Menerawang tahun ke hadapan

Dengan #bening tampak satu-satu

Dengan tekad taburkan kebaikan

Hadirkan asa bagi sesama

Dengan jubah api menjilat-jilat

Tiada gentar melawan gelap

Mencairkan lemak-lemak

Agar gerak pantang surut

Buku “Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan”


Cover Buku

Buku ini bermula dari orasi ilmiah penulis dalam acara Nurcholish Madjid Memorial Lecture (NMML) VI setahun lalu. Penyelenggara meminta penulis merapikan dan memutakhirkan naskah pidato. Enam tokoh dari berbagai latar belakang (Thee Kian Wee, Handi Risza, A. Prasetyantoko, Indrasari Tjandraningsih, dan Budi Hikmat) dimintakan tanggapan atas naskah akhir. Penutup buku ini berupa epilog dan tanggapan singkat atas keenam penanggap. Maka jadilah buku yang disunting oleh Dinna Wismu dan Ihsan Ali-Fauzi ini.

Bagi sahabat yang berminat memperoleh naskah buku dalam bentuk pdf, silakan unduh di sini:http://www.paramadina-pusad.or.id/pustaka/menemukan-konsensus-kebangsaan-baru-negara-pasar-dan-cita-cita-keadilan. Kalau ada masalah, jangan segan-segan mengirim email ke faisal.basri@gmail.com.

Sisi Suram Tahun 2013


Bursa saham di pengujung tahun 2013 akhirnya ditutup di aras 4.274,177, turun tipis 0,98 persen dibandingkan penutupan tahun 2012 sebesar 4.316,687. Kapitalisasi pasar tumbuh 33 persen dari Rp 3.127 triliun akhir tahun 2012 menjadi 4.163 triliun pada 27 Desember 2013.

ihsg

Kurs tengah Bank Indonesia di akhir tahun 2013 mencetak rekor terendah dalam lima tahun terkahir, Rp 12.270 per dollar AS. Titik terendah sebelumnya terjadi pada 24-26 November 2008 di aras Rp 12.400 per dollar AS.

rupiah

Pemburukan nilai tukar rupiah diyakini lebih banyak berasal dari dalam negeri, terutama bersumber dari kemerosotan kinerja perdagangan luar negeri. Bahkan data bulanan Bank Indonesia yang tercantum dalam publikasi Tinjauan Kebijakan Moneter (TKM) menunjukkan selama Januari-Oktober 2013 transaksi perdagangan nonmigas sudah mengalami defisit 8,8 miliar dollar AS. Ini kejadian pertama kali dalam sejarah Indonesia sejauh data yang terlacak. Dalam empat bulan terakhir defisit perdagangan nonmigas semakin memburuk dengan rata-rata sebulan 2,8 miliar dollar AS atau keseluruhannya berjumlah 11,2 miliar dollar AS. Data BI ini mencatat ekspor berdasarkan nilai free on board (fob) dan impor berdasarkan nilai cost & freight (c&f). Kecenderungan pemburukan transaksi perdagangan nonmigas mulai terjadi sejak Agustus 2011.

nog

Kinerja perdagangan nonmigas yang selama 2008-2011 yang meningkat cukup tajam dari suplus 15,1 miliar tahun 2008 menjadi 35,4 miliar tahun 2011, mendadak sontak anjiok 61 persen menjadi hanya 13,8 miliar dollar AS pada tahun 2012. Pemburukan berlanjut hingga tahun 2013. Data BI yang tercantum di neraca pembayaran ini masih mencatatkan surplus karena pencatatan impor berdasarkan nilai fob. Nilai impor fob sudah barang tentu lebih rendah ketimbang nilai impor c&f.

ca

Tekanan terhadap transaski perdagangan bertambah berat karena defisit perdagangan migas yang tak kunjung mereda, bahkan kian menggelembung. Hingga tahun 2010 perdagngan migas masih surplus, tetapi mulai berbalik setahun kemudian menjadi defisit. Selama Januari-September, defisit migas sudah mencapai 8,0 miliar dollar AS.

oil_and_gas

Ekspor neto gas tak sanggup lagi menutup defisit minyak (minyak mentah dan produk minyak/BBM) yang sudah berlangsung selama satu dasawarsa. Ini terjadi karena konsumsi BBM di dalam negeri meningkat pesat sedangkan produksi minyak melorot terus menerus. Tahun 2013 produksi minyak mentah Indonesia rata-rata perhari mencapai rekor terendah sebesar 826 ribu barrel.

oil_productionoil_consumption

Lebih parah lagi, mulai tahun 2013 transaksi perdagangan minyak mentah pun sudah defisit.

defisit_minyak

Akhirnya, secara keseluruhan, transaksi perdagangan Indonesia–menurut data BPS yang mencatat ekspor berdasarkan nilai fob dan impor berdasarkan nilai cif— mengalami defisit sejak tahun 2002 sebesar 1,6 miliar dollar dan meningkat tajam menjadi 6,3 miliar dollar AS.

trade_balance

Bahkan, data BI di neraca pembayaran–yang mencatat data ekspor dan impor berdasarkan nilai fob–sekalipun sudah menunjukkan defisit transaksi perdagangan total sejak triwulan II-2013.

bop

Dari pemaparan di atas, kiranya bisa disimpulkan bahwa keterpurukan rupiah lebih banyak disebabkan oleh kemerosotan kinerja perdagangan luar negeri ketimbang faktor-faktor eksternal seperti rencana tapering oleh The Fed yang selama ini kerap dijadikan kambing hitam oleh para petinggi yang menakhodai kebijakan makroekonomi. Kinerja perdagangan luar negeri sudah barang tentu sangat dipengaruhi oleh perkembangan sektor riil atau sektor penghasil barang. Oleh karena itu, sangat tepat sinyalemen Gubennur Bank Indonesia: “… struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan zaman (obsolete).” Itulah
wujud senyata-nyatanya dari pertumbuhan tidak berkualitas.

Menata Sistem Perdagangan: Kembali ke Jati Diri


Deklarasi Djuanda, 13 Desember 1957, menyatakan Indonesia sebagai negara kepulauan. Dengan garis pantai 95.181 kilometer, terpanjang keempat di dunia, gugusan 17.500 pulau membentuk zamrud khatulistiwa. Dengan laut hampir dua pertiga keseluruhan wilayah Indonesia seluas 5,2 juta kilometer persegi, sungguh lautlah yang merajut pulau-pulau itu menjadi negara kesatuan maritim Indonesia. Laut bukan penghambat sehingga harus dibangun jembatan untuk menghubungkan dua pulau besar.

Rencana pembangunan Jembatan Selat Sunda bukti nyata bahwa pemerintah melawan kodrat. Jembatan Selat Sunda bakal memperkokoh dominasi transportasi darat yang membuat ongkos logistik di Indonesia tergolong paling mahal di dunia. Berdasarkan kajian Bank Dunia (2013), ongkos logistik di Indonesia 27 persen produk domestik bruto (PDB), jauh lebih tinggi ketimbang Singapura sebesar 8 persen, Malaysia 13 persen, Thailand 20 persen, dan bahkan lebih tinggi ketimbang Vietnam yang 25 persen PDB. Hampir separuh ongkos logistik di Indonesia disedot ongkos transportasi.

Buruknya sarana pelabuhan dan infrastruktur pendukungnya tercermin dari kemerosotan tajam unsur infrastruktur dalam logistics performance index (LPI) Indonesia dari urutan ke-69 tahun 2010 menjadi ke-84 tahun 2012. Padahal, untuk kurun waktu yang sama, unsur lainnya, kecuali customs, telah menunjukkan perbaikan berarti. Misalnya, timeliness dari ke-69 menjadi ke-41, logistics quality and competence dari ke-92 menjadi ke-61, tracking and tracing dari ke-80 menjadi ke-51, dan international shipments dari ke-80 menjadi ke-57. Kondisi infrastruktur yang kedodoran inilah yang membuat LPI keseluruhan Indonesia tertinggal dibandingkan dengan negara tetangga di luar Kamboja, Laos, dan Myanmar. Indonesia juga kalah jauh dibandingkan dengan negara Brasil, Rusia, India, dan China (BRIC).

Sepanjang kebijakan pemerintah tidak mengacu pada jati diri bangsa dan persoalan logistik yang di hulu  tidak serius ditangani, pembenahan di hilir akan sangat bersifat tambal sulam dan ad hoc. Contoh paling mutakhir adalah Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern yang ditetapkan 12 Desember 2013. Peraturan ini merupakan pengganti dari peraturan serupa yang ditetapkan tahun 2008. Persoalan yang sangat strategis untuk menciptakan perekonomian yang efisien, yaitu menjadikan produk dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri dan berdaya saing, menciptakan iklim persaingan yang sehat dan berkeadilan (level the playing field), serta melindungi kedaulatan konsumen, sangat tidak memadai kalau diatur sekedar dengan ketetapan menteri. Itulah akibat dari belum hadirnya undang-undang perdagangan yang sudah sekitar satu dasawarsa dipersiapkan.

Tidak heran kalau isi Peraturan Menteri Perdagangan yang baru ditetapkan itu lebih banyak bersifat normatif dan mengambang. Terkait jumlah gerai toko modern yang boleh dimiliki sendiri oleh pelaku usaha, Pasal 16 Ayat 1 menyatakan paling banyak 150 gerai, sedangkan Pasal 3 Ayat 1 menyatakan jumlah segala bentuk perdagangan eceran dan pengaturan lokasinya ditetapkan pemerintah daerah setempat. Banyak lagi isi peraturan yang sebenarnya sudah nyata-nyata merupakan domain pemerintah daerah sehingga tak perlu lagi diurusi oleh Kementerian Perdagangan.

Terkandung maksud pula dalam peraturan itu membatasi barang impor, dengan mewajibkan pusat perbelanjaan dan toko modern menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80 persen dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan (Pasal 22 Ayat 1) dan harus mengutamakan yang dihasilkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) (Pasal 17 ayat 1).  Namun, tekad itu tampaknya setengah hati karena ada embel-embel “sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan toko modern”. Kewajiban 80 persen produksi dalam negeri juga bisa ditawar setelah mempertimbangkan rekomendasi dari forum pemangku kepentingan yang akan dibentuk.

Peraturan Menteri Perdagangan ini yang hampir pasti menambah panjang persyaratan yang tak perlu dan justru menambah ketidakpastian berusaha, seraya diragukan keefektifannya memberdayakan UMKM serta menjadikan produksi dalam negeri menjadi tuan di negerinya sendiri. Bagaimana mungkin barang dalam negeri yang dihasilkan UMKM bisa berjaya di pasar domestik kalau per Desember 2012 hanya 7.561 produk saja yang telah mendapatkan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan berstatus SNI aktif. Paling banter barang lokal yang merajai pasar eceran adalah yang diproduksi perusahaan nasional besar dan korporasi transnasional. Kebanyakan mereka memiliki sistem logistik modern sehingga mampu menyiasati buruknya sistem logistik nasional. Mayoritas UMKM harus berjibaku menekan ongkos logistik dan ongkos produksi karena tidak memiliki keekonomian skala (economies of scale).

Syukurlah terselip dalam Peraturan Menteri Perdagangan terbaru ini pengaturan yang melindungi pemasok, khususnya pelaku UMKM. Persoalan yang selama ini kerap dikeluhkan oleh pemasok kecil antara lain adalah persyaratan perdagangan (trading terms), seperti mekanisme pembayaran, biaya promosi, rabat, dan pembebasan listing fee khusus untuk UMKM. Pengaturan itu sepatutnya terpatri dalam undang-undang perdagangan sehingga memiliki kekuatan hukum yang lebih kuat. Yang paling penting, undang-undang perdagangan nanti mampu mengintegrasikan perekonomian domestik dengan mengedepankan visi maritim sehingga seluruh sumber daya yang kita miliki betul-betul bersinergi menghasilkan struktur pengusaha yang kokoh dan konsumen yang berdaulat.

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 30 Desember 2013, hal. 15]

Rekor Pencapaian Baru Tahun 2013


Peristiwa menggembirakan dan memprihatinkan silih berganti selama tahun 2013. Banyak yang pesimistik tetapi banyak pula yang optimistik. Tulisan ini sekedar menyajikan kedua sisi berdasarkan data yang diperoleh dari berbaga sumber resmi. Kita mulai dengan sejumlah perkembangan yang cukup menggembirakan

1. Pada tahun 2013 untuk pertama kalinya Indonesia berada di posisi puncak sebagai negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri untuk jangka menengah. Selama ini posisi puncak selalu diduduki China. Pesaing Indonesia lainnya dalam 10 tahun terakhir adalah India, Thailand, Rusia, Vietnam, Brazil.

Setahun sebelum krisis ekonomi Indonesia sempat bertengger di urutan ke-3. Namun setelah itu terus merosot hingga di posisi terburuk di urutan ke-9 pada tahun 2006. Setahun kemudian naik satu peringkat dan bertahan hingga tahun 2009.

jbic

Sejak tahun 2010 perlahan tapi pasti posisi Indonesia merangkak naik sampai ke posisi yang pernah diraih tahun 1997 dan akhirnya mencapai posisi puncak tahun 2013.

2. Penanaman modal langsung asing (foreign direct investment) neto pada triwulan III-2013 mencetak rekor tertinggi triwulanan sebesar 5,1 miliar dollar AS. Investasi asing langsung terus mengalir cukup deras dan kian banyak di sector industri manufaktur padat modal dan padat teknologi. Kebanyakan investasi asing ini berorietasi pasar domestik, sehingga kurang memberikan sumbangan bagi peningkatan kapasitas ekspor.

foreign_investment

3. Produksi dan penjualan mobil sudah dipastikan mencetak rekor tertinggi. Sampai bulan November saja sudah melampaui pencapaian sepanjang tahun 2012.

car

Kehadiran LCGC (low cost green car) turut menambah semarak pasar otomotif. Mobil jenis ini–yang memperoleh insentif pembebasan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) sebesar 30 persen–sudah terjual sebanyak 36.916 unit hingga bulan November 2013.

Perlu pula dicatat rekor baru penjualan bulanan sepeda motor & skuter yang pecah pada Oktober 2013 sebanyak 717.272 unit. Rekor sebelumnya juga terjadi tahun 2013, yaitu di bulan Juli sebanyak 704.019 unit.

Walaupun Bank Indonesia telah memperketat persyaratan pemberian kredit perbankan untuk sepeda motor dengan menaikkan persyaratan uang muka, tak tertutup kemungkinan penjualan sepeda motor sepanjang tahun 2013 bakal menembus angka penjualan tertinggi tahun 2011 sebanyak 8 juta unit. Selama Januari-Oktober, penjualan sepeda motor & skuter telah mencapai 6,5 juta unit.

4. Jumlah turis mancanegara tahun 2013 diperkirakan mencapai rekor baru sekitar 8,7 juta. Sampai Oktober 2013 jumlah turis asing sudah mencapai 7,1 juta. Tahun lalu 8 juta. Jadi kemungkinan besar untuk keseluruhan tahun 2013 jumlah turis asing akan melampaui tahun lalu.

wisman

Berdasarkan pengalaman tiga pemilu sebelumnya tampak jumlah turis pada tahun pemilu lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Jika kecenderungan ini terus berlangsung, tahun depan jumlah wisatawan mancanegara bakal menembus 9 juta. Jumlah ini masih tergolong sangat kecil dibandingkan dengan turis yang dating ke Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Sesat Pikir Kebijakan Makroekonomi (II)


Pemburukan nilai tukar rupiah lebih banyak bersumber dari faktor “internal” ketimbang faktor eksternal semisal tapering semakin kuat kalau menengok data perdagangan luar negeri Bank Indonesia.  Surplus perdagangan barang di neraca pembayaran (lihat tabel pada tulisan sebelumnya: “Sesat Pikir Kebijakan Makroekonomi I”) melorot tajam dari 34,8 miliar dollar AS tahun 2011 menjadi hanya 8,6 miliar dollar AS tahun 2012. Kemerosotan terus berlangsung sampai akhirnya berbalik menjadi defisit sejak triwulan II-2013. [Neraca pembayaran mencatat data ekspor maupun impor berdasarkan nilai fob.]

Menurut versi BPS–yang mencatat data ekspor berdasarkan nilai fob dan data impor berdasarkan nilai cif–defisit transaksi perdagangan sudah terjadi sejak tahun 2012 sebesar 1,6 miliar dollar AS. Selama Januari-Oktober 2013 defisit perdagangan total naik tajam menjadi 6,3 miliar dollar AS.

Kian mengkhawatirkan jika mencermati data bulanan BI yang tercantum dalam publikasi “Tinjauan Kebijakan Moneter” (TKM).  Dalam publikasi itu, transaksi perdagangan nonmigas sekalipun telah mengalami defisit. Selama Januari-Oktober 2013, defisit perdagangan nonmigas sudah mencapai 8,8 miliar dollar AS. Bahkan selama empat bulan terakhir (Juli-September) defisitnya lebih besar lagi, yaitu 11,283 miliar dollar AS atau 2,8 miliar dollar As rata-rata setahun. [Data TKM untuk ekspor berdasarkan nilai fob dan untuk impor berdasarkan nilai c&f.]

Dengan demikian, pemburukan transaksi perdagangan tidak lagi semata-mata karena defisit minyak yang kian menggelembung, melainkan juga sudah merembet ke transaksi perdagangan nonmigas.

nog

Sekedar penguat bahwa arus modal asing tetap deras masuk ke Indonesia, pada tahun 2013 untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia menjadi negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Selama ini China selalu berada di puncak.

jbic

Sesat Pikir Kebijakan Makroekonomi (I)


Akhir pekan lalu nilai tukar rupiah kembali mencetak rekor terendah baru dalam empat tahun terakhir, Rp 12.245 per dollar AS. Rekor terendah sebelumnya, Rp 12.400 per dollar AS,  terjadi pada 22-24 November 2008.

rp

Resep menaikkan BI rate tampaknya sudah kian tumpul. Sejak Agus Martowardojo menjabat Gubernur Bank Indonesia, BI Rate sudah naik lima kali dengan total kenaikan 175 basis poin. Kenaikan terakhir sebesar 25 basis poin menjadi 7,50 persen diputuskan pada 12 November 2013.

Berbeda dengan kenaikan sebelumnya yang bertujuan untuk merespon peningkatan laju inflasi sebagai akibat kenaikan harga BBM bersubsidi, kenaikan terakhir bertujuan untuk meredam kemerosotan nilai tukar rupiah. BI beralasan, dengan menaikkan BI rate, defisit akun semasa (current account) bisa ditekan sehingga kemerosotan nilai tukar rupiah bisa diredam.

birate

Di mata BI dan pemerintah, biang keladi kemerosotan rupiah adalah pengumuman Bank Sentral AS (The Fed) yang berencana memotong dana stimulus 85 miliar dollar AS setiap bulan. Paragraf pembuka isi pidato Gubernur BI pada acara Bankers Dinner 14 November 2013 menyuratkan hal itu:

“Secara pribadi kami sungguh merasakan tantangan ekonomi yang tidak ringan di tahun 2013 ini. Kami bergabung dengan Bank Indonesia pada 24 Mei 2013, tepat dua hari setelah Chairman dari Federal Reserve memberikan sinyalemen akan mengurangi stimulus moneter (tapeting). Sinyalemen yang sangat singkat, namun pengaruhnya mendunia. Sejak saat itu, hari demi hari hingga akhir Agustus lalu, ekonomi kita ditandai dengan derasnya aliran keluar modal portofolio asing, yang kemudian menekan nilai tukar rupiah dengan cukup tajam.” (huruf tebal oleh penulis.)

Menteri keuangan menyampaikan hal senada, bahkan memperkirakan rupiah akan terus melemah hingga awal tahun 2014:

“Indonesia’s rupiah and bond yields will return to levels seen in 2009 after the Federal Reserve cuts stimulus that has buoyed emerging-market assets, Finance Minister Chatib Basri said.” (Source: Bloomberg.com, Indonesia’s Basri Sees Rupiah Back to 2009 Levels After QE Taper http://bloom.bg/1cHKkKO, November 8, 2013.)

Bukankah rupiah melemah sudah jauh hari, sejak September 2011, dan sejak itu pula cadangan devisa mulai mengalami kecenderungan menurun?

reserves

Pernyataan Gubernur BI  bahwa modal portofolio asing mengalir deras keluar sejak bulan Mei (triwulan II-2013) terbukti bertentangan dengan data. Tengoklah neraca pembayaran. Sejak 2011 pos portfolio investment neto selalu positif.

Image

Data lebih rinci menunjukkan arus deras keluar modal portofolio justru terjadi pada triwulan III-2011. Keadaan tahun ini, khususnya triwulan II-2013, jauh lebih baik. Sekalipun mengalami penurunan pada triwulan III-2013, angka netonya masih positif, berarti arus modal portofolio yang masuk lebih besar daripada yang keluar.

Bahkan, jika ditambah dengan investasi asing langsung  (foreign direct investment), pada tahun 2013 jumlahnya kemungkinan besar bakal melampaui tahun 2012.

foreign_investment

Bagian terbesar investasi portofolio adalah dalam bentuk surat utang pemerintah dan saham. Porsi pemilikan asing dalam surat utang pemerintah sebesar 30 persen. Asing lebih banyak (42 persen) memegang surat utang pemerintah bertenor di atas 10 tahun, sedangkan yang bertenor kurang dari 1 tahun hanya 4 persen.

Image

Mengingat penilaian semua agensi pemeringkat terhadap Indonesia belum ada perubahan, tetap dengan outlook stabil, maka diperkirakan tidak akan terjadi penjualan besar-besaran surat utang pemerintah oleh investor asing.

Image

Perkembangan indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia semakin  memperlemah sinyalemen Gubernur Bank Indonesia dan Menteri Keuangan. Terbukti bahwa indeks saham tidak anjlok seperti yang terjadi pada tahun 2008-2009 tatkala rupiah dan indeks saham sama-sama anjlok dengan persentase yang hampir sama besar. Sampai akhir minggu lalu indeks saham hanya turun 2,81 persen (year to date) dan 1,39 persen (year on year).

ihsg

Tak pelak lagi, tapering bukanlah penyebab utama kemerosotan rupiah. Pemerintah dan BI tampaknya terjangkit pepatah: “Gajah di pelupuk mata tak kelihatan, kuman di seberang lautan tampak nyata.” Janganlah kambing-hitamkan gejolak perekonomian dunia dan rencana The Fed memotong stimulus.

Masalah mendasar ada di dalam diri kita sendiri, sebagaimana diutarakan oleh Gubernur BI pada acara Bankers Dinner: “… struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan jaman (obsolete).” Itulah wujud senyata-nyatanya dari pertumbuhan tidak berkualitas. Pola pertumbuhan ekonomi semakin jomplang. Sektor tradable (pertanian, pertambangan, dan industri manufaktur) tumbuh loyo, hanya sekitar separuh dari pertumbuhan sektor nontradable (sektor jasa). Padahal sektor tradable merupakan ujung tombak ekspor.

gdp

Jika pertumbuhan sektor tradable tetap loyo, ekspor barang melemah dan penetrasi barang-barang impor kian besar di pasar domestik. Itulah yang terjadi sebagaimana terlihat dari perkembangan akun semasa (current account).

Ternyata defisit akun semasa sudah terjadi sejak triwulan IV-2011, hampir bersamaan dengan awal kemerosotan rupiah dan cadangan devisa.

Pos jasa (services, income, dan current transfer) relative stabil. Dengan demikian, pemburukan akun semasa disebabkan oleh pos barang. Yang paling mengalami pemburukan di pos barang adalah ekspor-impor nonmigas. Surplus nonmigas turun drastis dari 35,4 miliar dollar AS pada tahun 2011 menjadi 13,8 miliar dollar AS pada tahun 2012 atau anjlok sebesar 21,6 miliar dollar AS. Penurunan berlanjut pada tahun 2013, terlihat dari pertumbuhan tahunan setiap triwulan.

Penyebab utama kedua adalah pos minyak. Defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mengakselerasi sejak tahun 2010. Kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan Juli 2013 tampaknya belum menolong banyak, sebagaimana tampak pada defisit minyak yang lebih tinggi pada triwulan III-2013 dbandingkan dengan triwulan II-2013, apalagi bila dibandingkan dengan triwulan III-2012.

Penyebab utama ketiga adalah penurunan surplus gas. Penurunan ini pun berlangsung terus hingga sekarang.

ca

Refleksi Akhir Tahun: Dari Anomali Menuju Kebangkitan


Jutaan buruh turun ke jalan pada Hari Buruh Internasional 1 Mei tahun 2013. Kaum buruh menyuarakan asa bagi kehidupan yang lebih baik dan masa depan yang lebih pasti, di tengah gemuruh globalisasi yang kian menghentak-hentak. Tuntutan kenaikan upah layak terus berkumandang karena upah menjadi satu-satunya jaring-jaring pengaman (safety net) mengingat sistem jaminan sosial nasional belum kunjung hadir dan perlindungan sosial (social protection) jauh dari memadai.

Pada May Day itu, tak satu pun toko tutup. Juga kantor dan pabrik. Tak ada gas air mata. Tak setetes darah pun menitik ke bumi Ibu Pertiwi. Bahkan, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia mencatat rekor tertinggi baru 5.060,919.

Lebih separuh pekerja menyemut sebagai pekerja informal. Sepertiga lebih lagi sebagai pekerja formal tanpa kontrak. Pekerja formal dengan permanent contract dan fixed-term contract masing-masing hanya tiga persen. Selebihnya, sebanyak dua persen, adalah pengusaha.

Mayoritas pekerja mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Per Agustus 2013, 34 persen pekerja mengandalkan hidupnya di sektor pertanian. Penyerap kedua terbesar yang menjadi tumpuan hidup pekerja adalah sektor perdagangan. Dari 21 persen pekerja di sektor ini, hampir bias dipastikan sebagian besar adalah pekerja informal ataupun pelaku/pedagang sektor informal. Sedangkan pekerja di sektor industri—yang menjadi tumpuan utama penyerap pekerja formal dan pembentuk lapisan kelas menengah yang tangguh—hanya 13,4 persen. Walaupun hanya sebagian kecil yang telah terorganisir, suara mereka inilah yang paling lantang. Kita membutuhkan penguatan lapisan ini sebagai kekuatan pengimbang dan sekaligus pengokoh pilar demokrasi.

Sayangnya, kekuatan pasar yang kian mencengkeram tak berpihak terhadap penguatan industrialisasi. Peranan industri manufaktur terus merosot dalam perekonomian. Sumbangan industri manufaktur mencapai tingkat tertinggi tahun 2001, yaitu 29 persen. Setelah itu hampir selalu turun hingga hanya mencapai 23 persen tahun 2013.

Struktur industri manufaktur relatif lemah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara emerging markets. Daya saing sektor ini sudah cukup lama tergerus, sebagaimana terlihat dari defisit perdagangan produk manufaktur yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 dengan kecenderungan terus memburuk.

Liberalisasi perdagangan yang kian membahana turut memberikan tekanan pada industri kita. Pemerintah terus mengumandangkan perdagangan bebas di forum internasional tetpi abai membangun bantalan sebagai jaring-jaring pengaman. Gerak langkah yang asimetrik ini menjadikan pasar domestic Indonesia sebagai bulan-bulanan produk impor. Secara tidak langsung, penetrasi impor yang menguat bakal memperlemah lapisan kelas menengah, karena yang lebih menonjol adalah pembentukan lapisan kelas konsumen. Indonesia kian berbinar-binar sebagai pasar dengan konsumen strata menengah yang meningkat pesat.

Pada waktu bersamaan, sektor pertanian pangan kita pun tergopoh-gopoh. Sejak tahun 2007, transaksi perdagangan pangan kita telah mengalami defisit, sama nasibnya dengan sektor manufaktur. Indeks keamanan pangan (food security index) Indonesia hanya berada di urutan ke-64 dari 105 negara dengan skor 46,8 dari skor tertinggi 100. Posisi Indonesia jauh tercecer di bawah Korea (ke-21), Malaysia (ke-33), China (ke-38), dan Thailand (ke-45). Juga kalah dibandingkan Vietnam di posisi ke-55 dan Filipina di posisi ke-55.[1]

Ditambah dengan defisit perdagangan minyak, kini Indonesia telah mengalami triple deficits.

 

Pemburukan

Tahun 2013 ditandai dengan berbagai rekor baru yang semakin memperburuk kinerja perekonomian. Defisit minyak tak hanya terjadi untuk bahan bakar minyak (BBM) yang memang sudah berlangsung hampir dua dasawarsa, tetapi juga sejak tahun ini telah dialami minyak mentah. Selama Januari-Oktober 2013, defisit perdagangan minyak mentah sudah mencapai 2,8 miliar dollar AS. Tahun 2012 Indonesia masih menikmati surplus perdagangan minyak mentah senilai 1,5 miliar dollar AS.

Untuk menutupi triple deficits, kekayaan alam semakin dikuras. Porsi ekspor kekayaan alam dalam bentuk mentah dan diolah ala kadarnya meningkat tajam dari sekitar 40 persen tahun 2001 menjadi sekitar 65 persen tahun 2011. Hampir separuh ekspor kita disumbang hanya oleh 6 jenis komoditas primer: batubara, gas alam, minyak sawit, minyak mentah, karet, dan tembaga. Tak pelak lagi, telah terjadi ekstraktifikasi dalam struktur ekspor Indonesia seperti di masa penjajahan.

Namun, akhirnya eksploitasi sumber daya alam sudah tak lagi mampu menahan gempuran triple deficits. Sejak tahun 2012 transaksi perdagangan luar negeri total mulai menderita defisit sebesar 1,6 miliar dollar AS dan sampai Oktober tahun ini meningkat tajam menjadi 6,3 miliar dollar AS.[2]

Ternyata, pemburukan belum berhenti. Berdasarkan data Bank Indonesia, transaksi perdagangan nonmigas tahun ini pun sudah didera defisit. Tidak tanggung-tanggung, selama 10 bulan terakhir tahun 2013, defisit perdagangan nonmigas sudah mencapai 8,8 miliar dollar AS. Boleh jadi, defisit nonmigas ini baru pertama kali terjadi di bumi Nusantara.

Alih-alih menyelesaikan masalah-masalah mendasar yang menyelubungi perekonomian Indonesia, pemerintah justru sibuk mencari kambing hitam. Bukankah pemburukan kinerja sektor luar negeri atau sektor eksternal sudah mulai berlangsung sejak September 2011. Mengapa rencana pemotongan dana stimulus oleh Bank Sentral AS (The Fed) yang baru dilansir akhir Mei 2013 diklaim pemerintah dan Bank Indonesia sebagai biang keladi? Bukankah kemerosotan laju pertumbuhan ekonomi sekalipun sudah berlangsung selama tujuh triwulan berturut-turut atau bahkan sudah mulai kelihatan tanda-tandanya sebelum itu, yakni sejak triwulan pertama tahun 2011?

Agaknya tidak berlebihan sinyalemen Gubernur Bank Indonesia berikut ini: “Kendala pada laju pertumbuhan ekonomi tersebut menurut hemat kami merupakan gambaran ketidakseimbangan antara struktur permintaan agregat dan kapabilitas di sisi penawaran. Dari sisi penawaran, struktur produksi yang terbentuk dalam satu dekade terakhir lambat laun terasa semakin ketinggalan jaman (obsolete).”[3]

Kemerosotan kinerja ekonomi belakangan ini menambah ancaman bagi Indonesia mengalami middle-income trap.  Bahkan, Indonesia hampir bisa dipastikan terperangkap dalam kelompok negara dengan pendapatan menengah-bawah. Semestinya Indonesia naik kelas ke negara berpendapatan menengah-atas paling lambat 3-5 tahun lagi. Kenyataannya, hal itu baru bisa dicapai 6-9 tahun lagi. ”Jadi, kita di negara berpendapatan menengah-bawah agak lama. Namun, kalau ke depan kita konsisten tumbuh rata-rata 6 persen, tahun 2031 kita akan masuk ke negara berpendapatan tinggi,” kata Wakil Menteri Keuangan II Bambang Permadi Soemantri Brodjonegoro di Jakarta, Minggu (15/12).[4]

Momentum Pemilihan Umum

Banyak kajian yang memperkirakan Indonesia bakal menjadi negara besar. Sebagian besar dari kajian itu melihat Indonesia dari sudut pandang besaran pasar (market size). Penduduk terbanyak keempat di dunia dengan sekitar dua pertiganya berusia produktif merupakan ujung tombak tak terbantahkan.

Pada tahun 2012 Indonesia untuk pertama kali masuk ke dalam jajaran 20 besar penerima penanaman modal asing dan untuk 2013-2015 di urutan keempat sebagai negara paling prospektif di mata korporasi transnasional.[5] Sejarah baru juga tercatat tahun 2013, untuk pertama kalinya Indonesia menjadi negara paling menjanjikan di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri. Selama puluhan tahun posisi puncak selalu diduduki China.[6]

Kepercayaan asing terhadap prospek jangka menengah dan panjang Indonesia terlihat pula dari hampir separuh Surat Utang Negara yang dibeli investor asing bertenor di atas 10 tahun,  sedangkan yang bertenor kurang dari setahun hanya 4 persen.

Mendekati pemilihan umum 2014, tidak satu agensi pemeringkat yang menurunkan peringkat Indonesia. Lima agensi pemeringkat yang rutin memberikan penilaian memberikan outlook stabil, tak satu pun yang memberikan outlook negatif. Empat dari lima agensi pemeringkat telah memberikan status investment grade. Tinggal Stadard & Poor’s saja yang masih menilai Indonesia satu notchdi bawah investment grade.

Investor asing tak menunggu hasil pemilihan umum legislatif dan pemilihan presiden tahun 2014. Sejak reformasi, wisatawan mancanegara juga tidak menyurutkan niatnya berkunjung ke Indonesia karena ada pemilihan umum. Terbukti pada tahun-tahun pemilu jumlah wisatawan mancanegara selalu lebih banyak ketimbang tahun sebelumnya. Pada tahun 2004, jumlah wisman 4,7 juta, lebih tinggi dari tahun sebelumnya sebanyak 4,6 juta. Pada tahun pemilu berikutnya jumlah wisman 5,3 juta, naik tajam dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 4,5 juta. Pada pemilu 2009 pun demikian, naik dari 6,2 juta menjadi 6,3 juta.

Hampir seluruh indikator ekonomi yang sensitif terhadap faktor politik juga menunjukkan perbaikan dibandingkan setahun sebelum pemilu, misalnya pertumbuhan ekonomi, laju inflasi, angka pengangguran, dan angka kemiskinan. Kecenderungan demikian tidak hanya dialami Indonesia, melainkan di banyak Negara, terutama kalau presiden atau perdana menteri yang sedang berkuasa ikut bertarung untuk terpilih kembali.

Kita berharap pemilu mendatang menjadi momentum untuk mulai melakukan pembenahan mendasar agar pembangunan betul-betul mengangkat nasib rakyat kebanyakan, keadilan tertegakkan, dan rakyat memiliki daya tahan yang kokoh menghadapi berbagai gejolak internal dan eksternal yang tampaknya akan semakin kerap dan muncul semakin tak terduga.

Harus ada semacam kontrak sosial baru yang lebih menjamin Indonesia tumbuh berkelanjutan, lebih berkualitas, dan berkeadilan. Setidaknya kontrak sosial baru itu meliputi: format peran Negara dan peran pasar, sistem dan mekanisme pengelolaan sumber daya alam yang menjamin keadilan terutama keadilan antargenerasi, memperkokoh kekuatan pekerja, kembali ke jati diri sebagai Negara maritim, dan menghadirkan sektor keuangan yang inklusif.[7]


[1] Economist Intelligence Unit, Global food Security index 2012, London, 2012.

[2] Data transaksi perdagangan bersumber dari Badan Pusat Statistik, data ekspor berdasarkan nilai free on board (fob) dan data impor berdasarkan nilai cost, freight, and insurance (cif).

[3] “Mengelola Stabilitas, Mendorong Transformasi untuk Pertumbuhan Ekonomi yang Berkesinambungan,” Sambutan Akhir Tahun Gubernur Bank Indonesia dan Pertemuan Tahunan Perbankan, Jakarta, 14 November 2013, hal. 16.

[4] “RI Masuk Jalur Perangkap: Sudah 25 Tahun di Kelompok Pendapatan Menengah-Bawah,” Kompas, 16 Desember 2013, hal. 17.

[5] United Nations Conference on Trade and Development, World Investment Report 2013, hal. 3 dan 22.

[6] Japan Bank for International Cooperation (JBIC), “Survey Report on Overseas Business Operations by Japanese Manufacturing

Companies,” berbagai edisi.

[7] Untuk pembahasan lebih rinci, lihat Faisal Basri, Menemukan Konsensus Kebangsaan Baru: Negara, Pasar, dan Cita-cita Keadilan, Jakarta: Pusat Studi Agama & Demokrasi, Yayasan Wakaf Paramadina, 2013.

WTO dan Pertanian Kita


Akhir minggu lalu pertemuan tingkat menteri 159 negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) Ke-9 di Bali menelurkan kemajuan cukup menggembirakan. Kesepakatan utama meliputi keamanan pangan (food security), penyederhanaan prosedur kepabeanan yang menghambat perdagangan, dan fasilitasi perdagangan untuk mempermudah akses ekspor negara-negara miskin ke pasar negara maju.

Walaupun kesepakatan itu hanya bagian kecil dari Putaran Doha, Paket Bali merupakan kemajuan berarti dalam sejarah perjalanan WTO sejak terbentuk hampir 20 tahun silam. Kajian Peterson Institute of International Economics memperkirakan kesepakatan ini memompakan 960 miliar dollar AS dalam perekonomian global dan menciptakan 21 juta tambahan pekerja, 18 juta pekerja di antaranya di negara berkembang.

Kesepakatan tentang keamanan pangan memberikan jeda kepada negara berkembang menggelontorkan subsidi pangan melebihi 10 persen dari output sesuai ketentuan WTO. Pelonggaran berlaku untuk empat tahun. Dengan pelonggaran ini, pemerintah negara berkembang boleh membeli produk pangan dari petani di atas harga pasar dan menjualnya dengan harga terjangkau untuk melindungi penduduk miskin.

Apa relevansi kompromi itu bagi Indonesia? Nyaris tidak ada. Sejauh ini pemerintah sangat kikir mengalokasikan subsidi pertanian untuk memperkokoh ketahanan dan keamanan pangan. Bulog tidak melakukan operasi pasar secara berarti untuk membantu petani ketika panen dengan harga di atas harga pasar dan menjualnya kepada konsumen dengan harga terjangkau. Bulog pun tidak memperoleh subsidi dari APBN untuk melakukan operasi pasar. APBN hanya mengalokasikan subsidi pangan, pupuk, dan benih yang nilainya dalam lima tahun terakhir sekitar RpRp 30 triliun setahun, jauh lebih rendah ketimbang subsidi energi.

Dalam Global Food Security Index 2012 yang diterbitkan Economist Intelligence Unit, Indonesia hanya menduduki urutan ke-64 dengan nilai 46,8 dari nilai tertinggi 100. Sebagai perbandingan, Malaysia di urutan ke-33, China ke-38, Thailand ke-45, Vietnam ke-55, dan Filipina ke-63.

Pemburukan ketahanan/keamanan pangan kita juga terlihat dari defisit perdagangan pangan yang sudah terjadi sejak tahun 2007. Sekalipun produksi beras dilaporkan meningkat dan pada 2012 surplus ditaksir mencapai 5,8 juta ton, impor beras tetap besar dan cenderung naik. Tahun 2011 impor beras mencapai hampir 2,5 juta ton.

Luas panen jagung dan kedelai cenderung turun dari tahun ketahun, sementara yield naik tetapi relatif lambat. Produksi Jagung relatif tak berkembang dan produksi kedelai cenderung turun. Akibatnya, impor kedua komoditas pangan ini cenderung naik. Dalam tiga tahun terakhir, impor jagung sekitar 1,5 juta ton sampai 3,2 juta ton, dan impor kedelai sekitar 1,7 juta ton sampai 2,1 juta ton. Target swasembada pangan terasa kian jauh. Tak hanya beras dan jagung, tetapi juga banyak komoditas pangan lainnya, seperti daging sapi, holtikultura, bahkan juga garam.

Dengan kinerja pangan yang semakin melorot, apa yang bisa kita nikmati dari kesepakatan WTO di Bali? Justru, sebaliknya, kita harus bersiap-siap menghadapi gempuran impor pangan sejalan dengan tekad WTO untuk memangkas berbagai hambatan prosedur kepabeanan. Selama ini kita terbuai dengan julukan negara agraris. Padahal, porsi lahan pertanian di Indonesia relatif kecil dibandingkan dengan India, China, dan Brasil. Bahkan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata dunia.

Arable land (tanah yang siap ditanami) per kapita di Indonesia hanya 0,1 hektar. Setiap tahun terjadi konversi dari lahan pertanian ke non-pertanian, sedangkan pencetakan lahan baru, khususnya untuk pertanian pangan dan holtikultura, praktis tak terjadi. Hal inilah yang diperkirakan menyebabkan kemerosotan jumlah rumah tangga usaha pertanian sebanyak 5,1 juta dalam sepuluh tahun terakhir. Penurunan terjadi di semua subsektor pertanian. Yang paling tajam dialami rumah tangga petani holtikultura sebanyak 6,3 juta, diikuti oleh rumah tangga peternakan sebanyak 5,6 juta. Jumlah penurunan di kedua subsektor ini lebih besar dibandingkan penurunan keseluruhan usaha pertanian, karena satu rumah tangga usaha pertanian dapat mengusahakan lebih dari satu subsektor usaha pertanian.

Pola penurunan jumlah rumah tangga pertanian itu mengindikasikan peralihan pekerjaan dari sektor pertanian ke non-pertanian.Apakah mereka berpindah ke sektor industri manufaktur?

Agaknya tidak demikian, apalagi mengingat penurunan tajam terjadi untuk rumah tangga petani gurem dan mayoritas terjadi di Jawa. Selama 2003-2013, rumah tangga petani gurem turun tajam sebanyak 4,8 juta. Kebanyakan mereka berpendidikan rendah sehingga amat sulit diserap industri manufaktur. Mengingat pula industri padat karya, seperti garmen dan sepatu, kian meredup sejalan dengan kenaikan upah. Belakangan industri yang makin berkembang adalah industri padat modal dan industri yang membutuhkan keterampilan lebih tinggi. Tak pelak lagi, pilihan bagi kebanyakan rumah tangga petani yang semakin terjepit kehidupannya, menyemut sebagai pekerja informal atau berusaha di sektor informal non-pertanian.

Tak ada pilihan bagi Indonesia kecuali merestorasi sektor pertanian. Selain itu, mulailah serius mengelola sumber daya maritim. Kita memiliki sumber daya kelautan melimpah: luas lautan tiga kali lebih besar daripada luas daratan, garis pantai sepanjang95.181 kilometer, dan kandungan kekayaan beraneka ragam biota laut serta potensi minyak dan gas alam. Lebih dari cukup untuk menyejahterakan seluruh rakyat Indonesia.

 

[Dimuat di Harian Kompas, Senin, 9 Desember 2013, hal. 15]

Blog at WordPress.com.

Up ↑