Indonesia Segera Menjadi 5 Raksasa Dunia?


Beberapa waktu lalu, World Economic Forum (WEF), lembaga ternama yang setiap tahun menggelar pertemuan kepala negara dan pemimpin bisnis di Davos, berkicau bahwa China akan menjelma sebagai negara dengan perekonomian terbesar di dunia pada tahun 2024, mengambil alih posisi Amerika Serikat yang sudah didudukinya selama lebih satu abad.

Ternyata, WEF menggunakan data dan peraga yang berasal dari portal Statista yang juga sangat ternama dan menjadi rujukan berbagai lembaga riset dan lembaga pemerintah.

Gambar

Ikhwal China akan mengambil alih posisi puncak dari Amerika Serikat, agaknya tinggal menunggu waktu yang tak lama lagi. Pandemik COVID-19 akan mempercepatnya.

Namun, bukan soal China menyusul Amerika Serikat yag menarik. Statista mencantumkan bahwa produk domestik bruto (PDB) Indonesia bakal meroket dari peringkat ke-16 pada tahun 2019 menjadi urutan kelima (proyeksi) pada 2024. Jelas-jelas Statista menggunakan indikator GDP (gross domestic product) alias PDB—tanpa embel-embel. Berarti hanya dalam wartu lima tahun PDB Indonesia melompat sebelas peringkat. Agar terwujud, PDB Indonesia harus naik tiga kali lipat lebih dan PDB Jerman merosot.

Ketika Indonesia mulai memasuki era pembangunan terencana tahun 1967, PDB Indonesia berada di peringkat ke-35. Butuh satu dasawarsa untuk merangkak ke urutan ke-30. Era pertumbuhan tinggi pada dekade 1970-an memungkinkan Indonesia melompat ke peringkat ke-23 pada tahun 1980.

Memasuki dasawarsa 1980-an, perekonomian Indonesia tersandung dua kali kemerosotan harga minyak (1982 dan 1985) ketika produksi minyak mentah mencapai rata-rata di atas 1,5 juta barrel per hari. Perekonomian Indonesia kala itu masih sangat bergantung pada penerimaan minyak di APBN dan pundi-pundi devisa dari ekspor minyak. Tak pelak lagi, gerak maju terhambat, sehingga pada tahun 1990 peringkat Indonesia turun dan kembali ke posisi tahun 1970.

Setelah meningkat empat peringkat pada tahun 2000, era commodity boom memberikan kontribusi bagi peningkatan tajam peringkat PDB Indonesia. Pada tahun 2010, peringkat Indonesia melonjak ke posisi ke-18 dan mencapai posisi tertinggi (ke-16) pada tahun 2019.

Sumber: Ganbar tangga diunduh dari http://www.pokohjayateknik.com

Lain cerita jika menggunakan indikator PDB yang telah disesuaikan dengan daya beli. Berdasarkan PDB paritas daya beli (purchasing power parity), posisi Indonesia sudah di urutan ketujuh pada 2019. Ada peluang kita bisa menembus lima besar dunia jika pertumbuhan ekonomi rerata lima tahun ke depan di atas lima persen dan nilai tukar rupiah cenderung menguat.

Tapi, apalah artinya sekedar kue kian besar jika harus dibagi jumlah penduduk yang besar dan terus meningkat. Mari kita lihat peringkat pendapatan nasional Indonesia per kepala. Pada tahun 2019, pendapatan nasional kotor (gross national income) per kapita kita masih tercecer di urutan ke-118. Dengan GNI per capita sebesar 4.050 dollar AS pada tahun 2019, kita telah naik kelas dari kelompok negara berpendapatan menengah-bawah ke kelompok negara berpendapatan menengah-atas. Untuk GNI berbasarkan PPP, posisi kita sedikit lebih baik meskipun masih di urutan di atas seratus.

Lebih bermakna lagi jika pembagian kue lebih merata dan kualitas sumber daya manusianya membaik secara signifikan. Kunci untuk mencapai cita-cita mulia itu adalah pembangunan yang inklusif, dimulai dengan meningkatkan mobilitas sosial yang bertumpu pada perluasan akses pendidikan dan kesehatan serta penciptaan lapangan kerja yang bermutu.

Oligarki yang kian mencengkeram menjadi musuh utama bagi tegaknya keadilan sosial dan demokrasi sosial, bukan demokrasi liberal yang lebih bersifat formal dan prosedural.

Musuh Utama Kita: Ekonomi Boros


maltatoday.com.mt

Pemerintah memandang penyebab utama perlambatan pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir adalah investasi. Oleh karena itu, segala bentuk hambatan investasi harus dienyahkan.

Pemberantasan korupsi dipandang menghambat investasi dan aktivitas dunia usaha. Oleh karena itu, KPK harus dilemahkan.

Pemerintah daerah dituding mempersulit perizinan yang banyak dan berbelit-belit. Oleh karena itu, kewenangan daerah harus dilucuti dan ditarik ke pusat.

Pekerja sering dikeluhkan oleh pengusaha tertentu karena menuntut kenaikan upah melulu setiap tahun, terlalu banyak menikmati hak-hak normatif yang membebani usaha. Oleh karena itu, sebagian hak-hak pekerja harus dipangkas.

Pasar tenaga kerja sangat kaku dan ongkos pemutusan hubungan kerja (PHK) sangat mahal. Oleh karena itu, pasar tenaga kerja harus direformasi agar fleksibel.

Ketentuan tentang lingkungan dipandang mengekang dunia usaha dan menakutkan pengusaha karena ada sanksi pidana. Oleh karena itu, regulasi tentang lingkungan harus dilonggarkan, sanksi pidana harus dihapus, dan masyarakat sipil tidak dilibatkan dalam monitoring. Serahkan saja sepenuhnya kepada masyarakat sekitar yang terdampak, tak perlu pendampingan

Untuk memerangi itu semua, jika ditangani satu persatu bakal sangat repot dan memakan waktu. Oleh karena itu harus ada langkah radikal segera. Maka lahirlah rancangan undang-undang (RUU) “sapu jagat” bernama omnibus law (OL). Pembahasan RUU terus berlangsung walapun di tengah pandemik COVID-19 yang justru sedang menanjak. Sejauh ini ada tiga rancangan undang-undang yang sudah diserahkan kepada DPR, yaitu: OL Cipta Kerja, OL Perpajakan, dan OL Ibu Kota Negara.

Salah Diagnosis

Diagnosis yang salah bakal melahirkan kebjakan yang keliru. Hasilnya bakal sangat fatal.

Investasi nyata-nyata bukan biang keladi dari pertumbuhan ekonomi yang melambat. Pertumbuhan investasi (diukur dengan pembentukan modal tetap domestik bruto/PMTDB) Indonesia lebih tinggi dibandingkan dengan banyak negara tetangga dan negara Emerging Markets seperti Malaysia, Afrika Selatan, Brazil, dan bahkan China sekalipun.

Pertumbuhan yang cukup tinggi itulah yang membuat sumbangan investasi bagi perekonomian (produk domestik bruto/PDB) selama lima tahun terakhir di bawah pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla justru terus meningkat dan mencapai aras tertinggi dalam sejarah. Pencapaian itu di atas rerata kelompok negara berpendapatan menengah bawah (lower middle income)–yang mana Indonesia bertengger di kelompok ini–dan bahkan juga dibandingkan dengan kelompok negara berpendapatan menengah tinggi (upper middle income).

Indonesia menduduki peringkat teratas di ASEAN. Indonesia tidak sedang mengalami paceklik investasi, termasuk investasi asing.

Sesekali memang pertumbuhan investasi Indonesia turun, terutama pada tahun penyelenggaraan pemilihan umum.

Oleh karena itu, masalah investasi di Indonesia bukan soal besarannya. Yang terjadi adalah investasi cukup besar tetapi hasilnya sedikit. Sebut saja: EKONOMI BOROS atau roda ekonomi tidak berputar dengan efisien. Salah satu ukuran yang lazim dipakai adalah ICOR (incremental capital-ouput ratio). Selama lima tahun terakhir, rerata ICOR Indonesia adalah 6,5. Artinya, untuk menambah satu unit output, kita butuh tambahan rerata 6,5 unit modal. Padahal selama pemerintahan sebelumnya pasca Orde Lama, hanya butuh tambahan rerata 4,3 unit modal. Tentu ada persoalan mendasar yang muncul dalam lima tahun terakhir sehingga butuh satu setengah kali lipat tambahan modal untuk menghasilkan tambahan satu unit output dibandingkan era kepemimpinan sebelumnya. Jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN, ICOR Indonesia juga relatif jauh lebih tinggi.

Dalam dokumen “Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal Tahun 2021” (hal.16) yang ditandatangani Menteri Keuangan pada Mei 2020, pemerintah mengakui bahwa ICOR Indonesia mengalami peningkatan secara konsisten dan lebih tinggi dibandingkan dengan negara peer-nya seperti Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam. Menurut pemerintah, idealnya angka ICOR di kisaran 3 (bukan 3 persen sebagaimana tercantum dalam Dokumen, karena ICOR bukan dalam persentase). Berarti ICOR Indonesia melampaui dua kali lipat dari angka ideal.

Amat disayangkan, argumen pemerintah agaknya kurang tepat. Dalam pandagan pemerintah, peningkatan ICOR Indonesia disebabkan oleh kesiapan teknologi dan kapasitas berinovasi dalam memanfaatkan investasi yang masuk. Padahal tidak ada perubahan signifikan dalam hal teknologi dan inovasi dibandingkan dengan era-era sebelumnya. Niscaya ada faktor spesifik yang hadir dalam lima tahun terakhir.

Buat apa menggenjot investasi kalau membiarkan pemborosan dan “kebocoran” kian menjadi-jadi, sehingga hasil yang dirasakan oleh rakyat tidak “nendang” karena lebih banyak dinikmati oleh segelintir orang atau kelompok. Oligarki semakin kokoh dan kian mencengkeram. Tak lagi jelas batas antara penguasa dan pengusaha. Mereka semakin bertaji karena menguasai media, terutama televisi. Undang-undang dibuat untuk melegalkan sepak terjang mereka. Akhirnya, demokrasi terancam.

Mereka akan berjaya jika kita tak bersuara dan hanya berdiam diri.

Boros Walau “Kere”

Walaupun sangat lelah bersimbuh keringat, para pemain sepakbola atau olah raga lainnya tidak mengumbar nafsu untuk memerangi dahaganya dengan minum sebanyak-banyaknya. Mereka hanya meneguk sedikit air minum, kumur-kumur lalu menyemprotkannya keluar mulut mereka, lalu membasuh kepala dan wajah. Itulah cara efektif untuk menjaga kebugaran.

Dalam ekonomi pun serupa. Tidak bisa investasi asal disumpalkan sebanyak mungkin. Lihat dulu kondisi perekonomian: daya serap dan daya dukungnya, sumber pembiayaannya, momennya, dan cara mewujudkannya,

Praktik ekonomi biaya tinggi (high cost economy) semakin runyam jika tidak ditopang oleh kemampuan sendiri: sudah kere, boros pula.

Betapa kere kita terlihat dari kondisi sektor finansial dan perpajakan. Sumber dana dalam negeri untuk membiayai investasi dan pembangunan terutama berasal dari kredit perbankan, pasar modal (keluarkan surat utang dan menjual saham di bursa atau go public), dan pajak.

Secara keseluruhan, sektor finansial kita masih kedodoran. Sejak krisis ekonomi terparah tahun 1998, indeks pembangunan finansial kita praktis jalan di tempat. Indonesia hanya lebih baik dari Vietnam.

Baik aspek istitusi finansial maupun pasar finansial sangat cetek dengan efisiensi pasar finansial yang rendah.

Kemampuan sektor keuangan dalam menyalurkan kredit tak sampai 50 persen dari PDB. Dengan Myanmar saja kita kalah. Jangan bandingkan dengan China dan rerata negara Asia Pasifik yang lima kali lipat dari Indonesia. Malaysia, Vietnam, Thailand, dan Brazil sekitar tiga sampai empat kali lipat dari Indonesia.

Kapasitas pasar modal Indonesia tak kalah tertinggal, terutama pasar obligasi. Pasar obligasi dalam mata uang lokal hanya sedikit lebih tinggi dari Vietnam. Bagaimana surat utang pemerintah bisa terserap oleh warganya sendiri untuk menutup defisit APBN?

Maka terpaksalah menngundang lebih banyak investor asing. Pemilikan asing dalam obligasi negara dalam mata uang lokal di Indonesia tergolong sangat tinggi dan tertinggi di antara negara Emerging Markets.

Yang agak lumayan adalah pasar saham. Kapitalisasi di pasar saham mengalami peningkatan dalam 20 tahun terakhir dan lebih tinggi ketimbang China, Rusia, Meksiko, dan Turki. Namun masih lebih rendah dibandingkan dengan Vietnam yang relatif baru mengenal bursa saham.

Ketergantungan yang cukup tinggi pada investor asing di pasar modal membuat stabilitas makroekonomi cukup rentan. Uang panas (hot money) kerap merongrong stabilitas nilai tukar dan neraca pembayaran. Dalam “sekejap” investor asing keluar pasar sebagaimana terjadi pada Maret lalu.

Semakin parah sumber pembiayaan investasi dari dalam negeri karena nisbah pajak (tax ratio) terus menerus turun sampai titik terendah dalam 50 tahun terakhir.

Jadi, dari mana lagi kita mewujudkan keborosan? Dari mana lagi kalau bukan dengan berutang lebih banyak ke luar negeri.

Bagaimana cara membayar kewajiban utang kepada investor luar negeri dan utang bilateral maupun multilateral? Membayar cicilan dan bunga utang tak bisa dengan rupiah, melainkan dengan valuta asing.

Dari mana kita memperoleh valuta asing? Utamanya dari ekspor. Gara-gara pandemik global, nilai perdagangan dunia merosot tajam. Akibatnya pasar ekspor kita mengkerut.

Ditambah lagi porsi ekspor manufaktur Indonesia relatif sangat rendah akibat terjadi gejala dini deindustrialisasi.

Kebanyakan produk manufaktur yang kita ekspor adalah barang-barang yang berteknologi rendah yang tentunya dengan nilai tambah yang relatif rendah pula.

Sekalipun kita gabung yang berteknologi tinggi dan menengah, tetap saja porsinya masih rendah.

Padahal devisa dari ekspor bukan semata-mata untuk membayar kewajiban utang, tetapi terutama untuk membiayai impor. Repotnya, impor semakin beragam dan sebaliknya ekspor semakin tidak beragam. Walaupun data yang tersedia tidak mutakhir, namun kenyataan sekarang tidak jauh berbeda.

Maka, untuk membiayai perilaku boros, jalan pintasnya adalah dengan mengeruk kekayaan alam semakin dalam, merambah kawasan hutan, dan melonggarkan ketentuan tentang perlindungan lingkungan. Yang paling dekat dengan kekuasaan akan meraup rente paling banyak. Oligarki semakin mencengkeram. Demokrasi terancam.

Apakah Petani Tidak Pantas Dibantu?


Pada triwulan I-2020, subsektor tanaman pangan mengalami kontraksi paling parah (10,3 persen) setelah subsektor transportasi udara (13,3 persen). Ditinjau dari peranannya terhadap produk domestik bruto (PDB), subsektor tanaman pangan lebih besar ketimbang subsektor transportasi udara, masing-masing 2,82 persen dan 1,63 persen pada tahun 2019.

Namun, perlakuan pemerintah terhadap transportasi udara sangat besar sejak awal pandemik COVID-19, antara lain dengan memberikan rabat jumbo untuk tarif pesawat hingga kucuran dana Rp8,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Tbk) berupa Dana Talangan Investasi.

Tapi, apa yang diperoleh petani tanaman pangan yang sangat terpuruk? Tidak ada sama sekali.

Karena rakyat harus tetap makan padahal produksi merosot, maka impor pangan menunjukkan trend peningkatan, sehingga defisit perdagangan pangan terus naik. Lihat Lampu Kuning Impor Pangan.

Bukan hanya pangan yang defisit. Untuk produk manufaktur pun Indonesia mengalami defisit, lebih besar impor ketimbang ekspor. Migas juga demikian. Untuk jasa, kita selalu defisit, terbesar adalah jasa transportasi laut.

Jadi, dari mana kita membiayai triple deficits itu? Ya dari mana lagi kalau bukan dengan menguras kekayaan alam atau komoditas primer. Petik, jual; tebang, jual; keruk, jual.

Sungguh, kebijakan pemerintah dalam menangani pandemik COVID-19 sangat bias kota.

Lampu Kuning Impor Pangan


Berita Tempo berjudul Impor Sayur Capai Rp 11,55 T, Faisal Basri: Saya Kaget mendapat tanggapan dari Kementerian Pertanian.

Berita Tempo yang menjadi obyek tanggapan bersumber dari presentasi saya pada acara webinar yang diselenggarakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Institut Pertanian Bogor (BEM IPB) yang digelar pada 22 Mei 2020.

Impor sayuran hanyalah salah satu yang saya ungkapkan. Sebagaimana isi berita Tempo, pembahasan saya mencakup pangan secara keseluruhan. Bahkan, saya mengatakan bahwa bukan pangan saja yang mengalami defisit, melainkan juga manufaktur dan migas. Jadi, secara keseluruhan, kinerja perdagangan luar negeri Indonesia menunjukkan perkembangan yang memburuk.

Sebagaimana terlihat pada peraga di bawah, nilai impor sayuran mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2010. Memang nilainya tidak seberapa dibandingkan berbagai jenis pangan lainnya, termasuk buha-buahan.

Nilai impor buah-buahan jauh lebih besar. Laju pertumbuhannya jauh lebih tinggi. Nilai impor buah-buahan mencapai rekor tertinggi tahun lalu, mencapai 1,5 miliar dollar AS dan meningkat lebih dua kali lipat dibandingkan tahun 2015.

Laju impor buah-buahan tidak diiringi oleh peningkatan ekspornya. Pada tahun 2019, ekspor buah-buahan hanya 324 juta dollar AS atau sekitar seperlima dari impornya. Nilai ekspor buah-buahan tahun 2019 lebih rendah dari tahun 2017.

Impor sayuran maupun buah-buahan sangat didominasi dari China.

Yang paling parah adalah gula. Sejak masa kolonial hingga tahun 1967, Indonesia adalah negara pengekspor gula, bahkan sempat menjadi negara pengekspor terpandang di dunia. Pergulaan di Indonesia kian memburuk dan mencapai puncaknya pada 2016 ketika Indonesia menjelma sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia, sampai sekarang.

Pangan terpenting kedua setelah beras adalah terigu. Sayangnya diversifikasi pangan kita sangat bias ke terigu yang seluruh gandumnya diimpor. Volume impor gandum dan meslin meningkat pesat. Tak tanggung-tanggung, dalam waktu hanya sembilan tahun, impor gandum dan meslin melonjak lebih dari lima kali lipat. Tak kurang sebanyak 2,8 miliar dollar AS devisa yang terkuras hanya untuk produk ini.

Trend peningkatan volume impor juga terjadi untuk kedelai. Sekitar satu miliar dollar kita belanjakan untuk impor bahan baku utama tempe dan tahu ini.

Berulang kali pencanangan swasembada daging selalu kandas. Bukannya turun, impor daging malahan melonjak 10 kali lipat sejak 2001. Pada tahun 2019, impor daging sejenis lembu terbesar adalah dari Australia (44 persen) dan India (37 persen). Kapal tol laut pengangkut khusus sapi dari Nusa Tenggara tidak pernah terdengar lagi.

Demikian juga dengan impor binatang hidup. Kita menghabiskan 1,3 miliar dollar untuk impor daging dan binatang (ternak) hidup.

Bersyukur impor beras tahun lalu bisa ditekan setelah pada tahun sebelumnya mengalami lonjakan.

Impor garam kembali melonjak dalam dua tahun terakhir. Kebanyakan garam impor digunakan oleh industri. Kalau sekedar untuk konsumsi rumah tangga, sebetulnya produksi dalam negeri sudah mencukupi. Namun, dalam kenyataan sebagian garam impor merembes ke pasar bebas.

Secara keseluruhan, Indonesia mengalami defisit pangan sejak 2007. Sebagai negara dengan wilayah yang cukup luas, curah hujan relatif tinggi, sinar mentari sepanjang tahun, tanah yang relatif subur, rasanya untuk urusan pangan Indonesia tak sepatutnya mengalami defisit perdagangan. Ditambah lagi dengan potensi kekayaan laut kita.

Teringat ucapan ini:

Ekonomi Global dan Indonesia di Tengah Kecamuk Pandemik COVID-19


Nestapa tak terperikan akibat wabah pandemik coronavirus COVID-19 sudah kian terasa. Hingga Jumat (8/5), pk.22:15, COVID-19 telah menjangkiti hampir 4 juta orang dan menewaskan 272 ribu orang di 212 negara dan teritori di setiap benua kecuali Antartika.

Ongkos ekonomi berdasarkan perhiutngan konservatif Asian Development Bank (ADB) setara dengan Depresi Besar 1929-1939 yang mencapai titik terdalam pada 1933, yaitu US$4,1 triliun atau hampir 5 persen produk domestik bruto (PDB) dunia. Angka itu tampaknya akan terus menggelembung untuk waktu yang lebih lama.

Hari in (8/5) Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan tingkat pengangguran meroket ke 14,7 persen. Bulan Maret angkanya masih 4,4 persen. Akibat lonjakan luar biasa, peraga di bawah yang menjadi berantakan. Jadi sengaja saya tampilkan hanya sampai kondisi Maret 2020.

Untuk menggambarkan kondisi terbaru sampai April, sengaja saya tampilkan khusus mulai tahun 2020. Hasilnya seperti ini:

Pada bulan Maret 2020, nonfarm payroll yang tertendang keluar dari pasar kerja masih hanya 870,000. Sebulan kemudian melonjak 23,6 kali lipat menjadi 20.500.000.

Sejak 15 Maret hingga 2 Mei 2020, tercatat sebanyak 33,5 juta orang telah mengajukan klaim asuransi kehilangan pekerjaan (initial jobless claims).

Laju pertumbuhan AS pada triwulan I-2020 mengalami kontraksi sebesar 4,8 persen. Pada triwulan II-2020 diperkirakan kontraksi akan lebih dalam.

Kondisi di Zona Eropa lebih parah dan lebih buruk dari krisis finansial global tahun 2008-2009. Uni Eropa telah mengambil ancang-ancang menggelontorkan dana penyelamatan senilai US$2,2 triliun.

Namun, tampaknya belum akan mampu untuk membuat negara-negara Eropa utama terhindar dari kontraksi terdalam tahun ini. Italia merupakan negara terparah, menyusul kemudian Spanyol. Derajat keterpurukan sangat terkait dengan keparahan akibat COVID-19.

Sekalipun sebagai asal COVID-19, perekonomian China tahun ini masih bisa tumbuh positif sebesar 1,2 persen. India juga diperkirakan masih tumbuh positif tahun ini.

IMF memperkirakan perekonomian dunia akan mengalami kontrasi 3 persen tahun ini.

Penulis memperkirakan perekonomian Indonesia akan mengalami kontraksi sebesar 1,5 perssen.

Perkiraan baseline penulis lebih baik ketimbang proyeksi Bank Dunia dengan skenario rendah (lower case).

Pada triwulan I-2020, pertumbuhan ekonomi Indonesia masih di zona positif, yaitu 2,97 persen, merosot dari 4,97 pada triwulan sebelumnya.

Sektor yang paling dalam kemerosotan pertumbuhannya adalah sektor transportasi dan pergudangan, jasa perusahaan, dan penyediaan akomodosi dan makan minum. Sementara itu, pertumbuhan sektor industri pengolahan mengalami penurunan pertumbuhan yang relatif rendah dan lebih kecil ketimbang pertumbuhan PDB. Hal ini disebabkan karena petumbuhan industri manufaktur sudah dalam kecenderungan melambat cukup lama dan hampir selalu tumbuh lebih rendah daripada pertumbuhan PDB.

Pada triwulan I-2020 belum satu pun dari 17 sektor yang mengalami kontraksi. Puncak kemerosotan diperkirakan terjadi pada triwulan II dan triwulan III.

Sampai awal Maret 2020 sudah tiga juta lebih pekerja yang terdampak COVID-19.

Menghadapi Kemungkinan Terburuk


The Fed, Bank Sentral Amerika Serikat, hari minggu (15/3) melakukan langkah dramatis dengan memangkas suku bunga acuan (the Fed Funds Rate) sebesar 100 basis poin sehingga meluncur ke kisaran 0 persen (batas bawah) dan 0,25 persen (batas atas). Padahal belum genap dua minggu (3 Maret) The Fed menurunkan bunga acuan sebesar 50 basis poin. Langkah drastis ini serupa dengan yang dilakukan The Fed ketika menghadapi krisis finansial global tahun 2008.

Tidak hanya itu. The Fed juga meluncurkan program quantitative easing (QE) baru berupa pembelian surat utang pemerintah (U.S. Treasury bonds) setidaknya bernilai 500 miliar dollar AS dan sisanya pembelian mortgage-backed securities.

The Fed memandang langkah darurat harus ditempuh untuk meredam wabah coronavirus yang telah menekan kehidupan masyarakat dan mengganggu kegiatan ekonomi di banyak negara, termasuk Amerika Serikat.

Dua hari sebelumnya Presiden Donald Trump mendeklarasikan coronavirus sebagai darurat nasional dan menggelontorkan dana federal sebesar 50 miliar dollar AS untuk mengatasi coronavirus.

Tekanan berat terhadap perekonomian yang dipicu oleh wabah yang sudah menjadi pandemik dan telah menerjang 162 negara tidak pernah terjadi sebelumnya. Faktor psikologis sangat dominan, sehingga resep ekonomi standar tampaknya belum bertaji. Sehari setelah keputusan The Fed menurunkan suku bunga acuan, justru pasar saham AS kembal terjun bebas. Dow Jones melorot nyaris 13 persen atau hampir 3.000 poin dan sempat dihentikan sementara selama 15 menit beberapa detik setelah pembukaan pasar.

Keesokan harinya Gedung Putih mengeluarkan jurus tambahan berupa paket stimulus jumbo senilai 850 miliar dollar AS untuk menghindari perekonomian AS terjun bebas menuju resesi. pasar saham bereaksi positif. Indeks Dow Jones naik 5,2 persen dan S&P naik 6 persen. Hari Selasa itu Dow Jones ditutup di aras 21.237 dan S&P 2.529.

Sementara itu wadah coronavirus di Eropa kian parah. Dalam sehari, 531 orang terenggut nyawanya di seluruh Eropa pada 15 Maret, sekitar 80 persen dari kematian di seluruh dunia. Sampai 15 Maret, pengidap coronavirus di Eropa mendekati dua pertiga dari seluruh yang terjangkit di luar China.

Sejauh ini berbagai prediksi tentang dampak wabah coronavirus terhadap perekonomian global cukup beragam. kebanyakan kajian menunjukkan dampak yang relatif kecil atau moderat.

Kajian OECD meyakini bahwa wabah coronavirus tidak akan menyeret perekonomian dunia ke jurang resesi. Sebagian besar negara yang pertumbuhannya terkoreksi tahun ini akan rebound tahun 2021.

Untuk Indonesia, pertumbuhan tahun 2020 akan terpangkas 0,2 persen dari 5,0 persen menjadi 4,8 persen. Pertumbuhan ekonomi Indonesia kembali meningkat menjadi 5,1 persen pada tahun 2021.

Proyeksi OECD ini tampaknya belum memperhitungkan terjadinya epidemik global.

Asian Development Bank baru saja mengeluarkan kajian dampak coronavirus terhadap negara-negara Asia. Yang paling terdampak adalah Maldives, Cambodia, dan Thailand. Dampak terhadap Indonesia relatif kecil dengan menggunakan worse-case scenario sekalipun, mirip dengan kajian OECD.

Dampak kemerosotan sektor turisme terhadap produk domestik bruto (PDB) bagi Indonesia juga relatif kecil dibandingkan dengan Thailand, Singapura, Vietnam, dan Filipina.

Jika Indonesia berhasil mengendalikan penyebaran coronavirus dengan dengan strong public health response, pertumbuhan ekonomi yang diperkirakan merosot tahun ini di kisaran 4,5 persen akan cepat rebound.

Sejauh ini indeks harga saham gabungan dan nilai tukar rupiah terkoreksi cukup dalam. Dibandingkan posisi akhir tahun lalu, sampai hari ini (18/3) IHSG terkoreksi 31,6 persen.

Menarik untuk mencermati peraga di bawah yang menunjukkan kemampuan mengendalikan penyebaran coronavirus menghasilkan kinerja pasar saham yang lebih baik.

Dalam dua hari terakhir, Nnlai tukar rupiah telah bertengger di atas Rp15.000 per dollar AS dan kian mendekati titik terendah Rp15.253 pada 11 Oktober 2018.

Kepemimpinan yang cepat tanggap dan mampu meyakinkan masyarakat dan pasar dalam menghadapi krisis akan sangat membantu pemulihan ekonomi. Kita berharap dengan begitu bisa melampaui krisis berat ini melewati V-shape, bukan U-shape.

Perdagangan Luar Negeri Defisit Lagi


Penyebab pertumbuhan ekonomi yang anteng tak beranjak di kisaran 5 persen dalam lima tahun terakhir lebih banyak difokuskan pada pertumbuhan investasi yang melambat. Memang betul bahwa pertumbuhan investasi (pembentukan modal tetap bruto) melambat, terutama tahun 2019, tetapi kontribusinya tetap positif.

Namun, pada tahun 2019 ekspor barang dan jasa mengalami pertumbuhan negatif sehingga berkontribusi menekan pertumbuhan ekonomi. “Syukur,” impor barang dan jasa (yang mengurangi PDB) juga merosot sehingga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Selama 2018-2019, sumbangan ekspor barang dan jasa terhadap PDB lebih rendah dibandingkan sumbangan impor barang dan jasa. Pada tahun 2018, sumbangan impor barang dan jasa sebesar 22,03 persen, sedangkan sumbangan ekspor barang dan jasa hanya 20,97 persen. Setahun kemudian, peranan ekspor dan impor sama-sama turun dan perbedaannya mengecil. Karena jika impor lebih besar dari ekspor, maka sumbangan (ekspor-impor) terhadap PDB menjadi negatif seandainya pertumbuhan ekspor dan impor barang dan jasa sama-sama positif. Dalam kondisi demikiam, pertumbuhan PDB kian sulit terdongkrak dari kisaran 5 persen.

Awal tahun ini (data Januari), khusus untuk ekspor dan impor barang, kembali melanjutkan defisit yang selalu terjadi sejak 2018. Pertumbuhan ekspor dan impor sama-sama negatif sejak 2019. Transaksi perdagangan mengalami tekanan berat karena ekspor migas anjlok sebesar 34,7 persen sedangkan impor migas justru naik tajam sebesar 20 persen. Padahal impor migas tahun 2019 turun tajam sebesar 29,1 persen. Kondisi ini sejalan dengan produksi migas yang turun sedangkan konsumsi migas terus naik. Ditambah lagi ekspor nonmigas juga turun.

Penurunan ekspor paling tajam (month to month) dialami oleh kelompok Lemak dan minyak hewani/nabati yang didominasi oleh minyak kelapa sawit. Ekspor kelompok komoditas ini turun dari US$2,06 miliar pada Desember 2019 menjadi US$1,36 miliar pada Januari 2020. Dibandingkan dengan Januari tahun sebelumnya, juga mengalami kemerosotan sebesar 13,44 persen.

Dengan wabah coronarivus yang kian banyak menimbulkan korban terjangkit maupun meninggal dunia dan belum menunjukkan kapan bisa dijinakkan, kita harus semakin waspada agar dampaknya bagi perekonomian bisa diredam sedini mungkin.

[Diperbarui dan dikoreksi pada 18 Februari, pk.06:33.]

Waspada Tinggi Dampak Ekonomi Coronavirus


[Update 8 Februari 2020 pk.03:15: Hingga Jumar (7/2), total kematian 722 orang (termasuk 1 warga AS) dan 34.546 di China Daratan. Di luar China telah menyerang 27 negara dengan 2 meninggal dan 320 terjangkiti.]

satu kematian lagi di luar China Daratan, yaitu di Hongkong. Total kematian 427orang. Penderita di China Daratan naik menjadi 20.438 orang, dari 3.235 orang pada hari Senin. Sekitar 3.000 yang terjangkit dalam kondisi kr

Akhir Januari lalu, WHO (World Health Organization) menetapkan wabah coronavirus sebagai darurat kesehatan dunia. Risiko virus yang berasal dari China ini telah menjalar ke lebih 26 negara di empat benua.

Dari hari ke hari korban berjatuhan terus bertambah. Wabah yang bermula dari Wuhan, ibu kota Provinsi Hubei, sejak awal Desember 2019 sampai hari Minggu lalu telah menjangkiti 17.300 orang di seluruh dunia, merenggut 362 jiwa di seluruh wilayah China dan satu orang di Filipina. Itu data pada 2 Februari 2020. Empat hari sebelumnya jumlah kematian baru 170 jiwa dan yang terjangkit baru 7.678 orang.

Kematian akibat coronavirus baru telah melampaui korban meninggal dunia akibat wabah SARS (severe acute respiratory syndrome) tahun 2002 dan 2003 di China Daratan yang menelan 349 jiwa (The New York Times).

A man with a protective mask walked in a large empty Beijing shopping area that would usually be busy during the Lunar New Year holiday. PHOTO: KEVIN FRAYER/GETTY IMAGES
Sumber: Wall Street Journal

Lima negara ASEAN telah terjangkiti, yaitu Malaysia, Singapura, Thailand, Kamboja, dan Vietnam. Negara tetangga dekat kita, Australia, pun turut terkena.

Coronavirus diperkirakan bakal memukul ekonomi dunia lebih keras ketimbang dampak epidemik SARS. Fatality rate coronavirus sangat boleh jadi jauh lebih rendah dari wabah SARS, namun karena beberapa faktor, dampak ekonominya bagi perekonomian global lebih parah.

Pertama, pada tahun 2003 perekonomian China masih di urutan keenam dunia dengan produk domestik bruto (PDB) senilai 1,7 triliun dollar AS. PDB Amerika Serikat, yang merupakan perekonomian terbesar di dunia, tujuh kali lipat dari PDB China. Sumbangan PDB China baru 4 persen terhadap PDB dunia pada 2003 dan kini melonjak menjadi 16 persen.

Kini perekonomian China telah melonjak delapan kali lipat menjadi 13,6 triliun dollar AS, menempatkannya sebagai perekonomian terbesar kedua di dunia dan kian mendekati PDB AS. PDB AS tinggal 1,5 kali lipat dari China. Pada tahun 2019, PDB China (sekitar 14,55 triliun dollar AS) hampir sama dengan PDB semua negara Uni Eropa.

Sumber: Bank Dunia

Kedua, China telah menjelma sebagai pusat grafitasi perdagangan dunia. Tak ada satu pun negara yang menandingi nilai perdagangan China. Nilai ekspor dan impor China tahun 2018 mencapai 4,6 triliun dollar AS, melampaui nilai perdagangan AS sebesar 4,3 triliun dollar AS. Lima negara terbesar di dunia memiliki hubungan dagang paling erat dengan China. Amerika Serikat, Jepang, dan India mengimpor barang dari China lebih besar ketimbang dari negara mana pun di dunia. Uni Eropa dan Brazil mengekspor barang paling banyak ke China daripada ke negara-negara lainnya.

Posisi China sangat vital sebagai pemasok kompanen dan berbagai material banyak perusahaan di dunia. Gangguan produksi yang cukup lama di China sangat mengganggu sistem produksi banyak produk di dunia yang terjalin dalam sistem global supply chain.

Indonesia pun memiliki hubungan dagang paling erat dengan China. Tujuan ekspor terbesar Indonesia adalah China. Asal impor terbesar Indonesia juga dari China.

Banyak lagi yang disandang China sebagai pemegang rekor dunia, di antaranya: penduduk terbesar, eksportir terbesar, produsen dan eksportir manufaktur terbesar, pasar terbesar untuk berbagai kategori barang konsumsi dan barang mewah, dan pengimpor minyak mentah terbesar.

Dampak nyatanya sudah terlihat. Dalam tiga minggu terakhir harga minyak merosot tajam. Bagi Indonesia itu berita baik, karena kita sudah menjadi negara pengimpor netto, tetapi berdampak negatif terhadap penerimaan negara. Penurunan harga terjadi pula terhadap sejumlah komoditas ekspor Indonesia sehingga bakal menekan transaksi perdagangan luar negeri dan akun lancar (current account).

Sumber: Wall Street Journal.

Berdasarkan data terbaru dari World Tourism Organization (UNWTO), sekitar 150 juta perjalanan ke luar negeri dari China membelanjakan tak kurang dari 277 miliar dollar AS, juga terbesar di dunia. Pelancong dari AS yang di urutan kedua, pengeluarannya jauh di bawah China, yaitu 144 miliar dollar AS.

Bagi Indonesia, pelancong dari China merupakan yang terbanyak kedua setelah Malaysia. Pada tahun 2018, pelancong dari China mencapai 2,1 juta orang atau 13,5 persen dari keseluruhan turis mancanegara yang datang ke Indonesia. Sebelum coronavirus merebak sebagai masalah dunia sekalipun, jumlah turis China ke Indonesia sudah turun tahun lalu. Apatah lagi tahun ini.

Sumber: Badan Pusat Statistik.

Tekanan terhadap perekonomian dunia bertambah berat karena pertumbuhan ekonomi China terus mengalami kecenderungan menurun sejak 2008. Tahun ini diperkirakan pertumbuhan ekonomi China memasuki zona lebih rendah baru: lima persenan. Tahun lalu pemerintah China masih mampu meredam perlambatan ekonomi lewat pelonggaran kebijakan moneter. Kali ini yang dihadapi jauh lebih berat, tidak sekedar faktor ekonomi teknis, melainkan juga faktor psikologis. Oleh karena itu bisa dimaklumi ada prediksi pertumbuhan China tahun ini berpotensi di bawah 5 persen.

*Prediksi IMF per Januari 2020. Prediksi IMF untuk tahun 2020 belum memperhitungkan dampak wabah coronavirus.
Sumber: Bank Dunia.

Hampir bisa dipastikan target pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 5,3 persen tahun ini sebagaimana tercantum dalam APBN 2020 dan RPJM 2020-2024 tidak akan tercapai. Bisa tumbuh 5 persen saja seperti tahun 2019 sudah amat bagus.

[Diperbarui 9 Februari 2019 pk.00:34]

Daya Saing Indonesia Turun 5 Peringkat


balkaneu.com

World Economic Forum (WEF) baru saja merilis publikasi tahunannya berjudul “The Global Competitiveness Report 2019” yang berisi senarai indeks daya saing global (Global Competitiveness Index/GCI) 141 negara. Peringkat pertama diraih oleh Singapura yang menggantikan posisi Amerika Serikat. Negeri Paman Sam turun ke peringkat kedua akibat perang dagang AS dengan China yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda. Dari kemungkinan skor tertinggi 100, Singapura memperoleh skor 84,8 pada 2019, naik dari 83,5 pada tahun 2018. Sebaliknya, skor Amerika Serikat turun dari 85,6 menjadi 83,7.

Kabar kurang menggembirakan bagi Indonesia yang turun lima peringkat dari ke-45 tahun 2018 menjadi ke-50 tahun 2019. Penurunan peringkat yang cukup tajam ini disertai dengan penurunan skor, dari 64,9 menjadi 64,6. Berarti penurunan peringkat Indonesia bukan hanya karena negara-negara lain mengalami kenaikan skor melainkan juga karena skor daya saing Indonesia memburuk.

Peraga di atas hanya menampilkan ASEAN-6 dan BRICS. Di antara ASEAN-6, hanya Indonesia dan Filipina yang mengalami penurunan skor, sementara itu India adalah satu-satunya negara BRICS yang mengalami penurunan skor, mengakibatkan posisi India merosot 10 peringkat.

Malaysia dan Thailand sama-sama mengalami penurunan dua peringkat, namun skor kedua negara mengalami kenaikan. Berarti ada negara-negara yang sebelumnya di bawah mereka menikmati perbaikan skor daya saing yang lebih cepat. Dengan kata lain, peningkatan skor tidak otomatis meningkatkan peringkat. Laju kecepatan perbaikan juga turut menentukan kenaikan peringkat.

GCI merupakan indikator komposit dari 103 indikator yang dikelompokkan dalam 12 pilar. Skor terburuk Indonesia dialami oleh pilar ke-12 (innovation capability) yang hanya 37,7 dari skor tertinggi 100. Terburuk kedua adalah pilar ke-3 (ICT adoption), lalu pilar ke-8 (labor market), pilar pertama (institutions), dan pilar ke-7 (product market).

Pada pilar pertama, ada komponen atau indikator “transparency” yang hanya memiliki nilai sangat rendah, yaitu 38,0.

Pilar dengan skor tertinggi adalah “macroeconomic stability” (pilar ke-4). Sayangnya skor yang sangat tinggi (90) untuk stabilitas makroekonomi–yang merupakan prasyarat penting pertumbuhan ekonomi berkelanjutan–belum dapat dijadikan modal untuk mengerek daya saing, sehingga di ASEAN-6 Indonesia hanya lebih baik ketimbang Filipina dan Vietnam. Perbaikan di Indonesia perlu diakselerasikan agar tidak disusul oleh Vietnam yang belakangan ini menunjukkan perbaikan pesat di berbagai bidang.