Faisal Basri: Akuisisi BTN, Dahlan Iskan Cari Jalan Pintas!

Kompas.com, Selasa, 22 April 2014 | 11:46 WIB

Penulis: Latief

JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Faisal Basri, menyayangkan keputusan pemerintah mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui PT Bank Mandiri Tbk. Faisal menuding Menteri BUMN Dahlan Iskan mengambil jalan pintas untuk melahirkan bank dengan aset besar.

“Inginnya ambil jalan pintas. Mau duit gede, caranya kedua bank digabung, ini kan namanya jalan pintas. BTN itu kurang modal sehingga harus diperkuat modalnya, sementara Mandiri itu sudah besar. Kenapa sih enggak beli Bank Mutiara saja, misalnya. Atau, kenapa bukan BTN saja yang diperbesar. Jalan pikiran Pak Dahlan tidak ke situ, tidak melalui satu kajian mendalam,” kata Faisal ditemui Kompas.com di Bentara Budaya Jakarta, Senin (21/4/2014) sore.

“Ini dua karakter bank yang berbeda. Kalau tujuan Dahlan untuk memperbesar BTN sebagai mortgage bank, harusnya suntikkan modal ke BTN, bukan dengan mengakuisisi. Iseng saja tanya, kalau mau gabung, kenapa sih tidak bergabung saja ke BNI supaya Mandiri semakin besar. Atau dengan BRI saja misalnya. Sudahlah, BTN itu punya misi khusus, jangan dikerdilkan oleh Mandiri-nya,” tambahnya.

Faisal mengakui, mortgage market di Indonesia belum berkembang sehingga peran BTN dibutuhkan. Terlebih lagi, sektor perumahan sangat membutuhkan dukungan pembiayaan, mengingat masih banyak masyarakat membutuhkan dana untuk membeli rumah.

“Nah, itu kan bukan kompetensi Mandiri. Jangan-jangan mereka tak percaya diri. BTN tidak main kartu kredit, kartu tol, dan lain-lainnya karena memang fokusnya cuma satu, yaitu KPR. Ingat, BTN sampai saat ini masih dalam mortgage bank sejak zaman kuda gigit besi, dari zaman Perumnas membangun rumah tahun 1980-an,” ujarnya.

Faisal menyarankan, mortgage bank di Indonesia harusnya bisa lebih dikembangkan, khususnya BTN. Pasalnya, BTN masih menghadapi banyak tantangan dan kebutuhan sehingga pemerintah perlu membangun BTN yang sudah bagus saat ini menjadi lebih kuat.

“Dahlan Iskan itu misinya untuk memperbesar bank agar punya daya saing, bukan bertujuan untuk itu (memperbesar mortgage bank). Dia (Dahlan Iskan) ingin Indonesia punya bank besar,” kata Faisal.

Sumber: http://properti.kompas.com/read/2014/04/22/1146118/Faisal.Basri.Akuisisi.BTN.Dahlan.Iskan.Cari.Jalan.Pintas.

April 22, 2014 0

Diskusi Pendidikan: Cenderung Pemenuhan Kepentingan Pribadi

Kompas Cetak, Selasa, 22 April 2014, halaman 1

JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan Indonesia salah konsep karena mengabaikan potensi pendidikan untuk membangun lingkungan, masyarakat, dan bangsanya. Pendidikan cenderung lebih ke arah pemenuhan kepentingan pribadi sehingga belum maksimal mendorong transformasi sosial.

Itulah salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam diskusi ”Mencari Arah Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) bersama Kompas, Senin (21/4). Diskusi menghadirkan pembicara Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Komaruddin Hidayat, Ketua Umum PGRI Sulistiyo, Direktur Pendidikan Karakter Education Consulting Doni Koesoema, dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Faisal Basri.

Acara ini dihadiri pula oleh mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Wardiman Djojonegoro, pemikir kebangsaan Yudi Latif, Koordinator Pemantauan Indonesia Corruption Watch Febri Henri, dan Direktur Majalah Sains Kuark Sanny Djohan.

Potensi sebagai negara agraris dan kelautan, misalnya, tidak tecermin dalam konsep pendidikan. Salah satu bukti kesalahan konsep ialah penutupan sekolah menengah pertanian yang dulu berkembang. Padahal, seharusnya pendidikan membantu masyarakat mengenali potensi diri, lingkungan, dan bangsanya.

”Pendidikan itu proyek sejarah bangsa. Setiap individu tak hanya memikul agenda diri, tetapi juga agenda bangsa,” kata Komaruddin.

Doni menilai, konsep pendidikan seharusnya disesuaikan dengan konstitusi. Dalam Pembukaan Undang-Undang 1945, tujuan negara ialah menjaga perdamaian dunia. Itu diwujudkan melalui peran Indonesia menyelenggarakan Konferensi Asia Afrika tahun 1955 di Bandung. ”Menjaga perdamaian dunia hanya bisa dijalin jika pendidikan mengembangkan kerja sama, bukan persaingan individu seperti sekarang ini,” kata Doni.

Tak ada standar

Indonesia juga tidak memiliki standar untuk mengukur keberhasilan pendidikan. Keberhasilan diukur dari kelulusan nilai ujian nasional sebagai puncaknya. Akibatnya, kata Faisal Basri, kualitas pendidikan tidak membaik. Hasil Programme for International Student Assessment (PISA) 2012, misalnya, Indonesia berada di peringkat ke-64 dari 65 negara, sedikit lebih baik daripada Peru (peringkat terbawah). Rata-rata skor matematika anak Indonesia 375, rata-rata skor membaca 396, dan skor sains 382. Padahal, rata- rata skor negara anggota Organisasi untuk Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan (OECD) adalah 494, 496, dan 501.

Faisal menilai, pemerintah tak berani menetapkan target. ”Semestinya, pemerintah memasang target, misalnya peringkat ke-40 dalam waktu lima tahun,” katanya. Indonesia pelit terhadap hal yang bersifat transformatif, seperti penelitian dan pengembangan pendidikan.

”Anggaran habis untuk birokrasi pendidikan, bukan untuk murid dan guru,” ujarnya. Tanpa penelitian dan pengembangan pendidikan yang jelas, tak tercipta bangsa inovatif dan generasi yang sanggup menyelesaikan masalah. (LUK/ELN/THY)

Sumber: http://print.kompas.com/2014/04/22/Cenderung-Pemenuhan-Kepentingan-Pribadi

April 21, 2014 0

Skandal Pajak Semasa Hadi Purnomo sebagai Dirjen Pajak

Pengantar: Hari ini, Senin, 21 April 2014, Ketua BPK yang pensiun hari ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Teramat banyak berita miring selama Hadi Purnomo menjabat Dirjen Pajak. Herannya, mengapa Hadi Purnomo yang rekam jejaknya dipertanyakan bisa lolos sebagai calon anggota BPK dan akhirnya menjadi ketua lembaga tinggi Negara yang sangat penting itu dalam mengawal keuangan Negara. Tulisan ini dimuat di Harian Kompas, Senin, 16 Januari 2006, halaman 1 dan 15. Kala itu Hadi Purnomo menjabat sebagai Dirjen Pajak. Judul aslinya: “Skandal Pajak.”

***

Selama empat hari berturut-turut sejak Kamis minggu lalu, Kompas menurunkan berita tentang korupsi pajak. Berita yang selalu ditempatkan di halaman muka ini memaparkan betapa praktik pembobolan uang Negara telah berlangsung belasan tahun, sehingga bisa dikatakan sudah menjadi mata pencarian sehari-hari dari sejumlah kalangan: aparat pajak dan bea cukai, pengelola pelabuhan, pengusaha peti kemas, agen pelayaran asing yang menerbitkan dokumen atau bill of lading, produsen atau pengusaha ekspor, pengusaha ritel, makelar jasa kepabeanan, makelar agen pelayaran, dan makelar faktur.

Sekalipun para pelaku yang terlibat cukup banyak, namun modus operandinya tergolong sederhana. Yang menjadi sasaran ialah dana pengembalian atau restitusi pajak, yaitu dana atas pajak pertambahan nilai (PPN) yang telah dikeluarkan pengusaha saat mengimpor bahan baku untuk produk-produk yang diekspor. Manipulasi terjadi di dua lapisan. Pertama, bukti-bukti pembayaran pajak pertambahan nilai (PPN) atas bahan baku yang diimpor sebagai dasar untuk mengklaim restutusi. Namun, pengembalian atau restitusi baru bisa dibayarkan oleh petugas pajak jika pengusaha mengajukan sejumlah dokumen yang membuktikan bahwa barang-barang yang menggunakan bahan baku impor yang sudah membayar PPN tersebut betul-betul telah dikapalkan untuk tujuan ekspor. Maka titik rawan kedua ialah pada proses mengekspor.

Skandal pajak yang terbongkar minggu lalu tampaknya lebih banyak disebabkan oleh kebobolan di lapisan kedua. Yang sangat krusial pada proses ini ialah penerbitan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) oleh petugas Bea dan Cukai. Untuk memuluskan penerbitan PEB, maka direkayasalah sejumlah dokumen yang membuktikan sudah ada barang yang dikapalkan untuk diekspor. Pihak-pihak yang memuluskan proses ini adalah para makelar dolumen, pengusaha peti kemas, petugas pelabuhan, dan agen pelayaran. Mereka membuat dokumen-dokumen fiktif, karena sebetulnya tak ada barang yang diekspor.

***

Pengungkapan kasus ekspor fiktif sebenarnya sudah terjadi berulang kali dan melibatkan pengusaha-pengusaha besar. Sekalipun sejauh ini yang lebih sering terungkap ialah di industri tekstil dan pakaian jadi, tak tertutup kemungkinan bahwa penyelewengan terjadi pula dengan menggunakan obyek produk-produk ekspor andalan lainnya yang cukup banyak menggunakan bahan baku impor.

Kita sangat berharap pengungkapan kasus restitusi PPN yang sudah mengakar dalam ini menjadi titik awal untuk membersihkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kurang bukti apa lagi untuk meyakinkan bahwa kedua lembaga pemerintah yang sangat vital ini harus menjadi prioritas untuk membersihkan benalu-benalu yang membuat perekonomian “lesu darah” berkepanjangan. Kedua instansi di bawah Departemen Keuangan ini menjadi ujung tombak penerimaan negara. Potensi kebocoran sudah sedemikian kentaranya. Tidak terlalu sulit untuk menghitung potensi penerimaan negara yang tercecer dan diselewengkan.

Teramat naif untuk percaya pada pernyataan-pernyataan petinggi di kedua direktorat jenderal yang berkali-kali dinobatkan sebagai instansi terkorup, bahwa skandal-skandal yang terungkap selama ini hanyalah sebatas kasus. Mereka juga mengklaim bahwa komputerisasi pada sistem informasi yang mereka gunakan hampir pasti tak lagi memungkinkan terjadinya manipulasi.

Skandal restitusi pajak semakin menambah keyakinan kita betapa lingkaran korupsi di instansi perpajakan dan bea cukai sudah sedemikian sangat berurat-berakar. Sistem pengawasan internal lumpuh bukan karena modus operandi yang canggih sehingga sulit terlacak, melainkan karena praktik-praktik kotor sudah dipandang sebagai kelaziman. Ratusan temuan Inspektoral Jenderal Departemen Keuangan tak digubris, beberapa di antaranya sengaja di-peti-es-kan, terutama yang dipandang bisa membongkar kebusukan hingga ke pucuk pimpinan.

Praktik-praktik kotor yang selama ini berlangsung di hampir semua jenjang justru menjadi salah satu sumber dana untuk mempertahankan cengkeraman pengaruh dari oknum-oknum yang berkepentingan untuk mempertahankan keberadaan mereka di dalam “zona kenyamanan” yang mereka nikmati selama ini. Untuk membuktikannya sangat mudah. Teliti saja kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Ditjen Pajak dan Ditjen Bea dan Cukai. Tak sedikit dari kegiatan-kegiatan kedua instansi ini yang bersifat nonbugeter atau setidaknya dibiayai juga dari sumber-sumber di luar APBN, seperti kegiatan sosialisasi dan kegiatan-kegiatan yang bersifat seremonial semisal upacara pemberian NPWP ke-10 juta di Istana Negara akhir tahun lalu.

Jika pimpinan negara bersungguh-sungguh untuk melumatkan korupsi serta bertekad kuat untuk mewujudkan perekonomian yang sehat dan bermartabat, maka tak ada pilihan lain kecuali memulainya dengan menumpas pusat-pusat syaraf dari mata-rantai korupsi. Tak ada gunanya lagi Menteri Keuangan masih memberikan kesempatan kepada Dirjen Pajak untuk memperbaiki kinerja aparatnya, karena yang bersangkutan justru merupakan salah satu sumber utama dari masalah yang harus dibenahi terlebih dahulu. Hal yang sama berlaku pula untuk Dirjen Bea dan Cukai.

Tak terkandung maksud sama sekali untuk membawa permasalahan ini sebagai persoalan pribadi atau orang per orang. Yang hendak kita jaga ialah jangan sampai instansi perpajakan dan bea cukai terlanjur terpuruk dan semakin sulit dibenahi, sampai titik dimana kita semua tersandera karena alasan penerimaan negara terancam jika pemerintah melakukan pembenahan menyeluruh.

Pergantian pucuk pimpinan di kedua instansi yang amat vital untuk mengamankan penerimaan negara kita tempatkan sebagai awal dari upaya untuk melakukan pembenahan menyeluruh, termasuk menjaga moral seluruh pegawai yang kita yakini lebih banyak yang bersih ketimbang yang kotor.

Pembenahan di kedua instansi ini juga diharapkan memberikan kontribusi berharga bagi perekonomian. Bukankah penyelewengan seperti pada kasus restitusi pajak mengindikasikan data-data makroekonomi kita tidak akurat. Data ekspor menggelembung tapi semu adanya, tak sesuai dengan arus devisa yang masuk. Akibatnya pos errors and ommision pada neraca pembayaran juga membesar. Akibar dari semua ini, pemerintah makin sulit melakukan prakiraan dan melakukan kebijakan antisipatif.

Lebih dari itu, uang-uang yang terkumpul dari kegiatan ilegal tersebut gentayangan, tak masuk ke dalam sistem. Selanjutnya dana haram ini berpotensi menjadi virus-virus baru dengan daya perusak yang lebih besar bagi bangsa karena mengalir ke politisi-politisi hitam, sehingga akhirnya bisa menjadi ancaman bagi demokrasi.

***

April 21, 2014 4

Subsidi BBM Ancaman Utama bagi Perekonomian

Bahan bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memiuh perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek kata, subsidi BBM sudah menjelma jadi tumor ganas bagi perekonomian.

Sudah puluhan tahun perencanaan APBN porak poranda akibat fluktuasi harga minyak dunia dan prakiraan konsumsi BBM bersubsidi yang hampir selalu meleset sehingga besaran subsidi BBM kerap mengalami perubahan cukup besar. Kemelesetan semakin besar akibat fluktuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS.

Ambil contoh pada tahun 2011. Pagu indikatif yang dihitung Kementerian Keuangan untuk subsidi BBM sebesar Rp 109,1 triliun. Pada RAPBN 2011 tercantum Rp 92,8 triliun, lalu ditetapkan dalam APBN sebesar Rp 95,9 triliun. Karena sedari awal tidak realistis, pemerintah mengajukan RAPBN Perubahan dengan mencantumkan kenaikan subsidi BBM sebesar 31 persen menjadi Rp 125,3 triliun. Kesepakatan akhir pemerintah dan DPR sebesar Rp 122,0 triliun sebagaimana tercantum dalam APBN-P 2011.

Sudah dikoreksi sedemikian besar, ternyata realisasinya—berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan—melonjak lebih tinggi lagi sebesar 35 persen menjadi Rp 165,2 triliun. Kalau dibandingkan dengan pagu indikatif, berarti realisasinya melonjak sebesar 51 persen. Jika dibandingkan dengan APBN, peningkatannya sebesar 72 persen.

Kemencengan antara realisasi dan APBN lebih parah pada 2010, masing-masing Rp 82,4 triliun dan 26,3 triliun atau pelonjakan sebesar 213 persen. Tahun 2012 juga masih cukup besar, yaitu 71 persen (APBN Rp 124 triliun dan realisasi Rp 212 triliun).

Lebih mengerikan lagi kalau membandingkan realisasi subsidi BBM tahun 2013 dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Pada RPJM 2009-2014 tercantum subsidi BBM untuk 2013 hanya Rp 51,1 triliun. Adapun realisasi subsidi BBM tahun 2013 sekitar Rp 210 triliun. Jika ditambah dengan subsidi BBM yang belum dibayar pemerintah sebesar 40 triliun, berarti pelonjakannya sudah hampir lima kali lipat.

Jika subsidi BBM melonjak, subsidi listrik otomatis membengkak. APBN 2014 mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp 211 triliun. Dalam laporan terbarunya, Bank Dunia memperkirakan realisasi subsidi BBM akan mencapai Rp 267 triliun. Akibatnya, subsidi listrik pun diperkirakan membengkak dari smula Rp 71 triliun menjadi Rp 103 triliun. Dengan demikian, subsidi keduanya menjadi Rp 370 triliun atau 30 persen dari penerimaan pajak.

Sementara itu, pemerintah pusat wajib mengalokasikan sekitar Rp 586 triliun untuk daerah (48 persen dari penerimaan pajak). Gaji dan belanja barang Rp 445 triliun (37 persen). Jadi, untuk subsidi BBM dan listrik, transfer ke daerah, serta gaji dan belanja barang sudah tersedot Rp 1.401 triliun, padahal penerimaan pajak hanya Rp 1.216 triliun.

Pemerintah semakin kerepotan karena kenaikan subsidi BBM otomatis menaikkan pos belanja lainnya sehingga memperbesar volume APBN. Akibatnya, sejumlah anggaran wajib yang besarnya dipatok ke APBN juga otomatis harus dinaikkan, seperti untuk anggaran pendidikan (20 persen dari APBN), anggaran kesehatan (5 persen dari APBN). Kenaikan beberapa pos anggaran wajib itu ditetapkan pada pertengahan tahun ketika membahas APBN-P. Bisa dibayangkan betapa singkat proses perencanaannya, sehingga rawan disalahgunakan.

Di pihak lain, penerimaan pemerintah dari pajak jarang melampaui target APBN. Maka pemerintah hanya memiliki dua pilihan. Pertama, memotong anggaran rutin dengan melakukan penghematan pukul rata dan memotong belanja modal. Kedua, menambah utang, baik utang luar negeri langsung maupun menerbitkan surat utang.

Tetapi, penambahan utang bukannya untuk meningkatkan belanja modal membangun infrastruktur, melainkan mendorong konsumerisme, menyumpal lubang yang kian dalam akibat subsidi BBM yang terus membengkak. Tak jarang pula belanja modal dikorbankan. Namun, yang paling ironis, yang paling mudah dikorbankan adalah anggaran untuk bantuan sosial, karena sifatnya yang diskresioner (tidak mengikat).

Sudah sangat mendesak untuk merombak total cara penyusunan APBN. Dimulai dengan meminimalkan faktor-faktor yang paling sensitif terhadap perubahan besaran APBN. Dan itu adalah subsidi BBM.

Kalau Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kestria dan negarawan, ia harus membayar dosa tiga kali menurunkan harga BBM dalam rentang waktu yang sangat singkat menjelang pemilu 2009, yaitu dengan menaikkan harga BBM sesegera mungkin, paling lambat pada Juni tahun ini.

Lalu, membangun kesepakatan dengan DPR untuk mematok besaran subsidi sehingga tidak kerap berubah dan membuka ruang bagi penyesuaian harga BBM bersubsidi secara berkala dengan besaran kenaikan yang tipis.

Tanpa melakukan pembaruan total terhadap kebijakan energi nasional dan subsidi BBM , setidaknya membentuk kerangka dasarnya terlebih dahulu dalam sisa waktu pemerintahan sekarang, sama saja dengan mewariskan bom waktu kepada pemerintahan mendatang, suatu sikap yang tidak kestaria.

[Dimuat di Kompas, Senin, 21 April 2014, halaman 15]

April 20, 2014 0

Sesat Pikir Koalisi

Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil, bukan parlementer. “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C). Sebaliknya, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan langsung presiden dan wakil presiden (pilres).

Untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden satu atau beberapa partai politik harus memiliki 20 persen kursi di DPR atau 25 suara sah dalam pemilu legislatif.

Sejauh ini, berdasarkan perolehan suara hasil perhitungan cepat, tidak satu pun partai politik dapat mengajukan sendiri calon presiden-wakil presiden. PDI-Perjuangan, yang meraup suara terbanyak sekalipun, harus merangkul partai lain agar bisa mencalonkan jagonya yang digadang-gadang, yakni Joko Widodo. Koalisikah itu namanya? Bukan. Itu sebatas kerja sama untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden agar memperoleh tiket untuk berlaga dalam pilpres..

Koalisi hanya dikenal dalam sistem pemerintahan parlementer. Pemerintahan yang berkuasa yang dipimpin pendana menteri hanya dapat membentuk dan menjalankan pemerintahan jika didukung oleh partai atau partai-partai yang memiliki kursi mayoritas di DPR. Jika ada partai anggota koalisi yang menarik diri sehingga kursi partai koalisi tidak lagi mayoritas, maka pemerintahan bakal jatuh.

Berkoalisi tidak gratisan. Partai yang tidak lagi mendukung pemerintah otomatis akan menarik wakilnya di kabinet.

Praktik di Indonesia agak ribet. Meskipun sistem pemerintahan yang dianut bukan parlementer tetapi selalu terjadi praktik “koalisi”.

Sekarang pun, belum ada apa-apa, belum ada calon presiden sekalipun, perbincangan tentang koalisi sangat ramai. Ada koalisi poros tengah, koalisi Indonesia raya, dan beragam manuver lainnya. “Koalisi” sekarang ini tampaknya baru sebatas untuk mengusung calon presiden dan wakil presiden.

Katakanlah ada tiga kelompok “koalisi” yang bakal mengusung pasangan calon presiden-wakil presiden. Masing-masing kubu memiliki visi-misi, ideologi, dan program yang berbeda. Satu di antara “koalisi” memenangi pemilihan presiden. Hampir bisa dipastikan, yang memenagi pertarungan pilpres tidak memperoleh dukungan mayoritas di DPR. Dalam logika yang berlaku sekarang, presiden terpilih harus merangkul beberapa partai lagi agar memiliki dukungan mayoritas di DPR. Partai-partai yang mendukung sejak awal (sebelum pilpres) dan yang belakangan (setelah pilpres) dapat posisi menteri. Begitulah praktik “koalisi” di Indonesia.

Logika politik di sini, pemerintahan akan lebih kuat jika koalisi semakin banyak dukungan kursi di DPR. Pandangan itu tercermin dari gagasan koalisi Indonesia Raya. Alasannya, Indonesia sangat heterogen: ada kelompok nasionalis, agamis, kelompok tengah. Jadi semua harus dirangkul untuk menghadirkan pemerintahan yang kuat.

Di situlah letak sesat pikirnya. Kurang apa lagi pengalaman pemerintahan sekarang yang didukung oleh berbagai spektrum kekuatan politik. Kurang kuat bagaimana lagi pemerintahan presiden SBY yang didukung enam partai dengan kekuatan 75,2 persen kursi di DPR.

“Koalisi” gratisan ya namanya bukan koalisi. Partai-partai yang mbalelo tetap saja tidak menarik menteri-menterinya dari kabinet. Presiden tidak berani memecat menteri-menteri yang berasal dari partai yang mbalelo.

Sejauh presiden lurus dan amanah dalam menjalankan agenda rakyat, presiden tidak usah takut menghadapi DPR yang tidak membela rakyat. Kalau DPR berani memblokade program pemerintah, misalnya memboikot pembahasan APBN dan tak kunjung menyetujuinya, presiden bisa menggunakan APBN tahun sebelumnya. Rakyat akan marah dan menuding DPR anti rakyat. Rasanya DPR tidak akan berani melawan konstituennya sendiri. Sama saja dengan mereka bunuh diri.

Ke depan, rasanya perlu dipikirkan format baru. Dalam 10 tahun ke depan, memaksakan sedikit partai tampaknya kurang realistik di tengah masyarakat yang heterogen. Mungkin lebih baik kita memiliki presiden dengan mandat yang cukup besar. Lalu ada perdana menteri yang menjalankan pemerintahan sehari-hari dengan koalisi di pemerintahan dan oposisi. Koalisi yang tidak gratisan. Barulah istilah koalisi hadir tanpa tanda petik.

April 18, 2014 4

Ekonomi Politik Larangan Ekspor Mineral Mentah

Hari ini saya menjadi saksi ahli dari pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi tentang kasus kebijakan pemerintah yang melarang ekspor miniral mentah yang bertentangan dengan Undang-undang No.4/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini unik karena pemohon tidak memohon judicial review atas UU No.4/2009, melainkan atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM.

Judicial review ke mahkamah Agung telah dikabulkan, tetapi pemerintah tetap saja melaksanakan keputusannya melarang ekspor produk mineral tertentu. Oleh karena itu, pemohon mengajukan judicial review ke MK.

Ada baiknya mengetahui pula kesaksian ahli lain.

Berikut power point yang saya tayangkan pada sidang pagi hingga siang tadi. Judul aslinya “Tinjauan Ekonomi Larangan Ekspor Bauksit.

April 16, 2014 4

Habis Berbinar-binar Berganti Suram

Sehari menjelang pemilu 9 April saya menulis “Indeks Saham Indonesia Berbinar-binar Songsong Pemilu” (http://wp.me/p1CsPE-SO). Betapa tidak. Per 2 April 2014 indeks saham Indonesia berdasarkan perhitungan year to date (ytd), kinerja saham kita paling tinggi di dunia dengan pertumbuhan 22,8 persen dalam $ terms.

Sehari setelah pemilu, indeks harga saham gabungan melorot tajam 155,68 poin atau -3,16 persen dibandingkan sehari sebelum pemilu. Hasil pemilu yang menunjukkan kekuatan politik semakin terfragmentasi (http://wp.me/p1CsPE-SZ ) menjadi sentimen negatif di bursa saham. Boleh jadi pelaku pasar memandang hasil pemilu bakal menciptakan pemerintahan koalisi banyak partai dan sarat kompromi, sehingga sulit menggulirkan kebijakan-kebijakan yang tidak populis tetapi menjadi obat mujarab bagi pembenahan struktural perekonomian Indonesia.

Agaknya masih ada peluang untuk membuktikan pandangan itu tidak sepenuhnya benar. Kalau kita punya presiden dan wakil presiden yang memiliki visi kuat dan sigap dalam mengambil keputusan dan dibantu oleh para menteri yang mumpuni, tantangan berat ke depan dapat dihadapi dengan penuh determinasi.

Sepanjang agenda rakyat yang mengedepan dan menjunjung tinggi rasa keadilan, niscaya pemerintahan baru nanti bakal didukung oleh mayoritas rakyat. “Koalisi” yang bakal terbentuk diharapkan juga kokoh dan konsisten memenuhi kesepakatan pokok yang menjadi platform pemerintahan “koalisi”. Mungkin itu sebatas harapan. Tak ada salahnya berharap ketimbang terus menggerutu dan turut memadamkan asa perubahan.

April 10, 2014 0

Kekuatan Politik Semakin Terfragmentasi

Berdasarkan hasil perhitungan cepat Kompas yang diunduh pada pk.23:23, PDI-P hanya memperoleh 19,2 persen. Masih ada peluang bagi PDI-P untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus menggandeng partai lain. Berdasarkan hasil pemilu 2009, persentase perolehan kursi DPR PDI-P lebih besar dari persentase perolehan suara, masing-masing 17 persen dan 14 persen. Kalau pola itu berulang, maka perolehan kursi DPR oleh PDI-P bias melewahi ambang batas partai untuk mencalonkan sendiri kandidat presiden dan wakil presiden sebesar 20 persen.

Partai berbasis Islam tidak bisa dianggap remeh. Kalau sebagian besar mereka bersatu, mungkin muncul poros tengah baru. Jika tidak bersatu, beberapa yang potensial diajak berkoalisi oleh partai “nasionalis” tengah atau “kiri-tengah”. Yang paling besar perolehan suaranya adalah PKB yang suaranya naik hamper dua kali lipat dibandingkan pemilu 1999. PAN dan PPP juga tampaknya cukup punya daya tawar dan relative fleksibel dibandingkan PKS.

Golkar menduduki urutan kedua. Kalau partai-partai pecahan Golkar dan yang diarsiteki oleh tokoh Orde Baru digabung semuanya dengan Golkar, perolehan suara totalnya nyaris 50 persen. Bisa juga mereka pecah dua, masing-masing merangkul partai Islam.

Dengan semakin terfragmentasinya hasil pemilu legislatif, kemungkinan bakal ada capres-cawapres lebih dari tiga pasangan.

PDI-P tampaknya akan berhitung ulang. Tak lagi punya kemewahan memiliki first best choice.

Bakal tambah ramai tampaknya menuju Pilpres. Kita tunggu kelanjutannya.

April 9, 2014 1

Indeks Saham Indonesia Berbinar-binar Songsong Pemilu

Sehari sebelum pemilu legislatif 9 April 2014, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BIE) memang hanya naik sangat tipis 0,315 poin atau 0,007 persen dibandingkan awal pekan ini. Pada hari Senin (7/4), indeks saham naik cukup tajam, 63,095 poin atau 1,299 persen dibandingkan petutupan bursa akhir pekan lalu.

Namun, bila kita bandingkan dengan posisi akhir tahun 2013 (year to date), indeks sudah naik lumayan tinggi, yaitu 15,14 persen. Year on year pun sudah positif walaupun masih kecil sebesar 0,488 persen.

Bila dibandingkan dengan kinerja saham-saham dunia, sungguh saham Indonesia yang paling berbinar-binar. Tak dinyana, per 2 April 2014, kinerja indeks saham Indonesia year to date dalam $ term ternyata paling tinggi di dunia dengan pertumbuhan 22,8 persen. Pencapaian ini mirip dengan yang terjadi pada bulan Mei 2013.

Melihat gelagat ini, sangat boleh jadi dalam beberapa bulan ke depan IHSG bisa menorehkan rekor baru. Rekor sebelumnya adalah 5.214,976 pada 20 Mei 2013.

Pemilu yang damai dan kehadiran pemimpin baru yang dicintai rakyatnya diharapkan tidak hanya mengerek indeks saham, tetapi juga menghembuskan harapan baru bagi percepatan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan.

April 8, 2014 0