Pandemik COVID-19 sangat memukul usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Pada awal Mei saja, Kementerian Ketenagekerjaan melaporkan sudah 316 ribu pekerja informal terdampak pandemik COVID-19. Tak terbilang jumlah UMKM yang mengalami kemerosotan omzet dan gulung tikar.
Perhatian pemerintah sangat besar terhadap UMKM ini. Ratusan triliun rupiah dialokasikan untuk membantu UMKM sebagaimana terlihat pada bagian kiri bawah peraga. Paket bantuan terbesar berupa penempatan dana untuk restrukturisasi senilai Rp78,8, triliun. Subsidi bunga menempati urutan kedua senilai Rp35,3 triliun. Selebihnya dalam bentuk belanja imbal jasa penjaminan (IJP) sebesar Rp5,0 triliun, penjaminan untuk modal kerja (stop loss) sebesar Rp1 triliun, PPh final UMKM ditanggung pemerintah (DTP) sebanyak Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi untuk koperasi melalui LPDB KUMKM senilai Rp1 triliun.
Populasi UMKM berjumlah lebih dari 64 juta unit usaha. Hampir semua (98,7 persen) adalah usaha mikro.
Hampir mustahil membantu seluruh UMKM. Ada baiknya pemerintah mengelompokkan UMKM berdasarkan tingkat kesulitan yang dihadapi. Cara yang paling sederhana namun sangat membantu adalah dengan mengukur dampak dari pandemik COVID-19 terhadap usaha mereka dan tingkat kesulitan keuangan yang dihadapi.
UMKM yang mengalami dampak berat akibat pandemik COVID-19 dan mengalami kesulitan atau risiko keuangan yang tinggi belum perlu dana restrukturisasi kredit. Yang mereka butuhkan adalah bertahan hidup. Oleh karena itu, yang mereka butuhkan adalah bantuan langsung tunai (BLT) untuk bertahan hidup sehari-hari.
UMKM di kelompok kiri-atas sangat boleh jadi membutuhkan restrukturiasi kredit dan tambahan suntikan modal kerja. Kelompok ini tidak mengalami kesulitan dalam mengakses pasar.
Kelompok ketiga adalah yang tidak begitu mengalami kesulitan keuangan dan terdampak ringan akibat COVID-19. Mereka tidak butuh restrukturisasi kredit. Yang mereka butuhkan adalah suntikan atau tambahan modal kerja dan kredit investasi.
Kelompok terakhir adalah yang mengalami masalah keuangan ringan namun terdampak berat akibat COVID-19. Boleh jadi mereka butuh akses pasar. Jika terbuka akses pasar, mereka butuh tambahan modal kerja.
Bagi UMKM yang telah berhubungan dengan perbankan, pengkasifikasian di atas lebih mudah. Serahkan saja pengidentifikasian kepada perbankan. Jangan hanya terbatas pada bank BUMN. Beberapa bank swasta dan bank syariah lebih akrab dengan UMKM, seperti Bank Syariah Mandiri dan Bank BTPN (umum maupun syariah). Sejumlah P2P Lending dapat pula berpartisipasi, terutama yang mayoritas kreditnya untuk usaha produktif. Demikian juga ojek online yang sudah memiliki mitra ratusan ribu atau bahkan jutaan UMKM di seluruh Indonesia.
UMKM di sektor pertanian memerlukan penanganan tersendiri. Para petani membutuhkan uluran tangan, terutama di subsektor tanaman pangan yang pada triwulan I-2020 mengalami kontraksi sangat dalam sebesar 10,3 persen.
Utang pemerintah pusat bakal naik tajam tahun ini akibat penerimaan pajak merosot tajam dan tambahan pengeluaran untuk menangani wadah coronavirus. Tak ada pilihan, memang, karena kapasitas kita amat terbatas. Tax ratio turun terus hingga mencapai titik terendah dalam setengah abad.
Selama enam tahun pemerintahan Jokowi, utang pemerintah pusat melonjak lebih dua kali lipat, dari Rp2,6 kuadriliun menjadi Rp5,4 kuadriliun. Nisbah utang terhadap produk domestik bruto (PDB) naik dari 24,6 persen menjadi 34,1 persen. Angka itu masih jauh dari batas maksimum 60 persen ketentuan dalam Undang-undang Keuangan Negara.
Juga, nisbah utang terhadap PDB (debt to GDP ratio) Indonesia tergolong rendah dibandingkan dengan negara-negara maju dan beberapa negara tetangga. Namun membandingkan utang dengan hanya menggunakan satu indikator semata bisa menyesatkan. Jadi harus proporsional.
Yang menabrak ketentuan adalah defisit APBN yang bakal melampaui batas maksimum tiga persen PDB. Supaya tetap konstitusional, presiden menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (PERPPU) dengan alasan keadaan darurat. Sampai seberapa besar defisit nantinya sangat bergantung perkembangan. Jika wabah pandemik coronavirus berkepanjangan, defisit APBN akan dinaikkan, tak ada batas atasnya. Dengan apa ketekoran atau defisit ditutupi? Ya dengan tambah utang lagi.
* Perkiraan Sumber: Bank Indonesia
Begitulah perangai pemerintah. Tatkala meraup rezeki nomplok, misalnya ketika commodity boom, semua pendapatan dibelanjakan tanpa sisa. Ratusan triliun dalam sekejap terbahar dalam bentuk subsidi BBM. Ketika paceklik atau krisis muncul seperti sekarang, pemerintah tinggal keluarkan surat utang atau mengajukan utang baru ke lembaga-lembaga internasional seperti Bank Dunia, ADB, dan lain-lain.
Belajarlah dari krisis-krisis sebelumnya. Bukankah dalam setiap perekonomian ada konjungtur atau business cycle seperti diceritakan dalam kisah Nabi Yusuf yang tercantum dalam Al-Qur’an 12:43-55 dan Alkitab Kejaadian 40 dan 41.
Utang BUMN
Tak hanya pemerintah pusat yang utangnya menggelembung. Utang seluruh BUMN nonkeuangan meningkat pesat pada tahun 2018. Setahun kemudian menembus Rp1 kuadriliun. Selama pemerintahan Jokowi periode pertama, utang BUMN nonkeuangan meningkat 102 persen.
Pelonjakan utang BUMN terutama disebabkan oleh beraneka ragam penugasan pemerintah yang terlalu dipaksakan dan di luar batas kemampuan beberapa BUMN. Pemerintah paling banter menyuntikkan dana ala kadarnya lewat penyertaan modal negara (PMN). Kebutuhan dana selebihnya harus dicari sendiri oleh BUMN, baik dengan mengajukan pinjaman ke perbankan maupun dengan menerbitkan surat utang.
Hampir semua BUMN yang berutang tidak menghasilkan devisa neto. Padahal mayoritas utangnya dalam valuta asing. Pada tahun 2019, 63 persen utang BUMN nonkeuangan adalah dalam mata uang asing dan 57 persen berasal dari kreditor luar negeri.
BUMN agresif pinjam ke luar negeri karena kamampuan sumber dana domestik sangat teramat terbatas. Tengok saja misalnya nisbah kredit perbankan terhadap PDB (credit to GDP ratio). Tak ada langkah nyata yang berarti untuk membenahi kelemahan ini. Tak kunjung terjadi konsolidasi perbankan.
Sampai kini penetrasi kredit perbankan belum pulih dari kondisi sebelum krisis. Sejak 2013 praktis jalan di tempat.
Dalam kondisi kedua jantung perekonomian (perbankan dan pemerintah) sangat lemah, pemerintah menggunakan BUMN sebagai motor pembangunan. Berutang menjadi jurus tunggal.
Tanpa ada pandemik COVID-19 pun, beberapa BUMN sudah sempoyongan. Akhir tahun lalu PT PLN nyaris mengalami gagal bayar. Syukur bisa dihindari karena pemerintah membayar sebagian kecil kewajibannya kepada PT PLN. Bertahun-tahun pemerintah tidak membolehkan PLN melakukan penyesuaian tarif listrik, tetapi pemerintah tidak menambah subsidi listrik. Pemerintah hanya memberikan dana kompensasi yang pencairannya butuh tahunan.
Kini PLN menghadapi tambahan masalah. Penjualan listrik turun signifikan karena kegiatan ekonomi dan mobilitas manusia dibatasi. Kemerosotan nilai tukar rupiah turut menambah beban PLN, karena lebih separuh utangnya dalam valuta asing.
PT Pertamina agak terbantu karena pemerintah membiarkan Pertamina meraup laba di atas normal dengan tidak menurunkan harga eceran BBM walaupun harga minyak mentah anjlok ke titik terendah sepanjang sejarah. Walaupun demikian, tetap saja Pertamina mengalami tekanan yang lebih berat.
Jika tekanan bertubi-tubi berkepanjangan, sangat boleh jadi beberapa BUMN berpotensi mengalami gagal bayar. Bisa saja pemerintah mengambil alih tanggung jawab BUMN, tetapi tentu ada batasnya. Gagal bayar bisa merembet ke BUMN lain, dan bisa menghancurkan reputasi kita secara keseluruhan di pasar finansial global.. Kemungkinan itu harus dicegah sedini mungkin. Setidaknya jangan lagi “ugal-ugalan” menugaskan BUMN. Silakan tugaskan apa pun kepada BUMN tetapi harus diiringi oleh akuntabilitas dan disiplin fiskal. Jangan sampai ambisi besar pemerintah tak tampak dalam APBN karena dibebankan kepada BUMN.
Pemerintahan Presiden Joko Widodo mengawali debutnya dengan memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM). Ratusan triliun rupiah dana subsidi BBM yang sebelumnya terbakar tak berbekas dialihkan untuk memacu pembangunan infrastruktur dan sumber daya manusia, terutama untuk pendidikan dan kesehatan. Peraga berikut diperkenalkan pemerintah untuk membuktikannya. Subsidi energi yang sebagian besar berupa subsidi BBM turun drastis dari Rp 342 triliun pada 2014 menjadi Rp 119 triliun pada 2015. Dengan reformasi struktural itu, pemerintah memiliki ruang fiskal yang cukup leluasa untuk menambah belanja infrastruktur sekitar Rp 100 triliun. Sebagian sisanya dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dan sedikit untuk kesehatan.
Cakupan infrastruktur di atas cukup luas, tidak sebatas infrastruktur fisik, melainkan juga meliputi infrastruktur sosial dan “dukungan infrastruktur” walaupun tidak sampai 5 persen.
Pembangunan infrastruktur ekonomi yang dilakukan melalui belanja K/L dan belanja non-K/L ternyata justru cenderung turun. Yang membuat belanja infrastruktur melonjak adalah yang melalui transfer ke daerah dan dana desa, jadi bukan pos belanja pemerintah pusat. Alokasi dana transfer ke daerah dan dana desa untuk infrastruktur bersifat perkiraan sejalan dengan semangat otonomi daerah.
Tentu saja sosok infrastruktur yang mencolok seperti jalan tol, bandara, waduk, kereta api bandara, kereta cepat Jakarta-Bandung, MRT, dan LRT tidak termasuk yang dibiayai dari transfer ke daerah dan dana desa. Jadi dari mana pembiayaan proyek-proyek besar itu? Dari mana lagi sebagian besar pembiayaannya kalau bukan dari BUMN yang ditugaskan.
Mengingat penugasan yang massif di satu pihak dan keterbatasan kemampuan BUMN, maka BUMN terpaksa berutang. Selama kurun waktu 2014-2018, utang BUMN sektor nonkeuangan naik 60 persen, dari Rp 504 triliun menjadi Rp 805 triliun.
Sebetulnya peningkatan tajam utang BUMN nonfinansial di era Presiden Joko Widodo tak setinggi periode sebelumnya. Pada periode 2010-2014, utang BUMN nonfinansial melonjak jauh lebih tinggi, yaitu 188 persen, dari hanya Rp 175 triliun pada 2010 menjadi Rp 504 triliun pada 2014. Bagaimanapun peningkatan utang BUMN nonfinansial 4,6 kali lipat dalam waktu sewindu perlu diwaspadai.
Apalagi utang BUMN nonfinansial kebanyakan dalam mata uang asing. Kiranya pemerintah perlu meningkatkan kewaspadaan mengingat jika muncul masalah dengan utang BUMN, pemerintah wajib turun tangan. Sejumlah BUMN sudah mengalami kesulitan keuangan, terutama BUMN “karya”. Secara tidak langsung, dalam jangka pendek dan menengah pembayaran bunga juga turut membebani neraca pembayaran. Apalagi mengingat BUMN kebanyakan tidak menghasilkan pendapatan valuta asing.
Kereta kencana yang dihela empat kuda jantan mengangkut penuh lampu kristal menuju tempat peristirahatan raja di puncak bukit. Medan yang dihadapi sepanjang perjalanan tidaklah mudah: jalan berkelok bertabur kerikil tajam, tidak ada lampu penerang jalan pada malam hari, tak jarang melalui jurang menganga di kedua sisi jalan, dan kala melalui jalan mendatar harus menembus hutan belanta, serta tidak ada petunjuk jalan padahal kerap menemui jalan bercabang.
Baru di kelokan pertama sudah terdengar gemuruh teriakan kelompok demogog-populis. Dari arah atas, bertengger di pepohonan rimbun, beberapa orang memanah dan melontarkan batu sebesar telur angsa dari ketepel. Ratusan meter kemudian menyeruak kawanan xenophibia menghadang. Mendekati tujuan akhir, muncul kawanan begal hendak merampas lampu-lampu kristal.
pinterest.com
Kusir harus cekatan mengendalikan kuda-kuda penghela yang kerap meringkik berlawanan arah ketika menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Juga ketika ada kuda yang berulah melangkah tak seirama dengan tiga kuda lainnya.
Kusir harus berbekal peta agar tidak tersesat tatkala menembus rimba belantara. Asisten kusir harus selalu waspada setiap saat menghadapi para pengganggu. Kusir dan asisten kusir wajib saling bahu membahu dan berkomunikasi dengan frekuensi yang sama agar tidak terjadi salah paham. Pembagian tugas harus jelas, tidak boleh sesuka hati. Mereka harus sepakat bulat kapan memecut kuda agar berlari lebih kencang dan kapan berhenti sejenak mengatur strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.
ebay.ca
Tim kusir tentu harus merupakan sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh si empunya lampu kristal. Rekam jejaknya terpuji, tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya, amanah, kredibel, dan konsisten. Ditambah dengan integritas tinggi, kereta kencana terjamin sampai ke tujuan dengan seisinya utuh tanpa kerusakan berarti.
***
Mengelola badan usaha milik negara (BUMN) tentu saja lebih pelik karena banyak pemangku kepentingan terlibat atau merasa berhak pula untuk bersuara.
BUMN yang berjumlah 118 dengan sekitar 800 anak-cucu memiliki latar belakang, sejarah, karakteristik bisnis, ukuran, misi, fungsi, peranan, dan permasalahan yang berbeda-beda. Perlu terlebih dahulu memetakan seluruh BUMN agar kita paham betul tentang keberadaan masing-masing BUMN sesuai dengan hakekat keberadaannya.
artcrystal.cz
Boleh jadi, lingkungan strategis suatu BUMN dewasa ini telah sangat berubah dibandingkan ketika dilahirkan. Misalnya, negara memandang perlu membangun industri sandang untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Usaha swasta yang ada di bidang sandang mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menjadi pelopor untuk meningkatkan produksi sandang dengan menghadirkan industri bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang dikelola oleh swasta di hilir. Ketika swasta sudah mampu, negara undur diri.
Secara azali, kehadiran BUMN dan sekaligus yang membedakannya dengan perusahaan swasta adalah faktor eksternalitas atau maslahat sosial. Jika dalam proses inventarisasi dalam rangka pemetaan BUMN faktor eksternalitas ini tidak ada sama sekali, maka BUMN tak lagi perlu dipertahankan. Kerangka konseptual versi penulis maupun versi PwC bisa membantu memetakan BUMN dan bentuk penanganannya. Jadi, tidak ada solusi tunggal untuk menangani atau mengelola BUMN.
Di sinilah persoalan utama dengan konsep Kementerian BUMN yang menerapkan solusi tunggal: holding BUMN. Menurut salah seorang petinggi Kementerian BUMN, ultimate goal dari holdingisasi BUMN adalah terbentuknya super holding semacam Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Rasanya harus berpikir ulang untuk meniru konsep Singapura dan Malaysia. Konteks dan lingkungan strategis di kedua negara itu sangat berbeda dengan Indonesia. Bukankah sebetulnya kita sudah memiliki super holding yang tak lain tak bukan adalah Kementerian BUMN yang tak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia?
Namun, tetap ada yang perlu ditiru, terutama praktek yang mengikuti best practices di dunia. Sebagai contoh, untuk perbankan, pilihan yang lazim dan mengikuti best practice adalah konsolidasi perbankan lewat merger dan akuisisi. Nah, di Indonesia yang dipilih adalah lewat holding. Anehnya lagi, induk holding adalah PT Danareksa yang bukan bank.
Alasan pemilihan induk holding bank sama dengan pemilihan induk-induk holding lainnya. PT Inalum memimpin holding “tambang” atau “industri pertabangan,” PT Perumnas memimpin holding perumahan, PT Pertamina memimpin holding migas. Satu-satunya kriteria induk holding adalah karena pemilikan sahamnya 100 persen oleh negara, bukan karena kompetensi, senioritas, ukuran, citra terpuji, dan lain-lain.
Dengan konsep holding, bank BUMN tetap ada empat. Tak terjadi konsolidasi perbankan di tanah air. Pemerintah sendiri dan otoritas perbankan (OJK) mendorong terjadinya konsolidasi perbankan nasional, tetapi tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri. Pantas saja peranan perbankan di Indonesia untuk memajukan usaha di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.
Perbankan adalah jantung utama perekonomian yang fungsinya menyedot “darah” dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan memompakan kembali “darah” ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sampai sekarang, fungsi “jantung” perekonomian Indinesia belum kunjung pulih dari posisi sebelum krisis. Bagaimana mungkin pertumbuhan bakal mencapai 7 persen kalau kemampuan memompakan darah ke sekujur perekonomian masih sedemikian lemah.
Di kawasan ASEAN, bank terbesar kita (Bank Mandiri) hanya menduduki posisi ke-11 berdasarkan aset. Posisi tiga teratas diisi semuanya oleh Singapura, posisi keempat sampai keenam semuanya oleh bank Malaysia, dan posisi ketujuh sampai kesepuluh semuanya oleh Thailand. Jika Bank Mandiri dan Bank BNI digabung menjadi Bank “Nusantara” seketika naik ke urutan ketujuh.
Kita bukannya menentang konsep holding. Yang kita persoalkan adalah holding sebagai solusi tunggal dan logika pemilihan induk holding.
Yang lebih penting lagi, sebaik apa pun konsep yang dipilih, kalau kusir tidak kredibel, kereta kencana akan sulit sampai ke tujuan dengan selamat.
Akar masalahnya ada pada sosok Sang Menteri. Seraya membenahi beberapa BUMN dengan konsep holdingnya, beberapa BUMN lain ia rusak. Contoh yang paling anyar adalah menyuruh Perum Bulog mengambil alih pabrik gula milik swasta murni yang bobrok, yang kredit macetnya di Bank BRI (bank BUMN dan sudah go public) lebih satu triliun rupiah. Bulog merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk diberikan kepada pemilik lama, dan pemilik swasta masih diberikan pemilikan saham 30 persen. Bulog dan BRI kena getahnya. Bukankah Bulog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang bertugas melakukan stabilisasi harga pangan? Mengapa dipaksa masuk ke industri yang bukan merupakan kompetensinya? Bukankah pemerintah telah memiliki puluhan pabrik gula yang kebanyakan terseok-seok?
Konsistensi jadi sirna, membuat konsep yang bagus sekalipun jadi kehilangan legitimasinya.
Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan. (CNN Indonesia/Safir Makki)
Jakarta, CNN Indonesia — Ekonom Universitas Indonesia, Faisal Basri menganggap, PT Indo Asahan Alumunium (Persero) atau Inalum tidak cocok menjadi perusahaan induk (holding) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) bidang pertambangan.
Inalum nantinya menaungi PT Bukit Asam (Persero) Tbk, PT Aneka Tambang (Persero) Tbk dan PT Timah (Persero) Tbk.
Faisal Basri menilai, Inalum tidak cocok karena perusahaan tersebut bergerak di bidang Industri atau hilir bukan bergerak di bidang tambang (hulu).
“Jadi ini mah kawin paksa namanya. Ini bukan zaman Siti Nurbaya, jadi ini argumennya enggak ada yang lain, kecuali dia 100 persen milik negara kok. Ini maksa banget menurut saya,” jelas Faisal dalam acara Menakar Untung Rugi Holding BUMN, Jakarta (27/11).
Ia menambahkan, hal ini terkesan dipaksakan karena Inalum memiliki struktur pasar yang berbeda dengan perusahaan tambang yang dibawahinya. Menurut Faisal, struktur pasar dari alumunium, alumina, bauksit, dan batu bara tidak dapat disamakan.
“Batu bara orientasinya ekspor dan dalam negeri, alumunium juga orientasinya ekspor dan dalam negeri, bauksit sebagian besar diekspor. Jadi struktur pasarnya beda. Kalau dipaksakan jadi aneh,” terangnya.
Menurut Faisal, sebaiknya Inalum disinergikan dengan industri yang bergerak di hilir, seperti dengan industri yang memanfaatkan hasil alumunium, contohnya industri pesawat dan mobil.
Holding BUMN tambang efektif berlaku pada 29 November 2017 mendatang setelah pengalihan saham pemerintah pemerintah pada Bukit Asam , Antam dan Timah ke Inalum.
Faisal mengimbau pemerintah harus memiliki acuan yang jelas dalam membentuk Holding BUMN.
“Walaupun tidak ada kewajiban, alangkah baiknya diuji secara akademik, kemudian best practice dilaksanakan dengan baik. Lebih baik konsepnya jelek tapi konsisten, daripada bagus tapi tidak konsisten,” terang Faisal. (gir)
Dua minggu lalu, INSEAD, WIPO, dan Cornell SC Johnson College of Business meluncurkan The Global Innovation Index 2017 edisi ke-10. Laporan dari proyek bersama ini menghasilkan pemeringkatan kinerja inovasi dari 127 negara yang meliputi 97 persen dari produk domestik bruto (PDB) dunia.
Sama seperti Laporan tahun lalu, Switzerland berada pada posisi puncak. Di urutan lima besar selanjutnya adalah Swedia, Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris.
Satu-satunya negara Asia yang menduduki posisi sepuluh besar adalah Singapura. China semakin menunjukkan taringnya di urutan ke-22. Dua negara ASEAN lainnya masuk dalam 50 besar, yaitu Malaysia di peringkat ke-37 dan Vietnam ke-47. Thailand berada di urutan ke-51 dan Filipina ke-73.
Indonesia berada di uturan ke-87 dengan skor 30,1, tidak sampai separuh dari skor tertinggi yang disandang oleh Switzerland sebesar 67,7. Di bawah Indonesia adalah Kamboja di peringkat ke-101.
Skor tertinggi Indonesia tercapai pada tahun 2008-09 sebesar 32,6. Namun waktu itu skor tertinggi adalah 10. Skor tertinggi 100 baru diterapkan pada tahun 2011. Penulis melakukan penyesuaian sehingga seluruhnya menggunakan skor 0-100.
Sejak menggunakan skor 0-100, pencapaian terbaik Indonesia adalah pada tahun 2013. Tiga tahun selanjutnya terus meningkat menjadi 31,81 pada tahun 2014, 29,79 pada 2015, dan 29,07 pada 2016. Tahun ini skor Indonesia naik menjadi 30,10.
Menarik untuk membandingkan perkembangan GII Indonesia dan Vietnam. Posisi Indonesia pada mulanya lebih tinggi dari Vietnam. Pada tahun 2007, skor Indonesia 2,71 di urutan ke-49, sedangkan Vietnam dengan skor 2,38 di urutan ke-65. Pada tahun 2009-10, skor Indonesia persis sama dengan Vietnam, yaitu 2,95, namun Vietnam satu peringkat lebih tinggi. Setelah itu, Vietnam melesat dan kian meninggalkan Indonesia. Pada edisi terakhir, Vietnam telah masuk 50 besar, sementara Indonesia di posisi ke-87. Skor Indonesia 30,10 sedangkan Vietnam 38,34.
Ketertinggilan Indonesia juga terlihat dalam aplikasi paten. Tak heran jika kemajukan industri di Vietnam sangat pesat. Sebaliknya industrialisasi di Indonesia cenderung melambat.
Kerangka dalam penghitungan Global Innovation Index 2017 adalah sebagai berikut:
Akhir bulan lalu saya menulis Target Penerimaan Pajak Masih Tergolong Sangat Ambisius. Ada yang perlu lebih didalami dari tulisan itu agar kita lebih seksama mengarungi tahun 2017 dan setelahnya. Kita berharap pemerintah lebih waspada sejak dini dengan mempersiapkan langkah-langkah antisipatif menghadapi kemungkinan terburuk. Optimisme tetap diusung dengan lebih terukur agar kita tetap berada di jalur yang benar.
Selama lima tahun terahir (2012-2016), pertumbuhan penerimaan pajak hampir selalu mengalami penurunan. Pada tahun 2012, penerimaan pajak tumbuh 12,2 persen. Dua tahun berturut-turut setelah itu turun menjadi 9,9 persen dan 6,5 persen. Pada tahun 2015 sempat naik sebesar 8,1 persen. Kenaikan ini semu karena pemerintah melakukan rekayasa (ijon) pajak dan menahan pembayaran restitusi pajak.
Kenaikan penerimaan pajak mencapai titik terendah tahun 2016, yakni hanya 3,5 persen. Itu pun terbantu oleh penerimaan uang tebusan dari program amnesti pajak. Tanpa uang tebusan “murni” sebesar 103.3 triliun, penerimaan pajak tahun 2016 hanya Rp 1.181 triliun, yang berarti turun 4,8 persen dibandingkan tahun sebelumnya.
Perlambatan kenaikan penerimaan pajak beriringan dengan penurunan nisbah pajak (tax ratio)–persentase penerimaan pajak terhadap PDB– yang terjadi sejak 2013 dan mencapai titik terendah pada 2016. Bahkan, jika penerimaan dari uang tebusan dikeluarkan, nisbah pajak terpangkas menjadi hanya satu digit, persisnya 9,5 persen.
Pelemahann pemerimaan pajak sudah menjelma menjadi masalah struktural yang sudah barang tentu tidak bisa diselesaikan dalam setahun.
Oleh karena itu, kita tidak bisa berharap banyak terjadi peningkatan penerimaan pajak secara drastis pada tahun 2017. Jika kita mengasumsikan penerimaan pajak tahun ini naik 15 persen–hampir dua kali lipat dari rerata kenaikan lima tahun terakhir sebesar 8,04 persen–dari tahun lalu tanpa uang tebusan, maka penerimaan pajak tahun ini adalah Rp 1.358 triliun. Berarti lebih rendah Rp 141 triliun dari yang dipatok dalam APBN 2017. “Shortfall” sebanyak itu cukup besar, setara 1 persen dari produk domestik bruto (PDB). Jika pemerintah bersikukuh tidak memangkas pengeluaran, ceteris paribus, defisit akan mencapai 3,4 persen PDB sehingga melampaui batas maksimum 3 persen PDB sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Keuangan Negara. APBN 2017 mematok defisit hanya 2,41 persen.
Saatnya sekarang juga melalukan konsolidasi APBN, bukan sebaliknya berakrobat dengan memasukkan tambahan pengeluaran yang belum dianggarkan. Inisiatif pemerintah menyuntikkan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 5,6 triliun untuk PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang akan diselipkan dalam APBN Perubahan 2017 menjadi preseden tidak sehat. Lihat Titik Terang Proyek LRT. Lazimnya pembangunan infrastruktur perkeretaapian didanai oleh APBN. Jangan sampai terjadi karena ruang gerak APBN terbatas, lalu ditempuh cara zig zag yang ujung-ujungnya memberatkan APBN juga. Alokasi untuk PMN dalam APBN 2017 hanya Rp 4 triliun dengan rincian masing-masing Rp 1 triliun untuk PT PII dan PT SMF serta Rp 2 triliun untuk PT SMI.
PT KAI akan menjadi salah satu investor dan operator dalam proyek kereta api ringan atau light rail transit (LRT) Jakarta-Bogor-Depok-Bekasi. Sebelumnya BUMN PT Adhi Karya Tbk sudah memperoleh suntikan PMN sebesar Rp 1,4 triliun pada 2015 sebagai modal awal memulai pembangunan proyek LRT di tepian jalan tol.
Dari mana sisa anggaran proyek LRT sebesar Rp 20 triliun bakal diperoleh? Modal kedua BUMN itu cekak. Laba PT Adhi Karya anjlok 32,4 persen, dari Rp 463,68 miliar tahun 2015 menjadi Rp 313,45 miliar tahun 2016. Kapasitas berutang PT Adhi Karya yang tersisa tidak sampai Rp 20 triliun. Kalau semua terserap untuk membiayai proyek LRT, sangat boleh jadi proyek-proyek lain yang ditangani BUMN karya itu bakal terganggu.
Bank mana yang berani meminjamkan? Sudah barang tentu hanya bank-bank BUMN yang “bersedia.” Karena tidak berani menanggung risiko sendirian, bank-bank BUMN itu akan membentuk konsorsium. OJK, pengawas bank, akan tutup mata. Malahan kalau perlu menekan bank agar memberikan pinjaman dengan suku bunga yang lebih rendah.
Masih ada sejumlah proyek infrastruktur lain yang haus pembiayaan, misalnya jalan tol trans-Sumatera yang tidak ada peminatnya kala ditender sehingga pemerintah menugaskan PT Hutama Karya untuk membangunnya. BUMN karya yang satu ini juga tak bakal sanggup menyelesaikan proyek jalan tol trans-Sumatera tanpa suntikan dana pemerintah. Ada lagi proyek kereta api trans-Sulawesi. Proyek-proyek untuk menopang penyelenggaraan Asian Games 2018 pun masih butuh suntikan dana APBN 2017.
Karena pembangunan sejumlah proyek infrastruktur dimulai tanpa kesejelasan pendanaan, nasibnya bisa tak menentu di tengah jalan. Kalau dihentikan, uang yang sudah terbenam jadi sia-sia. Kalau dilanjutkan niscaya menimbulkan komplikasi yang pada gilirannya mengganggu stabilitas makroekonomi. Kalau pemerintah “gelap mata” boleh jadi menggeser anggaran untuk kebutuhan yang lebih strategis sehingga bisa mengabaikan Nawa Cita, semisal memangkas dana untuk “membangun dari pinggiran” dan tol laut demi menyelamatkan pembangunan “dari pinggir jalan tol” di perkotaan untuk memanjakan kelas menengah yang sudah kadung diluncurkan.
Hampir tidak ada lagi pos yang bisa dipotong. Kalau memotong subsidi lebih banyak, harga-harga bakal lebih sering naik. Belanja rutin sudah diperas habis. Mau tak mau pemotongan akhirnya harus menyasar ke proyek-proyek infrastruktur. Pemotongan ini sebatas menunda penyelesaian proyek satu-dua tahun.
Hitung-hitungan politik menjadi kunci. Akibat penundaan satu-dua tahun, penyelesaian proyek molor sehingga tidak bisa dijadikan modal politik untuk kampanye pada pemilihan umum serentak tahun 2019. Sadarilah bahwa ongkos ekonomi yang melampaui batas juga bakal berdampak negatif secara politik.
Masih banyak pilihan tersedia–walau tak mudah dan harus memperhitungkan konsekuensinuya–untuk menyeimbangkan ongkos ekonomi dan ongkos politik. Tidak bisa dengan prinsip “pokoknya” semata.
Pertama, defisit APBN bisa dinaikkan dari 2,4 persen PDB menjadi 2,8 persen PDB. Dari sini ada tambahan dana sekitar Rp 55 triliun. OJK telah memuluskan jalan dengan menaikkan batas minimum pembelian surat utang negara dari 20 persen menjadi 30 persen oleh yayasan dana pensiun dan perusahaan asuransi. Konsekuensinya perbankan semakin tersaingi dalam menarik dana masyarakat, sehingga memicu kenaikan suku bunga, dan pada gilirannya menurunkan pertumbuhan investasi swasta. Berpotensi pula menambah beban pembayaran bunga.
Kedua, mempercepat lelang frekuensi untuk operator telepon seluler, menyelesaikan tunggakan pembayaran sejumlah operator, dan mereformasi tarif frekuensi. Pemerintah India berhasil meraup puluhan miliar dollar AS ketika melakukan lelang frekuensi pada tahun 2o16.
Ketiga, menertibkan dana yang bertaburan di sektor pertanian yang terbukti hasilnya jauh dari harapan.
Keempat, mendorong BUMN memperoleh dana segar dari pasar modal, baik dengan cara go public maupun menerbitkan surat utang, terutama global bonds seperti yang telah sangat berhasil dilakukan oleh PT Pelindo IIsehingga mampu melakukan ekspansi dan modernisasi pelabuhan tanpa satu sen pun kucuran dana dari APBN.
[Ditambahkan dan diperbarui pada 13 Maret 2017, pk. 17:41]
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) hadir dengan misi khusus, bukan sekedar bisnis biasa. Karena, pada dasarnya negara ada bukan untuk berbisnis, m elainkan memajukan perekonomian secara keseluruhan serta memberdayakan dan menyejahterakan rakyatnya. Lihat Konsep Holding BUMN Berbahaya dan Menyesatkan.
Betapa besar peranan BUMN untuk mempertajam bisnisnya sehingga bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan mengakselerasikan pembangunan, misalnya dalam pembangunan infrastruktur. BUMN keuangan juga tertantang untuk mempercepat inklusi keuangan sehingga bisa turut serta memperkuat jantung perekonomian.
Namun, belakangan ini sejumlah BUMN melakukan ekspansi ke berbagai sektor yang jauh dari bisnis intinya, padahal misi utamanya belum terlaksana secara optimal. Tengok misalnya PT (Persero) Pegadaian, PT (Persero) Adhi Karya, dan PT (Persero) Hutama Karya yang merambah ke bisnis perhotelan di berbagai kota.
Di Semarang saja kita dengan mudah menemukan hotel-hotel milik BUMN yang bukan merupakan bisnis intinya, bahkan lokasinya berdekatan. HAKA Hotel yang tertera di bawah belum selesai pembangunannya.
Boleh jadi masih ada BUMN lain yang juga memiliki hotel.
Apa gunanya kita memiliki Kementerian BUMN yang notabene berperan sebagai super holding untuk memastikan BUMN berada di jalur yang benar? Bukankah sudah ada BUMN khusus yang bergerak di bidang perhotelan?
Yang lebih ironis, salah satu BUMN di atas memperoleh kucuran dana dalam bentuk suntikan modal dari APBN (penyertaaan modal negara atau PMN). Jadi, uang rakyat digunakan untuk bersaing dengan rakyat.
Dewasa ada sebanyak 119 badan usaha milik negara (BUMN) yang beroperasi di hampir semua sektor perekonomian, mulai dari sektor pertanian, pertambangan, industri manufaktur hingga di berbagai sektor jasa (konstruksi, listrik, gas, air bersih, perdagangan, keuangan, asuransi, perhotelan, transportasi, informasi dan komunikasi, pendidikan, kesehatan, dan sebagainya).
Latar belakang keberadaan BUMN beragam. Pertama, sejumlah BUMN lahir dari kebijakan nasionalisasi. Sebelum kemerdekaan, BUMN dimiliki oleh perusahaan Belanda.
Kedua, sebagai pioner. BUMN yang masuk kategori ini didirikan untuk mengemban misi negara memenuhi kebutuhan rakyat banyak seperti pangan, sandang, dan papan yang belum mampu dihadirkan oleh swasta. Untuk mendukung peningkatan produksi pertanian, termasuk mewujudkan swasembada beras, pemerintah mendirikan beberapa pabrik pupuk. Untuk mendukung kebutuhan sandang pemerintah mendirikan industri sandang, dan untuk mendukung pengadaan perumahan pemerintah mendirikan Perumnas. Banyak BUMN lain didirikan juga untuk memenuhi kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh swasta. Ketika swasta sudah kian mampu, pemerintah berangsur surut dari usaha itu, misalnya pemerintah melikuidasi industri sandang. Ada pula yang masih tetap diusahakan oleh pemerintah walaupun swasta sudah sangat mampu dan kian dominan, misalnya di usaha perhotelan.
Ketiga, pemerintah membentuk BUMN karena alasan strategis. Termasuk dalam kelompok ini PT. Dirgantara Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, dan PT. PAL.
Keempat, karena alasan menopang penerimaan negara. Pada masa awal pembangunan, sumber penerimaan negara dari pajak masih sangat terbatas. Karunia sumber daya alam yang relatif melimpah diusahakan untuk menopang penerimaan negara. Keberadaan Pertamina yang memiliki sejarah cukup panjang sempat menjadi ujung tombak penerimaan negara.
Kelima, mempercepat ketersediaan infrastruktur dan sarana transportasi yang amat vital dalam menunjang mobilitas barang dan manusia. Untuk itu, didirikanlah BUMN di sektor konstruksi, PT KAI, Garuda Indonesia dan Merpati, Pelni, dan sebagainya. Juga dibangun pelabuhan dan bandar udara yang dikelola oleh BUMN.
Sudah barang tentu keberadaan BUMN ada pula yang dilatarbelangi perpaduan dari faktor-faktor di atas.
Dengan berjalannya waktu dan semakin majunya perekonomian yang ditandai pula oleh peranan swasta yang semakin kuat, keberadaan BUMN dalam peta perekonomian Indonesia berubah. Ada yang fungsinya bergeser, ada yang mengalami penciutan dan bahkan dilikuidasi, dan ada pula yang semakin besar.
Oleh karena itu, wajar saja jika pemerintah melakukan penataan ulang terhadap BUMN. Mengingat perbedaan latar belakang sejarah dan beragamnya jenis usaha dengan karakteristik yang berbeda-beda pula, maka penataan BUMN tidak bisa hanya menggunakan satu cara/metode/instrumen.
Acuan yang tetap relevan untuk mempertahankan keberadaan BUMN adalah maslahat sosialnya (eksternalitas) yang tinggi. Jika usaha itu dipegang oleh swasta, ongkos privat (private cost) lebih tinggi ketimbang maslahat privat (private benefit), sehingga swasta merugi. Kalaupun swasta dibolehkan mengelola usaha itu, harga produknya cenderung mahal sehingga tak terjangkau oleh rakyat kebanyakan.
Jika BUMN yang mengelola usaha yang maslahat sosialnya tinggi (eksternalitas tinggi) merugi karena tidak efisien, maka BUMN tersebut harus disehatkan dengan langkah restrukturasasi atau korporatisasi.
Seandainya BUMN yang menghasilkan eksternalitas tinggi sudah efisien, sebaiknya terus dijaga untuk semakin sehat, bukan sebaliknya diganggu dengan menggabungkannya dengan BUMN yang sakit.
Bagaimana dengan BUMN yang maslahat sosialnya sangat rendah dan tidak efisien? Tanpa perlu banyak pertimbangan, pemerintah sepatutnya segera menutup atau melikuidasi BUMN itu. Jika BUMN yang memiliki eksternalitas rendah tetapi efisiensinya tinggi, patut dipertimbangkan untuk diprivatisasi. Sebagian pemilikan saham pemerintah bisa dijual ke pasar saham lewat initial public offering (IPO) atau dialihkan ke koperasi dan karyawan. Perusahaan yang sudah go public atau beralih kepemilikan ke koperasi atau perorangan diharapkan semakin maju dan pada gilirannya pemerintah memetik manfaat dari peningkatan pajak yang dibayar oleh perusahaan kepada negara.
Pemerintah tampaknya tidak menempuh pola pikir di atas. Pemerintah langsung memilih instrumen tunggal untuk menata BUMN dengan konsep holding. Beberapa BUMN sejenis digabung di bawah payung holding dengan menunjuk salah satu BUMN sebagai induk holding.
Dengan konsep holding, saham pemerintah di BUMN yang masuk sebagai anggota holding dialihkan ke BUMN induk. Agar pengalihan saham pemerintah memiliki landasan hukum, maka keluarlah PP No. 72/2016. Jadi, PP No.72/2016 hendak dijadikan “jalan tol” oleh pemerintah untuk mewujudkan konsep holding BUMN. Ultimate goal yang hendak dicapai oleh pemerintah adalah membentuk super holding sejenis Temasek di Singapura dan Khazanah Nasional Berhad di Malaysia.
Pemerintah lupa bahwa latar belakang dan peranan BUMN di Indonesia berbeda dengan Malaysia dan Singapura. Di kedua negara tetangga itu tidak ada kementerian khusus yang mengurus BUMN. Pada galibnya, Kementerian BUMN sudah menjalankan sebagian peran super holding.
Pemerintah juga tidak mempertimbangkan langkah-langkah beragam yang dilakukan di Singapura dan Malaysia atas BUMN mereka. Di Singapura, misalnya, bank-bank nasional tidak digabung dalam bentuk holding, melainkan dilebur dari 13 bank menjadi tiga bank. Hasilnya, ketiga bank di Singapura menjadi bank terbesar di ASEAN.
Jika pemerintah membuat holding atas empat bank BUMN yang ada, keempat bank yang ada tetap dipertahankan dengan identitas masing-masing sehingga tidak meningkatkan asset maupun modal bank tersebut. Akibatnya bank-bank BUMN Indonesia tetap saja tidak optimal dalam menjalankan fungsi intermediary-nya.
Tidak berlebihan untuk menduga bahwa langkah pemerintah dengan menerapkan konsep holding adalah untuk meminimalisasikan peranan DPR dalam pengelolaan BUMN. Dengan konsep holding, seluruh BUMN yang menjadi anggota holding tidak lagi berstatus sebagai BUMN, sehingga setiap langkah korporasi tidak agi membutuhkan izin DPR.
Dalam iklim politik dan ketatanegaraan yang berlaku, terlalu riskan membiarkan pemerintah bertindak tanpa check and balances. Jika memang pemerintah yakin pilihannya adalah yang terbaik, mengapa harus takut dengan peran pengawasan DPR dalam rangka checks and balances.
Pemerintah dan DPR sama-sama berpotensi melakukan korupsi.
Dalam konsep holding BUMN yang hingga kini menjadi kontroversi, induk holding harus BUMN yang sahamnya 100 persen dimiliki negara atau BUMN murni. Oleh karena itu, Pertamina mengambil alih PGN yang merupakan perusahaan publik. Holding BUMN perumahan terdiri dari BUMN karya dengan induknya Perumnas, karena Perumnas 100 persen milik negara. Pemikiran serupa melatarbelakangi pemilihan Danareksa sebagai induk holding yang beranggotakan semua bank BUMN. Jadi, indikator satu-satunya dalam pemilihan BUMN induk adalah 100 persen milik negara. Bakal seperti apa pada akhirnya, kita tunggu saja, mengingat perubahan kerap terjadi dalam waktu yang relatif singkat terkait dengan pengelolaan BUMN.
Holding menjadi satu-satunya pilihan, sehingga tertutup opsi terbaik untuk memajukan BUMN sesuai dengan karakteristik usaha, profil risiko, sejarah, dan misi yang diembannya. Untuk perbankan, misalnya, opsi terbaik adalah konsolidasi dengan merger antara Bank Mandiri dengan Bank BNI mengingat keduanya memiliki karakteristik yang mirip. Jika kedua bank BUMN itu digabung, maka bank gabungan itu serta merta menjadi bank terbesar ketujuh di ASEAN. Sekarang Bank Mandiri di posisi ke-11. Dengan penggabungan, efisiensi bakal meningkat, kapasitas menyalurkan kredit pun akan naik dan bisa menekan cost of fund sehingga menekan suku bunga kredit. Praktek seperti ini paling lazim di dunia, bukan dengan holdingisasi.
Apakah induk holding yang sahamnya 100 persen milik negara terkait dengan risiko terkikisnya kedauluatan negara dan sesuai dengan UUD 1945? Silakan ahli hukum yang menelaahnya.
Yang pasti, di China, yang merupakan negara komunis, empat BUMN migas mereka semuanya sudah go public, bahkan ada yang listed di New York Stock Exchange. Dalam waktu dekat, perusahaan migas milik kerajaan Saudi Arabia akan melepas sahamnya ke bursa. Jika terwujud, nilai saham yang dijual ke publik bakal memecahkan rekor dunia.
Jadi apa yang melatarbelakangi pemerintah bersikukuh menempuh model holding dengan induknya berstatus BUMN murni? Setahu saya tidak ada presedennya di dunia, dalam praktek maupun di buku teks.
Negara bisa tetap menjadi pemilik mayoritas. Saham yang dijual bisa hanya 10 persen. Kedaulatan negara tidak hanya soal kepemilikan. Pemerintah adalah satu-satunya entitas yang bisa mengatur dan mengendalikan bagaimana sumber daya dikelola bagi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pemerintah bisa mengatur harga seperti dalam kasus BBM dan gas.
Yang lebih menyedihkan, pemerintah tidak memiliki roadmap bakal seperti apa BUMN kita, bagaimana perannya dalam memajukan perekonomian, apa targetnya, dan masih banyak lagi.
