemaparan oleh kalangan operator dan akademisi.

Berikut adalah bahan presentasi saya dalam bentuk powerpoint.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Posted in ICT, Political Economy, Public Policy | Leave a comment

Bapak Presiden, Mohon Tolak RUU Pertembakauan

Bapak Presiden, banyak pihak mengatakan “rokok adalah jembatan emas menuju narkoba”. Betapa jahat narkoba membunuh potensi sumber daya generasi muda kita, yang tentunya mengancam masa depan Bangsa Indonesia. Pengidap narkoba sudah nyaris merata di seluruh Indonesia. Indonesia merupakan target pasar empuk bagi jaringan narkoba internasional.

Bibit narkoba adalah rokok. Tanpa RUU Pertembakauan yang sudah dikirimkan oleh DPR kepada Bapak Presiden, pertumbuhan perokok di Indonesia sudh sangat pesat, tertinggi kedua di dunia setelah Jordania.

Di kebanyakan negara, smoking rate—jumlah perokok terhadap jumlah penduduk berusia 15 tahun ke atas—mengalami penurunan, tetapi tidak di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu dari 27 negara yang mengalami kenaikan smoking rate, yaitu dari 31 persen tahun 2000 menjadi 40 persen tahun 2015. Jumlah perokok di Indonesia tahun 2015 mencapai lebih dari 70 juta orang, naik sebesar 28 persen dibandingkan tahun 2000.

Peningkatan tajam terjadi pada perokok lelaki, dari 56 persen tahun 2000 menjadi 76 persen tahun 2015. Smoking rate untuk lelaki di Indonesia merupakan yang tertinggi di dunia selama satu dasawarsa terakhir. Perokok perempuan relatif sedikit dan persentasenya turun dari 6 persen tahun 2000 menjadi 4 persen tahun 2015. Lihat http://blogs.worldbank.org/opendata/global-state-smoking-5-charts. Lihat Darurat Rokok.

Nasib RUU Pertembakauan di tangan Bapak Presiden. Jika Bapak Presiden menolak RUU Pertembakauan, maka tamatlah perjalanan RUU itu, setidaknya selama masa pemerintahan Bapak.  Jika Bapak menyetujuinya untuk dibahas bersama DPR, Bapak tak bisa lagi menghentikan rencana “jahat” ini, karena tanpa tanda tangan Bapak Presiden, RUU yang sudah disetujui sidang pleno DPR otomatis akan menjadi undang-undang. Presiden tidak memiliki hak veto.

RUU Peertembakauan merupakan preseden buruk. Betapa istimewanya komoditas tembakau sehingga harus diatur dengan undang-undang tersendiri. Bahkan semangat yang terkandung di dalam isi RUU Pertembakauan menabrak sejumlah undang-undang yang ada. Kita sudah memiliki undang-undang sektoral, seperti Undang-Undang Pertanian, Undang-Undang Perindustrian, Undang-Undang Kesehatan, Undang-Undang Penyiaran, Undang-Undang Narkoba, Undang-Undang Psikotropika, dan sebagainya.

Mengapa ada RUU tunanan yang mengatur komoditas spesifik? Bakal repor negeri ini kalau di kemudian hari muncul RUU jagung, kedelai, mangga, sepatu, dan banyak lagi. Bukankah kaidah-kaidah dasarnya sudah diatur di undang-undang induk atau undang-undang sektoral?

Betapa mengerikan ketika membawa konsideran “Menimbang”  di RUU Pertembakauan. Tembakau menjadi komoditas strategis. Luar biasa.

menimbang

Sedemikian strategisnya tembakau, sehingga semua undang-undang yang bertentangan dengannya wajib mengalah sebagaimana tercantum di Pasal 70.

pasal70

RUU Pertembakauan mengamanatkan peningkatan produksi rokok yang tentunya bertentangan dengan semangat Nawa Cita yang menjadi roh pemerintahan di bawah Bapak Presiden.

Saya yakin Bapak Presiden mendengarkan jeritan kami. Sungguh sangat ironis pemerintah menjadi garda terdepan melakukan promosi rokok yang berpotensi besar memperlemah potensi generasi muda. Dunia sudah sepakat bahwa mudarat rokok lebih besar daripada maslahatnya. Sebaliknyta, Pemerintah justru harus berperan aktif mengekang konsumsi rokok, menaikkan harganya dan mempersulit akses warganegaranya mendapatkan rokok.

Sampai sekarang negeri kita seperti surga bagi industri rokok dan perokok. Harga rokok relatif sangat murah, sehingga prevalensi rokok (smoking prevalence) sedemikian tinggi dan tertinggi di ASEAN.

untitled

Membeli rokok tidak membutuhkan KTP. Kedai-kedai yang menjual rokok bersebelahan dengan sekolah. Televisi leluasa menayangkan iklan yang mengumbar kejantanan, bahkan tak kenal waktu dengan segala muslihatnya.

Lebih menyedihkan lagi, rokok telah menjadi penyebab penting kemiskinan, karena pengeluaran terbesar kedua penduduk miskin adalah untuk rokok kretek filter.

Negara juga telah mengeluarkan triliunan rupiah untuk pengidap penyakit yang disebabkan oleh rokok. Sekitar 30 persen pengeluaran BPJS Kesehatan adalah untuk pengidap penyakit yang bersumber dari rokok.

Kami percaya Bapak Presiden akan mengambil langkah bijak dengan menolak pembahasan RUU Pertembakauan.

Masalah-masalah yang muncul akibat pengendalian tembakau, seperti pengangguran dan penurunan penerimaan negara, tentu bisa dicarikan pemecahannya.

Posted in Ekonomi Politik, Health, Political Economy | Leave a comment

Kementan, Hentikan Kebohongan Soal Harga Beras

all-about-rice-by-the-high-heel-gourmet

justdakhila.com

Kementerian Pertanian agak mirip dengan Presiden Donald Trump dan Sekretaris Pers Gedung Putih, Sean Spicer. Kementan kerap menyanggah pemberitaan yang dianggapnya tidak benar dengan mengajukan pendapat dan fakta versinya sendiri yang akurasi dan kredibilitasnya diragukan.

Terakhir terkait dengan harga beras. Menurut Kementan, harga beras di Indonesia tergolong murah dibandingkan dengan negara lain seperti Thailand, Vietnam, dan India. Berikut sekedar contoh pemberitaan yang muncul pada 25 Januari 2017: Kementan: Beras Indonesia MurahKementan sebut harga beras RI termurah dibanding Thailand dan IndiaKementan: Harga Beras di Indonesia Relatif Murah Dibandingkan Negara Lain. Satu berita lagi yang senada muncul setahun yang lalu (24 Februari 2016): Kementan: Harga Beras di Indonesia Masih Lebih Murah.

Tak tanggung-tanggung, Kementan menurunkan tim ke berbagai negara untuk memantau harga beras. Dana mubazir untuk berkunjung ke berbagai negara hanya menghasilkan harga rata-rata yang didapat dari harga terendah dan harga tertinggi.

Menurut Kementan, di Vietnam harga beras (per kg) tertinggi adalah Rp 18.292 dan terendah Rp sebesar Rp 6.097, sehingga rata-ratanya Rp 12.195. Angka itu didapat sekedar menjumlahkan harga tertinggi dan harga terendah lalu dibagi dua atau (Rp 18.292 + Rp 6.097)/2.

Di Thailand, harga tertinggi Rp 10.837 dan harga terendah Rp 10.585, sehingga harga rata-ratanya Rp 10.711. Sedangkan di India harga tertinggi Rp 11.125 dan harga terendah Rp 11.056, sehingga harga rata-ratanya Rp 11.091.

Harga rata-rata di ketiga negara itu lebih tinggi ketimbang harga rata-rata di Indonesia sebesar Rp 10.150, dengan harga tertinggi Rp 13.500 dan harga terendah Rp 6.800.

Amat banyak kelemahan mendasar dari survei perbandingan harga yang dilakukan Kementan, bisa dikatakan sangat memalukan.

Pertama, harga rata-rata sekedar membandingkan harga tertinggi dan harga terendah. Lazimnya, harga rata-rata diperoleh dengan menggunakan bobot sehingga kita memperoleh rata-rata tertimbang. Jika harga terendah hanya mewakili satu persen dari keseluruhan beras yang dijual, maka harga rata-rata terkerek ke bawah. Sebaliknya terjadi jika harga tertinggi hanya mewakili satu persen beras yang dijual di pasar.

Kedua, Kementan tidak menjelaskan jenis beras yang dijadikan sampel dan cakupan pasar yang disurvei. Apakah di negara lain yang disurvei adalah harga di supermarket atau di pasar grosir atau di pasar tradisional. Kementan hanya menjelaskan bahwa harga patokan yang dipakai di Indonesia adalah harga di Cipinang, Jakarta.

Ketiga, apakah waktu pelaksanaan survei bersamaan?

Keempat, acuan nilai tukar yang dipakai. Apakah mengacu pada kurs Bank Indonesia? Kalau ya, apakah kurs tengah atau kurs jual atau kurs beli. Kalau kurs tengah atau kurs beli, tentu saja harga beras di luar negeri dalam rupiah lebih rendah ketimbang berdasarkan kurs jual.

Kelima, perbedaan harga tertinggi dan terendah di Thailand dan India sangat tipis, masing-masing hanya Rp 252 dan Rp 69. Sebaliknya, perbedaan di Indonesia dan Vietnam sangat tajam, masing-masing Rp 6.700 dan Rp 12.195. Perbedaan yang sangat besar sangat boleh jadi disebabkan cakupan wilayah atau lokasi dan jenis beras yang disurvei amat berbeda. Perlu diingat, Thailand menghasilkan beragam jenis dan kualitas beras sehingga perbedaan harga tertinggi dan harga terendah pun relatif besar seperti di Indonesia dan Vietnam.

Buat apa Kementan menurunkan tim ke luar negeri kalau sekedar ingin memperoleh data harga terendah dan tertinggi. Cukup minta kedubes atau konsulat kita melakukannya.

Perbandingan harga berbagai jenis komoditas pangan sangat mudah diperoleh. FAO–yang seharusnya akrab sekali di jajaran Kementan–memiliki divisi khusus memonitor harga pangan. Gratis, tak perlu buang devisa negara. Dari data FAO yang serba jelas definisinya, terlihat harga beras di Indonesia jauh lebih tinggi ketimbang di India dan Thailand. Jika Kementan ingin membandingkan berbagai variabel lainnya juga tersedia di website interaktif FAO.

scan

Publikasi Bank Dunia menunjukkan pola serupa. Harga beras di Indonesia hampir sama dengan di Filipina tetapi jauh lebih tinggi ketimbang di Thailand, Kamboja, Vietnam, dan Myanmar.

wb

Data Bank Dunia dan BPS menunjukkan pergerakan harga beras di Indonesia berlawanan arah dengan di Thailand. Di Indonesia dengan trend peningkatan, sebaliknya di Thailand cenderung turun.

opposite

Menurut Kementan, harga beras terendah di Cipinang Rp 6.800. Apa benar atau seberapa jauh akurasinya? Berdasarkan data BPS, harga beras kualitas rendah di tingkat penggilingan saja pada Desember 2016 sudah mencapai Rp 8.658 per kg.

ina

Saya percaya birokrat di Kementan tidak naif dalam melakukan survei dan mengolah data. Hasil survei perbandingan harga beras tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sangat disayangkan lingkungan kerja di Kementan membuat birokrat profesional tak berdaya mengungkapkan kebenaran.

Quo vadis Kementan.

[Dikoreksi dan dimutakhirkan pada 18 Februari 207, pk.21:40; ditambahkan gambar beras di muka tulisan pada pk.23:47]

Posted in Public Policy, Salah Kaprah, Sesat Pikir | 7 Comments

Meluruskan Peran BUMN

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dengan misi khusus, bukan sekedar bisnis biasa. Karena, pada dasarnya negara ada bukan untuk berbisnis, m elainkan memajukan perekonomian secara keseluruhan serta memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya.   Lihat Konsep Holding BUMN Berbahaya dan Menyesatkan.

Betapa besar peranan BUMN untuk mempertajam bisnisnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasikan pembangunan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. BUMN keuangan juga tertantang untuk mempercepat inklusi keuangan sehingga bisa turut serta memperkuat jantung perekonomian.

Namun, belakangan ini sejumlah BUMN melakukan ekspansi ke berbagai sektor yang jauh dari bisnis intinya, padahal misi utamanya belum terlaksana secara optimal. Tengok misalnya PT (Persero) Pegadaian,  PT (Persero) Adhi Karya, dan  PT (Persero) Hutama Karya yang merambah ke bisnis perhotelan di berbagai kota.

Di Semarang saja kita dengan mudah menemukan hotel-hotel milik BUMN yang bukan merupakan bisnis intinya, bahkan lokasinya berdekatan. HAKA Hotel yang tertera di bawah belum selesai pembangunannya.

Boleh jadi masih ada BUMN lain yang juga memiliki hotel.

hotel_bumn

Apa gunanya kita memiliki Kementerian BUMN yang notabene berperan sebagai super holding untuk memastikan BUMN berada di jalur yang benar? Bukankah sudah ada BUMN khusus yang bergerak di bidang perhotelan?

Yang lebih ironis, salah satu BUMN di atas memperoleh kucuran dana dalam bentuk suntikan modal dari APBN (penyertaaan modal negara atau PMN). Jadi, uang rakyat digunakan untuk bersaing dengan rakyat.

Posted in Public Policy, Salah Kaprah, SOEs, Tourism | 4 Comments

Mengunjungi Proyek MRT Jakarta

img_3641

Pagi tadi (16/2/2017) saya berkesempatan mengunjungi proyek MRT Jakarta. Masuk dari stasiun Bundaran Hotel Indonesia.

Dalam hitungan jengkal, terowongan akan tersambung dari kedua arah, bertemu di stasiun Setiabudi.

Jika tidak ada aral melintang, proyek MRT tahap pertama (Lebak Bulus – Bundaran HI) akan selesai dan mulai beroperasi pada Maret 2019.

MRT dapat mengangkut sekitar 400.000 penumpang setiap hari dengan frekuensi setiap 5 menit. Beroperasi dari pk.05:00 hingga pukul 24:00. Satu rangkaian terdiri dari enam kereta.

Bagi yang hendak berkunjung, silakan menghubungi PT MRT Jakarta, Wisma Nusantara, lt.21. Waktu kunjungan setiap hari Kamis.

 

Posted in Infrastructure, Urban Development | 1 Comment

Konsep Holding BUMN Berbahaya dan Menyesatkan

Dewasa ada sebanyak 119 badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di hampir semua sektor perekonomian, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur hingga di berbagai sektor jasa (konstruksi, listrik, gas, air bersih, perdagangan, keuangan, asuransi, perhotelan, transportasi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).

Latar belakang keberadaan BUMN beragam. Pertama, sejumlah BUMN lahir dari kebijakan nasionalisasi. Sebelum kemerdekaan, BUMN dimiliki oleh perusahaan Belanda.

Kedua, sebagai pioner. BUMN yang masuk kategori ini didirikan untuk mengemban misi negara memenuhi kebutuhan rakyat banyak seperti pangan, sandang, dan papan yang belum mampu dihadirkan oleh swasta. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, termasuk mewujudkan swasembada beras, pemerintah mendirikan beberapa pabrik pupuk. Untuk mendukung kebutuhan sandang pemerintah mendirikan industri sandang, dan untuk mendukung pengadaan perumahan pemerintah mendirikan Perumnas. Banyak BUMN lain didirikan juga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta. Ketika swasta sudah kian mampu, pemerintah berangsur surut dari usaha itu, misalnya pemerintah melikuidasi industri sandang. Ada pula yang masih tetap diusahakan oleh pemerintah walaupun swasta sudah sangat mampu dan kian dominan, misalnya di usaha perhotelan.

Ketiga, pemerintah membentuk BUMN karena alasan strategis. Termasuk dalam kelompok ini PT. Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT. PAL.

Keempat, karena alasan menopang penerimaan negara. Pada masa awal pembangunan, sumber penerimaan negara dari pajak masih sangat terbatas. Karunia sumber daya alam yang relatif melimpah diusahakan untuk menopang penerimaan negara. Keberadaan Pertamina yang memiliki sejarah cukup panjang sempat menjadi ujung tombak penerimaan negara.

Kelima, mempercepat ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi yang amat vital dalam menunjang mobilitas barang dan manusia. Untuk itu, didirikanlah BUMN di sektor konstruksi, PT KAI, Garuda Indonesia dan Merpati, Pelni, dan sebagainya. Juga dibangun pelabuhan dan bandar udara yang dikelola oleh BUMN.

Sudah barang tentu keberadaan BUMN ada pula yang dilatarbelangi perpaduan dari faktor-faktor di atas.

Dengan berjalannya waktu dan semakin majunya perekonomian yang ditandai pula oleh peranan swasta yang semakin kuat, keberadaan BUMN dalam peta perekonomian Indonesia berubah. Ada yang fungsinya bergeser, ada yang mengalami penciutan dan bahkan dilikuidasi, dan ada pula yang semakin besar.

Oleh karena itu, wajar saja jika pemerintah melakukan penataan ulang terhadap BUMN. Mengingat perbedaan latar belakang sejarah dan beragamnya jenis usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda pula, maka penataan BUMN tidak bisa hanya menggunakan satu cara/metode/instrumen.

Acuan yang tetap relevan untuk mempertahankan keberadaan BUMN adalah maslahat sosialnya (eksternalitas) yang tinggi. Jika usaha itu dipegang oleh swasta, ongkos privat (private cost) lebih tinggi ketimbang maslahat privat (private benefit), sehingga swasta merugi. Kalaupun swasta dibolehkan mengelola usaha itu, harga produknya cenderung mahal sehingga tak terjangkau oleh rakyat kebanyakan.

Jika BUMN yang mengelola usaha yang maslahat sosialnya tinggi (eksternalitas tinggi) merugi karena tidak efisien, maka BUMN tersebut harus disehatkan dengan langkah restrukturasasi atau korporatisasi.

bumn-kerangka

bumn-pwc

Seandainya BUMN yang menghasilkan eksternalitas tinggi sudah efisien, sebaiknya terus dijaga untuk semakin sehat, bukan sebaliknya diganggu dengan menggabungkannya dengan BUMN yang sakit.

Bagaimana dengan BUMN yang maslahat sosialnya sangat rendah dan tidak efisien? Tanpa perlu banyak pertimbangan, pemerintah sepatutnya segera menutup atau melikuidasi BUMN itu. Jika BUMN yang memiliki eksternalitas rendah tetapi efisiensinya tinggi, patut dipertimbangkan untuk diprivatisasi. Sebagian pemilikan saham pemerintah bisa dijual ke pasar saham lewat initial public offering (IPO) atau dialihkan ke koperasi dan karyawan. Perusahaan yang sudah go public atau beralih kepemilikan ke koperasi atau perorangan diharapkan semakin maju dan pada gilirannya pemerintah memetik manfaat dari peningkatan pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada negara.

Pemerintah tampaknya tidak menempuh pola pikir di atas. Pemerintah langsung memilih instrumen tunggal untuk menata BUMN dengan konsep holding. Beberapa BUMN sejenis digabung di bawah payung holding dengan menunjuk salah satu BUMN sebagai induk holding.

Dengan konsep holding, saham pemerintah di BUMN yang masuk sebagai anggota holding dialihkan ke BUMN induk. Agar pengalihan saham pemerintah memiliki landasan hukum, maka keluarlah PP No. 72/2016. Jadi, PP No.72/2016 hendak dijadikan “jalan tol” oleh pemerintah untuk mewujudkan konsep holding BUMN. Ultimate goal yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah membentuk super holding sejenis Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.

Pemerintah lupa bahwa latar belakang dan peranan BUMN di Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Di kedua negara tetangga itu tidak ada kementerian khusus yang mengurus BUMN. Pada galibnya, Kementerian BUMN sudah menjalankan sebagian peran super holding.

Pemerintah juga tidak mempertimbangkan langkah-langkah beragam yang dilakukan di Singapura dan Malaysia atas BUMN mereka. Di Singapura, misalnya, bank-bank nasional tidak digabung dalam bentuk holding, melainkan dilebur dari 13 bank menjadi tiga bank. Hasilnya, ketiga bank di Singapura menjadi bank terbesar di ASEAN.

Jika pemerintah membuat holding atas empat bank BUMN yang ada, keempat bank yang ada tetap dipertahankan dengan identitas masing-masing sehingga tidak meningkatkan asset maupun modal bank tersebut. Akibatnya bank-bank BUMN Indonesia tetap saja tidak optimal dalam menjalankan fungsi intermediary-nya.

Tidak berlebihan untuk menduga bahwa langkah pemerintah dengan menerapkan konsep holding adalah untuk meminimalisasikan peranan DPR dalam pengelolaan BUMN. Dengan konsep holding, seluruh BUMN yang menjadi anggota holding tidak lagi berstatus sebagai BUMN, sehingga setiap langkah korporasi tidak agi membutuhkan izin DPR.

Dalam iklim politik dan ketatanegaraan yang berlaku, terlalu riskan membiarkan pemerintah bertindak tanpa check and balances. Jika memang pemerintah yakin pilihannya adalah yang terbaik, mengapa harus takut dengan peran pengawasan DPR dalam rangka checks and balances.

Pemerintah dan DPR sama-sama berpotensi melakukan korupsi.

Posted in Ekonomi Politik, Public Policy, SOEs | Tagged , , , , , | 2 Comments

Kisruh Pertamina Berakar di Kementerian BUMN

Menjelang akhir tahun lalu, saya makan malam dengan Dr. Dwi Soetjipto, Direktur Utama Pertamina yang hari ini diberhentikan,  ditemani oleh Prof. Mukhtasor, guru besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS).

Pada kesempatan itu saya curhat kepada Pak Dwi tentang perasaan ketersendirian saya menyuarakan persoalan migas nasional, termasuk mafia migas dan konsep holding migas. Pak Dwi serta merta berujar: “Saya juga merasa lonely di Pertamina.”

Pak Dwi menunjukkan satu pesan singkat (SMS) di telepon genggamnya yang menunjukkan “arogansi” salah satu direksi. Pertemuan kami mlam itu terjadoi setelah perubahan struktur organisasi Pertamina yang menambahkan posisi wakil direktur utama.

Usulan perubahan struktur organisasi disampaikan oleh dewan komisaris kepada Menteri BUMN. Pak Dwi sempat bertanya perihal struktur baru kepada Komisaris Utama Pertamina, Dr. Tanri Abeng. Menurut Pa Dwi, Pak Tanri mengatakan bahwa konsep struktur oragnisasi yang baru disiapkan oleh Kantor Kementerian BUMN, Pak Tanri tinggal menandatangani. Ketika konsep itu disampaikan ke Kwmenterian BUMN, Pak Dwi sedang di luar negeri.

Pak Dwi juga menyampaikan salah satu keganjilan dalam AD/ART Pertamina yang baru, yaitu tentang kewenangan yang dimiliki Wakil Direktur Utama (bukan Direktur Utama) menunjuk pemegang komando tertinggi Pertamina tatkala Direktur Utama dan Wakil Direktur Utama berhalangan.

Pemerintah telah menunjuk Plt. Direktur Utama Pertamina. Kita tunggu saja dalam waktu 30 hari apakah Pemerintah hanya akan menunjuk Direktur Utama baru atau sekaligus dengan Wakil Direktur Utama. Kalau opsi pertama yang ditempuh, cukup masuk akal  dugaan kalau penunjukan Wakil Direktur Utama dengan kewenangan istimewanya beberapa bulan lalu untuk membuka potensi konflik yang akhirnya menjadi alasan pencopotan Pak Dwi.

Posted in Migas, Political Economy, Public Policy | 5 Comments