wear the robes of fire — kesadaran nurani dan akal sehat
Cokro TV | Ekonomi Politik Faisal Basri | Episode 17
Menurut Ekonom Faisal Basri, saat ini rakyat lebih butuh bantuan daripada sembako. Apa yang mendasari klaim tersebut? Simak selengkapnya di Ekonomi Politik Faisal Basri hanya di Cokro TV.–Redaksi Cokro TV
Pembahasan seutuhnya bisa ditengok di sini.
Versi tulisan dengan judul Bantuan Tunai Lebih Baik Ketimbang Paket Sembako telah hadir sebelumnya di blog ini.
Jumlah penduduk sangat miskin (extreme poor) dan miskin sedang (moderate poor) turun signifikan dalam satu dasawarsa terakhir, namun penurunannya kian melambat.
Persentase penduduk yang telah keluar dari kemiskinan tetapi kehidupannya masih rentan, sehingga bisa kembali ke kubangan kemiskinan, mengalami peningkatan.
Penduduk yang betul-betul hidup dengan aman atau berkecukupan tidak lebih dari 30 persen.
Pada hakekatnya pembangunan adalah untuk memanusiakan manusia. Richard H. Thaler, pemenang Hadiah Nobel Ilmu Ekonimi tahun 2017, mengingatkan:
“In order to do good economics you have to keep in mind that people are human.”
Manusialah yang menjadi titik perhatian pembangunan. Lainnya menjadi penopang. Pembangunan infrastruktur yang masif ada baiknya lebih menitikberatkan pada upaya percepatan mengurangi jumlah penduduk yang kehidupannya masih rentan ini.
Wajar apabila Presiden menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat agar investasi naik (syukur-syukur bisa ikut membiayai pembangunan infrastruktur), sehingga pertumbuhan mengakselerasi lebih tinggi. Namun, para pembantu Presiden harus berani mengingatkan agar Presiden tidak kebablasan dengan memanggil dan memberikan arahan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK supaya suku bunga kredit bisa diturunkan. Bank Indonesia dan OJK merupakan lembaga independen yang kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh Presiden.
Presiden bisa dengan amat leluasa memerintahkan para menteri ekonomi bahu membahu menekan suku bunga kredit. Pertama, bunga kredit perbankan sulit diturunkan sesuai keinginan Presiden karena perbankan tidak bisa melawan mekanisme pasar. Bagaimana mau turun cepat kalau pada waktu bersamaan pemerintah semakin kerap masuk ke pasar modal dengan menerbitkan surat utang. Perbankan dipaksa bersaing dengan pemerintah untuk memperebutkan dana masyarakat. Lebih-lebih, perbankan tidak bisa berdiam diri jika pemerintah menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang suku bunga tabungan dan deposito sekalipun.
Jadi, kalau menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat, pemerintah harus rela mengurangi utang dalam bentuk sekuritas. Pemerintah harus menambah porsi utang luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, karena tidak menimbulkan efek mendesak (crowding-out effect). Dan, yang tak kalah penting adalah menaikkan penerimaan pajak. Presiden bisa memberikan target peningkatan tax ratio –yang selama bertahun-tahun justru turun terus– kepada menterinya. Jika tax ratio naik, kebutuhan untuk menambah utang bisa turun, dan tekanan perbankan dalam meraup dana masyarakat berkurang.
Kedua, Pemerintah bisa menurunkan target sumbangan dividen bank-bank BUMN. Jika pemerintah menurunkan target sumbangan dividen dari bank BUMN, pemerintah bisa meminta imbalan penurunan suku bunga. Karena bank BUMN sebagai market leaders, maka penurunan suku bunga oleh bank BUMN akan diikuti oleh bank-bank non-BUMN.
Ketiga, pemerintah mendesak bank-bank BUMN untuk lebih efisien, menjual aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis inti, seperti bangunan dan tanah. kantor-kantor bank BUMN tak usah dimiliki sendiri, cukup kontrak. Juga rampingkan jajaran direksi dan komisaris.
Pendek kata, sangat banyak yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus “bermain api” yang bisa jadi santapan partai oposisi.
Wajar pula jika Presiden kecewa jumlah penduduk miskin naik walau sedikit sekali. yang tidak wajar adalah ketika Presiden meminta BPS berkoordinasi dengan kementerian untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Lihat Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Kurangi Penduduk Miskin.
Boleh jadi Presiden tidak ada niatan sama sekali mengintervensi Badan Pusat Statistik (BPS) dalam proses penghitungan jumlah penduduk miskin. Seluruh jajaran pemerintah yang bertanggung jawab terhadap persoalan kemiskinan sudah seharusnya mengetahui bahwa BPS melakukan survei penduduk miskin dua kali setahun, yakni pada bulan Maret dan September. Komponen-komponen pengeluaran yang masuk dalam penghitungan garis kemiskinan pun sepaptutnya dengan mudah diketahui oleh pemerintah. Yang diumumkan oleh BPS sudah cukup rinci. Pemerintah bisa dan boleh meminta data yang lebih rinci tentan kemiskinan makro dari BPS. Bahkan, pemerintah sendiri melakukan upaya lebih jauh dengan mendata penduduk miskin sehingga mengetahui alamat setiap rumahtangga miskin. Jadi, data yang dimiliki pemerintah cukup lengkap.
Tidak perlu lagi koordinasi antara BPS dengan jajaran pemerintah atau kementerian sebagaimana ditekankan oleh Presiden. Istilah koordinasi bisa ditafsirkan macam-macam. Kemungkinan terburuk adalah penafsiran bahwa pemerintah melakukan campur tangan atau intervensi terhadap BPS, padahal undang-undang melarangnya. Benar sekali penegasan Kepala BPS bahwa indepensinsi BPS itu harga mati!!
Kesan lain, Presiden menggampangkan urusan kemiskinan dengan menjadikan faktor beras sebagai penentu jumlah orang miskin. Betul bahwa beras merupakan penyumbang terbesar: di kota 20 persen di desa 26 persen. Komoditas pangan lainnya cukup besar memengaruhi garis kemiskinan. Di perkotaan, gabungan sumbangan telur ayam ras, daging ayam ras, mie instan, gula pasir, tempe, bawah merah, tahu, dan cabe rawit hampir sama dengan beras.
Jangan pula karena ingin mengurangi jumlah penduduk miskin, pemerintah menekan harga beras seperti telah dilakukan dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) yang berpotensi menekan harga di tingkat petani. Cara itu bisa menekan kemiskin di satu sisi tetapi menambah kemiskinan di sisi lain.
Jangan sampai penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan jalan pintas seperti pernah dilakukan pemerintahan sebelumnya, yakni dengan menggelontorkan beras sejahtera (dulu disebut beras miskin atau raskin) dua kali sebulan ketika survei dilakukan.
Kemiskinan bukan sekedar angka. Lebih azali adalah jika pemerintah berupaya keras mengatasi tekanan pada kelompok 40 persen termiskin. Banyak data menunjukkan kelompok ini mengalami tekanan berat. Selama masa pemerintahan Presiden Jokowi, nilai tukar petani –khususnya petani pangan– merosot. Upah riil buruh tani dan buruh bangunan turun, upah pekerja manufaktur pun cenderung turun. Gaji pegawai pemerintah sudah dua tahun tidak naik. Masih cukup banyak lagi data yang memperkuat kesimpulan bahwa kelompok 40 persen termiskin belum terangkat nasibnya.
Ada baiknya menyimak tulisan Jousairi Hasbullah yang mengingatkan kalau membaca data statistik jangan sekedar memelototi deretan angka. Angka-angka itu diturunkan dari konsep, definisi, metodologi, dan karakteristik yang melingkupingi. Data yang disajikan merupakan hasil dari suatu proses panjang yang melibatkan beragam faktor.
Kemiskinan bukan sekedar urusan beras.
[Dua alinea terakhir dtambahkan setelah tulisan ini beroleh tanggapan dan masukan dari E. Wahidiyantho. Terima kasih banyak atas masukannya. Ditambahkan pad 31 Agustus 2017, pk.13:48. Perbaikan dan penambahan kedua dilakukan 1 September 2017, pk.14:34.]]
Yang tidak peduli kepada orang miskin tergolong sebagai pendusta agama (Al-Quran, surat 107/Al-Ma’un).
Jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan turun tajam selama kurun waktu 1970-1996, dari 60 persen pada 1970 menjadi hanya 11,3 persen pada 1996. Krisis ekonomi yang berawal tahun 1997 membuat persentase penduduk miskin naik lebih dua kali lipat menjadi 24,2 persen pada puncak krisis tahun 1998. Beberapa tahun terakhir penurunan kemiskinan semakin lambat. Persentase penduduk miskin tahun 2016 nyaris hampir sama dengan kondisi 20 tahun lalu.
Perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan oleh lebih sulitnya menurunkan kemiskinan di perdesaan. Hampir dua pertiga penduduk miskin tinggal di perdesaan. Dalam dua tahun terakhir, persentase penduduk miskin di perdesaan justru mengalami kenaikan, dari 13,76 persen pada September 2014 menjadi 13,96 persen pada September 2016. Sebaliknya, pada kurun waktu yang sama, persentase penduduk miskin di perkotaan turun dari 8,16 persen menjadi 7,73 persen.
Dibandingkan dengan negara tetangga di Asia Timur, penurunan kemiskinan di Indonesia relatif lebih lambat. Dengan menggunakan acuan pengeluaran rerata sehari per orang sebesar 1,90 dollar AS (sekitar Rp 25 ribu), pensentase penduduk miskin Indonesia tertingi ketiga setelah Laos dan Filipina. Thailand sudah terbebas dari kemiskinan ekstrem dan Malaysia mendekati bebas. Jika poverty headcount dinaikkan menjadi 3,10 dollar AS, penduduk miskin Indonesia naik 3,5 kali lipat menjadi 41,7 persen–tertinggi kedua setelah Laos. Ini mengindikasikan bahwa walaupun penduduk yang sangat miskin (extreem poverty) hanya 11,8 persen, sangat banyak penduduk yang masih bertengger sedikit di atas garis ke miskinan ektrem, yang tentu saja masih jauh dari sejahtera.
Pemerintah baru saja mengumumkan akan menaikkan jumlah rumah tangga sangat miskin (RTSM) dari 6 juta tahun ini menjadi 10 juta tahun depan. Dengan jumlah retata anggota per rumah tangga 3,9 jiwa, maka jumlah penduduk miskin versi Program Keluarga Harapan (PKH) ini sekitar 39 juta jiwa atau sekitar 17 persen dari jumlah penduduk. Angka ini masih jauh lebih rendah ketimbang kriteria Bank Dunia dengan headcount 3,10 dollar AS.
Garis kemiskinan versi Badan Pusat Statistik untuk September 2016 adalah pengeluaran per bulan sebesar Rp 344.809 atau Rp 11.494 per hari atau sekitar 0,86 dollar AS per hari.
Sekalipun jumlah penduduk miskin terus berkurang, kehidupan sebagian besar penduduk Indonesia masih jauh dari kecukupan. Mayoritas penduduk miskin ini hidup di perdesaan.
Oleh karena itu, kunci untuk mengentaskan orang miskin adalah pembenahan pembangunan pertanian ditunjang oleh industrialisasi di perdesaan dengan menggunakan teknologi tepat guna serta pembangunan infrastruktur di perdesaan.
