Sesat Pikir KEK dan MP3EI


Selain sejumlah kemajuan, terjadi beberapa kemunduran mendasar selama pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Yang paling kentara adalah pertumbuhan kian tak berkualitas. Pertumbuhan ekonomi selama 2005-2012 hanya 5,6 persen rata-rata setahun. Penghela utamanya adalah sektor non-tradable (sektor jasa) yang tumbuh rata-rata 8,2 persen setahun, dua kali lipat lebih kecepatannya dari pertumbuhan sektor tradable (sektor penghasil barang: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur) yang tumbuh hanya sebesar 3,6 persen.

Peran sektor industri manufaktur dalam produk domestik bruto (PDB) menukik turun dari 28,1 persen pada 2004 menjadi 23,9 persen pada 2012. Struktur industri masih saja keropos di tengah (missing middle). Perusahaan industri skala menengah hanya sebanyak 5 persen. Bandingkan dengan Brasil, sebesar 46 persen, Filipina 28 persen, dan Vietnam 27 persen. Tak aneh jika daya saing industri manufaktur kita kian terseok-seok. Transaksi perdagangan luar negeri produk-produk manufaktur telah mengalami defisit sejak 2008 dan cenderung terus membengkak.

Sektor pertanian juga melemah. Senarai produk pertanian yang diimpor semakin panjang dan sejak 2007 kita telah mengalami defisit perdagangan pangan.

Lebih parah lagi yang dialami di sektor minyak (minyak mentah dan bahan bakar minyak). Defisit perdagangan minyak sudah terjadi sejak 2004 dan defisit ini sudah menggelembung enam kali lipat pada 2012. Hasil dari ekspor gas tak lagi bisa menutupi defisit minyak, sehingga perdagangan migas pun sudah defisit sejak tahun lalu.

Sampai tahun 2011 ketiga defisit (triple deficits) ini masih bisa ditutupi dengan lebih menguras kekayaan alam. Pada tahun 2001, ekspor bahan mentah dan produk-produk berbasis kekayaan alam baru 40 persen dari eskpor total, sedangkan pada 2012 sudah mencapai 65 persen. Pemburukan tak lagi terbendung, sehingga sejak 2012 transaksi perdagangan keseluruhan sudah mengalami defisit.

Pertumbuhan yang tidak berkualitas tercermin pula dari kegagalan menciptakan lapangan kerja yang bermutu. Walaupun angka pengangguran menunjukkan penurunan terus-menerus hingga hanya mencapai 5,9 persen pada awal 2013, ternyata 54 persen orang yang bekerja adalah pekerja informal dan 38 persen pekerja yang tak diikat dengan kontrak. Hanya 6 persen pekerja dengan kontrak permanen. Sisanya sebanyak 2 persen, adalah pengusaha. Betapa rentan kehidupan 92 persen pekerja ini, apatah lagi mengingat sistem jaminan sosial nasional belum kunjung hadir.

Apakah pembentukan kawasan ekonomi khusus (KEK) bisa menolong situasi itu?  KEK berdiri untuk menyuburkan berbagai kegiatan usaha yang lebih berorientasi pasar bebas ketimbang ketentuan perundang-undangan yang berlaku secara nasional. Lazimnya KEK dengan berbagai variasinya diterapkan di negara-negara yang masih relatif tertutup, dengan tarif bea masuk relatif tinggi dan berbagai pengaturan nontarif yang membelenggu lalu lintas perdagangan. Ciri lainnyaadalah perizinan yang banyak dan berbelit-belit, pengendalian devisa seperti pembatasan repatriasi laba perusahaan-perusahaan asing, serta pengaturan transaksi valuta asing lainnya.

Rezim perdagangan Indonesia sudah tergolong sangat bebas. Berdasarkan data Bank Dunia, tarif bea masuk rerata tertimbang seluruh produk Indonesia 2011 hanya 2,6 persen, hampir menyamai Amerika Serikat (1,6 persen). Tarif bea masuk Indonesia jauh lebih rendah daripada kebanyakan negara berkembang, seperti Malaysia (4,0 persen), China (4,1 persen), Filipina (4,8 persen), Thailand (4,9 persen), Vietnam (5,7 persen), dan India (8,2 persen). Perusahaan manufaktur yang berlokasi di mana pun bisa memperoleh status bonded zone sepanjang barang-barang yang mereka impor digunakan untuk diolah menjadi produk yang seluruhnya diekspor. Kita pun sudah memiliki kawasan berikat dan kawasan pemrosesan ekspor. Jadi, masih kurang bebas apa lagi untuk urusan perdagangan?

Rezim devisa pun bebas. Praktis tidak ada pengendalian lalu lintas devisa masuk dan keluar. Mata uang asing bebas diperdagangkan tanpa harus ada pengisian formulir khusus. Pemerintah tak pula membatasi repatriasi laba perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia.

Yang masih membuat pengusaha pening adalah rezim perizinan dan perpajakan yang  berbaur dengan praktek-praktek korupsi. Peringkat kemudahan berbisnis Indonesia dalam lima tahun terakhir masih saja berkubang di 120-an, dan pada tahun 2013 di peringkat ke-128 dari 185 negara. Posisi kita sangat tercecer dibandingkan dengan Singapura, yang berada di urutan pertama, Malaysia ke-12, Thailand ke-18, China ke-91, dan Vietnam ke-99. Posisi Indonesia lebih parah dalam hal memulai usaha (ke-166), menyelesaikan insolvensi (ke-148), mendapatkan sambungan listrik (ke-147), menegakkan kontrak atau perjanjian (ke-144), dan pembayaran pajak (ke-131).

Berdasarkan laporan Transparency International, Indonesia tergolong negara paling korup di Asia bersama Banglades, Pakistan, dan Filipina. Sementara itu, menurut   “Asian Intelligence” Nomor 871 yang diterbitkan Political and Economic Risk Consultancy Ltd, di antara 16 negara di Asia-Pasifik, Indonesia selalu menduduki posisi tiga besar paling korup selama kurun waktu 2009-2013 dan sempat bertengger di peringkat paling korup 2010. Jadi yang paling mendesak adalah melakukan transformasi pemerintahan secara menyeluruh untuk membenahi sistem pelayanan publik di seluruh wilayah Indonesia tanpa diskriminasi.

Alih-alih membenahi persoalan srtruktural yang menghambat gerak maju perekonomian secara berkelanjutan, pemerintah meluncurkan inisiatif baru berupa dokumen Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi (MP3EI) 2011-2025. Dokumen ini diklaim pemerintah sebagai “langkah terobosan (breakthrough) yang didasari semangat “not business as usual”.

Apakah proyek Jembatan Selat Sunda yang menjadi primadona MP3EI merupakan wujudnya? Jika ya, tentu itu bukan langkah cerdas dan terfokus, sebagaimana diutarakan Presiden dalam kata sambutannya dalam dokumen ini. Indonesia menikmati karunia sumber daya (resource endowments) yang tak tertandingi, berupa gugusan 17 ribu lebih pulau dan hamparan lautan dua kali lebih luas daripada daratan. Lautlah yang mempersatukan pulau-pulau itu, bukan sebaliknya laut dipandang sebagai hambatan sehingga harus dibangun jembatan penghubung antara  Sumatera dan Jawa.

Pembangunan dan modernisasi pelabuhan di seantero Nusantara serta penguatan armada laut merupakan perangkat utama untuk menghubungkan pulau-pulau di Indonesia dan mengintegrasikan perekonomian domestik. Hasil bumi dari Sumatera akan tetap kalah bersaing dengan produk-produk serupa dari luar negeri, karena jembatan Selat Sunda tak akan bisa menurunkan ongkos logistik secara signifikan untuk menyaingi ongkos angkutan laut yang mampu mengangkut ribuan kali lebih banyak daripada truk.

Bagaimana dengan pembiayaan proyek raksasa ini? Siapa yang akan membiayai proyek mega yang bernilai sekitar Rp 200 triliun? Tanpa skema jaminan pemerintah, niscaya tak ada lembaga keuangan mana pun di dunia yang bersedia mengucurkan dana untuk proyek non-APBN. Pemberian konsesi puluhan ribu hektare untuk membangun enam-delapan kawasan pengembangan mirip dengan praktek-praktek serupa di masa Orde Baru.

Pembangunan kawasan-kawasan pengembangan di Banten dan Lampung bisa dilakukan tanpa kehadiran Jembatan Selat Sunda, sebagaimana rencana pembangunan enam koridor di pulau-pulau besar yang tanpa pembangunan jembatan.

MP3EI bukanlah “langkah awal untuk mendorong Indonesia menjadi negara maju dan masuk 10 negara besar di dunia tahun 2025 melalui pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, berkeadilan dan berkelanjutan,” sebagaimana klaim dalam dokumen ini. Bagaimana mungkin bersifat inklusif apabila rakyat dikesampingkan? Tengok pusat atau sentra produksi pertanian dan pengembangan pangan di Koridor 6 yang mengutamakan usaha pertanian berskala besar. MP3EI tidak menyentuh kaum tani, yang merupakan mayoritas penduduk Indonesia. Tak ada desain untuk memberdayakan petani, membangun kelembagaan yang mendorong kemandirian petani, serta menghimpun kekuatan mayoritas bisu ini menghadapi kekuatan kapitalis atau pedagang kota.

Masa depan dan corak bangsa kita ditentukan oleh keputusan kita hari ini. Keputusan itu terutama terkait dengan peneguhan jati diri untuk mewujudkan nation state yang kokoh dan berkeadilan yang bernama negara kesatuan maritim Indonesia.

Banyak unsur dalam MP3EI yang sangat baik dan mencerahkan. Namun MP3EI memiliki cacat bawaan karena pola pikirnya yang keliru dan bisa menyesatkan. Belum terlambat untuk mengoreksi peta jalan menuju kejayaan Indonesia.

***

[Dimuat di majalah mingguan Tempo, edisi 4236, 4-10 November 2013, hal. 70-71.]

Masalah Struktural Perdagangan Luar Negeri


Transaksi perdagangan luar negeri pada Agustus 2013 kembali surplus walau tipis sebesar 132 juta dollar AS. Surplus perdagangan sebelumnya terjadi hanya pada bulan Maret, selebihnya selama enam bulan mengalami defisit. Selama Januari-Agustus 2013 transaksi perdagangan masih defisit sebesar 5,5 miliar dollar AS, melonjak tajam dari hanya 1,6 miliar dollar AS sepanjang tahun lalu.

Perbaikan transaksi perdagangan bulan Agustus lalu bukan disebabkan peningkatan ekspor, melainkan penurunan impor yang lebih cepat daripada penurunan ekspor, masing-masing 25,2 persen dan 12,8 persen. Penurunan impor dialami oleh 10 golongan barang utama nonmigas tanpa kecuali. Impor kesepuluh  golongan barang itu merosot tajam, yaitu 30 persen terhadap bulan Juli. Padahal, hampir semua golongan barang tersebut adalah bahan baku/penolong dan barang modal. Pada bulan Agustus, impor bahan baku/penolong turun 23,3 persen terhadap bulan Juli, sedangkan impor barang modal turun 29,8 persen.

Pada Januari-Agustus, impor barang modal turun 18,6 persen, sedangkan impor bahan baku/penolong hanya naik 3,5 persen.

Penurunan impor yang terjadi selama 8 bulan terakhir tahun ini lebih mencerminkan perlambatan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Tak heran jika banyak lembaga di dalam negeri dan luar negeri terus menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013.

Akhir pekan lalu, Bank Dunia menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2013 dari 5,9 persen menjadi 5,6 persen. Bank Indonesia juga mengerek turun prediksi pertumbuhan ekonomi dari kisaran 5,8 persen-6,4 persen menjadi 5,4 persen-5,9 persen. Sebelumnya Dana Moneter Internasional (IMF) mengoreksi tajam dari 6,3 persen menjadi 5,25 persen. Lebih tajam lagi yang dilakukan majalah Economist, dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen.

Dengan demikian, transaksi perdagangan yang kembali surplus pada bulan Agustus bukanlah berita baik, justru sebaliknya membuat mendung yang menaungi perekonomian Indonesia kian pekat.

Penurunan impor bulan Agustus juga dialami minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM), masing-masing 15,9 persen dan 11,4 persen. Penurunan ini disebabkan bulan Juli pemerintah menggenjot impor BBM untuk mengantisipasi lonjakan permintaan menjelang lebaran. Impor BBM dan minyak mentah bulan Agustus tetap naik jika dibandingkan dengan bulan Juni. Volume impor BBM pada bulan Juni sebesar 2,3 juta ton, sedangkan pada bulan Agustus 2,5 juta ton. Nilainya pun naik dari 2,2 miliar dollar AS pada bulan Juni menjadi 2,4 miliar dollar AS pada bulan Agustus.

Boleh jadi dampak penurunan konsumsi BBM akibat kenaikan harga BBM bersubsidi bakal sirna karena kenaikan penjualan kendaraan bermotor yang tetap kencang walaupun pertumbuhan ekonomi menurun. Tahun ini diperkirakan penjualan otomotif akan naik sebesar 10 persen. Hanya dalam waktu enam tahun (2006-2012), penjualan otomotif naik 3,5 kali lipat dan produksi otomotif naik empat kali lipat. Lonjakan ini belum dihitung kehadiran “mobil murah ramah lingkungan” (LCGC).

Mengingat industri otomotif sangat boros devisa, tak heran jika peningkatan penjualan dan produksi otomotif serta-merta menggelembungkan impor kendaraan bermotor dan bagiannya sehingga turut menekan transaksi perdagangan. Impor kendaraan bermotor dan bagiannya tahun 2009 tercatat baru 3,1 miliar dollar AS. Tiga tahun kemudian melonjak tiga kali lipat lebih menjadi 9,8 miliar dollar AS. Kehadiran LCGC nyata-nyata berpotensi besar memperburuk tekanan terhadap transaksi perdagangan.

Tak ada yang salah dengan industri otomotif. Yang keliru adalah pemerintah memilih instrumen pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) yang lebih menekankan perluasan pasar dalam negeri semata. Jika pemerintah menggunakan instrumen untuk lebih menggenjot ekspor otomotif lewat peningkatan investasi baru seperti yang diterapkan pemerintah Thailand, ceritanya bakal berbeda.  Setidaknya, kemajuan industri otomotif tidak memperparah tekanan terhadap keseimbangan eksternal.

Pemburukan transaksi perdagangan luar negeri sebetulnya bukan fenomena jangka pendek dalam hitungan bulanan, melainkan sudah menjelma sebagai masalah struktural. Peningkatan impor yang lebih pesat ketimbang ekspor disebabkan pola pertumbuhan ekonomi yang jomplang antara sektor tradable dan sektor nontradable.

Sejak tahun 2004, sektor nontradable (sektor jasa) rata-rata tumbuh dua kali lebih tinggi ketimbang sektor tradable (sektor penghasil barang: pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur), masing-masing sekitar 8 persen dan 4 persen. Sektor tradable inilah merupakan tulang punggung ekspor. Karena tumbuh loyo, tak heran jika semua sektor tradable sudah mengalami defisit perdagangan luar negeri. Defisit manufaktur terjadi sejak tahun 2008, defisit pangan sejak tahun 2007, sedangkan defisit migas sudah sejak awal tahun 2008. Jadi, Indonesia telah mengalami triple deficits sejak tahun 2008.

Investasi naik tajam sejak tahun 2007. Namun, baik investasi domestik maupun asing langsung didominasi oleh yang berorientasi pasar domestik sehingga peningkatan kapasitas perekonomian untuk mengekspor kalah jauh dengan impor. Tak pelak lagi, akhirnya sejak tahun 2012 Indonesia mengalami defisit perdagangan luar negeri.

Tak ada pilihan untuk mengatasi kondisi keseimbangan eksternal yang memburuk, kecuali dengan melakukan penyesuaian struktural yang konsisten. Ego sektoral seperti kebijakan otomotif yang sesat, harus dicampakkan.

Kuncinya adalah meluruskan kebijakan industrialisasi dan pembangunan pertanian. Kondisi dan struktur perdagangan luar negeri yang sudah cukup lama memburuk merupakan cerminan dari kebijakan industrial, kebijakan investasi, dan kebijakan pertanian yang tak terarah.

[Dimuat di harian Kompas, Senin, 7 Oktober 2013, hal.15]

Kualitas Pertumbuhan dan Kemerosotan Rupiah


Perekonomian bisa dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sektor tradable dan sektor non-tradable. Sektor tradable merupakan sektor penghasil barang, terdiri dari sektor pertanian, sektor pertambangan & penggalian, dan sektor industri manufaktur. Sisanya masuk ke sektor non-tradable yang tak lain adalah sektor jasa.

Sektor jasa disebut sektor non-tradable karena pada umumnya tidak langsung menghadapi persaingan dengan luar negeri (non-traded). Listrik, misalnya, tak memiliki pesaing luar negeri di pasar domestik. Demikian juga pelayaran dalam negeri, bandara, pelabuhan, dan air bersih. Pun rumah sakit, kebun binatang, dan restoran. Kalau asing hendak masuk ke sektor jasa-jasa tersebut, mereka harus mendirikan perusahaan di Indonesia.

Berbeda dengan sektor tradable yang harus berjibaku menghadapi persaingan langsung di pasar dalam negeri dengan barang-barang impor maupun di pasar luar negeri dengan barang-barang dari seluruh dunia.

Bagi negara berkembang dengan pasar yang relatif besar seperti Indonesia, sektor tradable masih memiliki ruang gerak untuk terus tumbuh melebihi sektor non-tradable. Karena, struktur perekonomian yang sehat akan terbentuk jika sektor tradable mampu tumbuh hingga ke titik optimumnya, baru setelah itu sektor non-tradable berangsur naik porsinya hingga melebihi sektor tradable. Bisa dikatakan secara umum sektor non-tradable merupakan derived demand dari sektor tadable.

Sejak tahun 2000 pertumbuhan sektor tradable selalu lebih lambat ketimbang sektor non-tradable dengan kecenderungan kesenjangannya semakin menganga.

Image

Sebelum krisis pertumbuhan sektor tradable beberapa kali lebih tinggi dari sektor non-tradable, yaitu tahun 1984, 1991 dan 1996. Data sebelum tahun 1984 belum sempat penulis kumpulkan, namun diperkirakan lebih kerap terjadi. Pada masa krisis tahun 1998 dan 1999 pertumbuhan sektor tradable masih lebih baik ketimbang sektor non-tradable. Tahun 1998 pertumbuhan sektor tradable minus 6,8 persen sedangkan sektor non-tradable minus 19,2 persen. Tahun 1999 masing-masing positif 2,3 persen dan negatif 0,9 persen.

Pertumbuhan sektor non-tradable yang semakin jauh meninggalkan sektor tradable berdampak pada penurunan relatif kapasitas perekonomian dalam mengekspor, sehingga berdampak ke transaksi perdagangan di neraca pembayaran. Profil pertumbuhan sektoral bisa dilihat pada peraga berikut.

sectoral_growth

Keadaan ini diperparah dengan peningkatan pesat impor bahan bakar minyak (BBM) dan sejak 2013 transaksi perdagangan minyak mentah pun sudah mengalami defisit.

defisit_oil

Selama puluhan tahun kapasitas produksi kilang minyak tak bertambah. Kilang yang ada sudah amat tua sehingga kerap mengalami kerusakan. Sebaliknya, konsumsi BBM meningkat pesat. Sehingga, tak terhindarkan impor BBM pun melambung.

konsumsi_bbm

Lebih jauh, kita kehilangan kesempatan menambah produksi kondensat sebagai output sampingan kilang. Padahal, konsensat merupakan bahan baku utama dalam produksi industri petrokimia. Sedangkan industri petrokimia merupakan salah satu pilar utama industri hulu yang memasok berbagai jenis industri manufaktur. Tak heran jika jika mengalami defisit perdagangan untuk produk industri manufaktur sejak tahun 2008.

Produksi pertanian pangan juga terseok-seok, sehingga sejak tahun 2007 kita mengalami defisit perdagangan pangan pula.

Dengan demikian kita telah mengalami triple deficits: migas, manufaktur, dan pangan.

Hingga tahun 2012 defisit ini ditutup oleh ekspor padat sumber daya alam yang belum diolah dan setengah diolah. namun, sejak tahun 2012 tak tertahankan lagi, sehingga mulailah terjadi defisit perdagangan total.

Kondisi yang sudah lampu kuning ini terus menekan akun semasa (current account) sejak tahun 2010. Pada tahun itu surplus akun semasa anjok menjadi 5,1 miliar dollar AS, tak sampai separuh dari surplus tahun sebelumnya.

Lampu kuning kian berbinar, tetapi masih belum ada tindakan nyata untuk memperbaikinya. Mungkin karena neraca pembayaran masih surplus. Penyelamatnya adalah arus modal asing yang masuk. Berarti perekonomian Indonesia semakin rentan terhadap perubahan faktor-faktor eksternal.

Serangan pertama dari luar adalah rencana Bank Sentral AS (The Fed) mengurangi pembelian surat berharga. Langsung saja investasi portofolio merosot, indeks harga saham turun tajam.

Investasi asing langsung memang masih menunjukkan peningkatan. Sayangnya, nilai repatriasi laba perusahaan-perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia juga meningkat pesat, sehingga arus neto investasi asing langsung setelah dikurangi repatriasi laba hanya sekitar 1,5 miliar dollar AS pada tahun 2011 dan 2012, lalu turun drastis hanya 232 juta dollar AS.

Selain itu, porsi investasi asing langsung yang berorientasi ekspor makin sedikit. Kondisi ini berbeda dengan di masa Orde Baru yang mana investasi asing langsung banyak yang berorientasi ekspor, sehingga investasi asing langsung menambah kapasitas ekspor.

net_fdi

 Dari gambaran di atas tampak pemburukan yang terjadi belakangan ini sebetulnya tak muncul seketika. Ada proses panjang yang mendahuluinya, sehingga bisa dikatakan persoalan yang kita hadapi sekarang bersifat struktural. Kaitannya cukup banyak. Mulai dari struktur perekonomian yang kurang sehat, ketiadaan kebijakan industrial yang lugas dan dilaksanakan secara konsisten, sektor pertanian yang terabaikan, pelaksanaan kebijakan energi nasional yang tidak konsisten, serta keterkaitan satu sama lain.

Kemerosotan nilai rupiah dan kinerja pasar saham memang banyak dipengaruhi oleh faktor luar. Namun, jika daya tahan perekonomian cukup tangguh sebagai akibat dari strategi dan kebijakan dalam negeri yang solid, niscaya kemerosotan bisa ditahan dan bisa cepat kembali ke keadaan semula.

Memacu Daya Saing Indonesia


Dalam beberapa tahun terakhir tampak nyata daya saing Indonesia mengalami kemerosotan. Akun semasa (current account)–yang merupakan selisih antara ekspor barang dan jasa dikurangi impor barang dan jasa–sudah mengalami defisit sejak tahun 2012. Pada tahun yang sama transaksi perdagangan barang (trade account) juga telah mengalami defisit. Selama ini transaksi perdagangan barang selalu surplus.

Jika dipilah lebih rinci, defisit perdagangan barang terjadi untuk hampir semua kelompok barang: produk manufaktur, pangan, dan migas. Defisit produk manufaktur terjadi sejak tahun 2008.

Image

Sementara itu defisit pangan mulai terjadi sejak tahun 2007. Banyak sekali kebutuhan pangan yang kita impor, antara lain gandum dan terigu, kedelai, jagung, beras, cabai, bawang, dan garam. Senarai impor pangan kian panjang.

Image

Sedangkan defisit migas pertama kali terjadi tahun 2008. Defisit BBM sudah terjadi lima tahun sebelumnya. Lebih parah lagi, mulai tahun 2013, minyak mentah pun sudah mengalami defisit.

migas

Sekalipun mengalami triple deficits, sampai sebelum tahun 2012, defisit perdagangan barang total bisa dihindari oleh hasil ekspor komoditas berbasis sumber daya alam yang belum diolah atau sedikit diolah, seperti batubara, bauksit, nikel, timah, minyak sawit, dan karet. Pada tahun 2012, enam jenis komoditas bahan mentah menyumbang 46,4 persen terhadap ekspor total.

 

rmrm-2

Namun, sejak tahun 2012 tak tertahankan lagi, sehingga ekspor produk-produk berbasis sumber daya alam tak bisa lagi menutupi triple deficit, sehingga kita mengalami defisit perdagangan total.

Keterpurukan Indonesia dikonfirmasikan oleh hasil survei WEF dan IMD. Berdasarkan kedua lembaga yang berbasis di Swiss ini, indeks daya saing Indonesia dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan.

wefimd

Berdasarka pendekatan WEF, daya saing suatu negara ditentukan oleh 12 pilar yang dbagi ke dalam 3 kelompok besar. peraga di bawah. Lihat peraga di bawah.

Image

Jadi, kalau hendak mendongkrat daya saiang, kita harus memperkuat factor-driven, efficiency-driven, dan innovation driven.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑