Antiklimaks Keberhasilan Ekonomi Presiden Jokowi (II)


Pada Bagian I telah dipaparkan serangkaian keberhasilan pembangunan di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo. Berikut ini satu lagi keberhasilan sangat mencolok yang tak boleh dilupakan.

Kinerja Investasi “Spektakuler

Selama 2015-2018, investasi fisik—atau istilah teknisnya pembentukan modal tetap domestik bruto—meningkat lebih tinggi dari pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Dua komponen permintaan domestik lainnya, yaitu konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah tumbuh di bawah pertumbuhan PDB.

Memang pertumbuhan investasi sempat turun di bawah pertumbuhan PDB pada tahun 2019. Kebetulan pula angkanya sama dengan tahun 2014. Keduanya adalah tahun pemilu.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-39.png

Boleh jadi pengusaha cenderung menahan diri dan wait and see sampai pemilu usai dan pemerintahan baru terbentuk. Karena bukan pada tahun 2014 dan 2019 saja pertumbuhan investasi menurun, melainkan juga terjadi pada hampir semua tahun pemilu pascareformasi.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-40.png

Sejak 2015 pertumbuhan investasi Indonesia menunjukkan trend meningkat dan hampir selalu lebih tinggi ketimbang Brazil, Afrika Selatan, dan Malaysia. Bahkan sejak 2017 lebih tinggi dari China yang konsisten menurun sejak 2014. Dalam delapan tahun terakhir pertumbuhan investasi Indonesia selalu lebih tinggi dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah maupun kelompok negara berpendatan menengah-atas sekalipun.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-41.png

Sementara itu, sumbangan investasi dalam PDB Indonesia jauh melampaui rerata negara berpendapatan menengah-bawah maupun negara berpendapatan menengah-atas.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-42.png

Di ASEAN, Indonesia adalah “raja”-nya, juga lebih tinggi dari India. Hanya China yang mengalahkan Indonesia. Peraga di atas dan di bawah secara kasat mata menunjukkan justru pemerintahan Jokowilah yang membawa investasi Indonesia ke aras tertinggi sepanjang sejarah dalam hal sumbangannya terhadap PDB.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-43.png

Selain itu, kinerja investasi selama lima tahun terakhir jauh melampaui pencapaian pemerintahan-pemerintahan sebelumnya maupun jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga dan negara-negara Emerging Markets. Di antara negara Emerging Markets, Indonesia berada di posisi atas, walau bukan yang teratas. Pendek kata, kinerja investasi Indonesia jauh dari terpuruk.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-44.png

Bukan cuma data kinerja, persepsi investor asing pun sangat positif terhadap Indonesia. Survei oleh majalah terkemuka, The Economist, menunjukkan hampir separuh responden menyatakan akan meningkatkan investasinya di Indonesia. Hanya China dan India yang mengungguli Indonesia.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-45.png

Di mata perusahaan manufaktur Jepang yang beroperasi di luar negeri, Indonesia berada di urutan kelima sebagai negara yang menjanjikan (promising). Walaupun turun dalam enam tahun terakhir dari posisi puncak tahun 2013, peringkat kelima di dunia masihlah sangat menonjol.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-46.png

Investasi China meningkat pesat dan kasat mata, bahkan sebagian kalangan memandang Indonesia harus lebih waspada atas maraknya kehadiran investasi China. Pada tahun 2013 dan 2015, Indonesia berada di urutan ke-44 dalam senarai China Going Global Investment Index. Pada survei terakhir tahun 2017 posisi Indonesia melonjak ke urutan 26.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-48.png

Publikasi World Investment Report edisi terbaru yang diluncurkan bulan Juni lalu kian memperteguh keyakinan bahwa Indonesia cukup terpandang. Dalam publikasi itu Indonesia masuk di jajaran top-20. Walaupun Indonesia turun satu peringkat, realisasi investasi langsung asing (foreign direct investment) tahun 2019 meningkat dibandingkan tahun 2018. Di luar Singapura, yang memang selalu masuk jajaran elite dunia, hanya Indonesia yang mewakili ASEAN. Tidak ada Vietnam, Malaysia, dan Thailand.

Gambar ini memiliki atribut alt kosong; nama filenya adalah image-49.png

Tetapi Mengapa Pertumbuhan Bergeming di aras 5 Persen?

Kurang apa yang telah dilakukan oleh pemerintahan Joko Widodo. Kerja kerasnya tak mengenal waktu, menjelajah ke seantero Negeri hingga ke pelosok dan ke front terdepan Kepulauan Nusantara. Semua daerah perbatasan pun telah ia datangi. Tak sekedar menyapa rakyat dan aparat/petugas, tetapi dengan nyata membangun dan mempercantik halaman muka Republik sehingga tak lagi jomplang dengan wilayah negara tetangga yang terang-benderang dan lebih necis.

Infrastruktur apa yang tidak dibangun oleh Jokowi. Kedaulatan negara ia tegakkan. Kapal-kapal ikan asing ia usir dan yang nekat masih mencuri ikan di perairan Indonesia ditangkap dan ditenggelamkan.

Presiden Jokowi kerap melakukan muhibah ke berbagai negara. Ia langsung bicara dengan kalangan pengusaha di sana. Sesekali Presiden sendiri yang mempresentasikan kondisi dan daya tarik investasi di Indonesia di hadapan ribuan pengusaha dengan PowerPoint.

Dengan segala upaya dan kerja keras itu, mengapa pertumbuhan justru melemah dibandingkan periode Presiden Susilo Bambang Yudhoyono? Pertumbuhan ekonomi selama 2015-2019 hanya lima persen, jauh dari target yang ia canangkan sebesar 7 persen.

Di akhir tahun masa jabatan pertamanya pertumbuhan triwulanan juga terus turun nyaris selama enam triwulan berturut-turut.

Mengapa Jadi Berbelok Arah?

Entah dapat masukan dari mana, Presiden Joko Widodo menuding investasilah yang jadi biang keladi pertumbuhan rendah. Padahal, sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas, kinerja investasi Indonesia sangat tidak mengecewakan.

Lebih celaka lagi, kalangan dalam Istana dan anasir pengusaha membenarkan, lalu “membisiki” Presiden bahwa KPK merupakan biang keroknya. Maka keluarlah Undang-undang KPK yang baru yang nyata-nyata melemahkan KPK.

Jauh panggang dari api. Bagi pengusaha “sejati”, yang paling membuat mereka pening berusaha di Indonesia justru adalah korupsi. Di urutan kedua adalah birokrasi pemerintahan yang tidak efisien. Alih-alih memperkuat KPK, malahan fondasi KPK dikubur.

Berulang kali tanpa tedeng aling-aling Presiden melampiaskan kegeramannya terhadap kinerja investasi yang ia pandang belum menunjukkan perbaikan berarti. Dalam beberapa kesempatan Presiden menilai belum ada kebijakan investasi yang “nendang”.

Oleh karena itu, apa pun yang dipandang sebagai penghambat investasi akan dilibas. Apa pun yang diminta pengusaha dikabulkan. Keluarlah jurus sapu jagat: OMNIBUS LAW.

Dalam pidato kemenangan di Sentul dan pidato pelantikan sebagai Presiden di hadapan MPR, Presiden tak mengungkapkan seonggok keberhasilannya selama periode pertama, lalu berjanji akan memperbaiki yang masih kurang serta menawarkan penguatan landasan untuk mempercepat kesejahteraan rakyat di atas jalur yang telah ia bangun selama lima tahun terakhir. Sebaliknya, banyak keluhan yang disampaikan, seolah-olah ia baru akan menjadi presiden. Seolah-olah ia tidak percaya lagi dan tidak lagi akan menggunakan jalur yang telah ia tapaki karena tak membawanya berlari cukup kencang. Presiden Jokowi membangun narasi baru dan akan membangun lintasan baru agar betul-betul bisa berlari lebih kencang.

Lintasan baru yang hendak dibangun dan motor penghena terobosan itu adalah OMNIBUS LAW.

Isi rancangan Undang-undang OL Cipta Kerja maupun Naskah Akademik yang melandasinya sangat sarat dengan upaya untuk menggenjot investasi. Ada 351 kata investasi dalam naskah akademik setebal 2.276 halaman yang masih berjudul “Naskah Akademik RUU Cipta Lapangan Kerja.” Investasi harus digenjot untuk mencapai pertumbuhan lebih tinggi agar Indonesia terhindar dari middle income trap.

Menu Omnibus Law (OL) meliputi: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara. OL Cipta Kerja menggelar karpet emas untuk pengusaha —teristimewa pengusaha minerba— serta melucuti hak normatif pekerja, menumpulkan ketentuan perlindungan terhadap lingkungan dan persyaratan amdal dilonggarkan, mengurangi kewenangan daerah, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana bagi pengusaha pelanggar/perusak lingkungan.

Sementara itu, menu utama OL Perpajakan adalah penurunan tarif pajak badan dari yang berlaku sebesar 25 persen menjadi 22 persen untuk tahun 2021 dan 2022, lalu menjadi 20 persen mulai tahun 2023. Untuk perusahaan go public, tarif pajaknya dikurangi lagi tiga persen sehingga menjadi 17 persen, persis sama dengan tarif pajak di Singapura yang memang sudah sejak awal menjadi referensi Presiden yang disampaikan dalam berbagai kesempatan. Video ucapan Presiden dapat dilihat di sini.

Tak sabar menunggu pembahasan tuntas OL, krisis pandemik COVID-19 justru dimanfaatkan untuk mempercepat realisasi sebagian isi OL. Lewat pembahasan kilat dan sangat tertutup, Undang-undang Minerba yang baru disetujui oleh DPR dan telah sah berlaku.

Satu lagi agenda dalam OL disisipkan dalam Perppu No.1/2020 dan telah ditetapkan sebagai Undang-undang No.2/2020, yaitu penurunan tarif pajak badan. Dengan Perppu itu, penurunan tarif pajak badan menjadi 22 persen diperpecat menjadi tahun ini juga dan penurunan menjadi 20 persen dipercepat dari tahun 2023 menjadi 2022.

Ketentuan penurunan tarif pajak tercantum dalam Pasal 5 ayat (1): Penyesuaian tarif Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a berupa penurunan tarif Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan menjadi: a. sebesar 22% (dua puluh dua persen) yang berlaku pada Tahun Pajak 2O2O dan Tahun Pajak 2O2l; dan b. sebesar 2O% (dua puluh persen) yang mulai berlaku pada Tahun Pajak 2022. 

Akar Masalah

Boros. Investasi tidak turun, tidak jeblok. Masalahnya adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit alias investasi kita boros. Hal ini secara kasat mata terlihat dari angka ICOR (incremental capital-outpur ratio) yang tinggi selama lima tahun terakhir. Sejak era Orde Baru hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, rerata ICOR Indonesia adalah 4,3 sedangkan di era Jokowi mencapai 6,5. Berarti, untuk menghasilkan tambahan 1 unit output yang sama, di era Jokowi butuh tambahan modal 1,5 kali lipat dari pemerintahan sebelumnya. Selain tertinggi sepanjang sejarah, ICOR Indonesia juga tertinggi di ASEAN-5.

Kurang berkualitas. Investasi di Indonesia didominasi dalam bentuk bangunan, sedangkan dalam bentuk mesin dan peralatan hanya sekitar 10 persen. Bangunan berupa mal banyak menjual barang impor. Sebaliknya, mesin dan peralatan menghasilkan beragam barang yang bisa diekspor. Tak heran kalau porsi ekspor terhadap PDB cenderung turun.

Di negara-negara tetangga, porsi mesin dan peralatan mencapai dua sampai tiga kali lipat dari Indonesia.

Kapasitas terpakai masih rendah. Pemanfaatan kapasitas terpasang di sejumlah industri masih rendah. Sudah barang tentu perusahaan tidak akan menambah investasi jika pabriknya belum berproduksi penuh. Jika pemanfaatan kapasitas sudah mendekari 90 persen, barulah pengusaha mengambil ancang-ancang untuk melakukan investasi baru agar kapasitas produksi meningkat. Tanpa diberikan insentif sekalipun mereka akan menambah investasi.

Yang Sudah Dalam Genggaman Dicampakkan

Keberhasilan Indonesia dalam menegakkan kedaulatan di laut diakui internasional dan dipuji oleh banyak tokoh dunia. Menjaga kekayaan laut agar berkelanjutan juga berhasil, antara lain terlihat dari cadangan ikan yang meningkat. Pemberlakuan larangan ekspor benih lobtrer juga bertujuan untuk itu. Larangan penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan dan kapal asing menangkap ikan di perairan Indonesia nyata-nyata telah meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan kedua pilar itu, kesejahteraan nelayan meningkat.

Bukannya melanjutnya kebijakan yang sudah sangat on the right track, justru pemerintahahan kedua Jokowi menafikan apa yang sudah berhasil: ekspor benih lobster dibuka, penggunaan cantrang dibebaskan, dan muncul lagi wacana kapal asing diizinkan menangkap ikan di perairan Indonesia.

Penutup

Belum genap setahun pemerintahan Jokowi-Ma’ruf. Sadarilah bahwa Omnibus semakin tidak relevan dengan kondisi sebelum kehadiran pandemik COVID-19. Konteks proyek strategis nasional (PNS) sebelum dan setelah pandemik tentu sangat berbeda. Krisis kesehatan dan krisis ekonomi dewasa ini menyadarkan kita betapa pentingnya memperkokoh sistem jaminan sosial, termasuk untuk pekerja. Jumlah penduduk miskin memang terus berkurang, namun mayoritas yang tidak miskin masih berada di sekitar garis kemiskinan. Mereka sangat rentan terhadap gejolak dan krisis. Kita pun kian menyadari betapa sangat kurang fasilitas, tenaga, dan alat kesehatan yang kita miliki. Krisis membuka mata kita betapa selama ini kita kikir untuk membangun sistem kesehatan yang tangguh.

Salah langkah pada masa awal pemerintahan Jokowi kedua harus segera dikoreksi. Masih ada waktu empat tahun lebih untuk memulai era yang benar-benar baru, dengan paradigma baru, dengan diagnosis yang tepat, dengan para pembantu presiden yang berdedikasi, bukan yang mengutamakan ambisi pribadi dan kelompoknya.

Kita tak memiliki kemewahan dan sumber daya melimpah untuk menghadapi krisis berat lagi. Kita harus berubah.

Antiklimaks Keberhasilan Ekonomi Presiden Jokowi (I)


Sudah banyak tulisan saya di blog ini tentang Omnibus Law (OL), khususnya OL Cipta Kerja. Telah puluhan forum diskusi yang saya hadiri dan berbagi pandangan. Media televisi kerap mengundang talk show mengangkat topik ini. Berbagai kalangan telah saya jumpai dan dengar pandangannya: organisasi buruh, kementerian dan lembaga pemerintah, organisasi mahasiswa, partai politik, pemerintah daerah, organisasi nonpemerintah, dan organisasi keagamaan.

Dalam seluruh forum saya tak jemu menyampaikan pandangan berbasis data bahwa kehadiran OL dilandasi oleh diagnosis yang keliru—jauh api dari panggang. Diagnosis yang salah niscaya menghasilkan formulasi kebijakan yang keliru sehingga berpotensi mengakibatkan berbagai komplikasi yang sangat membahayakan masa depan perekonomian dan kehidupan berbangsa.

Tulisan ini bertujuan untuk membuktikan kesalahan diagnosis di balik kehadiran rancangan OL, khususnya OL Cipta Kerja. Krisis kesehatan akibat pandemik COVOD-19 membuat kehadiran OL Cipta Kerja kian tidak relevan.

Mayoritas politisi dan birokrat yang pernah saya dengar pandangannya juga sepakat dengan pandangan saya, bahkan memperkuat kesimpulan bahwa OL tidak memiliki pijakan kuat. Namun, mereka tidak bisa lagi menyampaikan sikapnya secara terbuka kepada publik karena pemimpin partainya dan sikap partainya sudah bulat mendukung kehadiran OL.

Mari kita mulai dengan memaparkan serangkaian keberhasilan Presiden Joko Widodo yang beberapa di antaranya bahkan mencetak rekor-rekor baru dalam sejarah Indonesia

Kinerja Pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla Sudah di Jalur yang Benar

Masa awal pemerintahan Jokowi-JK sangat menjanjikan. Duet “maut” langsung menggebrak dan menohok bola panas yang tak berani disentuh oleh pemerintahan sebelumnya, yakni memangkas subsidi energi, terutama subsidi bahan bakar minyak (BBM). Tak tanggung-tanggung, subsidi energi yang pada tahun anggaran 2014 sebesar Rp342 triliun dipangkas 65 persen (Rp223 triliun) menjadi Rp119 triliun pada tahun anggaran 2015. Pemotongan dana subsidi yang tidak produktif ini dialihkan untuk menggenjot pembangunan infrastruktur dari Rp155 triliun menjadi Rp256 triliun. Tak pernah terjadi lonjakan lebih dari Rp100 triliun dalam satu tahun anggaran untuk pos pengeluaran mana pun. Anggaran pendidikan dan kesehatan juga ditambah. Tak ada penolakan berarti atas kenaikan harga BBM karena pemerintah nyata-nyata memanfaatkan tambahan dana yang tersedia untuk kemaslahatan rakyat banyak.

Tertolong oleh penurunan harga minyak dunia, ikhtiar pemerintah lebih ringan dalam menekan laju kenaikan harga walaupun harga BBM dinaikkan. Fluktuasi harga bulanan berhasil ditekan, tidak lagi seperti gerak mendebarkan roller coaster. Selama pemerintahan Joko Widodo laju inflasi stabil pada tingkat terendah sepanjang sejarah Republik Indonesia.

Lebih kentara lagi terlihat dari laju inflasi tahunan. Selama 2015 hingga Juni 2020, laju inflasi konsisten rendah dengan rerata di bawah tiga persen, tepatnya 2,97 persen. Ini suatu pencapaian yang luar biasa, terlepas dari beberapa cara pengendaliannya yang kontroversial.

Jumlah dan persentase penduduk miskin lambat-laun turun dan akhirnya mencapai satu digit sejak tahun 2018, pertama kali dalam sejarah Indonesia. Sudah barang tentu relatif lebih mudah menurunkan tingkat kemiskinan tatkala jumlah orang miskin masih amat banyak ketimbang penduduk miskin semakin sedikit.

Tingkat ketimpangan pengeluaran berhasil diturunkan sehingga nisbah Gini (Gini ratio) masuk dalam kategori “rendah” dari sebelumnya kategori “sedang”. [Nisbah Gini berkisar antara nol sampai satu. Di bawah 0,4: ketimbangan rendah, antara 0,4-0,5: ketimpangan sedang, dan di atas 0,5: ketimpangan tinggi.]

Tingkat pengangguran terbuka konsisten turun hingga menyentuh aras terendah dalam dua dasawarsa sebelum wabah COVID-19 merebak.

Pemberantasan Korupsi Menunjukkan Kemajuan Berarti

Komitmen pemberantasan korupsi pada awal pemerintahan Jokowi-JK ditunjukkan oleh pelibatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam seleksi calon anggota kabinet. Presiden memenuhi rekomendasi KPK dengan tidak mengangkat beberapa calon menteri yang terindikasi kasus korupsi berdasarkan masukan KPK.

Kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi juga terlihat dari kenaikan peringkat dan indeks persepsi korupsi yang dipublikasikan oleh Transparency International. Pada tahun 1995, Indonesia adalah negara paling korup di dunia, dengan skor hanya 19,4 dari skor tertinggi 100, terendah di antara 41 negara yang disurvei waktu itu.

Garis hitam pada peraga di bawah menunjukkan posisi Indonesia di dunia dalam peringkat korupsi. Angka maksimum adalah 1 (satu), menandakan paling korup di dunia seperti yang disandang Indonesia pada tahun 1995. Kala itu Indonesia di urutan ke-41 dari 41 negara, sehingga nilainya adalah 1 (satu), diperoleh dari peringkat negara dibagi dengan jumlah negara yang disurvei. Di akhir pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, “nilai peringkat” Indonesia membaik dari 0,68 tahun 2012 menjadi 0,65 tahun 2013 dan akhirnya mencapai 0,61 (di urutan 107 dari 174 negara). Sempat memburuk pada 2017, namun pemerintahan Jokowi-JK menutupnya dengan rekor baru 0,47 (di peringkat ke-85 dari 180 negara). Dengan nilai peringkat di bawah 0,5 sejak 2018 menempatkan Indonesia di kelompok 50 persen terbaik.

Benar adanya bahwa korupsi masih menjadi masalah akut yang menggelayuti lingkaran kekuasaan dan korporasi di Indonesia. Oleh karena itu korupsi harus terus diperangi. Buktinya, sekalipun indikator control of corruption yang diterbitkan oleh Bank Dunia menunjukkan perbaikan yang konsisten, namun posisi Indonesia masih berada di zona merah (negatif), sehingga pengendalian korupsi di Indonesia tergolong masih lemah. Tantangan berat tetap menghadang sehingga kita tidak boleh lengah apalagi surut dalam upaya pemberantasan korupsi.

Kita belum patut berpuas diri karena di antara negara Asia Pasifik, posisi Indonesia masih nyaris di dasar jurang, hanya lebih baik dari Vietnam dan Kamboja. Sekali lagi, korupsi masih menjadi musuh utama di Indonesia dan oleh karena itu wajib untuk terus diperangi.

Tentu masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Tantangan ke hadapan kian berat. Namun, perkenankan saya untuk menambah satu lagi keberhasilan pemerintahan Jokowi-JK yang tergolong “spektakuler” dan sekaligus memperpanjang deretan rekor baru dalam sejarah perjalanan perekonomian Indonesia.

Serangkaian prestasi di atas tidak ujug-ujug turun dari langit, melainkan hasil dari berbagai pembenahan. Berikut beberapa yang mencolok.

Berusaha Semakin Mudah dan Promosi Menjadi Investment Grade

Tidak kurang dari 16 paket kebijakan ekonomi diluncurkan selama pemerintahan Jokowi-JK. Salah satu tujuan dari berbagai paket itu adalah membakar lemak-lemak yang menyelubungi tubuh perekonomian agar gerak maju lebih lancar dan lebih cepat.

Buahnya telah berhasil kita petik. Salah satu yang menonjol adalah dalam hal kemudahan berbsnis. Hanya dalam waktu dua tahun, posisi Indonesia melonjak 42 tingkat, dari peringkat ke-114 pada tahun 2015 menjadi peringkat ke-72 pada tahun 2018. Sekalipun turun satu tingkat pada tahun 2019 dn 2020, skor kemudahan berbisnis Indonesia membaik dari 68,0 poin tahun 2019 menjadi 69,6 poin pada 2020. Berarti kemudahan berbisnis di Indonesia menunjukkan perbaikan terus-menerus, walaupun dalam dua tahun terakhir perbaikannya sedikit melambat. Apa saja yang harus diperbaiki sedemikian terang-benderang, yaitu enforcing conracts, starting a business, registering property, dan trading across borders. Jika keempat unsur kemudahan berbisnis ini diprioritasnya, rasanya meraih peringkat ke-40 sebagaimana ditargetkan Presiden bukanlah sesuatu yang teramat sulit. Apalagi diiringi oleh perbaikan dalam unsur dealing with construction permits dan paying taxes.

Jika upaya difokuskan pada komponen-komponen-komponen yang berwarna merah, rasanya tak berlebihan untuk optimis bahwa kemudahan berbisnis di Indonesia akan jauh lebih baik dan bisa mencapai peringkat ke-40 sebagaimana yang ditargetkan oleh Presiden Jokowi sehingga tidak lagi jauh tertinggal dengan Malaysia dan Thailand serta bisa lebih baik ketimbang Vietnam.

Promosi ke Zona Invesment Grade

Sudah puluhan tahun kita menanti “suara bulat” lembaga pemeringkat internasional untuk memberikan status investment grade bagi Indonesia. Empat dari lima lembaga pemeringkat telah lebih dulu meluluskan Indonesia, namun baru di era Jokowilah S&P Global menobatkan Indonesia dengan status investment grade. Pengakuan bulat merupakan pengakuan internasional terhadap kinerja dan pengelolaam makroekonomi serta penurunan risiko surat utang yang diterbitkan pemerintah Indonesia.

Kemajuan dalam Kinerja Logstik

Logistics performance index (LPI) membaik dengan signifikan. Peringkat Indonesia naik dari posisi ke-63 pada tahun 2016 menjadi ke-46 pada tahun 2018. Lima dari enam unsur perhitungan LPI mengalami peningkatan skor.

Pencapaian ini tidak boleh membuat kita terlena, karena banyak negara lain pun sibuk berbenah. Vietnam yang telah menyusul Indonesia merupakan pertanda bahwa kita harus lebih sigap dalam berbenah.

Pembangunan Infrastruktur Sangat Masif

Prestasi Presiden Jokowi tak tertandingi oleh presiden-presiden sebelumnya ikhwal pembangunan infrastruktur. Kegiatan ini lebih merupakan investasi untuk masa depan ketimbang sekarang. Ketersediaan infrastruktur jalan akan membuat kawasan menjadi lebih menarik sebagai lokasi kegiatan produksi dan distribusi, yang pada gilirannya akan menarik investasi dalam dan luar negeri.  Infrastruktur juga menentukan ketahanan pangan. Adanya bendungan, embung dan saluran irigasi mulai dari primer hingga tersier melipatgandakan potensi wilayah bersangkutan sebagai pusat produksi pertanian.

Pada periode 2015-2018 telah dibangun 58 bendungan, dan 10 lainnya menanti penyelesaian di tahun 2019. Pada periode yang sama telah terbangun jaringan irigasi yang sanggup mengairi 865.389 hektar lahan pertanian, dan di tahun 2019 diharapkan rampung pengerjaan saluran irigasi untuk 142.700 hektar. Masih dalam periode itu, sudah terbangunan 942 embung, dan 120 lainnya diharapkan selesai di tahun 2019. 

Secara nasional telah terbangun jalan raya (nontol) baru sepanjang 3.432 km. Angka ini belum termasuk perbaikan jalan-jalan lama yang sudah terhitung dalam anggaran pemeliharaan rutin. Terkait itu dengan telah terbangun pula sejumlah jembatan baru dalam berbagai ukuran sepanjang 39,8 km serta jembatan gantung sebanyak 134 unit.  

Sektor perkeretaapian juga menggeliat. Sektor yang mulai tertata rapi dan relatif awal melangkah maju sejak Ignasius Jonan menjadi pengelolanya, terus berbenah dan memperoleh momentum pendukung ketika pemerintahan Jokowi-JK juga memberikan prioritas bagi pengembangan sarana dan fasilitas perkereta-apian. Selama lima tahun terakhir, pembangunan jalur baru kereta api, termasuk jalur ganda, dan reaktivasi jalur rel kereta api lama, telah diselesaikan sepanjang 754.59 km.  Peningkatan kualitas dan rehabilitasi jalur kereta api yang sudah ada mencapai 413,6 km.. Ini tidak termasuk Light Rail Transit (LRT) di Sumatera Selatan yang selesai dibangun di tahun 2018 yang merupakan LRT pertama di Indonesia. Light Rail Transit di Jakarta, Bogor, Depok, dan Bekasi telah rampung pada 2019, demikian pula Mass Rapid Transit (MRT) di Jakarta yang juga rampung di tahun yang sama.  Sedangkan jalur khusus KA super cepat Jakarta-Bandung masih dalam proses pembangunan.

Di era pemerintahan Jokowi-JK telah diselesaikan pula 10 bandar udara baru (Miangas, Letung, Tebeliang, Maratua, Morowali, Namniwel, Weru dan Koroway Batu). Telah selesai pula revitalisasi dan pengembangan 408 bandara di daerah rawan bencana, terisolasi dan di wilayah-wilayah perbatasan demi mendukung target pemerintahan Jokowi-JK menurunkan disparitas harga lima bahan kebutuhan pokok sebesar 57,21 persen untuk masyarakat daerah terpencil dan daerah tertinggal yang belum terlayani moda transportasi lain. 

Selanjutnya telah dibangun 19 pelabuhan baru dan delapan pelabuhan yang masih dalam tahap pembangunan dan direncanakan rampung pada tahun 2019 demi menggapai target peningkatan kapasitas pengangkutan barang dari 16,7 juta TEUs per tahun pada 2014 menjadi 19,7 juta TEUs per tahun pada 2017. Telah ditambahkan pula 5 unit kapal penyeberangan penumpang; 3 unit kapal motor penyeberangan dan 10 pelabuhan penyeberangan.

Pembangunan infrastruktur telekomunikasi berfokus pada pada Palapa Ring, jaringan tulang punggung serat optik nasional guna menghubungkan seluruh ibu kota kabupaten/kota di Indonesia menggunakan jaringan broadband (internet berkecepatan tinggi). Untuk jaringan Indonesia bagian barat, dari total 2.275 kilometer jaringan, telah dibangun 74 persen jaringan. Untuk Indonesia bagian tengah, dari total 2.995 kilometer jaringan, 35 persen telah terbangun. Bagi Indonesia bagian Timur, dari total 6.878 kilometer jaringan, telah dibangun 18 persen jaringan. Secara keseluruhan, dari total 514 kota/kabupaten di Indonesia, sudah ada 457 kota kabupaten yang telah terjangkau dengan jaringan broadband. 57 kota/kabupaten sisanya ada di daerah terpencil yang secara bisnis kurang menarik sehingga jaringan diupayakan melalui pola Kerjasama Pemerintah Badan Usaha (KPBU). Sejauh ini pemerintah baru berhasil mendirikan jaringan broadband sehingga meningkatkan akses data di 137 daerah terpencil, khususnya perbatasan.

Masih cukup banyak yang belum diutarakan. Yang sudah diungkapkan pun baru sebatas pencapaian sampai awal 2019. Selengkapnya busa dilihat di Buku “Menuju Indonesia Emas: Menggapai Negara Maju Berkeadilan,” yang saya tulis bersama Haris Munandar dan terbit tahun lalu

Penegakan Kedaulatan di Laut

Sudah puluhan tahun ribuan kapal ikan asing ilegal amat leluasa menguras kekayaan laut Indonesia. Armada kapal asing itu bahu membahu dengan mafia kelas kakap di dalam negeri  mengeruk ikan di perairan Indonesia. Tidak hanya mencuri ikan, mereka juga melakukan berbagai macam tindakan melawan hukum, seperti perbudakan dan atau human trafficking, penyelundupan ke dalam negeri dan ke luar negeri, pemalsuan berbagai dokumen kapal, pelanggaran hukum laut, memasukkan narkoba dan minuman keras, serta menikmati solar bersubsidi dan menjualnya di tengah perairan Indonesia dan ke luar negeri.

Kerugian akibat praktik illegal, unreported, and unregulated fishing (IUU Fishing) diperkirakan mencapai ratusan triliun rupiah. Sejak awal Presiden Jokowi sangat lantang hendak menumpas perampok kekayaan laut kita. Dengan menegakkan kedaulatan di laut serta menjaga keberlanjutan sumber daya di dalamnya, stok ikan nasional meningkat tajam dari 7,3 juta ton tahun 2013 menjadi 9,9 juta ton tahun 2015 dan naik lagi menjadi 12,5 juta ton tahun 2016.

Sebagai negara maritim, betapa ironis bahwa peranan sektor perikanan di Indonesia sangat kecil. Namun dengan komitmen tinggi menjaga kedaulatan tumpah darah Indonesia dan penegakan hukum tanpa pandang bulu, peranan sektor perikanan lambat laun tapi pasti selalu meningkat. Peningkatan sumbangan subsektor perikanan tentu saja terwujud kalau kita sendiri yang lebih banyak menjaga dan memanfaatkan kekayaan laut; dan hal itu akan dapat kita lakukan kalau perampokan ikan oleh kapal-kapal asing bisa kita tekan dengan signifikan.

Peningkatan terjadi karena laju pertumbuhan subsektor perikanan selalu lebih tinggi ketimbang pertumbuhan ekonomi nasional (produk domestik bruto) dan jika dibandingkan dengan semua sektor penghasil barang (tradable sector). Pertumbuhan subsektor perikanan juga selalu jauh lebih tinggi ketimbang pertumbuhan sektor induknya (pertanian) dan subsektor pertanian lainnya (subsektor pertanian yang meliputi tanaman pangan, tanaman hortikultura, tanaman perkebunan, dan peternakan; serta subsektor kehutanan). 

Rakyat pun menikmati sebagaimana terlihat dari kenaikan konsumsi ikan per kapita. Peningkatan itu terjadi merata di seantero negeri, dari Sumatera sampai Papua. Sudah sepatutnya kita lebih mengandalkan pemenuhan konsumsi protein masyarakat dari ikan ketimbang daging yang selama ini banyak diimpor.

Sudah barang tentu ada segelintir orang atau pengusaha perikanan yang terkulai akibat tindakan tegas pemerintah dan penegakan hukum tanpa pandang bulu. Ada ratusan kapal besar yang terbiasa mengeruk kekayaan laut kita secara ugal-ugalan. Ratusan kapal besar itu dimiliki oleh hanya puluhan orang atau perusahaan. Mereka berteriak lantang menggunakan mulut dan kekuatan orang atau pihak lain. Di masa lalu mereka menikmati keuntungan luar biasa besar bekerja sama dengan pemilik kapa lasing. Dengan kekuatan uang mereka bisa bermanuver untuk menyingkirkan penghalang-penghalang mereka. Mereka sekarang mulai unjuk kekuatan menyerang balik.

Penegakan kedaulatan laut sudah mengalami kemajuan luar biasa. Pilihan tepat Jokowi atas Susi Pudjiastuti sebagai Menteri KKP telah mengubah kondisi perikanan dan kelautan secara drastis. Penegakan hukum secara tegas, termasuk penenggelamkan ratusan kapal maling ikan asing, ternyata menciutkan nyali para bos besar penyandang modal armada  pencuri ikan. Menurut Menteri Susi, yang ditenggelamkan memang cuma ratusan, namun ketegasan itu menggertak belasan ribu kapal pencuri ikan dalam berbagai ukuran.

Penegakan hukum di laut ternyata juga membuahkan prestasi-prestasi ikutan lainnya. Ternyata sebagian besar kapal asing pencuri ikan menggunakan minyak curian dari Indonesia pula. Mereka membelinya dari kapal yang lebih besar yang dipasok oleh para cukong yang berkolaborasi dengan aparat korup di Indonesia. Jelas ini merupakan prestasi tersendiri bagi pemerintahan Jokowi-JK yang mampu melaksanakan penegakan hukum di laut secara sungguh-sungguh. Apresiasi pun tak hanya datang dalam negeri namun juga manca negara. Tidak kurang dari mantan Menlu AS John Kerry dan aktor Leonardo di Caprio melontarkan pujian terbuka yang membuat pipi Menteri Susi merona campur bahagia.

[Bersambung]

Memahami Resesi


Pengantar

Belakangan ini kita kian kerap mendengar istilah RESESI. Oleh sementara kalangan resesi dipandang sebagai hantu gentayangan yang siap menerkam. Ada yang lebih jauh mengaitkan hantu resesi dengan hantu yang menjelma sebagai krisis ekonomi tahun 1998. Lebih dramatis lagi, ada yang melontarkan isu bakal ada penjarahan seperti terjadi tahun 1998. Memang kala itu kita mengalami krisis ekonomi yang amat berat, terparah dalam sejarah perjalanan Bangsa. Sedemikian parahnya karena berbarengan dengan krisis politik dan krisis pemerintahan.

Krisis ekonomi tahun 1998 dipicu oleh krisis keuangan/finansial. Ditandai oleh kejatuhan harga-harga aset, bisnis dan konsumen tak mampu membayar utang, dan lembaga keuangan kekeringan likuiditas karena masyarakat panik sehingga menarik dananya di perbankan, takut nilai uang mereka semakin susut.

Pasar saham “nyungsep” atau mengalami crash. Nilai tukar rupiah melorot karena masyarakat tidak percaya dengan mata uangnya sendiri dan dunia usaha berburu dollar untuk membayar utang yang banyak dalam valuta asing. Orang-orang kaya, koruptor, dan konglomerat melarikan uangnya ke luar negeri.

Semua itu membuat perekonomian lumpuh. Perekonomian mengalami kontraksi lebih dari 13 persen. Akibatnya pengangguran melonjak dan puluhan juta orang jatuh miskin.

Pengertian Resesi

Resesi ekonomi didefinisikan sebagai penurunan signifikan aktivitas ekonomi secara meluas yang terjadi dalam beberapa bulan atau beberapa triwulan atau bahkan beberapa tahun yang ditunjukkan oleh kemerosotan produk domestik bruto (PDB) riil. Seiring dengan itu, pengangguran melonjak, pendapatan turun, dan penjualan eceran merosot.

Resesi merupakan salah satu fase dari siklus bisnis (business cycle). Aktivitas ekonomi ibarat roda pedati, kadang di atas, lalu menurun hingga titik terendah, lalu naik lagi hingga mencapai titik tertinggi. Sesekali terjerembab sangat dalam, suatu waktu lagi meroket.

Periode dari peak sampai trough disebut resesi, yaitu ketika aktivitas ekonomi mengalami kemerosotan yang ditunjukkan oleh penurunan PDB riil. Periode dari trough sampai peak disebut recovery, tatkala aktivitas ekonomi mengalami peningkatan yang ditunjukkan oleh kenaikan PDB riil.

Sederhananya, anggap saja perekonomian itu seperti kue atau cake. Jika kue tidak lagi utuh alias menciut sebesar irisan kecil (gambar kiri), berarti aktivitas ekonomi menurun. Seandainya menciutnya relatif kecil (gambar tengah) disebut resesi, yaitu penurunan aktivitas ekonomi selama periode tertentu.

Pemberitaan di media massa kerap menggunakan indikator PDB selama dua triwulan berturut-turut mengalami pertumbuhan negatif atau kontraksi. Jika kue menciut relatif banyak atau terjadi resesi berat disebut depresi (gambar kanan), yaitu kemerosotan sangat tajam aktivitas ekonomi dan berkepanjangan (prolonged recession) diiringi oleh tingkat pengangguran yang tinggi (sekitar 20 persen atau lebih).

Tidak ada ukuran yang pasti berapa batas penurunan untuk menunjukkan resesi atau depresi.

Amerika Serikat pernah mengalami Depresi Besar (Great Depression) selama periode 1929 hingga awal 1940-an, dengan kemerosotan paling tajam pada Agustus 1929 hingga Maret 1933 (43 bulan) dan periode Mei 1937 hingga Juni 1938 (13 bulan). Pertumbuhan ekonomi mengalami kontrasi dua digit dan tingkat pengangguran meroket ke aras tertinggi sepanjang sejarah, yaitu 24,9 persen pada tahun 1933.

Setelah mencapai titik terendah (trough atau palung), perekonomian bergerak naik, disebut fase pemulihan (recovery) atau disebut juga fase ekspansi. Pola ekspansi juga berbeda-beda. Ada yang cepat membentuk huruf V, ada yang diselingi oleh penurunan kembali membentuk huruf W, ada pula yang sangat lambat seperti huruf U dan L. Pemulihan di banyak negara, termasuk Indonesia, pasca-COVID-19 diperkirakan mengikuti swoosh-shaped recovery.

Periode ekspansi pada awalnya bisa berlangsung cepat, lalu melambat dengan perjalanan waktu. Perlu energi baru yang memadai untuk membuat ekonomi bergulir lebih cepat.

Indonesia tahun 1970-an sampai 1980-an, China di era Deng Xiaoping, dan Korea pernah menikmari pola ekspansi yang mengakselerasi seperti ditunjukkan oleh peraga di bawah. Kua ekonomi membesar dengan relatif cepat.

Dampak pandemik coronavirus COVID-19 terhadap perekonomian berbeda-beda. Vietnam diperkirakan tak sampai mengalami resesi. Pertumbuhan ekonomi Vietnam tahun ini diproyeksikan masih positif. Untuk Indonesia, ADB dan IMF memperkirakan pertumbuhan negatif atau bakal mengalami resesi. Sementara itu, Bank Dunia keluar dengan prediksi stagnan alias ekonomi Indonesia tidak mengalami pertumbuhan tetapi tidak pula merosot. Namun, seandainya pun Indonesia mengalami resesi, kontraksinya jauh lebih ringan ketimbang Filipina, Malaysia, Singapura, dan Thailand.

Untuk mengupayakan agar perekonomian tidak terjerembab ke jurang yang dalam dan berkepanjangan akibat pandemik COVID-19, tak ada cara lain kecuali dengan mengendalikan penyebaran virus melalui testing, testing, dan testing. Testing massal memungkinkan kita lebih cepat mengisolasi orang yang terjangkit virus dan melakukan penelusuran kontak.

Jika pemerintah memaksakan pelonggaran PSBB di tengah kasus harian dan kematian yang masih meningkat tanpa tes massal dan penelusuran kontak yang masif, risikonya amat besar dan berpotensi menyebabkan pemulihan ekonomi lebih lambat. Jika dalam tiga bulan ke depan kita melakukan upaya maksimum untuk menjinakkan virus, maka ada harapan resesi berlangsung singkat, hanya pada triwulan II dan triwulan III 2020. Triwulan IV-2020 ada harapan mulai tumbuh positif dan tahun 2021 perekonomian bisa menikmati ekspansi yang cukup signifikan sehingga dalam dua sampai tiga tahun ke depan perekonomian Indonesia bisa kembali ke jalur pertumbuhan jangka panjang sebelum wabah COVID-19. Dengan begitu output loss bisa ditekan.

Memajukan UMKM


Pandemik COVID-19 sangat memukul usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada awal Mei saja, Kementerian Ketenagekerjaan melaporkan sudah 316 ribu pekerja informal terdampak pandemik COVID-19. Tak terbilang jumlah UMKM yang mengalami kemerosotan omzet dan gulung tikar.

Perhatian pemerintah sangat besar terhadap UMKM ini. Ratusan triliun rupiah dialokasikan untuk membantu UMKM sebagaimana terlihat pada bagian kiri bawah peraga. Paket bantuan terbesar berupa penempatan dana untuk restrukturisasi senilai Rp78,8, triliun. Subsidi bunga menempati urutan kedua senilai Rp35,3 triliun. Selebihnya dalam bentuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5,0 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) sebesar Rp1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebanyak Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi untuk koperasi melalui LPDB KUMKM senilai Rp1 triliun.

Populasi UMKM berjumlah lebih dari 64 juta unit usaha. Hampir semua (98,7 persen) adalah usaha mikro.

Hampir mustahil membantu seluruh UMKM. Ada baiknya pemerintah mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat kesulitan yang dihadapi. Cara yang paling sederhana namun sangat membantu adalah dengan mengukur dampak dari pandemik COVID-19 terhadap usaha mereka dan tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi.

UMKM yang mengalami dampak berat akibat pandemik COVID-19 dan mengalami kesulitan atau risiko keuangan yang tinggi belum perlu dana restrukturisasi kredit. Yang mereka butuhkan adalah bertahan hidup. Oleh karena itu, yang mereka butuhkan adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk bertahan hidup sehari-hari.

UMKM di kelompok kiri-atas sangat boleh jadi membutuhkan restrukturiasi kredit dan tambahan suntikan modal kerja. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pasar.

Kelompok ketiga adalah yang tidak begitu mengalami kesulitan keuangan dan terdampak ringan akibat COVID-19. Mereka tidak butuh restrukturisasi kredit. Yang mereka butuhkan adalah suntikan atau tambahan modal kerja dan kredit investasi.

Kelompok terakhir adalah yang mengalami masalah keuangan ringan namun terdampak berat akibat COVID-19. Boleh jadi mereka butuh akses pasar. Jika terbuka akses pasar, mereka butuh tambahan modal kerja.

Bagi UMKM yang telah berhubungan dengan perbankan, pengkasifikasian di atas lebih mudah. Serahkan saja pengidentifikasian kepada perbankan. Jangan hanya terbatas pada bank BUMN. Beberapa bank swasta dan bank syariah lebih akrab dengan UMKM, seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BTPN (umum maupun syariah). Sejumlah P2P Lending dapat pula berpartisipasi, terutama yang mayoritas kreditnya untuk usaha produktif. Demikian juga ojek online yang sudah memiliki mitra ratusan ribu atau bahkan jutaan UMKM di seluruh Indonesia.

UMKM di sektor pertanian memerlukan penanganan tersendiri. Para petani membutuhkan uluran tangan, terutama di subsektor tanaman pangan yang pada triwulan I-2020 mengalami kontraksi sangat dalam sebesar 10,3 persen.

Indonesia Menuju Resesi, Apa yang Harus Kita Lakukan?


Ada kebangkrutan, ada pabrik yang ditutup, pengurangan jam kerja, PHK di mana-mana, setelah itu angka pengangguran meningkat kemudian membuat ekonomi lesu. Itu adalah gambaran sekaligus ancaman resesi yang kemungkinan akan dihadapi Indonesia di tengah masa pademi COVID-19, saat ini.⁣

Resesi akan terjadi saat pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan selama dua triwulan berturut-turut. Kondisi ini sedang dihadapi Indonesia. Di kuartal II, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat negatif 3,5%-5,1%, sementara di kuartal III juga diprediksi akan mengalami hal serupa.⁣

Apa yang harus kita dan negara lakukan agar bisa bertahan di tengah resesi? Jawabannya ada di video ini, ya!⁣

–Narasi Newsroom

Selengkapnya silakan tengok di sini

Kencangkan Ikat Pinggang Hadapi Ancaman Resesi


19 Juli 2020

Pandemi Covid-19 terus berlanjut yang menghadapkan Indonesia kepada Resesi Ekonomi. Ancaman resesi ini menghantui berbagai neegara termasuk negara kita. Pelemahan ekonomi dalam dua kuartal berturut-turut semakin jelas didepan mata. Negara tetangga, Singapura sudah kena dampaknya. Hal ini harus diantisipasi oleh Pemerintah melalui berbagai strategi anggaran, kebijakan dan stimulus ekonomi. Indonesia harus berjuang untuk tidak masuk kedalam jurang resesi. Bagaimana kekuatan fundamental ekonomi dan seberapa kuat perekonomian Indonesia? CNN Indonesia Prime News membahasnya bersama Faisal Basri Ekonom Senior Universitas Indonesia, Yustinus Prastowo Staff Khusus Kementerian Keuangan dan Rosan Roeslani Ketua Umum Kadin.

Narasumber: Faisal Basri Ekonom Senior Universitas Indonesia Yustinus Prastowo Staff Khusus Kementerian Keuangan Rosan Roeslani Ketua Umum Kadin.

Selengkapnya bisa disaksikan di sini