Harusnya Kita Sudah Belajar Dari Peristiwa Serupa Tahun 2013 (Revisi)


belajar
Sumber: emergingequity.wordpress.com

Catatan: Tulisan dengan judul yang sama yang saya posting 26 September 2018 ternyata terhapus. Beberapa pembaca menyampaikan bahwa dalam tuisan itu ditemukan banyak salah ketik. Ternyata versi yang saya posting bukan versi terakhir dan belum diedit. Tulisan ini merupakan versi yang telah saya koreksi dan perbarui. Mohon maaf atas ketidaknyamanan ini.

Agaknya gejolak perekonomian tahun 2013 belum terlalu lama da semoga belum lekang dari ingatan kolektif kita. Kala itu, Bank Indonesia (BI) dan Pemerintah menengarai biang keladi gejolak perekoomian berasal dari faktor eksternal atau global, yakni tatkala bank sentral Amerika Serikat (The Fed) mengumumkan rencana pemotongan dana stimulus sebanyak 85 miliar dollar AS setiap bulan. Paragraf pembuka isi pidato Gubernur Bank Indonesia, Agus Martowardojo, pada acara Bankers Dinner 14 November 2013 menyuratkan hal itu:

“Secara pribadi kami sungguh merasakan tantangan ekonomi yang tidak ringan di tahun 2013 ini. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapeting). Sinyalemen yang sangat singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.” (huruf tebal oleh penulis.)

Menteri Keuangan menyampaikan hal senada, bahkan memperkirakan rupiah akan terus melemah hingga awal tahun 2014:

“Indonesia’s rupiah and bond yields will return to levels seen in 2009 after the Federal Reserve cuts stimulus that has buoyed emerging-market assets, Finance Minister Chatib Basri said.” (Source: Bloomberg.com, Indonesia’s Basri Sees Rupiah Back to 2009 Levels After QE Taper http://bloom.bg/1cHKkKO, November 8, 2013.)

Tidak hanya sampai awal tahun 2014, nilai tikar rupiah melemah terus hingga akhir tahun dan bahkan berkepanjagan hingga sekarang. Pada hari Gubernur The Fed, Ben Shalom Bernanke, mengumumkan rencana pemotongan stimulus, nilai tukar rupiah berada pada Rp 9.765 per dollar AS. Ketika Gubernur BI menyampaikan pidato akhir tahun pertamanya, kurs rupiah sudah mencapai Rp 11.546 per dollar AS. Pada akhir tahun 2014 rupiah kian melemah menjadi Rp 12.440. Hari ini, nilai tukar rupiah Sudan mendekati Rp 15.000 per dollar AS.

Screen Shot 2018-09-28 at 17.44.08

Indonesia relatif cepat menjinakkan gejolak 2013. Menteri Keuangan ketika itu, Muhamad Chatib Basri, mengutarakan pengalamannya mengelola gejolak dalam makalah yang diterbitkan oleh Ash Center, Harvard Kennedy School, Harvard University.

Gubernur baru sekarang yang dilantik pada 24 Oktober 2018 juga menghadapi tantangan pertama dalam bentuk yang mirip dengan yang dihadapi Gubernur BI sebelumnya yang juga baru dilantik pada 24 Mei 2013. Langkah pertama yang ditempuh keduanya juga sama, yakni menaikkan suku bunga acuan beberapa kali dalam waktu relatif singkat. Pemerintah kala itu dengan sigap melakukan langkah-langkah kebijakan untuk memitigasi gejolak. Tentu ada perbedaan dengan langkah-langkah yang dilakukan pemerintah sekarang.

Screen Shot 2018-09-27 at 22.25.34

Ada kesamaan tindakan pemerintah pada 2018 dan 2013 antara lain adalah penerapan kewajiban penggunaan biofuel dalam solar: tahun 2013 sebesar 10 persen dan tahun ini sebesar 20 persen.

Perbedaan mendasar yang dilakukan pemerintah pada tahun 2013 adalah relaksasi perpajakan dan lebih beragam instrumen untuk meningkatkan ekspor sekaligus mengurangi tata niaga yang menghambat impor demi menekan praktek pemburuan rente. Tindakan pemerintah sekarang lebih banyak untuk menekan impor seraya kurang menyentuh praktek pemburuan rente. Tahun 2013 Kebijakan lebih bersifat ofensif, sedangkan pemerintah sekarang lebih bersifat defensif.

Pengalaman tahun 2013 semakin menyadarkan pemerintah, Bank Indonesia,  kalangan ekonom dan analis betapa penting menggulirkan penyesuaian struktural untuk membakar lemak-lemak yang menyelubungi perekonomian agar pertumbuhan bisa kembali mengakselerasi. Sayangnya pertimbangan politik lebih mendominasi.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyoo sebetulnya tidak memikul beban politik yang terlalu berat karena tidak lagi berlaga dalam pemilihan presiden 2014. Presiden Joko Widodo kembali berlaga untuk terpilih kembali dalam pemilihan presiden 2019. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh lebih bernuansa populis dan menghindari penyesuaian struktural yang pahit dalam jangka pendek tetapi meyembuhkan dalam jangka menengah dan jangka panjang. Sudah barang tentu ada risikonya. Katakalah harga minyak mentah merangkak naik mendekati 100 dollar AS awal tahun depan, antara lain disebabkan oleh penerapan sanksi oleh Amerika Serikat atas ekspor minyak Iran. Menghadapi kondisi demikian, pemerintah nyaris tidak memiliki pilihan kecuali menaikkan harga BBM, karena PT Pertamina (persero) dan PT PLN (persero) menghadapi  keterbatasa untuk menanggung beban tambahan. Bisa dibayangkan betapa bakal tidak populernya Presiden Jokowi dengan semakin dekatnya hari pencoblosan.

Sementara itu, fundamen perekonomian dewasa ini cenderung melemah dibandingkan kondisi tahun 2013. Jika pada 2013 pemerintah masih bermodalkan nisbah pajak (tax ratio) dua digit (11,3 persen), pada semester I-2018 tinggal 9,1 persen. Kemampuan bermanuver pemerintah menghadapi lonjakan harga minyak bakal semakin terbatas.

Screen Shot 2018-09-28 at 18.28.09

Kedua, pada tahun 2013 nisbah ekspor barang dan jasa terhadap PDB masih 23,9 persen, sedangkan pada semester I-2018 turun menjadi 20,7 persen. Jika hanya ekspor barang, pada kurun waktu yang sama, porsinya terhadap PDB turun dari 21,4 persen menjadi  hanya 18 persen. Sampai kini kita belum mampu menghentikan trend penerunan nisbah ekspor terhadap PDB yang sudah terjadi sejak awal tahun 2000-an.

Padahal kebutuhan devisa Indonesia terus meningkat untuk membiayai cicilan dan bunga utang luar negeri maupun untuk berjaga-jaga menghadapi penjualan bersih investor asing dalam bentuk investasi portofolio.

Screen Shot 2018-09-17 at 04.41.18

Ketiga, obligasi pemerintah dalam mata uang rupiah yang dipegang oleh investoir asing merangkak naik. Jika pada tahun 2013 baru mencapai 32,5 persen, per Maret 2018 sudah mencapai 39,3 persen.

Screen Shot 2018-09-10 at 12.43.10

Keempat, sejak 2010, baru pada tahun ini terjadi akumulasi penjualan Surat Utang Negara (SUN) berdasarkan data bulanan lebih besar dari pembeliannya sehingga mengalami net sale, bahkan sudah berulang kali. Kejadian ini sudah barang tentu berkontribusi signifikan terhadap pelemahan nilai tukar rupiah.

Screen Shot 2018-09-26 at 16.28.28

Kelima, pada tahun 2013 dan beberapa tahun sebelumnya, penanaman modal asing langsung (foreign direct investment) lebih besar dari investasi asing dalam bentuk portofolio. Namun, sejak 2014 keadaannya berbalik. Akibatnya terlihat tahun ini ketika investasi portofolio yang keluar lebih banyak dari yang masuk, membuat nilai rupiah kian melemah. Pada waktu bersamaan FDI yang masuk pada semester I-2018 juga merosot dibandingkan dengan semester I-2017. Di antara negara emerging Asia Tenggara, Indonesia paling sedikit menerima FDI.

Screen Shot 2018-09-29 at 00.19.15

Kemerosotan daya tarik Indonesia dalam menarik FDI terlihat pula dari survei tahunan yang dilakukan oleh Japan Bank for International Cooperation (JBIC) terhadap perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Pada tahun 2013 Indonesia untuk pertama kali menduduki posisi puncak. Dua tahun berturut-turut kemudian posisi Indonesia turun ke peringkat kedua, lalu pada tahun 2016 turun ke peringkat ketida, dan pada tahun 2017 turun dua peringkat ke urutan kelima. Untuk pertama kali Vietnam berada di peringkat lebih tinggi dari Indonesia.

Screen Shot 2018-09-29 at 00.19.20

Keenam, untuk mengurangi beban fiskal, pemerintah mempercepat kenaikan harga BBM pada 22 Juni 2013. Di masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, seluruh subsidi BBM dan listrik dibebankan pada APBN. Pada pemerintahan Joko Widodo, kenaikan harga minyak tidak direspon oleh pemerintah dengan menaikkan harga BBM bersubsidi. Sebagian besar beban kenaikan itu dibebankan kepada PT Pertamina (persero) dan PT PLN (persero).

Harusnya kini kita lebih sigap menghadapi gejolak dibandingkan tahun 2013. Keledai tidak pernah terperosok dua kali di tempat yang sama.

Tekanan Terhadap Rupiah Belum Akan Mereda


itunes.apple.com
itunes.apple.com

Bank sentral AS (The Fed) akan menggelar pertemuan Federal Open Market Committee (FOMC) pada 25-26 September mendatang. Karena sampai pertemuan FOMC nanti tidak akan ada data ketenagakerjaan dan pertumbuhan ekonomi baru, maka acuan yang dipakai adalah data terbaru yang tersedia sekarang.

Pada Jumat lalu (7/9), Kementerian Tenaga Kerja AS merilis data terbaru. Total nonfarm  payroll employment 201 ribu pada bulan Agustus, lebih tinggi dari perkiraan di tengah peningkatan intensitas perang dagang AS-China. Sementara itu tingkat pengangguran pada bulan Agustus tetap bertahan 3,9 persen, terendah dalam 18 tahin terakhir.

Semakin ketatnya pasar kerja membuat upah per jam naik 2,9 persen pada bulan Agustus dibandingkan bulan yang sama tahun lalu Peninngkatan itu merupakan yang tertinggi sejak awal krisis finansial global tabun 2009. Memang daya beli pekerja tidak otomatis meningkat karena laju inflasi pun merangkak naik menjadi 2,9 persen pada Juli 2018, tertinggi sejak Februari 2012.

Screen Shot 2018-09-09 at 19.45.43

Laju pertumbuhan ekonomi AS pada triwulan II-2018 baru dikoreksi dari 4,1 persen menjadi 4,2 persen, tertinggi sejak triwulan III-2014.

Berita baik sahut menyahut di tengah gelombang kritik terhadap Presiden Donald Trump.

Screen Shot 2018-09-09 at 19.45.37

Bertolak dari perkembangan yang menggembirakan di atas, kiranya hampir tidak ada alasan lagi bagi The Fed untuk tidak menaikkan suku bunga acuan setidaknya sebesar 25 basis poin. Masih ada satu pertemuan FOMC lagi sampai akhir tahun, yaitu pada 18-19 Desember. Pada pertemuan akhir tahun itu The Fed juga besar kemungkinan menaikkan lagi suku bunga acuan sebesar 25 basis poin.

Indonesia harus siap menyambut tekanan baru. Tiada kata lain untuk meredam tekanan eksternal kecuali memperkokoh fundamen perekonomian. Harus diakui fundamen kita belum cukup kuat. Bertindak cerdas wajib, tidak cukup dengan memperbanyak doa dan mengandalkan “tangan” Tuhan

Untuk Meredam Kemerosotan Rupiah, Mulailah dengan yang Sekarang Juga Bisa Dilakukan


nat
news.infoshop.org

Hari ini (4/9/2018), kurs atau nilai tukar rupiah berdasarkan JISDOR (Jakarta Interbank Spot Dollar Rate) kembali melemah di aras Rp 14.840 per dollar AS. Pada penutupan pasar hari ini versi Bloomberg bertengger di dahan yang lebih tinggi, Rp 14.935 per dollar AS. Sudah tujuh hari berturut-turut rupiah terdepresiasi.

Sudah dua hari nilai tukar rupiah mencapai titik terlemah sejak dua dasawarsa silam ketika Indonesia diterpa badai krisis ekonomi, juga lebih buruk ketimbang posisi terlemah pada 29 September 2015.

Screen Shot 2018-09-04 at 19.00.24

Masih banyak yang bisa dilakukan untuk meredam pelemahan rupiah. Strategi menyerang patut diterapkan secepatnya. Upaya kolektif oleh segenap elemen bangsa pun sangat ditunggu. Pelemahan rupiah dewasa ini berbeda dengan kondisi tahun 2013 dan 2015. Kali ini tekanan domestik amat berat dan mengakumulasi akibat penyesuaian struktural sengaja dihambat oleh pemerintah. Ongkos penundaan sangat mahal karena menghadapi lingkungan global yang kian tidak bersahabat. Ditambah lagi dengan momentum menjelang pemilu yang ditandai oleh elektabilitas calon petahana yang nyaris tidak beranjak dari hasil pemilihan presiden empat tahún lalu (padahal sudah kerja, kerja, dan kerja), sehingga mendorong pemerintah semakin banyak menggelontorkan kebijakan-kebijakan populis.

Harus diakui bahwa pemburukan dewasa ini adalah konsekuensi logis dari apa yang telah dilakukan dalam empat tahun terakhir yang melampaui batas kemampuan.

Belum terlambat untuk melakukan koreksi.

Pertama, dosis kenaikan suku bunga acuan (BI 7-day repo rate) belum memadai untuk mengobati penyakit yang ertambah kronis. Dosis perlu segera ditambah dengan kenaikan suku bunga acuan severas 50 basis poin agar cadangan devisa tidak terlalu banyak terkikis.

Kedua, melakukan “himbauan moral” agar para petinggi negeri mengorbankan ternak dollarnya. Sangat tidak elok jika peternakan milik para pengelola negara sampai mencapai ratusan ribu dollar AS, bahkan ada yang mencapai jutaan dollar AS. Untuk mengakses senarai kekayaan pejabat, bisa dilihat di sini.

Ketiga, berhemat belanja valuta asing dengan tidak melakukan studi banding ke luar negeri, menekan jumlah delegasi ke luar negeri, menyeleksi ketat perjalanan luar negeri oleh pejabat negara dan jajaran BUMN, melarang BUMN menggelar tarvel fair seraya menggalakkan wisata domestik, dan melarang BUMN melakukan pembayaran dalam dollar.

Keempat, menargetkan seluruh perwakilan di luar negeri untuk memperluas serta membuka pasar baru di masing-masing negara tempat bertugas.

Kelima, menjadwal ulang proyek-proyek strategis sekalipun terutama yang oros devisa, termasuk belanja pertahanan. Jika kondisi sudah normal kembali, belanja yang tertunda bisa diperhitungkan.

Keenam, pembersihan dapur rumah sendiri dengan menertibkan (kalau perlu memecat) para menteri yang membuat pasar domestik sering kebobolan. Patut diduga, praktek-praktek pemburuan berada di balik arus impor yang semakin deras.

Screen Shot 2018-09-04 at 19.50.45

Strategi Menyerang untuk Meredam Pelemahan Rupiah*


Screen Shot 2018-09-03 at 01.29.53

Kurs referensi Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) bertengger di aras Rp 14.711 per dollar AS akhir pekan lalu, nyaris menyamai posisi terendah pasca krisis ekonomi 1998 yang terjadi pada 29 September 2015 sebesar Rp 14.728 per dollar AS.

Screen Shot 2018-09-04 at 10.09.26

Sampai 31 Agustus, retara tahunan nilai tukar rupiah berada pada titik terendah sepanjang sejarah, yaitu Rp 13.949 per dollar AS.  Pada puncak krisis ekonomi 1998, rerata tahunan hanya Rp 10.014 per dollar AS.

Screen Shot 2018-09-03 at 01.39.49

Selama kurun waktu 1998-2011, pergerakan rerata tahunan rupiah di kisaran Rp 7.855 hingga Rp 10.390 per dollar AS dengan pola naik-turun bergantian setiap tahun. Penyebab naik-turun rupiah dengan yang relatif tidak melebar karena sepanjang periode itu Indonesia menikmati suplus akun lancar atau transaksi berjalan (current account).

Mulai 2012, akun lancar berbalik menjadi defisit hingga sekarang. Nilai tukar rupiah terhadap dollar AS terjun bebas dari Rp 8.770 pada tahun 2011 menjadi Rp 9.387 (2012), lalu turun menjadi Rp 10.461 (2013), kemudian merosot lagi menjadi Rp 11.879 (2014), dan melorot kian tajam menjadi Rp 13.392 pada 2015. Sempat menguat tipis menjadi Rp 13.307 setahun kemudian, tetapi kembali melemah ke aras Rp 13.384 pada 2017 dan akhirnya meluncur ke titik terendah Rp 13.949 per 31 Agustus 2018 (year to date).

Screen Shot 2018-09-03 at 01.41.44

Penyebab fundamental pelemahan rupiah adalah defisit akun lancar. Berapa pun besaran defisit akun lancar, rupiah tertekan. Batas aman defisit tiga persen dari PDB tinggal ilusi. Hanya saja, tekanan sedikit mereda jika arus masuk modal asing (capital inflows) melebihi defisit akun lancar seperti terjadi pada 2014, 2016, dan 2017. Karena arus modal masuk lebih banyak berupa “uang panas” alias investasi portofolio, nasib rupiah sangat rentan terhadap tekanan eksternal. Sedikit saja terjadi gejolak keuangan global, rupiah langsung lunglai, yang kerap dijadikan kambing hitam oleh para pembuat kebijakan ekonomi.

Screen Shot 2018-09-03 at 01.43.15

Ketika cadangan devisa melorot sebanyak 13,7 miliar dollar AS dalam enam bulan terakhir—yang antara lain digunakan untuk menahan kemerosotan rupiah—dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI 7-day repo rate) sudah dinaikkan empat kali sebesar 125 basis poin dalam rentang waktu tiga bulan, tetapi rupiah terus melemah, pemerintah meluncurkan serangkaian kebijakan.

Screen Shot 2018-09-03 at 01.44.46
Screen Shot 2018-09-03 at 01.44.57

Yang paling kental adalah serangkaian langkah untuk menghambat impor. Pemerintah berencana mengendalikan impor dengan menaikkan pajak penghasilan impor (PPh impor) terhadap 900 jenis barang. Mengingat PPh impor merupakan cicilan PPh pada tahun berjalan yang bisa mengurangi pembayaran PPh di akhir tahun, maka secara teoretis tidak akan mengurangi impor, melainkan hanya menambah beban arus kas. Sasaran yang hendak dibidik adalah barang konsumsi. Karena impor barang konsumsi relatif sangat kecil, hanya sekitar sembilan persen dari impor total, maka dampak bagi penghematan devisa sangatlah kecil.

Inisiatif lain untuk meredam impor yang meningkat 23 persen selama Januari-Juli 2018—dua kali lipat lebih ketimbang peningkatan ekspor yang hanya 11,4 persen—adalah larangan impor mobil mewah sebagaimana digagas oleh Wakil Presiden. Sudah barang tentu cara ini pun tidak berdampak signifikan karena jumlah impor mobil mewah hanya ratusan unit.

Penerapan kewajiban mencampur 20 persen minyak nabati (biofuel) ke dalam minyak solar (B-20) yang berlaku mulai 1 September 2018 diharapkan menghemat devisa sekitar 2 miliar dollar AS hingga akhir tahun akibat penurunan impor minyak solar. Kita mendukung kebijakan itu karena sangat baik untuk jangka panjang, khususnya bagi ketahanan energi dan lingkungan hidup. Namun, kita tidak bisa berharap banyak dalam jangka pendek bisa membantu penguatan rupiah. Angka penghematan devisa versi pemerintah merupakan hitungan kasar karena tidak memperhitungkan kesempatan memperoleh tambahan devisa yang hilang dari penurunan ekspor minyak sawit. Jadi, dampak bersih dari penerapan kebijakan wajib B-20 pada solar tidaklah setinggi harapan pemerintah.

Kian Tersisih di Kancah Persaingan Global

Salah salah penyebab mendasar dari pertumbuhan yang tak kunjung mengakselerasi adalah karena perekonomian Indonesia semakin tertutup. Degree of openness—yang diukur dari nisbah ekspor barang dan jasa serta impor barang dan jasa dalam PDB—terus menerus mengalami penurunan tanpa jeda. Setelah mencapai tingkat tertinggi pada periode 1996-2000 masing-masing 36,6 persen untuk ekspor dan 31,1 persen untuk impor, pada kurun waktu 2011-2015 turun menjadi 23,9 persen dan 23,7 persen, dan akhirnya turun lagi di bawah 20 persen (masing-masing 19,7 persen dan 18,7 persen) pada 2016-2017. Secara keseluruhan, ekspor dan impor, yang tentu saja, juga turun dari 67,8 persen pada 1996-2000 menjadi 38,5 persen pada 2016-2017.

Screen Shot 2018-09-03 at 01.48.28

Penurunan degree of openness ditandai pula oleh penurunan surplus (ekspor minus impor). Surplus tertinggi sebesar 10,5 persen dari PDB terjadi pada tahun 2000. Selama 11 tahun kemudian (2001-2011), surplus mengalami naik-turun dengan kecenderungan mengecil, sampai akhirnya mengalami defisit pada pada 2012 sampai 2014. Sempat surplus tipis pada 2015-2017, akhirnya kembali defisit pada semester pertama tahun ini.

Screen Shot 2018-09-03 at 02.00.31

Sepanjang sejarah Indonesia merdeka, jasa selalu mengalami defisit. Kemampuan Indonesia dalam mengekspor kian terbata-bata karena pertumbuhan sektor jasa sejak krisis 1998 jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor barang (pertanian, pertambangan, dan manufaktur) yang merupakan tumpuan ekspor Indonesia. Lebih parah lagi, sektor industri manufaktur yang merupakan penyumbang terbesar PDB dan andalan ekspor selalu tumbuh lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Tak pelak, pangsa manufaktur dalam PDB terus menerus menciut dari tingkat tertinggi 29,1 persen pada tahun 2001 menjadi di bawah 20 persen, tepatnya 19,8 persen, pada triwulan kedua 2018. Gejala dini deindustrialisasi ini menjadi biang keladi kemerosotan kinerja ekspor.

Screen Shot 2018-09-03 at 02.02.45

Saatnya Mengubah Strategi dari Bertahan Menjadi Menyerang

Tak ada satu pun klub sepakbola terkemuka di dunia berjaya karena paling sedikit kebobolan. Mereka juara karena paling banyak membobolkan gawang lawan. Lebih superior lagi jika merupakan perpaduan keduanya seperti Manchester City pada musim lalu.

Strategi bertahan sebagaimana kerap dipraktekkan oleh pelatih Manchester United, Jose Mourinho, terbukti gagal membawa klub yang diasuhnya menjadi juara di kancah liga domestik maupun liga utama Eropa. Selain itu, strategi pragmatis dengan bertahan total yang dijuluki strategi “parkir bus” tidak enak ditonton dan membosankan.

Saatnya Indonesia membidik pasar dunia dengan potensi pasar 7,5 miliar penduduk ketimbang jago kandang yang hanya mengandalkan 265 juta jiwa. Negara-negara yang lebih cepat meningkatkan kesejahteraan penduduknya adalah yang semakin membuka diri: ofensif merambah pasar global seraya membuka lebar pasar domestiknya. Di era saling ketergantungan, mustahil kita menuntut negara lain membuka pasar untuk produk ekspor kita seraya kita menambah barikade untuk mempersulit mitra dagang memasuki pasar kita. Secara teoretis, tak ada satu pun negara yang dirugikan dalam perdagangan internasional sekalipun suatu negara tidak memiliki keunggulan dalam segala hal atau keunggulan absolut. Seburuk-buruknya suatu negara, niscaya negara itu memiliki keunggulan komparatif dan oleh karena itu niscaya berpotensi beroleh keuntungan dari perdagangan internasional. Semakin banyak keuntungan jika yang diperdagangkan adalah produk manufaktur lewat perdagangan intraindustri.

Langkah pertama untuk mewujudkan strategi ofensif adalah mengidentifikasi kapasitas terpasang yang belum terpakai dari setiap industri. Industri otomotif memiliki kapasitas terpasang untuk menghasilkan 2 juta unit. Sejauh ini yang sudah termanfaatkan hanya separuhnya. Sementara itu, menurut kalangan pengusaha manufaktur, rerata kapasitas menganggur pada industri kita sekitar 30 persen. Oleh karena itu, peningkatan produksi untuk menggenjot ekspor dapat segera diwujudkan tanpa harus melakukan perluasan pabrik atau penambahan mesin.

Pemerintah sepatutnya bahu membahu dengan dunia usaha dan membujuk para prinsipal untuk memperluas pasar dengan diplomasi dagang lebih agresif. Negara-negara yang tidak cukup memiliki hard currency sekalipun ditawarkan dengan beragam metode countertrade seperticounter purchase, buyback, offset,dan switch trading. Jika kita tidak membutuhkan produk yang ditawarkan mitra dagang, kita bisa tetap mempertukarkannya dengan produk ekspor kita, lalu  mencari pasar di negara ketiga. Tugaskan PT PPI (persero)—badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang perdagangan—untuk merealisasikannya. Dengan begitu, PT PPI (persero) akan naik kelas menjadi trading company sesungguhnya yang berkelas dunia, bukan trading company yang lebih banyak menerima penugasan pemerintah lewat tata niaga atau penunjukan langsung.

Kedua, pemerintah duduk bersama dengan pelaku e-commerce,baik yang berbentuk B-to-B (business-to-business), “B-to-B-to-C (business-to-business-to-consumer), maupun C-to-C (consumer-to-consumer). Jangan sebatas mengeluhkan peningkatan impor akibat praktek e-commerce, melainkan kita memanfaatkan media e-commerceuntuk meningkatkan penetrasi ekspor.

Segera rumuskan paket insentif agar pelaku usaha termotovasi untuk mengoptimalkan segala potensi yang sejauh ini berserakan. Himpunlah potensi berserakan itu menjadi kekuatan nasional yang mumpuni. Kita pasti bisa.

Ketiga, daya gunakan seluruh perwakilan Indonesia di luar negeri sebagai ujung tombak pemasaran dan intelejen pasar. Suguhkan para tamu dengan produk-produk Indonesia semisal beragam kopi dan teh terbaik dengan cara memasak atau menyeduh yang benar. Tidak selesai dengan decak kagum para tamu. Perwakilan kita di luar negeri harus siap dengan segala kelengkapan informasi bagi yang hendak memesan atau menyebarluaskan keunggulan produk-produk Indonesia. Itu baru langkah kecil. Banyak lagi yang bisa dilakukan.

Strategi ofensif tidak berarti mengabaikan barisan pertahanan. Belakangan ini kita kerap kebobolan karena gol bunuh diri. Beberapa produk impor merajalela karena kebijakan pemerintah sendiri, terutama karpet merah yang digelar oleh Kementerian Perdagangan. Impor ban selama Jnuari-Juli naik lebih dari dua kali lipat karena Kementerian Perdagangan membuat aturan yang tidak lagi mensyaratkan rekomendasi dari kementerian teknis untuk mengimpor ban. Akibatnya ban impor dari China membanjiri pasar domestik yang kualitasnya lebih rendah dari ban produksi dalam negeri. Nestapa serupa dialami juga oleh produk manufaktur lainnya.

Rekomendasi untuk impor garam juga diobral oleh Kementerian Perindustrian. Tak tanggung-tanggung, sudah keluar rekomendasi impor sebesar 3,7 juta ton lengkap dengan senarai perusahaan pengimpor serta besaran kuota masing-masing. Padahal, defisit garam diperkirakan hanya sekitar 2 juta ton, mengingat tahun ini terjadi kemarau panjang sehingga produksi garam lokal berpotensi naik cukup lumayan mendekati 2 juta ton. Ironisnya, produksi petani itu tidak diperhitungkan dalam penentuan besaran impor. Berdasarkan Peraturan Presden No. 7/2018, pengimporan garam tidak lagi membutuhkan rekomendasi kementerian teknis. Kuota impor gula mentah (raw sugar) juga ditambah. Gula mentah diolah menjadi gula rafinasi untuk kebutuhan industri. Namun, gula rafinasi dengan mudah didapatkan di pasar eceran, padahal sebelumnya pemerintah melarang praktek itu. Belum lagi lonjakan izin impor beras menjadi 2 juta ton tahun ini yang lebih disebabkan karut marut perberasan dan salah urus impor beras sebagaimana ditengarai oleh Badan Pemeriksa Kuangan (BPK).

Presiden perlu segera menertibkan para menterinya yang kerap menyebabkan gol bunuh diri. Tanpa itu, jerih payah menerapkan strategi ofensif bakal memudarkan peluang untuk meraih kemenangan.

*Dimuat di Bisnis Indonesia, Senin, 3 September 2018, halaman 1 dan 3. Tulisan ini merupakan versi naskah yang belum diedit ditambah dengan peraga sebagai basis analisis yang tidak dimuat di versi cetak.

[Data nilai tukar rupiah dimutakhirkan sampai 4 September 2018 yang mencapai titik terendah sejak krisis finansial Asia1998.]

Yang Perlu Diwaspadai Hingga Akhir Tahun


dreamstime.com
dreamstime.com

Ada gejala cukup unik belakangan ini yang perlu diwaspadai. Hampir semua indikator makroekonomi menunjukkan perbaikan secara serempak. Laju inflasi terus turun dan kerap beradas di bawah 4 persen, bahkan pada Oktober 2017 hanya 3,6 persen. Suhu tubuh perekonomian yang semakin “sejuk” ini diikuti oleh penurunan suku bunga yang bisa dianalogikan dengan penurunan tekanan darah. Suku bunga BI 7-day Repo Rate sudah lima kali turun sejak Juni 2016. Bahkan sempat turun dua bulan terturut-turut pada Agustus dan September 2017 dan bertahan di aras 4,25 persen pada Oktober 2017.

Indeks harga saham gabungan sudah 27 kali mencatatkan rekor baru sejak Maret 2017 dan menembus aras 6.000 untuk pertama kalinya pada 25 Oktober 2017. Pada penutupan bursa kemarin (8/11), indeks bertengger pada aras 6.049.

inflasi
reporate

Perbankan cukup solid dan sehat sebagaimana ditunjukkan oleh berbagai indikator seperti CAR, NPL, return on asset, net interest margin, LDR, dan BOPO.

stock
bank

Ekspor tumbuh positif dua digit pada 2017 setelah merosot selama lima tahun berturut-turut (2012-2016). Meskipun akun lancar (current account) masih mengalami defisit, namun karena lalu lintas modal (penanaman modal asing langsung (FDI) maupun investasi portofolio dan investasi lainnya) menunjukkan peningkatan lebih besar, menyebabkan neraca pembayaran menikmati surplus dalam dua tahun terakhir.

Itulah salah satu faktor yang mendorong nilai tukar rupiah sangat stabil untuk kurun waktu cukup lama hingga akhir Oktober 2017.

Di tengah sebagaian besar indikator makroekonomi yang secara simultan cukup cemerlang, pertumbuhan ekonomi tak kunjung beringsut dari 5 persen. Memang pertumbuhan ekonomi pada triwulan III-2017 naik tipis menjadi 5,06 persen, namun secara kumulatif dari triwulan I-2017 hingga triwulan IIII-2017 (Januari-September) hanya 5,03 persen. Pertumbuhan sekitar 5 persen sudah berlangsung sejak 2014, bahkan pada 2015 hanya 4,88 persen.

Ada indikasi kestabilan makroekonomi yang membaik itu kurang ditopang oleh fondasi yang kokoh. Sedikit saja ada gejolak bisa menghasilkan instabilitas.

Tengok misalnya dampak seketika tatkala Bank Indonesia menurunkan BI 7-day Repo Rate untuk kedua kalinya pada Oktober 2017.  Nilai rupiah serta merta lunglai, menembus Rp 13,630 per dollar AS pada 27 Oktober 2017. Bank Indonesia melakukan intervensi lebih gencar untuk menjaga agar nilai tukar rupiah tidak merosot lebih tajam. Akibatnya, dalam sebulan cadangan merosot sebesar 2,9 miliar dollar AS.

reserves

Potensi pelemahan rupiah masih terbuka hingga akhir tahun, mengingat besar kemungkinan The Fed (bank sentral AS) akan menaikkan suku bunga acuan pada pertengahan Desember mendatang.

Data ketenagakerjaan yang sangat meyakinkan seperti penurunan angka pengangguran  ke aras terendah dalam 17 tahun terakhir menjadi hanya 4,1 persen pada Oktober dan penciptaan lapangan kerja baru di atas 200.000 rata-rata sebulan, serta laju inflasi yang telah melampaui target The Fed, membuat probalbilitas kenaikan suku bunga acuan sangat tinggi, sekitar 80 persen.

Sebaliknya, Bank Indonesia cukup agresif menurunkan suku bunga acuan, sehingga menyebabkan selisih suku bunga acuan riil semakin kecil antara Indonesia dan Amerika Serikat sangat berpotensi menekan rupiah. Apalagi mengingat sudah berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan netto (net sale) dan porsi pemilikan asing dalam surat berharga negara yang diterbitan pemerintah cukup besar.

fed

Tekanan di sisi fiskal tidak kalah berat. Sampai 6 November 2017, penerimaan pajak yang menjadi tanggung jawab Direktorat Jenderal Pajak baru mencapai Rp 869,6 triliun atau hanya 67,7 persen dari target yang tercantum dalam APBN-P 2017. Jadi dalam waktu sangat singkat, sekitar 7 minggu, harus terkumpul tanbahan penerimaan pajak sekitar Rp 414 triliun.

Dengan asumsi yang cukup optimistik bahwa penerimaan pajak pada November dan Desember masing-masing naik sebesar 15 persen (year-on-year), maka penerimaan pajak pada bulan ini sekitar Rp 103 triliun dan bulan depan Rp 158 triliun, sehingga ada tambahan sekitar Rp 261 triliun hingga akhir tahun ini. Dengan demikian, penerimaan pajak sepanjang tahun 2017 akan mencapai sekitar Rp 1.119 triliun atau 87 persen dari target APBN-P 2017. Berarti terjadi shortfall penerimaan pajak sebesar Rpo 165 triliun.

Jika pos penerimaan lainnya dan pengeluaran dalam APBN sesuai dengan target (ceteris paribus), maka defisit akan mencapai 4,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), cukup jauh di atas batas maksimum yang dibolehkan oleh Undang-Undang Keuangan Negara sebesar 3 persen.

Entah apa lagi yang bakal dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dalam waktu sangat singkat. Yang hampir pasti, tindakan-tindakan itu cenderung drastik, sehingga bakal berdampak negatif terhadap kestabilan makroekonomi.

Pembantu Terdekat Harus Selalu Ingatkan Presiden


Wajar apabila Presiden menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat agar investasi naik (syukur-syukur bisa ikut membiayai pembangunan infrastruktur), sehingga pertumbuhan mengakselerasi lebih tinggi. Namun, para pembantu Presiden harus berani mengingatkan agar Presiden tidak kebablasan dengan memanggil dan memberikan arahan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK supaya suku bunga kredit bisa diturunkan. Bank Indonesia dan OJK merupakan lembaga independen yang kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh Presiden.

Presiden bisa dengan amat leluasa memerintahkan para menteri ekonomi bahu membahu menekan suku bunga kredit. Pertama, bunga kredit perbankan sulit diturunkan sesuai keinginan Presiden karena perbankan tidak bisa melawan mekanisme pasar. Bagaimana mau turun cepat kalau pada waktu bersamaan pemerintah semakin kerap masuk ke pasar modal dengan menerbitkan surat utang. Perbankan dipaksa bersaing dengan pemerintah untuk memperebutkan dana masyarakat. Lebih-lebih, perbankan tidak bisa berdiam diri jika pemerintah menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang  suku bunga tabungan dan deposito sekalipun.

Jadi, kalau menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat, pemerintah harus rela mengurangi utang dalam bentuk sekuritas. Pemerintah harus menambah porsi utang luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, karena tidak menimbulkan efek mendesak (crowding-out effect). Dan, yang tak kalah penting adalah menaikkan penerimaan pajak. Presiden bisa memberikan target peningkatan tax ratio –yang selama bertahun-tahun justru turun terus– kepada menterinya. Jika tax ratio naik, kebutuhan untuk menambah utang bisa turun, dan tekanan perbankan dalam meraup dana masyarakat berkurang.

Kedua, Pemerintah bisa menurunkan target sumbangan dividen bank-bank BUMN. Jika pemerintah menurunkan target sumbangan dividen dari bank BUMN, pemerintah bisa meminta imbalan penurunan suku bunga. Karena bank BUMN sebagai market leaders, maka penurunan suku bunga oleh bank BUMN akan diikuti oleh bank-bank non-BUMN.

Ketiga, pemerintah mendesak bank-bank BUMN untuk lebih efisien, menjual aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis inti, seperti bangunan dan tanah. kantor-kantor bank BUMN tak usah dimiliki sendiri, cukup kontrak. Juga rampingkan jajaran direksi dan komisaris.

Pendek kata, sangat banyak yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus “bermain api” yang bisa jadi santapan partai oposisi.

Wajar pula jika Presiden kecewa jumlah penduduk miskin naik walau sedikit sekali. yang tidak wajar adalah ketika Presiden meminta BPS berkoordinasi dengan kementerian untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Lihat Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Kurangi Penduduk Miskin.

Bursa Saham Indonesia Cetak Rekor Baru


ec
economist.com

Keputusan The Fed menaikkan suku bunga acuan sebesar 25 basis poin menjadi 0,75 persen pada 15 Maret 2017 lalu direspon dengan penuh gairah. The Economist menyebutnya: “The global economy enjoys a synchronsed upswing.”

Hampir semua pasar saham dunia yang masuk dalam radar majalah mingguan The Economist mencatatkan kenaikan indeks. Hanya tiga negara yang mengalami penurunan (year-to-date) dalam $ term, yaitu Saudi Arabia, Colombia, dan Rusia yang mengalami kemerosotan terdalam.

Indonesia tercecer di antara Emerging Markets dengan kenaikan dalam $ term hanya 3,4 persen, hanya lebih baik ketimbang Thailand dan Pakistan. Tahun lalu Indonesia terbaik ketiga di Asia.

global

Indonesia berpeluang menempati posisi lebih baik seandainya bisa menjaga momentum dalam dua hari terakhir. Kemarin (16/3) indeks harga saham gabungan melesat 86 poin atau 1,6 persen.

Hari ini indeks memecahkan rekor baru setelah penantian hampir dua tahun. Bank Indonesia cukup percaya diri dengan mempertahankan 7-Day Repo Rate di aras 4,75 persen hari ini.

idx

Pertumbuhan Memengaruhi Kredit atau Sebaliknya?


Gubernur Bank Indonesia (BI) hari ini (9/9) mengatakan pertumbuhan kredit tahun 2017 bakal mencapai 11 persen. Menurut Gubernur BI, perkiraan itu akan tercapai jika pertumbuhan ekonomi 5,1 persen. Jika asumsi pertumbuhan 5,2 persen, pertumbuhan kredit bisa di atas 12 persen. Jadi, pertumbuhan kredit sangat ditentukan oleh pertumbuhan ekonomi atau produk domestik bruto (PDB).

Besarnya kredit menentukan investasi atau pembentukan modal domestik bruto. Sedangkan investasi merupakan komponen dari PDB.

Identitas pendapatan nasional adalah sebagai berikut:

Y = Cp + I + G + (X – M)

yang mana Y adalah pendapatan nasional atau PDB; Cp adalah konsumsi rumah tangga; G adalah belanja pemerintah; I investasi atau pembentukan modal tetap bruto; X ekspor barang dan jasa; dan M impor barang dan jasa.

Dari situ tampak Y dipengaruhi oleh I atau pertumbuhan ekonomi dipengaruhi pertumbuhan investasi, yang mana pertumbuhan investasi ditentukan oleh pertumbuhan kredit. Pertumbuhan kredit perbankan tidak terlalu penting jika investasi didominasi oleh investasi pemerintah dan investasi asing langsung. Namun, selama ini yang terpenting selalu pertumbuhan kredit perbankan.

Selama tahun 2016, pertumbuhan kredit melemah, tidak pernah menembus dua digit. Data terbaru menunjukkan pertumbuhan kredit pada Juni 2016 hanya 8,9 persen. BI memperkirakan pertumbuhan kredit selama tahun 2016 bakal di kisaran 7 persen sampai 9 persen. Mungkin karena itu BI baru-baru ini mengoreksi perkiraan pertumbuhan tahun 2016 dari 5,0 persen sampai 5,4 persen menjadi 4,9 persen sampai 5,3 persen. Pola hubungan ini lebih cocok ketimbang pernyataan Gubernur BI di atas.

credit.png

Pola hubungan pertumbuhan kredit dipengaruhi pertumbuhan ekonomi mencerminkan sikap pasif BI. Kalau BI hendak proaktif, maka BI melakukan berbagai upaya untuk mendorong kredit. Katakanlah pertumbuhan kredit dipacu menjadi 15 persen. Pendorongnya antara lain hasil dari program amnesti pajak. Lalu diluncurkan kebijakan pendukung seperti penurunan LTV untuk properti dan kendaraan bermotor. Dari itu semua keluarlah prediksi pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

Kalau target pertumbuhan ekonominya relatif rendah, berarti BI sendiri ragu dengan kemungkinan kredit tumbuh lebih tinggi.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑