“Meluruskan” Pernyataan CT (Menko Perekonomian) tentang Utang Luar Negeri


Kompas.com hari ini, Rabu, 28 Mei 2014, pk. 09:12) menurunkan berita “CT: Utang Luar Negeri Naik karena Bank” (http://kom.ps/AFivhJ). Pernyataan ini benar jika membandingkan kenaikan utang swasta-bank yang naik paling tinggi (2,6 kali atau 166 persen) selama kurun waktu 2009-15 April 2014. Sebagai perbandingan, pada periode yang sama, utang swasta-nonbank hanya naik 1,9 kali atau 88 persen; dan utang pemerintah & bank sentral hanya naik 1,3 kali atau 31,5 persen.

Sekalipun naik paling tajam, porsi utang swasta-bank dalam utang luar negeri total sangat kecil, yakni hanya 9,2 persen pada 15 April 2014, naik dari 5,5 persen tahun 2009. Porsi paling besar adalah utang pemerintah & bank sentral, yaitu 57,4 persen tahun 2009 dan 47,2 persen pada 15 April 2014. Adapun utang luar negeri sawta-nonbank porsinya 37,1 persen tahun 2009 dan 43,6 persen. Berarti, dewasa ini memang utang swasta total (bank dan nonbank) sudah melampaui utang pemerintah.

Dalam tiga setengah bulan terakhir, utang luar negeri Indonesia naik cukup tajam sebesar 11,3 miliar dollar AS. Penyumbang terbesar kenaikan ini adalah utang pemerintah (7 miliar dollar AS). Penyumbang terbesar kedua adalah swasta-nonbank sebesar 3,1 miliar dollar AS. Sumbangan swasta-bank justru yang paling kecil, yaitu 1,2 miliar dollar AS.

external_debt

Agaknya, pernyataan Menko Perekonomian, Chairul Tanjung, menanggapi kecenderungan peningkatan utang luar negeri belakangan ini yang cukup memprihatinkan sejumlah kalangan. Kalau demikian, sepatutnya pemerintah harus lebih waspada terhadap peningkatan utang pemerintah sendiri yang naik paling banyak dibandingkan dengan utang swasta-bank. Benar Pak CT bahwa utang swasta-bank tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena nilainya tak sampai 10 persen dari keseluruhan utang luar negeri Indonesia.

Utang luar negeri pemerintah berpotensi bakal naik lagi sampai akhir tahun karena tekanan fiskal. Defisit APBN diperkirakan bakal membengkak mendekati 3 persen PDB. Apalagi sebagai penutupnya kecuali berutang lebih banyak, termasuk utang luar negeri.

Ini Penyebab Negara Selamatkan Bank Century, Menurut Ekonom


PortalKBR.com

Written by  , Mon,26 May 2014 | 16:20

KBR, Jakarta – Ekonom Faisal Basri menjelaskan ada satu hal yang membuat Negara harus menyelamatkan Bank Century di 2008. Sebab Indonesia tidak menerapkan Blanket Guarantee atau penjaminan penuh pada nasabah bank.

Hal ini disampaikan Faisal Basri pada saat menjadi saksi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Senin (26/5). Dirinya menegaskan jika pada keadaan krisis pemerintah wajib menerapkan blanket guarantee atau penjaminan penuh tersebut.

Penjaminan penuh tersebut dapat menghindari adanya perpindahan secara besar-besaran nasabah bank ke bank besar yang menyebabkan bank kecil kolaps.

“Kan urgensinya situasi tidak normal harus ada penanganan istimewa dalam situasi krisis pakai protokol krisis dan dalam keadaan normal ya tidak diperlukan. (saudara ahlio saya tertarik dengan pernyataan anda dengan menyelamatkan bank bobrok, apakah di dunia perbankan itu harus diselamatkan bank bonbrok itu?). Ada, blanket guarantee kita hancurkan yang bobrok itu,” kata Faisal di Tipikor.

Faisal Basri menambahkan ancaman krisis global pada tahun 2008 mengancam perekonomian Indonesia pada saat itu, termasuk bank-bank kecil yang berada di Indonesia.

Seperti diketahui, Faisal Basri menjadi saksi ahli dalam sidang kasus dugaan korupsi Bank Century yang menjerat bekas Deputi Gubernur Bank Indonedia BI Budi Mulya. Jaksa Penuntut Umum KPK juga menghadirkan tiga saksi ahli ekonomi yaitu Ichsan Noor, Hendri dan Kwik Kian Gie.

Editor: Pebriansyah Ariefana

Diunduh dari: http://portalkbr.com/berita/nasional/3259590_4202.html

Sidang Kasus Century: Faisal Basri Tegaskan Pentingnya Bank Century Diselamatkan


Detik.com, Senin, 26/05/2014 18:08 WIB

Moksa Hutasoit – detikNews

181032_faisal

Jakarta – Sejak merger, Bank Century memang sudah memiliki segudang masalah. Namun jika di tahun 2008 bank itu tidak diselamatkan, kondisi perbankan Indonesia bisa makin kacau.

Hal itu disampaikan ekonom Faisal Basri saat menjadi saksi meringankan di perkara kasus Bank Century dengan terdakwa Mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (26/5/2014).

“Kalau tidak diputuskan (pemberian FPJP), Senen tidak bisa beroperasi dan semua orang akan bertanya,” kata Faisal.

Namun BI saat itu tidak hanya sekali memberikan FPJP. Melainkan berulang-ulang dan bahkan kondisi Bank Century tidak normal juga.

Menurut Faisal kondisi Century saat itu diibaratkan orang yang sedang sakit. Setelah ke dokter dan diberi obat, belum tentu orang tersebut langsung sembuh. Bahkan bisa saja orang tersebut kembali lagi ke dokter.

“Dan harus dikasih obat yang dosisnya ditambah,” papar Faisal.

Kondisi kritis saat itu memang membuat Bank Century ‘mau tidak mau’ harus disuntik FPJP. Namun jika dalam kondisi normal, dia memperkirakan Century akan ditutup.

“Kalau situasi normal, bunuh bank itu, kalau situasi normal. Waktu itu tidak normal,” tandasnya.

Diunduh dari: http://news.detik.com/read/2014/05/26/180857/2592878/10/faisal-basri-tegaskan-pentingnya-bank-century-diselamatkan?9922032

Sidang Century: Opini Ekonom Terbelah Soal “Bail Out”


Kompas, Rabu, 28 Mei 2014

Pada persidangan kasus Bank Century dengan terdakwa mantan Deputi Gubernur BI Budi Mulya, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (26/5), penasihat hukum terdakwa yang dipimpin Luhut MP Pangaribuan menghadirkan ekonom Faisal Basri sebagai saksi ahli.

Ekonom Universitas Indonesia itu merupakan ekonom kelima yang dihadirkan sebagai saksi ahli. Empat ekonom yang dihadirkan pada persidangan sebelumnya adalah Kwik Kian Gie, Hendri Saparini, Ichsanuddin Noersy, dan Sigit Pramono.

Dalam penjelasannya kepada majelis hakim yang diketuai Hakim Afiantara, Faisal mengatakan, pada November 2008, Indonesia terancam krisis keuangan sebagai imbas krisis global yang berpusat di Amerika Serikat.

Mengantisipasi dampak krisis, sejumlah negara tetangga Indonesia menerapkan penjaminan penuh atau blanket guarantee. Tujuannya, agar dana tidak ditarik dan dipindahkan nasabah ke bank di negara lain yang dianggap lebih aman.

Namun, Indonesia cuma menerapkan penjaminan terbatas atas simpanan nasabah di bank (maksimal Rp 2 miliar). ”Saat itu, menteri, Bank Indonesia, dan instansi terkait setuju blanket guarantee. Namun, Wapres Jusuf Kalla menolak,” katanya.

Akibatnya, kata Faisal, banyak dana dari Indonesia dilarikan ke negara, seperti Singapura, yang menerapkan blanket guarantee. Dalam suasana seperti itu, menurut Faisal, jika Bank Century tidak diselamatkan, dikhawatirkan memicu penarikan dana yang lebih besar sehingga akan menyebabkan krisis makin dalam.

Pendapat senada dikemukakan oleh Ketua Perhimpunan Bank-Bank Nasional Sigit Pramono yang juga dihadirkan sebagai saksi ahli oleh penasihat hukum terdakwa.

Pendapat berbeda Kwik

Namun, pandangan Faisal dan Sigit berbeda dengan pandangan saksi ahli Kwik Kian Gie, Hendri Saparini, dan Ichsanuddin Noersy, yang dihadirkan jaksa.

Ketiganya berpendapat bahwa pada November 2008 tidak terjadi krisis. Buktinya kondisi ekonomi dan perbankan tahun 2008 tetap bagus, sangat jauh dibandingkan krisis 1997-1998.

Angka rasio kecukupan modal industri perbankan pada 1997 adalah minus 15 persen, sementara tahun 2008 positif 17 persen. Rasio kredit bermasalah perbankan pada 1997 mencapai lebih dari 50 persen, sementara pada 2008 di bawah 5 persen. Suku bunga Sertifikat Bank Indonesia tahun 1997 mencapai 40 persen, sementara tahun 2008 sekitar 12 persen.

Oleh karena itu, ketiganya berpendapat Bank Century sudah selayaknya ditutup. Apalagi, bank tersebut kolaps karena tindak kriminal pemiliknya sendiri, Robert Tantular. (faj)

Diunduh dari: http://print.kompas.com/KOMPAS_ART0000000000000000006869984

Untuk melihat kesaksian saya di pengadilan Tipikor, 26 Mei 2014, bisa diunduh di:  http://wp.me/p1CsPE-Wo

 

 

Kesaksian di Pengadilan Tipikor Kasus Bank Century


Pada hari Senin, 26 Mei 2014, saya bersaksi sebagai saksi ahli di pangadilan Tipikor untuk kasus Bank Century dengan tekdakwa Budi Mulia. Berikut adalah bahan paparan dalam bentuk powerpoint. Urutan dari kiri ke kanan, turun ke bawah dari kiri ke kanan lagi, dan seterusnya.

tipikor-1tipikor-2

tipikor-3tipikor-4

tipikor-5tipikor-6

tipikor-7tipikor-8

tipikor-9tipikor-10

tipikor-11tipikor-12

tipikor-13tipikor-14

tipikor-15tipikor-16

tipikor-17tipikor-18

tipikor-19tipikor-20

tipikor-21tipikor-22

tipikor-23tipikor-24

tipikor-25tipikor-26

tipikor-27

Manifesto Rakyat yang tak Berpartai


Senin, 26 Mei 2014, mulai pk. 16:00, diselenggarakan konperensi pers dan testimoni oelh beberapa penandatangan Manifesto Rakyat yang tak Berpartai, di Taman Ismail Marzuki. Calon presiden Jokowi turut menghadiri dan menyampaikan sambutan serta menjawab beberapa pertanyaan.

manifesto

Berikut isi Manifestonya:

Kami, rakyat yang tidak berpartai, berpendapat bahwa kepartaian di Indonesia semakin mengingkari aspirasi rakyat. Kami menyaksikan bagaimana partai-partai dipergunakan oleh sebagian elit mereka untuk mendapatkan kedudukan, kekuasaan, dan kekayaan.

Ini adalah kelanjutan dari masa lalu, yang mendorong partai-partai bukan lagi menjadi alat perjuangan, melainkan alat untuk mengejar kepentingan pribadi. Kami sudah hampir putus harapan.

Tetapi berangsur-angsur ada celah akan kembalinya kehidupan politik yang bersih dan mengabdi kepada rakyat. Suara kami mulai menggema dan terdengar. Kami melihat munculnya tokoh-tokoh non-partai sebagai pemimpin.

Mereka adalah tokoh-tokoh yang bersih, tulus, dan bekerja dengan sungguh-sungguh. Mereka adalah orang-orang muda yang tidak tercemar oleh dosa politik masa lalu.

Mereka itulah yang mengembalikan harapan kami. Di antara tokoh-tokoh itu adalah Jokowi.
Jokowi tampil dari bawah, dari kalangan rakyat lintas golongan. Jokowi dipilih dan dipercaya, tidak hanya satu kali. Bukan karena ia petugas partai. Ia petugas rakyat.

Karena itulah kami mendukung dan akan memilih Jokowi untuk menjadi presiden. Kami percaya, ia akan melaksanakan amanat rakyat untuk mengubah kehidupan sosial-politik ke arah yang lebih baik. Untuk Indonesia sekarang dan untuk generasi yang akan datang.

Semoga Tuhan bersama kita.
Jakarta, Hari Kebangkitan Nasional, 20 Mei 2014.

Dulu Bersaing, Kini Faisal Basri Dukung Jokowi Jadi Capres


Senin, 26 Mei 2014 | 21:47 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Setelah gagal bersaing dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2012, kini pengamat ekonomi Faisal Basri mendukung pencalonan Joko Widodo dan Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden. Faisal menilai Jokowi sebagai pemimpin yang mau mendengarkan rakyatnya.

Staf pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia itu mengatakan bahwa awalnya ia bersaing dengan Jokowi dalam arena Pilgub DKI Jakarta. Salah satu tujuannya adalah menumbangkan gubernur petahana Fauzi Bowo.

“Pada pilpres ini, saya dukung Jokowi juga karena ia adalah sosok pemimpin lahir dari bawah dan mengerti persoalan rakyat,” kata Faisal dalam acara deklarasi dukungan “Manifesto Rakyat Tak Berpartai kepada Jokowi” di kawasan Taman Ismail Marzuki, Jakarta, Senin (26/5/2014).

Faisal menilai bahwa selama menjadi Gubernur DKI, Jokowi mau belajar dan mendengarkan suara rakyat. Untuk itu, Faisal yakin bahwa Jokowi dibutuhkan tidak hanya oleh masyarakat Jakarta, tetapi dibutuhkan oleh seluruh rakyat Indonesia.

Selain itu, Faisal juga memuji Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri yang memberi kesempatan kepada Jokowi sebagai capres. Pengusungan Jokowi yang bukan pimpinan partai merupakan cerminan demokrasi yang sesungguhnya. “Makanya, saya tidak ragu tetapkan hati untuk dukung Jokowi,” kata Faisal.

Penulis: Febrian

Editor: Laksono Hari Wiwoho

Diunduh dari: http://kom.ps/AFirsF

Reformasi: Where Are We Now?


May 1998 is celebrated as the birth of reforms in Indonesia, ending three decades of President Soeharto’s authoritarian regime. But 16 years since the country’s democratization process began, a lot remains to be done that some question whether the Indonesia of today is better or worse than before the Reformasi. We asked two important figures who were involved during the 1998 political upheaval to share their thoughts on where Indonesia is now.

Faisal Basri was a lecturer at University of Indonesia in 1998. He is a noted economist and is one of the founding members of the National Mandate Party, though he has since left the party. He ran for Jakarta Governor election in 2012 as an independent candidate.

1. What were you doing during the reforms movements?

During the political upheaval period that led to the reforms movement, I was a lecturer at the Economics Faculty at the University of Indonesia and head of the Economy and Development Studies Department. I gave a  speech at the first student protest at the University of Indonesia.  On top of a car roof, I firmly declared that our enemy was Soeharto. University Indonesia students often asked for my inputs, they occupied the parliament building and they spearheaded the force to remove Soeharto from power.

We intensively held discussions and made preparations on further steps for post-Soeharto era. Along with Goenawan Mohammad, Sandra Hamid, Santoso, Syamsuddin Haris, we set up a monitoring team for the new Cabinet that was declared by Soeharto. We asked Amien Rais to be the chairman. But, the monitoring team didn’t last, as it soon became irrelevant.

Everything was developing very quickly and Soeharto was on the edge of destruction. We then set up Majelis Amanat Rakyat (People’s Mandate Council) or MARA, which was declared on the first day of the turbulent period in the capital city. I was one of the declarators. The National Mandate Party was the offspring of MARA.

2. What are you most happy about the progress since Reformasi?

The most gratifying is freedom. It is invaluable. Now disagreement or differences are solved through democratic mechanism. Our democracy is far from a perfect one. Our duty is to strengthen political and economic institutions through democratic mechanism, transforming from extractive political and economic institutions into a more inclusive one.

3. What are your regrets about what have transpired post-reforms?

Democracy doesn’t happen in one day. It needs to be nourished. If there’s any regret perhaps it is the presence of the New Order regime after the fall of Soeharto as they continue to be a strong force. For decades their presence is rooted in the economic chain and logistics under corruption, collusion and nepotism. And unfortunately the reformist was not a collective and united movement. In the beginning, they were very compromising, which led to the failure to limit the powerful force that disarrayed Indonesia.

Post-reforms, Akbar Tanjung became the head of parliament, and others also managed to get ministerial posts. In the 1999 election, Golkar obtained the second-highest position and in the next election in 2004, they won. Certainly their presence remains strong. They had strong logistics network and a long list of political experience. If at the time the reformists were united and uncompromising, real change could happen without vested interests of the old power that has deep roots in this country.

4. Are you planning to join the political arena again in the future?

I am one of the founders of PAN and the first secretary general. My time there lasted for two years. In the beginning of 2001, I submitted my resignation from the party. Yet, my interests in politics doesn’t slow down, it is growing stronger, even without a political party vehicle. I set up a political organization called Indonesia Movement several years ago. Our mission is to strengthen the civil society. We want to polish young political candidates to balance out those who graduated from political parties. Many of them later joined political parties with flying colors.

I, too, am proud to be a part of a strong independent political movement. We produced independent candidates running in gubernatorial, mayor and district-level elections, after the Constitutional Court made a landmark decision to allow independent candidates run in local elections. I also ran as an independent candidate for the Jakarta Governor election. We felt that we won as a counter to powerful political parties, to muffle the practice of money politics and propose fresh and alternative ideas.

Someone must stand outside the fence of the political parties arena and deliver a forceful voice for a real change.

We must enrich our democracy with  substantive democracy that works to improve the welfare and to provide justice for the Indonesian people.

Source: http://www.magdalene.co/news-151-reformasi-where-are-we-now-.html

 

Update Meluruskan Kebohongan dan Simpang Siur


Dalam wawancara dengan Majalah Tempo edisi 12-18 Mei, hal. 42:

Tempo: Bank Indonesia menyatakan Bank Century kalah kliring pada 13 November 2008 ….
Pak JK: Kalah kliring itu isu. Saya mengatakan yang bikin isu harus ditangkap.

Dalam Notulensi rapat di Kantor Wapres, 13 November 2008, nyata-nyata Pak JK sebagai Wakil Presiden amat tahu tentang Bank Century kalah kliring.

notulen131108

Tak pula ada keraguan bahwa dana yang dikucurkan oleh LPS ke Bank Century dilakukan lewat mekanisme transfer (bukan tunai berupa uang dalam bentuk fisik). Tranfer pertama dilakukan hari Senin, 24 November 2008, pk. 07:42. Atas fakta ini, ada yang meragukan mengapa dilakukan sedemikian pagi. Bukankah bank belum buka? Bank memang belum buka untuk pelayanan publik, tapi karyawan sudah mulai bekerja. Ada pun layanan RTGS (window time RTGS) berlangsung dari pk. 06:30-16:30.

transfer

Data berikut menunjukkan beberapa setoran dilakukan dalam bentuk SPN dan SUN. Ada juga setoran tunai sekali yang disetor ke rekening giro Bank Century di BI.

Penyertaan Dana Bailout_2_1_2

Semoga tambahan informasi ini kian membuat terang yang selama ni masih simpang-siur. Semoga perjalanan negeri ke depan semakin mulus.

Blog at WordPress.com.

Up ↑