Strategi Menyerang Lebih Menjanjikan


marketing_strategies
tutorialspoint.com

Dua kompetisi sepakbola paling bergengsi di dunia adalah Premier League di Inggris dan LaLiga Santander di Spanyol. Pada musim 2016/2017, juara Premier League adalah Chelsea dan juara LaLiga adalah Real Madrid. Kedua juara itu bukanlah yang paling sedikit kebobolan.

Di Liga Inggris, yang paling sedikit kebobolan adalah Tottenham Hotspur (26) di posisi kedua dalam klasemen akhir, menyusul Manchester United (29) di posisi keenam. Sang juara, Chelsea, kebobolan sebanyak 33.

Di Liga Spanyol, yang paling sedikit kebobolan adalah Atletico Madrid (27) di posisi ketiga dalam klasemen akhir, menyusul Villarreal (33) di posisi kelima. Real Madrid yang menyabet piala LaLiga kebobolan cukup banyak, 41 kali.

Walaupun bukan yang terbanyak, namun kedua pemenang di liga paling bergengsi di dunia itu adalah yang sangat subur menjebolkan gawang lawan. Kedua tim masing-masing menjadi tersubur kedua.  Di kedua ajang kompetisi itu, yang paling subur sama-sama menduduki posisi kedua klasemen akhir.

Menyerang lebih menjajikan untuk meraih gelar juara.

bola

Dalam kancah persaingan dunia yang kian terbuka, negara yang paling banyak meraih keuntungan dan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya lebih cepat adalah yang melakukan penetrasi ke segala penjuru dunia. Mereka tidak menerapkan taktik mercantilism seperti banyak dipraktekkan pada abad pertengahan, yakni dengan memacu ekspor tetapi membentengi diri dari impor agar menghasilkan surplus perdagangan sebesar-besarnya. Mereka membuka diri terhadap barang-barang impor, bukan dengan strategi “memarkir bus berjejeran di depan gawang” seperti diterapkan beberapa kali oleh Jose Mourinho ketika melatih Chelsea.

Indonesia cenderung menggunakan taktik “parkir bus di depan gawang” dengan menerapkan paling banyak pembatasan perdagangan dan investasi dibandingkan negara-negara tetangga. Perbedaan Indonesia dengan negara-negara tetangga sedemikian sangat kontras.

restrictive_measures

Hampir seluruh negara melibatkan diri semakin mendalam di kancah perdagangan dunia. Produksi barang dan jasa yang diekspor semakin besar. Porsi barang dan jasa yang mereka impor pun semakin besar. Peningkatan porsi barang yang diekspor dan diimpor yang semakin besar itu mencerminkan strategi permainan terbuka. Jika kita menuntut negara lain membuka pasarnya untuk produk-produk kita, maka kita pun harus berani membuka pasar domestik untuk produk-produk mereka. Itulah azas resiprositas.

Sangat ironis, Indonesia adalah satu-satunya negara–dengan pengecualian Singapura–yang perekonomiannya semakin tertutup. Baik ekspor maupun impor mengalami penurunan dinyatakan dalam persentase terhadap produk domestik bruto (PDB). Tidak peduli perbedaan ideologi, jumlah penduduk, lokasi, negara maju atau negara berkembang, semua menunjukkan peningkatan keterbukaan ekonomi.

openness

Mungkin ada yang bertanya-tanya apakah data di atas semacam rekayasa untuk tujuan dramatisasi yang menghasilkan ironi bagi Indonesia. Data itu bisa saja dipilih yang paling kontras karena hanya menyajikan dua titik waktu, 1981 dan 2016.

Untuk mengurangi–syukur-syukur menghilangkan–keraguan, berikut disajikan data jangka panjang dengan menggunakan rerata lima tahun. Hasilnya, selama 16 tahun terakhir, perekonomian Indonesia konsisten semakin tertutup.

openness-ina

Agar bisa meraih keuntungan maksimum dari peningkatan perdagangan dua arah (ekspor dan impor), suatu negara harus siap tempur, yakni dengan memperkokoh perdagangan intra-industri. Semakin banyak porsi perdagangan intra-industri dalam perdagangan total suatu negara, semakin besar keuntungan perdagangan yang digapai. Bukan sekedar memperoleh gains from trade tetapi juga additional gains from trade. Keuntungan ganda hanya bisa diraih jika yang diperdagangkan semakin banyak produk manufaktur. Untuk itu harus didorong secara total football akselerasi industrialisasi. Data mendukungnya.

Kalau terus mengandalkan ekspor komoditas, lama kelamaan kita akan kebobolan juga walau sepiawai apa pun taktik pertahanan yang kita terapkan.

xm

 

Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia


Acara bertajuk “Kebangkitan Populisme” yang digelar dalam rangka ulang tahun Indonesian Democracy Monitor (inDEMO) ke-17 dan peringatan 43 tahun peristiwa Malari berlangsung pada 15 Januari 2017 di Balai Kartini. Presentasi ringkas saya bisa dilihat di  youtube: Indonesia di Tengah Arus Populisme Dunia.

Tidak semua bahan yang saya siapkan sempat dipaparkan karena keterbatasan waktu. Insya Allah dalam waktu dekat akan saya tuangkan versi yang lebih lengkap dalam bentuk tulisan di blog ini.

Perekonomian Indonesia Menghadapi Tekanan Eksternal dan Internal


Dinamika Eksternal

Globalisasi menjadi istilah yang sangat populer pasca Perang Dingin. Arus perdagangan internasional, pergerakan modal lintas negara, dan migrasi internasional meningkat sangat pesat sejak keruntuhan Tembok Berlin tahun 1989 hingga awal krisis finansial global tahun 2007.[1]

Kini globalisasi meredup. Justru negara-negara kampiun liberalisasi ekonomi menjadi simbol deglobalisasi. Integrasi perekonomian global dihadang oleh gejala fragmentasi. Presiden terpilih Amerika Serikat, Donald Trump, sesumbar akan membatalkan perjanjian Trans Pacific Partnership (TPP) pada hari pertama menjabat sebagai presiden. Ia pun akan meninjau perjanjian North American Free Trade Agreement (NAFTA) yang beranggotakan tiga negara (Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko). Bahkan, Donald Trump berencana membangun tembok pemisah di perbatasan dengan Meksiko.

Rakyat Inggris telah menentukan pilihan lewat Referendum 23 Juni 2016 untuk keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Semakin banyak pula negara Uni Eropa yang menolak gelombang pengunggsi akibat perang saudara tak berkesudahan di Timur Tengah.

Kemunculan populisme yang meluas di Eropa. Fenomena ini dijumpai mulai Swedia yang sangat makmur hingga Yunani yang sedang dilanda krisis ekonomi parah. Salah satu pengertian yang lebih umum tentang populism adalah kecurigaan dan permusuhan terhadap elit, politik mainstream, dan lembaga-lembaga mapan. Populisme melihat dirinya berbicara untuk orang “biasa” yang dilupakan atau tersingkirkan dan sering memandang dirinya sebagai suara patriotisme sejati.[2]

Kajian International Monetary Fund (IMF)[3] menunjukkan pada dasawarsa 1990-an pertumbuhan 1 persen pertumbuhan global meningkatkan volume perdagangan sebesar 2,5 persen, sedangkan dalam beberapa tahun terakhir, pertumbuhan yang sama hanya meningkatkan perdagangan sebesar 0,7 persen.

trade

Kecenderungan deglobalisasi ditunjukkan secara mencolok oleh anjloknya arus modal lintas negara dari aras tertinggi seperlima produk domestik bruto (PDB) dunia pada 2007 menjadi hanya 2,6 persen pada tahun 2015.

capital

Dinamika Internal

Indonesia merupakan warga dunia yang mau tak mau terimbas oleh perubahan yang melanda dunia. Dinamika yang terjadi di berbagai belahan dunia turut memengaruhi perjalanan kita, baik dalam kehidupan politik, ekonomi maupun sosial.

Perekonomian kita sedang mengalami tekanan cukup berat. Sejak krisis multidimensional tahun 1998, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak pernah lagi menembus 7 persen. Tingkat kesejahteraan rata-rata rakyat Indonesia tumbuh melambat sehingga semakin jauh tertingal dibandingkan negara-negara sekawasan seperti Korea, Malaysia, Thailand, dan China. Kita kekurangan tenaga dan darah untuk memacu pertumbuhan. Semakin berat tantangan yang kita hadapi di tengah perekonomian dunia yang sudah cukup lama tumbuh melambat (too slow for too long).

Akibat pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia yang tertekan, ekspor tidak bisa diandalkan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Demikian pula dengan pengeluaran pemerintah. Peningkatan belanja pemerintah untuk memacu pembangunan infrastruktur terkendala oleh pembiaayaan dari pajak sebagaimana tercermin dari tax ratio yang tak beringsut dari sekitar 12 persen. Program pengampunan pajak merupakan jalan pintas. Agar penerimaan pajak semakin tinggi, mau tak mau pemerintah harus berusaha keras untuk mendorong transformasi struktural, menjadikan perekonomian lebih modern, mempercepat penurunan ketergantungan pada sektor primer, mengurangi secara drastis sektor informal dan pekerja informal serta memacu industrialisasi.

Konsumsi masyarakat yang menyumbang sekitar 57 persen terhadap perekonomian nasional sedang mengalami tekanan cukup berat, terutama kelompok pendapatan terbawah. Nilai tukar petani merosot dalam dua tahun terakhir. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh tani terkikis lebih dari 4 persen. Padahal mayoritas penduduk Indonesia masih bertopang pada sektor pertanian.

Penurunan upah riil dialami pula oleh pekerja di sektor lainnya. Peningkatan upah minimum setiap tahun tidak membantu karena diiringi oleh penurunan jam kerja di pabrik. Akibatnya, anggota keluarga yang tadinya tidak bekerja dipaksa masuk ke pasar kerja. Itulah yang membuat tingkat partisipasi angkatan kerja meningkat cukup tajam. Para pencari kerja semakin sulit memperoleh pekerjaan. Hal ini terlihat dari waktu untuk memperoleh pekerjaan yang naik dari rata-rata 6 bulan menjadi satu tahun.

Tekanan pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah serta praktek kapitalisme kroni yang semakin marak menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kekayaan memburuk. Satu persen orang terkaya menguasai 50,3 persen kekayaan nasional dan 10 persen terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Kondisi demikian tak boleh dibiarkan karena menjadi benih-benih subur kemunculan radikalisme yang mengancam harmoni sosial dan kerawanan politik.

Pembentukan modal tetap bruto atau investasi sebagai penyumbang terbesar kedua terhadap perekonomian sudah empat tahun tumbuh rendah, tak pernah menembus 7 persen, bahkan lebih kerap di bawah 5 persen. Itu pun, dalam lima tahun terakhir, sebagian besar ((74 persen) dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya 11 persen.

Belanja pemerintah yang terlalu agresif seraya penerimaan pajak tak bisa dipaksakan naik tinggi membuat defisit APBN meningkat hingga mendekati 3 persen PDB, sehingga utang pemerintah pun mau tak mau menggelembung. Konsekuensi logisnya, dana masyarakat semakin banyak yang berpindah dari perbankan ke kas pemerintah, yang pada gilirannya membuat perbankan tidak bisa memacu penyaluran kredit. Akibatnya terjadi crowding out sehingga menekan pertumbuhan ekonomi.

Mau tidak mau, kalau hendak memaksakan pertumbuhan lebih tinggi, kita harus mengundang lebih banyak modal asing. Di tengah perekonomian dunia yang serba tidak menentu, stabilitas makroekonomi menjadi taruhannya, apalagi kebanyakan modal asing yang masuk adalah portofolio yang gampang masuk tetapi juga gampang keluar.

[1] Sebastian Mallaby, “Globalization Resets: The retrenchment in cross-border capital flows and trade may be less dire than it seems,”Finance & Development, Vol.53, No.5, December 2016: 6-10.

[2] Fareed Zakaria, “Populism on the March: Why the West Is in Trouble,” Foreign Affairs, December 2016 issue.

[3] International Monetary Fund, World Economic Outlook, October 2016

Wow … Indonesia Terbaik


Majalah Economist terbaru yang terbit kemarin (19Februari 2016) dalam Global Stock Markets menunjukkan kinerja pasar saham Indonesia adalah yang terbaik per 17 Februari 2016 (year-to-date). Dalam US$ terms kinerja pasar saham Indonesia naik 5,9 persen dibandingkan dengan indeks akhir tahun 2015.

globa_stock_markets

Sampai kemarin, bursa saham Indonesia (dalam rupiah) tumbuh positif 4,04 persen (year-to-date). Pertumbuhan positif yang lebih tinggi dalam US$ terms dibandingkan dengan dalam rupiah disebabkan oleh nilai tukar rupiah yang menguat (apresiasi).

idx

Secara tahunan (year-on-year) index saham Indonesia masih negatif 11,35 persen dalam rupiah dan dalam US$ minus 16,7 persen per 10 Februari 2016. Namun, jika dibandingkan dengan kebanyakan negara berkembang atau emerging markets dan beberapa  negara maju, posisi Indonesia masih lebih baik.

idx-$

Pasar saham Indonesia pernah menghasilkan kinerja terbaik seperti sekarang pada 2 April 2014.

saham-2014

Kinerja pasar saham Indonesia sangat dipengaruhi oleh investor asing. Perkembangan positif dalam dua minggu terakhir diharapkan berlanjut. Tidak hanya di pasar saham, tetapi juga diharapkan terjadi di pasar obligasi, dan terutama penanaman modal asing langsung.

Arus modal masuk asing sangat menentukan stabilitas makroekonomi karena defisit perdagangan barang dan jasa (current account) diperkirakan bakal meningkat. Kinerja ekspor barang (merchandise exports) masih terus tertekan hingga Januari lalu. Lihat Kinerja Ekspor Indonesia Terus Melemah.

Harus pula diantisipasi risiko arus modal keluar dari emerging markets yang diperkirakan bakal terjadi cukup besar walaupun tidak sebesar tahun lalu.

Menunggu Diplomasi Ekonomi Total


Presiden Jokowi sejak kampanye pilpres berulangkali menyatakan tekadnya mengedepankan diplomasi ekonomi. Para duta besar harus menjadi ujung tombak dalam melakukan penetrasi pasar, mengundang turis asing, dan promosi investasi.

Sangat beralasan untuk melakukan diplomasi ekonomi total mengingat ekspor kita sudah empat tahun berturut-turut melorot. Bukan hanya nilai ekspor yang turun akibat kemerosotan harga komoditas, melainkan juga volumenya.

Selama kurun waktu 2009-2014, nilai ekspor naik 47 persen sedangkan nilai impor naik jauh lebih cepat sampai dua kali lipat sebesar 93 persen. Pada kurun waktu yang sama, ekspor India naik 108 persen dan Tiongkok 95 persen.

trade_ACCOUNT

Untuk menjawab tantangan diplomasi ekonomi yang semakin kompleks dan multidimensional, yang dilakukan Menlu sebatas membentuk desk khusus ekonomi (Menlu Membentuk Desk Khusus Ekonomi. Bukannya memperkuat Kemenlu, pemerintah malahan menugaskan sejumlah menteri yang pekerjaannya sudah seabreg menjadi penghubung investasi (lihat Tugas Tambahan Menteri

Struktur organisasi Kementerian Luar Negeri sekarang lebih berat pada pendekatan kawasan. Ada Ditjen Amerika dan Eropa serta Ditjen Asia Pasifik dan Afrika. Bayangkan bagaimana struktur di bawah kedua ditjen ini beserta turunannya. Bukankah sudah ada duta besar yang memelototi setiap perkembangan di posnya masing-masing. Koordinasikan saja para duta besar itu berdasarkan kawasan. Selain itu ada Ditjen Kerja Sama ASEAN, Ditjen Kerja Sama Multilateral dan Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional.

Cakupan tugas kelima direktorat jenderal itu tentu saja meliputi seluruh bidang: politik, pertahanan, ekonomi, sosial, dan budaya. Konsekuensinya perhatian di bidang ekonomi semakin sedikit.

Perubahan drastis struktur organisasi Kementerian Luar Negeri terjadi semasa Menteri Hassan Wirajuda. Sangat boleh jadi perubahan dilatarbelakangi oleh kekalahan diplomasi Indonesia yang mengakibatkan berpisahnya Timor Timor dari Indonesia. Di forum internasional, kita tidak memperoleh dukungan dari kebanyakan negara Afrika dan Eropa. Kekalahan itu ditafsirkan sebagai kelemahan diplomasi kawasan.

Timor Timur sudah berpisah secara damai dari Indonesia menjelma menjadi negara baru Timor-Leste. Pendekatan kawasan tidak lagi relevan karena kita bukan negara superpower seperti Amerika Serikat yang berkepentingan menanamkan pengaruh ke seantero dunia. Kalau kita ingin dapat dukungan banyak negara dari berbagai kawasan, paling banter untuk tujuan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan  PBB atau mengusung calon Sekjen PBB, atau sejenis itu. Untuk Sekjen PBB mendatang rasanya sulit dari Asia kembali karena sekjen sekarang dari Asia. Kalau sekedar untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, rasanya terlalu mahal dengan mengubah struktur organisasi Kemenlu.

Struktur organisasi sebelumnya lebih menekankan pada pendekatan fungsi. Ada Ditjen Politik, Ditjen Hubungan Ekonomi Luar negeri (HELN), dan Ditjen Sosial Budaya dan Penerangan Luar Negeri.

Ditjen HELN sangat aktif berperan dalam beragam diplomasi ekonomi, mulai dari negosiasi ekonomi multilateral, regional, dan bilateral sampai negosiasi perjanjian di bidang komoditas. Lebih jauh, Ditjen HELN dibekali seperangkat instrumen dalam negosiasi berdasarkan kerangka teoretis dan kajian yang memadai. Departemen Luar negeri melahirkan tokoh-tokoh handal dalam diplomasi ekonomi luar negeri seperti Atmono Suryo dan Soemadi Brotodiningrat.

Lingkungan internasional memang telah berubah dengan tantangan yang lebih rumit. Visi hubungan luar negeri yag menekankan pada diplomasi ekonomi harus dijabarkan dalam strategi dan kebijakan yang didukung struktur organisasi yang selaras.

Restrukturisasi Kemenlu sangat mendesak dengan mengutamakan fungsi ekonomi dalam diplomasi. Hidupkan kembali Ditjen HELN dengan modifikasi perluasan tugas dan kewenangan sehingga menjadi ujung tombak segala diplomasi ekonomi. Ditjen HELN bertindak sebagai komandan atau koordinator seluruh kementerian dan lembaga negara dalam setiap forum internasional. Tidak boleh lagi jalan sendiri-sendiri. Sangat rentan digelayuti kepentingan tertentu atau kepentingan terselubung karena terlalu banyak aktor yang terlibat. Setiap langkah ekonomi dengan luar negeri memiliki konsekuensi perubahan geopolitik dan geostrategis yang pada gilirannya berdampak pada kepentingan nasional. Penjabaran itu semua merupakan tanggung jawab Kemenlu.

Perubahan struktur organisasi membutuhkan kualifikasi sumber daya manusia yang lebih mumpuni dalam menangani diplomasi ekonomi. Perencanaan pegawai dan penempatan menyesuaikan dengan kebutuhan baru.

Pengisian struktur organisasi terbuka untuk pejabat dari instansi lain seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, BKPM, Bappenas, Bank Indonesia, bahkan dari kalangan dunia usaha dan universitas. Undang-undang sudah membuka pintu untuk itu.

Dalam jangka pendek, Wakil Menteri ditugaskan untuk mempersiapkan proses transisi.

Dengan begitu, tidak perlu lagi para menteri ditugaskan khusus menangani urusan luar negeri. Otomatis menteri-menteri bersangkutan menjadi pendamping utama dalam diplomasi satu pintu.

Semoga kita semakin banyak menikmati maslahat dari diplomasi ekonomi yang komprehensif dan langsung dinikmati oleh rakyat banyak.

Pertumbuhan Tiongkok Melorot dan Implikasinya bagi Indonesia


Pemerintah Tiongkok tergolong sangat cepat mengumumkan data pertumbuhan ekonomi. Ketika negara maju maupun negara berkembang belum ada yang mengumumkan, pemerintah Tiongkok sudah merilis pertumbuhan ekonomi terbaru pada Selasa (19/1). Pertumbuhan ekonomi pada triwulan IV-2015 mengikuti kecenderungan penurunan sebelumnya menjadi 6,8 persen, yang membuat keseluruhan tahun 2015 hanya tumbuh 6,9 persen, terendah sejak tahun 1990.

Sejumlah kalangan meragukan data resmi itu. Boleh jadi kenyataannya lebih rendah (lihat: China’s growth data – can you trust it?Whether to believe China’s GDP figures).

China_growth

Era pertumbuhan dua gidit telah berakhir sejak memasuki dasawarsa 2010-an. Sejak 2011 pertumbuhan ekonomi Tiongkok terus menurun turun tanpa jeda.

Ada beberapa penyebab yang membuat perekonomian Tiongkok sudah mengalami kecenderungan menurun. Pertama, pertambahan tenaga kerja produktif melambat akibat kebijakan satu keluarga satu anak. Sekarang boleh dua anak.

Kedua, era upah buruh murah telah berakhir. Lihat The End of Cheap Chinese Labour and Where the Jobs are Going. Ditambah lagi dengan merebaknya aspirasi kelas menengah, terutama dari kalangan buruh. Demonstrasi dan pemogokan kian kerap terjadi.

strike

Tiongkok tampaknya sedang berjibaku menuju keseimbangan baru. Pemerintah bertekad mengurangi ketergantungan pada ekspor dengan memacu permintaan domestik. Peranan sektor industri manufaktur secara sadar dikurangi dengan lebih memacu sektor jasa.

Sebagai konsekuensi dari masuknya renminbi ke dalam keranjang SDR, mau tak mau pemerintah Tiongkok secara bertahap menyesuaikan nilai tukar mata uangnya berdasarkan dinamika pasar. Lihat Renminbi Makin Berkibar. Era renminbi “anteng” telah berakhir. Mau tak mau perekonomian Tiongkok lebih bergejolak sebagaimana terlihat dari gonjang-ganjing di pasar saham dan tekanan arus modal keluar (capital outflow).

Indonesia berpotensi memperoleh manfaat dari transisi perekonomian Tiongkok. Restrukturisasi industri di Tiongkok mendorong relokasi industri, baik milik asing maupun milik pengusaha dan BUMN Tiongkok. Sejauh ini Vietnam banyak menikmatinya. Kalau kita bisa menarik 5 persen saja, jutaan tenaga kerja bisa terserap.

Beberapa tantangan menghadang. Pertama, di era pertumbuhan dua digit, komoditas Indonesia banyak disantap oleh Tiongkok. Bertahun-tahun sampai 2014, ekspor nonmigas terbesar mengalir ke sana. Sejalan dengan penurunan kinerja perekonomian Tiongkok, ekspor Indonesia ke Tiongkok turun, sehingga tahun 2015 Amerika Serikat menggantikan Tiongkok sebagai negara tujuan utama ekspor nonmigas Indonesia.

Sebaliknya, kelebihan produksi yang tidak terserap di pasar domestik membuat Tiongkok semakin agresif membidik pasar-pasar yang relatif besar seperti Indonesia. Tak pelak lagi, Tiongkok tetap saja menjadi asal impor terbesar kita, sekitar seperempat dari impor total. Impor dari Tiongkok tetap kencang juga karena topangan pemerintahnya lewat pinjaman proyek dan penanaman modal. Tiongkok mau “banting harga” di satu transaksi tetapi untung di transaksi yang lain. Oleh karena itu, Indonesia jangan gampang tergiur dengan penawaran murah.

 

 

 

 

 

Blog at WordPress.com.

Up ↑