Kompas.com, Selasa, 22 April 2014 | 11:46 WIB Penulis: Latief JAKARTA, KOMPAS.com — Ekonom dan dosen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Faisal Basri, menyayangkan keputusan pemerintah mengakuisisi PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN) melalui PT Bank Mandiri Tbk. Faisal menuding Menteri BUMN Dahlan Iskan mengambil jalan pintas untuk melahirkan bank dengan aset besar. “Inginnya ambil jalan pintas.
Bulan: April 2014
Kompas Cetak, Selasa, 22 April 2014, halaman 1 JAKARTA, KOMPAS — Pendidikan Indonesia salah konsep karena mengabaikan potensi pendidikan untuk membangun lingkungan, masyarakat, dan bangsanya. Pendidikan cenderung lebih ke arah pemenuhan kepentingan pribadi sehingga belum maksimal mendorong transformasi sosial. Itulah salah satu pokok persoalan yang mengemuka dalam diskusi ”Mencari Arah Pendidikan Indonesia” yang diselenggarakan Persatuan
Pengantar: Hari ini, Senin, 21 April 2014, Ketua BPK yang pensiun hari ini, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Teramat banyak berita miring selama Hadi Purnomo menjabat Dirjen Pajak. Herannya, mengapa Hadi Purnomo yang rekam jejaknya dipertanyakan bisa lolos sebagai calon anggota BPK dan akhirnya menjadi ketua lembaga tinggi Negara yang sangat penting itu dalam mengawal keuangan
Bahan bakar minyak tidak lagi sebatas membelenggu, merusak postur, dan menambah ketidakpastian APBN, melainkan telah pula merongrong akun lancar (current account), membuat semu tingkat laju inflasi, memiuh perkembangan sektor-sektor dalam perekonomian, menghambat diversifikasi energi yang ramah lingkungan, memicu penyelundupan BBM, melahirkan kebijakan-kebijakan yang semakin tak rasional, dan yang lebih mendasar lagi mengiris-iris rasa keadilan. Pendek
Sistem pemerintahan Indonesia adalah presidensiil, bukan parlementer. “Presiden tidak dapat membekukan dan/atau membubarkan Dewan Perwakilan Rakyat” (Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 7C). Sebaliknya, DPR tidak bisa menjatuhkan presiden, karena presiden dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan langsung presiden dan wakil presiden (pilres). Untuk dapat mengajukan calon presiden dan wakil presiden satu atau beberapa partai politik harus memiliki
Hari ini saya menjadi saksi ahli dari pihak pemohon di Mahkamah Konstitusi tentang kasus kebijakan pemerintah yang melarang ekspor miniral mentah yang bertentangan dengan Undang-undang No.4/2009 dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kasus ini unik karena pemohon tidak memohon judicial review atas UU No.4/2009, melainkan atas Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri ESDM. Judicial review ke
Sehari menjelang pemilu 9 April saya menulis “Indeks Saham Indonesia Berbinar-binar Songsong Pemilu” (http://wp.me/p1CsPE-SO). Betapa tidak. Per 2 April 2014 indeks saham Indonesia berdasarkan perhitungan year to date (ytd), kinerja saham kita paling tinggi di dunia dengan pertumbuhan 22,8 persen dalam $ terms. Sehari setelah pemilu, indeks harga saham gabungan melorot tajam 155,68 poin atau -3,16
Berdasarkan hasil perhitungan cepat Kompas yang diunduh pada pk.23:23, PDI-P hanya memperoleh 19,2 persen. Masih ada peluang bagi PDI-P untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden tanpa harus menggandeng partai lain. Berdasarkan hasil pemilu 2009, persentase perolehan kursi DPR PDI-P lebih besar dari persentase perolehan suara, masing-masing 17 persen dan 14 persen. Kalau pola itu berulang, maka perolehan
Sehari sebelum pemilu legislatif 9 April 2014, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia (BIE) memang hanya naik sangat tipis 0,315 poin atau 0,007 persen dibandingkan awal pekan ini. Pada hari Senin (7/4), indeks saham naik cukup tajam, 63,095 poin atau 1,299 persen dibandingkan petutupan bursa akhir pekan lalu. Namun, bila kita bandingkan dengan
Banyak sahabat dan handai tolan yang mengatakan pada saya tidak akan menggunakan hak pilihnya alias golput. Ada yang sudah bulat tidak ingin ke tempat pemungutan suara (TPS). Ada pula yang berniat ke TPS tetapi akan merusak surat suara, misalnya dengan mencoblos semua partai politik peserta pemilu. Partisipasi dalam pemilu legislatif mengalami penurunan dalam dua pemilu