Pengelolaan BUMN dan Kereta Kencana


pixabay.com
pixabay.com

Kereta kencana yang dihela empat kuda jantan mengangkut penuh lampu kristal menuju tempat peristirahatan raja di puncak bukit. Medan yang dihadapi sepanjang perjalanan tidaklah mudah: jalan berkelok bertabur kerikil tajam, tidak ada lampu penerang jalan pada malam hari, tak jarang melalui jurang menganga di kedua sisi jalan,  dan kala melalui jalan mendatar harus menembus hutan belanta, serta tidak ada petunjuk jalan padahal kerap menemui jalan bercabang.

Baru di kelokan pertama sudah terdengar gemuruh teriakan kelompok demogog-populis. Dari arah atas, bertengger di pepohonan rimbun, beberapa orang memanah dan melontarkan batu sebesar telur angsa dari ketepel. Ratusan meter kemudian menyeruak kawanan xenophibia menghadang. Mendekati tujuan akhir, muncul kawanan begal hendak merampas lampu-lampu kristal.

pinterest.com
pinterest.com

Kusir harus cekatan mengendalikan kuda-kuda penghela yang kerap meringkik berlawanan arah ketika menghadapi berbagai rintangan dan ancaman. Juga ketika ada kuda yang berulah melangkah tak seirama dengan tiga kuda lainnya.

Kusir harus berbekal peta agar tidak tersesat tatkala menembus rimba belantara. Asisten kusir harus selalu waspada setiap saat menghadapi para pengganggu. Kusir dan asisten kusir wajib saling bahu membahu dan berkomunikasi dengan frekuensi yang sama agar tidak terjadi salah paham. Pembagian tugas harus jelas, tidak boleh sesuka hati. Mereka harus sepakat bulat kapan memecut kuda agar berlari lebih kencang dan kapan berhenti sejenak mengatur strategi untuk menghadapi berbagai kemungkinan terburuk.

ebay.ca
ebay.ca

Tim kusir tentu harus merupakan sosok-sosok yang sangat dipercaya oleh si empunya lampu kristal. Rekam jejaknya terpuji, tidak pernah menyalahgunakan kepercayaan yang diembannya, amanah, kredibel, dan konsisten. Ditambah dengan integritas tinggi, kereta kencana terjamin sampai ke tujuan dengan seisinya utuh tanpa kerusakan berarti.

***

Mengelola badan usaha milik negara (BUMN) tentu saja lebih pelik karena banyak pemangku kepentingan terlibat atau merasa berhak pula untuk bersuara.

BUMN yang berjumlah 118 dengan sekitar 800 anak-cucu memiliki latar belakang, sejarah, karakteristik bisnis, ukuran, misi, fungsi, peranan, dan permasalahan yang berbeda-beda. Perlu terlebih dahulu memetakan seluruh BUMN agar kita paham betul tentang keberadaan masing-masing BUMN sesuai dengan hakekat keberadaannya.

artcrystal.cz
artcrystal.cz

Boleh jadi, lingkungan strategis suatu BUMN dewasa ini telah sangat berubah dibandingkan ketika dilahirkan. Misalnya, negara memandang perlu membangun industri sandang untuk memenuhi kebutuhan pokok rakyatnya. Usaha swasta yang ada di bidang sandang mengalami keterbatasan untuk memenuhi kebutuhan rakyat. Oleh karena itu, pemerintah menjadi pelopor untuk meningkatkan produksi sandang dengan menghadirkan industri bahan baku yang dibutuhkan oleh pelaku usaha yang dikelola oleh swasta di hilir. Ketika swasta sudah mampu, negara undur diri.

Secara azali, kehadiran BUMN dan sekaligus yang membedakannya dengan perusahaan swasta adalah faktor eksternalitas atau maslahat sosial. Jika dalam proses inventarisasi dalam rangka pemetaan BUMN faktor eksternalitas ini tidak ada sama sekali, maka BUMN tak lagi perlu dipertahankan. Kerangka konseptual versi penulis maupun versi PwC bisa membantu memetakan BUMN dan bentuk penanganannya. Jadi, tidak ada solusi tunggal untuk menangani atau mengelola BUMN.

konseppwc

Di sinilah persoalan utama dengan konsep Kementerian BUMN yang menerapkan solusi tunggal: holding BUMN. Menurut salah seorang petinggi Kementerian BUMN, ultimate goal dari holdingisasi BUMN adalah terbentuknya super holding semacam Temasek di Singapura dan Hasanah di Malaysia. Rasanya harus berpikir ulang untuk meniru konsep Singapura dan Malaysia. Konteks dan lingkungan strategis di kedua negara itu sangat berbeda dengan Indonesia. Bukankah sebetulnya kita sudah memiliki super holding yang tak lain tak bukan adalah Kementerian BUMN yang tak dimiliki oleh Singapura dan Malaysia?

Namun, tetap ada yang perlu ditiru, terutama praktek yang mengikuti best practices di dunia. Sebagai contoh, untuk perbankan, pilihan yang lazim dan mengikuti best practice adalah konsolidasi perbankan lewat merger dan akuisisi. Nah, di Indonesia yang dipilih adalah lewat holding. Anehnya lagi, induk holding adalah PT Danareksa yang bukan bank.

Alasan pemilihan induk holding bank sama dengan pemilihan induk-induk holding lainnya. PT Inalum memimpin holding “tambang” atau “industri pertabangan,” PT Perumnas memimpin holding perumahan, PT Pertamina memimpin holding migas. Satu-satunya kriteria induk holding adalah karena pemilikan sahamnya 100 persen oleh negara, bukan karena kompetensi, senioritas, ukuran, citra terpuji, dan lain-lain.

Dengan konsep holding, bank BUMN tetap ada empat. Tak terjadi konsolidasi perbankan di tanah air. Pemerintah sendiri dan otoritas perbankan (OJK) mendorong terjadinya konsolidasi perbankan nasional, tetapi tidak memberikan contoh untuk dirinya sendiri. Pantas saja peranan perbankan di Indonesia untuk memajukan usaha di Indonesia sangat tertinggal dibandingkan negara-negara tetangga.

Perbankan adalah jantung utama perekonomian yang fungsinya menyedot “darah” dari masyarakat dalam bentuk dana pihak ketiga (giro, tabungan, dan deposito) dan memompakan kembali “darah” ke masyarakat dalam bentuk kredit. Sampai sekarang, fungsi “jantung” perekonomian Indinesia belum kunjung pulih dari posisi sebelum krisis. Bagaimana mungkin pertumbuhan bakal mencapai 7 persen kalau kemampuan memompakan darah ke sekujur perekonomian masih sedemikian lemah.

Di kawasan ASEAN, bank terbesar kita (Bank Mandiri) hanya menduduki posisi ke-11 berdasarkan aset. Posisi tiga teratas diisi semuanya oleh Singapura, posisi keempat sampai keenam semuanya oleh bank Malaysia, dan posisi ketujuh sampai kesepuluh semuanya oleh Thailand. Jika Bank Mandiri dan Bank BNI digabung menjadi Bank “Nusantara” seketika naik ke urutan ketujuh.

credit-1credit-2

 

topno

Kita bukannya menentang konsep holding. Yang kita persoalkan adalah holding sebagai solusi tunggal dan logika pemilihan induk holding.

Yang lebih penting lagi, sebaik apa pun konsep yang dipilih, kalau kusir tidak kredibel, kereta kencana akan sulit sampai ke tujuan dengan selamat.

Akar masalahnya ada pada sosok Sang Menteri. Seraya membenahi beberapa BUMN dengan konsep holdingnya, beberapa BUMN lain ia rusak. Contoh yang paling anyar adalah menyuruh Perum Bulog mengambil alih pabrik gula milik swasta murni yang bobrok, yang kredit macetnya di Bank BRI (bank BUMN dan sudah go public) lebih satu triliun rupiah. Bulog merogoh kocek puluhan miliar rupiah untuk diberikan kepada pemilik lama, dan pemilik swasta masih diberikan pemilikan saham 30 persen. Bulog dan BRI kena getahnya. Bukankah Bulog merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan yang bertugas melakukan stabilisasi harga pangan? Mengapa dipaksa masuk ke industri yang bukan merupakan kompetensinya? Bukankah pemerintah telah memiliki puluhan pabrik gula yang kebanyakan terseok-seok?

Konsistensi jadi sirna, membuat konsep yang bagus sekalipun jadi kehilangan legitimasinya.

 

 

Transformasi Struktural dan Daya Beli


banner_main_NKEA
etp.pemandu.gov.my

Catatan: Malam ini, pk.20:05, Metro TV menggelar acara (live) Economic Challenges dengan tema: “Sudah Pulihkah Daya Beli?” Berikut adalah bahan yang saya siapkan untuk acara itu.

***

Perubahan tidak muncul tiba-tiba. Gelagat perubahan sudah tampak cukup lama, perlahan tapi pasti.

Pembangunan ditandai oleh transformasi dalam perekonomian, di hampir segala aspek. Tulisan ini lebih menekankan perubahan dalam pola konsumsi masyarakat.

Ketika pendapatan rata-rata masyarakat masih sangat rendah, sebagian besar pendapatan dibelanjakan. Sejalan dengan kenaikan pendapatan, porsi yang dibelanjakan turun, sedangkan  porsi yang disisihkan untuk investasi naik.

 

c-i

Pola konsumsi masyarakat pun turut berubah. Ketika pendapatan masih rendah, sebagian besar pendapatan dibelanjakan untuk makanan. Peningkatan pendapatan mendorong porsi belanja untuk makanan turun, beralih ke non-makanan.

Selanjutnya, pergeseran terjadi dari konsumsi makanan karbohindrat ke protein dan dari bahan makanan (belum diolah) ke makanan olahan (processed food).

Pertumbuhan strata menengah (consumer class) dan kemajuan teknologi mendorong perubahan yang kian beragam. Misalnya pergeseran pola konsumsi dari kebutuhan non-leisure ke leisure. Menurut Badan Pusat Statistik, non-leisure meliputi makanan dan apparel; sedangkan leisure meliputi hospitality (hotel dan restoran) serta rekreasi dan budaya (recreation and culture).

Kemajuan ICT (information and communication technology) mengubah cara bertransaksi, dari interaksi atau transaksi langsung tatap muka menjadi transaksi online.    Transaksi e-commerce dan belanja online kian marak walaupun porsinya masih relatif sangat kecil.

Daya Beli Turun?

Dalam artian sempit, daya beli adalah nilai dari suatu mata uang dinyatakan dalam jumlah barang dan jasa yang diperoleh dari satu unit mata uang itu. Dalam kaitannya dengan sinyalemen terjadi penurunan daya beli masyarakat, daya beli bisa didefinikan sebagai kemampuan masyarakat dalam membeli barang dan jasa. Kemampuan itu dipengaruhi dua faktor, yaitu pendapatan dan tingkat harga (inflasi). Daya beli masyarakat turun jika pendapatan nominal turun atau harga-harga meningkat atau keduanya. Sepanjang kenaikan pendapatan lebih cepat ketimbang kenaikan harga-harga, daya beli akan meningkat.

Tidak terjadi kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat turun. Pendapatan rill rata-rata masyarakat tidak pernah turun sejak krisis ekonomi 1998. Belakangan ini laju inflasi semakin rendah, bahkan sudah di bawah 4  persen. Jadi, daya beli masyarakat secara keseluruhan tidak turun. paling banter yang terjadi adalah perlambatan kenaikan daya beli.

infl

Betul terjadi penurunan porsi pendapatan masyarakat untuk konsumsi. Kecenderungan itu sudah berlangsung lama seperti tampak pada peraga di atas, namun nilai riil yang dibelanjakan masyarakat tetap naik.

Penurunan porsi pendapatan yang dibelanjakan semakin jauh dari cerminan penurunan daya beli karena terjadi pengalihan (switching) ke tabungan. Pada triwulan II-2016 porsi pendapatan masyarakat yang ditabung sebesar 18,6 persen, pada triwulan II-2017 naik menjadi 21,1 persen. Survei Kepercayaan Konsumen oleh Bank Mandiri juga menunjukkan kecenderungan serupa dan berlanjut. Berdasarkan survei itu, porsi pendapatan masyarakat yang ditabung naik dari 20,6 persen pada Juli 2017 menjadi 21,1 persen pada Agustus 2017.

Pengalihan ke tabungan tampak pula dari akselerasi kenaikan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan sejak Oktober 2016. Pada September 2016 pertumbuhan DPK hanya 3,5 persen. Sebulan kemudian naik menjadi 6,5 persen, lalu naik lagi menjadi 8,4 persen pada November dan 9,6 persen pada Desember. Sejak Januari 2017 hingga Juni 2017 pertumbuhan DPK hampir selalu dua digit. Sebaliknya, kredit yang disalurkan perbankan melemah dan hanya tumbuh satu digit selama 19 bulan terakhir. Jadi, dana masyarakat yang mengendap di perbankan mengalami peningkatan.

dpk

Memang terjadi penurunan daya beli pada kelompok 40 persen termiskin. Nilai tukar petani sejak November 2014 hingga Agustus 2017 turun dari 102,87 menjadi 101,60. Khusus untuk NTP pangan penurunannya lebih tajam, dari 102,0 menjadi 98,3. NTP di bawah 100 perlu diwaspadai.

Upah riil buruh tani juga merosot 2,49 persen selama kurun waktu November 2014 hingga Agustus 2017. Pada kurun waktu yang sama, upah riil buruh bangunan di perkotaan pun mengalami penurunan sebesar 2,12 persen.

Indikasi lainnya terlihat dari kenaikan jumlah pekerja informal dari 57,94 persen pada Februari 2015 menjadi 58,35 persen pada Februari 2017.

Penurunan daya beli kelompok 40 persen termiskin antara lain tercermin dari penurunan penjualan sepeda motor dalam tiga tahun terakhir, masing-masing minus 15,2 persen pada 2015, minus 7,3 persen pada 2016, dan minus 13,1 persen pada januari-Juli 2017.

Ada beberapa indikasi penurunan daya beli telah merembet ke kelompok 40 persen berpendapatan menengah, khususnya menengah-bawah dan menengah-tengah. Pertama, gaji pegawai negeri/TNI/Polri tidak naik sejak 2016 dan pemerintah telah mengumumkan tidak ada kenaikan pada 2018.

Kedua, pencabutan subsidi listrik untuk pelanggar 900 VA. Jumlah mereka sekitar 19 juta. Akibat pencabutan subsidi itu, pengeluaran rerata kelompok ini untuk listrik naik tajam dari Rp 80.000 per bulan menjadi Rp 170.000 per bulan.

Ketiga, penurunan penjualan mobil sedan selama Januari-Juli 2017 turun sebesar 24 persen dan penjualan mobil komersial 4X2 turun 7 persen dibandingkan Januari-Juli 2016. Sebaliknya, mobil yang lebih murah (LCGC) naik tajam sebesar 35,8 persen.

Kelompok berpendapatan mengengah-atas dan 20 persen terkaya tampaknya masih menikmati peningakatan daya beli. salah satu indikatornya terlihat dari kenaikan penjualan mobil dalam dua tahun terakhir, masing-masing 4,8 persen pada 2016 dan 4,1 persen pada januari-Juli 2017.

Indikator lainnya adalah peningkatan jumlah penumpang angkutan udara yang mencapai dua digit selama semester I-2017, masing-masing 10,2 persen untuk penumpang angkutan udara domestik dan 13,5 persen untuk penumpang udara internasional.

Penurunan daya beli Bottom-40 belum menurunkan daya beli masyarakat secara keseluruhan karena porsi belanja Bottom-40 hanya 17 persen. Sepanjang kelompok Mid-40 dan Top-20 masih “bugar,” daya beli masyarakat secara keseluruhan tidak akan merosot.

 

Pembantu Terdekat Harus Selalu Ingatkan Presiden


Wajar apabila Presiden menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat agar investasi naik (syukur-syukur bisa ikut membiayai pembangunan infrastruktur), sehingga pertumbuhan mengakselerasi lebih tinggi. Namun, para pembantu Presiden harus berani mengingatkan agar Presiden tidak kebablasan dengan memanggil dan memberikan arahan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Ketua OJK supaya suku bunga kredit bisa diturunkan. Bank Indonesia dan OJK merupakan lembaga independen yang kebijakannya tidak boleh diintervensi oleh siapa pun, termasuk oleh Presiden.

Presiden bisa dengan amat leluasa memerintahkan para menteri ekonomi bahu membahu menekan suku bunga kredit. Pertama, bunga kredit perbankan sulit diturunkan sesuai keinginan Presiden karena perbankan tidak bisa melawan mekanisme pasar. Bagaimana mau turun cepat kalau pada waktu bersamaan pemerintah semakin kerap masuk ke pasar modal dengan menerbitkan surat utang. Perbankan dipaksa bersaing dengan pemerintah untuk memperebutkan dana masyarakat. Lebih-lebih, perbankan tidak bisa berdiam diri jika pemerintah menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi ketimbang  suku bunga tabungan dan deposito sekalipun.

Jadi, kalau menghendaki suku bunga kredit turun lebih cepat, pemerintah harus rela mengurangi utang dalam bentuk sekuritas. Pemerintah harus menambah porsi utang luar negeri, baik bilateral maupun multilateral, karena tidak menimbulkan efek mendesak (crowding-out effect). Dan, yang tak kalah penting adalah menaikkan penerimaan pajak. Presiden bisa memberikan target peningkatan tax ratio –yang selama bertahun-tahun justru turun terus– kepada menterinya. Jika tax ratio naik, kebutuhan untuk menambah utang bisa turun, dan tekanan perbankan dalam meraup dana masyarakat berkurang.

Kedua, Pemerintah bisa menurunkan target sumbangan dividen bank-bank BUMN. Jika pemerintah menurunkan target sumbangan dividen dari bank BUMN, pemerintah bisa meminta imbalan penurunan suku bunga. Karena bank BUMN sebagai market leaders, maka penurunan suku bunga oleh bank BUMN akan diikuti oleh bank-bank non-BUMN.

Ketiga, pemerintah mendesak bank-bank BUMN untuk lebih efisien, menjual aset-aset yang tidak terkait dengan bisnis inti, seperti bangunan dan tanah. kantor-kantor bank BUMN tak usah dimiliki sendiri, cukup kontrak. Juga rampingkan jajaran direksi dan komisaris.

Pendek kata, sangat banyak yang bisa dilakukan pemerintah tanpa harus “bermain api” yang bisa jadi santapan partai oposisi.

Wajar pula jika Presiden kecewa jumlah penduduk miskin naik walau sedikit sekali. yang tidak wajar adalah ketika Presiden meminta BPS berkoordinasi dengan kementerian untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. Lihat Pak Presiden, BPS Jangan Diajak Koordinasi Kurangi Penduduk Miskin.

 

Sejumlah Kebijakan Pemerintah Justru Melemahkan Sendi-sendi Perekonomian


thou
economist.com

Pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo memulai debutnya dengan penuh determinasi.  Belum genap 100 hari berkuasa, pemerintah memangkas subsidi bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan. Dengan langkah itu, alokasi anggaran untuk belanja modal naik tajam, juga untuk pendidikan dan kesehatan. Rakyat pun sempat beberapa kali menikmati penurunan harga BBM ketika harga minyak mentah anjlok.

Pemerintah memutuskan untuk mengevaluasi harga BBM bersubsidi setiap tiga bulan. Namun, aturan itu sudah lama tidak dilaksanakan. Bahkan, pemerintah sudah mengumumkan jauh-jauh hari bahwa harga BBM bersubsidi, LPG 3 kg, dan tarif listrik tidak akan dinaikkan pada 2018, Disiplin fiskal mengendur. Bayangkan kalau separuh dari dana subsidi itu langsung dibagikan dalam bentuk tunai bersyarat dan digunakan untuk membangun infrastruktur desa secara masif, niscaya subsidi akan lebih tepat sasaran dan langsung mendongkrak daya beli penduduk 40 persen termiskin.

Lebih ironis lagi, peningkatan dana subsidi, khususnya subsidi BBM, secara tidak langsung dibiayai dari utang. Peningkatan subsidi tersebut merupakan salah satu penyebab kenaikan defisit APBN dan, oleh karena itu, kenaikan utang pemerintah.

Jika perusahaan pemeringkat memandang perubahan sikap pemerintah berpotensi meningkatkan risiko fiskal, bukan tidak mungkin mereka akan meninjau peringkat Indonesia yang semuanya telah memberikan status investment grade. Apalagi mengingat pertimbangan utama S&P ketika menaikkan credit rating Indonesia satu notch dari BB+ menjadi BBB- pada 19 Mei 2017 adalah langkah-langkah efektif pemerintah dalam mengelola belanja dan penerimaan untuk menstabilkan keuangan negara. Lihat Penantian Panjang Meraih Status Investment Grade.

Kenaikan Jumlah Penduduk Miskin Jadi Pemicu?

Kado yang agak hambar menjelang ulang tahun kemerdekaan ke-72 adalah pengumuman BPS tentang kenaikan jumlah penduduk miskin. Kendati penduduk miskin hanya meningkat tak sampai 7 ribu jiwa–meskipun dalam persentase turun dari 10,70 persen menjadi 10,61 persen–dalam enam bulan (dari September 2016 ke Maret 2017), berita itu sangat mengganggu di tengah berbagai kebijakan pemerintah yang gencar memerangi kemiskinan. Narasi APBN dalam dua tahun terakhir sarat dengan upaya pemerintah memerangi kemiskinan, ketimpangan, serta menciptakan lapangan kerja.

Kenaikan harga BBM, LPG 3 kg dan tarif listrik dikhawatirkan memicu kenaikan harga-harga umum sehingga berpotensi besar menambah jumlah penduduk miskin. Padahal pemilihan umum dan pemilihan presiden sudah kian dekat. Ongkos politik menaikkan harga BBM dan LPG 3 kg serta tarif listrik terlalu besar.

Tampaknya tidak berhenti sampai di situ. Karena beras merupakan komponen terbesar dalam perhitungan garis kemiskinan, pemerintah hendak memastikan harga beras tidak naik dengan cara menerapkan harga eceran tertinggi (HET). Menjadi kebablasan karena HET tidak hanya diberlakukan untuk beras medium tetapi juga untuk beras premium.

Pemerintah tampaknya tidak percaya diri. Kalau produksi beras yang diklaim pemerintah benar adanya, pasokan akan melimpah sehingga harga akan turun. Ditambah lagi, berdasarkan hitung-hitungan pemerintah, surplus beras tergolong sangat besar. Bertolak dari data itu, pemerintah menutup rapat impor beras. Bahkan hendak mengekspor beras.

Tetapi masa kampanye sudah dekat. Tidak ada waktu lagi melakukan verifikasi atas kebenaran data produksi beras. Tidak ada waktu lagi untuk membenahi sisi produksi dan mata-rantai perdagangan beras yang diklaim sangat menguntungkan pedagang.

Jalan pintas harus ditempuh. HET diberlakukan. Yang melanggar akan kena sanksi. HET beras medium ditetapkan Rp 9.450 per kg dan beras premium Rp 12.800 per kg di provinsi penghasil beras dan ditambah ongkos kirim Rp 500 untuk provinsi bukan penghasil beras. HET berlaku di pasar tradisional dan pasar modern mulai 1 September 2017.

Berdasarkan data BPS, harga beras medium di tingkat penggilingan pada Juli 2017 adalah Rp 8,744 per kg. Pada Januari 2017 harga beras medium Rp 9.100.  Pedagang beras berlapis-lapis. Kalau ada tiga jenjang dan masing-masing mengambil laba Rp 200 saja, harga di tingkat eceran sudah melampaui HET beras medium. Itu belum termasuk ongkos angkut, bongkar muat, dan karung.

harga

Berdasarkan data produksi versi pemerintah, maka yang berlaku adalah kurva FALSE SUPPLY. Ceteris paribus, harga pasar adalah P*. Tetapi ternyata harga pasar di atas P*, katakanlah PP. Keseimbangan supply dan demand terjadi di TRUE EQUILIBRIUM ketika kurva demand berpotongan dengan kurva TRUE SUPPLY.

Jika pemerintah memaksakan HET sama dengan P* sesuai dengan keyakinan bahwa beras melimpah, maka akan terjadi excess demand, karena pasokan beras tidak sebesar yang diperkirakan pemerintah. Sejumlah pedagang tidak lagi beraktivitas karena keuntungannya kecil. Kalau pedagang tetap beraktivitas tetapi tidak mau menurunkan marjin keuntungan, maka mereka akan menekan pedagang di bawahnya. Begitu seterusnya hingga yang paling akhir ditekan adalah petani. Petani betul-betul  merugi. Boleh jadi, petani akan beralih ke tanaman lain atau lebih baik mengadu nasib dengan pindah ke kota, menyemut di sektor informal atau menjadi pekerja informal atau pekerja serabutan.

gold-market-distortions_image002
marketoracle.co.uk

Perlakuan untuk gula berbeda lagi. HET sama untuk semua jenis gula yaitu Rp 12.500. Tak peduli dijual di pasar tradisional atau pasar modern. Tidak ada zonasi seperti beras. Gula menyumbang 2,27 persen terhadap garis kemisinan di kota dan 3,04 persen di desa.

Untuk mengamankan HET gula di aras Rp 12.500, pemerintah memanggil produsen dan distributor gula untuk membuat MoU. Lebih jauh lagi, Mendag menyeret KPPU ke jalur yang bukan tugasnya. Bukankah KPPU merupakan lembaga independen yang justru menentang praktek “kartel” atau penetapan harga bersama (price fixing). Amat ironis kalau Ketua KPPU justru menyaksikan kesepakatan pelaku usaha menetapkan harga bersama yang diinisiatifi pemerintah. Semakin tidak jelas fungsi dan peranan KPPU ketika ketuanya ikut menggerebek salah satu perusahaan beras. Belakangan kepolisian hanya mendakwa perusahaan itu melakukan “penipuan”, bukan praktek persaingan usaha tidak sehat.

Undang-undang Pangan mengamanatkan penetapan harga pada tingkat konsumen sebagai pedoman internal bagi pemerintah. Jika harga pasar lebih tinggi dari harga “referensi” maka pemerintah akan melakukan operasi pasar. Pemerintah bisa memerintahkan Bulog untuk melakukan operasi pasar.

Mekanisme pelaksanaan dari Undang-undang Pangan dijabarkan dalam Permendag. Sangat jelas fungsi harga acuan dalam Permendag No.63/2016, yaitu sebagai acuan bagi Bulog melakukan operasi pasar.

Karena kemampuan Bulog terbatas, Permendag selanjutnya (Permendag No.27/2017) semakin keras. Harga acuan bukan lagi semata-mata diperuntukkan bagi Bulog, melainkan sebagai acuan bagi pelaku usaha. Masih kurang bergigi, Permendag No.47/2017–yang belum sempat diberlakukan–menjadikan harga acuan sebagai HET. Di sana HET beras medium Rp 9.000. Aturan terbaru yang sudah diumumkan dan akan mulai berlaku 1 September 2017 pada dasarnya serupa dengan Permendag No.47/207, hanya saja HET beras medium dinaikkan menjadi Rp 9.450.  omb

Sumber: Ombudsman Republik Indonesia

Model campur tangan langsung pemerintah dalam penetapan harga merembet ke perbankan. Walaupun Bank Indonesia sudah berulang kali menurunkan suku bunga acuan (dulu BI rate dan sekarang BI 7-day RR), suku bunga masih saja bertengger di aras sekitar 12 persen yang dianggap relatif tinggi. Untuk mempercepat penurunan suku bunga kredit, Pemerintah dan OJK bakal panggil bank-bank untuk turunkan suku bunga kredit.

Masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang bernuansa “pemaksaan”. Bukannya membenahi akar masalah, justru tindakan pemerintah berpotensi mencipakan lebih banyak masalah. Pemerintah tidak menyentuh akar masalah, melainkan mengambil jalan pintas yang melemahkan sendi-sendi perekonomian.

Memajukan Garam Kita


IMG_2144Ketika berkunjung ke Madura beberapa waktu lalu bersama Dirut PT Garam (Persero), saya diperlihatkan contoh garam produksi PT Garam (berwarna putih) dan garam rakyat (berwarna kecokelatan). Saya sempat mengambil sendiri garam yang sudah menggumpal dari onggokan di udara terbuka di lahan PT Garam. Lebih dari satu tahun, garam yang saya letakkan di piring masih dengan mudah diurai dengan tangan.

Tak heran garam rakyat dihargai murah. Tak kuasa rakyat bersaing dengan hasil produksi PT Garam peninggalan zaman Belanda dengan segala kelengkapan fasilitas penunjangnya. Dua tahun terakhir Kementerian Kelautan dan Perikanan meluncurkan berbagai program untuk membantu garam rakyat. Hasilnya sudah mulai dirasakan petambak rakyat.

g-1

Minggu lalu, saya dapat kiriman foto beragam jenis garam dengan kemasan yang sangat apik. Prof. Misri Gozan mengambil foto di salah satu hypermart Seoul, Korea Selatan. Hypermart yang dikunjunginya tergolong megah, milik koperasi petani dan nelayan. Koperasi juga memiliki bank. Gerakan petani dan nelayan Korea itu praktis telah memiliki tiga pilar utama koperasi: peningkatan produksi, sarikat dagang, dan lembaga keuangan. Nilai tambah hasil keringat petani/nelayan/petambak sebagian besar dinikmati sendiri, bukan dicekik oleh kapitalis pedagang dari kota. Korea telah membuktikan mampu menghimpun kekuatan petani yang berserakan menghadapi kaum kapitalis kota. Begitulah kira-kira gerakan koperasi yang digagas Bung Hatta.

Panjang garis pantai Korea hanya 4,4 persen dari garis pantai Indonesia. Korea hanya menghasilkan sekitar 300 ribu ton garam setahun, berada di urutan ke-46 produsen garam dunia. Produksi mereka cukup untuk memenuhi kebutuhan rumahtangga, namun tidak mencukupi untuk memenuhi seluruh kebutuhan garam domestik, terutama untuk kebutuhan industri. Untuk itu, Korea mengimpor garam.

Korea merupakan pengimpor garam terbesar kelima di dunia. Empat negara pengimpor terbesar di atasnya (Amerika Serikat, Jepang, China, dan Jerman) juga merupakan negara industri utama dunia. Tiga di antaranya merupakan 10 besar produsen garam dunia: Amerika Serikat di urutan kedua, Jerman kelima, dan China kesembilan.

g-2.png

Foto oleh Prof. Misri (FMIPA-UI) di hypermart di Seoul, Korea

PT Garam telah mampu menghasilkan beberapa produk garam berkualitas. Sayangnya masih dalam jumlah relatif kecil. Produsen garam milik negara ini masih berkutat menghasilkan produk garam dalam kemasan kecil, praktis tanpa sentuhan teknologi. Satu-satunya teknologi sangat sederhana yang digunakan adalah alat penutup kemasan berupa besi yang dipanaskan dengan sambungan listrik. Berat setiap kemasan hanya dikira-kira, tanpa menggunakan timbangan. Kegiatan itu sangat layak dilakukan usaha rumahtangga. Seyogyanya PT Garam membina masyarakat sekitar, setidaknya dalam melakukan proses pengemasan.

g-5

Hampir seluruh garam Indonesia dihasilkan dari air laut. Garam dari air laut hampir mustahil bisa bersaing dengan garam tambang. Tidak heran jika garam tambang bisa diolah menjadi berbagai macam produk, termasuk sebagai wadah untuk lampu duduk. Warna garam kristal padat berwarna oranye amaliah menyerupai batu. Harga lampu garam berukuran kecil yang dijajakan di kakilima di kota Edinburgh ini dibanderol 25 poundsterling.

g-3

Sentuhan teknologi masih memungkinkan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas garam kita. Swasembada garam untuk kebutuhan rumahtangga dan industri makanan & minuman sudah dalam genggaman. Produksi garam nasional dengan kondisi cuaca normal mencapai sekitar 2 juta ton. Dalam jangka menengah bisa ditingkatkan menjadi 3 juta sampai 3,5 juta ton.

Untuk swasembada total, hitung-hitungannya harus lebih cermat. Jika kita memacu pertumbuhan industri lebih cepat, kita butuh garam sangat banyak. Industri CAP dan farmasi saja butuh sekitar 2 juta ton setahun.

Masalahnya bukan sekedar bisa atau mampu. Pesawat terbang sekalipun kita sanggup hasilkan, apatah lagi sekedar garam. Yang harus dipikirkan adalah keunggulan relatif (comparative advantage) kita, oportunity cost (lahan untuk produksi garam bisa digunakan untuk berbagai kegiatan bernilai tambah jauh lebih tinggi seperti pariwisata), dan kesejahteraan petambak garam. Agar petambak garam sejahtera seperti di Korea, tiga pilar utama koperasi rakyat harus kokoh.

Buatlah peta jalan yang apik untuk itu, jangan tergesa-gesa seperti yang dibayangkan Menko Kemaritiman.

Pergeseran Pola Konsumsi


C
thinglink.com

Barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu perekonomian–diukur dengan produk domestik bruto atau PDB (Y)–terdiri dari konsumsi rumahtangga (Cp), konsumsi pemerintah (Cg), investasi (I), ekspor (X), dan impor (M). Tulisan ini menitikberatkan pembahasan pada komponen Cp.

Ketika suatu negara masih berpendapatan sangat rendah atau miskin dan baru pada tahapan awal pembangunan, komponen Cp sangat mendominasi. Indonesia pun mengalaminya pada tahapan awal pembangunan. Pada periode 1966-70, porsi konsumsi rumahtangga mencapai rata-rata 88,9 persen per tahun.

Trend jangka panjang sempat terganggu oleh krisis 1998, namun setelah tahun 2000 kembali menunjukkan trend menurun secara konsisten hingga 2016.

Sejalan dengan derap pembangunan, peranan investasi mengalami peningkatan. Pada tahun 1960-an, peranan investasi–yang diukur dengan pembentukan modal tetap bruto–masih di bawah 10 persen. Sejak 2009 hingga sekarang porsi investasi telah menembus 30 persen. Pada triwulan II-2017, peranan investasi mencapai 31,4 persen. Pengalaman Indonesia menunjukkan hubungan terbalik antara  peranan konsumsi rumahtangga dan investasi.

I-and_Cp

Jika Indonesia telah menjadi negara maju, boleh jadi porsi Cp akan meningkat dan stabil di sekitar dua pertiga dari PDB sebagaimana ditunjukkan oleh Amerika Serikat dan Inggris.

Pengalaman negara lain bervariasi, bergantung antara lain pada jumlah penduduk, tingkat keterbukaan ekonomi (degree of openness), dan tingkat pendapatan per kapita.

Cp-selected_countries

***

Pembangunan ditandai oleh transformasi struktural di berbagai bidang. Dalam hal konsumsi rumahtangga, Sejalan dengan kenaikan pendapatan per kapita, pola konsumsi berubah:

  1. Pengeluaran rumahtangga untuk bahan makanan dan pakaian turun.
  2. Belanja untuk barang konsumsi tahan lama meningkat.
  3. Pengeluaran untuk jasa meningkat
  4. Pengeluaran untuk leisure meningkat.

Pergeseran pola konsumsi pertama dan kedua agaknya tidak perlu dibahas karena lebih nyata terlihat. Pergeseran ketiga mulai tampak pasca krisis 1998 dan mengakselerasi.

Delapan sektor yang tumbuh di atas pertumbuhan PDB pada triwulan II-2017 semuanya adalah sektor jasa. Sebaliknya, semua sektor barang mengalami pertumbuhan lebih rendah dari pertumbuhan PDB. Pertumbuhan sektor jasa (non-tradable) semakin meninggalkan pertumbuhan sektor barang (tradable).

Tak dinyana, peranan sektor jasa dalam PDB telah mencapai 58 persen. Jadi, perekonomian Indonesia telah menjelma sebagai perekonomian jasa, tanpa melalui tahapan negara industri.

GDP_sector

tradable

Sekedar perbandingan, sumbangan sektor tradable dan non-tradable di China masih seimbang, padahal pendapatan per kapita China jauh lebih tinggi dari Indonesia.

structure

Pergeseran pola keempat tampaknya mulai terjadi. Badan Pusat Statistik (BPS) mulai memperkenalkan pengelompokan leisure dan non-leisure. BPS mengakui gejala itu perlu dikaji lebih mendalam. Gejala dininya sudah mulai tampak sejak 2015.

Gejala perubahan gaya hidup diperkuat oleh Ari Kuncoro dalam tulisannya Anomali Data Makro dan Mikro.

leisure

Data lain juga memperkuat kecenderungan di atas. Pertumbuhan jumlah penumpang angkutan udara dan kereta api mencapai dua digit. Sementara itu, pertumbuhan sektor hospitality (akomodasi serta makanan & minuman) meningkat.

nt-tranport-hospotality

Jika benar kecenderungan itu telah terjadi, maka sinyalemen penurunan daya beli masyarakat yang terlihat dari penurunan penjualan barang-barang tertentu tampaknya lemah.

 

 

Sekali Lagi tentang Daya Beli


Daya beli (purchasing power) merupakan sekedar istilah, bukan teori. Menurut Oxford Dictionary of Economics, puchasing power adalah

“The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index: if prices go up, the purchasing power of money goes down.”

Definisi tidak jauh berbeda oleh Investopedia:

“Purchasing power is the value of a currency expressed in terms of the amount of goods or services that one unit of money can buy. Purchasing power is important because, all else being equal, inflation decreases the amount of goods or services you would be able to purchase.”

Istilah purchasing power memiliki arti yang berbeda sesuai konteks. Masih menurut Investopedia, dalam terminologi investasi,  purchasing power adalah

“the dollar amount of credit available to a customer to buy additional securities against the existing marginable securities in the brokerage account.”

Dalam khazanal ekonomi internasional, kita mengenal teori paritas daya beli (purchasing power parity (PPP) theory). Teori ini menjelaskan daya beli suatu mata uang terhadap mata uang lain yang mengaitkannya dengan kemampuan masing-masing mata uang membeli barang dan jasa yang sama. Berikut penjelasan Oxford Dictionary of Economics tentang teori PPP:

“The theory that exchange rates between currencies are determined in the long run by  the amount of goods and services that each can buy. In the absence of transport cost and tariffs, if the price of tradable goods are lower in the one country than another, traders could gain by buying buying goods in the country where they are cheaper and selling in the other one: relative price levels thus determine the equilibrium exchange rate. Not all goods are tradables, and even for tradables transport costs and tariffs mean that prices need not be equal, but the same forces of arbitragelimit their differences, and thus limit the deviations of exchange rates from PPP. An alternative form of PPP says that changes in the equilibrium exchange rate are determined by changes in relative price levels.”

Badan Pusat Statistik (BPS) setiap bulan merilis data nilai tukar petani (NTP) dengan tujuan untuk menangkap perkembangan tingkat “kesejahteraan” petani di pedesaan. BPS mendefinisikan NTP sebagai berikut:

“Perbandingan indeks harga yg diterima petani terhadap indeks harga yang dibayar petani, mencerminkan tingkat kemampuan/daya beli petani di pedesaan. NTP juga mencerminkan daya tukar (terms of trade) produk pertanian terhadap barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi petani.”

Jika harga produk pertanian yang dihasilkan petani naik lebih lambat dari harga barang dan jasa yang dibeli petani, ceteris paribus, berarti daya beli petani menurun. Dengan uang yang sama yang diperoleh dari penjualan produk pertanian yang dihasilkan, kian sedikit barang dan jasa yang bisa dibeli petani, baik untuk konsumsi maupun untuk ongkos produksi petani.

Petani bisa membeli lebih banyak kebutuhannya jika produktivitas petani naik dan atau petani melakukan ekspansi lahan tanam.

***

Perbincangan yang marak belakangan ini tentang sinyalemen daya beli masyarakat yang merosot  di tengah data makroekonomi yang tidak mengalami pemburukan sangat boleh jadi disebabkan oleh duduk perkara yang tidak jelas. Jika duduk perkaranya jelas, boleh jadi tidak terjadi anomali antara data makro dan data mikro.

Pihak yang mengatakan daya beli masyarakat merosot bertolak dari kenyataan omzet beberapa outlet penjualan ritel modern dan penjualan sejumlah barang mengalami penurunan. Sudah barang tentu kenyataan itu tidak mencerminkan daya beli masyarakat secara keseluruhan. Lihat Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot dan Data PDB Terbaru dan Daya Beli.

Jika kembali ke definisi pertama yang diperluas, daya beli masyarakat secara keseluruhan akan turun seandainya peningkatan pendapatan masyarakat lebih lambat ketimbang peningkatan harga-harga umum sebagaimana terefleksikan dari laju inflasi. Pendapatan masyarakat sebagaimana tercermin dari pendapatan nasional berdasarkan harga berlaku selama kurun waktu 2013-2016 mengalami kenaikan rerata 9,8 persen. Bahkan pada tahun 2016 kenaikannya tertinggi selama periode itu, yaitu 11,7 persen.

Karena selalu terjadi kenaikan jumlah penduduk, pertumbuhan pendapatan nasional per kapita lebih rendah dari pertumbuhan pendapatan nasional. Selama periode 2013-2016, pendapatan nasional per kapita rerata setahun naik sebesar 8,23 persen, dengan peningkatan tertinggi 10,3 persen pada tahun 2016.

Untuk mendapatkan pendapatan nasional riil, kita harus memperhitungkan kenaikan harga dengan menggunakan deflator PDB atau deflator pendapatan nasional. BPS menyajikan data itu. Agar lebih mengerucut pada daya beli, kita gunakan saja indeks harga konsumen yang lazim dipakai untuk mengukur laju inflasi. Ternyata laju inflasi selalu lebih rendah dari pertumbuhan nominal pendapatan nasional maupun pendapatan nasional per kapita, bahkan laju inflasi menunjukkan kecenderungan menurun hingga di bawah 4 persen pada Juli 2017.

inflasi

Pendapatan nasional (national income) telah mengeluarkan pajak tidak langsung.

Pendapatan perseorangan (personal income) diperoleh dari national income dikurangi transfer payments bersih. Jika personal income dikurangi dengan pajak perseorangan, maka didapat pendapatan yang siap dibelanjakan (disposable income).

Karena tarif pajak perseorangan tidak naik, maka tidak terjadi tekanan terhadap pendapatan yang siap dibelanjakan atau tidak terjadi tekanan terhadap daya beli karena faktor pajak. Jika pemerintah menurunkan pendapatan tidak kena pajak, barulah daya beli masyarakat menurun.

Selain itu, bisa saja kelompok masyarakat tertentu menikmati peningkatan pendapatan tetapi konsumsinya tidak naik, karena porsi pendapatan yang ditabung meningkat. Kecenderungan demikian terlihat dari peningkatan pertumbuhan dana pihak ketiga di perbankan sejak Oktober 2016. Jadi penurunan konsumsi bukan berarti daya beli turun, melainkan karena switching ke tabungan.

dpk

Riitel modern dan beberapa barang yang penjualannya turun seperti semen dan pakaian tidak mencerminkan seluruh belanja masyarakat. Terbukti survei Bank Indonesia  terbaru menunjukkan penjualan eceran Juni 2017 meningkat sejalan dengan kenaikan permintaan total masyarakat selama Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, yang tercermin dari  peningkatan Indeks Penjualan Riil (IPR) Juni 2017 sebesar 6,3% dibandingkan Juni tahun lalu.

Tulisan Ari Kuncoro menjelaskan tidak terjadi anomali data mikro dan makro. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi, antara lain karena perubahan gaya hidup kelas menengah-atas.

Oleh karena itu wajar saja terjadi penurunan di sektor tertentu tetapi lebih banyak sektor yang menikmati peningkatan. Analisis Ari Kuncoro ditopang oleh data.

Rilis BPS terbaru menunjukkan, walaupun pertumbuhan subsektor perdagangan besar dan eceran mengalami penurunan (tumbuh tapi melambat) dari 5,41 persen pada triwulan I-2017 menjadi 3,94 persen pada triwulan II-2017, selama semester I-2017 subsektor ini tumbuh 5,41 persen–lebih tinggi dari pertumbuhan PDB sebesar 5,01 persen.

Kelas menengah-atas yang semakin gandrung melancong tampak dari nilai tambah sektor transportasi & pergudangan serta sektor hospitality yang terus tumbuh, bahkan beberapa subsektor tumbuh dua digit.

nt-tranport-hospotality

Tengok pula peningkatan jumlah penumpang dan volume barang yang diangkut yang juga naik relatif tinggi.

transport

Turis mancanegara dan turis domestik juga sangat berperan menggairahkan kedua sektor itu. Sejak 2015 jumlah turis asing telah menembus 10 juta dengan peningkatan dua digit pada 2016 dan diperkirakan berlanjut seperti itu tahun ini. Pada semster I-2017 jumlah turis mancanegara tumbuh 22,42 persen dibandingkan semester yang sama tahun lalu.

turis

Sudah barang tentu tidak semua kenaikan sektor transportasi dan hospitality berasal dari turisme, melainkan juga dari kegiatan bisnis yang terus meningkat. Ikhwal peningkatannya tidak mengakselerasi, itulah yang menjadi tantangan kita bersama.

Indonesia tidak cukup dengan pertumbuhan ekonomi 5 persen, apalagi kalau kurang berkualitas sebagaimana tampak pada perkembangan lima tahun terakhir.

Daya Beli Masyarakat Tidak Merosot


Tidak ada kejadian luar biasa yang menyebabkan daya beli masyarakat secara keseluruhan tiba-tiba merosot. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan riil konsumsi masyarakat (private consumption) mencapai rata-rata 5 persen. Pertumbuhan nominal konsumsi masyarakat pada triwulan I-2017 masih 8,6 persen. Jadi, baik secara nominal maupun riil, konsumsi masyarakat masih naik. Memang benar kenaikan konsumsi masyarakat sedikit melambat menjadi di bawah 5 persen atau persisnya 4,93 persen pada triwulan I-2017, tetapi jauh dari merosot atau turun sebagaimana banyak diberitakan belakangan ini. Rilis data Produk Domestik Bruto (PDB) terbaru oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Senin depan (7/8) hampir bisa dipastikan akan memperkuat kesimpulan tidak terjadi kemerosotan daya beli atau konsumsi masyarakat.

Masyarakat terdiri berbagai kelompok, ada yang sangat kaya, kaya, berpendapatan menengah, berpendapatan rendah, dan kelompok miskin dan sangat miskin. Yang dikonsumsi oleh masyarakat pun amat beragam, mulai dari kebutuhan pokok hingga barang dan jasa sangat mewah.

Sangat boleh jadi ada kelompok masyarakat yang memang mengalami penurunan daya beli. Pegawai negeri setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji sehingga sangat boleh jadi daya belinya turun.

Selama pemerintahan Presiden Joko Widodo, nilai tukar petani menunjukkan kecenderungan menurun. Penurunan paling tajam dialami petani tanaman pangan. Upah riil buruh tani juga turun. Demikian pula upah riil buruh bangunan. Ketiga kelompok itu merupakan mayoritas dalam masyarakat Indonesia. Merekalah yang berada di kelompok masyarakat 40 persen terbawah dalam strata pendapatan (bottom-40). Namun, nilai konsumsi kelompok ini relatif kecil dalam keseluruhan konsumsi masyarakat. Di kelompok ini yang mengalami peningkatan daya beli adalah nelayan tangkap sebagaimana ditunjukkan oleh kenaikan nilai tukar (terms of trade).

Strata masyarakat 40 persen di tengah (mid-40) bisa dibagi dalam tiga kelompok, yakni lower-middle, mid-middle, dan upper-middle. Dinamika setiap kelompok itu berbeda-beda. Pegawai negeri, TNI/Polri, dan pensiunan/purnawirawan mengalami kecenderungan penurunan daya beli karena setidaknya sudah dua tahun tidak menikmati kenaikan gaji atau uang pensiun. Sebaliknya, kelompok professional di berbagai sektor, terutama sektor jasa, sangat boleh jadi menikmati kenaikan upah riil sehingga daya belinya naik.

Kelompok kaya (top-20) ada yang mengalami penurunan pendapatan Karena kemerosotan harga komoditas, tetapi ada juga yang menikmati kenaikan pendapatan.

Data resmi BPS menyimpulkan secara keseluruhan konsumsi masyarakat secara riil (sudah memperhitungkan kenaikan harga) naik cukup stabil di aras sekitar 5 persen.

Bagaimana gambaran di tingkat mikro? Memang penjualan sejumlah barang dan jasa mengalami penurunan. Penjualan sepeda motor Juni 2017 turun tajam 30 persen dibandingkan bulan yang sama tahun lalu. Selama Januari-Juli 2017 penjualan sepeda motor merosot sebesar 13,1 persen. Namun, kemerosotan penjualan sepeda motor sudah berlangsung sejak 2015. Sebaliknya, sekalipun penjualan mobil anjlok 27,4 persen pada Juni 2017, selama Januari-Juni masih mencatatkan pertumbuhan positif 0,3 persen. Kalau data Juni dikeluarkan, pertumbuhan penjualan mobil Januari-Mei lumayan tinggi, yaitu 6 persen. Kemerosotan penjualan mobil pada Juni bisa dimaklumi mengingat hari kerja efektif bulan itu sangat pendek. Beberapa barang dan jasa juga mengalami kejadian serupa.

Penjualan ritel di beberapa outlet tidak bisa dijadikan indikator penurunan daya beli masyarakat. Selalu ada yang turun, tetapi ada pula yang naik. Ada pula pergeseran ke penjualan online.  

Yang perlu lebih diwaspadai adalah gejala dini penurunan pertumbuhan konsumsi masyarakat, mengingat peranannya dalam PDB sangat dan paling dominan, yaitu sekitar 58 persen (termasuk konsumsi lembaga non profit yang melayani rumah tangga atau LNPRT.

Yang lebih perlu diwaspadai lagi adalah kecenderungan penurunan konsumsi kelompok masyarakat bottom-40, demi alasan keadilan, pemerataan, dan pengentasan penduduk di bawah garis kemiskinan.

Mitos “Negara dengan Garis Pantai Terpanjang Kedua di Dunia Kok Impor Garam”


Sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia tidak sepatutnya mengimpor garam jutaan ton setiap tahun. 

Begitulah mitos yang melekat pada banyak orang, tidak hanya di kalangan awam, melainkan juga kerap didengungkan oleh kaum berpendidikan dan pejabat tinggi.

Mitos itu benar adanya jika garam diproduksi di laut, karena dua pertiga luas Indonesia berupa laut.

Masalahnya, garam diproses di darat. Perlu hamparan lahan untuk memproses air laut menjadi garam. Lokasi produksi pada umumnya di pantai. Padahal, pantai bisa pula digunakan untuk kegiatan ekonomi lain seperti hotel dan sarana rekreasi yang memiliki nilai ekonomi jauh lebih tinggi ketimbang untuk memproduksi garam.

Kawasan pantai yang luas tidak otomatis layak untuk usaha garam jika curah hujan tinggi. Selain itu tingkat kelembaban juga menjadi faktor penentu.

Kasus seperti Indonesia juga dialami oleh empat negara lain yang masuk dalam kelompok 10 besar negara dengan garis pantai terpanjang, yaitu Rusia, Filipina, Jepang, dan Selandia Baru. Serupa seperti Indonesia, keempat negara itu bukan merupakan produsen garam terkemuka. Bahkan, Jepang justru merupakan pengimpor terbesar kedua di dunia.

Produsen terbesar di dunia adalah China. Padahal, panjang garis pantainya hanya seperempat dari Indonesia. Amerika Serikat, sebagai produsen terbesar kedua, hanya memiliki garis pantai yang panjangnya hanya sepertiga dari garis pantai Indonesia.

Sekalipun China dan Amerika Serikat berada di urutan pertama dan kedua produsen garam dunia, kedua negara itu juga merupakan negara pengimpor terbesar ketiga dan pertama. Tak ada jargon swasembada walaupun keduanya memiliki garis pantai yang lumayan panjang dan menjadi produsen garam terkemuka.

Mengapa Amerika Serikat dan China butuh banyak garam? Karena kebutuhan garam paling banyak adalah untuk industri. Industri jauh lebih banyak menyerap garam ketimbang rumah tangga. Tengoklah negara-negara pengimpor utama adalah negara industri maju. Di luar Amerika Serikat (urutan pertama), Jepang (ke-2), dan China (ke-3), ada Jerman, Korea, dan Taiwan.

salt

Mengapa India yang panjang garis pantainya hanya di urutan ke-20 bisa menjadi produsen garam terbesar ke-3 di dunia? Karena, sumber produksi garam tidak hanya dari air laut (sea brine), melainkan juga dari air danau (lake brine), sub-soil brine, dan deposit garam tambang (rock salt deposits). Hampir semua garam di Indonesia dihasilkan dari air laut.

himalayan rock salt
usefulinnovation.com
morton salt
mortonsalt.com

 

Sumber data:

Central Intelligence Agency 2010, The World Factbook 2010, ISSN 1553-8133, Washington, DC, viewed 6th February, 2010, <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/index.html>.

http://www.indexmundi.com/minerals/?product=salt

http://www.worldatlas.com/articles/20-top-salt-exporting-countries.html

http://www.worldsrichestcountries.com/top-salt-importers.html

 

 

 

 

mortonsalt.com

Blog at WordPress.com.

Up ↑