Sesat Pikir Subsidi


Subsidi bukan “barang haram”. Tujuan subsidi sejatinya untuk membantu kelompok masyarakat tak mampu atau lemah. Dengan memperoleh subsidi diharapkan penerima bisa hidup atau berusaha lebih layak. Dengan kata lain tujuannya adalah pemberdayaan.

Namun, sebagian besar jenis subsidi di Indonesia salah sasaran, karena bentuknya adalah “subsidi komoditas,” bukan subsidi orang. Karena yang disubsidi adalah komiditas, seluruh pembeli komoditas menikmatinya. Contoh paling ngawur adalah subsidi bahan bakar minyak (BBM) dan subsidi listrik. Subsidi BBM sudah banyak dibahas. Subsidi listrik tak kalah ngawur. Contohnya berita “Perusahaan Kelas Kakap Nikmati Subsidi Triliunan Rupiah’ yang bisa diundur di http://kom.ps/AF4FyC.

Tahun 2013 subsidi listrik dianggarkan sebesar Rp 100 triliun. Pada tahun 2012 subsidi listrik yang dinikmati 61 perusahaan mencapai Rp 6,9 triliun. Belu lagi subsidi yang mengalir ke perusahaan-perusahaan terbuka (go public). Tak terkecuali pusat-pusat perbelanjaan besar yang menikmati subsidi listrik puluhan miliar rupiah sehari.

Sementara itu, hampir seluruh penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan tak menikmati subsidi listrik sama sekali, karena rumah mereka pada umumnya tak berlistrik.

Subsidi komoditas atas nama rakyat miskin merupakan jargon populis yang menyesatkan. Jika dana subsidi ini dialihkan untuk membangun sarana kelistrikan sampai ke desa-desa, niscaya dalam waktu singkat seluruh penduduk Indonesia bakal menikmati aliran listrik.

Tak sulit untuk meluruskan bentuk subsidi listrik. Jangan tanggung-tanggung membantu rakyat kecil. Gratiskan saja listrik bagi pelanggan kecil di bawah 900 VA sampai jumlah penggunaan tertentu. Batas penggunaan yang tidak dikenakan biaya sama sekali bisa menggunakan rerata penggunaan. Jika penggunaan melebihi rerata, kelebihannya saja yang harus dibayar sesuai dengan tarif keekonomian. Cara ini sekaligus mendorong penghematan listrik, karena pelanggan akan berupaya keras menekan penggunaan listrik sampai batas rerata itu. “Subsidi orang” untuk kasus listrik lebih mudah karena menggunakan meteran dan pelanggan kecil juga teridentifikasi secara akurat..

Mulai tahun 2014 pemerintah akan melaksanakan BPJS kesehatan. Karena sistem jaminan kesehatan–yang merupakan salah satu komponen dari SJSN–ini berbasis iuran, maka seluruh penduduk harus membayar iuran. Bagi penduduk miskin dan nyaris miskin, iuran dibayar pemerintah. Dengan demikian subsidi ini tergolong “subsidi orang” sehingga tepat sasaran.

Sejalan dengan meningkatnya jenis “subsidi orang” maka sudah saatnya subsidi komoditi diturunkan bertahap. Pemerintah membuat target penurunan porsi subsidi komoditi secara bertahap hingga tingkat yang bisa ditoleransikan. Semoga dengan begitu jumlah penduduk miskin diharapkan turun jauh lebih cepat. Dan, tentu saja subsidi orang lebih adil.

Silabus Mata Kuliah Analisis Lingkungan Bisnis


Catatan: Para peserta mata kuliah ALB. Kita memulai kuliah pada hari Minggu, 29 September 2013. Silabus ini bersifat sementara. Kita akan mendiskusikannya dan silakan menyampaikan masukan agar perkuliahan kita lebih efektif dan bermanfaat untuk peserta semua. Sampai jumpa hari Minggu nanti.

Program Magister Manajemen

Universitas Tanjung Pura

Silabus

ANALISIS LINGKUNGAN BISNIS

Pengajar: Faisal Basri

(September-Desember 2013)

LATAR BELAKANG MATA KULIAH

Banyak kisah jatuh bangun perusahaan atau korporasi di dalam negeri maupun di seantero dunia. Sebelum kemerdekaan ada imperium usaha yang dirintis  Oei Tiong Ham, yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari perdagangan, pabrik gula hingga farmasi. Imperium usaha ini lenyap, kecuali unit usaha pabrik obat yang sekarang dikelola oleh salah satu BUMN.

Kita juga mengalami semarak konglomerasi di era Orde Baru yang kebanyakan dikuasai oleh kroni-kroni Soeharto, termasuk lingkungan keluarga dekatnya. Sebagian konglomerasi itu meredup, sebagian lagi melakukan reposisi, dan ada pula yang bertransformasi menjadi perusahaan publik.

Korupsi dan nepotisme di masa Orde Baru juga telah memakan banyak korban, di antaranya “kebangkrutan” empat bank BUMN yang sekarang menjelma menjadi Bank Mandiri. Pernah pula Pertamina nyaris membangkrutkan negeri ini.

Ada pula kisah sukses. Tiga pabrik rokok kretek terbesar di tanah air mampu mengungguli raksasa-raksasa rokok dunia. Pemiliknya masuk di jajaran orang-orang terkaya di dunia.

Di usaha penerbangan kita menyaksikan Susi Air mampu berekspansi dengan model bisnis yang tidak lazim. Sebaliknya, Batavia Air tiba-tiba dipailitkan.

Di mancanegara kita dikagetkan oleh kehancuran salah satu lembaga keuangan terbesar di dunia, Lehman Brothers. Dalam sekejap, sosoknya lumat ditelan krisis financial di Amerika Serikat yang memicu krisis financial global pada tahun 2008-2009. Sejumlah perusahaan penerbangan terkemuka juga tinggal nama.

Lain lagi dengan kisah Nokia. Sempat merajai pasar telepon genggam di dunia, termasuk di Indonesia, tiba-tiba pamornya meredup. Belakangan BlackBerry mengalami kemunduran drastis dan merugi besar dan akhirnya akan delego. Sementara itu Samsung dari Korea menyeruak dan dalam waktu tak terlalu lama memimpin pasar smartphone di dunia.

Beberapa perusahaan mengalami jatuh-bangun, sempat terpuruk tetapi bangkit kembali dengan merek yang sama namun dengan sosok baru, misalnya IBM. Ada yang terus mengalami ekspansi (POSCO, Korea), ada pula yang mengalami stagnasi lalu dan kemunduran seperti Merpati.

Faktor-apa saja yang menyebabkan jatuh-bangun, keberhasilan-kegagalan perusahaan/korporasi menjadi kajian dari mata kuliah ini. Sudah barang tentu tak semua faktor akan dibahas, melainkan hanya beberapa faktor saja yang dipandang sangat penting dan relevan dengan kondisi Indonesia dan Kalimantan Barat.

Mengingat cukup banyak peserta dari kalangan birokrasi/pemerintahan, sepatutnya disentuh pula lingkungan birokrasi dalam konteks model pembangunan segitiga Business-Government-Society.

DESKRIPSI MATA KULIAH

Pada semester ini sudut pandang bahasan lebih menekankan pada ketidakpastian (uncertainty) dan bagaimana dunia usaha menyikapinya. Mata kuliah ini bertujuan melengkapi kemampuan mahasiswa dalam memahami dinamika lingkungan eksternal dunia usaha yang selalu berubah yang menimbulkan ketidakpastian dalam bisnis. Pendeteksian dini perubahan, tanda-tanda munculnya ketidakpastian, risiko yang dimunculkannya, serta langkah-langkah yang harus ditempuh merupakan inti pembahasan pada bagian pertama ini.

Ketidakpastian memerlukan strategi bisnis yang bersifat dinamis dan fleksibel. Mahasiswa didorong untuk mengasah daya analisis serta menyusun strategi dan alternatif kebijakan bisnis dalam menghadapi ketidakpastian tersebut.

Lingkungan bisnis yang menjadi cakupan pembahasan meliputi global, nasional, dan industri. Beberapa studi kasus akan dibangun bersama selama perkuliahan, baik kasus keberhasilan maupun kegagalan. Dari sini diharapkan mahasiswa bisa menerapkan secara padu strategi dan kebijakan perusahaan yang tepat dalam menghadapi ketidakpastian bisnis.

TUJUAN MATA KULIAH

Agar peserta memahami lingkungan eksternal yang dihadapi dunia usaha dan memengaruhi kinerja usaha. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan peserta mampu mengantisipasi faktor-faktor eksternal yang setiap saat dihadapi dan mengalami perubahan, sehingga bisa mempersiapkan diri lebih baik. Dengan begitu, kita bisa meminimalisasikan dampak negatif dan mengoptimalkan peluang yang tercipta dari perubahan-perubahan lingkungan eksternal tersebut. Lebih jauh, kita mempersiapkan diri untuk menciptakan masa depan, bukan sekedar mengantisipasinya.

CAKUPAN TOPIK BAHASAN

  1. Ketidakpastian (uncertainty): dimensi, sumber-sumbernya serta dampak terhadap strategi bisnis, kepemimpinan, dan organisasi bisnis.
  2. Analisis lingkungan bisnis dengan cakupan global dan regional (posisi Indonesia di kancah mondial, dampak globalisasi dan regionalisasi (Asean Community, APEC, dll), serta posisi khas Kalimantan Barat yang berbatasan darat langsung dengan Malaysia; lingkungan nasional (ekonomi dan politik), dan lingkungan industri.
  3. Analisis dinamika perkotaan dan reposisi dalam kaitannya dengan persaingan dengan kota-kota sekitarnya dalam konteks lingkungan nasional dan regional serta positioning kota Pontianak dalam konteks urban development.
  4. Dimensi ekonomi-politik dan institusi.
  5. Dimensi sosial-budaya.

 PENILAIAN

Berdasarkan dua unsur, yakni ujian tengah semester dalam bentuk ujian tertulis dan ujian akhir dalam bentuk makalah akhir (kelompok).

BAHAN BACAAN

Bacaan Utama

Collins, Jim, and Morten T. Hansen (2011). Great by Choice:Uncertainty, Chaos, and Luck—Why Some Thrive Despite Them All. London:Random House Business Books. [CM]

Harvard Business Review on Managing the Uncertainty. 1999. [HBR]

Kuntjoro-Jakti, Dorodjatun (2012). Menerawang Indonesia pada Dasawarsa Ketiga Abad Ke-21. Jakarta:Pustaka Alvabet.

Wheelen, Thomas L., and J. David Hunger. 2012. Strategic management and Business Policy: Toward Global Sustainability. 13th edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson. [WH]

Bacaan Tambahan

Syrett, Michel, and Marion Devine (2012). Managing Uncertainty: Strategies for Surviving and Thriving in Turbulent Times.London: The Economist in association with Profile Books Ltd. [SD]

Thomson, Arthur A., et.al. (2012). Crafting and Executing Strategy: Concepts and Cases. 8th edition. New York: McGraw-Hill/Irwin. [Te]

Bahan bacaan lain yang terkait dengan masing-masing topik mata kuliah akan diberitahukan kemudian.

Yang Tercecer dari Pasar Tanah Abang


Sebelum penataan pasar Tanah Abang, di Blok G ada rumah potong hewan (RPH). Tidak pantas memang ada RPH di situ. Oleh karena itu RPH direlokasi. Sayangnya lokasi baru masih di sekitar Tanah Abang yang merupakan pemukiman padat dan pusat bisnis. Lokasi baru itu di jalan Sabeni, Gang Kubur. Di situ ada pasar kambing. padahal Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 melarang RPH berada dekat pemukiman penduduk. Semoga lokasi ini bersifat sementara sebelum ditetapkan yang permanen.

Relokasi RPH sebaiknya merupakan bagian tak terpisahkan dari upaya penataan Jakarta menuju Jakarta Baru. Jakarta tidak pantas mempertahankan kegiatan ekonomi yang bernilai tambah rendah dan tidak ramah lingkungan. Momentum relokasi RPH patut dijadikan sebagai bagian dari transformasi ekonomi Jakarta dan meningkatkan taraf hidup para pengusaha dan pekerja yang berkecimpung di dalamnya.

Pemotongan hewan cukup bermodalkan pisau. Siapa pun bisa melakukannya, tak perlu sekolah dan kursus ketrampilan. Karena sifatnya demikian, sudah hampir pasti tukang jagal dan para pembantunya menerima upah rendah. Karena upah rendah, mereka tak sanggup memiliki rumah atau mengontrak rumah yang layak. Perkampungan mereka jadi kumuh.

Nasib mereka selayaknya ditingkatkan menjadi pekerja formal. Pengusaha yang bergelut dalam RPH bisa naik kelas, misalnya mengolah daging dan bagian-bagian lainnya dengan nilai tambah yang lebih tinggi.

Saya membayangkan RPH direlokasi ke luar kota. Lokasi baru tak sekedar RPH, melainkan kawasan pengolahan daging terintegrasi. Di situ ada pengolahan kulit untuk industri sepatu, tas, bahkan kerupuk kulit; pengolahan isi perut untuk pakan ternak; serta proses pemisahan daging untuk rendang, steak, bakso, dan sosis. Ada pula industri dendeng, kerajinan dari tanduk hewan ternak, industri jaket kulit, dan banyak lagi.

Di kawasan pengolahan terpadu ini ada industri besar dan kecil, berdampingan dan saling bersinergi.

Di sekitar kawasan akan berkembang pusat kegiatan ekonomi baru. Karena harga tanah masih relatif murah, pemerintah DKI Jakarta bekerja sama dengan perusahaan daerah yang mengelola RPH (PD Dharma Jaya) dan pemerintah daerah tempatan membantu pembangunan prasarana. PT Jamsostek dan Bank DKI bisa membantu penyediaan dana untuk pembangunan perumahan layak huni bagi para pekerja yang sebelumnya tinggal di pemukimam padat yang tak layak huni. Pemda tempatan dan pemerintah pusat membantu penyediaan sarana pendidikan dan transportasi umum. Para pekerja cukup naik sepeda atau berjalan kaki dari pemukiman ke tempat bekerja.

Rasanya kalau demikian tak ada masalah serius lagi bagi pengusaha dan pekerja yang direlokasi dari RPH di tengah kota. Insentif untuk pindah sangat menggiurkan. Jakarta lebih rapi dan bersih. Industri berkembang. Pengusaha naik kelas dan pekerja makin sejahtera. Pemda tempatan niscaya dengan senang hati menerima kehadiran kawasan terintegrasi ini. Semua senang.

Daging yang masuk Jakarta sudah bersih. Di pasar rakyat tersedia alat penyimpanan daging dengan pengatur suhu.

Bagi yang masih ingin membeli daging segar bugar dipersilakan mendatangi kawasan baru yang nyaman dikunjungi.

Inilah salah satu contoh kecil cara membangun Jakarta yang bermartabat lewat konsep berbagi kemakmuran dengan daerah sekitar.

Menata Pasar Tanah Abang


Pasar Tanah Abang terkenal sebagai pusat grosir, bahkan sudah mendunia. Pembeli datang dari berbagai daerah dan negara, bahkan dari Afrika sekalipun. Potensi pasar Tanah Abang masih terbuka luas untuk dikembangkan lebih jauh sebagai pusat grosir aneka produk plus.

Yang saya bayangkan sebagai pusat grosir  aneka produk adalah tidak sebatas pusat perdagangan tekstil dan garmen semata, melainkan juga sebagai pusat grosir yang menyediakan berbagai macam produk khas dari berbagai daerah, misalnya kerajinan rakyat dan cenderamata, kopi dan teh nusantara, bumbu-bumbuan, serta jamu dan produk herbal.

Pasar grosir modern Tanah Abang dilengkapi dengan fasilitas perbankan, jasa logistik berbasis teknologi informasi. Pendek kata, para pembeli dengan cepat bertransaksi di satu atap hingga mengurus barangnya sampai di tujuan.

Kios tak perlu luas karena hanya menampilkan contoh barang, semacam display. Di dalam satu kawasan pasar grosir ini tersedia gudang dengan sistem inventori modern berbasis IT. Jadi tak banyak orang lalu lalang mengankat barang. Cukup dari gudang ke kendaraan pembeli atau ke perusahaan yang mengatur pengiriman.

Sedangkan pengertian plus adalah kawasan yang ditata apik sebagai pusat wisata mancanegara yang nyaman dan aman. Di sana ada pusat makanan dari berbagai daerah, baik makanan segar maupun makanan kering yang bisa jadi oleh-oleh para pendatang. Konsepnya tetap sebagai pusat grosir.

Blok G sebetulnya bisa dikembangkan untuk mewujudkan konsep pusat grosir aneka produk plus. Penataan tak sebatas di Blok G, melainkan juga kawasan di sekitarnya.

Relokasi pedagang kakilima ke Blok G bertentangan dengan konsep ini, karena bagaimana pun rasanya karakteristik pedagang kakilima adalah eceran, sedangkan pasar Tanah Abang sudah melekat sebagai pasar grosir. Orang tak akan datang ke Blok G sekedar membeli satu helai sajadah atau handuk. Hampir semua pengunjung pasar Tanah Abang adalah pembeli partai besar (grosiran). Iming-iming hadiah mobil sekalipun tak akan ampuh membuat Blok G ramai pembeli. Jangan banyak berharap Blok G bisa mengangkat harkat dan martabat pedagang kakilima.

Bagaimana nasib pedagang kakilima? Sediakan hanggar luas tanpa kios, cukup lapak. Lokasinya harus mudah diakses oleh pejalan kaki, harus tetap di tempat keramaian. Kalau tak memungkinkan di kawasan pusat grosir, sediakan tempat baru yang ramai. Jangan direlokasi ke tempat sepi, karena pedagang kakilima memang seharusnya di tempat ramai. Orang membeli sambil lewat atas melintas. Yang dibeli adalah kebutuhan sehari-hari atau sesuatu yang segera harus dimiliki, misalnya handuk kecil untuk sopir dan kondektur angkutan kota yang melintas.

Semoga Pemda DKI Jakarta bersedia memikirkan kembali konsep pengembangan pasar Tanah Abang agar bisa menjadi ikon baru Indonesia. Juga penanganan pedagang kakilima yang sesuai dengan karakteristik permasalahannya. Mereka bisa diajak untuk mengisi unsur-unsur yang perlu dihadirkan untuk mewujudkan pasar Tanah Abang sebagai pusat grosir yang membanggakan.

Sesat Pikir Mobil Murah (LCGC)


Menteri Perindustrian MS Hidayat mengatakan rakyat kecil harus diberikan kesempatan untuk bisa membeli mobil murah (lihat http://kom.ps/AF1nnn). Apa kriteria murah? Bukankah murah karena bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)? Bukankah murah karena cc-nya kecil? Bagaimana dengan ramah lingkungan? Apa karena irit bensin? Bukankah irit karena cc-nya kecil?

Julukan low cost green car (LCGC) atau mobil murah ramah lingkungan saja sudah cenderung menyesatkan. LCGC beda dengan mobil hybrid yang diproduksi di Thailand yang sudah pasti jauh lebih ramah lingkungan. Bukan juga mobil listrik yang dipelopori oleh Meneg BUMN, Dahlan Iskan.

Kementerian Perindustrian merekomendasikan LCGC menggunakan BBM non subsidi. Namun, karena sifatnya imbauan, pihaknya tidak bisa memaksa pemilik kendaraan menggunakan Pertamax. “Kalau di jalan saya tidak paksa pemilik kendaraan beralih dari premium,” kata Budi. Lihat http://www.kemenperin.go.id/artikel/5289.

Beda lagi dengan Menteri Keuangan yang mengatakan mobil murah sudah dirancang sedemikian rupa tidak menggunakan BBM bersubsidi (lihat http://de.tk/vg2ml).

Mercedes Benz saja banyak yang pakai BBM bersubsidi. Maka sangat mudah mengakali LCGC pakai BBM bersubsidi. Kalau LCGC dilarang pakai BBM bersubsidi, mengapa tak ada sanksi bagi mobil yang lebih mewah jika pakai BBM bersubsidi? Bukankah menurut Menperin LCGC ditujukan untuk rakyat kecil dan menengah? Kenapa rakyat kecil tak boleh menikmati subsidi BBM?

Kita mendukung pengembangan industri, apalagi yang ramah lingkungan dan memberikan efek berganda (multiplier effect) yang besar bagi perekonomian. Misalnya mobil itu meningkatkan nilai tambah di dalam negeri yang sehingga menghemat devisa. Katakanlah, jika mobil itu senilai 100, maka 70 mengalir di dalam negeri, bukan sebaliknya lebih banyak yang mengalir ke luar negeri. Jadi, jangan semata-mata menggunakan kriteria kandungan lokal yang semua, misalnya sebagian besar komponen diproduksi di dalam negeri, tetapi komponen tersebut tidak signifikan dari nilainya dan hanya hasil perakitan semata.

Niscaya program pemerintah akan memperoleh dukungan luas kalau yang dihasilkan adalah transportasi yang dibutuhkan rakyat banyak. Mulailah dengan bajaj ramah lingkungan atau bus untuk transportasi umum atau transportasi yang menopang pembangunan pedesaan dan kota-kota di luar Jawa. Hasilnya bisa dibeli oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendukung transportasi umum. Tak diperlukan teknologi yang canggih untuk produksi bajaj ramah lingkungan. Pemerintah tinggal menyediakan stasiun pengisian bahan bakar gas. Dana bebas PPnBM yang pasti triliunan rupiah bakal cukup untuk menggerakkan industri otomotif secara proper dan pro-rakyat.

Kebijakan yang tidak cermat memang niscaya menimbulkan kontroversi luas.

Vitamin Tak Bisa Atasi Sakit Kepala


Pertumbuhan ekonomi nyata-nyata melambat selama empat triwulan berturut-turut dan pertama kali di bawah 6 persen dalam 10 triwulan terakhir. Hampir bisa dipastikan pelemahan akan berlanjut sampai akhir tahun sehingga pertumbuhan ekonomi tahun ini diperkirakan paling tinggi hanya 5,8 persen.

Dana Moneter Internasional (IMF) pada akhir Agustus lalu memperkirakan pertumbuhan ekonomi tahun 2013 cuma 5,25 persen. Sementara itu, majalah The Economist edisi terbaru kembali menurunkan prediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun ini dari 5,8 persen menjadi 5,1 persen.

Walaupun tampaknya tak akan sesuram perkiraan IMF dan The Economist, akselerasi perlambatan pertumbuhan ekonomi hingga akhir tahun, yang tinggal tiga setengah bulan, amat sulit dihadang. Namun, rasa nyeri bisa dikurangi seandainya pemerintah menawarkan obat penawar yang langsung menyentuh akar masalah. Sejauh ini pemerintah baru sebatas menawarkan vitamin yang niscaya tidak mengurangi rasa nyeri yang kian merambah ke sekujur perekonomian.

Tak satu pun dari empat paket kebijakan pada 23 Agustus lalu bisa menghasilkan dampak segera yang berarti dan patut, termasuk paket pertama yang bertujuan menekan defisit akun semasa (current account).

Yang paling menjadi andalan pemerintah untuk meringankan tekanan defisit akun semasa adalah kewajiban meningkatkan kandungan biodiesel dalam solar menjadi 10 persen. Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan penurunan impor bahan bakar minyak (BBM) senilai 2 miliar dollar AS.

Seandainya target itu tercapai, defisit akun semasa tidak akan serta merta berkurang sebesar pengurangan impor BBM mengingat biodiesel pencampur solar berasal dari minyak kelapa sawit mentah (CPO) yang  dialokasikan untuk ekspor. Dengan demikian, potensi ekspor CPO akan turun proporsional dengan penurunan impor BBM sehingga efek neto terhadap perbaikan akun semasa sangat tidak berarti. Lebih parah lagi jika memperhitungkan dampak naiknya impor BBM dengan kehadiran mobil murah bebas Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM).

Tentu saja kita mendukung kebijakan diversifikasi energi dengan lebih mendorong penggunaan sumber energi terbarukan. Namun, dalam konteks penyelesaian masalah mendasar dewasa ini, kebijakan itu bukanlah obat pengurang rasa sakit, melainkan sebatas vitamin penyegar jangka menengah dan panjang.

Demikian pula dengan isi paket pertama lainnya seperti peningkatan tarif PPnBM untuk mobil impor utuh dan barang mewah lainnya serta pengurangan pajak bagi perusahaan yang mengekspor minimum 30 persen dari produksi. Ini semua bagus, tetapi baru terasa dampaknya untuk jangka menengah.

Di tengah perekonomian dunia yang masih tertekan, tak mudah bagi pengusaha ekspansi di mancanegara. Lagi pula, penanaman modal asing tidak lagi menyemut di sektor-sektor berorientasi ekspor seperti sebelum krisis 1998 sehingga kehadiran investor asing tidak banyak menambah kapasitas ekspor nasional.

Satu-satunya kebijakan paket pertama yang ampuh menekan defisit akun semasa adalah mendorong ekspor mineral dengan pelonggaran tata niaga. Sungguh sangat ironis. Lagi-lagi ekspor sumber daya alam (SDA) jadi andalan. Adalah peningkatan ketergantungan atas SDA ini yang menjadi salah satu pemicu lonjakan defisit akun semasa sebagai akibat kemerosotan harga komoditas di pasar internasional.

Entah sampai kapan pengurasan kekayaan alam yang kian menjadi-jadi terus berlangsung. Menteri Koordinator Perekonomian boleh saja lantang mengancam pemberlakuan larangan ekspor mineral mentah mulai tahun 2014 sesuai Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009. Bagaimana mungkin hendak mengekspor hasil olahan komoditas mineral kalau sampai sekarang tak satu pun pembangunan fasilitas peleburan rampung.

Penyumbang terbesar kedua terhadap defisit akun semasa adalah repatriasi laba perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia. Pembayaran keluar dari investasi asing ini tahun 2009 berjumlah 8,7 miliar dollar AS, lalu meningkat 45 persen menjadi 12,6 miliar dollar AS tahun 2010. Peningkatan berlanjut tahun 2011 dan 2012 masing-masing menjadi 17,7 miliar dollar AS dan 17,8 miliar dollar AS. Untuk paruh pertama tahun 2013, repatriasi laba sudah 8,1 miliar dollar AS.

Tak ada salahnya jika pemerintah segera meluncurkan paket insentif bagi perusahaan asing yang bersedia menanamkan kembali sebagian labanya dalam bentuk perluasan kapasitas produksi ataupun investasi baru.

Pilihan kebijakan untuk menghasilkan dampak segera sangat terbatas. Apalagi kalau dunia usaha cenderung menunggu atau menunda keputusan bisnis. Karena itu, apa pun kebijakan yang ditawarkan pemerintah tak beroleh tanggapan segera.

Dengan demikian, mau tak mau pemerintah harus menggulirkan paket stimulus untuk mengimbangi penurunan ekspansi dunia usaha dan pelemahan konsumsi masyarakat. Jika dibiarkan tanpa injeksi dana tambahan dari APBN, boleh jadi kemerosotan pertumbuhan investasi yang terjadi selama empat triwulan berturut-turut dan penurunan pertumbuhan belanja masyarakat yang terjadi selama 3 triwulan berturut-turut bakal kian parah.

Bergegaslah memilih proyek padat karya yang tidak rumit, berskala massal, cepat rampung, dan memberikan maslahat bagi rakyat banyak serta perekonomian. Pembangunan dan rehabilitasi jalan bisa dipilih. Pembangunan dan rehabilitasi selokan di kiri-kanan jalan menjadi bagian tak terpisahkan dari pembangunan jalan. Perbaikan kualitas jalan diharapkan mengurangi ongkos logistik dan selanjutnya ikut menekan inflasi.

Walaupun terlambat, masih ada celah-celah kecil yang bisa dioptimalkan supaya rupiah tidak lunglai berkepanjangan, supaya risiko eksternal bisa ditekan. Vitamin boleh disodorkan, tetapi sodorkan dulu obat sakit kepala.

*DImuat di Harian Kompas, Senin, 16 September 2013, hal. 15.

Indeks Harga Saham Indonesia (IDX) Kembali ke Zona Positif


Image

Indeks harga saham Indonesia (IDX) selama tiga hari berturut-turut mengalami kenaikan. Hari ini (10/09) IDX naik tajam sebesar 166,88 poin atau 4 persen ke aras 4.358,143. Kenaikan ini membuat pertumbuhan year to date (ytd) kembali positif, hampir 1 persen. Sedangkan untuk year on year (yoy) lebih tinggi lagi, yaitu 4,75 persen.

Dalam $ terms, IDX ytd maupun yoy masih negatif karena kemerosotan rupiah yang cukup besar. Dua hari terakhir nilai tukar rupiah sedikit menguat. Hari ini kurs tengah BI Rp 11.180 per dollar AS.

Negara Abai


Kemajuan suatu negara sangat ditentukan oleh tingkat produktivitas perekonomian. Secara sederhana bisa dirumuskan sebagai berikut:

          Q/L = Q/K x K/L

yang mana Q adalah output nasional atau lazimnya produk domestik bruto (PDB), L adalah labor atau jumlah tenaga kerja, K adalah jumlah modal atau kapital (capital).

Persamaan di atas menunjukkan dua unsur penentu produktivitas. Pertama, Q/K yang menunjukkan tingkat efisiensi modal. Kedua, K/L yang merupakan nisbah modal terhadap pekerja. Karena K di penyebut dan K di pembilang bisa dicoret, maka hasilnya adalah Q/L.

Q/L menunjukkan produktivitas pekerja, yaitu berapa banyak setiap pekerja menghasilkan output.

Negara yang produktivitasnya tinggi bakal unggul dalam persaingan internasional, nilai tukar mata uangnya cenderung menguat, dan kesejahteraan rakyatnya relatif tinggi.

Produktivitas perekonomian sangat ditentukan oleh kualitas pekerja. Ada pun kualitas pekerja sangat ditentukan oleh kualitas sumber daya manusianya, yang ditopang oleh dua faktor utama yaitu pendidikan dan kesehatan.

Soal pendidikan bisa dilihat pada tulisan bertajuk “Sesat Pikir Pendidikan” (http://wp.me/p1CsPE-fx). Tulisan ini mengulas dengan ringkas kondisi kesehatan.

Pengeluaran untuk kesehatan dalam persentase terhadap PDB di Indonesia tergolong sangat rendah, bahkan lebih rendah ketimbang Laos sekalipun. Bagaimana mungkin rakyat produktif kalau pengeluaran untuk kesehatan sedemikian kecil.

Tentu saja rakyat kebanyakan tak sanggup mengalokasikan pendapatannya untuk biaya kesehatan, mengingat pendapatan nasional kotor per kapita kita masih relatif rendah, yaitu sebesar 3.420 dollar AS. Namun mengapa pengeluaran untuk kesehatan di Vietnam jauh lebih tinggi, yaitu 6,8 persen dari PDB?

Pemerintah di sejumlah negara berkembang tak menunggu sampai rakyatnya lebih sejahtera. Mereka sadar justru pengeluaran untuk kesehatan dalam tingkat yang patut bakal menyehatkan rakyatnya dan memacu produktivitas. Negara menjadi ujung tombak. Sebagian besar dana kesehatan dipompakan dari APBN.

Di Indonesia, dalam 10 tahun terakhir pengeluaran untuk public health rata-rata hanya sekitar 1 persen. Tahun 2010 naik menjadi 1,3 persen.

Kita tak perlu meniru Amerika Serikat yang sistem pembiayaan kesehatannya sangat mahal karena sektor swasta sebagai tulang punggung, bukan public health. Presiden Obama berupaya keras untuk merombaknya.

Yang paling besar komitmen negara dalam pembiayaan kesehatan adalah negara-negara Skandinavia, seperti Norwegia dan Swedia. Juga negara-negara Sosialis.

health-01

Maka, tak heran jika berbagai indikator kesehatan di Indonesia relatif sangat buruk. Bahkan untuk penyakit Malaria dan tuberculosis sekalipun kita tertinggal juah dibandingkan dengan negara-negara tetangga dekat.

health-02

Beberapa tahun yang lalu sekumpulan masyarakat sipil mengajukan gugatan ke pengadilan negeri Jakarta Pusat. Pengadilan telah memutuskan pemerintah abai dalam menghadirkan sistem jaminan sosial nasional. Undang-undang tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN) sudah ditandatangani oleh Presiden Megawati pada tahun 2004. Tak ada perasaan bersalah pada pemerintah karena abai. Sistem jaminan sosial nasional untuk kesehatan rencananya baru akan diterapkan tahun depan. Baru akan, itu pun hanya sebatas satu dari lima pilar sistem jaminan sosial yang komprehensif.

Blog at WordPress.com.

Up ↑