Menghindari Perangkap Pendapatan Menengah


Kami, Gatot Arya Putra dan Faisal Basri, baru saja menyelesaikan kajian berjudul Escaping the Middle Income Trap in Indonesia: An Analysis of Risks, Remedies and National Characteristics. Versi awal telah dipresentasikan di Bangkok bersama kajian dari beberapa negara Asia. Pemaparan hasil kajian di Indonesia pertama kali berlangsung di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta, pada 18 April 2016. Pemaparan kedua pada 23 April di Jambi dalam forum Seminar Nasional yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Reguler Mandiri (HIMAPREM) Fakutas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Kajan ini sepenuhnya didukung ollen Friedrich Ebert Stiftung Indonesia Office.

Beirut adalah versi pemaparan di Jambi dalam bentuk powerpoint.

***

mit-1

mit-2

 

mit-3mit-4

mit-5mit-6mit-7mit-8

mit-9mit-10

mit-11mit-12

mit-13mit-14

mit-15mit-16

mit-17mit-18

mit-19mit-20

mit-21mit-22

mit-23mit-24

mit-25mit-26

mit-27mit-28

mit-29mit-30

mit-31mit-32

mit-33mit-34

mit-35mit-36

mit-37mit-38

mit-39

 

 

 

 

 

Indonesia Inches Closer to Middle Income Trap: Experts


Anton Hermansyah
Reporter

The Jakarta Post, Posted: Monday, April 18 2016 | 04:43 pm

Current economic policies have yet to show adequate support for the development of the manufacturing industry, which may lead the country further into the middle income trap, experts have said.

Institute for Development of Economics and Finance ( INDEF ) director Enny Sri Hartati said the fair economic growth in the country was supported by low value-added commodity, while the highly value-added manufacturing sectors were down.

“We were focused on natural resources, that’s where the economy is concentrated. Small and micro industries never ascend to medium and large industries, and 99 percent of the economic structure is the same,” she said on Monday in Jakarta.

Economist Faisal Basri underlined that the key to avoid the middle-income trap was to maintain the performance of manufacturing sectors, like South Korea did in the 1970’s when its economic and political conditions were similar to that of Indonesia today.

“Since 2001, Indonesia has prioritized mining and agricultural commodities export and has been less-supportive of manufacturing,” Faisal said, further explaining that, to avoid the middle income trap, the government needed to focus on industrialization and support it with a strong political will.

Emphasizing that the current tools for economic empowerment were different to those of the past, Emil Salim, an economist during the New Order era, suggested that the solution to avoid the middle income trap was to be found among Indonesian youth.

“The ones who will bring us out from the middle income trap are the youngsters with their updated technology,” he said. (ags)

http://bit.ly/1SrqOHi

 

Dukung Calon Independen, Faisal Basri Berikan KTP untuk Ahok


Hardani Triyoga – detikNews
Sabtu 30 April 2016, 21:37 WIB

Jakarta – Ekonom Faisal Basri menilai keberadaan calon independen dalam Pilkada membuat kualitas demokrasi meningkat. Faisal yang pernah maju sebagai calon Gubernur DKI lewat jalur independen ini menyebut rakyat menjadi penentu dalam Pilkada, bukan partai politik.

“Jadi kita tidak mendikotomikan partai independen. Independen itu kita perjuangkan sebagai jaring-jaring pengaman parpol. Ingat tahun 2007, independen belum boleh. Calonnya cuma dua, Adang Daradjatun dan Foke (Fauzi Bowo),” kata Faisal di Tea Addict, Jl Gunawarman, Kebayoran Baru, Jakarta, Sabtu (30/4/2016).

Faisal berbicara dalam acara silaturahim dengan Bupati Bojonegoro, Jawa Timur, Suyoto serta bakal cagub DKI yang juga pengamat tata kota Marco Kusumawijaya.

Peluang calon independen maju di Pilkada menurutnya tak boleh dipersulit. Posisi independen juga sebagai pelengkap calon yang diusung dari parpol.

“Dan menariknya calon independen itu membuat kualitas demokrasi Pilkada jadi meningkat,” sebutnya.

Sebagai bentuk dukungan terhadap calon independen, Faisal mengklaim sudah menyerahkan KTP untuk bakal petahana gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Keberadaan sosok seperti Ahok sebagai calon independen di Pilkada diperlukan untuk mengingatkan parpol.

“KTP saya sudah saya serahkan untuk Ahok. Kenapa? Karena manuver Ahok dibutuhkan untuk mengingatkan Parpol. Tidak ada Ahok kacau. Parpol bisa semena-mena lagi,” tuturnya.
(hty/fdn)

http://news.detik.com/berita/3200659/dukung-calon-independen-faisal-basri-berikan-ktp-untuk-ahok

 

Faisal Basri: RI Kesulitan jadi Negara Berpendapatan Tinggi


Agust Supriadi, CNN Indonesia

Senin, 18/04/2016 20:32 WIB

Jakarta, CNN Indonesia — Dalam 10 tahun ke depan Indonesia berpotensi terjebak dalam perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). Pernyataan tersebut merupakan kesimpulan dari hasil riset dua akademisi Universitas Indonesia (UI), Faisal Basri dan Gatot Arya Putra.

Faisal menyebut ada beberapa masalah struktural yang membuat Indonesia sulit untuk naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi dan justru menjadikan negara ini rentan terpeleset masuk ke dalam perangkap negara berpendapatan rendah.

Faktor pertama, kata Faisal, rendahnya kualitas sumber daya manusia (SDM) baik dari sisi pendidikan maupun kesehatan. Mengutip studi PISA, selama periode 2003-2012, ekonomi nasional tumbuh kurang meyakinkan di tengah perkembangan tingkat kepandaian masyarakatnya yang relatif lebih lambat jika dibandingkan dengan negara tetangga di Asia. Persoalan pendidikan ini terkait pula dengan kewajiban pemerintah dalam memberikan jaminan kesehatan bagi masyarakatnya.

“Pendidikan tidak akan berhasil jika manusia yang dididik tidak sehat. Reformasi jaminan sosial merupakan persyaratan penting dalam menjamin kualitas sumber daya manusia Indonesia,” ujar Faisal saat mempresentasikan hasil risetnya di Universitas Atmajaya, Jakarta, Senin (18/4).

Menurut Faisal, masalah kualitas pendidikan yang mendasari tingkat kepandaian SDM berpengaruh pula pada faktor yang kedua, yakni tingkat daya guna teknologi. Dia menilai tingkat penggunaan teknologi tinggi dalam proses produksi di Indonesia masih sangat rendah jika dibandingkan negara-negara lain. Hal ini erat kaitannya dengan tingkat keahlian dan kepandaian sumberdaya manusia (SDM) untuk bisa menyerap perkembangan teknologi secara optimal dalam proses produksi.

“Faktor yang ketiga adalah kinerja ekspor berbasis manufaktur yang rendah,” tuturnya.

Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi ini menjelaskan, sejarah menunjukkan bahwa sektor manufaktur menjadi motor inovasi teknologi yang efektif dalam meningkatkan produktivitas ekonomi di banyak negara.

Dia membuat komparasi peran manufaktur terhadap ekonomi di Korea Selatan dan Indonesia. Pada 1966, kontribusi sektor manufaktur terhadap PDB Indonesia lebih rendah dibaningkan Korea Selatan. Kondisinya berbalik pada era 1966-2001, kinerja manufaktur Indonesia justru mengungguli Negeri Ginseng. Saat ini tepatnya sejak 2001, manufaktur Korea Selatan melesat meninggalkan Indonesia.

Faktor berikutnya yang berpotensi menyeret Indonesia ke middle income trap adalah kesenjangan pendapatan yang tercermin dari kondisi kesejahteraan pekerja yang rendah. Hal ini tercermin dari koefisien rasio gini Indonesia yang trennya meningkat sejak 1999.

“Ketimpangan pendapatan meruakan indikator yang sangat serius untuk melihat apakah Indonesia akan mampu melewati perangkap pendapatan menengah ataupun rendah,” jelasnya.

Terakhir faktor depresiasi nilai tukar. Faisal mengatakan jika negara terlalu sering melakukan depresiasi mata uangnya dalam rangka meningkatkan daya saing ekspor produk dengan upah murah, maka negara tersebut gagal dalam melakukan transformasi pembangunan dengan menciptakan produk-produk berbasis keahlian tinggi.

Kegagalan Lintas Orde

Faisal Basri menilai pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang selama ini ditunjang oleh motor penggerak yang tidak jelas, bukan semata-mata kesalahan pemerintahan Joko Widodo. Pasalnya, buruknya ekonomi Indonesia selama ini merupakan tumpukan kesalahan kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan Orde Lama, Orde Baru, maupun Orde Reformasi.

“Harus diakui tugas pemerintahan Joko Widodo sangatlah berat untuk menjamin bahwa Indonesia terbebas dari middle income trap,” katanya.

Hasil riset duo akademisi UI tersebut mendapatkan tanggapan dari Emil Salim, Ekonom senior yang juga mantan Menteri Lingkungan Hidup di era Orde Baru. Menurutnya, selama ini Indonesia terjebak oleh booming harga komoditas sehingga pembangunan dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan dan sosial.

Eksplorasi perkebunan sawit dan lahan tambang selama ini, menurut Emil salim, merupakan contoh aktivitas bisnis yang mengatasnamakan pembangunan tanpa didukung oleh “otak” yang mumpuni.

Indonesia, katanya, sebenarnya selama 28 tahun terkurung dalam jebakan negara berpendapatan rendah (low income trap). Untuk bisa naik menjadi negara berpendapatan menengah, setidaknya pertumbuhan ekonomi harus dijaga stabil di atas 5 persen per tahun.

Untuk bisa naik menjadi negara berpendapatan tinggi sekaligus lolos dari jebakan kelas menengah, Emil Salim memperkirakan eranya baru akan muncul pada periode 2026-2034.

“Untuk itu perlu perspektif jangka panjang dalam pembangunan, tidak bisa hanya bergantung pada kabinet yang lima tahun saja,” katanya.

Untuk bisa naik kelas menjadi negara berpendapatan tinggi 2030, Emil menekankan empat hal, yakni produktivitas ekonomi ditingkatkan, daya saing industri harus lebih baik, keahlian pelaku industri harus ditingkatkan, serta didukung oleh sistem transportasi yang terintegrasi.

“Untuk itu, produktivitas buruh harus ditingkatkan dan keterbatasan infrastruktur harus segera diatasi,” katanya. (gen)

http://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20160418185810-78-124832/faisal-basri-ri-kesulitan-jadi-negara-berpendapatan-tinggi/

Blog at WordPress.com.

Up ↑