Wakil Presiden dan para petinggi pemerintahan, termasuk Presiden dan Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK, kerap mengatakan suku bunga harus turun. Hari ini (28/8) kembali Wapres mengatakan hal serupa: Bunga Deposito Harus Turun Agar Pasar Modal RI Lebih Menarik. Menurut Wapres, pasar modal baru menarik jika bunga deposito sekitar 5 persen.
Kenyataannya, pasar modal kita sudah lumayan bergairah. Indeks harga saham gabungan naik tajam sejak awal Juli 2016. Hingga akhir pekan ini, indeks saham naik 18,42 persen (year-to-date). Jika dibandingkan dengan setahun yang lalu, indeks sudah melaju 28,34 persen.
Pasar saham Indonesia sangat bergairah jika dibandingkan dengan emerging markets. Per 24 Agustus 2016, kinerja pasar saham Indonesia tahun ini dalam US$ term terbaik kedua di Asia dan keempat di dunia.
Arus modal portofolio sebagaimana dilaporkan oleh Bank Indonesia pun cukup besar selama semester I 2016, yaitu 13 miliar dollar AS, dua kali lipat lebih dari penanaman modal asing langsung. Tahun ini diperkirakan modal portofolio bakal melampaui tahun lalu.
Mengapa suku bunga deposito dan suku bunga kredit sulit turun secara signifikan? Pertama, pemerintah semakin gencar berutang akibat tekanan fiskal (APBN). Agar surat utang pemerintah laku, imbal hasilnya harus menarik. Maret lalu pemerintah mengeluarkan Sukuk Ritel dengan imbal hasil sangat menarik, 8,3 persen, di atas rata-rata bunga deposito. Dewasa ini pemerintah sedang menawarkan Sukuk Tabungan perdana (ST001) yang imbal hasilnya bersaing dengan deposito.
Pak Wapres, salah satu penyebab bunga deposito susah turun adalah pemerintah sendiri yang gencar berutang, menjadi pesaing utama perbankan. Bapak baiknya melihat laju pertumbuhan deposito yang nyaris stagnan, hanya naik 1,97 persen pada Juni 2016 dibandingkan Juni 2015. Sudah hampir setahun pertumbuhan deposito melorot tajam, terjun bebas dari tingkat tertingginya sebesar 26,1 persen pada Februari 2015.
Berharap Pak Wapres lebih piawai menakhodai negeri ini bersama Pak Presiden.
Rasanya belum pernah ada negara yang menawarkan pengampunan pajak yang sangat menggiurkan seperti yang ditawarkan pemerintah Indonesia: pemutihan harta 30 tahun ke belakang dengan tarif tebusan hanya dua persen. Tidak ada denda sama sekali. Slogannya sederhana: ungkap-tebus-lega. Pembayar pajak yang rasional akan berhitung dengan mudah betapa dahsyat kenikmatan yang bakal diperoleh. Aparat pajak tidak mengutik-utik asal harta itu di kemudian hari.
Jika tidak memanfaatkan peluang emas program tax amnesty (TA) dan di kemudian hari ditemukan penggelapan pajak, maka pembayar pajak akan terkena denda yang sangat besar. Dana pajak yang digelapkan bakal sulit disimpan di mana pun dengan pemberlakuan pertukaran informasi. Lagi pula, jika dana yang digelapkan itu terus disimpan di Singapura, misalnya, imbal hasilnya sangat rendah. Jika dideklarasikan dan direpatriasi ke Indonesia, pilihan investasinya sangat beragam dengan imbal hasil yang cukup menggiurkan.
Pesimisme keberhasilan program TA beralasan jika memerhatikan perkembangan hingga 21 Agustus 2016. Jumlah Surat Pengampunan Pajak baru 7.374 dengan nilai harta yang dilaporkan Rp 42,5 triliun. Dana tebusan baru mencapai Rp 863 miliar, hanya 0,52 persen dari target tambahan penerimaan pajak sebesar Rp 165 triliun.
Kenaikan tajam pemohon belum banyak berasal dari “kelas kakap” sebagaimana terlihat dari retara per SPP yang terus turun. Deklarasi didominasi dari dalam negeri (83,5 persen). Harapan aliran masuk dana repatriasi belum menunjukkan wujudnya, hanya Rp 1,4 triliun.
Pembayar pajak besar diperkirakan baru berpartisipasi menjelang batas akhir gelombang pertama akhir September. Mereka terus berhitung dan saling tunggu. Saya menduga mereka akan banyak yang ikut gelombang pertama karena tarif tebusan sangat rendah. Meskipun tarif tebusan sangat rendah, belum tentu mereka punya cukup dana tunai untuk membayar tebusan. Perlu waktu untuk menghimpunnya. Oleh karena itu diperkirakan SPP bakal membludak menjelang batas akhir gelombang pertama. Seandainya realisasi gelombang pertama sukses, angka-angka di atas bisa berubah total. Keberhasilan program TA semakin di depan mata, banyak perubahan yang menjanjikan.
Apalagi jika terbuka opsi boleh mencicil atau meminjam ke bank, ceritanya bakal lain. Bank tidak perlu khawatir karena pinjaman itu berjangka pendek dan dengan jaminan aset yang jelas. Pemerintah perlu memikirkan opsi ini.
Kredibilitas program dan penyelengara TA sangat menentukan. Trust pada pemerintah jadi kata kuncinya.
Pada 19 Agustus 2016, Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data terbaru tentang ketimpangan. Indeks ketimpangan yang diukur dengan gini ratio pada Maret 2016 turun menjadi 0,397. Penurunan gini ratio menjadi di bawah 0,4 membuat tingkat ketimpangan di Indonesia kembali dalam kategori rendah (<0,4). Kategori sedang 0,4 sampai 0,5 dan ketegori ketimpangan tinggi atau parah >0,5. Rentang gini ratio adalah nol (merata sempurna) hingga 1 (timpang sempurna).
Gini ratio tertinggi sepanjang sejarah terjadi pada September 2014. Setelah itu terus mengalami penurunan hingga Maret 2016. Berarti selama pemerintahan Presiden Joko Widodo mengalami perbaikan hingga kembali ke kategori rendah.
Sumber: Badan Pusat Statistik
Di halaman muka Kompas hari ini (20/8) muncul berita dengan judul Rasio Gini Belum Memuaskan. Mengapa sejumlah kalangan, termasuk Wakil Presiden Jusuf Kalla, menilai penurunan belum cukup memuaskan?
Pertama, menurut BPS, penyumbang perbaikan terutama adalah kenaikan upah buruh tani harian dan buruh bangunan harian, kenaikan jumlah pekerja bebas di sektor pertanian dan nonpertanian, serta kenaikan pengeluaran pemerintah, khususnya infrastruktur padat karya, bantuan sosial, dan perbaikan pendapatan pegawai negeri sipil (PNS) golongan bawah. Dua faktor pertama sangat rentan, sewaktu-waktu mudah turun kembali karena kelompok buruh harian tidak memiliki kepastian pendapatan.
Kedua, meskipun gini ratio di perdesaan relatif jauh lebih rendah dari perkotaan (0,327 versus 0,410), penurunan gini ratio di perdesaan relatif lebih lambat dibandingkan penurunan di perkotaan. Kenyataan ini memperkokoh konstatasi rentannya faktor pertama.
Ketiga, gini ratio di Indonesia dihitung berdasarkan data konsumsi per kapita, sehingga tidak mencerminkan ketimpangan pendapatan dan ketimpangan kekayaan. Ketimpangan berdasarkan pengeluaran atau konsumsi jauh lebih rendah ketimbang ketimpangan pendapatan dan kekayaan karena sekaya-kayanya seseorang tentu memiliki keterbatasan untuk menikmati hidup dari kekayaannya yang melimpah: makan tiga kali sehari, tidak bisa menimati lebih dari satu mobil dan rumah pada waktu yang sama, dan keterbatasan waktu untuk pesiar ke seantero dunia. Berbeda dengan pendapatan dan kekayaan yang bisa ditumpuk sampai tujuh turunan.
Keempat, tren jangka panjang dengan menggunakan data tahunan (rerata Maret dan September sejak 2011) menunjukkan peningkatan ketimpangan yang cukup tajam.
Data Bank Dunia tentang konsentrasi kekayaan menunjukkan kondisi ketimpangan yang amat parah. Indonesia menduduki peringkat ketiga terparah setelah Rusia dan Thailand. Satu persen rumah tangga Indonesia menguasai 50,3 persen kekayaan nasional. Semakin parah jika melihat penguasaan 10 persen terkaya yang menguasai 77 persen kekayaan nasional. Jadi 90 persen penduduk sisanya hanya menikmati tidak sampai seperempat kekayaan nasional.
Lebih ironis lagi, sekitar dua pertiga kekayaan yang dikuasai orang kaya Indonesia diperoleh karena kedekatannya dengan penguasa. Crony-capitalism index Indonesia menduduki peringkat ketujuh.
Pantas saja para saudagar kian banyak yang menyemut ke dalam kekuasaan dan menguasai pucuk pimpinan partai politik. Karena dengan begitu kenikmatan berbisnisnya terlindungi. Sektor-sektor kroni pada umumnya bersandar pada fasilitas dan konsesi dari penguasa. Banyak dari mereka tidak siap bersaing secara sehat.
El Fishawy merupakan kedai kopi tertua di Mesir, sudah berusia lebih dari dua abad. Lokasinya berada di dalam kawasan Khan El Khalili Bazaar, Kairo, yang bersebelahan dengan Masjid Imam Hussein.
Kedai legendaris ini nyaris tak pernah sepi pengunjung, utamanya di malam hari. Pengunjungnya dari beragam usia.
Suasana di teras kedai
Di sekelilingnya adalah jejeran kios yang sebagian besar menjajakan produk khas Mesir, khususnya cenderamata.
Suasana di dalam kedai
Ketika sedang sendirian menikmati kopi pahit khas Mesir, muncul seorang lelaki membawa gitar tradisional Mesir yang masih terbungkus. Pengamen itu menawarkan jasanya. Ia bertanya lagu apa yang saya sukai. Saya memintanya melantunkan lagu Umm Kulthum. Sambil memetik gitar, ia melantunkan lagu Umm Kulthum dengan penuh penghayatan.
Lumayan panjang lagunya. Pengamen dengan penampilan rapi itu menyanyikan satu lagu lagi yang juga cukup panjang setelah saya membayarnya lebih dari yang telah disepakati.
Pembuatan kopi sangat sederhana. Air dimasukkan ke dalam wadah kecil sersama dengan bubuk kopi, lalu dimasak. Setelah mendidih, kopi disajikan dengan gelas kecil. Kita sendiri yang menuangkan kopi ke gelas.
Semakin nikmat rasanya menikmati kopi pekat dengan diiringi alunan lagu. Betul-betul kopi yang menimbulkan jejak rasa (after taste).
Konon, salah seorang sastrawan terkenal Mesir kerap memperoleh inspirasi dan menulis karya-karyanya sambil menikmati kopi di kedai El Fishawy ini.
Kemerosotan harga minyak dunia sungguh sangat membantu penurunan inflasi di Indonesia. Walaupun seminggu terakhir harga minyak dunia naik cukup tajam (Brent menembus 50 dollar AS hari ini, 19 Agustus), namun masih jauh lebih rendah ketimbang harga tertinggi yang sempat bertengger di atas 100 dollar AS.
Adalah kenaikan harga BBM di dalam negeri yang membuat pola inflasi di Indonesia sangat berfluktuasi tajam.
Walaupun begitu, inflasi di Indonesia tergolong tinggi jika dibandingkan dengan negara ASEAN. Inflasi di Indonesia tertinggi dibandingkan dengan ASEAN-5.
Yang masih menjadi momok inflasi di Indonesia adalah harga pangan yang amat kerap menjadi penyumbang inflasi terbesar. Beberapa di antaranya adalah daging ayam ras, telur ayam ras, daging sapi, beras, dan bawang merah. Kebanyakan komoditas pangan itu tata niaganya tidak sehat.
Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.
Sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN, sepatutnya pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang nyata-nyata sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi.
Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.
Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan.
Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya. Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.
Setelah itu, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).
Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas).
Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.
Sumber: “Roadmap Sektor Energy,” bahan presentasi Edwin H. Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, 5 November 2015.
Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina dan Perusahaan Lebih Efisien. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.
Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang penulis peroleh, isinya tak lebih sekedar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA.
Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.
Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.
Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).
Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri. Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan.
Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).
Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas.
Bukankah lebih baik Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan. Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS).
Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina.
Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif. Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Peertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.
***
Pemberitaan tentang holding BUMN antara lain bisa dilihat di:
Sudah hampir bisa dipastikan Menteri ESDM pernah dan atau masih menjadi warga negara Amerika Serikat (AS). Lihat Menteri ESDM Warganegara AS. Hampir bisa dipastikan pula ketika dilantik sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arcandra Tahar masih warga negara AS atau setidaknya belum menjadi warga negara Indonesia kembali.
Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Rupublik Indonesia Pasal 23 menyebutkan: Warga negara Indonesia kehilangan kewarganegaraannya jika yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan lain atas kemauannya sendiri.
Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara Pasal 22 menyatakan: Untuk dapat diangkat menjadi Menteri, seseorang harus memenuhi persyaratan warga negara Indonesia.
Jadi, masalahnya sangat tidak rumit. Oleh karena itu tidak perlu berlama-lama menyelesaikannya. Hari ini juga sebaiknya pemerintah membatalkan demi hukum pelantikan Arcandra Tahar sebagai Menteri ESDM.
Bagaimana Presiden Kenal Alcandra?
Sangat boleh jadi Presiden kenal Arcandra lewat sahabatnya, Darmawan Prasodjo, yang bekerja di istana sebagai salah satu deputi Kepala Staf Presidenan (KSP) sejak dijabat Luhut Panjaitan. Darmawan sangat dekat dengan Presiden Jokowi. Dialah yang mementori Jokowi selama masa kampanye untuk urusan migas.
Sebagai deputi KSP, Darmawan antara lain berperan sebagai pemberi second opinion kepada Presiden untuk urusan ESDM. Pandanganya beberapa kali berseberangan dengan Menteri ESDM, misalnya dalam kasus Freeport, Blok Mahakam, dan Masela. Sebaliknya, pandangannya sejalan Luhut Panjaitan.
Keterkaitan dengan Masela
Pada tahun 2010 Menteri ESDM Darwin Z. Saleh menyetujui plan of development (PoD) Blok Masela dengan skema FLNG (floating LNG). Sedari awal proyek ini berjalan tidak mulus. Perbedaan pandangan sudah terjadi di dalam pemerintah sendiri, membuat proses perencanaan molor.
Singkat cerita, Inpex Corporation mengajukan revisi PoD pada September 2014. Proposal baru itu mengajukan peningkatan produksi dari 2,5 juta ton per tahun selama kurun waktu 30 tahun menjadi 7,5 juta ton per tahun selama masa 24 tahun.
Pembahasan meluas dengan munculnya opsi onshore yang diajukan Menko Maritim yang baru, Rizal Ramli. Bola panas terus bergulir, menimbulkan kontroversi dan “perang terbuka” antara kedua kubu.
Presiden menugaskan kementerian ESDM untuk mencari konsultan bereputasi dunia untuk membuat kajian. Pada akhir Desember 2015 konsultan mempresentasikan hasil kajiannya yang menyimpulkan FLNG lebih baik dan lebih menguntungkan negara ketimbang skema onshore.
Rupanya Presiden lebih memercayai masukan lain lewat jalur informal yang berasal dari perusahaan milik Alcandra yang masuk lewat jalur deputi KSP. Akhirnya Presiden mengambil alih kewenangan Menteri ESDM dengan mengumumkan sendiri secara lisan dalam jumpa pers.
Keputusan secara lisan inilah yang dijadikan landasan bagi Menteri ESDM menyurati Inpex Corporation. Bisa dibayangkan kebingungan yang melanda kontraktor dengan landasan hukum tidak tertulis. Tentu amat berisiko investasi megaproyek senilai 14 miliar dollar AS hanya dilandasi oleh ucapan/lisan. Risiko lain adalah Presiden mengambil alih langsung kewenangan yang berada di tangan Menteri ESDM. Jadi bola panas sekarang di tangan Presiden.
Boleh jadi penunjukan Arcandra antara lain untuk mengamankan keputusan Presiden. Masalah menjadi rumit karena hampir pasti proyek Masela bakal kembali molor. Kontaktor tidak sanggup mencari tanah seluas yang dibutuhkan untuk skema onshore yang bisa puluhan kali lebih luas ketimbang skema FLNG. Pemerintah tampaknya tidak mau direcoki urusan tanah ini. Demikian pula soal lokasi yang berpotensi menimbulkan ketegangan di antara pemerintah daerah di sekitar proyek. Masih banyak pula persoalan teknis dan strategis yang ditimbulkan oleh perubahan skema proyek. Skema onshore menimbulkan munculnya para pemburu rente yang menginginkan proyek dipecah-pecah supaya banyak yang kebagian.
Secara teknis, eksploitasi sangat sulit dimulai tahun 2024 sebagaimana rencana semula. Padahal proyek ini akan menghasilkan gas terbesar di tanah air. Sementara bayang-bayang defisit gas sudah di depan mata.
Sekarang defisit minyak sudah kian dalam. Perbedaan konsumsi dan produksi minyak sudah 800.000 barrel sehari. Defisit gas akan lebih cepat dari perhitungan sebelumnya. Sementara penerimaan negara dari nonmigas tersendat-sendat sehingga menghadirkan tax amnesty yang hasilnya juga masih remang-remang.
Kesalahan fatal sekarang bisa mempersulit perjalanan puluhan tahun ke depan. Tidak sepatutnya kita mewariskan bom waktu bagi generasi mendatang.
Mari mengoreksi yang bengkok secepatnya mumpung belum terlalu terlambat.
Pemerintahan baru di bawah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memulai debutnya dinaungi mendung pertumbuhan ekonomi yang melemah sejak tahun 2011. Penyebab utamanya adalah kemerosotan pembentukan modal tetap domestik bruto (PMTDB) karena pertumbuhan investasi swasta melemah. Padahal, investasi swasta merupakan komponen sangat dominan dalam PMTDB, yaitu lebih dari 90 persen. Sedangkan sisanya yang tidak sampai 10 persen disumbang oleh investasi (belanja modal) pemerintah.
Pemerintahan baru mendorong percepatan pertumbuhan dengan mencanangkan pertumbuhan rerata 7 persen selama kurun waktu 2015-2019 sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). Tahun pertama sudah meleset cukup lebar: RPJM 5,5 persenn versus realisasi 4,8 persen. Tahun kedua bakal lebih lebar lagi: RPJM 6,6 persen versus asumsi pemerintah 5,2 persen.
Tak lama setelah pelantikan kabinet, pemerintah bergerak cepat dengan mengajukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Target penerimaan pajak yang dalam APBN versi pemerintahan sebelumnya sudah tinggi dengan kenaikan 20 persen direvisi menjadi 30 persen. Peringatan dari berbagai kalangan tidak diindahkan. Untuk mengejar target yang tidak realistik itu, Kementerian Keuangan pontang panting dan menggunakan jurus-jurus akrobat. Lihat antara lain Hentikan Akrobat Fiskal
Ternyata realisasi penerimaan pajak tahun 2015 jauh di bawah target, hanya meningkat 8 persen. Boleh jadi pemerintah sudah memperhitungkan tambahan penerimaan dari pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) yang ternyata tidak kesampaian. Tentu saja memasukkan unsur yang belum ada dan belum pasti di dalam APBN tergolong tindakan yang gegabah.
Tidak mau belajar dari kegagalan tahun 2015, pemerintah kembali memasang target penerimaan pajak yang tinggi. Dalam APBN 2016 target pajak dipatok Rp 1.547 triliun, naik 25 persen dari realisasi “semu” APBN 2015 sebesar Rp 1.240 triliun. Kesempatan untuk melakukan koreksi dalam APBN Perubahan tidak dimanfaatkan. Target penerimaan pajak hanya diturunkan Rp 8 triliun menjadi Rp 1.539 triliun.
Realisasi penerimaan pajak empat bulan pertama hanya Rp 321 triliun atau seperlima dari target tahunan. Kalau pukul-rata seharusnya sepertiga sudah di tangan.
Secara implisit tampak Menteri Keuangan ragu atas target penerimaan di APBN 2016. Keraguan itu tampak dari mempercepat dan memperbesar penerbitan surat utang negara. Ditambah beberapa ketentuan baru yang menambah kewajiban lembaga keuangan membeli surat utang negara. Juga konversi dana daerah ke surat utang negara.
Tak pelak, dana masyarakat berpindah dari perbankan ke kas negara. Yang paling terpukul adalah deposito. Sejak awal 2015 pertumbuhan deposito terjun bebas, dari sekitar 25 persen menjadi hanya 1,9 persen pada April 2016.
Pertumbuhan kredit pun turun mengiringi penurunan pertumbuhan deposito. Pertumbuhan kredit yang biasanya dua digit, bahkan sempat di atas 20 persen, turun ke titik terendah 8 persen pada April 2016, lalu naik sedikit menjadi 8,3 persen pada Mei 2016.
Dampak makroekonomi dari tekanan terhadap perbankan adalah penurunan pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) dari 5,57 persen pada triwulan I-2016 menjadi 5,06 pada triwulan II-2016. Padahal, pada triwulan II-2016 investasi menyumbang 32 persen, sedangkan belanja konsumsi pemerintah hanya 9 persen.
Tax Amnesty
Realisasi pengampunan pajak atau tax amnesty (TA) sejauh ini masih seret.Sampai 8 Agustus 2016 Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan 1.442 surat pengampunan pajak (SPP) dengan harta yang dilaporkan senilai Rp 9,87 triliun atau Rp 6,84 miliar per SPP. Jika rata-rata itu kita gunakan untuk mencapai target Rp 165 triliun, maka jumlah yang melapor harus sekitar 24.123 wajib pajak. Jumlah SPP sekarang sekitar 6 persen. Dengan keterbatasan data, sulit memperkirakan apakah target penerimaan tambahan pajak sebesar Rp 165 triliun bakal tercapai. Jika nilai uamg tebusan dari pemohon pengampunan pajak mengikuti pola seperti sekarang yang didominasi oleh deklarasi dalam negeri (81,3 persen), tampaknya kita cenderung pesimis. Secara implisit pemerintah lebih mengharapkan wajib pajak kelas kakap dari deklarasi luar negeri dan repatriasi luar negeri yang masing-masing hanya 12,0 persen dan 6,7 persen.
Sementara itu, realisasi penerimaan pajak sampai akhir Juli tercatat Rp 607 triliun, turun 2,3 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Ini cukup ganjil karena lazimnya penerimaan pajak tidak turun sepanjang pertumbuhan ekonomi masih positif dan terjadi inflasi. Dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen dan inflasi 3 persen saja, secara alamiah penerimaan pajak setidaknya naik 8 persen. Penurunan penerimaan pajak tahun ini sangat boleh jadi karena pembayaran pajak tahun ini sudah ditarik akhir tahun lalu dan meningkatkan permohonan restitusi pajak.
Untuk mengurangi risiko, pemerintah menambah pemotongan belanja menjadi 133,8 triliun. Apakah pemotongan itu membebaskan risiko fiskal? Agaknya tidak mengingat besarnya pemotongan tidaklah sangat progresif, hanya 6,4 persen dari belanja total
Tidak tertutup kemungkinan terjadi pemotongan tambahan jika realisasi penerimaan pajak tetap seret dan program pengampunan pajak tidak berjalan mulus.
Catatan: Siap dialog terbuka bagi perbaikan mendasar.
***
Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja
JITUNEWS.COM, 15 Juli 2016 09:30 WIB
JAKARTA, JITUNEWS.COM – Kasubid Data Sosial, Prasarana dan Sarana, Pusat Data dan Informasi Kementerian Pertanian (Kementan), Dr. Luthful Hakim, menilai bahwa Faisal Basri gagal paham soal kebijakan pemerintah yang di keluarkan oleh Kementan soal pengendalian impor jagung.
Pasalnya, langkah ini diambil pemerintah untuk mendorong gairah petani jagung agar produknya terserap ke pasar dan industri pakan ternak.
Selain itu Luthful menegaskan bahwa dari berbagai program strategis yang dicanangkan oleh pemerintah pada saat ini menujukan adanya peningkatan produksi yang cukup signifikan.
“Dari berbagai program dan capaian ini, patut diduga, jangan-jangan saudara Faisal Basri yang selama ini gagal mencari mafia migas dan memboroskan biaya, kini beralih mengamati jagung. Tapi gagal paham tentang jagung. Mudah-mudahan saja bukan dari bagian mafia itu sendiri,” kata Luthful seperti dalam keterangan tertulisnya kepada JITUNEWS.COM, Jumat (15/7).
Untuk itu, Luthful meminta agar Faisal Basri lebih fokus menuntaskan masalah mafia migas saja.
“Saran saya sebagai junior di Kementan, agar saudara Faisal Basri lebih banyak fokus atasi masalah mafia migas saja,” terang Luthful.
Sebelumnya, Faisal Basri meminta Kementerian Pertanian untuk mencabut Peraturan Menteri Nomor 57 Tahun 2015 tentang pemasukan dan pengeluaran bahan pakan asal tumbuhan ke dan dari wilayah Indonesia. Menurutnya, salah satu penyebab harga jagung mahal karena adanya keputusan tersebut.
Pada kesempatan yang sama, Faisal juga mempertanyakan klaim Kementerian Pertanian yang menyebut produksi jagung naik dan sudah cukup memenuhi kebutuhan dalam negeri. Kenyataannya, kata dia, jagung langka di pasar sehingga harga melonjak.
