Indonesia Telah Menjelma sebagai Pekonomian Jasa


avangate.com

Tak dinyana, Indonesia kian kokoh menjelma sebagai perekonomian jasa. Sudah hampir satu dasawarsa peranan sektor jasa (non-tradables) dalam perekonomian melampaui sektor penghasil barang (tradables).

Peningkatan pesat sektor jasa terjadi sejak 2012. Pada tahun 2018 sektor jasa telah memberikan sumbangan sebesar 59 persen dalam produk domestik bruto (PDB). Padahal Indonesia masih tergolong sebagai negara berpendapatan menengah-bawah (lower-middle income) yang pada umumnya masih bertumpu pada sektor penghasil barang (pertanian, kehutanan dan perikanan; pertambangan dan penggalian; dan industri manufaktur).

Indonesia bukan lagi bersosok negara agraris, namun tak pernah pula beralih berstatus sebagai negara industri. Peranan sektor industri manufaktur mentok di aras tertinggi 29 persen, setelah itu susut hampir selalu setiap tahun hingga hanya di bawah 20 persen pada 2018. Negara-negara maju pada umumnya mengalami penurunan peran manufaktur dalam perekonomian ketika pangsa sektor manufaktur dalam PDB sudah mencapai sekitar 35 persen. Indonesia boleh jadi mengalami gejala dini deindustrialisasi (premature deindustrialization).

Sejak 2012, laju pertumbuhan semua sektor penghasil barang selalu lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Sebaliknya, pada 2018, 11 dari 14 sektor jasa lebih bersinar dari pertumbuhan rerata perekonomian (PDB)

Sejalan dengan peningkatan peranan sektor jasa dalam perekonomian, penduduk yang bekerja di sektor jasa pun semakin meningkat dan telah melampaui penduduk yang bekerja di sektor penghasil barang, masing-masing 55 persen dan 45 persen.

Keperkasaan sektor jasa kian mencolok dalam penyerapan kredit perbankan. Pada tahun 2018, kredit perbankan konvensional ke sektor jasa mencapai 73 persen dari keseluruhan kredit perbankan kapada pihak ketiga.

Sektor jasa pun sudah dominan dalam hal nilai kapitalisasi saham di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu 57 persen.

Oleh karena itu pula wajar jika sektor jasa telah menjadi penyumbang penerimaan pajak yang lebih besar ketimbang sektor penghasil barang, masing-masing 62 persen dan 38 persen.

Sementara itu, di sisi konsumsi, pengeluaran rerata perkapita untuk barang masih relatif tinggi. Bahkan pengeluaran untuk makanan sekalipun mencapai lebih dari separuh pengeluaran total dan belum menunjukkan tanda-tanda penurunan berkelanjutan. Itu pertanda wajar dari negara yang pendapatan perkapitanya masih relatif rendah dan sebagian besar rakyatnya hidup jauh dari sejahtera atau berkecukupan.

Tak pelak lagi, defisit perdagangan pangan (ekspor minus impor pangan) tak kunjung menunjukkan penurunan yang konsisten, bahkan meningkat pada tahun 2018. Indonesia telah mengalami defisit pangan sejar 2007.

Selain pangan, kita pun mengalami defisit untuk produk manufaktur dan migas. Jadi kita mengalami triple deficits.Penopang ekspor sebatas komoditas primer yang harganya berfluktuasi. Tak ayal, kita kian kerap mengalami defisit perdagangan barang dan mencapai puncaknya tahun lalu kala defisit perdagangan mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah.

Adakah strategi yang ditawarkan oleh kedua pasangan capres-cawapres untuk membuat pembangunan lebih harmonis? Rasanya belum ada.

Cadangan Devisa Bertambah USD3,2 miliar


en.presidentpost.id

Hari Ini (8/3), Bank Indonesia mengumumkan posisi cadangan devisa per akhir Februari 2019 meningkat USD3,2 miliar menjadi USD123,3 miliar. Sentimen positif ini tidak membuat nilai tukar rupiah menguat, melainkan justru melemah. Kurs JISDOR tercatat Rp 14.223 per dollar AS, sedangkan pasar spot ditutup sore tadi pada aras Rp 14.314 per dollar AS. Kemerosotan juga menerpa pasar saham yang ditutup melemah 1,16 persen pada aras 6.383,068. Semua bursa saham utama Asia memerah, bursa saham Eropa pun di awal perdagangan mengalami tekanan, demikian pula bursa saham AS (DJIA) kemarin yang terpangkas 0,78 persen.

Sudah lima bulan cadangan devisa Indonesia menikmati kecenderungan meningkat. Dibandingkan dengan posisi September 2018, cadangan devisa telah bertambah cukup besar, yaitu USD8,4 miliar.

Sayangnya, peningkatan cadangan devisa belum ditopang oleh “darah dan keringat” kita sendiri. Sejak Oktober 2018 hingga Januari 2018 transaksi perdagangan luar negeri (ekspor dan impor barang) selalu tekor (defisit).

Penopang utama kenaikan cadangan devisa selama Oktober 2018 hingga Februari 2019 adalah penerbitan obligasi global pemerintah, SUKUK global pemerintah, penarikan utang luar negeri pemerintah, dan penerimaan devisa migas. Komponen terakhir merupakan bagian pemerintah dari bagi hasil migas yang disimpan di Bank Indonesia. Namun, pada waktu bersamaan, Petamina membutuhkan valuta asing lebih banyak untuk mengimpor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) karena kebutuhan dalam negeri sekitar dua kali lipat dari produksi minyak dalam negeri. Jadi boleh dikatakan cadangan devida naik karena penerbitan surat utang dan pinjaman luar negeri.

Pemerintah tak setiap bulan menerbitkan surat utang. Semoga cadangan devisa tyda merosot atau berfluktuasi lika pemerintah tak menerbitkan surat utang. Syaratnya penanaman modal asing langsung mengalir masuk lebih deras dan dana asing yang masuk ke pasar saham lebih berkualitas, berwawasan jangka panjang dan berasal dari investor institusional.

Pahlawan Devisa Tanpa Tanda Jasa



jatim.antaranews.com

Menurut data Bank Indonesia, pelancong mancanegara Indonesia tahun 2018 sebanyak 9,8 juta orang, menghabiskan devisa senilai USD8,8 miliar. Berarti setiap pelancong merogoh kocek sekitar USD900. Kenyataannya boleh jadi lebih besar dari itu jika memerhatikan dengan kasat mata tabiat pelancong kita dalam berbelanja di luar negeri.

Nilai tukar rupiah yang merosot dari Rp 13.389 per USD tabun 2017 menjadi Rp 14,250 per USD tabun 2018 tidak menyurutkan jumlah pelancong dan belanjanya. Jumlah pelancong naik dari 9,1 juta (2017) menjadi 9,8 juta (2018). Pengeluaran total pelancong meningkat dari USD8,3 miliar (2017) menjadi USD8,8 miliar (2018). Namun, pengeluaran per pelancong turun tipis dari USD913 (2017) menjadi USD899 (2018).

Kita patut bangga kepada Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang mencari nafkah di luar negeri. Dengan peluh dan terkadang bertaruh nyawa, mereka membawa hasil jerih payahnya ke Tanah Air. Remitansi yang mereka alirkan ke negeri tercinta yang sedang mengalami “kurang darah” karena defisit akun lancar (current account) telah mencapai dua digit, persisnya USD11 miliar. Dalam lima tahun ke depan, bukan tidak mungkin jumlahnya bakal melampaui penerimaan devisa dari turis asing.

Sumbangsih TKI dalam perolehan devisa tahun 2018 melebihi ekspor minyak (USD7,9), ekspor gas (USD6,8), dan nyaris menyamai surplus dagang nonmigas (USD11,2 miliar).

Sumbangan per TKI pun meningkat cukup tajam, dari USD2.469 tahun 2017 menjadi USD3.006 tahun 2018.

Moratorium pengiriman TKI ke beberapa negara tidak membuat nilai remitansi turun, karena semakin banyak TKI lebih terampil yang berkiprah di luar negeri dengan gaji/upah yang lebih tinggi.

TKI patut memperoleh penghargaan setimpal karena telah mengurangi tekanan eksternal yang dialami perekonomian Indonesia tahun lalu. Mereka juga telah berkontribusi mengurangi penduduk miskin dengan membantu keluarganya di kampung halaman, dan juga angka pengangguran.

Anatomi Defisit Akun Lancar (Current Account)


dailyhunt.id

Pada tulisan sebelumnya, kita telah membahas gambaran umum neraca pembayaran 2018. Untuk memudahkan pembaca, berikut kembali ditampilkan ringkasan neraca pembayaran. Pada tahun 2018, neraca pembayaran Indonesia mengalami tekanan berat akibat pembengkakan defisit akun lancar (current account). Agak tertolong pada triwulan IV terjadi lonjakan arus modal masuk sehingga bisa meredam dampak defisit current account yang meningkat.

Current account menghimpun seluruh transaksi perdagangan luar negeri suatu negara yang meliputi ekspor dan impor barang dan jasa. Jika current account mengalami defisit, berarti negara itu membeli barang dan jasa dari luar negeri (impor) lebih banyak dari menjual barang dan jasa ke luar negeri (ekspor).

Pada tahun 2018, defisit current account Indonesia membengkak hampir dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Ada baiknya kita menelusuri penyebab utamanya.

Mari kita awali dengan mencermati perdagangan barang. Selama kurun waktu 2013-2016, defisit current account beriringan dengan kemerosotan ekspor dan impor barang. Sebaliknya, pada tahun 2017 dan 2018 ekspor dan impor barang mengalami peningkatan. Pada talun 2017, ekspor dan impor meningkatkan masing-masing sebesar 17 persen dan 16 persen. Peningkatan ekspor dan impor yang hampir sama membuat defisit current account tidak menggelembung, bahkan turun dari 1,8 persen PDB tahun 2016 menjadi 1,6 persen PDB tahun 2017.

Pada tahun 2018, impor barang melonjak, tiga kali lebih tinggi dari peningkatan ekspor: impor naik 21 persen sedangkan ekspor naik hanya 7 persen. Akibatnya, untuk pertama kali dalam sejarah Indonesia mengalami defisit perdagangan barang, walau hanya USD 431 juta.

Cukup banyak pemberitaan yang mengutarakan impor minyak sebagai biang keladi defisit perdagangan. Memang impor minyak meningkat tajam dari USD22,9 miliar tahun 2017 menjadi USD29,2 miliar tahun 2018 atau kenaikan sebesar USD6,3 miliar. Akibatnya, defisit minyak (minyak mentah dan BBM) naik dari USD12,8 miliar menjadi USD18,4 miliar atau kenaikan senilai USD 5,6 miliar. Meskipun demikian, minyak ternyata bukan penyebab utama defisit perdagangan barang.

Yang menjadi penyebab utama defisit perdagangan barang (trade deficit) adalah surplus perdagangan nonmigas yang merosot tajam. Tak tanggung-tanggung, perdagangan nonmigas yang pada tahun 2017 masih menikmati peningkatan dari tahun sebelumnya tiba-tiba “terjun bebas” dari USD25,3 miliar menjadi hanya 11,2 miliar atau kemerosotan senilai USD14,1 miliar.

Yang juga menyumbang terhadap pemburukan transaksi perdagangan adalah perdagangan emas. Jika pada tahun-tahun sebelumnya kita menikmati surplus perdagangan emas, pada tahun 2018 berbalik menjadi defisit. Artinya, impor emas lebih besar dari ekspor emas.

Perdagangan barang tertolong oleh surplus gas yang naik senilai USD1,3 miliar.

[Catatan: angka-angka transaksi perdagangan versi Bank Indonesia berbeda dengan versi Badan Pusat Statistik (BPS). Perbedaannya terletak pada angka nilai impor. Versi BI berdasarkan nilai f.o.b. (free on board), jadi nilai barang semata; sedangkan versi BPS berdasarkan nilai c.i.f. (cost, insurance, and freight), jadi meliputi nilai barang plus ongkos angkut dan asuransi. Analisis berdasarkan data BPS bisa dilihat di sini.]

Komponen kedua dari current account adalah jasa nonfaktor, yaitu jasa-jasa yang bukan merupakan faktor produksi. Sepanjang masa komponen ini selalu defisit. Penyumbang defisit terbesar adalah jasa transportasi, terutama angkutan laut. Tahun 2018 Defisit jasa transportasi meningkat relatif tajam sejalan dengan peningkatan impor dan ekspor, mengingat hampir seluruh angkutan barang ekspor dan impor lewat laut dilakukan oleh perusahaan pelayaran asing.

Ironis memang, kita sebagai negara maritim dan negara kepulauan terbesar di dunia tidak memiliki armada yang tangguh di tingkat internasional. Padahal, pada abad II masehi bangsa Nusantau (begitu sebutan di masa itu untuk Nusantara) telah menjejakkan kaki di benua Afrika dengan armada dan sistem navigasi buatan sendiri).

Defisit jasa nonfaktor terbesar kedua dan ketiga ialah jasa telekomunikasi, komputer dan informasi dan pembayaran royalti atas kekayaan intelektual, misalnya software dan film. Yang juga mengalami defisit adalah jasa bisnis lainnya, jasa arusansi dan dana pensiun, jasa keuangan, serta jasa pemeliharaan dan reparasi.

Satu-satunya jasa nonfaktor yang memberikan sumbangan positif relatif besar adalah jasa perjalanan atau pariwisata. Di era pemerintahan Presiden Jokowi, parisiwata menunjukkan perkembangan pesat dan tercermin dari sumbangannya terhadap penerimaan devisa yang selalu meningkat setiap tahun. Beberapa jasa nonfaktor lainnya memberikan sumbangan positif namun tidak signifikan.

Jasa faktor (factor services) terdiri dari dua kelompok, yatu pendapatan primer dan pendapatan sekunder. Kelompok pertama merupakan balas jasa atas faktor produksi tenaga kerja (employment compensation) dan balas jasa atas modal. Indonesia mengalami defisit untuk semua komponen pendapatan primer. Bahkan, sebetulnya, penyumbang defisit curent account terbesar adalah komponen ini, bukan perdagangan barang.

Pada tahun 2018, defisit pendapatan primer turun setelah mencapai puncaknya tahun 2017. Penurunan itu disebabkan oleh berkurangnya bagian laba yang dibawa pulang oleh pemilik PMA (penanaman modal asing) langsung. Penurunan bisa disebabkan oleh penurunan laba atau sebagian laba ditanamkan kembali di Indonesia.

Sementara itu, pendapatan investor asing dari investasi portofolio menunjukkan peningkatan dari USD8,6 miliar tahun 2017 menjadi USD9,7 miliar tahun 2018. Peningkatan terbesar berasal dari pendapatan bunga utang. Artinya, Indonesia (pemerintah dan swasta) membayar bunga lebih banyak pada tahun 2018, yaitu senilai USD6,5 miliar. Angka ini adalah angka netto, yaitu pembayaran bunga ke luar negeri sebesar USD9,0 miliar dikurangi pendapatan bunga dari luar negeri sebesar USD2,4 miliar. [Sekedar catatan, pembayaran cicilan utang dicatat di akun finansial, bukan di current account.]

Komponen terakhir adalah pendapatan sekunder. Penjelasannya bisa dilihat pada tulisan sebelumnya.

***

Pembengkakan Defisit Perdagangan, Infrastruktur, dan Pilpres


Catatan: Judul asli yang muncul di Kontan.co.id adalah “Faisal Basri, Ekonom UI: Infrastruktur muluskan penetrasi barang impor.”

FOKUS /

Kamis, 31 Januari 2019 / 08:00 WIB 

KONTAN.CO.ID – Produk impor terus membanjiri pasar kita. Sementara manufaktur dan produksi dalam negeri melempem. Orang kini lebih senang impor barang ketimbang memproduksi dan mengekspor barang. Akibatnya, neraca perdagangan kita kian tekor.

Upaya pemerintahan Joko Widodo menggenjot pembangunan infrastruktur secara masif, sejauh ini belum berdampak besar pada pertumbuhan ekonomi. Padahal, infrastruktur diharapkan memperlancar arus barang, menekan biaya logistik, dan memacu produksi. Nyatanya, ekonomi hanya mampu tumbuh di kisaran 5% dalam beberapa tahun terakhir.

Apa yang salah? Apa akar soal dan bagaimana solusinya? Seberapa besar peran seorang presiden membenahinya? Untuk mengurainya, Wartawan KONTAN Mesti Sinaga berdiskusi dengan Ekonom Universitas Indonesia Faisal Basri, Senin (14/1). 

KONTAN:  Tahun lalu, Indonesia mengalami defisit kembar, yakni defisit  transaksi berjalan dan defisit perdagangan. Bahkan defisit perdagangan 2018 mencapai yang terburuk dalam sejarah. Apa sebenarnya yang terjadi?

FAISAL: Ini disebabkan karena transformasi ekonomi yang tidak lazim. Kalau kita liat pertumbuhan ekonomi kita rata rata 5%. Ini tidak buruk dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi dunia yang hanya 3%.

Namun kalau dilihat dari strukturnya, kan ada 17 sektor dalam pertumbuhan ekonomi, yakni 14 sektor jasa, dan 3 sektor penghasil barang, yakni pertanian, pertambangan dan manufaktur.

Nah, yang tiga sektor ini kan yang mengekspor, kalau kita lihat dari transaksi dagang. Sementara jasa kita defisit terus. Pertumbuhan sektor jasa, yang tidak memberikan kontribusi positif kepada ekspor bahkan defisit itu, pertumbuhannya hampir dua kali lipat dari barang.

Jadi  barang tumbuh 3%, sementara jasa yang 14 sektor itu tumbuh 6%-an. Artinya, sektor yang tumbuh cepat adalah sektor yang tidak menghasilkan ekspor pada umumnya.

Kecuali dua sektor jasa saja yang berdampak pada ekspor, yakni pariwisata dan remiten tenaga kerja Indonesia (TKI). Selebihnya, secara umum minus.

Jadi itu yang pertama, struktur pertumbuhan kita tidak mengarah ke ekspor.

Yang kedua. Kalau kita lihat sektor penghasil barang, dulu kita surplus. Nah, mulai dari tahun 2008, produk pertanian lebih banyak impor daripada ekspor. Sudah defisit.

Lalu tambang migas dan nonmigas digabung, ya, defisit. Manufaktur sejak 2009 kita defisit.

Yang surplus tinggal pertambangan nonmigas. Kita ekspor batubara, timah, nikel, bauksit, dan lain-lain yang harganya fluktuatif.

Manufaktur dulu surplus. (Dulu) Penanaman modal asing (PMA)  masuk ke Indonesia dengan orientasi ekspor.

Belakangan ini, PMA berorientasi ke pasar dalam negeri, jadi tidak berdampak ke ekspor. Bahkan PMA malah mengimpor cukup banyak bahan bakunya yang secara proporsional 3/4 impor itu dari bahan baku.

Faktor ketiga, masalah investasi atau lebih tepatnya pembentukan modal tetap bruto. 

(Simak juga video wawancara:  Faisal Basri (1): Struktur pertumbuhan kita tidak menguntungkan pengusaha manufaktur di KONTAN TV) 

Investasi kan terbagi dua jenis: ada investasi dalam bentuk fisik yang kelihatan, ada juga yang di pasar modal. Yang saya maksud tadi adalah investasi fisik yang wujudnya kelihatan.

Mari kita lihat data. Pada tahun 2017,  pembentukan modal tetap bruto terdiri dari konstruksi bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, peralatan lainnya, cultivated biological resourcesintelectual property product.

Dari total investasi fisik itu, sebesar 75,12% dalam bentuk bangunan. Sedangkan mesin dan peralatan sebesar 9,3%. Nah, mesin inilah yang menghasilkan barang untuk kita ekspor.

Bangunan bisa bentuknya mall. Mall makin banyak menjual produk impor. Bangunan itu tidak bisa diekspor. Sedangkan jika maksimal mengekspor, porsi dari mesin cuma 9,3%.

Nah, tiga faktor ini yang membawa kesimpulan kita bahwa pola pertumbuhan ekonomi kita tidak mengarahkan pada peningkatan kapasitas mengekspor, malah meningkatkan kapasitas kita mengimpor.

Bayangkan, Indonesia sudah merdeka 74 tahun, itu kita baru defisit 7 kali, dan terparah tahun lalu.

Data Januari-November 2018, kita defisit perdagangan US$ 7,5 miliar naik dibanding periode sebelumnya yang hanya US$ 4 miliar. Ini karena struktur pertumbuhan kita lebih ke arah impor.

KONTAN: Apa sebetulnya masalah yang membuat ekspor produk kita, seperti produk pertanian, menurun bahkan defisit?

FAISAL: Struktur insentif yang ada di pasar membuat orang makin enggan menghasilkan barang dan membuat orang lebih suka berdagang.

Contohnya, generasi awal industriawan tekstil di Jawa Barat kan besar-besar. Generasi keduanya tidak membesarkan kapasitas produksi malah menutup pabrik dan pindah ke properti. Pindah ke dagang.

Tadinya mereka punya pabrik tekstil, sekarang impor tekstil dan garmen serta jualan saja. Karena sedemikian banyak kendala untuk menghasilkan barang. Banyak izin yang harus ditempuh, kenaikan upah, biaya logistik mahal.

Sementara kalau dagang, saya tinggal impor saja. Buat satu toko, kalau enggak laku, tinggal ditutup. Kalau pabrik high cost.

Sehingga, harusnya insentif yang tinggi itu diberikan kepada industri yang mengarah pada penghasilan barang dan orientasi ekspor.

Karena ingat, kalau kita tidak mampu meningkatkan kapasitas menghasilkan devisa lewat ekspor,  ada kewajiban-kewajiban kita yang meningkat untuk membayar utang luar negeri. Dan itu tidak bisa pakai rupiah kan? Supaya cocok antara sektor riil dengan moneter.

Rupiah yang melemah, belakangan menguat itu kan sifatnya sementara saja. Kok kemampuan kita menghasilkan devisa turun, tapi rupiah menguat? Bisa saja terjadi. Rupiah menguat karena fenomena moneter, sedangkan devisa itu fenomena sektor riil.

Rupiah menguat karena belakangan pemerintah banyak berutang. Namun, kan tidak tiap bulan pemerintah berutang.

Dan utangnya juga 37,6% dipegang asing. Kalau pemerintah bayar utangmereka akan konversi ke dollar. Jadi, upaya peningkatan kapasitas dari ekspor barang harus lebih serius.

KONTAN: Adakah faktor khusus pada 2018 yang membuat defisit perdagangan menjadi yang terburuk sepanjang sejarah Indonesia? 

FAISAL:  Salah satu penyebab utamanya adalah impor minyak melonjak karena harga minyak melonjak sampai US$ 80 per barel.

Tapi bukan hanya minyak, ada juga nonmigas. Jadi intinya, lonjakan impor migas dan nonmigas berbarengan.

Pada Januari-November 2017, neraca nonmigas surplus US$ 19,6 miliar. Tapi tahun 2018 surplusnya terpangkas hanya US$ 4,6 miliar. Itu tajam sekali turunnya.

Sementara neraca migas defisitnya membesar dari US$ 7,5 miliar menjadi US$ 12 miliar. Kalau minyak saja, defisitnya meningkat dari US$ 13,5 miliar menjadi US$ 18 miliar.

Kita pindah ke nonmigas. Kenapa nonmigas, surplusnya menciut? Ada sesuatu yang luar biasa?

Tidak juga. Ekspor kita tahun 2018 naik dari US$ 154 miliar menjadi US$ 165 miliar. Jadi penyebab defisit nonmigas karena impor yang melonjak.

Impor yang melonjak ini tumbuh 3 kali lipat pertumbuhan ekspor. Mari kita lihat, apa saja yang sih yang kita impor?

Kita lihat permintaan sepatu, beras, dll tidak ada yang naik signifikan. Namun yang menarik,  impor beras melonjak dari 300.000 ton menjadi 2,2 juta ton. Padahal tidak ada permintaan beras yang meningkat.

Impor ban meningkat 100%. Impor baja, gula juga tajam. Ada apa ini? Tidak bisa dijelaskan secara ekonomi yang kita lihat sehari-hari.

Berarti ada faktor lain, antara lain selain pemerintah membangun jalan tol memperlancar jalan, pemerintah juga memuluskan impor.

Contohnya, tahun lalu produksi garam naik karena kemarau panjang. Produksi garam (tahun 2018) sebanyak 2,7 juta ton. Sehingga, kita hanya butuh impor garam 2 juta ton. Tapi izin impornya 3,7 juta ton.

Begitu pula dengan gula. Produksi landai 2 juta ton.  Sementara kebutuhan 6 jutaan ton, kata pemerintah, sehingga dibutuhkan impor 4 jutaan.

Padahal, kebutuhan industri makanan dan minuman tidak melonjak, hanya butuh 3,2 juta ton plus kebutuhan masyarakat 2 juta, jadi total kebutuhan 5,2 juta ton.

Namun kenyataannya, impor lebih dari 6 juta ton. Jadi sekarang stok gula dalam negeri sampai 1 juta ton. Ini stok gula terbanyak dalam sejarah Indonesia.

Salah satu faktornya adalah, harga gula luar negeri lebih murah. Dijual di dalam negeri dengan keuntungan yang lezat. Jadi yang muncul adalah praktik pemburuan rente, yang polanya mirip untuk gula, garam, dan beras.

BPS baru mengumumkan bahwa surplus 2,8 juta ton pada 2018. Tapi mengapa impornya melonjak dari 300.000 menjadi 2,2 juta ton?

Oleh karena itu, Pak Buwas bilang gudang saya udah penuh. Kenapa masih impor??

Kenapa kita titik fokus pada beras, gula, dan garam? Karena di belakangnya ada nasib puluhan juta petani.

Kalau kedelai mungkin tidak terlalu banyak. Ini mengakibatkan serapan punya petani pasti terganggu, bisa hanya 60%.

KONTAN: Bagaimana dengan argumentasi bahwa impor dilakukan untuk mengendalikan harga?  Dan memang, inflasi kita kan cukup terjaga?

FAISAL: Harus diingat, mengamankan harga itu pada level berapa. Misalnya, harga di negara antah berantah 100, tahun lalu. Tahun ini 150. Jadi inflasinya 50%.

Di Indonesia, harga 1000 terus naik menjadi 1.100. Inflasinya 10%. Lebih rendah dibanding negara antah berantah, tapi levelnya tinggi.

Rente itu terkait dengan level. Inflasi rendah tapi pada harga yang tinggi. Sehingga, konsumen harus merogoh kocek lebih dalam sehingga daya beli terpukul.

Ingat, harga beras kita juga lebih mahal daripada harga dunia. Syukur kalau petani yang menikmati, masalahnya pemburu rente yang menikmati.

Jadi jangan berhenti pada inflasi. Inflasi rendah bisa jadi pada level harga yang sangat tinggi. Stabil tinggi. Jadi tuntutannya masyarakat minta kenaikan upah.

KONTAN:  Soal perburuan rente, sinyalemennya dilihat dari apa?

FAISAL:  Selisih harga gula di Indonesia dan selisih harga gula di dunia. Intinya harga kita lebih mahal.

Pada awal Jokowi menjabat, harga gula di pasar Indonesia dibandingkan  dengan harga internasional 2,6 kali lipat. Tapi sekarang selalu di atas 3 kali lipat. Khususnya pasca pak Enggar menjabat. Semakin lebar harganya, maka potensi rentenya pun makin tinggi.

Harga dunia turun tajam, tapi harga Indonesia turun landai. Kalau  harga dunia naik, harga di Indonesia ikut naik cepat.

Dari perbedaan harga ini, kita masuk ke supply dan demand gula.

Kalau Indonesia membolehkan ekspor dan impor bebas, maka apa yang terjadi? Harga dunia akan sama dengan di Indonesia.

Pada harga rendah konsumen untung. Oleh karena itu lah pemerintah membatasi impor.

Ringkas kata, ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Yang rugi? Konsumen pastinya. Produsen? Ada untung, namun belum puas agar bisa dinaikkan keuntungannya.

Kalau menghambat impor dengan bea masuk, maka uang akan masuk ke pemerintah.

Kalau dengan kuota, tidak bayar secara resmi. Tapi secara tidak resminya, enggak ada yang gratis. Itulah yang namanya rente.

Nilainya, hitungan saya, triliunan. Tidak hanya di Indonesia, hal seperti ini juga terjadi di negara lain seperti Amerika Serikat

Pertanyaannya, mengapa korupsi ratusan juta, misal anggota DPRD dipenjara beberapa tahun,  sementara korupsi triliunan ini lancar seperti jalan tol?  Korupsi kebijakan ini yang harus ditangani juga. Mengapa? Inilah tugas media.

Kalau harga beras tinggi, semua menjerit. Kalau harga pesawat naik semua menjerit.

Nah,  mengapa kalau harga gula tinggi tidak ada yang menjerit? Karena sebanyak-banyaknya kita konsumsi gula, nilainya per orang per tahun tak begitu besar. Ongkos demo ke istana saja bisa lebih besar daripada nilai penurunan harga gula. Namun jangan salah, triliunan tadi dibagi hanya ke 11 pengusaha gula rafinasi.

Jadi, pengusaha punya insentif untuk tetap berburu rente berapapun selama masih masuk hitungan mereka. Itulah yang bisa menjelaskan apa yang terjadi.

KONTAN: Lantas, apa solusinya agar harga tak membuat konsumen menjerit, namun di sisi lain petani juga tidak mati ?

FAISAL: Gula itu dibeli oleh masyarakat untuk rumah tangga dan ada juga yang oleh industri. Ada perkiraan hitungan berapa kebutuhan individu mengkonsumsi gula, sehingga bisa dihitung kebutuhan nasionalnya. Industri juga sama.

Jadi, kalau perencanaan teknokratiknya baik tanpa campur tangan politik saya rasa akan baik-baik saja.

Faktanya adalah, kemarin saya dari Palembang. Di situ saya beli gula di supermarket, ternyata itu gula rafinasi. Harusnya ini untuk industri, namun kenyataannya saya dengan mudah dapat untuk konsumsi. Harganya Rp 12.500 per kilogram.

Jadi, demikian mudahnya mengendalikan 11 perusahaan dibandingkan petani yang jutaan. Bisa dicek, ada alamatnya.

Namun kalau pemerintah mau menekan kuota, tapi bertanya kepada mereka, maka mereka akan mengatakan stok di gudang pedagang sedikit, supaya menjustifikasi impor. Padahal di gudang mereka stok banyak.

Jadi pengawasan dan pengendalian masalahnya.

Kita tidak anti impor. Namun hitungannya harus benar. Karena kalau gula rafinasi dijual bebas ke pasar, niscaya gula petani tidak dibeli pedagang. Karena harganya mahal. Kita harus melindungi petani.

Namun kalau pemerintah memberikan lisensi impor sangat besar, melebihi kebutuhan, maka pedagang ini dengan cara apapun akan menjualnya di dalam negeri.

Bahkan pemerintah tutup mata membolehkan gula rafinasi dijual di pasar agar harga gula terkendali.

Ini perencanaan tidak beres. Ini sama saja mengorbankan petani agar menjaga inflasi rendah. Tetapi caranya sangat mahal, dan dampaknya buruk.

Kan ada juga cara yang lebih murah, yakni dengan perencanaan yang baik. Itu yang elok.

KONTAN: Perburuan rente ada kaitannya dengan pengumpulan dana politik?

FAISAL: Teori politiknya mengatakan begitu. Jadi political economy of trade policies pakai pendekatan logic of collective action.   Ini kan tidak logis, kok rakyat diam aja. Padahal triliunan. Jadi

KONTAN: Program Presiden Joko Widodo ini kan, katanya bertahap, infrastruktur dulu, baru sektor lain akan bergerak kencang. Bagaimana pandangan Anda? 

FAISAL: Infrastruktur akan memuluskan penetrasi barang-barang sampai ke desa. Lihat saja buah impor merajalela. Jadi yang subur malah impor.

Di Palembang, saya temukan mangga Brasil lebih murah daripada mangga arumanis. Di Medan ada pabrik obat yang botol obat batuk ukuran tertentu, 100% impor dari China. Karena ongkos angkut dari Guangzhou ke Belawan lebih murah daripada dari Jawa ke Medan.

Jadi, kalau membangun infrastrukturnya dengan orientasi sekarang, itu tidak akan meningkatkan daya saing kita.

Kenapa? Dari Brasil dan China diangkut dengan kapal laut, biaya lebih murah. Sementara yang kita kembangkan malah transportasi darat yang ongkosnya lebih mahal. Maka industri kita tak berkembang.

Kita tidak anti pembangunan infrastruktur. Ingat, Tol Sumatra merupakan pelengkap dari jembatan Selat Sunda, program SBY. Kini, jembatannya dibatalkan, malah tolnya jalan terus.

KONTAN: Bukankah ada program tol laut?

FAISAL: Dari nama juga sudah menyesatkan: “tol laut”, otak orang darat. Konsep darat ditaro di laut.

Sadarilah ini: di dunia ini yang karakteristik logistik berbeda beda, 60-70% barang diangkut via laut. Di Indonesia cuma 10% yang diangkut pakai laut.  Ajaib.

Sebenarnya yang terabaikan tidak hanya laut. Udara juga macet. Laut dan udara terkendala.

Kalau laut ongkosnya lebih murah pembangunannya. Tinggal pelabuhannya diperdalam agar kapal besar bisa menggunakan. Ada hitungan teman, Rp 22 triliun selesai semuanya.

Indonesia akan kembali berjaya nanti seperti Majapahit dan Sriwijaya, kalau kita bisa mengarahkan kembali ke sektor laut.

Oleh karena itu, ujung tombak kita ada di kawasan timur. Jadi tidak ada masalah letak geografis yang jauh selama ongkosnya murah.

Jadi, yang belum terjadi sekarang adalah integrasi perekonomian nasional. Ini tecermin dari disparitas yang sangat tinggi.

Caranya malah simbolik dengan BBM dibikin satu harga supaya mengesankan tidak ada perbedaan harga, beberapa juga mau dibikin satu harga. Semen.  Ini mengerikan.

KONTAN: Soal manufaktur yang lemah, apakah itu karena lemahnya industri dasar kita? 

FAISAL: Benar. Pilar industri itu ada dua, yakni  logam dasar dan kimia dasar. Kalau kita lihat, di luar negeri, petrokimia dan kilang terintegrasi. Malaysia dan Singapura terintegrasi. Kita, Chandra Asri tidak punya kilang. Akhirnya, terjadi missing industries.

Logikanya, kita harus punya visi mengintegrasikan. Kilang dibangun pipa ke industri hilir, sehingga tidak ada kebocoran lagi. Makanya harus dibikin mekanisme agar praktik rente dipersulit.

Misal, zaman Reza Chalid dulu fee minyak US$ 0,5–US$ 1 per barel. Atas upaya teman-teman, berhasil dibuat mekanismenya sehingga sekarang tidak lebih dari 20 sen saja.

KONTAN: Terkait Pilpres 2019, dari kedua paslon, mana yang program ekonominya paling menjawab persoalan?

FAISAL: Sementara ini tidak ada perbedaan signifikan antara keduanya. Masih bicara kedaulatan pangan, kemiskinan, dan sebagainya. Kita kehilangan perspektif ideologis.

Kalau di Malaysia  dan AS, misalnya, jelas perbedaan ideologi antara paslonnya. Kalau di kita, yang penting menang dulu.

Misal, Pak Jokowi dulu bilang, masa cabai saja kita impor. Setelah menang, justru impor. Prabowo juga janji mengurangi asing yang sangat sulit diwujudkan.

KONTAN: Apa usulan Anda untuk siapapun yang kelak terpilih jadi presiden, terkait perbaikan struktural ekonomi Indonesia?

FAISAL: Bahan baku produk kita harus murah, sehingga banyak produk bisa dibikin oleh UKM.

Kalau kita mulai dari potensi yang ada, kita bisa terbang tinggi. Bahan baku kita lengkap. Pasar kita ada 265 juta. Penduduk usia kerja di ASEAN 41%-nya di Indonesia. Ini yang tidak dipunyai Thailand, Filipina, Vietnam, Malaysia.

Tinggal kita butuh pemimpin yang mampu merajut potensi-potensi ini, yang tidak cenderung melakukan sesuatu yang hasilnya harus bisa dilihat saat ia berkuasa, secara jangka pendek.  

Jadi, mari kita manfaatkan peluang dan potensi untuk maju. Apapun targetnya, kalau kita tidak membenahi sektor produksi, maka apapun kebijakan kita hanya akan meningkatkan angka impor.

◆ Biodata 

Riwayat pendidikan:
■    Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (FEUI), Jakarta
■    Master of Arts (MA) bidang Ekonomi, Vanderbilt University, USA

Riwayat pekerjaan:
■    Dosen, Fakultas Ekonomi UI (1981-sekarang), dan kini mengajar di Program Pascasarjana UI, Program Magister Manajemen      Universitas Tanjungpura, dan Pascasarjana Universitas Paramadina.
■     Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas (2014)
■     Anggota Komisi Pengawas Persaingan Usaha (2000-2006)
■     Anggota Tim Asistensi Ekonomi Presiden RI (2000)
■     Rektor STIE Perbanas (1999-2003)
■     Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi & Studi Pembangunan FEUI (1995-98)
■     Ketua LP3E Kadin Indonesia (2009-2010).
■     Direktur LPEM FEUI (1993-1995)
■     Pendiri Partai Amanat Nasional
■     Penggagas dan Ketua Presidium Nasional Pergerakan Indonesia (PI)
■     Pendiri Institute for Development of Economics & Finance (Indef) 

* Wawancara dengan Faisal Basri ini juga kami sajikan dalam rubrik Dialog di Tabloid KONTAN edisi 21-27 Januari 2019. Untuk mengaksesnya silakan klik link ini: Infrastruktur Muluskan Penetrasi Barang Impor

Sumberhttps://fokus.kontan.co.id/news/faisal-basri-ekonom-ui-infrastruktur-muluskan-penetrasi-barang-impor?page=5

Neraca Perdagangan Cetak Rekor Terburuk & Benalu di Lingkungan Dekat Presiden


waystocap.com

Defisit perdagangan (ekspor barang minus impor barang) sangat jarang terjadi. Sejak kemerdekaan tahun 1945, Indonesia hanya mengalami tujuh kali defisit perdagangan, yaitu tahun 1945, 1952, 1961, 2012, 2013, 2014, dan tahun 2018 baru lalu. Di tahun-tahun awal kemerdekaan sampai tahun 1950, nilai ekspor dan impor masih di bawah satu miliar dollar AS, sehingga walaupun defisit, nilai defisitnya sangat rendah untuk bilangan sekarang. Defisit perdagangan tahun 1945 senilai 103,6 juta dollar AS, tahun 1952 sebesar 13,5 juta dollar AS, dan tahun 1961 hanya 8,0 juta dollar AS.

Selama setengah abad kemudian, transaksi perdagangan luar negeri Indonesia selalu menikmati surplus. Defisit perdagangan kembali terjadi tiga tahun berturut-turut selama kurun waktu 2012-2014. Penyebab utamanya ialah kemerosotan harga komoditas ekspor dan melonjaknya impor bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2013 defisit minyak (minyak mentah dan BBM) mencapai rekor tertinggi senilai 27,6 miliar dollar AS.

Namun, defisit perdagangan 2018 yang terparah sepanjang sejarah Indonesia merdeka tergolong ganjil. Penyebab utamanya bukanlah lonjakan impor BBM seperti tahun 2013. Betul bahwa defisit minyak (minyak mentah dan BBM) melonjak 37 persen dari 14,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 20,0 miliar dollar AS tahun 2018.

Jika meliputi gas, bahkan lonjakan defisit migas lebih tinggi lagi, yaitu sebesar 44,2 persen, dari 8,6 miliar dollar AS tahun 2017 menjadi 12,4 miliar dollar AS tahun 2018.

Tak kurang, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) pun mengatakan penyebab defisit perdagangan 2018 adalah defisit migas.

“Penyebab defisit 2018 lebih karena defisit migas 12,4 miliar dollar AS,” ujar Kepala BPS Suhariyanto di Jakarta, Selasa (15/1/2019).” Sumber: https://ekonomi.kompas.com/read/2019/01/15/123000226/rekor-terburuk-defisit-perdagangan-ri-857-miliar-dollar-as-di-2018

Penyebab Utama Bukan Defisit Migas

Jika kita telusuri lebih seksama, penyebab utama lonjakan defisit perdagangan ternyata adalah kemerosotan tajam transaksi perdagangan nonmigas. Tak tanggung-tanggung, surplus perdagangan nonmigas anjok sebesar 81,4 persen, dari 20,4 miliar dollar tahun 2017 menjadi hanya 3,8 miliar dollar AS tahun 2018.

Surplus perdagangan nonmigas yang terpangkas sangat dalam bukan disebabkan oleh penurunan ekspor superit terjadi tahun 2013. Pada tahun 2018, ekspor justru masih mencatatkan pertumbuhan sebesar 6,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Tak dinyana, impor meningkat jauh lebih pesat sebesar 20,2 persen atau tiga kali lipat dari pertumbuhan ekspor. Tidak hanya impor migas yang melonjak, melainkan juga impor nonmigas. Perbedaannya relatif tipis, masing-masing 22,6 persen untuk migas dan 19,7 persen untuk nonmigas.

“Jalan Tol” Membuat Impor Kian Deras

Kondisi Perekonomian tidak mengalami pemanasan (overheating) karena pertumbuhan ekonomi tidak beranjak dari sekitar 5 persen, sehingga tidak ada alasan kuat impor melonjak, karena lebih dari 90 persen impor berupa bahan baku dan barang modal. Tidak terjadi pula lonjakan impor barang konsumsi.

Oleh karena itu, niscaya ada penyebab khusus yang mengakibatkan lonjakan impor tahun lalu. Gencarnya pembangunan infrastruktur memang membutuhkan alat berat dan bahan baku tertentu yang diimpor. Namun, pembangunan infrastruktur yang masif telah berlangsung selama tiga sampai empat tahun, bukan baru terjadi tahun lalu. Jadi, sangat boleh jadi ada penyebab yang lebih khusus.

Pembangunan infrastruktur fisik berupa jalan tol, jembatan, LRT, MRT, bandara, kereta bandara, dan bendungan tentu saja membutuhkan banyak sekali besi/baja. Ada yang khusus terjadi tahun lalu terkait dengan impor besi/baja, yaitu terbitnya Permendag Nomor 22 Tahun 2018 tentang ketentuan impor baja yang menghapuskan syarat rekomendasi impor dari Kementerian Perindustrian dan memindahkan pengawasan beji/baja keluar kepabeanan. Ketentuan itu ibarat “jalan tol” bagi impor besi/baja, memuluskan arus masuk baja impor–termasuk yang berkualitas rendah–sehingga mengakibatkan masalah level of playing field bagi produsen baja domestik. Lihat https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20190105/281767040356732 dan https://industri.kontan.co.id/news/kras-maraknya-baja-impor-membuat-persaingan-tidak-sehat.

Aturan serupa juga diberlakukan untuk impor ban, sehingga pertumbuhan impor ban melonjak lebih dari 100 persen. Beberapa produk lainnya juga memperoleh fasilitas kemudahan impor sehingga banyak dikeluhkan produsen di dalam negeri.

Berburu Rente dan Free Rider

Saya tertegun mendapatkan data yang menunjukkan Indonesia telah menjadi negara pengimpor gula terbesar di dunia, mengalahkan China dan Amerika Serikat.

Berbekal data dari portal statistik Statista, saya menelusuri berbagai sumber. Ternyata sumber International Trade Center (ITC) yang berada di bawah World Trade Organization (WTO), USDA (United States Department of Agriculture) dan tentu saja Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata data itu memang benar adanya. Data BPS menunjukkan impor gula (HS 1701) Indonesia melonjak sejak 2009 dan meroket pada 2016. Pada tahun 2018 sampai November, impor gula sudah mencapai 4,63 juta ton, sehingga untuk keseluruhan tahun 2018 sangat berpeluang memecahkan rekor tertinggi baru untuk impor gula.

Potensi rente yang diperoleh dari bisnis gula ini boleh jadi mirip dengan praktek mafia migas yang dikomandoi Riza Chalid–sungguh sangat menggiurkan. Memang produksi gula nasional yang berbasis tebu jauh dari mencukupi kebutuhan gula nasional. Namun, obral lisensi impor raw sugar yang menjadi bahan baku untuk menghasilkan gula rafinasi di dalam negeri melampaui kebutuhan industri makanan dan minuman. Padahal, ketentuan yang berlaku menyatakan bahwa gula rafinasi hanya boleh dijual ke produsen industri makanan dan minuman. Pemerintah pula yang pernah mengatakan bahwa gula rafinasi tidak baik untuk kesehatan dan oleh karena itu melarangnya untuk dijual sebagai gula konsumsi masyarakat.

Belakangan justru pemerintah menggunakan gula rafinasi untuk operasi pasar demi menjaga laju kenaikan harga gula enceran sebagai salah satu cara untuk menjaga laju inflasi.

Dengan harga eceran tertinggi Rp 12.500 per kilogram yang ditetapkan oleh pemerintah, tentu saja keuntungan yang diraup sangat menggiurkan, karena selisih harga enceran di dalam negeri dengan harga dunia rata-rata mencapai tiga kali lipat.

Katakanlah gula di pasar dunia itu masih berupa raw sugar. Jenis raw sugar yang lazim diperdagangkan dan dicatat pergerakan harganya di pasar London adalah yang berkode #11. Berikut adalah hitungannya sampai diolah di pabrik gula rafinasi.

Keuntungan terbesar tentu saja jika gula rafinasi dijual eceran sebagaimana dengan mudah kita dapatkan di toko-toko atau pasar modern.

Potensi rente yang dirau tercermin dari bidang C dan E’ + E” yang berwarna biru. Lezat, bukan?!!! Sedangkan bidang D dan merupakan rugi beban-mati (deadweight loss) yang menguap di dalam perekonomian dalam bentuk inefisiensi dari sisi konsumen dan produsen.

Para pedagang tentu saja enggan menyerap gula petani yang memang harganya lebih mahal. Akibatnya gula milik petani menumpuk dan akhirnya merugi. Petani kian enggan menanam tebu, mengakibatkan produksi gula nasional berpotensi turun atau setidaknya stagnan di kisaran 2 juta ton setahun.

Upaya maraup rente pernah juga dilakukan dengan ketentuan yang dikeluarkan Menteri Perdagangan yang mewajibkan seluruh transaksi gula rafinasi melalui lelang. Perusahaan yang ditunjuk berkantor di Gedung Artha Graha. Setiap ton yang ditransaksikan dikenakan ongkos administrasi sebesar Rp 85.000. Banyak lagi kutipan lainnya yang dibebankan kepada peserta tender. Pengguna gula rafinasi mengajukan keberatan. Setelah Ketua KPK melayangkan surat “peringatan” akhirnya Menteri Perdagangan mencabut Permen wajib lelang.

Kasus Beras

Atas nama stabilisasi harga beras untuk meredam laju inflasi dan peningkatan penduduk miskin, pemerintah juga mengobral impor beras. Tak tanggung-tanggung, impor beras selama Januari-November 2018 meningkat lebih dari 600 persen, dari hanya 0,3 juta ton tahun 2017 menjadi 2,3 juta ton tahun 2018.

Padahal, menurut BPS yang baru saja memutakhirkan data perberasan dengan teknologi canggih, tahun 2018 kita menikmati surplus 2,8 juta ton. Kita sangat menyadari, sekalipun surplus, boleh jadi masih perlu impor karena panen beras tidak sepanjang tahun. Ada bulan-bulan yang produksinya sangat rendah jauh di bawah tingkat konsumsi bulanan. Namun, mengapa impor sedemikian banyak?

Ditambah lagi, waktu mengimpor dalam jumlah yang besar dilakukan justru ketika musim panen, tatkala produksi melebihi konsumsi. Sebaliknya, impor sangat rendah ketika sedang dalam kondisi defisit (produksi lebih rendah dari konsumsi), yaitu pada bulan Janua ri dan Oktober sampai Desember. Akibatnya, lagi-lagi petani dirugikan, demikian juga konsumen.

Kasus Garam

Inisiatif penggelembungan impor garam berawal dari Kementerian Perindustrian. Dengan alasan kelangkaan garam, terbit Peraturan Pemerintah (PP) yang tidak lagi mewajibkan rekomendasi impor dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Rekomendasi impor cukup dari Menteri Perindustrian. Serta merta, Menteri Perindustrian mengeluarkan rekomendasi impor garam untuk setiap perusahaan lengkap dengan jumlah kuota volume impor masing-masing. Entah dari mana angka jumlah kuota impor sebesar 3,7 juta ton untuk tahun 2018. Belakangan dirjen yang mengurusi garam di Kemenperin mengakui angka itu tidak memperhitungkan produksi garam nasional.

Presiden memanggil menteri-menteri yang terkait dengan urusan garam. Sehari setelah pertemuan itu, Menperin mengumpulkan para pedagang yang memperoleh rekomendasi impor dan “perwakilan” petani garam. Dari pertemuan itu dihasilkan MoU berisi kesediaan para pedagang menyerap garam petani. Sudah bisa diduga nasib MoU itu. Karena kemarau yang cukup panjang tahun lalu, produksi garam nasional melonjak, dari di bawah 1 juta ton tahun 2017 menjadi 2,7 juta ton tahun 2018. Hingga akhir tahun lalu, garam petani yang belum terserap berkisar 800.000 ton (lihat https://kompas.id/baca/utama/2019/01/14/tata-ulang-kebijakan-impor-garam/) 

“Musuh” Pak Jokowi Bukan Pak Prabowo, Melainkan Pembantu-pembantu Terdekatnya

Ketiga contoh kasus di atas nyata adanya. Puluhan juta petani menjadi korban. Mereka menaruh harapan besar Pak Jokowi dapat mengangkat kesejahteraan petani. Mungkin sebagian besar mereka memilih Pak Jokowi ketika Pemilihan Presiden 2014. Akibat ulah segelintir pembantu Presiden yang mengikis asa puluhan juta petani (dan mungkin tak sedikit pula konsumen yang mengeluh karena kenaikan harga gula dan beras), boleh jadi cukup banyak dari mereka yang mulai apatis menghadapi pemilu April nanti.

Tidak ada kata terlambat walaupun memang waktunya kian mepet. Bersihkanlah lingkungan dekat Presiden dari para penunggang percuma (free rider) dan para pemburu rente. Komitmen dan langkah tegas Presiden menghadapi mereka bisa memunculkan kembali asa.

Dan, yang tak kalah penting, defisit transaksi perdagangan bisa ditekan dan bahkan kembali surplus, sehingga bisa menjinakkan tekanan terhadap rupiah. Cara ini tokcer, berdampak “seketika”, tidak membutuhkan waktu selama serangkaian upaya pemerintah yang sudah dilakukan.

***

[Data dimutakhirkan pada 16 Januari 2019, pk. 13:03 dan penambahan data impor baja pada 18 Januari 2019, pk.02:10]


Kekuatan Suara di IMF


imf
Source: burnabynow.com

Dana Moneter Internasional atau the International Monetary Fund (IMF) dan saudara kandungnya Bank Dunia (the World Bank) lahir Pada tahun 1944 dari hasil Bretton Woods Conference yang secara resmi dikenal dengan the United Nations Monetary and Financial Conference, diselenggarakan di Bretton Woods, New Hampshire, Amerika Serikat.

Tujuan utama IMF adalah untuk menjamin kestabilan sistem moneter internasional–sistem nilai tukar dan pembayaran internasional yang memungkinkan negara-negara dan warganya untuk melakukan transaksi satu sama lain dengan menjaga perkonomiann global dan perekonomian negara-negara anggotanya berada di jalur yang sehat, memberikan pinjaman kepada negara anggota yang mengalami persoalan neraca pembayaran, dan memberikan bantuan praktis kapada negara anggota. Sumber dana dikumpulkan dari negara anggota sesuai dengan kuota masing-masing. Besarnya kuota ditentukan berdasarkan ukuran perekonomian (nilai produk domestik bruto) negara anggota.

Screen Shot 2018-10-14 at 00.43.50
Source: IMF

Sebaran kuota dewasa ini sudah tidak mecerminkan kekuatan ekonomi dunia. China, misalnya, merupakan kekuatan ekonomi terbesar kedua di dunia, namun kuota dan kekuatan suaranya lebih kecil dari Jepang. Sebaliknya, negara-negara Eropa yang peranannya dalam PDB dunia kian susut memiliki kuota dan kekuatan suara lebih tinggi dari porsi PDB-nya. Tidak heran jika orang nomor satu di IMF selalu dari Eropa. Sejak berdiri, Managing Director IMF lima kali dari Prancis, dua kali dari Swedia, dan masing-masing sekali dari Jerman, Spanyol, Belanda, dan Belgia.

Bagi-bagi kursi ditentukan oleh Amerika Serikat dan negara-negara utama Eropa. Jabatan tertinggi kedua (First Deputy Managing Director) selalu berasal dari Amerika Serikat. Negara Paman Sam ini juga mendapat jatah mengisi Presiden Bank Dunia.
Keputusan-keputusan penting, termasuk perubahan IMF’s charter tidak bisa dilakukan tanpa persetujuan Amerika Serikat karena harus didukung 85 persen suara mayoritas. Dengan kekuatan suara 16,52 persen, Amerika secara de facto memiliki hak veto. Beberapa kali upaya untuk mereformasi IMF kandas karena tidak disetujui Amerika Serikat. Pertemuan di Bali tidak mengagendakan pembaruan IMF.
Screen Shot 2018-10-12 at 10.48.50

Blog di WordPress.com.

Atas ↑