Perpu KPK: Kebebasan Tak Datang dari Langit


Daron Acemoglu dan James Robinson, pengarang buku Why Nations Fail ang sangat berpengaruh itu, baru saja menerbitkan buku The Narrow Corridor.

Buku ini bisa membantu kita untuk memahami betapa penting kehadiran Perpu KPK oleh Presiden Jokowi untuk memelihara demokrasi yang sehat dan kehadiran pembangunan inklusif di Tanah Air tercinta.

Partai pemenang Pemilu 2019 hanya memperoleh 19 persen kursi DPR. Sekalipun tiga partai terbesar bergabung membentuk grand coalition, jumlah kursi mereka (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya 42 persen—masih jauh untuk menguasai parlemen.

Sekalipun lanskap kekuatan politik di Indonesia semakin terdispersi, ada kecenderungan oligarki politik menguat. Budaya oposisi belum tumbuh. Kedua kubu dalam Pilpres 2019 cepat mencair dan kerap seia-sekata dalam menyikapi berbagai persoalan. Semua partai di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR. Mereka juga sepakat untuk “memperlemah” KPK yang merupakan musuh bersama mereka. Jika Gerindra diakomodasi dalam kabinet mendatang, kekuatan oposisi semakin tak bertaji.

Tak ada kubu penguasa dan oposisi dalam berbagi kekuasaan. Empat dari lima pimpinan BPK yang baru diisi oleh mantan anggota DPR yang gagal berlaga dalam pemilu, dari kedua kubu. Berbeda dengan lima tahun sebelumnya yang mana kubu Prabowo menyapu bersih pimpinan DPR, kali ini mereka sepakat berbagi, juga dalam mengisi posisi pimpinan alat kelengkapan DPR. Semua partai yang terwakili di DPR memperoleh kursi pimpinan MPR.

Pimpinan KPK mendatang telah mereka pilih, yang prosesnya sarat kontroversi. Mereka juga tampaknya sepakat mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang boleh jadi bertujuan untuk memperkokoh oligarki.

Diadaptasi dari Acemoglu dan Robinson, The Narrow Carridor, 2019.

Tak pelak lagi, pendulum pada peraga di atas berayun ke kiri yang bias ke pengokohan cengkeraman power of the state, sebaliknya power of society cenderung melemah. Garis melengkung atas akan bergeser ke kiri mendekat ke sumbu vertikal. Dengan demikian koridor antara dua garis lengkung melebar, membuat kemampuan bermanuver power of the state kian leluasa.

Akibatnya, check and balances meredup. Suara civil society kian sayup-sayup. Abuse of power sulit diredam. Kalau memburuk, tak terbayangkan bakal seperti apa. “Power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely” bisa-bisa mendekati kenyataan. Menuju Indonesia Emas pada 2045 dibayangi oleh kabut yang kian pekat.

Koridor di antara dua garis lengkung harus dipelihara harus tidak melemah, apalagi jika mengarah ke kanan. Upaya itu semoga akan berhasil jika kita mampu lambat laun mengubah extractive political institutions menjadi inclusive political institutions dan extractive economic institutions menjadi inclusive economic institution. Setiap rintangan untuk mewujudkannya harus kita enyahkan.

[Diperbarui pada 13 Oktober 2019, pk. 20:10]

Daya Saing Indonesia Turun 5 Peringkat


balkaneu.com

World Economic Forum (WEF) baru saja merilis publikasi tahunannya berjudul “The Global Competitiveness Report 2019” yang berisi senarai indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) 141 negara. Peringkat pertama diraih oleh Singapura yang menggantikan posisi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam turun ke peringkat kedua akibat perang dagang AS dengan China yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari kemungkinan skor tertinggi 100, Singapura memperoleh skor 84,8 pada 2019, naik dari 83,5 pada tahun 2018. Sebaliknya, skor Amerika Serikat turun dari 85,6 menjadi 83,7.

Kabar kurang menggembirakan bagi Indonesia yang turun lima peringkat dari ke-45 tahun 2018 menjadi ke-50 tahun 2019. Penurunan peringkat yang cukup tajam ini disertai dengan penurunan skor, dari 64,9 menjadi 64,6. Berarti penurunan peringkat Indonesia bukan hanya karena negara-negara lain mengalami kenaikan skor melainkan juga karena skor daya saing Indonesia memburuk.

Peraga di atas hanya menampilkan ASEAN-6 dan BRICS. Di antara ASEAN-6, hanya Indonesia dan Filipina yang mengalami penurunan skor, sementara itu India adalah satu-satunya negara BRICS yang mengalami penurunan skor, mengakibatkan posisi India merosot 10 peringkat.

Malaysia dan Thailand sama-sama mengalami penurunan dua peringkat, namun skor kedua negara mengalami kenaikan. Berarti ada negara-negara yang sebelumnya di bawah mereka menikmati perbaikan skor daya saing yang lebih cepat. Dengan kata lain, peningkatan skor tidak otomatis meningkatkan peringkat. Laju kecepatan perbaikan juga turut menentukan kenaikan peringkat.

GCI merupakan indikator komposit dari 103 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar. Skor terburuk Indonesia dialami oleh pilar ke-12 (innovation capability) yang hanya 37,7 dari skor tertinggi 100. Terburuk kedua adalah pilar ke-3 (ICT adoption), lalu pilar ke-8 (labor market), pilar pertama (institutions), dan pilar ke-7 (product market).

Pada pilar pertama, ada komponen atau indikator “transparency” yang hanya memiliki nilai sangat rendah, yaitu 38,0.

Pilar dengan skor tertinggi adalah “macroeconomic stability” (pilar ke-4). Sayangnya skor yang sangat tinggi (90) untuk stabilitas makroekonomi–yang merupakan prasyarat penting pertumbuhan ekonomi berkelanjutan–belum dapat dijadikan modal untuk mengerek daya saing, sehingga di ASEAN-6 Indonesia hanya lebih baik ketimbang Filipina dan Vietnam. Perbaikan di Indonesia perlu diakselerasikan agar tidak disusul oleh Vietnam yang belakangan ini menunjukkan perbaikan pesat di berbagai bidang.

Oligarki, Ketimpangan, dan Korupsi


Data resmi yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa indeks Gini Indonesia membaik, turun menjadi di bawah 0,4. Indeks Gini di bawah 0,4 masuk dalam kategori ketimpangan baik, 0-4 sampai 0,5 ketimpangan sedang, dan di atas 0,5 ketimpangan buruk.

Namun harus diingat bahwa BPS mengukur ketimpangan berdasarkan konsumsi, bukan pendapatan dan bukan kekayaan.

Berdasarkan data dari Global Wealth Report 2018 yang dikeluarkan oleh Credit Suisse, ketimpangan berdasarkan kekayaan, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6 persen kekayaan nasional, meningkat dari 45,4 persen pada tahun 2017. Posisi Indonesia tahun 2018 terburuk kelima di dunia setelah Thailand, Rusia, Turki, dan India.

Sedangkan 10 persen terkaya di Indonesia menguasai 75,3 persen kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia setelah Thailand, Turki, Amerika Serikat, Rusia, dan India.

Dalam sembilan tahun terakhir pemusatan kekayaan cenderung semakin memburuk.

Sekitar dua pertiga kekayaan dari orang terkaya di Indonesia berasal dari sektor kroni (crony sectors). Indeks crony capitalism Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk di dunia. Peringkat Indonesia terus memburuk, dari urutan ke-18 pada 20107 menjadi ke-8 pada 2014 dan ke-7 pada 2016.

Praktik bisnis kroni menguat karena akses pengusaha terhadap kekuasaan semakin mudah. Bahkan pengusaha makin banyak yang merangkap menjadi politisi. Batas antara penguasa dan pengusaha kian tipis. Lembaga legislatif semakin dijejali oleh pebisnis. Empat dari lima anggota BPK berasal dari partai politik.

Jika KPK lemah, pengendalian terhadap mereka pun melemah. Sendi-sendi demokrasi kian rapuh. Oligarki kian kuat. Penguasaan sumber daya di tangan segelintir orang atau kelompok. Ketimpangan semakin buruk. Yang hadir adalah demokrasi prosedural yang diatur kaum oligarki itu. Undang-undang mengabdi kepada kekuasaan, kerap diubah sesuai dengan kesepakatan di antara mereka, seperti tercermin pada komposisi pimpinan MPR yang dibagi rata ke semua partai yang lolos ambang batas parlemen.

Oligarki yang semkin kokoh dan percaya diri pada gilirannya akan menghadirkan rezim yang lebih represif. Penanganan terhadap demontrasi, termasuk demonstrasi mahasiswa, akan lebih keras. Kritik di media sosial dan ruang publik lainnya akan diperkarakan atau dikriminalisasi. Pendek kata, kebebasan akan cenderung ditekan.

Sekarang, tiada pilhan kecuali Presiden keluarkan Perpu agar tak terjadi pelemahan terhadap KPK yang merupakan garda terakhir meredam gerak maju mereka, pesta pora mereka. Tanpa Perpu, oligarki kian berjaya, demokrasi ibarat tinggal ampas. Dan kebebasan sipil terancam.

[Diperbarui pada 6 Oktober, pk. 22:53]

Mafia Migas


Mafia Migas, sempat ramai dibicarakan di tahun 2014 lalu. Laporan dari Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi Nasional yang diketuai Faisal Basri sempat mencengangkan khalayak ramai. Laporan ini menguak kerja para mafia migas yang bekerja di Petral, anak perusahaan Pertamina. Berkat laporan ini pula, Petral akhirnya dibubarkan. Empat tahun berlalu, KPK baru saja mengumumkan satu tersangka pada pertengahan September 2019. Apa yang sebenarnya dimuat dalam laporan itu hingga memakan waktu 4 tahun bagi KPK untuk menentukan tersangkanya? Apakah para mafia migas ini sudah merugikan negara? Simak penjelasan lengkap Faisal Basri terkait hal ini pada Rayestu! Selain itu, Asumsi Bersuara juga membahas kondisi perekonomian Indonesia dari kacamata sang ekonom senior.

Blog di WordPress.com.

Atas ↑