Rongrongan Baru: Defisit Migas


Print
reforminer.com

Cadangan devisa akhir Oktober 2017 turun hampir 3 miliar dollar AS dibandingkan akhir September 2017. Penurunan cadangan devisa itu antara lain karena Bank Indonesia mengamankan nilai tukar rupiah agar tidak merosot lebih dalam pasca Bank Indonesia menurunkan suku bunga acuan dua bulan berturut-turut pada Agustus dan September, sehingga depresiasi rupiah hanya 1,7 persen pada bulan Oktober 2017.

Tekanan terjadi pula karena berbulan-bulan investor asing di pasar saham melakukan penjualan bersih. Lalu lintas modal menikmati peningkatan surplus tertolong oleh peningkatan penanaman modal asing langsung (foreign direct investment).

Tekanan baru muncul dari kenaikan harga minyak mentah dunia. Sudah memasuki bulan kelima harga minyak mentah terus merangkak naik. Harga rerata harian minyak keranjang OPEC (OPEC basket price) pada November hingga akhir minggu lalu sudah bertengger di atas 60 dollar AS per barrel. Dibandingkan harga rerata harian bulan Juni sudah naik 34 persen.

price

Sementara itu pemerintah telah mengumumkan tidak akan menaikkan harga BBM bersubsidi. Akibatnya permintaan BBM di dalam negeri terus naik tanpa adanya koreksi harga. Karena produksi dalam negeri bergeming, maka impor minyak mentah dan BBM meningkat.

Akibatnya, defisit minyak, terutama BBM, melonjak. Selama Januari-Oktober 2017 impor defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai 11,8 miliar dollar AS, naik 31 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu dan sudah lebih besar dibandingkan keseluruhan tahun 2016 sebesar 11 miliar dollar AS. Sampai akhir tahun ini defisit minyak berpotensi mendekati atau bahkan melebihi defisit tahun 2015 yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.

Defisit minyak Januari-Oktober 2017 sudah melampaui penerimaan devisa dari turis asing Januari-September 2017 sebesar 9,4 miliar dollar AS dan tahun 2016 sebesar 11,2 miliar dollar AS. Kementerian Pariwisata mengklaim tahun ini sektor pariwisata menjadi penyumbang devisa terbesar.

migas

Sedemikian besarnya defisit minyak, sehingga surplus gas tidak bisa menutupi defisit minyak, sekedar separuhnya sekalipun. Secara keseluruhan, perdagangan migas defisit 6,7 miliar dollar AS selama Januari-Oktober 2017.

Mewaspadai Ancaman Minyak dan BBM


gascomingfromgreenpump
wisegeek.org

Harga BBM bersubsidi anteng tidak pernah naik atau turun lagi. Karena harga minyak di pasar internasional merangkak naik, mustahil harga BBM turun. Pemerintah telah mengumumkan tidak akan ada kenaikan harga BBM bersubsidi sampai 2018.

Kebijakan baru yang muncul adalah satu harga BBM bersubsidi untuk seluruh Indonesia. Pemerintah tidak mau menanggung kerugian kebijakan satu harga itu. Semuanya dibebankan kepada Pertamina. Pemerintah pun sudah wanti-wanti akan membebankan ongkos akibat tidak menaikkan harga BBM.  Jadi, kebijakan-kebijakan harga BBM terbaru seolah-olah tidak menambah beban APBN. Kenyataannya tentu saja tidak demikian.

Akibat segala beban ditumpahkan kepada Pertamina, maka laba Pertamina terkikis. Akibatnya setoran keuntungan Pertamina kepada Pemerintah (APBN) berkurang. Jadi, secara tidak langsung ada dampak terhadap APBN.

Jika Pemerintah ngotot target setoran laba Pertamina ke APBN tidak turun, maka Pertamina akan mencari jalan lain. Misalnya, menaikkan harga Pertamax dan Pertalite yang tidak diatur pemerintah serta secara sengaja mengurangi pasokan bensin Premium dan solar ke pompa bensin. Sudah semakin banyak pompa bensin yang tidak menyediakan bensin Premium. Ujung-ujungnya yang dirugikan ya rakyat juga.

Praktek seperti itu tidak sehat. Beberapa pos APBN tidak mencerminkan keadaan sebenarnya. Disiplin fiskal dikorbankan atau akrobat fiskal kembali muncul.

Sementara itu, harga minyak mentah bergerak naik. Selama Januari-Juli 2017, menyebabkan nilai impor BBM melonjak 51 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Karena Indonesia sudah mengalami defisit minyak mentah juga, maka defisit minyak keseluruhan (minyak mentah dan BBM) juga naik tajam, dari 5,7 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2016 menjadi 8,1 miliar dollar AS pada Januari-Juli 2017. Defisit minyak sepanjang tahun 2017 berpotensi lebih tinggi dari tahun lalu yang mencapai 14,4 miliar dollar AS.

Dampak dari tekanan impor minyak adalah penurunan surplus perdagangan luar negeri yang selanjutnya berpotensi meningkatkan defisit akun lancar atau akun semasa (current account).

Bakal muncul kembali praktek penyelundupan BBM, terutama solar, jika disparitas harga di dalam negeri dan di luar negeri melebar.

Laju inflasi memang terbantu turun. Tetapi, penurunan itu semu adanya. Ditambah lagi dengan praktek “injak kaki” pemerintah dengan cara menetapkan harga eceran tertinggi (HET) untuk beberapa komoditas pangan.

Buat apa semua ini kalau yang dihasilkan hanya perbaikan semu belaka.

oil-deficit

Perubahan Paradigma Pengelolaan Migas


Catatan: Hari ini, Senin, 27 Februari 2017, saya diundang oleh Universitas Tanumanagara untuk membahas RUU Migas. Sudah cukup lama RUU Migas dipersiapkan. Bahan yang saya persiapkan sekedar sebagai masukan untuk memperkaya pembahasan materi RUU Migas. Semoga bermanfaat.

***

m-1

m2

m3

m4

m5

m6

m7

m8

m9

m10

m11

m12

m13renew

m14

m15

m16

m17

m18

m19

m20

m21

m22aramco

m23

m24

m25

m26

m27

m29

m30

m31

m32

[Dimutakhirkan pada 27 Februari 2017, pk. 06:30]

Sekilas Info: Indonesia Sudah 4 Tahun Mengalami Defisit Minyak Mentah


oil
Tak terasa sudah empat tahun kita mengalami defisit perdagangan minyak mentah (crude oil). Ada pun defisit bahan bakar minyak (BBM) atau oil products sudah berlangsung sejak tahun 1997.

Kemerosotan harga minyak tahun 2015 amat menolong perbaikan defisit minyak, dari 27 miliar dollar AS tahun 2014 menjadi 14,4 miliar dollar AS tahun 2015 dan turun lagi menjadi 11 miliar dollar AS tahun 2016.

 oil

Memasuki tahun 2017 harga minyak merangkak naik. Bank Dunia memerkirakan harga minyak rata-rata tahun ini naik 28,5 persen dibandingkan  tahun lalu. Akibatnya, defisit minyak Indonesia diperkirakan bakal naik pula. Dampak lainnya yang perlu diantisipasi adalah kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap peningkatan laju inflasi.

oil-price

Ada baiknya pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus meningkatkan usaha di hulu untuk menggenjot produksi minyak mentah, agar setidaknya penurunan produksi minyak nasional bisa ditekan.

Jawaban atas Pemberitaan Detikcom tentang Bisnis Gas


Tulisan saya Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas antara lain ditanggapi oleh Sabrun Jamil, Ketua Indonesia Natural Gas Trader Associate (INGTA), asosiasi yang menaungi para trader. Lihat Dituding Jadi Penyebab Harga Gas di RI Mahal, Ini Jawaban Trader.

Alhamdulillah, pengakuannya membuat liku-liku bisnis gas semakin terang benderang. Memang, tidak semua trader sekedar calo yang semata-mata menjual gas tanpa membangun pipa, dan sebatas menjual kembali ke trader lain. Saya berharap semua pihak yang memiliki data terinci mau mengungkapkannya agar khalayak tahu mana trader profesional dan mana yang cuma sekedar calo. Mana trader yang hanya menikmati rente karena dekat dengan kekuasaan atau betul-betul ada di dalam lingkaran kekuasaan dan mana yang profesional, bermodal, dan menghadapi risiko bisnis.

Jangan seperti menteri BUMN yang asal bunyi dan justru memanfaatkan kerumitan bis nis gas sebagai pembenaran untuk membentuk holding BUMN migas. Lihat Industri ‘Menjerit’ Gas Mahal, Rini: Itu Pentingnya PGN Jadi Anak Usaha Pertamina

Sepak terjang calo dirasakan pula oleh kalangan industri tekstil. Lihat Harga Gas Mahal, Pengusaha Tekstil: Kami Beli dari Calo.

Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) pun mengakui bahwa mahalnya harga gas di Indonesia karena banyak yang main sehingga memperpanjang mata rantai. Lihat juga Harga Gas di Indonesia Mahal, Siapa Biang Keladinya?.

Permen ESDM N0.19/2009 menimbulkan beberapa persoalan seperti: (1) penerapan niaga tanpa fasilitas; (2) penerapan open access dan unbundling langsung sampai legal unbundling.

Dalam kondisi infrastruktur yang amat minim, kedua skema itu terbukti berdampak negatif seperti: (1) infrastruktur praktis tidak bertambah.Sekitar 80 trader hanya berkontribusi membangun pipa sekitar 400-an km. Bisa dipahami, buat apa buang uang membangun infrastruktur yang berisiko kalau menjadi trader lebih enak, risiko rendah, dan labanya lumayan besar. (2) Penjualan berjenjang menimbulkan mata-rantai pasokan yang panjang sehingga inefisien dan harga mahal.

Alokasi gas bukannya digunakan untuk pengembangan infrastruktur, melainkan ke trader yang menyasar ke pipa yang sudah ada. Jadi, infrastruktur pipa tidak mengalami peningkatan berarti, tidak merambah ke kawasan baru.

Regulasi model itu nyata-nyata bermasalah. Syukurlah pemerintah sudah menyadari dan semoga akan segera merevisinya.

Gagal Paham atas Penjelasan Pertamina tentang Pemburuan Rente Bisnis Gas


Tulisan saya berjudul Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas ditanggapi oleh Pertamina yang bisa dibaca di detikFinance dengan judul: Kenapa Perusahaan Migas Memakai Jasa Trader untuk Distribusi Gas?

Penjelasan Pertamina tidak apple to apple dengan tulisan saya. Fokus tulisan saya adalah niaga gas (gas trading) nasional yang dilakukan oleh Pertamina Gas (Pertagas, anak perusahaan Pertamina). Pertagas memiliki anak perusahaan yang berkiprah sebagai trader.

Sedangkan penjelasan Pertamina meliputi penjualan gas langsung oleh Pertamina.  Tentu saja penjualan gas langsung oleh Pertamina berskala besar dengan konsumen raksasa seperti PLN untuk pembangkit listrik. Sudah barang tentu model bisnisnya sangat berbeda dengan Pertagas dan Pertagas niaga.

Selain itu, penjelasan Pertamina mengerucut hanya untuk pasar Jawa Barat. Entah mengapa yang dipilih adalah Jawa Barat. Pertamina mengutarakan: “Dari total volume gas sebanyak 600 MMSCFD di Jawa Barat yang dijual PT Pertagas, anak usaha Pertamina yang bergerak di sektor hilir gas bumi, 5 MMSCFD di antaranya dijual ke trader.” Jadi hanya 0,8 persen yang dijual ke trader

Karena Laporan Tahunan Pertagas terkini yang bisa diakses oleh publik (Pertagas, sebagaimana juga Pertamina, merupakan perusahaan tertutup) adalah untuk tahun 2014, maka data terbaru yang bisa kita olah pun adalah tahun 2014. Di laporan itu, jumlah gas yang dijual langsung oleh Pertagas hanya 11,5 persen, yaitu ke PT Pupuk Sriwijaya (Persero) sebesar 4.230 BBTU dan ke PT Arwana AK sebesar 485 BBTU. Selebihnya, sebanyak 36.264 BBTU atau 88,5 persen dijual kepada 19 trader.

Dalam penjelasan lainnya, Pertamina menyatakan: “Volume total gas yang diniagakan Pertagas untuk wilayah Jawa Barat hanya 5 MMSCFD, 1% dari total volume gas yang diniagakan di Jabar sebesar 600 MMSCFD.”

Tentu saja yang dijual lewat Pertagas dan anak perusahaannya relatif kecil dibandingkan dengan gas yang dijual Pertamina ke pembangkit-penmbangkit listrik.

Agaknya penjelasan Pertamina bukanlah klarifikasi terhadap tulisan saya, melainkan lebih menjelaskan kiprah bisnis gas Pertamina di Jawa Barat.

 

Mempertanyakan Konsep Holding Migas


Presiden Joko Widodo sudah lama geram mengapa harga gas di Indonesia relatif mahal. Pertemuan, rapat lintas sektoral, koordinasi lintas instansi tak kunjung membuahkan hasil.

Presiden Jokowi sempat mengultimatum agar harga gas segera bisa turun, khususnya untuk industri strategis. Untuk memenuhi harapan Presiden, digelarlah pertemuan intensif di KM Kelud. Memang pertemuan itu bukan cuma membahas soal gas, karena di kapal itu juga hadir ratusan bos BUMN.

km-kelud_9139684_843418.940x1000

Pertamina dan PGN akhirnya menandatangani kesepakatan untuk bersinergi “total” untuk meningkatkan pemanfaatan gas agar daya saing perekonomian kita semakin meningkat. Kesepakatan itu merupakan wujud nyata dari komitmen dua BUMN yang sama-sama merupakan anak kandung Republik. BUMN ada karena memliki kesamaan visi memajukan Negeri, bukan sekedar mencari keuntungan sebesar-besarnya.

kesepakatan.png

Belum sempat ditindaklanjuti, muncul konsep holding migas. Sedemikian cepat perubahan dari waktu ke waktu. Mengapa tidak diberikan kesempatan kepada kedua BUMN itu untuk mewujudkan kesepakatan yang mereka telah tanda tangani? Bukankah menteri BUMN juga hadir dalam pertemuan di KM Kelud? Lihat Rini Soemarno dan Seratusan Bos BUMN Rapat di Kapal Pelni.

 

 

 

Lezatnya Berburu Rente Bisnis Gas


Kementerian Perindustrian mengklaim harga gas di Indonesia sangat mahal dibandingkan dengan di negara-negara tetangga. Sebaliknya, SKK Migas memandang harga gas di dalam negeri tergolong murah. Setiap pihak punya pandangan masing-masing dan cenderung tidak memiliki pemahaman mendalam.

Bertahun-tahun pemerintah tidak berhasil menuntaskan persoalan harga gas “mahal”. Tak kunjung selesai juga walaupun sudah keluar Perpres No.40/2016 pada Mei 2016. Bukannya menyelesaikan masalah, malahan Perpres itu menimbulkan banyak masalah baru. Perpres menetapkan penurunan harga gas yang berlaku surut sejak Januari 2016. Bisa dibayangkan kerumitan penyesuaian harga yang berlaku surut itu.

Bertahun-tahun praktek bisnis gas tidak sehat tanpa penyelesaian yang menohok ke akar masalah. Salah satu akar masalah utama adalah bisnis gas dijadikan bancakan oleh para pemburu rente.

Di  Laporan Tahunan 2014 tertera Pertagas hanya menjual langsung gas kepada dua pengguna akhir, yaitu PT Pupuk Sriwijaya (Persero) dan pabrik keramik PT Arwana AK. Selebihnya dijual kepada 19 trader.

Contoh gamblang yang membuat harga gas sangat mahal adalah yang dialami oleh pengguna akhir PT Torabika. Gas yang dibeli oleh PT Torabika berasal dari sumber gas Bekasi. Trader pertama yang mendapatkannya adalah PT Odira. Pemasok pertama ini menjual kepada trader PT Mutiara Energi dengan harga USD9.00/MMBtu.

Selanjutnya, PT Mutiara Energi memindahtangankan gas ke PT Berkah Usaha Energi seharga USD11,75/MMBtu dengan menggunakan pipa open access 24″ milik Pertagas dengan toll fee sebesar USD0,22/MMBtu. Dengan demikian PT Mutiara Energi memperoleh margin USD2,53/MMBtu tanpa bersusah payah membangun infrastruktur pipa.

PT Berkah Usaha Energi membangun pipa 12″ sepanjang 950 meter untuk menyalurkan gas kepada trader berikutnya, yaitu PT Gazcom Energi dengan harga USD12,25/MMBtu. Berarti PT Berkah Usaha Energi memperoleh margin USD0,5/MMBtu dengan hanya membangun pipa tak sampai 1 (satu) km.

Dengan membangun pipa 6″ sepanjang hanya 182 meter, PT Gazcom menjual gas miliknya kepada pembeli akhir PT Torabika dengan harga USD14,50/MMBtu. Pipa sependek itu menghasilkan margin USD2,25/MMBtu.

Walhasil, harga dari trader pertama sampai ke pembeli akhir terkerek dari USD9,00/MMBtu menjadi USD 14,50 atau menggelembung sebesar USD5,5/MMBtu. Angka itu belum memperhitungkan harga beli yang harus dibayar oleh trader pertama.

trader
Sumber: BPH Migas

Selengkapnya, para trader yang menjadi mitra Pertagas sebagaimana tertera dalam Laporan Tahunan 2014 adalah:

  1. PT Bayu Buana Gemilang
  2. PT Java Gas Indonesia
  3. PT Sadikung Niagamas Raya
  4. PT Surya Cipta Internusa
  5. PT Walinusa Energi
  6. PT Alamigas Mega Energy
  7. PT Dharma Pratama Sejati
  8. PT IGAS
  9. PT Trigas (CNG)
  10. PT Ananta Virya (CNG)
  11. PT Sentra Prima Services (CNG)
  12. PT Patria Migas
  13. PT IEV Gas
  14. PT Raja Rafa Samudra
  15. PT Indonesia Pelita Pratama
  16. PT Berkah Mirza Insani
  17. PT Bayu Buana Gemilang
  18. PT Mutiara Energi
  19. PT Jabar Energi

Masih ada lebih dari 50 trader lainnya yang berburu rente di bisnis gas. Pada umumnya perusahaan dagang yang kebanyakan sekedar calo itu dimiliki oleh figur yang dekat dengan kekuasaan serta para pensiunan pejabat. Saya memiliki daftar komisaris dan direksi perusahaan trader itu.

Tulisan ini baru sekelumit dari bisnis gas yang penuh dengan pemburuan rente. Alangkah baiknya pemerintah menertibkan praktek bisnis gas yang amat tidak sehat sebelum mendirikan holding migas. Kalau dipaksakan, sangat boleh jadi praktek pemburuan rente bakal melebar dan membesar. Perusahaan yang betul-betul sehat akan terseret menjadi obyek bancakan baru.

Manuver Berbahaya Menteri BUMN


Presiden Joko Widodo telah menyetujui pembentukan enam holding (induk ) badan usaha milik negara (BUMN). Lihat Enam Perusahaan Induk Perkuat BUMN dan Tok! Jokowi Setujui Pembentukan 6 Holding BUMN.

Ada baiknya Presiden tidak segera menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) tentang penggabungan itu. Banyak persoalan mendasar yang belum ditangani oleh Kementerian BUMN. Pembentukan induk BUMN jangan terkesan sebatas aksi korporasi untuk penambahan modal BUMN induk dan peningkatan kapasitas pendanaan atau bisa berutang lebih banyak.

Sebelum melakukan penggabungan atau penciutan jumlah BUMN, sepatutnya pemerintah melakukan pemetaan terlebih dahulu. Yang nyata-nyata sakit, apalagi sakit parah, dan tidak memberikan maslahat besar bagi masyarakat dan perekonomian atau yang eksternalitasnya rendah, langsung saja lakukan proses likuidasi.

Tertibkan pula anak, cucu, dan cicit BUMN yang banyak disalahgunakan sehingga menimbulkan penyelewengan, penggelapan, dan persaingan usaha tidak sehat.

Pertajam misi BUMN. Yang mulai melenceng segera diluruskan.

Agaknya tidak pantas di tengah pemerintah gencar membangun infrastruktur, beberapa BUMN konstruksi (“karya”) justru membangun hotel yang eksternalitasnya sangat rendah dan swasta sangat mampu melakukannya. Kalau pun hendak dipaksakan, bukankah pemerintah sudah memiliki Inna Hotel Group? Lebih ironis lagi, beberapa BUMN konstruksi itu menerima penyertaan modal negara (PMN) dengan tujuan lebih gencar mengembangkan infrastruktur. Masih banyak lagi BUMN yang perlu dibenahi.

bumn-matriks

Setelah itu, kita memiliki gambaran tentang apa yang harus dilakukan untuk setiap kelompok BUMN yang memiliki karakteristik berbeda. Tidak ada satu obat mujarab untuk semua BUMN. BUMN yang sudah sangat sehat dan nyata-nyata memiliki eksternalitas tinggi jangan diutik-utik atau malahan dicaplok oleh BUMN yang kurang sehat. Jangan sampai pula anak perusahaan BUMN yang berstatus swasta (bukan PT persero) mengambil  alih BUMN yang berstatus PT persero dan sudah masuk bursa (go public).

Para pembantu Presiden jangan lagi menyodorkan konsep yang belum matang. Preseden seperti itu bertambah banyak. Misalnya dalam kasus induk BUMN minyak dan gas (migas).

Berawal dari keprihatinan Presiden atas harga gas di dalam negeri yang relatif  mahal, terutama gas untuk industri. Lantas Presiden memerintahkan agar Pertagas, anak perusahaan Pertamina, diambil alih oleh  PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Berbulan-bulan belum menampakkan perkembangan berarti, Presiden mengingatkan pembantunya untuk mempercepat pengambilalihan. Selanjutnya kedua belah pihak (Peertamina dan PGN) melakukan perundingan. Sampai awal November 2015 skema ini masih hidup dan tercantum dalam Roadmap Sektor Energi Kementerian BUMN.

roadmap
Sumber: “Roadmap Sektor Energy,” bahan presentasi Edwin H. Abdullah, Deputi Bidang Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Kemeterian BUMN, 5 November 2015.

Tiba-tiba Kementerian BUMN memunculkan skema induk BUMN energi yang tak lama kemudian berubah menjadi induk BUMN migas. Lihat PGN-Pertagas Akan Dilebur Jadi Anak Usaha Pertamina dan Perusahaan Lebih Efisien. Setelah Deputi Menteri BUMN yang membawahi BUMN energi diangkat menjadi wakil komisaris utama Pertamina pada 29 Maret 2016, roadmap yang pernah ia presentasikan pun tidak lagi jadi acuan.

Di dalam rancangan Peraturan Pemerintah (PP) yang penulis peroleh, isinya tak lebih sekedar aksi korporasi. Rancangan PP berjudul PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL NEGARA REPUBLIK INDONESIA KE DALAM MODAL SAHAM PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT PERTAMINA.

Inbreng atau investasi pemerintah dilakukan dengan mengalihkan saham pemerintah di PGN ke PT Pertamina. Cara inbreng dalam bentuk saham tidak lazim. Biasanya inbreng dalam bentuk aset, sumber daya manusia, dan uang tunai.

Dengan aksi korporasi itu, PGN tidak lagi berstatus BUMN, melainkan swasta murni yang tunduk sepenuhnya pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Salah satu alasan yang diajukan Kementerian BUMN dalam pembentukan induk BUMN migas adalah agar terdapat sinergi usaha yang lebih baik antar perusahaan. Kalau yang dituju adalah Pertamina pada tahap selanjutnya menggabungkan atau melebur Pertagas (anak perusahaan Pertamina) dan PGN menjadi perusahaan baru berstatus swasta murni, mengapa tidak menempuh opsi awal saja, yaitu PGN mengambil alih Pertagas.

Mengelola BUMN tidak semestinya melulu dengan pendekatan korporasi. Ingat, kehadiran BUMN mengemban misi khusus. Pendiri Republik dengan jernih mengamanatkan pembentukan PGN sebagaimana termaktub dalam PP Nomor 19 Tahun 1965. Misi serupa termaktub pula dalam PP Nomor 37 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Gas Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

Alasan kehadiran BUMN induk agar kapasitas berutang lebih besar bukan merupakan insentif positif untuk mendorong manajemen secara sungguh-sungguh membenahi perusahaan. Doronglah BUMN mencari dana sendiri. Terbukti Pelindo III dan Pelindo II bisa meraup dana miliaran dollar AS. Lihat Pelindo II raup dana 1,6 miliar dollar AS. Bisa juga dengan menggandeng mitra strategis. Agar bisa meraup dana dan merangkul mitra strategis, mau tak mau BUMN harus berbenah agar sosoknya tampak sehat “lahir-batin” dan lebih transparan.

Indonesia menghadapi tantangan berat untuk memperkokoh ketahanan energi. Sudah lama kita mengalami defisit minyak. Produksi sudah di bawah 800.000 barrel per hari, sedangkan konsumsi minyak sekitar 1,6 juta barrel  per hari. Jadi ada kesenjangan sekitar 800.000 barrel per hari yang harus ditutupi dengan mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM).

Walaupun sampai sekarang kita masih menikmati surplus gas, ancaman defisit gas sudah di depan mata. Hampir bisa dipastikan tidak sampai 10 tahun lagi kita bakal mengalami defisit gas.

Bukankah lebih baik Pemerintah mendorong Pertamina lebih fokus di hulu dengan menggalakkan ekplorasi dan eksploitasi serta menggalakkan pemilikan ladang minyak di luar negeri yang cadangannya besar sehingga bisa memasok kebutuhan kilang di dalam negeri ang direncanakan bakal bertambah dan yang ada dimodernisasikan. Percepat migrasi dari Premium ke BBM dengan octane number paling tidak setara dengan Pertamax. Pertamina juga sangat diharapkan mempercepat migrasi dari euro 2 menjadi setidaknya euro 4. Dengan begitu Pertamina sangat besar sumbangsihnya mengurangi produksi CO2, sehingga menciptakan lingkungan lebih sehat, yang pada gilirannya mengurangi pengeluaran pemerintah untuk sektor kesehatan dan jaring-jaring pengaman kesehatan (BPJS).

Sementara itu, PGN sebagai perusahaan utilitas bisa lebih kokoh di hilir sebagai perusahaan utilitas, memasok gas untuk rumah tangga, industri, dan bisnis. Apalagi kalau diperkokoh dengan mengakuisisi Pertagas dari Peertamina.

Dengan skenario itu agaknya bauran energi (energy mix) lebih progresif. Pengalaman selama ini mengindikasikan terjadinya conflict of interest pada diri Pertamina. Menggalakkan penggunaan gas berarti mengurangi bisnis minyak Pertamina. Pertamina tidak perlu khawatir volume bisnisnya berkurang. Teramat besar peluang yang bisa digarap Pertamina untuk menjadi perusahaan minyak nasional yang disegani, setidaknya di kawasan Asia Pasifik. Tantangan besar menunggu Peertamina untuk mengakselerasikan kembali industrialisasi dengan lebih serius menganangi industri petrokimia yang merupakan ibu dari industri manufaktur.

***

Pemberitaan tentang holding BUMN antara lain bisa dilihat di:

kompas.com: Faisal Basri Nilai Konsep “Superholding BUMN” Rini Soemarno Tidak Jelas

tribunenews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Tidak Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

cnnindonesia.com: Faisal Basri: Holding Bank BUMN Cermin Kegagalan Merger

kontan.co.id: Faisal Basri tolak PGN dicaplok Pertamina

okezone.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

wartaekonomi.co.id: Faisal Basri: Rencana Holding BUMN Sangat Tidak Jelas

merdeka.com: Faisal Basri: Dalam konsep holding, rencana BUMN banyak ngaconya

pikiran-rakyat.com: Konsep Holding BUMN Belum Jelas

infobanknews.com: Faisal Basri Sebut Akuisisi PGN oleh Pertamina Tak Jelas

jitunews.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Banyak Ngaconya!

news.xcoid.com: Faisal Basri: Konsep Holding BUMN Ngga Jelas, Rini Soemarno Banyak Ngaconya

katadata.co.id: Pemerintah Sepakat Bentuk Enam Holding BUMN

Blog at WordPress.com.

Up ↑